TUGAS SEMINAR PEMERIKSAAN AKUNTAN KASUS LAPORAN KEUANGAN PT. TELKOM TAHUN 2002
Oleh : Cynthia Vania – 125110677 Selly Junita – 125110700 Karlina Mustika – 125110709 Liana Wiryawan – 125110743 Jimmy Lucman Chandra – 125110756 Tantommy Jaya – 125110836
Kronologis Singkat Kasus PT. Telkom pada Tahun 2002
Perusahaan Perseroan (Persero) PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk. (”Perseroan”)
merupakan suatu badanusaha mandiri yang berstatus sebagai perusahaan publik.Dengan status tersebut, Perseroan berkewajiban untuksetiap tahunnya menerbitkan laporan tahunan yangmemuat informasi mengenai keadaan dan jalannyakegiatan usaha Perseroan untuk tahun yangbersangkutan.Sebagaimana yangbersangkutan.Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,pada bulan April 2003 yang lalu Perseroan telah menerbitkan laporan tahunan untuk tahun buku 2002. Laporan tahunan tersebut memuat antara lain neraca konsolidasi dan perhitungan laba-rugi konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2002.
Untuk pertama kalinya di Indonesia terjadi kasus perselisihan auditor.KAP Eddy Pianto partner Grant Thornton (GT) adalah auditor laporan keuangan tahun 2002 PT Telkom, sementara KAP Hadi Sutanto merupakan auditor anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Telkomsel. Hadi Sutanto yang merupakan partner Pricewaterhouse Coopers (PwC) kemudian ditunjuk Telkom untuk melakukan audit ulang laporan keuangan 2002 Telkom setelah laporan itu ditolak komisi pengawas pasar modal Amerika Serikat (US Securities and Exchanges-SEC). Telkom berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan ke US SEC karena saham Telkom diperdagangkan juga di bursa saham New York.
Inti persoalan dari kasus ini adalah Eddy Pianto Simon dari KAP Eddy Pianto merasa dirugikan KAP Hadi Sutanto karena dinilai menghambat karier dan kerja penggugat. Itu karena KAP Hadi Sutanto tidak mengizinkan KAP Eddy Pianto untuk menggunakan pendapat KAP Hadi Sutanto dalam hasil auditnya terhadap PT Telkomsel (anak perusahaan) ke dalam laporan audit (konsolidasi) PT Telkom. Hal inilah yang dianggap Eddy Pianto sebagai salah satu alasan SEC menolak laporan keuangan tahun 2002 Telkom auditan KAP Eddy Pianto.
Pada tanggal 16 Juli 2008, Eddy mengirim surat ke Ketua IAI, Achmadi Hadibroto.
Kronologis Singkat Kasus PT. Telkom pada Tahun 2002
Perusahaan Perseroan (Persero) PT TelekomunikasiIndonesia, Tbk. (”Perseroan”)
merupakan suatu badanusaha mandiri yang berstatus sebagai perusahaan publik.Dengan status tersebut, Perseroan berkewajiban untuksetiap tahunnya menerbitkan laporan tahunan yangmemuat informasi mengenai keadaan dan jalannyakegiatan usaha Perseroan untuk tahun yangbersangkutan.Sebagaimana yangbersangkutan.Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,pada bulan April 2003 yang lalu Perseroan telah menerbitkan laporan tahunan untuk tahun buku 2002. Laporan tahunan tersebut memuat antara lain neraca konsolidasi dan perhitungan laba-rugi konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2002.
Untuk pertama kalinya di Indonesia terjadi kasus perselisihan auditor.KAP Eddy Pianto partner Grant Thornton (GT) adalah auditor laporan keuangan tahun 2002 PT Telkom, sementara KAP Hadi Sutanto merupakan auditor anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Telkomsel. Hadi Sutanto yang merupakan partner Pricewaterhouse Coopers (PwC) kemudian ditunjuk Telkom untuk melakukan audit ulang laporan keuangan 2002 Telkom setelah laporan itu ditolak komisi pengawas pasar modal Amerika Serikat (US Securities and Exchanges-SEC). Telkom berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan ke US SEC karena saham Telkom diperdagangkan juga di bursa saham New York.
Inti persoalan dari kasus ini adalah Eddy Pianto Simon dari KAP Eddy Pianto merasa dirugikan KAP Hadi Sutanto karena dinilai menghambat karier dan kerja penggugat. Itu karena KAP Hadi Sutanto tidak mengizinkan KAP Eddy Pianto untuk menggunakan pendapat KAP Hadi Sutanto dalam hasil auditnya terhadap PT Telkomsel (anak perusahaan) ke dalam laporan audit (konsolidasi) PT Telkom. Hal inilah yang dianggap Eddy Pianto sebagai salah satu alasan SEC menolak laporan keuangan tahun 2002 Telkom auditan KAP Eddy Pianto.
Pada tanggal 16 Juli 2008, Eddy mengirim surat ke Ketua IAI, Achmadi Hadibroto.
Surat itu perihal “Pengaduan atas pe rlakuan tidak sehat yang diterima KAP Drs Eddy Pianto (EP) dari KAP Drs Hadi Sutanto (HS)”. Dalam surat setebal lima halaman itu,
Eddy menjelaskan kronologi kasus yang membuat namanya tercemar. EP merasa sebagai pihak yang mengalami kerugian, baik moril maupun materiil yang diakibatkan, baik langsung maupun tidak langsung akibat penolakan LK Telkom 2002 oleh US SEC tersebut. Beberapa pihak juga menilai bahwa kasus Telkom ini merupakan pertarungan antara dua KAP besar. Yang dimaksud KAP besar adalah GT dengan PwC. GT adalah auditor firm masuk dalam jajaran nomor tujuh dunia. Sedangkan, PwC masuk dalam jajaran the big four.
Awalnya, ketika menerima penugasan sebagai auditor PT Telkom (2002), tak ada persoalan yang dialami EP.Termasuk dengan HS, yang pada saat bersamaan menjadi auditor PT Tekomsel.Pada Januari dan Februari 2003, kedua belah pihak saling komunikasi, dan tukar-menukar dokumen.EP mengirimkan Audit Instructions kepada HS.Sebaliknya, HS mengirimkan laporan-laporan yang diminta EP sesuai Audit Instructions.HS juga mengirim dokumen yang menyatakan, sebagai auditor Telkomsel, HS independen.
Pada 17 Maret 2003, EP memberi tahu HS bahwa laporan audit Telkom akan dikeluarkan pada 25 Maret 2003. EP menyatakan akan melakukan reference terhadap hasil audit Telkomsel. Disinilah, hubungan EP dan HS kelihatan tidak sehat. Menjawab surat EP itu, HS menyatakan, tidak memberi izin kepada EP untuk merefer hasil auditnya atas Telkomsel. Anehnya, pada 25 Maret 2003, HS mengirimkan copy audit report Telkomsel untuk dikonsolidasikan ke LK Telkom. Dalam surat pengantarnya, HS sama sekali tidak menyebut kata-kata yang tidak mengizinkan EP menggunakan hasil auditnya atas Telkomsel sebagai acuan dalam LK Telkom konsolidasi.
Namun, pada tanggal 31 Maret, HS kembali menegaskan surat tanggal 24 Maret. HS juga mengirim surat yang bernada sama kepada Presiden Komisaris dan Ketua Komite Audit Telkomsel, pada 9 April. “AU 543 menurut penafsiran HS adalah EP
harus mendapatkan izin dari HS sebelum me-refer hasil audit PT Telkomsel ke dalam
hasil audit PT Telkom. Sedangkan menurut EP AU 543 sebenarnya memperbolehkan EP untuk mengacu kepada opini HS tanpa perlu izin.EP mempunyai keyakinan bahwa HS telah menginterpretasikan AU 543 secara keliru, yang mengakibatkan keputusan SEC yang merugikan Telkom. AU 543, seperti halnya Standar Pemeriksaan Akuntan Publik
(PSA
543),
tidak
mengharuskan
EP
minta
izin,
melainkan
cukup
mengkomunikasikannya saja. Izin dari auditor perusahaan anak dibutuhkan, bilamana nama auditor dicantumkan dalam LK konsolidasi.
Kedua, HS dalam suratnya tanggal 31 Maret, mencampuradukkan antara “izin agar EP dapat mengacu pekerjaan HS” dengan “izin agar Telkom dapat memasukkan opini
HS di dalam laporan 20- F”. Dalam surat tanggal 31 Maret, HS menyatakan, izin tersebut berhubungan dengan laporan Form 20-F. Padahal, akuntan tahu, izin untuk Form 20-F seharusnya ditujukan kepada manajemen Telkom, bukan kepada auditornya, EP.
Tetapi, karena surat HS tanggal 24 Maret yang menolak memberi izin, pada 5 Juni, SEC mengirim surat kepada manajemen Telkom. Isinya, antara lain menyatakan, karena tidak ada izin dari HS, seharusnya EP melakukan qualifikasi atau disclaimer terhadap LK Telkom 2002.SEC juga menyatakan, EP tidak mendemonstrasikan kompetensinya dalam menerapkan US GAAS. Karena alasan itu, SEC menolak laporan Form 20-F.
Keputusan SEC itu membuat Eddy dan partnernya Grant Thornton Indonesia bingung. Karena, sebelum mengirim surat ke manajemen Telkom itu, SEC sudah minta dilakukan credentialling review terhadap EP, pada 22 Mei. Heinz & Associates LLP dari Denver, Colorado, AS ditunjuk sebagai pelaksana.
