PEMERINTAH KABUPATEN POSO DINAS PARAWISATA KASBUPATEN POSO
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Dan HARGA PERHITUNGAN SENDIRI ( HPS )
PAKET PEKERJAAN:
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2018
1.Latar Belakang
Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan guna memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya kebudayaan dengan tetap mempertahankan kepribadian bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, serta tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk mendorong pembangunan, pengenalan dan pemasaran produk-produk daerah. Terkait dengan hal tersebut pariwisata ditujukan sebagai sektor andalan yang mampu mengembangkan dan meningkatkan daya saing kepariwisataan serta sumber daya manusia dan peran serta masyarakat maupun swasta.
Pada dasarnya pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui dua program pokok, yaitu: (1) program pemasaran pariwisata dan (2) program pengembangan produk wisata, serta lima program penunjang, yaitu: (1) program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, (2) program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pariwisata, (3) program penelitian dan pengembangan pariwisata, (4) program pembangunan prasarana pariwisata dan (5) program pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan kesenian. Kegiatan sektor Pariwisata di masa mendatang, signifikan berperan penting bagi suatu Daerah, terutama dalam kerangka Otonomi Daerah. Disisi lain, Kabupaten Sigi memiliki potensi strategis dan historis, selain potensi alam, bagi pengembangan Pariwisata, dalam konteks kepentingan lokal, regional, serta nasional.
Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, mengharuskan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan terdiri atas : 1. Rencana induk pembangunan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah; 2. Rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi; dan 3. Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Diatur dengan Peraturan Derah kabupaten/kota. Rencana induk pembangunan kepariwisataan yang telah diuraikan diatas terdiri dari perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.
Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan potensi pariwisata yang cukup beragam, diantaranya wisata alam, wisata buatan, peninggalan sejarah serta wisata seni dan wisata budaya. Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sigi. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Sigi perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.
Pengembangan kepariwisataan diharapkan tidak hanya mengutamakan segi-segi pendapatan, namun juga memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kenyamanan. Obyek-obyek wisata yang berada di wilayah Kabupaten Sigi letaknya tersebar, oleh karena itu dalam rangka pengembangan kepariwisataan diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian dalam kegiatan, penyelengaraan kepariwisataan
yang
berwawasan
lingkungan.
Langkah-langkah
pengaturan
pengembangan
kepariwisataan tersebut dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA).
RIPARDA Kabupaten Poso merupakan bagian yang tidak terpisakan dari kepariwisataan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki visi pengembangan pariwisata yaitu terwujudnya Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang kompetitif dan kontributif bagi kesejahteraan rakyat. Pengembangan pariwisata daerah Propinsi Sulawesi Tengah mengemban misi yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. selain itu pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dari aspek sosial budaya, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) merupakan upaya pendekatan dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan pariwisata adalah : 1. Destinasi yaitu tempat/lokasi obyek wisata; 2. Produk wisata;
3. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW); 4. Akomodasi wisata; 5. Sarana dan prasarana pariwisata; 6. Sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata; 7. Lingkungan wisata dan 8. Ekonomi kepariwisataan.
Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mengacu potensi kepariwisataan di Kabupaten Poso, maka diperlukan pendekatan penataan dan strategi pengembangan pariwisata, melalui kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Kabupaten Poso. 2.Tujuan
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Poso bertujuan untuk :
Untuk menemukan suatu konsep Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Poso.
Untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor Pariwisata di Kabupaten Poso.
Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Poso, dapat meningkat PAD Kabupaten.
3.Sasaran
Adapun sasaran dalam kegiatan ini adalah :
Dalam situasi sumberdaya telah terdegradasi secara serius, maka diperlukan tindakan rehabilitasi untuk mencerminkan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Berupaya mendorong aktivitas dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan dari karakter “landscape”, dan berupaya untuk memperkuat “landscape”, “sense of place”, identitas komunitas,
dan pengembangan tempat-tempat bersejarah.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilengkapi dan diarahkan oleh kebijaksanaan pemerintah di tingkat nasional, regional, dan lokal tempat pembangunan tersebut dilaksanakan. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran terhadap kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebutuhan setiap wilayah.
Mendorong kemitraan antara jaringan pelaku/praktisi pariwisata, dan melibatkan riset ilmiah serta konsultasi publik dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata.
