KAK Rancangan Teknis Satuan Permukiman

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2013

PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS SATUAN PEMUKIMAN (RTSP) DAN RENCANA TEKNIS JALAN (RTJ) KAMPUNG LUMUT

KABUPATEN ACEH TENGAH

1

KERANGKA ACUAN KERJA RTSP-RTJ

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2009, Kawasan transmigrasi terdiri dan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) yang mendukung pusat pertumbuhan baru dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang mendukung pertumbuhan yang sudah ada. Secara hirarkhi kewilayahan WPT atau LPT terdiri dan SKP-SKP (Satuan Kawasan Pengembangan) dan SKP terdiri dan SP-SP (Satuan Permukiman). Sesuai hirakhi kewilayahan tersebut perencanaan permukiman dibagi dalam 3 tahap yaitu: Tahap I

: Rencana Kerangka Wilayah Pengembangan Transmigrasi (RKWPT) atau Rencana Lokasi Permukiman Transmigrasi. (RLPT), Skala 1: 50.000

Tahap II

: Rencana Kerangka Satuan Kawasan Pengembangan RKSKP, Skala 1: 25.000

Tahap III

: Rencana Tehnik Unit Permukiman Transmigrasi dan Rencana Tehnik Jalan (RTJ), Skala 1: 10.000

Untuk mewujudkan permukiman transmigrasi yang layak idealnya tahapan perencanaannya mengikuti tahapan tersebut diatas agar dapat memacu pusat pusat pertumbuhan yang sudah s udah ada dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan hirarkinya. Kerangka Acuan Kerja (KAK) berikut ini disusun untuk Penyusunan RTSP dan RTJ dengan pola usaha Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB). Penerapan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan berbagai perubahan pada struktur organisasi pelaksanaan pembangunan di daerah, dimana Pusat berfungsi sebagai steering , yaitu memberikan fasilitasi dalam mekanisme pembangunan di daerah, dengan harapan kegiatan pembangunan dapat terkendali, baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten sebagai pelaksana pembangunan.

2


1.2

TUJUAN

Sebagai pedoman dalam mengevaluasi laporan hasil Desain sesuai TOR dan Juklak yang ada.

1.3

a.

Menyusun Tata Ruang Satuan Permukiman yang memenuhi kriteria 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang dan Layak Lingkungan) dan menyusun Rencana Tehnik Jalan (RTJ) untuk jalan Penghubung Poros/Penghubung.

b.

Memberikan rekomendasi kegiatan pembangunan permukiman, penempatan dan pembinaan transmigrasi serta pengembangan usaha transrnigrasi.

SASARAN

1. Terwujudnya “Dokumen “ Dokumen Laporan RTSP-RTJ” RTSP- RTJ” yang informatif serta dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. 2. Tersedianya rencana penempatan dan pembinaan transmigrasi serta pengembangan usaha transmigrasi. 1.4. MATERI YANG HARUS DISAJTKAN 1.4.1. Laporan disarankan sesuai dengan kerangka out line yang diusulkan Direktorat Perencanaan Perencanaan Teknis Permukiman Permukiman dan Perpindahan seperti: 

OUT LINE LAPORAN OUT LINE LAPORAN RTSP-RTJ KATA PENGANTAR DAFTAR 1ST DAFTAR

TABEL

DAFTAR

GAMBAR

DAFTAR

PETA

DAFTAR

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Tujuan 1.2. Metode Pendekatan Studi 1.3. Susunan Tim BAB II. L1NGKUNGAN FISIK DAN SOSIAL

2.1.

Daerah Studi 2.1.1. Letak Aciministrasi 2.1.2. Letak Geografis 2.1.3. Aksesibilitas (Termasuk (Termasuk Informasi Informasi kondisi jalan yang yang ada dan dan usulan penanganan, letak trase terhadap jaringan jalan dan lain-lain).

3


2.2.

Topografi 2.2.1. Kerangka Dasar Pengukuran Pengukuran 2.2.2. Kemiringan lahan

2.3.

Hidrologi 2.3.1. Iklim 2.3.1.1. Keadaan Umum dan Klasifikasi Iklim 2.3.1.2. Curah Hujan 2.3.2. Sub Wilayah Aliran Sungai Sungai (Debit, Tinggi Muka Muka Air, Kualitas) 2.3 3. Sumber Daya Air (Debit dan Kualitas) 2.3.4. Air Tanah 2.3.4.1. Air Tanah Dangkal 2.3.4.2. Air Tanah Dalam 2.3.4.3. Detail Topografi 2.3.5. Sumber AirMinum 2.3.6. Kemungkinan Pengairan/Irigasi Pengairan/Irigasi 2.3.7. Resiko Banjir

2.4.

Vegetasi 2.4. 1. Jumlah dan Potensi Tegakan 2.4.2. Status Hutan 2.4.3. Penggunaan Lahan 2.4.4. Flora dan Fauna

2.5.

Sumber Daya Lahan 2.5.1. Diskripsi dan dan Kialifikasi Kialifikasi Tanah Bahan Bahan Induk, Geomorfologi, Geologi, Macam Tanah) 2.5.2. Satuan Peta Lahan 2.5.3. Kesuburan Tanah 2.5.4. Penilaian Kesesuaian Lahan

2.6.

Kondisi Tanah Dasar dan Sumber Material 2.6.1. Kondisi Tanah Dasar 2.6.2. Sumber Material Material (Termasuk Untuk Gorong-Gorong Gorong-Gorong dan Jembatan)

2.7.

Kegiatan Pertanian, Sosial Ekonomi dan Budaya 2.7.1. Kondisi Pertanian (Termasuk (Termasuk Periode Tanam) 2.7.2. Penduduk dan Adat Istiadat 2.7.3. Ketersediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja 2.7.4. Perkiraan Produksi dan Swasembada Pangan 2.7.5. Kesehatan Lingkungan Lingkungan Masyarakat 2.7.6. Mata Pencaharian Pencaharian Penduduk 2.7.7. Pendapatan dan Pengeluaran Pengeluaran Penduduk 2.7.8. Fasilitas Sosial dan Prasarana Prasarana Ekonomi 2.7.9. Tanggapan Masyarakat Masyarakat Terhadap Transmigrasi Transmigrasi 2.7.10. Perkiraan Jumlah Penduduk Yang Terkena Proyek dan Jumlah Calon TPS Yang ingin Bermukim di Lahan Masingmasing/ Desa/Dusun. 2.7.11. Potensi TPS dan Komposisi TPS : TPA serta Daerah Asal TPA Yang Diinginkan.

2.8.

Kebijakan Pengembangan Daerah

4


BAB III. RENCANA TEKNIS UMT PERMUK1MAN TRANSMIGRASI (RTSP) DAN RENCANA TEKNIS JALAN (RTJ)

3 1.

Penilaian Kesesuaian Peniukiman 3.1. 1. Penilaian Aksesibilitas Lokasi 3.1 .2. Penilaian Fisik Lahan 3.1.3. Penilaian Status lahan. 3.1.4. Penilaian Ketersediaan Air dan Resiko Banjir 3.1.5. Kesesuian permukiman

3.2.

Rencana Tata Ruang 3.2.1. Dasar-dasar Perencanaan 3.2.2. Peruntukan Lahan dan Daya Tampung 3.2.3. Penilaian Terhadap Tata Ruang yang Terjadi 3.2.4. Usulan Pengembangan Kawasan 3.2.5. Fungsi SP dalam Hirarki Pusat Kawasan 3.2.6. Usulan Pembentukan LJPT

3.3.

Rehcana Teknis Jalan 3.3.1. Alinemen Jalan dan Desain Geometrik 3.3.2. Kontruksi 3.3.3. Volume Pembangunan Jalan 3.3.4. Biaya Pembangunan Jalan (Analisa RAE mengacu standar standar Dit. Pembangunan Permukirnan).

3.4.

Pembukaan Lalan 3.4.1. Batas Pembukaan Lahan (Termasuk Panjang Jalan) 3.4.2. Metóde Pembukaan Lahan (Termasuk Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan, Peralatan dan Tenaga Kerja Yang Dibutuhkan Dimana Peralatan harus mengacu kepada peralatan jalan) 3.4.3. Potensi Erosi Tanah 3.4.4. Persyaratan Teknis Penyiapan lahan 3.4.5. Biaya Pembukaan Lahan (Mengikuti Standar Dit Pembangunan Permukiman)

3.5.

Penyiapan Bangunan 3.5.1. Jenis, Jumlah dan Type Bangunan 3.5.2. Sumber Material dan Ketersediaan Kayu 3.5.3. Sumber Air Bersih (Termasuk Penyediaan KTA/ Bendali/Gentong Plastik). 3.5.4. Biaya Penyiapan Bangunan Analisa RAB Pembangunan mengacu Standar Dit. Pemukiman

3.6.

Usulan Pengembangan Pertanian 3.6.1. Bentuk Usaha Tani 3.6.2. Pola dan Jadwal Tanam 3.6.3. Alokasi Tenaga Kerja 3.6.4. Masukan sarana Produksi Pertanian (Bukan berupa paket standar tetapi hams mengacu pada kondisi Tanah dan jenis usaha tani) 3.6.5. Perkiraan Produksi 3.6.6. Prasarana Pengolahan dan Pemasaran 3.6.7. Biaya Pengembangan Pertanian

5


3.7.

Kelayakan Usaha Transmigran 3.7.1. Perkiraan Pendapatan Bersih 3.7.2. Kelayakan Usaha Transmigrasi

3.8.

Perkiraan Biaya Pengembangan 3.8.1. Biaya Penyiapan Lahan 3.8.2. Biaya Penyiapan Bangunan 38.3. Biaya Pembangunan jalan 3.8.4. Biaya Pengerahan Transmigrasi 3.8.5. Biaya Pengadaan Paket Suplai 3.8.6. Biaya Pembangunan Test Farm 3.8.7. Biaya Pengembangan Pertanian 3.8.8. Biaya Pengadaan Dukungan Pemerintah 3.8 .9 Rekapitulasi Biaya Pengembangan Pelayanan

3.9.

Kelayakan Usaha Transmigran 3.9.1. Pendapatan Kotor Transmigran 3.9.2. Pengeluaran Transmigrasi 3.9.3. Pendapatan Bersih Transmigrasi

3. 10.

Telaahan Lingkungan 3.10.1. Dampak Lingkungan Fisik dan Biologi 3.10.2. Darnpak Lingkungan Sosial dan Ekonomi

BA.B IV. KES1MPULAN DAN REKOMENDASI

4.1

Kesimpulan 4.1.1 Umum 4.1.2 Pola Usaha Pokok 4.1.3 Kelayakan Calon Lokasi 4.1.4 Kendala Khusus

4.2

Rekomendasi

DAFTAR RUJUKAN LAMPI RAN-LAMPIRAN

1.4.2.

Album Peta RTSP dan RTJ Materi dan skala peta serta susunannya yang hams disajikan seperti: Materi Album Peta RTSP dan Susunannya

6


MATERI ALBUM PETA RTSP & RT J

1.4.3.

No. Jenis Peta Skala

Skala

1.

Daftar Isi

1: 1.000.000

2.

Peta Orientasi

1: 250.000

3.

Peta RSWPP

1: 50.000

4.

Peta RSSKP

1: 10.000

5.

Peta Kemiringan Lahan

1: 10.000

6.

Peta Penggunaan Lahan

1: 10.000

7.

Peta Satuan Tanah / Lahan

1: 10.000

8.

Peta Kesesuaian Lahan

1: 10.000

9.

Peta Sumber Daya Hutan

1: 10.000

10.

Peta Potensi Sumber Daya Air

1: 5.000

11.

Peta Topografi (LP)

1: 5.000

12.

Peta Satuan Tanah / Lahan (LP)

1: 5.000

13.

Peta Kesesuaian Lahan (LP)

1: 10.000

14.

Peta Analisa Tata Ruang

1: 10.000

15.

Peta Rencana Tata Ruang

1: 10.000

16.

Peta Detil Tata Ruang

1: 5.000

17.

Peta Pusat Desa

1: 2.000

18.

Peta BPL

1: 5.000

19.

Peta Jaringan Jalan

1: 20.000 s/d 50.000

20.

Peta Alineman Jalan

1: 10.000

21.

Peta Situasi dan Gambar Potongan Memanjang Jalan

V=1:200,H=1:2.000

22.

Peta Penam pang Melintang Jalan

1 : 100

23.