Inilah yang kemudian menyiratkan ada konspirasi tingkat tinggi dalam kasus Telkom ini, yang melibatkan pejabat SEC dan pejabat PwC. Apalagi, kemudian diketahui, Telkom akhirnya menunjuk PwC untuk melakukan review atas audit yang dilakukan EP. Pejabat SEC yang menangani Telkom adalah Craig C. Olinger, Deputy Chief
Accountant SEC. Dia adalah bekas anak buah Wayne Carnall, yang kini menjadi Senior Executive PwC.
Pada 21 Juni 2003, Eddy mengirim surat ke SEC untuk menjelaskan interpretasi yang benar atas AU 543. Pada 25 Juni, Eddy melanjutkan teleconference dengan SEC. Dalam teleconference itu, tidak ada sanggahan dari SEC mengenai interpretasi Eddy atas AU 543. Tetapi SEC kadung menolak laporan Form 20-F Telkom, dan manajemen Telkom sudah terlanjur menyatakan, (pada 11 Juni) LK Telkom 2002 sebagai unaudited, serta menunjuk PwC (HS) sebagai auditor untuk me-review LK Telkom 2002.
Bagi Eddy, perlakuan tidak sehat dari KAP Hadi Sutanto (HS) bukan hanya merugikan Telkom dan namanya, tetapi juga menyangkut kelangsungan usahanya, KAP Eddy Pianto (EP). Ini pula yang dituntut Eddy kepada organisasi profesi, IAI. Yakni, demi membersihkan namanya, bukan hanya kepada Bapepam, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan perusahaan yang bakal menggunakan jasa auditnya, tetapi kepada masyarakat luas.
Korespondensi Antar KAP
20 Januari 2003
: EP mengirim Audit Instructions kepada HS, yang mencakup
ketentuan-ketentuan AU 543 atau PSA 543. HS memberi konfirmasi tertulis bahwa Audit Instructions telah diterima.
19 Februari 2003
: HS mengirimkan laporan yang diminta EP sesuai Audit
Instructions, termasuk dokumen yang menyatakan bahwa HS independen .
17 Maret 2003
: EP mengirim surat ke HS akan melakukan reference terhadap
audit yang dilakukan HS di Telkomsel. Laporan audit (Telkom) direncanakan keluar pada tanggal 25 Maret 2003.
24 Maret 2003
: HS membalas surat ke EP 17 Maret 2003. HS menyatakan,
tidak memberi izin kepada EP untuk menggunakan opininya atas LK 2002 (audited) Telkomsel untuk dijadikan acuan dalam LK 2002 (audited) Telkom.
25 Maret 2003
: HS mengirimkan copy dari audit report Telkomsel untuk
dikonsolidasikan ke Telkom. Dalam surat pengantarnya, HS menyatakan, “At the date of this letter, we fully stand behind our opinion as far as they relate to the financial statements of Telkomsel for the year ended December 31, 2002.”
31 Maret 2003
: HS kembali mengingatkan EP bahwa HS tidak mengizinkan EP
menggunakan opini atas LK 2002 (audited) Telkomsel dalam Form 20 F dari LK Telkom 2002.
9 April 2003
: HS mengirim surat ke Preskom dan Ketua Komite Audit
Telkomsel, menjelaskan keputusannya tidak memberi izin kepada EP menggunakan opini audit LK 2002 Telkomsel. Bahwa tindakan itu telah sesuai dengan AU 543.
22 Mei 2003
: SEC menyetujui dilakukannya credentialling review terhadap
EP sehubungan pelaksanaan AU 543. Heinz & Associates LLP dari Denver, Colorado, AS ditunjuk sebagai pelaksan a.. Kesimpulan Heinz & Associates LLP adalah: “We found the firm’s (KAP Eddy Pianto) conclusion in connection with this matter (US
GAAS AU Section 543) to have merit and generally consistent with practices we have observed by other auditing firm.”
5 Juni 2003
: SEC mengirim surat kepada Telkom. SEC menyatakan, EP
tidak mendemonstrasikan kompetensinya dalam menerapkan US GAAS, dan karenanya SEC menolak laporan 20-F Telkom.
21 Juni 2003
: EP mengirim surat ke SEC untuk menjelaskan mengenai
interpretasi yang benar atas AU 543.
25 Juni 2003
: EP melakukan teleconference dengan SEC, juga untuk
menjelaskan mengenai interpretasi yang benar atas AU 543. Dalam diskusi itu, tidak ada sanggahan dari SEC mengenai interpretasi yang disampaikan Eddy Pianto.
HS Sudah Klarifikasi ke BP2AP
Adalah sikap bodoh, bila mempercayai akuntan dari luar negeri sebagai yang nomor satu kualifkasinya.Sebab, mereka juga tidak bersih dari tindakan merekayasa laporan keuangan.
Begitulah, kira-kira kalimat yang diucapkan Presiden Megawati Soekarnoputri saat membuka Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, September, tahun lalu. Semua tahu, skandal laporan keuangan paling spektakuler terjadi di Amerika Serikat (AS), negara yang dikenal sangat menjunjung tinggi keterbukaan, mengagungkan transparansi, dan memosisikan diri sebagai kampiun good corporate governance. Sebut saja kasus Enron, Tyco, Dynegy, WorldCom, Xerox, Merck, dan beberapa kasus lainnya.
Erry Riyana Hardjapamekas, pengurus teras IAI, dalam sebuah tulisannya di Majalah Tempo, beberapa waktu lalu, berpendapat: “sulit dipercaya bahwa kejadian (di AS,
red) itu merupakan kealpaan prosedur audit, apalagi kekeliruan teknis pembukuan. Sangat kuat persepsi publik bahwa skandal itu merupakan buah dari sebuah desain yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang cerdas dengan pengetahuan dan ketrampilan
tingkat
tinggi,
tentu
dengan
semangat
kolusi
berjamaah.”
Singkat cerita, kata Erry, skandal (yang terjadi di AS, dan mungkin yang terjadi di Indonesia) itu bukan lagi sebuah kecelakaan bisnis, melainkan salah satu perwujudan keserakahan.
Kasus Telkom, tentu tidak sama dengan Enron dan skandal akuntansi di AS lainnya. Dari surat pengaduan KAP Eddy Pianto kepada IAI tentang perlakuan tidak sehat dari KAP
Hadi
Sutanto
(PwC),
bukanlah
skandal
rekayasa
laporan
keuangan.
Yang jelas, bagi Eddy, perlakuan tidak sehat dari KAP Hadi Sutanto (HS) bukan hanya merugikan Telkom dan namanya, tetapi juga menyangkut kelangsungan usahanya, KAP Eddy Pianto (EP). Ini pula yang dituntut Eddy kepada organisasi profesi, IAI.Yakni, demi membersihkan namanya, bukan hanya kepada Bapepam, DJLK dan perusahaan yang bakal menggunakan jasa auditnya, tetapi kepada masyarakat luas.
Menunggu BP2AP
Sudah hampir dua bulan, Eddy Pianto mengirimkan surat pengaduan ke organisasi yang membawahi profesi akuntan, IAI, itu. Achmadi Hadibroto, Ketua Umum IAI menyerahkan penyelesaian masalah pengaduan KAP Eddy Pianto (EP) sepenuhnya kepada BP2AP (Badan Peradilan dan Pemeriksaan Akuntan Publik).“Kalau ada
perselisihan profesi menjadi wewenang BP2AP,” kata Achmadi, yang sebelum menjadi ketua umum IAI sempat memimpin BP2AP.
Rusdi Daryono, ketua BP2AP, mengatakan, lembaganya tengah menangani pengaduan EP tersebut. Pihaknya kini masih mempelajari, dan mengumumpulkan informasi, untuk kemudian membahasnya.“Pihak KAP Hadi Sutanto (PwC) sudah memberikan klarifikasi kepada kita,” kata Rusdi, yang juga akuntan dari KAP Hans
Tuanakotta & Mustofa (partner Deloitte Touche Tohmatsu).
Sayangnya Rusdi tidak menjelaskan isi klarifikasi dari HS itu.Ia juga belum bisa memberikan gambaran yang lengkap tentang kasus perseteruan antara dua KAP, yang menjadi anggota IAI itu.Karena itu, kata Rusdi, penanganan masalah tersebut kemungkinan agak lambat.Bukan hanya soal kasusnya, tetapi juga perlu memanggil kedua belah pihak yang berseteru, untuk kemudian dilakukan pengkajian.
Hariyanto Sahari, Senior Partner HS, setelah berkali-kali dihubungi dan ditemui Investor Indonesia akhirnya mau juga buka su ara. “Kita sudah berikan klarifikasi mengenai pengaduan tersebut kepada BP2AP,” kata Hariyanto. Sayangnya,
Hariyanto yang memang menangani laporan keuangan Telkomsel, anak perusahaan
Telkom, dan tugas me-review laporan keuangan Telkom 2002, tidak menyebutkan, klarifikasi macam apa yang diberikan kepada BP2AP. Sehingga tidak diperoleh jawaban dari HS tentang semua tuduhan Eddy dalam surat pengaduannya kepada IAI pada 16 Juli lalu (tulisan pertama).