Menetapkan pendidikan dan program-program latihan yang bertujuan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas SDM dan kualitas bisnis kepariwisataa n.
4.Landasan Hukum
Landasan hukum dalam kegiatan ini adalah :
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Usaha Kepariwisataan;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor,. Tahun,.. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Poso
Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun
5.Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan studi terletak di Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah. 6.Besaran Alokasi Dana Yang Dibutuhkan
Besaran jumlah alokasi dana yang dibutuhkan didalam penyusunan RIPPARDA Kabupaten Poso dibutuhkan Dana Sebesar Rp 500.000,0000 ( Lima Ratus Juta Rupiah ) yang bersumber dari Dana Alokasi APBD Tkt.II. Kab. Poso Thn 2018.( Lihat BOQ dan Rekapitulasinya ). 7.Ruang Lingkup Substansi
Untuk memberikan gambaran mengenai materi dan batasan dari penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARKAB) Kabupaten Poso, maka ruang lingkup dari perencanaan yang akan dilakukan, sebagai berikut :
1.
Merumuskan struktur ruang kepariwisataan, meliputi: a. Pembagian wilayah Kabupaten Poso menjadi beberapa satuan kawasan pengembangan pariwisata (SKPP) b. Penentuan hirarki hubungan antar satuan kawasan pengembangan pariwisata (SKPP) berdasarkan potensi pendukung yang dimilikinya. c. Penentuan hirarki hubungan skala pelayanan antar SKPP dalam wilayah Kabupaten Sigi dengan wilayah sekitarnya. d. Penentuan jalur-jalur koridor wisata baik dalam kawasan SKPP maupun antar SKPP, serta antar SKPP Kabupaten Poso dengan wilayah hinterlandnya. e. Penentuan program pengembangan pariwisata perkotaan yang mencakup produk, kelembagaan, pemasaran, dan prasarana/sarana penunjangnya. f.
Merumuskan strategi pengembangan pariwisata kabupaten:
Strategi pengembangan produk pariwisata
Strategi pengembangan pemasaran pariwisata
Strategi pengembangan sumber daya manusia
Strategi pengembangan sarana dan prasarana.
2.
Merumuskan indikasi program 5 (lima) tahunan, meliputi rumusan aspek, sebagai berikut: a. Aspek pemasaran. b. Aspek produk pariwisata c. Aspek sumber daya manusia d. Aspek prasarana pendukung e. Aspek perhubungan pariwisata.
8. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARKAB) Kabupaten Poso ini adalah : Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Draft Akhir, Laporan Akhir, Album Gambar dan Hard Disk.
9. Jangka Waktu
Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, dengan perkiraan waktu pekerjaan selama 6 (Enam) bulan atau selama 180 (seratus Delapan puluh) hari kalender . Tenaga Ahli 10. Tenaga Ahli
Adapun tenaga Ahli yang dibutuhkan didalam Penyusunan kegiatan ini meliputi Sebagai berikut : 1) Ketua Team Leader, seorang yang berpendidikan Minimal S1 Planologi/PWK atau Urban Desain Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah di Akreditasi, berpengalaman minimal 10 Tahun ber SKA Madya yang dikeluarkan oleh LPJK. 2) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Arsitektur lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diAkreditasi, berpengalaman Minimal 5 Tahun ber SKA Madya, yang dikeluarkan oleh LPJK. 3) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Teknik Sipil lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diAkreditasi, berpengalaman Minimal 5 Tahun ber SKA Madya, yang dikeluarkan oleh lpjk. 4) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Geografi Wilayah (Pengideraan Jarak Jauh)/ Ahli GIS,
lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah di Akreditasi,
berpengalaman Minimal 5 Tahun. 5) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Sosia’/ Ahli Sosial, lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diAkreditasi, berpengalaman Minimal 5 Tahun 6) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Teknik Lingkungan lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah di Akreditasi, berpengalaman Minimal 5 Tahun ber SKA Madya, yang dikeluarkan oleh lpjk.. 7) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Ekonomi lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diAkreditasi, berpengalaman Minimal 5 Tahun. 8) Anggota Team, seorang yang berpendidikan minimal S1 Hukum lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah diAkreditasi, berpengalamanm Minimal 5 Tahun.