Typical jemh. m Kayu dan Gorong-gorong

Paket informasi lokasi (PILOK) sesual dengan Kerangka Out Line: Out Line Paket Informasi Lokasi (PTLOK) „

7


BAB. 1 INFORMASI UMUM

1.1 Letak Lokasi 1.2 Aksesibilitas BAB. 2 KONDISI FISIK LOKASI

2.1 Kemiringan Lahan 2.2 Kondisi Iklim dan Hidrologi 2.3 Sumber Air Bersih dan Air Pertanian 2.4 Status Hutan dan Sumber Daya Hutan 2.5 Status Lahan dan Penggunaan Lahan 2.6 Kesesuaian Lahan 2.7 Sumber Material BAB. 3 RENCANA TEKMS UMT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI

(RTSP) OAN RENCANA TEKMS JALAN (RT J) 3.1 Peruntukan Lahan dan Daya Tampung 3.2 Pembukaan Lahan dan Biaya Pembukaan Lahan 3.3 SAB dan Biaya Pembangunan 3.4 Volume dan Biaya Pembangunan RT JK dan Fasilitas Umum 3.5 Volume dan Biaya Pembangunan Jalan dan Jembatan BAB. 4 SOSIAL EKONOMI

4.1 Usaha Perbaikan Kualitas Lahan dan Masukan Pertanian 4.2 Komoditas yang dapat dikembangkan 4.3 Pola Usaha Pengembangan Pertanian 4.4 Pendapatan Bersih Keluarga Transmigran per KK BAB. 5 SOSIALBUDIYA

5.1 Aspirasi dan Dukungan Masyarakat Setempat 5.2 Komposisi TPS, TPA 5.3 Asal TPA yang diinginkan BAB. 6 KELAYAKAN PROGRAM

BAB. 7 REKOMENDASI

7.1 Sarana Air Bersih Non Standar 7.2 Prasarana Non Standar (Drainase, Jembatan, Dermaga dll) LAMPIRAN

1. Peta Orientasi 2. Peta RKSKP 3. Peta Rencana Tata Ruang 4. Peta Alinemen Jalan 5. Peta Pembukaan Lahan 1.4.4.

Rekaman kondisi lokasi dalam Video Compact Disk (VCD) atau yang setara dengannya 8


BABII RINGKASAN KEGIATAN

Secara umum, kegiatan penyusunan Rencana Teknis Satuan Pemukiman Transmigrasi(RTSP), untuk pengembangan pertania lahan kering, terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

1. Klarifikasi Penyediaan Areal Penyediaan Areal Permukiman Transmigrasi 1.

Jelas letak, luas dan batas fisik tanah yang digambarkan dalam peta;

2.

Bebas dan hak dan atau peruntukkan pihak lain yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Setempat;

3.

Bebas dan hak adat dan ulayat yang sah dan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah oleh masyarakat adat setempat;

4.

Diprioritaskan pada Areal Penggunaan Lain (APL), atau berada dalam kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan dan Menteri Kehutanan.

5.

Penilaian Status Calon Lokasi Transmigrasi antara lain adalah:

a. Harus jelas (clear) yaitu dapat diketahui letak, luas, dan batas fisik serta dipetakan pada peta calon lokasi skala 1 : 50.000. dengan koordinat nasional bukan lokal (geografis dan UTM). b. Harus bebas dan masalah, yaitu adanya dukungan dari masyarakat, areal tidak masuk dalam kawasan hutan, areal bebas dan tumpang tindih peruntukkan lain dan adanya SK Penetapan / Pencadangan dan Gubernur / Bupati / Walikota. Status hutan berada di Areal Penggunaan Lain (APL) atau ada ijin pelepasan kawasan hutan bila path areal bukan APL. c. Telah mendapatkan surat pernyataan tentang status hutannya dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKII) setempat dilengkapi dengan petanya yang juga telah disahkan oleh BPKH. d. Status hutan daerah studi berupa hutan produksi yang dapat dikonversi atau areal penggunaan lain (APL); e. Calon lokasi berada dekat ( < 5 km) dari lokasi Permukiman Transmigrasi yang Ada (PTA), lokasi Permukiman Transmigrasi yang sudah Diserahkan (PTD), lokasi Permukiman Transmigrasi yang Baru (PTB), dengan jumlah total warga yang memenuhi lokasi PTA, PTD dan PTS mencapai 1.500-2.000 KK. f. Seluruh lokasi PTA, PTD, PTC dan Desa sekitarnya harus dapat dipetakan pada peta dengan skala 1:50.000, lengkap dengan informasi prasarana dan sarana yang sudah ada di kawasan tersebut. 9


2.

Rencana Teknis Satuan Permukiman

1. Pemetaan Topografi dan Lereng; 2. Survai pengikatan dan jalur rintisan utama (Base line); 3. Survei pada jalur rintisan 500 m; 4. Survai jalur rintisan per 250 m (setelah RSTP pendahuluan) pada LP dan FU; 5. Perhitungan dan penggambaran peta topografi skala 1: 5.000 di areal calon LP dan FU; 6. Pembuatan peta kemiringan lahan skala 1 : 5.000 untuk LP dan FU dan 1:10.000 untuk seluruh areal survai.; 7. Penelitian Tanah; a.

Penelitian tanah dilakukan dengan pemboran setiap 250 m sepanjang rintisan;

b.

Pengamatan diskripsi tanah profil pewakil setiap macam tanah;

c.

Analisis laboratorium contoh tanah untuk klasifikasi dan kesuburan tanah (komposit);

d.

Pembuatan peta Satuan Tanah Lahan skala 1:50.000 dan 1: 10.000.

8. Evaluasi kesesuaian, lahan a.

Penilaian kesesuaian lahan pendahuluan;

b.

Penilaian akhir kesesuaian lahan;

c.

Pembuatan peta kesesuaian lahan skala 1:5.000 di LP dan 1 : 10.000 di seluruh areal survey.

9. Survai Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Hutan a.

Diamati tiap 50 m sepanjang rintisan;

b.

Wawancara dengan penduduk setempat, Pemerintah Daerah;

c.

Analisis potensi tegakan kayu dan data-data sekunder dan hasil inventarisasi hutan;

d.

Pembuatan peta penggunaan lahan dan tegakan kayu skala 1: 10.000.

10. Penelitian iklim dan hidrologi a.

Penelitian hidrologi pada aliran sungai dan sepanjang rintisan;

b.

Analisa daerah bahaya banjir;

c.

Inventarisasi dan Analisa data-data iklim evapotranspirasi dan lain-lain;

d.

Penelitian sumber air minum;

e.

Pembuatan peta hidrologi skala 1: 10.000.

11. Analisis Tata Ruang a.

Hasil super impose kesesuain lahan, tata guna lahan dan hidrologi;

b.

Rekomendasi penggunaan lahan skala 1: 10.000.

c.

Penyusunan Usulan Pengembangan Pertanian

d.

Penelitian aspek sosial dan agroekonomi; 10


e.

Penelitian aspek agronomi;

f.

Rekomendasi pengembangan pertanian;

g.

Analisis ekonomi dan keuangan.

12. Penyusunan RTSP a.

Analisis daya tampung; -

b.

Penggambaran Peta RTSP skala 1: 5.000 untuk LP dan dan FU, Skala 1:10.000 untuk areal survai;

c.

Penggambaran detail kapling Pusat Desa skala 1: 2.000;

d.

Staking Out dan penggambaran batas pembukaan lahan skala 1: 5.000.

e.

Penggambaran Peta Alignement jalan penghubung poros skala 1 :5.000

13. Telaahan Lingkungan a.

Identifikasi dampak potensial dan RTSP.

b.

Penanggulangan dampak negative.

14. Perkiraan Biaya a.

Perkiraan biaya untuk penyiapan lahan dan bangunan (PLBP);

b.

Pengerahan Transmigran;

c.

Pengembangan pertanian;

d.

Rekapitulasi biaya pengembangan

15. Penyusunan laporan; a.

Buku Laporan;

b.

Album peta-peta;

c.

Paket Informasi Lokasi (PILOK)

d.

Dokumentasi, poto-poto dan dokumen-dokurnen lapangan data ukur dll.

3. Rencana Teknis Detail Jalan (RTDJ)

1. Perintisan dan pengukuran a.

Menentukan titik awal dan pemasangan patok titik akhir dan rencana jalan;

b.

Menjajagi kemungkinan trase jalan

2 . Pengukuran a.

Pengukuran polygon,

b.

Pengukuran beda tinggi;

c.

Pengukuran sifat datar melintang (cross section) pada medan yang bergelombang (rolling);

d.

Pengukuran rintisan sungai / jembatan.

11


3. Pembuatan peta a.

Peta Situasi dengan skala 1 2.000 di atas kertas millimeter;

b.

Peta Jalan berskala 1: 20.000 melengkapi peta struktur SKP dan RSTP;

c.

Petajalan (skala 1: 250.000) untuk diplot pada peta jaringan jalan propinsi

4. Staking out Pemasangan patok-patok permanen sesuai dengan alinemen jalan yang direncanakan. 5. Penyelidikan tanah dan material a.

Penyelidikan tanah dasar (subgrade);

b.

Penyelidikan sumber material (selected material);

c.

Pengambilan contoh tanah untuk analisis laboratonium

6. Photo lapangan, 7. Analisis Traffic; 8. Rencana Teknis Detail Jalan 9. Perkiraan biaya a.

Pembangunan jalan penghubung Poros;

b.

Pembangunan jalan desa

12


BAB III PEDOMAN TERINCI 1. Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP). A. Pemetaan Topografi Tujuan pemetaan topografi adalah untuk membuat peta dasar yang cukup teliti dan cukup terinci untuk jenis pengernbangan yang direncanakan. Pada pola tanaman pangan lahan kering ini diperlukan sebuah peta topografi skala 1:10.000. Lingkup (Scope) pekerjaan Pemetaan Topografi mencakup pekerjaan (a) Survai Topografi Pengikatan dan Base Line; (b) Survai Topografi dalam jalur rintisan per 500 M, (mith band, clinometer, compas); (c) Survai topografi dalam jalur rintisan per 250 meter, setelah RTSP pendahuluan. a. Survai Topografi Pengikatan dan Base Line Pengukuran disini adalah pengukuran horizontal dan vertikal dilakukan secara bersamaan dan tit ik kontrol nasional yang terpilih terhadap areal survai yang dimaksud. Bila di dalam atau di dekat daerah survai terdapat titik kontroi nasional (titik trianggulasi, astronomi, doppler dan sebagainya) yang koordinatnya dapat diperoleh dan Bakosurtanal, maka titik tersebut harus digunakan sebagai titik ikat pengukuran. Apabila titik yang dimaksud tidak ada, maka titik ikat pengukuran dipilih suatu titik tertentu yang dapat diidentifikasi pada peta topografi dan mudah dicari di lapangan. Lintang dan bujur titik ikat tersebut diinterpolasi dengan seteliti mungkin dan peta topografi kemudian ditransformasi kedalam sistem koordinat UTM. Selanjutnya titik itu dipergunakan sebagai titik referensi bagi pengukuran base line dan pemetaan topografi. Titik ikat harus dipilih sedemikian rupa sehingga jarak antara titik ikat dengan titik awal proyek sebaiknya tidak lebih dan < 5 km. Untuk datum vertikal dapat dipergunakan ketinggian permukaan air laut rata-rata atau ketinggian Baromatrik atau ketinggian suatu object yang dapat diidentifikasi pada peta, topografi. Pengukuran tinggi dilakukan pada semua titik polygon. Base line dibuat sedemikian rupa, sehingga jarak maksimum antara dua base line tidak lebih dan 3 Km. Jikajarak antara base line ke tepi batas areal pengukuran kurang dan 3 km, maka cukup dibuat 1 (satu) buah base line yang dipilih sedemikian rupa, sehingga base line tersebut bisa membagi areal survai menjadi 2 bagian hampir sama besar. Jika terdapat dua base line atau lebih, maka base line yang satu harus terikat pada base line lainnya.

Spesifikasi Teknik pengukuran: a. Kontrol horizontal 1) Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur sudut dengan ketelitian 30” 2) Jarak diukur dengan pita ukur searah dan dichek dengan jarak optis kemuka dan kebelakang; 3) Pengukuran sudut dilakukan satu serti ganda (B-B-LB-LB) diambil harga rataratanya. Pengukuran jalur pengikatan dilakukan pulang pergi dengan ketelitian sebagai berikut: a) Salah penutup sudut 4‟ V n; n = banyaknya titik polygon; b) Bench Mark dipasang setiap jarak + 3 km.; c) Penentuan azimuth matahari dilakukan dua seri pagi dan dua seri sore dengan ketelitian 30” pada titik ikat dan pada awal base line dan setiap 50 stasiun pengukuran. b. Kontrol Vertikal a. Ketelitian tinggi tidak boleh lebih dari (60 V D Km) mm; D = jumlah jarak pengukuran; b. Metode pengukuran tachimetris.