Menurut Hariyanto, pengaduan sesama anggota IAI sebagai hal yang lumrah. “Hal tersebut boleh saja dilakukan antara sesama akuntan anggota IAI,” katanya. Dan, penyelesaiannya kini sudah di tangan BP2AP. “Saat ini, kita masih menunggu
tanggapan IAI (BP2AP, red) mengenai klarifikasi y ang sudah diberikan,” katanya.
Namun, Rusdi Daryono, ketua BP2AP belum bisa memastikan dan belum memiliki gambaran, kapan kasus ini bakal selesai. Yang jelas, lanjut Rusdi, BP2AP berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan kasus ini.Kemudian, hasilnya diserahkan ke kompartemen Akuntan Publik di IAI. “Nanti, hasilnya akan diumumkan di kompartemen IAI,” katanya.
Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan IAI, Kanaka Puradiredja masih menunggu hasil pemeriksaan BP2AP terkait pengaduan EP. Ia belum tahu secara persis isi pengaduan salah satu anggotanya itu.
Hasil pemeriksaan BP2AP, menurut Kanaka, sangat penting, karena akan menjadi acuan bagi lembaga lain, seperti Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Direktorat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (Depkeu) mengambil keputusan. Kedua lembaga itu memang berwenang mengawasi akuntan publik. “Sebaiknya kedua
lembaga itu menunggu hasil pemeriksaan organisasi profesi, agar tidak terjadi tumpang tindih,” kata Kanaka.
BAPEPAM Terus Periksa
Abraham Bastari, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) Bapepam berpendapat, antara IAI, DJLK Depkeu serta Bapepam tidak saling terkait. “Kalau
etika antar profesi tentu arahnya ke IAI,” kata Abraham. DJLK adalah lembaga yang
bertugas melakukan pembinaan terhadap akuntan publik yang beroperasi di Indonesia. DJLK-lah yang akan mencermati proses audit yang dilakukan kantor akuntan publik yang sudah terdaftar, seperti EP. Sementara Bapepam melakukan pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang pasar modal.
“Jadi pemeriksaan terhadap KAP Eddy Pianto jalan terus, meski ada surat Eddy Pianto yang mengadukan PwC kepada IAI,” kata Abraham. Seperti diketahui, ketika
kasus laporan keuangan Telkom ditolak SEC, Bapepam langsung menghentikan sementara kegiatan KAP Eddy Pianto --yang sudah terdaftar di Bapepam-- untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Setelah disuspen, Bapepam baru melakukan pemeriksaan.
Menurut Abraham, langkah EP mengadukan HP (partner PwC) ke IAI tidak terkait dengan pelaksanaan atau pelanggaran di bidang pasar modal. “Pengaduan itu adalah masalah (kode etik) profesi,” tegasnya. Sedangkan yang sedang diteliti dan diperiksa
Bapepam adalah berkaitan dengan kompetensi EP mengaudit Telkom, perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta.
Meski begitu, masih kata Abraham, Bapepam akan mengakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan IAI dan DJLK. Biro PP sudah menyurati DJLK dan IAI dalam upaya mengumpulkan informasi. “Kita kum pulkan semua informasi yang terkait dengan Eddy Pianto,” jelasnya.
Eddy Pianto sangat berharap kasusnya segera diselesaikan, baik di Bapepam maupun di IAI, karena menyangkut kelangsungan usaha bisnisnya. Publik juga berharap, IAI dan Bapepam bisa menuntaskan kasus ini segera. Bukan hanya menyangkut KAP Eddy Pianto dan KAP Hadi Sutanto, melainkan profesi akuntan, yang –kata Erry Riyana Hardjapamekas dalam kolomnya di Majalah Tempo beberapa waktu lalu — nyawanya adalah kepercayaan publik.
Bermodal kepercayaan publik itulah, akuntan publik diberi “hak istimewa” untuk melakukan fungsi atestasi (pengecekan). Atas nama kepercayaan publik pula, mereka berhak menerima bayaran, sebagai imbalan atas independensi, obyektivitas, dan kompetensi profesionalnya. Maka hak hidup akuntan publik harus hilang, dan hak atas imbalan itu menjadi haram, ketika mereka kehilangan independensi, obyektivitas, apalagi profesionalismenya.
Kasus LK Telkom 2002, Kelalaian Manajemen?
RUPS Luar Biasa TLKM pada Juli 2002, para pemegang saham meminta manajemen baru TLKM yang dipimpin Kristiono memilih salah satu auditor the big five dunia. Yakni, Earnst & Young (E&Y), PricewaterHouseCoopers (PwC), Klynve ld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan Delloite & Touche. Arthur Anderson sudah keburu tutup akibat kasus Enron Corporation, sehingga tinggal big four.
Sumber Investor Indonesia di TLKM menyebutkan, Komite Audit yang dipimpin Arief Arryman, Komisaris Independen TLKM, langsung menyiapkan proses tender. Tahap pertama adalah mengirim surat ke empat auditor terbesar dunia itu untuk menanyakan kesediaan mereka mengikuti tender, sekaligus mengkonfirmasi apakah ada conflict of interest. “KPMG langsung membalas, dan mengatakan pihaknya ada conflict,” katanya.
Waktu itu, ada masalah dalam penanganan KSO (Kerjasama Operasi) III Telkom dengan PT Aria West. Sehingga kasusnya dibawa ke arbitrase internasional. Masingmasing lawyer yang ditujuk kedua belah pihak menunjuk financial expert. Pihak Aria West menujuk PwC, sedangkan pihak TLKM menunjuk KPMG. Disini conflict of interst itu. “Baik KPMG maupun PwC ada conflict,” katanya.
Tinggal dua Delloite dan E&Y. Manajemen Telkom ternyata tak bisa memilih Delloite & Touche, yang di Indonesia berpartner dengan Hans Tuanakota & Mustofa (HTM). Karena HTM (yang baru saja menggandeng partner baru, Halim), saat itu sedang mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya kantor Meneg BUMN,
berkaitan dengan kasus PT Kimia Farma Tbk (KAEF). “Kita tidak bisa memilih HTM Delloite,” katanya.
E&Y Mundur
Akhirnya manajemen menjatuhkan pilihan pada E&Y. Keputusan itu keluar pada September 2002. E&Y langsung menyiapkan tenaganya untuk ditempatkan di TLKM. Tetapi, pada November 2002, E&Y tiba-tiba mengundurkan diri, karena menyadari ada potensi conflict di TLKM. “Sebu ah keputusan yang sulit, yang mau tidak mau harus diterima manajemen,” katanya.
Mundurnya E&Y itu berkaitan dengan keputusan US SEC, yang mensyaratkan agar auditor sebuah emiten yang tercatat di NYSE tidak melakukan pekerjaan non auditor pada perusahaan yang diauditnya. Misalnya, auditor yang ditunjuk mengaudit LK TLKM, tidak diperkenankan melakukan perhitungan pajak atau melakukan valuasi dalam sebuah transaksi di dalam tubuh TLKM. “Itu berarti auditor tersebut tidak
independen. Inilah yang membuat E&Y mu ndur,” katanya.
Saat itu November 2002. Waktu semakin sempit bagi TLKM untuk menunjuk auditor. Auditor the big four yang diminta para pemegang saham dalam RUPS jelas tidak bisa dipenuhi. “Manajemen akhirnya memutuskan untuk mencari auditor yang masuk
enam atau tujuh besar dunia. Yakni BDO Seidman (Belanda) dan Grant Thornton GT),” katanya.
Manajemen langsung mencari tahu auditor firm nomor enam dan tujuh dunia itu. “BDO Seidman mengatakan tidak bisa, karena ada conflict. Saat itu BDO Seidman
sedang melakukan pekerjaan valuasi di Telkom. Sehingga pilihan tinggal satu, yakni Grant Thornton,” katanya. Tetapi manajemen tidak langsung memutuskan untuk
memilih GT, karena pada waktu itu partner lokal GT di Indonesia ada dua, yakni GT Hendrawinata dan PT Grant Thornton Indonesia (GTI), yang memiliki afiliasi dengan KAP Eddy Pianto Simon.
“Kita tanya GT Hendrawinata, apakah bersedia mengaudit laporan keuangan Telkom.
Seketika itu juga dapat jawaban, tidak bersedia. Kita tak bisa memaksakan seseorang mau kerja denga n kita,” katanya. Pada waktu itu, Departemen Keuangan mengeluarkan rilis, yang mengumumkan Hendrawinata kena suspend. “Ini semakin membuat kita tak bisa memilih KAP GT Hendrawinata,” katanya. Investor Indonesia
juga memiliki copy Salinan Keputusan Menkeu No.KEP-259/KM.6/2002 tentang Pembekuan Izin Akuntan Publik Drs Arief Hendra Winata selama enam bulan, yang ditetapkan pada 4 November 2002.
Mengenai SK Menkeu tentang pembekuan ijin akuntan publik tersebut, Arief Hendra Winata membenarkan. Ia juga membenarkan, telah dihubungi pihak TLKM untuk diminta menjadi auditor TLKM. “Saya dihubungi per telepon, dan saya langsung bilang, tidak bersedia,” kata Arief Hendra Winata kepada Investor Indonesia di
Jakarta, pekan lalu.
Akhirnya pilihannya tinggal satu, yakni partner GT lain yang ada di Indonesia. Yakni KAP Eddy Pianto. Sebelum memutuskan KAP Eddy Pianto sebagai auditor yang akan mengaudit LK TLKM, manajemen tetap mencari tahu apakah KAP Eddy Pianto memiliki kompentensi untuk mengaudit LK TLKM. Khususnya yang berkaitan dengan posisi TLKM yang sudah listing di NYSE. “Kita kirim surat ke GT International yang
bermarkas di AS. Dan langsung ada jawaban bahwa benar KAP Eddy Pianto adalah afiliasi PT GTI, dan PT GTI adalah partner GT International,” katanya.
GT International Comfirm
Keputusan memilih KAP Eddy Pianto sangat cepat. Yakni pada November juga, tidak berselang lama dari E&Y mundur. Itu pun dilakukan setelah mendapat klarifikasi dari GT International tentang kedudukan KAP Eddy Pianto Grant Thornton. Investor Indonesia juga mendapat copy surat dari GT International yang ditujukan kepada Mirza Mochtar, direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
Dalam surat tertanggal 8 Oktober 2001 itu, David McDonnell, Chief Executive Worldwide GT International menulis, “we confirm that PT Grant Thornton Indonesia
is a full member firm of Grant Thornton International. Eddie Pianto, Public Accounting Firm, is in association with PT Grant Thornton Indonesa and, through this association, is audhotised to carry out audit work on behalf of Grant Thornton, in accordance with Grant Thornton standards and procedures.”
Itu berarti orang nomor satu di GT International mengkonfirmasi bahwa PT GTI adalah anggota penuh GT International. KAP Eddy Pianto adalah mitra PT GTI, yang karenanya diijinkan melakukan kerja audit atas nama GT, asal sesuai dengan standar dan prosedur GT. Lagi, dalam pengumuman GT International di salah satu media ibukota, lewat Gabriel Azedo, GT International lagi-lagi menyebut adanya hubungan kemitraannya dengan KAP Eddy Pianto.
“Grant Thornton International and PT Grant Thornton Indonesia & Eddy Pianto,
Registered Public Accountants, have announced a mutual separation effective at the close of business on 31 March 2003. Grant Thornton International will, effective upon the close of business on 31 March 2003, be represented in Indonesia onlu bu Grant Thornton Hendrawinata which, since 1995, has been one of its current member firms in Indonesia...”
Tapi kenapa GT kemudian mencabut dukungannya kepada KAP Eddy Pianto, pada saat KAP itu mengaudit LK TLKM? Inilah pertanyaan utama dari munculnya kasus LK TLKM. Karena pencabutan dukungan dari GT International itu pula, LK TLKM akhirnya ditolak oleh US SEC.
Terlebih lagi, setelah keluar press realese dari GT International pekan lalu melalui partner lokalnya GT Hendrawinata. Dalam rilis tersebut, GT International tak berpartisipasi dalam mengaudit LK TLKM 2002. Dan karena itu GT International tak bertanggung jawab terhadap hasil audit KAP Eddy Pianto terhadap LK TLKM 2002. Pasalnya, GT International pada Desember 2002 sudah menginformasikan kepada PT
GTI, KAP Eddy Pianto, dan Komite Audit TLKM bahwa hubungan kemitraan GT International dengan PT GTI sudah berakhir, dan efektif pada tanggal 31 Maret 2003.
Tak Bertanggung jawab
Kristiono, Dirut TLKM, seperti sudah diberitakan harian ini beberapa waktu lalu, mengaku heran dengan rilis GT International itu. “Kenapa dia (GT International)
mencabut dukungan setelah proses au dit berjalan, tidak sebelum penunjukan?” kata Kristiono.
Kristiono bingung. James S. Kallman, Presdir PT Moores Rowland Indonesia (d/h PT Grant Thornton Indonesia) lebih bingung lagi. Sebab, perjanjian kemitraan antara GT International dengan PT GTI jelas disebutkan, PT GTI d an afiliasinya, KAP Eddy Pianto bisa menggunakan letter head GT International. “Tetapi kenapa dia (GT
International) tidak mau memberi support, ketika KAP Eddy Pianto sedang menyelesaikan tugasnya? Aneh kan?” kata Kallman,
Kallman mengaku, GT International mencabut dukungannya pada Desember 2002. Karena itu, PT GTI langsung minta bantuan dari mitra GT yang ada di Austra. Waktu itu, sekitar dua orang GT Austria datang ke Jakarta untuk memberikan support kepada KAP Eddy Pianto. “Kalau ti dak salah pada Januari 2003. Orang GT Austria-lah
yang memberi masukan tentang SEC rules dan telecomunication business rules kepada kita,” kata Kallman.
Informasi yang diterima Investor Indonesia menyebutkan, pernyataan GT International tersebut sebagai pernyataan tak bertanggung jawab dan mis-leading. Tak bertanggung jawab, karena pada saat manajemen TLKM meminta klarifikasi tentang status KAP Eddy Pianto, GT International sudah memberikan klarifikasi persis seperti surat yang disampaikan kepada Mirza Mochtar, direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.
Sedangkan, mis-leading, menurut Kallman, adalah karena memang begitulah adanya.
GT International tidak bisa bertanggung jawab terhadap hasil audit orang lain, termasuk partnernya atau afiliasinya. Dalam kasus TLKM, GT International memang tak bisa bertanggung jawab terhadap hasil audit yang dilakukan KAP Eddy Pianto. “KAP Eddy Pianto-lah yang harus bertanggung jawab. Tapi GT International harusnya
men-support terhadap KAP Eddy Pinato, yang menjadi afiliasi dari mitranya di Indonesia, yakni PT Grant Thornton Indonesia. Kalau tidak, buat apa ada kemitraan,”
kata Kallman. Buat apa bayar fee kemitraan, juga mengikuti standar dan prosedur GT International.
Manajemen Telkom Kurang Hati-hati
Eddy Pianto Simon. Di kalangan auditor, namanya belum seterkenal Hans Tuanakota, Hendrawinata, atau Hadi Sutanto. Sejak awal Juni lalu, nama Eddy Pianto mencuat bersamaan dengan penolakan SEC (Securities and Exchange Commission), Bapepam Amerika Serikat terhadap Laporan Keuangan (LK) 2002 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
(TLKM).
“Saya sering dengar namanya, tetapi sa ya belum pernah bertemu. Saya tidak kenal
dia. Teman-teman, saat saya tanya juga, mengaku tidak kenal,” kata seorang auditor senior yang sudah malang-melintang dalam bisnis audit di Indonesia selama 30 tahun
lebih.
Eddy Pianto memiliki KAP yang bermarkas di Muara Karang, Jakarta. Salah seorang stafnya mengatakan, jumlah karyawan KAP Eddy Pianto ada cuma 15 orang. “Semuanya auditor,” katanya. Dengan jumlah tenaga audit segitu, KAP ini memiliki
banyak pekerjaan audit. Diantaranya adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, (INKP). Kedua perusahaan ini listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Tetapi TLKM adalah perusahaan yang dual listing, baik di BEJ maupun di New York Stock Exchange (NYSE), yang aturannya jauh lebih rumit ketimbang aturan di bursa Indonesia. Selain itu, BUMN telekomunikasi itu termasuk besar dari segi aset dan
market capitalization, memiliki kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan pendapatan
utama
berasal
dari
pulsa
yang
dicatat
secara
computerize.
“Hebat. KAP Eddy Pianto bisa menerima pekerjaan mengaudit Telkom. Saya saja,
yang memiliki 100 karyawan, tidak berani mengambil kerjaan itu. Karena pasti separo karyawan saya akan tersedot ke Telkom. Saya dengar, Earnst & Young dan HTM (Hans Tuanakota & Mustofa) saja menerjunkan tidak kurang dari 40 orang,” katanya.
Menurut auditor senior yang enggan disebut namanya, 90 persen pendapatan TLKM berasal dari pulsa. Seluruh pendapatan tersebut dicatat secara computerize, yang kantornya tersebar di seluruh tanah air. Selain membutuhkan tenaga besar, juga membutuhkan tenaga ahli kumputer. “Saya bisa mengerjakannya, tetapi sayang
kalau harus mengabaikan kerja audit yang lain. Fee-nya, saya dengar, lumayan besar,” katanya. Menurut informasi yang diterima Investor Indonesia, fee untuk KAP
Eddy Pianto mencapai Rp3 miliar.
Tidak Hati-hati
Itu baru dari segi besar dan rumitnya pekerjaan mengaudit LK TLKM, belum termasuk kompetensi KAP Eddy Pianto untuk mengaudit LK emiten yang tercatat di Bursa New York. Di pasar modal Indonesia, KAP Eddy Pianto yang sudah terdaftar di Bapepam dan Depkeu, hasil auditnya tak bermasalah. Tapi Bapepam AS (US SEC) memiliki aturan dan kriteria tersendiri bagi auditor yang bisa mengaudit LK emiten yang tercatat di NYSE.
Seorang akuntan senior tidak percaya KAP Eddy Pianto yang hanya memiliki tenaga kurang dari 20 orang bisa mengaudit LK TLKM 2002. “Dibantu oleh PT GTI adalah
salah. Karena PT GTI bukan auditor firm, melainkan consulting firm. Auditor firm tidak menggunakan PT, tapi KAP,” k atanya. Ada juga yang curiga, ada apa-apanya
antara James S. Kallman, Eddy Pianto dengan Arief Arryman, ketua komite audit TLKM?