13


b. Survai Topografi dalam jalur rintisan per 500 meter Dalam pelaksanaan pekerjaan mi dilakukan pembuatan jalur rintisan per 500 m dengan alat pita ukur, klinometer dan komaps untuk mengetahui gambaran umum kemiringan lahan areal yang di studi dengan spesifikasi sebagai berilcut: a. Rintisan per 500 m tersebut terikat pada base line sehingga merupakan kring tertutup; b. Salah penutup beda tinggi <2 m; c. Ketelitian linier < 15 meter. c. Survei Topografi dalarn jalur rintisan per 250 m (dilakukan setelah RTSP Pendahuluan) Setelah dilakukan penyaringan dengan rintisan per 500 m maka ditentukan areal yang akan direncanakan untuk lahan pekarangan. Calon areal lahan pekarangan mi akan dipetakan keadaan topografinya dalam skala 1 : 5000 untuk itu dilakukan pembuatan rintisan per 250 dengan spesifikasi sebagai berikut: a. Rintisan per 250 hams terikat pada base line sehingga merupakan kring tertutup b. Pengukuran sudut dilakukan dengan menggunakan alat TEl atau yang sederaj at dengan pemb acaan 30” c. Salah penutup sudut 4” Vn (n = banyak titik poligon) d. Ketelitian linier ½.500 e. Salah penutup beda tinggi tachimetri 60 mm- VD Km (D = jumlah jarak jalur pengukuran beda tinggi) d. Survei Topografi Dalam Jalur Rintisan per 125 m (dilakukan setelah diperoleh calon lahan fasilitas umum dan lahan pekarangan) Survei topografi dalam jalur rintisan per 125 meter dilakukan pada calon lahan Fasilitas Umum dan Lahan Pekarangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lahan-lahan tersebut memang berada pada lahan dengan kemiringan lahan yang sesuai / relative cukup datar. Pengukuran ini juga dimaksudkan untuk mendapatkan data tinggi titik-titik dalam jalur rintisan, untuk keperluan penggambaran contour dan pengecekan terhadap data kemiringan lahan hasil survei terdahulu. Pengukuran rintisan per 125 m dilakukan dengan metode polygontachimetri, memakai alat ukur Theodolite atau yang sederajat. Jarak antara titik-titik pengamatan tidak lehih dan 50 meter, dan dalam hal ditemui perubahan topografi dalam jarak kurang dan 50 meter, maka detail tersebut perlu diamati. Ketelitian yang disyaratkan adalah sebagai berikut: - Rintisan per 125 meter harus terikat terhadap base line - Salah penutup beda tinggi setiap kring pada jalur rintisan tidak lebih dan 60 7 D Km mm, D Jumlah jarak jalur pengukuran dalam Km. - Salah linier jarak tidak lebih dan 1/2500 - Salah penutup sudut 4‟ if n dimana n = jumlah titik polygon. Selanjutnya, peta topografi skala I : 5.000 pada calon ithan pekarangan dan fasilitas umum / pusat desa, hams selesai dibuat di lapangan. Peta topografi tersebut hams dilengkapi dengan koordinat UTM, data-data tinggi titik-titiknya, contour dengan interval 2,5 m dan detail-detail lainnya. 









e. Perhitungan dan Penggambaran Titik-titik pada kerangka dasar dan titik-titik ikat, serta titik-titik dalam jalur rintisan harus di plot pada peta kerja skala 1 :5.000 atau 1: 10.000 dalam sistem koordinat universal transerve mercator. Data-data ketinggian yang didapat dan pengukuran tachymetri, diplot, kemudian dibuatkan peta kontourya, dengan interval kontour sebagai berikut: Untuk areal bergunung, interval kontour setiap 10 meter 

14


Untuk areal datar/landai, interval kontour setiap 2-5 m. Penyajian gambar berdasarkan pada standarisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrsi. 

f . Pembuatan Peta Kemiringan Lahan dan Satuan Lahan (Land Unit) Batas klasifikasi kemiringan lahan dibuat berdasarkan peta kontour hasil survei, dengan cara melakukan delineasi kelas-kelas kemiringan. Penarikan baras blok kemiringan lahan dominan, dibuat berdasarkan pada kiasifikasi kerniringan lahan: a. 0 - 3% (Datar) b. 4 - 8% (Landai) c. 9 - 15% (Berombak) d. 16 - 25% (Bergelombang) e. 26 - 40% (Berbukit) f. > 40% (Bergunung) B. Survey Penelitian Tanah dan Evaluasi Kesuaian a. Survey I Penelitian Tanah Survai/penelitian tanah dilaksanakan dengan pemboran, deskripsi profil pewakil dan analisis laboratorium. Pemboran dilakukan sampai kedalaman 120 cm atau sampai bahan induk mengikuti setiap rintisan yang telah dibuat untuk survei topografi dengan kerapatan per 250 m. atau rata-rata kerapatan 1/ 12,5 Ha untuk sebuah areal survei jarak antar rintisan 500 dan 1/6,25 Ha untuk calon lahan Pekarangan/Pangan dan fasilitas umum (Rintisan / 250 m). Pengamatan pemboran dan diskripsi profil mengikuti pedoman “Soil survey manual” (Soil Survey staff; 1951, 1961) atau “Pedoman Pengamatan tanah di lapang” (Dok LPT, 1969). Pemetaan tanah/satuan lahan dilakukan pada tingkat semidetail untuk seluruh areal survai dan tingkat detail untuk calon lahan pekarangan/pangan fasilitas umum dengan klasifikasi menurut terminologi dan Pusat Penelitian Tanah (PPT, 1983) dan disebutkan padanannya menurut sistem Soil Taxonomy (USDA, 1977) dan FAO-Unesco (1985) sekurangkurangnya dibuat 2 profil, salah satu profil pewakil diambil contoh tanah setiap lapisan/honizon untuk dianalisa di laboratonium. Peta Satuan tanah/satuan lahan disajikan pada skala 1: 10.000 untuk seluruh areal survei dan skala 5000 untuk calon lahan pekarangan / pangan dan fasilitas umum berdasarkan pengamatan di lapangan dan jika ada dilengkapi hasil interpretasi foto udara. Peta tanah (Peta tanah dan kesesuaian lahan) Skala 1 : 10.000 dilengkapi dengan klasifikasi menurut 3 sistem tersebut di atas dan penilaian kesesuaian lahan untuk setiap Satuan Peta Lahan (SPL) tersebut. Peta Lahan skala 1 : 5.000 dilengkapi dengan legenda satuan tanah / lahan dengan menunjukkan deskripsi (schema) yang meliputi kedalaman efektif tekstur lapisan atas dan bawah, struktur, konsistensi, reaksi tanah (pH), kapasitas tukar kation (KTK) dan kejenuhan basa (KB). Setiap titik observasi tanah baik pemboran, profil, komposit dan contoh fisik I undistrub sample jika ada) di plotkan pada peta yang disajikan. Contoh tanah komposit untuk penilaian kesuburan diambil pada lokasi yang dicalonkan untuk pekarangan (LP) dan Lahan Usaha I (LU.I), dengan kerapatan. satu contoh untuk setiap blok/kelompok lahan pekarangan atau minimal per 25 ha (50 kk) diambil dan kedalaman 0-30 cm. Sedangkan untuk Lahan Usaha II dengan kerapatan satu contoh per 50 Ha pada kedalaman 0-30 cm dan 3 0-60 cm.

Jenis analisa yang perlu dilakukan untuk contoh profil dan kesuburan adalah:

15


Tabel 2. Analisa Tanah di Lokasi Transnñgrasi JENIS ANALISA Tekstur dalam 3 Fraksi

CONTOH PROFIL V

CONTOH KESUBURAN V

KETERANGAN Contoh Kesuburan secara kwalitatif dapat dilakukan di lapangan (Soil Test Kit)

pH (H20 dan Kel 1: 1) V V Total P (SoilTestKit) V V Total K V V Kapasitas Tukar Kation V V (KTK) Kejenuhan Basa (KB) V V Ca, Mg, K, Nadapat V V ditukar TotaiN V V COrganik V V P Tersedia V Toksisitas & kekahatan* V V Al, H dapat ditukar V V = Dilakukan - = Tidak dilakukan * = Dilakukan terutama untuk tanah-tanah bermasalah b. Satuan Lahan (Land Unit) Penentuan I kiasifikasi Satuan Lahan (Land unit) dilakukar: berdasarkan peta topografi / lereng hasii survey, dengan berpedoman kepada sistem Dessaunettes (1977) atau modifikasinya dalam sistem terbaru (PT, 1986 - 1988). c. Evaluasi Kesesuaian Lahan. Penilaian kesesuaian lahan harus dilakukan berdasarkan pnnslp sesuai seperti yang diterapkan dalam A Frame Work Lang Evaluation (FAO. 1976). Kesesuaian lahan dinilal pada tingkat Sub Kelas..untuk 3 type penggunaan lahan yaitu padi sawah, tanaman pangan lahan kering dan tanaman tahunan (lampiran 6), terhadap seluruh areal survei (Skala 1: 10.000). Penilaian mi dimaksudkan untuk:  



Screening (Penyaringan) guna penentuan calon lahan pekarangan & pangan); Penentuan lahan-lahan yang memiliki potensi Tanaman Pangan dan Tanaman Tahunan Evaluasi kesesuaian lahan tanaman Pangan dan Tahunan (jika berdasarkan perhitungan analisa ekonomi terhadap altematif‟ tanaman Pangan dan Tahunan memiliki kelayakan yang lebih tinggi, Konsultan dapat menyusun evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman lain sesuai yang direkomendasikan). Terhadap calon lahan pekarangan penilaian kesesuaian lahan pada tingakt unit, khusus dinilai type penggunaan komiditi tanaman pangan pokok dan tanaman pangan yang diusulkan dinilai secara aktual dengan masukan input teknologi, tingkat rendah yang diperlukan sehingga didapat kesesuaian lahan potensial. Begitu pula untuk type penggunaan lain, juga untuk tanaman tahunan yang diusulkan. Kesesuaian lahan tingkat unit disajikan pada peta skala 1: 5.000. Jika dari hasil evaluasi kesesuaian lahan seperti tersebut diatas (standar rata-rata) lokasi studi tidak dapat dikembangkan untuk usaha tani tanaman pangan konsultan diharuskan membuat penilaian kesesuaian lahan secara standar tidak di rata-rata (STR) atau dengan mempertimbangkan input teknologi pada tingkat sedang. Hasil evaluasi kesesuaian lahan disajikan pada peta skala 1:10.000 untuk 16


seluruh daerah survai dan 1 : 5.000 untuk calon Lahan Pekarangan / Lahan Pangan dan fasilitas Umum. Penilaian kesesuaian lahan secara spesifik untuk setiap komoditi tanaman pangan pokok dan tanaman lainnya pangan pokok dan tanaman lainnya yang direkomendasikan oleh konsultan berpedoman menurut sistem Atlas Format Procedures (CSR/FAO-Staff 1983). c. Penggunaan Lahan Dan Sumber Daya Hutan 1. Penggunaan lahan a. Penggunaan lahan Sekarang. 1) Peta penggunaan lahan harus disajikan pada skala 1: 10.000 yang menunjukkan penggunaan lahan dalam kategori yang dapat dilihat pada tabel 2. Peta harus berdasarkan pengamatan yang terbaru di lapangan dan data-data penunjang lain yang ada. 2) Pengamatan di lapangan harus dibuat dan dicatat pada semua katagori yang diidentifikasikan dengan satu pengamatan setiap 50 meter sepanjang semua rintisan dan poligon yang dipakai untuk survai tanah. 3) Peta penggunaan lahan harus menünjukkan juga batas- batas HPH, “Long Yard” dan “Camp” serta jalan angkutan kayu utama (main logging road) dengan cabang cabangnya, dan jembatan yang ada, kesemuanya meliputi yang sedang direncanakan maupun yang sudah ada. 4) Untuk kelengkapan data, harus menghubungi Instansi Perhubungan, Pertanian, Agraria, Kehutanan, Pekerjaan Umum serta Camat setempat mengenai keadaan lahan pada saat diadakan studi serta rencana dan instansiinstansi tersebut yang berkaitan dengan masalah penggunaan lahan daerah studio Wawancara dengan lurah dan petani-petani setempat diperlukan antara lain untuk mengetahui status pemilikan lahan daerah study. Wawancara dengan lurah dan petani-petani setempat diperlukan antara lain untuk mengetahui status pemilikan lahan di daerah tersebut. 5) Penelitian penggunaan lahan mi dimaksudkan untuk mendapatkan hasil luasan ketersediaan lahan (Land availability) di daerah studi yang bebas dan permasalahan / kendala. b. FLORA Komunitas tumbuh-tumbuhan baik dalam lingicungan hidup alami maupun binaan manusia perlu rnengemukakan potensi dan dalarn arti sebagai habitat atau species pangan dan komoditi pertanian lainnya menurut komposisi dan manfaatnya bagi: 1) Pengarnatan flora langka yang dilindungi; 2) Makanan satwa liar; 3) Pengembangan perekonomian c. FAUNA Pembahasan harus Mengemukakan: 1) Populasi hewan, species, ikan, ampibi, reptilia, burung dan mamalia yang habitatnya dianggap penting karena :nemiliki nilai ekonomis, dan nilai ekologis. 2) Species fauna yang langka, terancam dan yang berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan

17


3) Species yang kena dampak penting dan uraian mengenai cara pengembang biakannya, siklus dan neraca hidupnya. 4) Tempat pemijahan / bersarang atau migrasi dan fauna. 2. Sumber Daya Hutan Hasil penelitian hutan harus dipetakan, peta tersebut menunjukkan potensi tegakan, status hutan sebagai hutan produksi, konservasi dan Hutan Lindung. Batas HPH, daerah yang sudah ditebang dan rencana penebang Fl.n untuk lima tahun yang akan datang harus diberikan jika ada. Data tersebut harus dikonsultasikan dengan Dinas Kehutanan dan atau Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKI-I) Setempat. Inventarisasi hutan harus dibuat dalam bagian Satuan Kawasan Pengembangan yang tercakup hutan primer untuk menentukan volume kayu yang bisa dipakai, ongkos pembukaan lahan dan untuk memberikan dasar bagi perhitungan nilai keuntungan dan kayu pada stüdi kelayakan yang berikut. Dalam hutan sekunder inventarisaasi perlu hanya untuk menentukan ongkos pembukaan lahan. Semua data harus dihubungkan terhadap kiasifikasi hutan fungsional dan Dinas Kehutanan. Pola inventarisasi terserah kepada masing-masing konsultan, tetapi prosedur sampling sudah direkomendasikan dalam pedoman dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans), diharapkan bahwa inventarisasi hutan akan berdasarkan rintisan yang dibuka untuk pengamatan lereng dan tanah Hutan harus dikiasifikasikan dalam beberapa tipe hutan, berdasarkan hasil perencanaan tahap 11 (bila ada), dan interpretasi foto udara : Faktor seperti garis tengah pohon, warna (tone) dan kerapatan pohon yang besar harus diperkirakan. Perbedaan yang penting dalam tipe hutan harus digambarkan diatas peta tata guna lahan, bersama dengan batas batas antara hutan yang sudah ditebang atau belum. Inventarisasi hutan primer harus membenikan data jumlah volume kayu yang biasa digunakan, untuk semua species yang mempunyai DBH sama dengan atau lebih dan 35 cm, dengan kesalahan penarikan contoh 10% atau kurang pada tingkat kenyataan 95%. Bila kiasifikasi mi cukup baik, maka persentase penarikan contoh tersebut bisa dicapai dengan contoh kurang dan 1 % luasnya, tetapi hams ada lebih dan 0,5% luasnya. Dalam setiap satuan contoh, semua pohon yang hidup, dengan DBH 35 cm atau lebih harus dicatat bersama dengan pohon-pohon yang lebih jelas sudah rusak. Pohonpohon harus dicatat menggunakan nama jenis (species), atau kelompok jenisnya dan 6 (enam) kelas garis tengah 3 5-50 cm, 51-60 cm, 60-70-80, 81190 cm dan lebih besar dan 91 cm ditambah 20% dan hasil satuan pencatatan inventarisasi kecuali yang mempunyai DBH 10-34 cm, untuk perhitungan ongkos pembukaan lahan. Inventanisasi terperinci tidak perlu untuk hutan sekunder, kecuali survai pendahuluan menunjukkan bahwa ada 20 M3 per ha atau lebih kayu. yang bisa dipakai dengan DBH lebih dan 60 cm. Untuk perhitungan ongkos pembukaan lahan, data yang diperlukan pada hutan sekunder adalah jumlah batang, dalam 9 (sembilan) kelas garis tengah: 1060 cm - 61-70, 71-80, 81-90 dan lebih besar dan 91. Data mi adalah data garis tengah saja dan kiasifikasi dalam jenis tidak diperlukan. Penelitian sumber daya hutan ini juga meliputi penelitian flora dan fauna sebagai masukan untuk studi analisa dampak lingkungan. Penelitian flora dan fauna yang ada secara umum, terutama untuk mengetahui jenis-jenis yang spesifik dan jenis langka. d. Ikilin Dan Hidrologi 1. Iklim a. Data dan analisa iklim yang dibuat pada tahap ke II harus dilihat lagi dan dipertimbangkan kembali hubungannya dengan model usaha tani (Farm Model) yang diusulkan pada daerah tersebut.

18


b. c. d.

e.

Tipe iklim lokasi studi dianalisa berdasarkan Koppen, Schmidth dan Fergusson dan Oldeman Analisa curah hujan bulanan dan variasi mengenai awal dan akhir musim kering. Analisa data-data curah hujan harian untuk rnendapatkan frekwensi hari hujan (> 1 mm) tiap bulan dan terjadinya periode kering selama5, 10, 15 dan 20 han <.5 mm hujan/hari). Suatu perkiraan evaporasi potensial dalam batas-batas data-data yang ada dan di plot terhadap curah hujan bulan rata-rata. Suatu perkiraan harus dibuat mengenai kegawatan masa kering dalam 1 dan 5 tahun kering.

2. Hidrologi Penyelidikan Hidrologi harus dilakukan untuk semua daerah aliran sungai yang akan mempengaruhi daerah tersebut, berdasarkan pada Laporan Tahap 11, Interpretasi Foto Udara, dan peta yang ada. Peta harus disajikan pada skala 1: 10.000 dimana pada peta tersebut digambarkan pola drainase, batas daerah sungai utama, daerah genangan dan daerah bahaya banjir. Semua sungai harus diteliti mengenai lebar. kedalaman dan debitnya yang kemudian diplot pada peta. Daerah bahaya banjir harus diperkirakan berdasarkan data luas daerah sungai, perkiraan penyaluran, bentuk sungai, dan informasi dan survai topografi, tanah, dan tata guna lahan. Tersedianya sumber air bersih akan diteliti. Sumber yang paling disukai adalah sumur dangkal, tetapi air permukaan dan air hujan (ditampung dan atap mmah) akan diperhatikan juga. Tersedianya air tanah dangkal ditentukan dengan sampling dan testing: a. Lokasi sumur percobaan dan daerah yang cocok untuk sumur dangkal ditunjukkan pada peta yang terpisah. b. Tersedianya air permukaan ditentukan jika air tanah dangkal tidak tersedia c. Pengukuran kualitas air (Ec dan pH) dilakikan untuk sumber air tanah dan air permukaan. d. Penampungan air dan atap rumah dilakukan dan diteliti apabila sumber tak tersedia atau kurang mencukupi. 3. Ketersediaan air a. Tersedianya sumber air minurn harus diteliti. Sumber air minum yang ada dianjurkan adalah dari sumur dangkal. Juga air permukaan dan pengumpulan serta penyimpanan air hujan; b. Air tanah yang dapat diperoleh dan air sumur yang dangkal harus diuji, yaitu dengan membuat sumur uji pada lahan pekarangan dan pusat SP, sekurang-kurangnya 2 buah pada tempat yang mewakili daerah yang diteliti. Variasi kedalaman air tanah harus ditentukan dengan mewawancarai penduduk setempat dan dengan mengamati permukaan air selama studi. Letak sumur uji dan daerah yang cocok untuk sumur uji yang dangkal harus diplot pada hidrologi. c. Air permukaan yang dapat dipergunakan sebagai sumber air bersih harus diteliti. Sumber air permukaan yang dipilih sebagai sumber air harus digambarkan baik dan segi letak maupun penyalurannya. d. Penelitian tempat-tempat yang dapat dipakai untuk pengumpulan dan penyimpanan air permukaan perlu dilakukan sebagai dasar untuk

19


penentuan penelitian selanjutnya (pembuatan check Dam dan bangunan dengan fungsi yang sama) e. Pengumpulan dan penyimpanan air hujan dan atap harus diteliti. Analisis terperinci data hujan harus dibuat untuk menentukan volume air yang harus dikumpulkan dan atap rumah transmigran yang standar (2: 35 m3) Kebutuhan penerimaan air harus dihitung, bentuk dan spsesirikasi standar harus disiapkan untuk suatu sistem pengumpulan dan penyimpanan air atap. f.

Jika ada kemungkinan sistem pengadaan air bersih yang lebih baik harus dikemukakan untuk pemakaian yang akan datang.

g. Perkiraan terinci biaya harus disiapkan untuk sistem pengadaan air yang direncanakan. e. Penelitian Aspek Sosial, Agro Ekonomi Maksud dan tujuan penelitian aspek sosial dan agro ekonomi adalah untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi penduduk setempat serta transmigran yang sudah ada, baik di dalam maupun sekitar daerah penelitian; 1. Data primer yang perlu dikumpulkan di lapangan adalah: a. Data sosial: 1) Adat istiadat dan hukurn adat atas pemilikan/penggunaan lahan; 2) Kemungkinan pengaruhnya terhadap rencana transmigrasi; 3) Tanggapan penduduk terhadap rencana transmigrasi b. Data sosial ekonomi: 1) Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, dengan tekanan pada kelompok usia kerja (analisa / uraian) 2) Tingkat perkembangan jumlah penduduk 3) Komposisi penduduk berdasarkan agama!kepercayaan 4) Kornposisi penduduk berdasarkan Pekerjaan/mata pencaharian 5) Kemungkinan pernanfaatan tenaga kerja penduduk lokal untuk pembangunan lokasi transmigrasi c. Data Agro Ekonomi: 1) Mengenai pertanian tanaman pangan lahan kerrng. a) Luas dan jenis pemilikan lahan usaha dan can mengusahakannya, misalnya bagaimana cara-cara bercocok tanam yang umum dan lain sebagainya; b) Jenis-jenis tanaman serta perkiraan produksi yang memberi indikasi dapat dikembangkan, dan mengapa dikembangkan; c) Apakah sudah mengenal penggunaan teknologi maju benih / bibit unmgghul, pupuk, pestisida, pengolahan lahan dan sebagainya), bagaimana rnengenalnya dan bagairnana memperoleh sarana produksi; d) Kalau usaha tani bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga, bagaimana mendapatkan penghasilan uang kontan/caqsh, termasuk bagaimana inemasarkan hasH, dan bagaimana peranan KUID. 20


e) Bagaimana jalur pemasaran hasil-hasil usaha tani f) Keadaan prasarana dan sarana angkutan g) Analisa sederhana usahatani setempat (farm survey), mengenai pola dan jadwal tanam berdasarkan bentuk usaha tani yang umum. h) Data penunjang usahatani i) Penyuluhan pertanian (sarana, tenaga penyuluh, cara- cara penyuluh) j) Hasil-hasil uji coba pertanian lapanganldiplot k) Keadaan swasembada pang an daerah studi l) Dan lain-lain 2) Mengenai kehutanan a) Jumlah penduduk yang bekerja di bidang kehutanan baik yang bekerja sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan seperti mengambil hasil hutan atau sebagai bumi. b) Jenis kayu yang diambil c) Pendapatan yang dihasilkan dan pekerjaan tersebut d) Pemasaran hasil hutan tersebut e) Sarana dan prasarana transpaortasi yang dipergunakan untuk pemasaran basil hutan tersebut; f) Datadan informasi berbagai sarana pelayanan umum meliputi Pendidikan, kesehatan, peribadatan, perhubungan dan perekonomian. 3) Data sekunder yang mendukung/melengkapi data-data tersebut dalam butir-butir dapat diperoleh dan: a) Desa/kampung yang bersangkutan; b) Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan; c) Tingkat kabupaten. 4) Dan data-data yang dikumpulkan hendaknya dapat diidentifikasikan masalah-masalah untuk dipecahkan dan keberhasilan-keberihasilan untuk dimanfaatkan dalam rangka rencana transmigrasi; 2. Evaluasi Lokasi - Lokasi di Daerah Studi Khusus untuk lokasi-lokasi yang sudah ada disekitar daerah studi hendaknya dievaluasi sampai seberapa jauh hasil pelaksanaan dan pengembangan dibidang sosial ekonomi sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam SK Menteri Transrnigrasi NO.269/Men/1984. f.Usulan Pengembangan Pertanian 1. Pengembangan pertanian di lahan pekarangan/ pangan a. Usulan pengembangan pertanian pada lahan pekarangan di daerah pemukiman Transmigrasi harus disesuaikan dengan kebijaksanaan pemenintah. Sebagai pola pengembangan yang standar untuk mencapai swasembada bahan pangan sedapat mungkin berdasarkan tanaman pangan lahan kering. Jika lokasi tersebut tidak cocok untuk tanaman pangan lahan kering maka pengembangan lainnya harus diusulkan. Usulan-usulan tadi menunjukkan kepada definisi tipe penggunaan lahan (land utilisation type) untuk mana kesesuaian lahan diterapkan;

21


b. Usulan pengembangan pertanian harus dihubungkan dengan pertanian yang ada. Data penghasilan dengan tingkat masukkan tertentu yang diperoleh petani di sekitar daerah studi harus disebutkan. Informasi sebagai tambahan yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya mengenai luas kapling, kebutuhan tenaga kerja dan pengelolaan yang berhubungan dengan lahan-lahan khusus harus dikumpulkan. 2. Model usaha tani yang diusulkan harus digambarkan secara teninci. Jenis dan kalau mungkin juga varitas tanaman serta pola tanam dan pergiliran tanaman (cropping patern and crop rotation) harus diidentifikasi, berdasarkan kebutuhan transmigran untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Hasil produksi tanaman harus membenikan makanan yang cukup dengan gizi benimbang serta memberikan pendapatan tunai yang memadai. Cara bercocok tanamnya harus memperhatikan usaha menjaga kondisi tanah; a. Jumlah luas lahan yang optimal untuk setiap jenis tanaman yang diusulkan di lahan pekarangan perlu dihitung; b. Masukkan pertanian minimum dan optimum harus diperkirakan untuk setiap jenis/varitas tanaman dan pola tanaman yang diusulkan dikaitkan dengan kondisi iklim, tanah dan topografi. Jika jumlah masukan dan pemerintah (paket supply) berbeda jauh dan rekomendasi optimum maka pengaruh terhadap pola tanaman yang diusulkan harus disebutkan dan produktivitas lahan tersebut juga harus diperkirakan. c. Sumber masukan seperti bibit dan adanya bantuan Dinas Pertanain harus diperhitungkan. Kesulitan penyediaan pupuk atau keperluan bahan kimia dan obat-obatan harus diidentifikasi. d. Perkiraan hasil panen untuk tingkat pengelolaan yang berbeda harus dibuat. Angka-angka produksi berdasarkan hasil penelitian yang paling akhir dapat dijadikan sebagai pegangan. Akan tetapi apabila data produksi yang didapat dan hasil penelitian tersebut cara pengolahannya yang kurang memadai, maka data tersebut perlu dipertimbangkan. Hasil panen pada daerah disekitar daerah studi penting sekali. Kemungkinan perubahan dalam hasil selama perkembangan pemukiman, karena usaha perbaikan ataupun kendala harus dapat diperkirakan. Hasil panen pada setiap akhir periode pengembangan pemukiman transmigrasi (periode tahap konsolidasi, periode tahap pengembangan dan periode tahap pemantapan) harus dinilai, apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai atau belum. 5. Kebutuhan tenaga kerja untuk setiap sistem usaha tani yang diusulkan harus dihitung dan sistem usaha tani tersebut harus ditunjukkan sebagai usaha tani yang biasa dipakai. 6. Ketersediaan tenaga kerja dan setiap keluarga transmigran kelahan plasma dan inti serta sarana transportasi yang mungkin akan disediakan perlu disebutkan. Mekanisasi atau penggunaan ternak tarik mungkin bisa memecahkan hambatan-hambatan 22