Seorang sumber lain menunjukkan, betapa Eddy Pianto dan manajemen TLKM tidak hati-hati dalam masalah ini. Dia menduga, manajemen TLKM sedang sibuk dengan lobi-lobi berkaitan dengan tarif dan lain sebagainya. “Betul awalnya, KAP Eddy Pianto adalah mitra GT International. Tetapi, ketika mendapat pemberitahuan dari GT International pada Desember bahwa kemitraan antara GT International dengan GT Indonesia dan Eddy Pianto akan putus dan efektif pada 31 Maret 2003, seharusnya manajemen Telkom bersikap: putus dengan Eddy Pianto. Lalu, lapor ke US SEC,”
katanya.
Nyatanya, manajemen TLKM tetap kekeh melanjutkan KAP Eddy Pianto sebagai auditor dan Eddy Pianto juga tenang-tenang saja bekerja. Kalau Eddy Pianto dan PT GT Indonesia bertanggung jawab, harusnya mereka tahu diri. Itu pertama. Kedua pada sekitar Januari sampai Maret 2003, staf US SEC berencana datang ke Jakarta untuk memverifikasi KAP Eddy Pianto. “Sayang, selama kurun waktu Januari sampai Maret itu ada wabah SARS. Orang SEC tidak diperkenankan datang ke Jakarta,”
katanya. Diingatkan, auditor firm yang akan mengaudit LK emiten yang listed di NYSE harus mengikuti proses internal control yang dilakukan oleh SEC.
Ketiga adalah, manajemen TLKM dua kali melakukan filing ke US SEC. “Pertama pada
15 April 2003 dengan letter head GT International. Lalu, ketika US SEC me-reject, manajemen TLKM menyusulkan filing kedua pada Juni 2003, dengan menyatakan, LK TLKM 2002 sebagai unaudited,” katanya. Untuk apa, manajemen TLKM melakukan
filing kedua, kalau filing pertama sudah ditolak? Kenapa pula manajemen TLKM menyatakan, LK TLKM 2002 sebagai unaudited. “Mending tidak usah melakukan
filing kedua i tu,” katanya.
31 Orang, 30.000 Jam
Sayang manajemen TLKM dan komite audit TLKM tidak bersedia memberi keterangan. Eddy Pianto juga masih di Australia, dan belum kembali sejak kasus ini muncul.
Namun, James S. Kallman, presiden direktur PT Moores Rowland Indonesia (d/h PT Grant Thornton Indonesia), membantah keras dugaan yang tidak berdasar, bahwa ada kongkalikong antara James Kallman, Eddy Pianto dengan Arief Arryman, ketua Komite Audit TLKM. “Saya memang dekat dengan Bapak Arief Arryman. Tetapi
kedekatan kami terjadi setelah kami menerima kerja audit Telkom. Sebelum kami dipercaya Telkom, saya tidak kenal dengan Bapak Arief Arryman,” katanya.
Mengenai kompetensi, Kallman juga tidak bosan-bosan menyakinkan bahwa KAP Eddy Pianto memiliki kompetensi untuk mengaudit laporan keuangan emiten yang listed di NYSE. Karena, seperti sudah dimuat dalam tulisan pertama, KAP Eddy Pianto adalah afiliasi PT GTI, sehingga GT International mengijinkan KAP itu untuk menggunakan letter head GT International.
Ketika menuntaskan kerja audit LK TLKM 2002, KAP Eddy Pianto dibantu oleh KAP Jimmy Budi sebagai pelaksana di lapangan. Menurut Kallman, pihaknya bahumembahu merampungkan kerja audit TLKM sebelum pemutusan hubungan kemitraan dengan GT International yang berakhir efekti f pada 31 Maret 2003. “Tiga puluh satu orang auditor diterjunkan. Kami bekerja selama 30.000 jam non stop selama empat bulan waktu yang diberikan kepada kami,” kata Kallman.
Itu berarti dengan waktu yang diberikan selama empat bulan, dan setiap bulan ada 25 hari kerja, maka setiap orang bekerja full selama 9,6 jam sehari. “Coba Anda
bayangkan. Kami sangat serius mengerjakan tugas yang dipercayakan Telkom kepada kami,” katanya. Itu dilakukan untuk memenuhi tenggal waktu sampai 31
Maret 2003. Yakni, deadline penyampaian laporan keuangan audit. Tanggal itu, adalah batas waktu efektif putusnya hubungan kemitraan antara PT GTI dengan GT International. “Dan, kami bisa menyelesaikan audit itu pada 25 Maret 2003, sebelum kemitraan dengan GT International berakhir.”
Tentang press realese GT International, lanjut Kallman, PT GTI mencari bantuan dari GT Austria. “Pada sekitar bulan Januari 2003, GT Austria mengirimkan dua orang
stafnya untuk membantu dan membimbing kami, terutama dalam hal US SEC rules dan telecomunication rules,” kata Kallman. Pria AS yang sudah 13 tahun tinggal di Indonesia ini tetap mendasarkan diri pada surat David McDonnell, Chief Executive Worldwide GT International yang dikirimkan kepada Mirza Mochtar (baca tulisan kemarin, red). Kenapa dalam press realese GT International pada 1 Juli lalu, GT International menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap hasil audit KAP Eddy Pianto atas LK TLKM 2002?
Seorang sumber Investor Indonesia lain menyebutkan, ketika GT International memutus hubungan dengan PT GTI pada Desember 2002 dan efektif pada 31 Maret 2003, terjadi pertarungan seru di Pengadilan AS. “PT GTI habis -habisan disitu demi
mempertahankan diri. Tapi akhirnya kalah, dan mitra GT International akhirnya jatuh kepada KAP Hendrawinata,” katanya.
Mengapa Telkom tidak bisa memilih big four ? Penunjukkan Auditor Telkom Tahun Buku 2002
1.
Bahwa PT. Telkom adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang sahamnya tercatat di beberapa bursa, diantaranya Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange.
2.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasar modal di Amerika Serikat, PT. Telkom memiliki kewajiban untuk menyampaikan Form 20-F yang berisi laporan manajemen dan laporan keuangan kepada SEC setiap tahunnya
3.
Bahwa sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa, PT. Telkom memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen secara berkala
4.
Bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas pada tanggal 21 Juni 2002 Rapat Umum Pemegang Saham PT. Telkom memutuskan untuk menyetujui pelimpahan kewenangan kepada komisaris perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Perhitungan Tahunan Perseroan tahun buku 2002 melalui mekanisme tender, dengan ketentuan
bahwa Kantor Akuntan Publik yang terpilih tersebut haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut o
Kualitas audit yang optimal
o
Ketepatan waktu penyelesaian audit
o
Harga jasa yang wajar
o
Merupakan akuntan publik Indonesia yang mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang masuk dalam 5 (lima) besar dunia
o
Mempunyai rencana untuk peningkatan internal control dari Perseroan guna mendukung kualitas laporan keuangan Perseroan tanpa mengurangi kualitas dan independensi audit
5.
Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, Dewan Komisaris PT. Telkom telah menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Terms of Reference (TOR) Pengadaan Jasa Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Buku 2002 PT. Telkom tanggal 30 Juli 2002
6.
Bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dan i RKS dan TOR tersebut disebutkan bahwa persyaratan administrasi bagi Kantor Akuntan Publik yang akan mengikuti tender harus memiliki surat keterangan terdaftar di Bapepam dan di SEC untuk afiliasinya, serta surat penunjukkan afiliasi dari Kantor Akuntan Publik Internasional
7.
Bahwa
berdasarkan
surat
No.
0256/SRT/DK/2002/RHSPRIB
tanggal
17
September 2002 perihal penetapan pemenang dari Dewan Komisaris PT. Telkom kepada KAP Ernst & Young telah menetapkan KAP Ernst & Young sebagai pemenang tender pengadaan jasa konsultan akuntan publik dan review tahun buku 2002 untuk melakukan audit laporan keuangan PT. Telkom 8.
Bahwa berdasarkan surat tanggal 5 November 2002 dari Iman Sarwoko, Managing Partner KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja-Ernst & Young, kepada Dewan Komisaris PT. Telkom menyatakan bahwa KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja - Ernst & Young berada dalam kondisi benturan kepentingan sehingga tidak dapat memberikan jasa audit kepada PT. Telkom untuk tahun buku 2002
9.
Bahwa PT. Telkom kemudian melaksanakan seleksi ulang untuk memilih auditor untuk tahun buku 2002
10. Bahwa PT. Telkom menemukan KAP Indonesia lain yang mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang masuk dalam 4 (empat) besar dalam keadaan benturan kepentingan/conflict of interest dengan PT. Telkom sehingga tidak dapat menjadi auditor PT. Telkom untuk tahun buku 2002 11. Bahwa dalam seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada angka 10, PT. Telkom menemukan 3 KAP, yang berafiliasi dengan KAPA second layer , yang dapat dipertimbangkan sebagai calon auditor PT. Telkom 12. Bahwa 3 (tiga) KAP yang dimaksud pada angka 11. adalah KAP Drs. RB. Tanubrata & Rekan, yang berafiliasi dengan BDO Seidman LLP, dan KAP Eddy Pianto serta KAP Hendrawinata, yang berafiliasi dengan Grant Thornton LLP 13. Bahwa setelah melalui proses penelaahan atas
eligibility
ketiga KAP
sebagaimana tersebut pada angka 12, PT. Telkom menyimpulkan hanya KAP Eddy Pianto yang pada saat itu dinilai paling eligible untuk menjadi auditor PT. Telkom, karena : o
KAP Drs. RB. Tanubrata & Rekan mengalami benturan kepentingan, karena yang bersangkutan tengah terlibat dalam pemberian jasa fairness of opinion di lingkungan PT. Telkom;
o
KAP Hendrawinata & Rekan menyatakan tidak bersedia untuk ditunjuk dan selain itu yang bersangkutan sedang mendapatkan sanksi dari Menteri Keuangan dan dilarang menjalankan praktek selama 6 (enam) bulan
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 013/Kep/DK/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang Penggantian Auditor PT. Telkom Tahun Buku 2002 menyetujui dan mengesahkan penunjukan KAP Eddy Pianto, sebagai auditor utama PT. Telkom tahun buku 2002 15. .Bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 diberitahukan kepada KAP Eddy Pianto melalui surat No. 0337 / SRT / DK / 2002 / RHSPRIB tanggal 29 November 2002 perihal penunjukkan auditor independen tahun buku 2002 dari Dewan Komisaris PT. Telkom kepada KAP Eddy P ianto 16. Bahwa KAP Eddy Pianto memiliki izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 718/KM.17/1998, dan terdaftar di Bapepam berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 282/PM/STTD-Ap/2000
17. Bahwa Drs. Eddy Pianto Simon adalah akuntan publik yang memiliki ijin praktek berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 404/KM.17/1998 tertanggal 29 Juli 1998
Mengapa Hasil Audit KAP Eddy Pianto ditolak di SEC ? Pelaksanaan Audit
Dalam melaksanakan audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom, KAP Eddy Pianto memilih untuk mengacu kepada hasil audit dari auditor anak perusahaan PT. Telkom yang telah ditunjuk oleh masing-masing anak perusahaan seperti dijelaskan dalam Audit Instruction tertanggal 31 Desember 2002 yang diserahkan kepada 4 (empat) auditor anak perusahaan PT. Telkom, salah satu diantaranya adalah KAP Hadi Sutanto sebagai auditor PT. Telkomsel. KAP Hadi Sutanto telah menerima Audit Instruction tersebut pada tanggal 15 Januari
2003. KAP Hadi Sutanto telah
mengeluarkan Acknowledgment Letter kepada KAP Eddy Pianto tanggal 20 Januari 2003 yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut: a. KAP Hadi Sutanto sanggup untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Audit Instruction. b. KAP Hadi Sutanto menyadari bahwa Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 beserta Laporan Auditnya akan dikonsolidasikan/digunakan oleh KAP Eddy Pianto dalam rangka menerapkan metode ekuitas investasi PT. Telkom pada PT. Telkomsel. c. KAP Hadi Sutanto sepenuhnya memahami Generally Accepted Accounting Standard (GAAS) dan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di Indonesia dan Amerika Serikat
Selanjutnya, KAP Hadi Sutanto telah menyerahkan Laporan Audit atas PT. Telkomsel kepada KAP Eddy Pianto tertanggal 18 Februari 2003. KAP Eddy Pianto menandatangani dan menyerahkan Laporan Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 kepada PT. Telkom pada tanggal 25 Maret 2003 sesuai dengan perjanjian pengadaan jasa audit.
Penyusunan Form 20-F
Setelah KAP Hadi Sutanto mengetahui pekerjaan auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 akan diacu oleh KAP Eddy Pianto, KAP Hadi Sutanto melakukan beberapa kali pertemuan dengan KAP Eddy Pianto dalam rangka membahas permasalahan seputar filing Form 20-F ke US SEC. Dalam rangka filing Form 20-F, pada bulan Desember 2002 KAP Eddy Pianto telah memulai proses credential review agar diakui eligibilitasnya oleh US SEC. Untuk memahami US GAAS dan GAAP dalam rangka filing Form 20-F, KAP Eddy Pianto meminta bantuan dari Mark Iwan, Certified Public Accountant independen yang bukan merupakan partner dari Grant Thornton, LL.P, untuk memberi pelatihan dan konsultasi. Pada tanggal 17 Februari 2003 Grant Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan
afiliasi/membership antara Grant
Thornton International dengan PT. Grant Thornton Indonesia dan KAP Eddy Pianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. serangkaian klarifikasi dan konfirmasi serta
Selanjutnya, PT. Telkom melakukan permintaan jaminan dari KAP Eddy
Pianto mengenai kejelasan status Mark Iwan dan kelancaran filing Form 20-F antara 17 Februari sampai dengan pertengahan Maret 2003. PT. Telkom mendapatkan klarifikasi dari KAP Eddy Pianto melalui surat tanggal 18 Februari, 20 Februari, dan 11 Maret 2003, yang pada pokoknya menyatakan: a. KAP Eddy Pianto akan tetap menjadi member firm dari Grant Thornton International sampai dengan 31 Maret 2003, dan dalam kaitannya dengan audit PT. Telkom tahun buku 2002 akan tetap menggunakan nama Grant Thornton, menggunakan audit methodology, policy, dan procedures Grant Thornton International. b.
KAP Eddy Pianto akan memenuhi segala ketentuan yang berlaku baik Bapepam maupun US SEC dan menjamin penyelesaian audit dan filing Form 20-F ke US SEC.
c. KAP Eddy Pianto memberikan keyakinan dan jaminan bahwa US SEC reviewer yang terlibat memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional serta memenuhi
persyaratan US SEC. Disamping itu sebagai KAP non Amerika Serikat, KAP Eddy Pianto dengan dukungan US SEC reviewer yang mereka kontrak akan memenuhi ketentuan yang berlaku di US SEC khususnya regulasi S-X yang mengatur kualifikasi auditor asing (non-US). Berdasarkan klarifikasi tersebut, KAP Eddy Pianto melanjutkan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom. KAP Eddy Pianto dalam suratnya kepada KAP Hadi Sutanto tanggal 17 Maret 2003, pada pokoknya menyatakan: d. Meminta kepada KAP Hadi Sutanto untuk menyerahkan opini audit KAP Hadi Sutanto dan Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002. e. Meminta semua ijin yang diperlukan dalam rangka filing Form 20-F ke US SEC. Selanjutnya, KAP Hadi Sutanto telah menjawab surat tanggal 17 Maret 2003 tersebut melalui surat tanggal 24 Maret 2003 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat memberikan ijin kepada KAP Eddy Pianto untuk mengacu pada hasil audit KAP Hadi Sutanto berkaitan dengan beberapa permasalahan yang belum seles ai. Pada tanggal 21 Maret 2003 KAP Hadi Sutanto mengirim email kepada PT. Telkom untuk meminta diberikan kesempatan untuk membaca Form 20-F secara keseluruhan dan PT. Telkom menolak permintaan tersebut tersebut. Keberatan PT. Telkom untuk memberikan full access terhadap Form 20-F didasarkan atas tidak adanya hubungan antara PT. Telkom dengan KAP Hadi Sutanto, serta permintaan full access adalah tidak proporsional karena permintaan KAP Hadi Sutanto seharusnya hanya untuk bagian yang terkait dengan laporan PT. Telkomsel. KAP Hadi Sutanto melalui surat tanggal 25 Maret 2003 kepada PT. Telkom, menyatakan pada pokoknya tidak dapat memberikan ijin hasil auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 diacu dalam rangka filing Form 20F. Alasan penolakan tersebut adalah berkaitan dengan KAP Hadi Sutanto belum mendapatkan klarifikasi mengenai kualifikasi KAP Eddy Pianto dan
belum diberikannya kesempatan untuk membaca Form 20-F secara keseluruhan. KAP Hadi Sutanto tetap tidak memberikan ijin hasil auditnya diacu oleh KAP Eddy Pianto sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat KAP Hadi Sutanto kepada KAP Eddy Pianto tanggal 31 Maret 2003. Selanjutnya, PT. Telkomsel melalui surat tanggal 8 April 2003 meminta KAP Hadi Sutanto untuk mencabut penolakan ijin hasil auditnya atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 diacu oleh KAP Eddy Pianto dalam rangka filing Form 20-F. KAP Hadi Sutanto melalui surat tanggal 9 April 2003 kepada PT. Telkomsel menyatakan pada pokoknya KAP Hadi Sutanto tetap tidak bersedia memberikan ijin hasil auditnya diacu sampai ada penyelesaian/pemenuhan beberapa hal yang berkaitan dengan hak KAP Eddy Pianto untuk berpraktek di hadapan US SEC dan kesempatan untuk membaca secara keseluruhan Form 20-F PT. Telkom. KAP Eddy Pianto dalam suratnya tanggal 16 April 2003 mengingatkan PT. Telkom untuk memperoleh ijin tertulis dari KAP Hadi Sutanto dalam rangka filing Form 20- Meskipun KAP Eddy Pianto telah mengingatkan, PT. Telkom berpendapat tidak memerlukan ijin (consent ataupun permission) dari KAP Hadi Sutanto untuk melampirkan opini dari KAP Hadi Sutanto atas hasil audit PT. Telkomsel tahun buku 2002.