tersebut, tetapi tidak bisa diperkirakan sebagai pemecahannya pada tahun-tahun pertama penkembangan permukiman . 7. Fasilias pemasaran dan pengolahan yang tersedia dan yang masih diperlukan harus disebutkan diperhitungkan disertai biaya yang diperlukan. 8. Pengembangan yang diusulkan hendaknya dikaitkan dengan metode yang direncanakan untuk pengembangan lokasi tersebut, khususnya cara pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan lahan yang dibuka agar diterangkan sejelas mungkin. 9. Pola kelembagaan pembinaan petani transmigran perlu diusulkan termasuk tata kerjanya, khususnya kelembagaan penyuluhan pertanian dengan segala perangkat pendukungnya dan kelembagaan ekonomi pedesaan, termasuk koperasi dan perkreditan usaha tani. 10. Hendaknya ada saran-saran tentang kemungkinan usaha tani terpadu seperti menambahkan pemeliharaan ternak dan usaha diversifikasi tani lainnya, dengan uraian tentang bagaimana mendapatkannya, pemeliharaannya dan keuntungankeuntungannya. f. Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) 1. Maksud dan Tujuan Studi Tahap III A dimaksudkan untuk memperoleh alokasi lahan untuk beberapa penggunaan tertentu dalam setiap satuan pemukiman, bersama dengan rencana jalan penghubung, jalan paras, jalan desa dan jalan lahan. Tujuannya adalah sebagai dasar untuk pembukaan lahan dan pembuatan jalan guna memperoleh pemanfaatan ruang yang optimal. 2. Rencana blok a. Prinsip. Prinsip-prinsip perencanaan dalam penyusunan RSTP adalah sebagai berikut : 1) Penggunaan lahan direncanakan harus berdasarkan kesesuaian lahan tanaman Pangan dan Tanaman Tahunan yang diusulkan. 2) Areal yang direncanakan adalah areal yang terbebas dari penggunaan lain, seperti penggunaan HPH, ladang penduduk dan sebagainya. Secara status Hutan harus merupakan Araeal Penggunaan lain (APL). Dalam hal menggunakan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) harus ada persetujuan dan Departemen Kehutan (IPPKH). 3) Pemukiman harus menyediakan suatu lingkungan sosial yang serasi dan sesuai dengan kebutuhan pemukiman. 4) RTSP disusun dengan mempertimbangkan aksesibilitas (kemudahan hubungan), baik hubungan di dalam SP maupun hubungan SP dengan daerah luar. 5) Prasarana harus efisien dalam hal jasa-jasa yang disediakan serta biayanya.

23


6) Harus rnempertimbangkan kelestarian alam antara lain dengan merencanakan penggunaan lahan untuk konservasi alam pada lokasi yang kritis. 7) RSTP harus menyediakan suatu areal untuk pengembangan masa depan (lahan cadangan). 8) Areal yang direncanakan harus memiliki ketersediaan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air transmigran (SAB). b. Kriteria Perencanaan Kriteria yang harus digunakan untuk rnenyusun RTSP dibicarakan dibawah ini. Kadang-kadang batas-batas biasa dirubah, tetapi konsultan harus selalu mempertimbangkan keperluan perencanaan pemukiman yang dapat dipraktek, jadi jika kriteria tidak dipakai alternatif yang diusulkan oleh konsultan bisa dibenarkan setelah disetujui terlebih dahulu oleh instansi teknis perencanaan terkait di tingkat pusat dan daerah sebelum perencanaan diselesaikan. c. Kesesuaian lahan Kelas kesesuaian lahan yang direkomendasikan untuk penggunaan lahan pangan dan tanaman keras diperbolehkan sampai kelas kesesuaian lahan S3. 1) Pola Pemukiman Dalam membentuk pola pemukiman konsultan harus mempertimbangkan: a) Kemudahan transmigran dalam mencapai lokasi fasilitas umuni/kebutuhan sehari-hari. b) Kesinambungan jaringan jalan dalam daerah pemukiman terutama antara jalan desa. 2) Alokasi lahan Lahan pada SP terdiri dari lahan yang diberikan kepada transmigran (kapling) dan lahan yang dialokasikan kepada fasiliats umum atau penggunaan masyarakat (tabel 1) Lahan yang diserahkan menjadi milik tansmigran terdiri dari : a) Lahan pekarangan 0,25 Ha/KK, b) LU.I 0,75 Ha/KK c) LTJ.II 1,00Ha/KK Lahan yang tidak diserahkan menjadi milik tansmigran terdiri dari: a) Lahan Fasilitas Umum di Pusat desa, 8-12 HaJSP; b) Lahan Kas Desa, 10 Ha/SP; c) Lahan Kuburan, 1-2 Ha/SP; d) Test Farm, 2-4 Ha/SP; e) Lahan Penggembalaan, 3-5 Ha/SP; 3) Kemiringan Lahan Batas kemiringan maksimum untuk diperkenankan adalah sebagai benikut: a) b) c) d)

setiap

penggunaan

yang

Lahan pekarangan, 0- 8 %; Fasilitas umum, 0 - 15 %, disesuaikan dengan peruntukannya Lahan Usaha I: 8- 15% LahanUsahall:15-25% 24


e) Lahan Konservasi> 40 %) 4) Jarak Tempuh. Jarak sasaran maksimum dan lahan pekarangan penggunaan sebagai berikut: Dan lahan pekarangan ke: a) Fasilitas Umum / Pusat Desa, 0,5 - 1,5 km b) Lahan Usaha I, 1,5 - 2,5 Km c) Lahan Usaha 11, 2,5 - 3,5 Km

kebeberapa

5) Daya Tampung Jumlah kepala keluarga pada setiap Satuan Permukiman (SP) seharusnya 500 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang ideal, karena jumlah ini membenarkan adanya I Unit Sekolah Dasar. Jumlah lebih kecil bisa diterima dengan jumlah minimal 300 KK. Taksiran dari jumlah KK harus diberikan sampai kelipatan 10 KK. 6) Lahan Konservasi Untuk menjaga kelestarian lingkungan lokasi-lokasi dibawah ini harus diperuntukan sebagai lahan konservasi yang tidak boleh dibuka, sebagai berikut: a) 50 meter dan kiri dan kanan sungai besar atau 2 kali dalam lereng yang curam dan pinggir lereng b) 25 meter dan kiri dan kanan sungai kccil. c) Lahan dengan kemiringan di atas 25%. d) Lahan yang merupakan daerah genangan atau rawa yang tidak sesuai untuk daerah pertarilan. Pekerjaan konservasi tanah yang sederhana misalnya penanaman rumput sepanjang kontur, dibuat oleh petani sendiri yang tidak mempengaruhi alokasi lahan. 7) Ukuran kapling-kapling di atas RTSP, penting sekali. Secara ideal bentuk kapling harus persegi empat 25 m x 100 m untuk lahan pekarangan, karena lebih efektif dan efisien dari segi pengadaan prasarana. Peta kapling menunjukkan batas kapling, letak rumah dan letak jamban. 8) Blok-blok yang ditunjukkan pada RTSP. Pedoman menunjukkan bahwa harus menunjukkan lahan pada blok blok. Blok-blok tersebut harus dialokasikan berdasarkan faktor-faktor yang dibicarakan dibawah ini: a) Faktor Sosial Penting sekali rencana dibuat dengan memperhatikan kebutuhan untuk mengembangkan prasarana sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan yang dapat memungkinkan kehidupan masyarakat bermasyarakat yang baik. Jadi sebagian besar Jahan pekarangan harus diusahakan menghadap ke jalan desa, bukan ke jalan penghubung atau ke jalan poros. b) Batas Biok Batas-batas blok untuk setiap pengunaan yang diusulkan harus sederhana yaitu garis lurus, jalan atau ciri-ciri alam, misalnya sungai. Untuk lebih mengenali batas-batas dilengkapi dengan 25


batas-batas kapling. Blok LP disajikan dalam peta 1 : 5.000 dan LU disajikan dalam : Peta 1: 10.000 c) Fasilitas Umum Rencana terinci untuk pusat desa diperlukan pada tahap III A dan disajikan dalam peta I : 2.000. Peta tersebut menuju batas kapling masing-masing bangunan FU, Konsultan harus tahu fasilitas umum yang akan diberikan sebagai standart. Fasilitas Umum tersebut harus dibuat daftarnya seperti pada table 1 (Rincian Penggunaan Lahan Pemukiman Transmigrasi) beserta luas tiap blok. Fasilitas yang akan ditambah didaftar juga. Fasilitas diberikan dalam dua tahap, yaitu fasilitas yang diberikan sebelum kedatangan transmigran dan fasilitas yang diberikan selama tiga tahun pertama. Luas yang cukup untuk semua fasilitas yang harus diberikan dalam rencana. Desain dan spesifikasi yang standar untuk semua fasilitas tersebut adalah yang disiapkan oleh Dit. Perencanaan Teknis dan Permukiman dan Perpindahan, Ditjen P4T Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Konsultan tidak harus mendisain lagi rumah transmigran atau sekolah. Lahan untuk fasilitas umum diletakkan di Pusat Desa atau diletakkan di Pusat Satuan Permukiman (SP) berasarkan pertimbangan perencanaan dan kriteria jarak capai, luasnya disesuaikan dengan daya tampung atau KK yaitu 8 - 15 Ha di pusat Satuan Permukiman (SP). 9) Untuk memenuhi kebutuhan air transmigran dan volume air didaerah studi minimal harus tersedia : 60 liter/hari/orang untuk kebutuhan transmigran. 3. Rencana Batas Pembukaan Lahan 1) Pedoman (KAK) menetapkan bahwa RTSP harus menunjukkan batas batas pembukaan lahan, blok-blok yang dibuka. Yang harus diutamakan adalah batas lahan pekarangan, pusat desa dan jalan poros/penghubung. Untuk itu perlu dibuat beberapa patok permanen yang dapat mewakili batas lahan di lapangan (lihat lampiran 6, dekripsi patok permanen) 2)

Pilar/patok permanen tersebut harus diikatkan pada patok jalur rintisan dan posisinya dapat mudah diidentifikasikan di lapangan (misalnya pada ujung-ujung blok, di dekat sungai dan lain sebagainya). Pengukuran pilar-pilar permanen tersebut dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut: a) Sudut Horizontal diukur dengan alat To atau yang sederajat (dengan pembacaan terkecil 30”), jarak diukur dengan pita ukur. b) Salah penutup sudut 4/n (n = banyaknya titik pengukuran). c) Ketelitian linier 1/2.500 d) Salah penutup beda tinggi tachimetri 60 mm D Km (0 = Jumlah jarak jalur pengukuran beda tinggi).

3)

Setelah rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman selesai, maka batas lahan yang dibuka (di land clearing) harus diukur POSISI horizontalnya dengan metode poligon dengan Theodolite yang mempunyai ketelitian bacaan minimal 30”. Patok -patok beton Batas Pembukaan Lahan (BPL) harus dipasang pada pusat desa dan titik batas lahan pekarangan serta

26


dibuat dokumentasinya. Sebagai pengikat titik poligon SPL, diambil titik Bench Mark (BM) pada base line terdekat. 4)

Spesifikasi pengukuran poligon dan sebagai berikut: a) Sudut poligon diukur dengan theodolite To atau yang sederajat sebanyak 1 sen ganda (B-8-L8-LB). b) Jarak titik-titik poligon diukur dengan pita untuk searah dan di cek dengan jarak optis ke muka dan ke belakang. c) Salah penutup sudut tidak lebih dan 4”/ n; (n = jumlah titik polygon). d) Ketelitian linier tidak lebih dan 1/2.500.

1)

Langsung ke pusat yang lebih besar harus dihubungkan ke prasarana perhubungan yang ada, seperti jalan utama dan Pusat Desa perhubungan sungai/ laut dan sebagainya

2)

Lebar perkerasan, DMJ dan jarak jalur hijau untuk dari aspal jalan untuk masing-masing kelas jalan adalah sebagai benikut: Tabel 3 : Lebar Perkerasan, DMJ, dan Badan Jalan Lokasi Transmigrasi. Perkerasan (m) Jalan penghubung/poros 4,5 Jalan desa 3,0 10 4,5 3 *DMJ = Daerah Milik Jalan (ROW).

Kelas Jalan

DMJ* (m)

20 10

Badan Jalan (m) 10 4,5

3)

Rencana jalan RTSP harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Dalam hal ini maka pembuatan rencana jalan sebaiknya mempertimbangkan: a) Jarak yang paling pendek b) Topografi relative datar guna menghindarkan pekerjaan gali & timbun yang tidak perlu. c) Faktor-faktor pembatas seperti sungai/rawa dan lain sebagainya sedapat mungkin dihindari.

4)

Rencana jalan yang diukur dalam RTSP baru merupakan alinenien jalan yang diukur pada tingkat pendahuluan (Recoqnaisance). Pengukuran situasi, perencanaan disain geometnik serta pekerjaan staking out merupakan pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan pembuatan Rencana Teknis Detail Jalan.

27


Tabel 4. Rincian Penggunaan Lahan di Permukiman Transmigrasi NO. 1. 2. 3. 4.

5.

Jenis Fasilitas LP Lahan Usaha I Lahan Usaha II Fasilitas Umum Pusat Desa 1. Balai Desa 1. Pustu 2. GudangPupuk 2. Gudang Beras 2. Sekolah Dasar 2. Rumah Ibadah 1. Rumah Kep Unit / Desa 1. Rumah Petugas (kopel) 2/1 Rumah Perawat (kopel) 2/1 Rumah Kepala Sekolah 7/4 Rumah Guru (kopel) 2/1 Rumah Penjaga Sek. 1. Lapangan 1. kantor / gedung KUD 1. Pasar dan Toko-toko 1 Lantai Pengeringan 1. Stasion Bis 1. TamanKanak-kanak 1. Asrama 1. Puskesmas 1. Rumah Doktor 1. Sekolah Lanjutan 1. Bank Rakyat Indonesia 1. Kantor Pos Fasilitas Umum Lainnya : Kuburan Pangonan / Penggembalaan Test Farm Seed Farm Tanah Bengkok - Kepala Desa - Staf Desa - Bondo Desa Jalan Penghubung - Jalan Poros ( 20 m) - Jalan Desa (10 m ) - Jalan Lahan ( 5 m)

Pusat SKP

SP

1000 m2 -

LC / NON LC LC LC NLC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC LC

0.25 Ha/kk 0.75 Ha/kk 1.0 Ha/kk 8,0 Ha/kk 650 m2

0.25 Ha/kk 1.0 Ha/kk 8.0 Ha/kk 8,0 Halkk 150 m2 200 m2 400 m2 400 m2 10000 m2 5000 m2 250 m2 1250 m2 250 m2 250 m2 1000 m2 100 rn2 4000 m2 250 rn2 750 m2 600 m2

0 – 8% 0 – 15% 0 – 15% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8% 0 – 8%

2.00 Ha 10 Ha 4 Ha -

NonLC Non LC LC LC

0 - 15% 0 - 15% 0 - 3% 0 - 3%

10 Ha 10 Ha 10 Ha

10 Ha 10 Ha 10 Ha

Non LC Non LC NonLC

0 - 8% 0 - 6% 0 - 8%

6 Ha

6 Ha

LC

0 - 15% 0 - 15%

400 m2 400 m2 10000 m2 5000 m2 250 m2 1250 m2 500 m2 500 m2 1750 m2 200 m2 4000 m2 250 m2 4000 m2 600 rn2 20000 m2 1000 m2 200 m2 450 m2 250 m2 10000 m2 400 m2 400 m2 2.00 Ha 10 Ha 4 Ha 4.0 – 6 Ha

SLOPE

Lahan dengan kemiringan 0 - 8% diperbolehkan jika masih sesuai untuk tanaman Lahan Pekarangan . * LC = Land Clearing g. Analisis Ekonomi Dan Keuangan Konsultan harus melakukan analisis ekonomi dan keuangan yang lengkap dari tiap pengembangan yang diusulkan baik dilahan pekarangan maupun diplasma serta initio Bentuk analisis ekonomi dan keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut: 1. Prakiraan arus tunai transmigran (projected cash. flow) selama 10-25 tahun dengan menghitung: 1) Prakiraan perkembangan pendapatan transmigran dan LP (lahan pekarangan) sesuai dengan usulan pengembangan pertanian (luas,Pola tanam dan jenis

28


tanarnan) yang telah diuraikan sebelumnya. Harga satuan diperhitungkan berdasarkan harga pasar terdekat. 2) Prakiraan perkembangan pendapatan transmigran dilahan, LU.I danLU.II setelah tanamannya dapat menghaslikan. Dalam memperkirakan pendapatan Transmigran perlu disebutkan hal-hal mengenai Perkiraan produksi dan Harga satuannya. 3) Prakiraan perkembangan pendapatan transmigran dan sumber lainnya. 4) Prakiraan pengeluaran transmigran untuk sarana produksi pertanian di Lahan Pekarangan: a) Benih dan Bibit b) Masukan pertanian (Pupuk dan Pestisida) c) Dan lain-lain 5) Perkiraan perkembangan pendapatan kotor transmigran, berdasarkan butir 1 sampai 3 dikurangi butir 4. 2. Prakiraan pengeluaran transmigran untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga; 3. Berdasarkan butir A dan B diatas dihitung pendapatan bersih transmigran sehingga dapat dilihat kelayakan proyek pengembangan transmigrasi. 4. Apabila berdasarkan hasil penilaian butir C di atas proyek tersebut tidak layak untuk kehidupan transmigran, konsultan perlu membuat usulan pemecahan alternatip pengembangan pertanian di daerah studi tersebut. 5. Pendapatan transmigran pada tiap akhir periode/tahap pengembangan transmigran (akhir periode/tahap kosolidasi, pengembangan dan pemantapan) perlu dievaluasi juga apakah pendapatan transmigran tersebut sudah mencapai target pendapatan seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Transmigrasi dan PPH Nomor KEP. O6IMEN/1999 Tentang Tingkat Perkembangan Pemukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran SK MenTrans 2691Men/1984) atau belum. Apabila belum perlu dibuatkan rekomendasi pengembangan yang lebih baik untuk pemukiman transmigrasi Pola TPLK. h. Perkiraan Biaya Pengembangan Permukiman Transmigrasi Perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup: 1) Perkiraan biaya untuk menyiapkan lahan pemukiman transmigrasi yang meliputi: a. Pekerjaan pembukaan jalan b. Pekerjaan pembuatan jalan penghubung/ poros c. Pekerjaan pembuatan bangunan rumah transmigrasi dan penyediaan sarana sumber air bersih 2) Perkiraan biaya pengerahan penduduk 3) Perkiraan biaya untuk pemberian paket saprotan Biaya biaya tersebut didasarkan pada jumlah daya tampung hasil perencanaan RSTP III A. Dasar-dasar perhitungan untuk semua tarip dan biaya yang digunakan dalam perkiraan biaya perlu disebutkan. i. Telaahan Lingkungan 1). Tujuan a. Mengindentifikasi RTSP, b. Mengetahui besarnya dampak lingkungan (baik dampak positif maupun dampak negative) yang mungkin timbul, sebagai akibat dikembangkannya pemiukiman transmigrasi.

29


c. Menyusun alternative tindakan bila dampak negative lebih besar dan dampak positif, sehingga dampak positif da.pat seminimal mungkin. 2) Ruang Lingkup Telaahan Lingkungan Komponen yang harus dicakup dalam studi mencakup fisik, biologi, sosial, dan budaya. Komponen yang mempunyai dampak penting perlu ditelaah lebih detail. 3) Identifikasi Dampak Potensial dan RTSP Dalam mengindentifikasi dampak, konsultan sedapat mungkin mempertimbangkan komponen-komponen lingkungan yang mungkin terkena dampak yaitu antara lain: a. Lahan pertanian b. Pelongsoran dan pengikisan tanah/pantai c. Kestabilan lereng d. Kuantitas air permukaan e. Kualitas air permukaan/pencemaran air f. Kuantitas air tanah g. Kualitas air tanah h. Species langka dan terancam punah I. Tumbuhan bermanfaat. J. Hewan bermanfaat ke tumbuhan hama I. Hewan hama m. Faktor penyakit n. Kesehatan masyarakat o. Sumber Daya Adam / Tata Guna Lahan p. Sistem Distribusi Produksi q. Tenaga Kerja dan lapangan pekerjaan r. Populasi yang terkena resiko s. Kestabilan masyarakat / kesenjangan masyarakat t. Nilai budaya dan Agama 4) Dampak penting yang perlu diidentifikasi dalam rencana pengembangan pemukiman ini adalah: a. Dampak Pembukaan Lahan Dampak pembukaan lahan terhadap kemungkinan banjir, potensi air, kestabilan ekologi (longsor), kestabilan lereng, erosi. b. Dampak terhadap Flora dan Fauna, c. Dampak RTSP terhadap flora dan fauna yang bernilai historis, ekonomis, estetis dan ilmiah, baik daerah daratan maupun perairan. d. Dampak RTSP terhadap migrasi, tenipat bersarang, tempat mencari makan, pemijahan fauna dan sebagainya. e. Dampak terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka. 5) Dampak terhadap Kependudukan a. Dampak pertambahan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, ketrampilan, dan sebagainya. b. Dampak RTSP terhadap transmigran pendatang. 6). Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya a. Dampak terhadap pusat-pusat perekonomian dan infrastruktur, b. Dampat terhadap pencaharian dan masyarakat, c. Dampak terhadap lembaga formal, d. Dampak terhadap struktur industri pertanian daerah dan pola perdagangan daerah, e. Dampak terhadap kesempatan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, formal dan informal.

30


f. Dampak sosial dan budaya lainnya yang dianggap relevan (kehidupan seharihari, adat istiadat, peninggalan sejarah, estetika, dan lain-lain). 7) Dampak Pengembangan Pertanian a. Dampak terhadap struktur perekonomian daerah, b. Dampak masukan pertanian terhadap ekosistem daerah, misalnya dampak jumjah input tanah terhadap kesuburan tanah. 8) Dampak Pengembangan Permukiman a. Dampak prasarana dan sarana permukiman yang direncanakan untuk kehidupan masyarakat setempat. b. Dampak kegiatan sehari-hari (seperti pembuangan sampah yang tidak tertib, pencemaran air buangan) terhadap ekosistem yang ada. c. Dampak pengembangan pemukiman terhadap perkembangan daerah. 9) Evaluasi Dampak Penting Penilaian dampak penting hams dibagi atas hal-hal sebagai berikut: a. Dampak positif/negatif b. Jangka pendek dan jangka panjang, serta c. Ditinjau berdasarkan sifat biofisik, dan sosekbud yang terjadi setelah adanya permukiman transmigrasi (prediksi ilmiah). d. Diuraikan mengenai hubungan sebab akibat antara RTSP/RTJ dan lingkungan hidup (dikaitkan dengan dampak positifdan negatif). 10) Menyusun Alternatif Tindakan Seandainya berdasarka hasil penilaian dampak penting diketahui ternyata bahwa nilai dampak negatif lebih besar dan dampak positif, maka konsultan diwajibkan untuk memberikan alternatif tindakan agar dampak positif dapat dikembangkan dan dapat negatif dapat ditekan seminimal mungkin. j. Penyusunan Laporan Dan Album Peta 1. Laporan sebaiknya disusun dengan out line yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga kerja dan Mobilitas Penduduk. Dalam hal tertentu isi laporan dapat saja dibuat lain atas pertimbangan konsultan setelah didiskusikan dan disetujui; 2.

Sebelum menyerahkan laporan Buku Laporan Akhir sebanyak 15 Set dan - Exéctif Summary sebanyak 18 Set konsultan wajib menyerahkan: - Laporan pendahuluan 5 set - Laporan analisis/interem report 5 set - Draf Lap oran Akhir 5 set - Paket Informasi Lokasi (Pilok) 15 set - Buku Album Peta (23 jenis peta) 15 set

3.

Konsultan juga harus menyerahkan laporan, Album Peta dan Pilok dalam bentuk Software (CD).

4.

Penyajian Peta dalam bentuk digital, dengan ukuran A 1 dan mengikuti format standar Bakosurtanal dan ditandatangani oleh Juru Gambar, Tenaga Ahli, pemeriksa dan pemberi persetujuan.

k. Spesifikasi Teknis Penyiapan Lahan dan Bangunan RTSP pada dasarnya merupakan rencana detail oleh karenanya harus dilengkapi dengan informasi dan arahan bagi pelaksanaannya. Informasi dan petunjuk dalam pelaksanaan RTSP disajikan secara tersendiri dalam laporan tambahan dalam spesifikasi Teknis Penyiapan Lahan dan Bangunan. Laporan ini 31


dimaksudkan untuk memudahkan dan mengarahkan kontraktor dalam pekerjaan penyiapan lahan dan bangunan, agar tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan dapat dicapai secara lebih optimal. Spesifikasi teknis penyiapan lahan dan bangunan disusun meliputi: 1. Volume pekerjaan yang menyangkut pembukaan lalian, pekerjaan jalan, bangunan dan raservear air minum. 2. Letak lokasi pembukaan lahan, sumber bahan-bahan yang akan digunakan 3 Klasifikasi hutan 4. Petunjuk atau arahan bagi penyiapan lahan dan bangunan yang mencakup uraian jenis kegiatan (dalam pembukaan lahan, pekerjaan jalan. bangunan kayu dan reservoar air minum) yang disertai dengan persyaratan teknis dan caraacara pelaksanaan pekerjaan. 2. Rencana Teknis Detail Jalan (RT J) A. Pekerjaan Lapangan Sebagian besar dan pada pekerjaan Perencanaan Jalan Pemukiman Transmaigrasi ini merupakan pekerjaan lapangan yang dilakukan setelah selesai kegiatan penentuan SP di lapangan. Pekerjaan lapangan mi meliputi: 1. Perintisan dan Pemasangan Patok Pengukuran Rencana Jalan. Dengan bantuan data yang ada dilakukan pengenalan lapangan disekitar rencana jalan untuk mendapatkan gambaran medan secara menyeluruh. Kegiatan yang dilakukan dan tahapan pekerjaan ini meliputi: a. Menentukan titik awal dan titik akhir dan rencana jalan penghubung/ poros dilapangan, sejauh yang telah ditentukan diatas peta dasar. b. Mencatat keterangan penting disepanjang jalan seperti rawa/kebun/ladang dengan batas-batasnya, sungai atau saluran dengan ukuran dan karakteristiknya, jembatan / gorong-gorong dengan dimensinya, dan lain sebagainya. c. Mengadakan pencatatan lokasi sumber material yang dapat dipergunakan untuk pekerjaan penimbunan dan paymen/strukture. Lokasinya digambarkan diatas peta dasar clan dilampirkan pada gambar rencana. d. Marintis dan menetapkan trace jalan yang akan digunakan sebagai pedoman bagi team pengukuran. e. Memasang patok-patok sepanjang ti-ace jalan dengan ukuran dan ketentuan sebagai berikut: 1) Patok kayu a) Sebagai patok pengukuran; b) Ukuran 60 cm dengan □ 5 cm (diameter); c) Dipasang pada setiap jarak 50-100 m; d) Diberi nomor urut; e) Ditanam 40 cm (muncul 20 cm diatas permukaan) 2) Patok beton a) Sebagai titik pengikat tetap diikatkan pada BM RSTP/bangunan tetap b) Dipasang ditempat yang aman/mudah ditemukan (15 m sebelah kiri dari rencana as jalan) dan pada setiap jarak 5.000 meter. c) Diberi nama BM dan nomor unit I, II, III dan seterusnya. d) Ditanam sedalam 50 cm (muncul 25 cm diatas permukaan tanah e) Diberi bout dipermukaan atas beton tersebut f) Kalau panjang jalan < 5 km diambil pada awal dan akhir proyek. 2. Pengukuran Pengukuran topografi dilakukan pada jalur rintisan jalan yang telah dirintis dan dipatok. Pekerjaan pengukuran terdiri dari: a. Polygon 1) Poligon diukur dengan menggunakan alat theodolit TO atau sejenisnya, sedangkan perhitungannya digunakan methode Bowdith. 32


2) Pengukuran polygon hams diikatkan pada titik-titik tetap (BM RTSP) yang diketahui koordinatnya dan titik ikat hasil pengukuran tata ruang. Bilamana kedua titik ikat tersebut diatas tidak ada disekitar lokasi, maka pengukuran dan perhitungan poligon menggunakan koordinat lokal (0.0) yang dimulai dari awal proyek. 3) Jarak diukur dengan pita baja dalam satu arah, dichek dengan jarak optis dibaca kemuka dan ke belakang. 4) Ketelitian yang disyaratkan: * Kesalahan penutup sudur < 1 Vn (lebih kecil) n = banyaknya titik polygon * Kesalahan jarak linier < 1 (lebih kecil) 1/2000 (lebih kecil) b. Pengukuran Beda Tinggi 1) Pengukuran beda tinggi dilakukan dengan doublestand (2 x berdiri alat) 2) Alat pengukuran beda tinggi menggunakan Wil Nak2, Zeis Ni2 atau alat sipat datar automatic yang sejenisnya. 3) Patok beda tinggi dan titik ikatnya diam.bil sama dengan yang digunakan pada pengukuran polygon (BM). 4) Kesalahan penutup <25 47 D jarak dalam Km c. Pengukuran Cross Section 1) Pengukuran dilakukan pada bagian medan yang datar, bukit dan pegunungan 2) Alat ukur yang dipergunakan adalah TO atau sejenisnya 3) Pengambilan setiap jarak 100 m untuk daerah datar, bukit 50 m, dan pegunungan 25 m dan pada scope yang penting seperti lembah dan puncak bukit gunung 4) Lebar pengukuran meliputi daerah koridor sejauh: a) 25 m sebelah kanan dan kiri sumbu jalan yang lurus/datar; b) 25 m kesisi luar dan 50 m kesisi dalam pada jalan menikung; c) Untuk daerah yang pada saat pengukuran masih belum dapat ditentukan rencana centre line jalannya, koridor perlu diperlebar sehingga diperoleh jangkauan medan yang lebih luas. d. Pengukura.n situasi sungai/jembatan 1) Pengukuran situasi sungai meliputi daerah sejauh 50 m ke hilir dan 50 m ke hulu dan (CL) Rencana Jalan 25 m sebelah kiri dan sebelah kanan tapi sungai dibuat cross/situasi. 2) Pada setiap tepi sungai/saluran 7,5 meter sebelah kiri dan kanan rencana as jalan dipasang patok pralon / beton 75 cm 0 10 cm. 3) Gambar detail sungai harus meliputi keadaan topografi dasar, tebing dan tepi sungai serta daerah sekitarnya. 4) Ketinggian muka air banjir, muka air normal dan muka air terendah harus dicatat. 5) Jembatan/gorong-gorong yang ada harus dibuat skets dan ukuran-ukurannya, serta dicantumkan material yang dipakai. B. Pembuatan Peta Situasi dan Alinemen Horizontal Jalan Pekerjaan ini masih termasuk pekerjaan lapangan dan harus dikerjakan di lapangan. Koordinasi dengan Direktorat Penyiapan Lahan harus selalu diadakan setiap saat.

1) Peta Situasi Jalan Skala 1: 2.000 Dibuat diatas kertas milimeter dengan interval garis tinggi (satu) meter dan mencakup: 33


a) Semua patok dan titik detail dengan dilengkapi tanda/nomor, ketinggian dan koordinatnya. b) Detail situasi yang ada, seperti batas rawa/kebun/ladang disekitar trace jalan, lebar sungai/saluran ukuran jembatan/gorong-gorong dan lain-lain yang penting. c) Diatas peta situasi jalan ini, dibuat alinement horizontal dengan bentuk full circle. 2) Lay Out skala 1 : 20.000 Untuk melengkapi peta Rencana Struktur SKP skala 1: 20.000, dimana telah dicantumkan blok-blok SP-nya, perencanaan harus membuat gambar rencana centre line jalan skala 1: 20.000 untuk diplotkan diatas peta Rencana Struktur SKP tersebut diatas. 3) Peta Jalan Skala 1: 250.000 Peta ini sangat diperlukan untuk diplotkan pada peta Propinsi yang ada, sehingga nampak kesatuan dan hubungan antara Jaringan Jalan Pemukiman Transmigrasi dengan Jaringan Jalan Nasional/Propinsi. C. Centre Line Stake Out (Pematokan Sumbu Rencana Jalan) Yang dimaksud disini adalah pemasangan patok dan tanda di lapangan sesuai dengan design alignement horizontal dengan menggunkan alat ukur TO. 1) Pemasangan patok (lihat tabel 1 dan gambar I Patok-patok P). harus diikat dengan 2 titik ikat bahan betan, dimensi 10 x 10 x 60 cm dipasang pada tempat yang aman diluar DMJ dilengkapi dengan Azimuth dan jarak. 2) Patok untuk rencana jembatan dipasang = 7,5 m kiri kanan sumbu jalan sebanyak 4 buah. D. Penyelidikan Tanah Dan Material 1) Umum Sesuai dengan jenis konstruksi yang akan diterapkan untuk proyek jalan ini, maka penyelidikan tanah akan diadakan dengan penyederhanaan, dimana pengamatan secara visual serta test-test dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan pekerjaan fisiknya nanti.

2) Lingkup Pekerjaan Pekerjaan mi terutama ditujukan untuk menganalisa tanah dasar material timbunan perkerasan. Lingkup kegiatan yang tercakup dalam pekerjaan penyelidikan tanah dan material ini adalah: a) Penyelidikan tanah dasar (1) Pengambilan CBR lapangan dengan alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) setiap 1 km atau setiap ruas jalan (untuk ruas yang panjangnya kurang dan 1 km). (2) Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample) dan lapisan tanah yang diperkirakan sebagai subgrade, dibawah top soil, sebanyak 40 kg tiap titiknya. Contoh tanah ini diambil setiap 5 km panjang jalan. (3) Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undissturbed sample) pada kedalaman -1,5 m dan muka air tanah, dengan menggunakan alat bor tangan. Contoh tanah ini juga diambil setiap 5 km panjang jalan. (4) Untuk ruas jalan yang panjangnya kurang dan 5 m pekerjaan pada item b dan c di atas masing-masing dilakukan dua kali pada titik awal dan akhir proyek. (5) Pembuatan bor-log, lengkap dengan diskripsi tanah dan data muka air tanahnya.

34


b) Penyelidikan sumber quarry Yang dimaksud quarry disini adalah material timbunan (selected material), material perkerasan dan material material lain yang akan digunakan dalam pembangunan jalan. (1) Material timbunan (selected material) (a) Contoh tanah terganggu diambil dan lapisan tanah yang diperkirakan sebagai subgrade, dibawah top soil sebanyak 40 kg tiap titik. (b) Contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample) diambil dan lapisan tanah sedalam 1,5 meter dan permukaan tanah dengan memakai alat bor tangan. (c) Pada saat pengambilan contoh tanah, dibuat pula bor-log dan deskripsi serta data muka air tanahnya. (d) Pada satu lokasi quarry harus diambil minimal satu contoh tanah terganggu dan satu contoh tidak terganggu yang dapat mewakili kondisi tanah pada deposit tersebut. (2) Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample) dan lapisan tanah yang diperkirakan sebagai subgrade, dibawah top soil, sebanyak 40 kg tiap titiknya. Contoh tanah ini diambil setiap 5 km panjang jalan. (3) Pengambilan contoh tanah tidak terganggu (undissturbed sample) pada kedalaman -1,5 m dan muka air tanah, dengan menggunakan alat bor tangan. Contoh tanah ini juga diambil setiap 5 km panjang jalan. (4) Untuk ruas jalan yang panjangnya kurang dan 5 m pekerjaan pada item b dan c di atas masing-masing dilakukan dua kali pada titik awal dan akhir proyek. (5) Pembuatan bor-log, lengkap dengan diskripsi tanah dan data muka air tanahnya. c) Penyelidikan sumber quarry Yang dimaksud quarry disini adalah material timbuunan (selected material), material perkerasan dan material-material lain yang akan digunakan dalam pembangunan jalan. (1) Material timbunan (selected material) (a) Contoh tanah terganggu diambil dan lapisan tanah yang diperkirakan sebagai subgrade, dibawah top soil sebanyak 40 kg tiap titik. (b) Contoh tanah tidak terganggu (undisturbed sample) diambil dan lapisan tanah sedalam 1,5 meter dan permukaan tanah dengan memakai alat bor tangan. (c) Pada saat pengambilan contoh tanah, dibuat pula bor-log dan deskripsi serta data muka air tanahnya. (d) Pada satu lokasi quarni harus diambil minimal satu contoh tanah terganggu dan satu contoh tidak terganggu yang dapat mewakili kondisi tanah pada deposit tersebut. (2) Material perkerasan (a) Pemeriksaan material perkerasan dilakukan secara visual saja, kecuali bila material perkerasan berupa tanah latent.

35


(b) Dalam hal terakhir mi perlu diambil contoh tanah tidak terganggu dengan menggunakan bor tangan, pada kedalaman 1,5 meter dan permukaan tanah, serta contoh tanah terganggu 5 kg. (c) Lokasi penyelidikan tanah mi hams diambil sedemikian rupa sehingga dapat mewakili kondisi tanah pada deposit tersebut. (d) Banyaknya titik ,bor tangan minimal satu buah pada tiap lokasi quary. (e) Pada saat pengambilan contoh tanah dibuat pula bor-log, deskripsi tanah dan data muka air tanahnya. (3) Analisa dan Test yang diperlukan di laboratorium, yaitu: a) Index properties Test, termasuk test Batas Atterberg. b) Analisa saringan (Sieve Analysis). c) Conpaction Test untuk mengetahui berat isi kering max dan kadar air optimumnya. d) CBR Test Penjelasan yang lebih detail dapat dilihat pada tabel 5 : Tabel 5. Penyelidikan tanah Jalan POLA

JENIS PEKERJAAN Pengambilan Undisturbed Sample (Pand Borling) Pengambilan disturbed sample Test CBR Lapangan (DCP) Penyelidikan Laboratorium Mekanika Tanah a. Index Properti Test b. Test Batas Alterberg Terhadap Disturbed Sample Terhadap undisturbed sample c. Test geser langsung/ test kekuatan tekan bebas d. Test analisa saringan e. Test pemadalan f. Test CBR g. Test Konsoldasi

PIR TRANS/ TRANS-HTR/ KERING

IRIGASI

RAWA, P 3 S

As Jalan

Material Timbunan

Material Laterit

As Jalan

Material Timbunan

Laterit

As Jalan

Material Timbunan

Laterit

Per 5 km

1 Titik

1 Titik

Per 5 km

1 titik

1 titik

Per 5 km

1 titik

1 titik

Per 5 km Per 1 km

Per 5 km Per 1 km

1 titik Per 1 km

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

V V

V V

V

V

V

V V

V V V

36


E. Photo Lapangan Photo lapangan diperlukan untuk memebrikan gambaran kondisi medan sekitar rencana jalan, seperti rawa, kebun, ladang, aianggalang hutan, pedesaan, bukit, batu batuan, sungai dan lain sebagainya. Photo diambil pada sport-spot yang penting antara lain: a. Titik awal dan titik akhir jalan penghubung/poros beserta tanda-tandanya b. Titik pusat SP c. Patok BM (setiap 5 krn) d. Tikungan beserta sebagian patok stake out-nya e. Titik lokasi jembatan/gorong-gorong f. Lokasi sumber material g. Spot-spot yang memerlukan perhatian khusus F. Analisa Lalu Lintas Data-data dan komposisi lalu lintas yang ada dan melakukan perkiraan perkembangan lalu lintas yang akan datang dalam kaitann dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR). 3. Kriteria Perencanaan A. Standard Geometrik Jalan Dalam merencanakan geometrik jalan, sejauh mungkin berpegang pada buku standard spesifikasi perencanaan geometik jalan raya NO.13/1970 khusus untuk jalan penghubung dan jalan poros perlu diadakan modifikasi/penyesuaian menjadi sebagai berikut.

Tabel 6. Standar Geometrik Jalan Penghubung/Poros di Lokasi Transmigrasi Golongan Darah No. Uraian Satuan Dataran Perbukitan Pegunungan Kecepatan 1 Km/Jam 40 30 20 Rencana Jari-Jari 2 M 50 25 20 Lengkung Landai 3 % 8 10 15 Maximum Miring 4 % 10 Tikungan Lebar daerah Milik Jalan M 20 20 20 (Row) minimum Lebar 4,5 M 4,5 Sub. 4,5 Sub. Konstruksi Sub. Base Class C, Base Class Perkerasan Class C, T=15cm C, T=15cm Lerennga T= 15cm % 4 4 Melintang 4 Lebar 1,5 1,5 1,5 M Konstruksi Tidak Tidak Tidak Bahu Diperkeras Diperkeras Diperkeras Lereng (Lunak) (Lunak) (Lunak) % Melintang 6 6 6 Catatan : Bentuk Tikungan Full Circle

37


B. Perhitungan tabel perkerasan mengikuti standard Bina Marga atau Instansi lain yang berwenang. C. Standar Design Jembatan adalah sebagai berikut : Material: Kayu kelas I / 11 Bentang: <20 m > 20 m menggunakan konstruksi jembatan. sesuai dengan kondisi yang ada, dan harus dibuat rencana teknis jembatannnya. D. Standard Design Gorong-gorong, adalah sebagai berikut: Material : Beton/kayu Jenis : Bulat dan box Bentang : Untuk lokasi terdapat pasir dan kerikil diprioritaskan gorong Goronggorong beton ukuran diameter 0,80 dan 1,00 m. Untuk lokasi yang tidak terdapat sulit material pasir dan kerikil dipakai gorong-gorong kayu ukuran 0,80 x 1,00 m dan 1,50 x 1,50 m. E. Standard Sheet Dan bahan kertas kalkir yang telah dicetak terdiri dan : sampul, judul, simbol dan singkatan, plan dan profil, brige dan detail drawing sertdrainage strukture. G. Jadwal Dan Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan. a. Jadwal Pelaksanaan. Pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) dilakukan selama 120 (seratus duapuluh) han kalender atau 4 (empat) bulan sejak ditanda-tanganinya SPMK. Secara garis-besar jadwal pelaksanaan pekerjaan diatur sebagaimana tabel berikut ini. NO

JENIS KEGIATAN

1. 2. 3 4. 5. 6.

Tahap Persiapan Tahap Survey Lapangan P enyusunan Draft Laporan Akhir Persentase Laporan Penyempurnaan Laporan Penyerahan Laporan

WAKTU PELAKSANAAN BULAN I BULAN II 1 2 3 4 1 2 3 4

BULAN III 1 2 3 4

BULAN IV 1 2 3 4

KET

Laporan Pendahuluan Draft Laporan Akhir Laporan Akhir Sementara

Buku Laporan Akhir Dan Album Peta

38


H. Pelibatan Tenaga AhIi Sistem pengorganisasian yang digunakan adalah koordinasi lini dan staff (line and staff organisation) ini pada dasarnya merupakan kombinasi dan organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan kebaikan-kebaikannya dan meniadakan keburukannya. Asas komando tetap dipertahankan dan pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan pucuk pimpinan pada pemimpin dibawahnya. Pucuk pimpinan (dalam hal ini team leader) tetap sepenuhnya berhak menetapkan keputusan dan kebijakan, serta merealisasikan tujuan pekerjaan dalam membantu kelancaran tenaga ahli. Tugas para staf (tenaga ahli) adalah untuk memberikan bantuan, pemikiran saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada team leader sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan dan kebijaksanaannya. Untuk keperluan administratif baik team leader, maupun Tenaga Ahil clapat dibantu oleh tenaga administratif. Secara umum, kewenangan tenaga abli dibagi menjadi 3 tingkat kewenangan untuk masing masing bidang kegiatan yang menjadi li ngkup kewenangannya, yaitu:

-

Accountability (akuntabilitas/tanggung gugat), yaitu tenaga ahli yang bersangkutan mempunyai tanggungan atas keberhasilan pelaksanaan jenis kegiatan yang menjadi wewenangnya secara mutlak dengan atau tidak dukungan tenaga ahli lainya. - Responsibility (tanggung jawab), yaitu tenaga ahli yang bersangkutan mempunyai tanggungan secara kolektif dengan tenaga ahli yang lain atas keberhasilan pelaksanaan jenis kegiatan tertentu. - Support (dukungan), yaitu tenaga ahli yang bersangkutan mempunyai tugas untuk memberi dukungan pada tenaga ahli yang lebih mempunyai wewenang pada pelaksanaan kegiatan tertentu, agar tercapai penyelesaian pekerjaannya. Secara struktural, tenaga-tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan ini bertanggung jawab kepada co-team leader yang kemudian co-team leader ini akan bertanggung jawab kepada team leader. Selengkapnya mengenai jadwal keterlibatan tenaga ahli di masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabel berikut: 1). Team Leader a. Bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan proyek b. Bertanggung jawab atas penyelesaian seluruh pekerjaan proyek c. Memonitor seluruh kegiatan proyek peiaksanaan yang dilakukan oleh Co Team Leader dan StafAhli Perencanaan 2). Staf Ahli yang terdiri atas tenaga ahli profesional dalam bidangnya, yang akan membantu menyusun rencana untuk bersama-sama secara terkoordinasi dibawah pimpinan Team -Leader melakukan survai pengamatan, rapat-rapat koordinasi, analisis dan pembuatan laporan hasil penyusunan tata ruang. 3). Tenaga penunjang, yang terdiri atas tenaga Survaior, operator GIS, Juru Hitung, operator komputer dan sebagainya. H. Organisasi Pelaksana a. Susunan Personil (Layanan dan Kualifikasi keahlian) Tenaga ahli yang diperlukan untuk penyusunan Rericana Teknis Unit Permukiman Transmigrasi terdiri dan: 1. Team Leader (Perencanaan Wilayah, S1=8 Tahun, S2/S3= 5 Tahun) a. Bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan pekerjaan. b. Bertanggung jawab atas kerangka pelaksanaan dan penulisan laporan yang akan diserahkan. c. Mengarahkan dan mempersiapkan program kerja untuk masing-masing wilayah perencanaan beserta pelaporannya. 39


d. Mengkoordinasikan pekerjaan masing-masing dengan staf ahli, sehingga dapat menjaga sinkronisasi pekerjaan. e. Menganalisis dan merangkum berbagai analisis perhitungan yang telah dilakukan oleh seluruh staf ahli di masing masing wilayah perencanaan, sehingga menghasilkan hasil penyusunan yang memenuhi standart perencanaan seperti yang telah ditetapkan. 2. Ahli Perencana Perencanaan Wilayah (Planologi S1=5 Tahun, S2/S3= 3 Tahun). a. Bertanggung jawab terhaclap pekerjaan masing-masing wilayah perencanaan yang dibebankan kepadanya. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis serta Survai di wilayahnya. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. d. Mengkoordinasikan anggota Team di wilayahnya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidaang tugas masing-masing. 3. Ahli Geodesi (Geodesi, S1= 5 Tahun dan S2/S3 1 Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis fisik wilayah melalui pendekatan interpretasi citra satellite dan penyusunan model-model analisis dengan bantuan GIS serta pembuatan produk-produk peta tematik di Wilayah Perencanaan di masing-masing wilayah yang dibebankan kepadanya. b. Membantu masing-masing tenaga ahli dalam melakukan analisis melalui overlai peta-peta tematik di wilayah masing-masing c. Selalu berkoordinasi dengan Co Team Leader dalam pelaksanaan pekerjaan di wilayah yang ditanganinya 4. Ahli Sosial Ekonomi Pertanian berpengalaman dibidangnya minimum S1= 5 Tahun dan S2/S3 = 3Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang Pertanian di Wilayah Propinsi dan kabupaten di masingmasing wilayah perencanaan yang dibebankan kepadanya. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis serta Survai di wilayahnya. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. 5. Ahli Agronomi berpengalaman dibidangnya minimum S1= 5 Tahun dan S2/S3 = 3Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang Pertanian di Wilayah Propinsi dan kabupaten di masingmasing wilayah perencanaan yang dibebankan kepadanya. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis serta Survai di wilayahnya. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. 6. Ahli Hukum Tanah (Hukum berpengalaman dibidangnya minimum S1=5 tahun dan S2/S3 =3 Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan bidang Pertanahan untuk mengatur penguasaaan atau kepemilikan tanah di masing-masing wilayah perencanaan yang dibebankan kepadanya.

40


b. Menjamin peruntukkan dan penggunaan tanah bagi perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan serta mendorong kegiatan ekonomi melalui pemberlakuan undang-undang pertanahan di wilayah kerjanya. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. 7. Ahli Perencanaan Jalan (Teknik Sipil berpengalaman dibidangnya minimum S1= 5 tahun dan S2/S3 = 3 Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kehijakan dalam bidang sarana dan prasarana wilayah di masingmasing wilayah perencanaan jalan yang dibebankan kepadanya. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis serta Survai di wilayahnya. c. Selalu berkoordinasi dengan Co Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya.

8. Ahli Teknik Lingkungan/Ahli Hidrologi (Teknik Lingkungan dan Hidrologi, S1=5 Tahun dan S2/S3=3 Tahun) a. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan analisis dan penyusunan kebijakan dalam bidang Teknologi lingkungan dan sanitasi air di Wilayah Kota dan Kawasan di masing-masing wilayah perencanaan yang dibebankan kepadanya. b. Mengidentifikasikasi dan merencanakan metode penyusunan dan analisis serta Survai di wilayahnya. c. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalam setiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. 9. Operator GIS (S1 = Geodesi/Geografi. 2 Tahun) a. Melakukan analisis terhadap kondisi data spasial yang akan ditayangkan b. Memberikan masukan kepada team leader dan seluruh anggota tim mengenai kondisi data spasial yang akan ditayangkan. c. Melakukan pengendalian dan pengawasan mutu hasil dan seluruh pekerjaan dibidang GlS. d. Mengajukan usulan-usulan dan memberikari pertimbangan jika ada anomali dalam kualitas GIS yang dikembangkan f. Selalu berkoordinasi dengan Team Leader dalamJsetiap pengambilan keputusan di wilayah yang ditanganinya. 10. Surveyor/ Juru Ukur Secara umum, lingkup tugas juru ukur (surveyor) dapat dibagi menjadi lima bagian, sebagai berikut: a. analisis penelitian dan pengambilan keputusan meliputi pemilihan metode pengukuran, prosedur, peralatan, dsb b. pekerjaan lapangan atau pengumpulan data yaitu melaksanakan pengukuran dan mencatat data di lapangan c. menghitung dan pemrosesan data yaitu melaksanakan hitungan berdasarkan data yang diperoleh d. penyajian data atau pemetaan yaitu menggambarkan hasil-hasil ukuran dan hitungan untuk menghasilkan Peta, gambar rencana, dsb. e. pemancangan!pematokan yaitu untuk menentukan batas-batas atau pedoman dalam peiaksanaan pekerjaan. B. Peralatan Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan meliputi: 41


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bahan-bahan alat tulis kantor, Komputer, telepon, faximile. Theodolite. Water Pass 4 Compass! Clino Munsell Chart Soil Test Kit PH Meter GPS Mat ukur Pasut (Pada Daerah Pasang Surut) Current Meter Bor Tanah Pita ukur Peralatan gambar

Takengon, 04 Juni 2013 KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH TENGAH dto T. ALAIDINSYAH, SE, MM Pembina Tk. I / NIP. 19650807 199503 1 001

42


Lampiran: Bench Mark (dari Beton Cetak)

Persepektif

Tampak Depan Rivet 0.15 mm (Paku Seng) 30 cm

BM 2

Permukaan Tanah

BM 2

40 cm

15 cm

Patok Batas Pembukaan Lahan (BPL), dari PVC

Tampak Depan

10’

Persepektif Rivet 0.10 mm

BLC 2

30 cm

Beton Cor

BLC 2

Permukaan Tanah

40 cm

10 cm 43


Lampiran 1. Kerangka Pengukuran Jlr. Rintisan er 250 m

Jlr. Rintisan per 250 m

Base Line

Pengikat

Jalur

Pengikatan

Jalur Pengukuran

Pulang Pergi

Metode Pengukuran

-Poligon -Techimetri -Theodolite (sederajat) -Pita Ukur

Alat yang digunakan

Baseline

-

Pulang – Pergi -Poligon -Tachimetri -Theodolit TO sederajat) -Pita Ukur

Rintisan Per-500 m

Rintisan Per-250 m

Terkait ke Base line

-Tachimetri -Theodolit sederajat) -Pita Ukur

TO

Terikat ke Baseline Pengukuran kemirngan lahan - Clinometer -Kompas -Pita Ukur

Batas Pembukaan Lahan PD, LP, dan LU-II terikat baseline atau Rintisan Staking out -Theodolit To (Sederajat) -Pita Ukur

44


KAK Rancangan Teknis Satuan Permukiman

Recommend Documents