Penyampaian (filing) Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom ke Bapepam dan US SEC
Berdasarkan hasil audit KAP Eddy Pianto, PT. Telkom menyampaikan laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 kepada Bapepam pada tanggal 31 Maret 2003. Sampai dengan diterimanya surat penolakan dari US SEC, Bapepam tidak memberikan catatan atau pertanyaan berkaitan dengan penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002. PT. Telkom menyampaikan Form 20-F kepada US SEC pada tanggal 17 April 2003. Berdasarkan e-mail, tanggal 25 Maret 2003, PwC Amerika Serikat/Wayne Carnall Thornton Amerika Serikat/Carol Riehl untuk
meminta kepada Grant
menginformasikan kepada US SEC
bahwa Grant Thornton Amerika Serikat tidak berasosiasi dengan pekerjaan audit Grant Thornton Indonesia/KAP Eddy Pianto. Selanjutnya, Karin French, Partner in Charge of US SEC Regulation, Grant Thornton Amerika Serikat mengirimkan surat
kepada Jackson Day, Acting Chief Accountant,
US SEC tanggal 31 Maret 2003
mengenai posisi Grant Thornton Amerika Serikat tidak terasosiasi dengan pekerjaan audit Grant Thornton Indonesia/KAP Eddy Pianto. Berdasarkan surat US SEC kepada PT. Telkom tertanggal 29 April 2003, US SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20-F yang disampaikan oleh PT. Telkom dengan alasan: a. Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grant Thornton LL,P., selaku US Affiliate KAP Eddy Pianto. b. KAP Hadi Sutanto tidak memberikan ijin untuk dimasukkannya Laporan Audit KAP Hadi Sutanto atas Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002 dalam Form 20-F PT. Telkom. c. Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20-F PT. Telkom tidak disertai dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan anak perusahaan PT. Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Eddy Pianto. Surat US SEC tertanggal 29 April 2003 tersebut juga ditembuskan kepada Karin French (Grant Thornton Amerika Serikat) dan Wayne Carnall (PwC Amerika Serikat). Setelah diterbitkannya surat penolakan oleh US SEC tersebut, PT. Telkom melakukan upaya klarifikasi terhadap US SEC melalui surat tanggal 2 Juni 2003. Terhadap klarifikasi PT. Telkom, US SEC melalui surat 5 Juni 2003 memberikan tanggapan yang pada pokoknya sama dengan isi surat US SEC kepada PT. Telkom tanggal 29 April 2003.
Dari sisi komite audit, apakah PT. Telkom salah memilih KAP Eddy Pianto ? Permasalahan :
KAP HS dan Rekan yang ditunjuk sebagai auditor PT.Telkomsel mengundurkan diri untuk mengaudit. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari kerugian di kemudian hari bila berafiliasi dengan KAP EP dan rekan. KAP HS tidak mau berasosiasi dengan pekerjaan KAP EP Alasan pengunduran diri
KAP HS dan rekan meragukan kelayakan hak praktek KAP EP dan rekan dihadapan Bapepam AS Akibat penolakan
Harga saham PT.Telkom turun secara signifikan
Pelanggaran
KAP HS dan rekan mencoba merusak dan menyesatkan KAP HS dan rekan dan KAP EP dan rekan melanggar peraturan BAPEPPAM karena persaingan tidak sehat.
PT.Telkom Komite Audit menjalankan tugas berdasarkan mandat Audit Committee Charter yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris. Audit Committee Charter dievaluasi secara berkala dan apabila diperlukan dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan OJK dan SEC serta peraturan terkait lainnya. Sampai dengan bulan Agustus 2013, kami memiliki Komite Audit yang terdiri dari enam anggota: dua Komisaris Independen, satu Komisaris dan tiga anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom.
Pada tahun 2013 terdapat perubahan komposisi keanggotaan Komite Audit. Sampai dengan bulan Agustus 2013, susunan Komite Audit terdiri dari; (i) Johnny Swandi Sjam (Komisaris Independen – ketua); (ii) Salam (Sekretaris); (iii) Virano Gazi Nasution (Komisaris
Independen);
(iv)
Parikesit Suprapto
(Komisaris),
tidak
mempunyai hak voting karena afiliasi dengan Pemerintah; (v) Sahat Pardede; dan (vi) Agus Yulianto. Salam, Sahat Pardede, dan Agus Yulianto adalah anggota eksternal independen yang tidak terafiliasi dengan Telkom. Masa tugas Salam sebagai anggota/sekretaris Komite Audit berakhir pada bulan Agustus 2013. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 dan sampai saat ini terdiri dari:
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Audit Committee Charter secara garis besar memuat tujuan, fungsi dan tanggung jawab Komite Audit. Berdasarkan Charter ini Komite Audit bertanggung jawab untuk:
Mengawasi proses audit dan proses pelaporan keuangan Perusahaan atas nama Dewan Komisaris.
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal.
Mendiskusikan dengan auditor internal dan eksternal semua lingkup pekerjaan, baik pekerjaan audit dan non-audit serta rencana audit mereka.
Menelaah
laporan
keuangan
konsolidasian Telkom
serta
efektivitas
pengendalian internal atas pelaporan keuangan (”ICOFR”).
Menelaah
pengaduan
yang
berkaitan dengan
proses
akuntansi
dan
pelaporan keuangan Perusahaan.
Mengadakan rapat secara berkala dengan auditor internal dan eksternal, tanpa kehadiran manajemen, masing-masing untuk membahas hasil evaluasi dan hasil audit mereka atas pengendalian internal Telkom serta kualitas laporan keuangan Telkom secara keseluruhan.
Melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang diberikan
oleh
Dewan
Komisaris,
khususnya dalam bidang yang terkait dengan akuntansi dan keuangan, serta kewajiban lain yang diharuskan oleh SOA. Selain itu, Komite Audit juga bertugas untuk menerima dan menangani pengaduan. Untuk membantu
tugas-tugasnya,
Komite
Audit
dapat menunjuk
konsultan
independen atau penasihat profesional. Independensi Komite Audit
Peraturan OJK tentang Komite Audit mensyaratkan bahwa Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang anggota, satu diantaranya adalah Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, sementara dua anggota lainnya harus merupakan pihak yang independen, minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian (dalam konteksItem 16A dari Form 20 F) dalam bidang akuntansi dan/atau keuangan. Agar
memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, anggota eksternal Komite Audit:
Bukan pejabat eksekutif Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
Bukan sebagai pejabat eksekutif kami dalam jangka waktu enam bulan terakhir sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit;
Tidak boleh terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas;
Tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris atau Direksi;
Tidak boleh memiliki, secara langsung maupun tidak langsung, saham Perusahaan; dan
Tidak boleh memiliki hubungan bisnis apapun yang terkait dengan bisnis Perusahaan.
Ahli Keuangan Komite Audit
Dewan Komisaris telah menetapkan Sahat Pardede, anggota Komite Audit, memenuhi kualifikasi sebagai Ahli Keuangan dan Akuntansi Komite Audit seperti yang diuraikan pada Item 16A Form 20- F, dan sebagai anggota ”independen” sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 10A-3 dari Exchange Act. Sahat Perdede telah menjadi anggota Komite Audit sejak Februari 2004. Sebelum penunjukannya sebagai anggota Komite Audit, dan sampai saat ini, beliau berpraktik sebagai Akuntan Publik Bersertifikat di Indonesia yang menyediakan jasa audit dan jasa keuangan lainnya kepada sejumlah perusahaan swasta dan lembaga-lembaga publik. Beliau juga adalah anggota Institut Akuntan Publik Indonesia.
Alasan PwC menolak memberikan persetujuan kepada KAP EP
PwC adalah auditor anak perusahaan Telkom yaitu Telkomsel. Laporan keuangan Telkomsel harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Telkom, hal tersebut dilakukan oleh Telkom dalam menyusun laporan Keuangannya.
Sewaktu membuat laporan hasil audit, EP sebagai auditor Telkom dapat melakukan 1 dari 2 hal, yaitu : apabila EP merefer ke hasil audit PwC, maka berlaku ketentuan AU 543 bahwa untuk itu EP harus mendapatkan izin berupa persetujuan dari PwC. Apabila EP tidak merefer ke hasil audit PwC maka ia dapat melakukan pengambilan tanggung jawab yaitu dengan melakukan review sendiri terhadap laporan keuangan Telkomsel. Namun kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh EP. EP merefer hasil audit PwC di dalam laporan hasil audit Telkom tanpa mendapat persetujuan dari PwC.
PwC tidak bersedia memberikan surat Persetujuan karena mereka menganggap bahwa EP tidak layak untuk praktik di SEC dan mereka harus mereview draft Form 20-F Telkom untuk meyakini bahwa laporan keuangan Telkomsel yang dikutip oleh Telkom di dalam Form 20-F adalah benar, Sedangkan Telkom berpendapat bahwa PwC sebagai auditor anak perusahaan tidak berhak mereview laporan perusahaan induk, dan Telkom tidak memerlukan izin dari PwC apabila mengutip laporan keuangan Telkomsel karena Telkom telah menerima seluruh laporan keuangan tersebut langsung dari telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom, sedangkan masalah surat persetujuan untuk melakukan Reference
adalah masalah antar
auditor bukan merupakan urusan Telkom.
Telkom menyerahkan masalah itu kepada EP selaku auditornya dengan alasan bahwa apabila EP telah menyerahkan laporan keuangan Telkom yang menjadi tugasnya, maka laporan keuangan tersebut telah lengkap dengan semua lampiran yang diperlukan termasuk persetujuan dari semua auditor anak perusahaan yang di refernya.
Sedangkan mengenai persetujuan kepada Telkom, PwC dalam berapa kali pertemuan dengan pihak Telkom menyatakan bahwa mereka tidak keberatan untuk mengizinkan Telkom untuk melampirkan hasil audit mereka atas Telkomsel.Bagi Telkom hal itu tidak ada gunanya karena meskipun PwC mengizinkan Telkom untuk melampirkan hasil audit tesebut. Selama PwC tidak memberi persetujuan bagi EP untuk merefer kepada hasil audit tersebut, bagi Telkom akan tetap menjadi masalah.
Surat penolakan dari US-SEC yang menyangkut surat persetujuan tidak menyebut surat persetujuan untuk auditor, dalam hal ini EP.tetapi menyatakan bahwa Telkom melampirkan hasil audit PwC atas Telkomsel tanpa izin dari PwC. Yang menjadi petanyaan dari mana SEC mengetahui bahwa Telkom tidak mendapatkan persetujuan dari PwC, karena dalam praktik tidak pernah persetujuan tersebut dilampirkan di dalam Form 20-F. Sehingga juga tidak jelas dan terjadi keraguan apakah yang dimaksud adalah izin untuk melampirkan laporan hasil audit dari auditor anak perusahaan, ataukah pesetujuan yang harus didapat oleh auditor Telkom untuk merefer hasil audit dari auditor anak perusahaan, pada waktu penyusunan laporan tersebut yang menjadi masalah yang pelik justru ketidaksediaan PwC untuk memberi persetujuan kepada EP untuk merefer hasil auditnya berdasarkan AU 543.
Kelalaian
Telkom dalam Form 20-F adalah bahwa di dalam Form 20-F
tersebut,Telkom tidak melampirkan laporan hasil audit anak-anak perusahaan yang lain tetapi hanya melampirkan hasil audit telkomsel. Telkom telah berkeyakinan bahwa ia telah mendapatkan izin dari PwC, jadi tidak jelas mengapa PwC selama ini mempermasalahkan
surat
persetujuan
untuk
EP,
sedangkan
US-SEC
mempermasalahkan izin bagi Telkom . dalam kenyataannya sejak tahun 1995 sampai tahun 2001 Telkom tidak pernah mengalami masalah surat persetujuan ini baik mengenaik reissuance laporan audit tahun sebelumnya maupun laporan hasil audit anak perusahaannya dan tidak pernah mendapat teguran dari US-SEC maupun dari auditor.
Kenapa Banyak Adjustment yang dilakukan
Telkom diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap perubahan yang terjadi dari hasil audit sebelumnya.
Hadi Sutanto yang merupakan partner Pricewaterhouse Coopers (PwC) kemudian ditunjuk Telkom untuk melakukan audit ulang laporan keuangan 2002 Telkom setelah laporan itu ditolak komisi pengawas pasar modal Amerika Serikat (US Securities and Exchanges-SEC). Telkom berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan ke US SEC karena saham Telkom diperdagangkan juga di bursa saham New York. Dalam revisi audit 2002 terdapat beberapa penyesuaian seperti adanya penurunan laba bersih tahun 2002 sebesar 3,7 persen. ikhtisar neraca dan laporan laba rugi konsolidasi Telkom tahun 2000, 2001, dan 2002 juga mengalami beberapa penyesuaian lain, antara lain pada poin penghargaan masa kerja, tunjangan perumahan, dan transportasi. Pada laporan sebelumnya PT Telkom tidak membuat pencadangan atas kewajiban tersebut. Dampak dari penyesuaian itu menyebabkan laba bersih setelah pajak konsolidasi berkurang masing-masing Rp151,7 miliar pada 2002, Rp65,6 miliar pada 2001, dan Rp19,12 miliar pada 2000. Perubahan lain terdapat pada poin jaminan kesehatan masa pensiun, pajak penghasilan tangguhan, dan akuntansi akuisisi dan konsolidasi mitra KSO Dayamitra Telekomunikasi dan Pramindo Ikat Nusantara. Penyesuaian yang dilakukan adalah untuk mencerminkan 100% konsolidasi Pramindo meskipun secara hukum kepemilikan Telkom atas Pramindo sebanyak 30%. Penyesuaian tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian 100% saham Pramindo oleh Telkom. Berdasarkan perjanjian tersebut, Telkom memiliki hak pengendalian atas Pramindo dan hak atas semua manfaat ekonomis di masa depan dari kepemilikan tersebut seolah-olah perusahaan memiliki 100% saham Pramindo. Perubahan lain yang terjadi pada laporan audit ulang tersebut terdapat pada pendapaan usaha, utang usaha, koreksi saldo pinjaman, dan transaksi ekuitas Telkomsel.
Penyesuaian koreksi saldo pinjaman menyebabkan laba bersih setelah pajak konsolidasi pada 2002 dan ekuitas pada periode yang sama bertambah masingmasing Rp75,79 miliar. Masalah lainnya adalah apabila laporan tersebut diaudit oleh auditor yang berbeda maka sudah dapat dipastikan akan terjadi perbedaan karena adanya perbedaan perlakuan akuntansi
Ternyata setelah PWC melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan Telkom tahun 2002, banyak perbedaan yang terjadi, baik perbedaan angka maupun perbedaan perlakuan oleh EP dengan yang diaudit oleh PWC
Perbedaan tersebut bukan hanya pada laporan keuangan tahun 2002, akan tetapi juga meliputi laporan tahunan sebelumnya yaitu tahun 2001, yang diaudit oleh HTM-DTT.
Karena terjadinya hal tersebut Telkomdianggap tidak memasukkan laporan Form 20-F
pada waktun ya, sehingga Telkom mendapat teguran dari NYSE, dan
dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang terlambat meny ampaik an lapo ran ke ua ng an de ng an
ancaman akan di delist (dihapus dari pencatatandi NYSE).
Setelah audit ulang selesai dilakukan Telkom memasukkan kembali From 20-F yang
baru
ke
US-SEC,
dan
menyelenggarakan
RUPS
luar
biasa
untuk
mendapatkan persetujuan RUPS atas laporan keuangan yang di audit ulang tersebut.
Perbedaan yang terjadi pada laporankeuangan yang disajikan kembali juga menyangkut dividen tahun 2002 dan tahun-tahun sebelumnya yang sudah dibagikansehingga untuk mengatasi hal tersebut Telkom meminta RUPS untukmenyetujui perubahan persentase saja dari dividen yang dibagi
tersebut sehingga jumlah nominalnya tidak berubah dan tidak ada pemegang saham yang harus mengembalikan dividen yang telah diteriman ya
Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apabila manajemen perusahaan dapat melakukan rekayasa angka atau persentasidividen atau angka-angka laporan keuangan lainnya meski tidak merugikan pemegang saham, apakah tidak mungkin akan melakukanhal yang sama yang akan dapat merugikan pemegang saham? Hal ini lebih menyangkutmasalah moral daripada masalah hukum formal.
Tindakan yang mungkin diajukan oleh US-SEC adalah mempertanyakan adanya restatement laporan keuangan 2000 dan 2001, karena Telkom telah mencabut kembali laporan
tersebu t dan diangga p tida k ada oleh SEC. Yang
menjadi pertan yaan adalah mengenai certification yang ditanda tangai oleh direksipada Form 20-F yang lama.
Apakah certificate ini merupakan suatu dokumen yang ikut di tarik kembali oleh Telkom atau tidak ditarik kembali oleh telkom, apabila tururt ditarik kembali maka direksi tidak dapat dipersalahkan membuat pernyataan palsu. Akan tetapi apabila tidak ditarik kembali maka akan, banyak perbedaan yang terj adi, baik Act Section 906.
dapat diken akan pernya taan palsu menurut Sarbanes Oxley
LAPORAN TAHUNAN DALAM FORM 20-F
Laporan Tahunan perusahaan Non-US yang terdaftar di US-SEC harus disampaikan dalam Form 20-F. Dengan ketentuan sebagai berikut: •
Laporan tahunan dalam Form 20-F harus dis ampaikan dala m format
elektronik. Laporan tahunan dalam Form 20-F harus disusun dalam bahasa Inggris
sebagaimana
diharuskan
Penandatanganan Laporan tahunan
menurut
Form 20-F
Regulation
S-T
Rule
306.
dilakukan menurut ketentuan
Regulation S-TRule 302. •
Laporan tahunan Form 20-F dapat pul a dis amp aikan dala m bentu k cetakan
berdasarkan pengecualian yang diberikan oleh Rule 201 atau Rule 202 Regulation
S-T,
yang
melakukan
dual/global
listing
laporan
tahunan
harus disampaikan kepada SEC (i) tiga salinan lengkap, termasuk laporan keuangan, lampiran dan dokumen lainnya yang menjadi bagian laporan tahunan, dan (ii) lima salinan tambahan, tanpa lampiran. Baik disampaikan secara elektronik atau tercatat di Amerika Serikat laporan disampaikan
dalam bentuk
cetakan, setidak-tidaknya satu salinan lengkap laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, lampiran dan dokumen lainnya yang menjadi bagian laporan tahunan Stock
harus disampaikan ke setiap bursa efek di mana
International Disclosure Standard
Berdasarkan ketentuan yang terdapat di
dalam
International
Disclosure
Standard, laporan tahunan perusahaan harus disampaikan selambat-lambatnya enam
bulan setelah berakhirnya tahun buku perusahaan. Laporan Tahunan
disusun se suai dengan Form 20-F,disertai Laporan Keuangan Auditan tiga tahun terakhir,
apabila
auditor
menolak
untukmemberikan
laporan
hasil
auditnya atau hasil audit tersebut berisikan opini yang terkualifikasi kualifikasi ataupun disclaimer tersebut harusdiungkapkan beserta semua alasan-alasannya.
