KAK Litbang Karo

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN ROAD MAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2017

1.

Latar Belakang

:

Inovasi merupakan factor penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, terjadinya pergeseran ekonomi berbasis industry menuju ekonomi berbasis pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan dan inovasi merupakan faktor yang semakin menentukan dalam kemajuan ekonomi. Perencanaan pembangunan nasional saat ini telah ditetapkan arahnya melalui RPJMN 2015-2019 yang antara lain memberikan penekanan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berdasar pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan

IPTEK,

selain

juga

memperhatikan

pemantapan

pembangunan di segala bidang. Pada level pemerintahan di bawahnya, arah pembangunan nasional tersebut dijabarkan ke dalam berbagai arahan pembangunan daerah. Di Provinsi Sumatera Utara telah disusun RPJMD 2013-2018 yang menjabarkan arah pembangunan nasional dengan mengaitkannya pada konteks daerah. Pemerintah Kabupaten Karo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara mengaktualisasikan perencanaan pada level yang lebih atas dengan memperhatikan kondisi dan potensi setempat. Pengaktualisasian tersebut dijabarkan dalam berbagai bentuk dokumen formal antara lain RTRW Kabupaten Karo, RPJMD Kabupaten Karo sebagai dokumen pokok arah pembangunan daerah serta dokumen-dokumen lain yang menjabarkannya secara lebih detail. Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal

pengembangan

potensi-potensi

lokal

dengan

mengutamakan

penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan,

1


lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah. Dengan Road Map SIDa tersebut, diharapkan potensi-potensi lokal dapat diidentifikasi untuk selanjutnya, dengan memperhatikan arah pembangunan yang telah direncanakan pada level pemerintahan

yang

lebih

atas,

potensi-potensi

tersebut

dapat

dikembangkan secara inovatif untuk memperoleh outcome yang optimal. Kabupaten Karo yang memiliki sector pertanian sebagi penggerak utama perekonomian

memerlukan

mempertahankan

dan

inovasi

meningkatkan

di

bidang

pertanian

pertumbuhan

untuk

ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi di sector pertanian akan terus menghadapai tantangan, permasalahan yang dihadapi adalah semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan belum optimalnya inovasi di sector pertanian. Pertumbuhan ekonomi di sector pertanian perlu ditingkatkan melalui inovasi sehingga meningkatkan daya saing dan menyejahterahkan petani mengingat mayoritas penduduk di Kabupaten Karo bekerja di sector pertanian dan potensi lahan di Kabupaten Karo mempunyai mikroba yang spesifik karena daerahnya merupakan daerah lahan pertanian yang subur. Berdasarkan deskripsi diatas, Pemerintah Kabupaten Karo melalui Badan Perencanaan

dan

Pembangunan

Kabupaten

Karo

merencanakan

penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo yang berlaku dari tahun 2016-2020. Dalam Road Map SIDa Kabupaten Karo tahun 20162020 ini disusun arahan inovasi-inovasi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung RPJMD Kabupaten Karo, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dan RPJMN 2013-2018. Dokumen-dokumen perencanaan terkait juga akan ditinjau dan dikaitkan dengan arahan pengembangan inovasi dalam Road Map ini. 2.

Maksud dan Tujuan

:

Maksud penyusunan Road Map Inovasi Daerah ini adalah untuk memberi gambaran tentang pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Karo yang ingin dicapai dan gambaran sector apa saja yang akan dikembangkan inovasinya agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. Sedangkan tujuan penyusunan Road Map Inovasi Daerah ini adalah untuk memberikan arahan pengembangan inovasi daerah Kabupaten Karo

2


sehingga

dapat

mendukung

pembangunan

daerah

yang

telah

direncanakan dengan baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkattingkat kewilayahan di atasnya. Road Map ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo pada khususnya dan juga para stakeholder lain yang terlibat dalam kegiatan pengembangan daerah di Kabupaten Karo. 3.

Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, ditetapkan sasaransasaran yang merupakan dasar-dasar pijakan untuk melangkah. Sasaransasaran tersebut adalah: 

Identifikasi kondisi SIDa saat ini;



Identifikasi kondisi SIDa yang akan dicapai;



Identifikasi kesenjangan antara kondisi SIDa saat ini dengan yang akan dicapai;



Identifikasi tantangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut;



Identifikasi potensi-potensi unggulan untuk mengatasi kesenjangan tersebut;

4.

5.

Lokasi Kegiatan

:

Sumber Pendanaan dan perkiraan biaya

:



Pembentukan strategi dana rah kebijakan penguatan SIDa;



Penyusunan program prioritas penguatan SIDa;



Penetapan rencana aksi penguatan SIDa.

Lokasi pelaksanaan penyusunan Road Map SIDa berada di wilayah Kabupaten Karo. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Kas Daerah/APBD Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Karo. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan jasa konsultansi adalah Rp: 225,000,000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

6.

7.

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen/Pen gguna Anggaran Referensi Hukum

:

Nama Pejabat Pembuat Komitmen :

……………………………. Satuan Kerja BAPPEDA Daerah Kabupaten Karo

:

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Road Map SIDa Kabupaten Karo ini adalah :

3


1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5; 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional; 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 20112025; 9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

4


10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Tentang Pedoman Penyusunan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); 12. Peraturan Sumatera Utara Nomor … Tahun ……….. tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara; 13. Keputusan Bupati Karo Nomor .......... tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Karo Tahun ...........; 14. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Nomor .......... tentang Pembentukan Tim Penyusunan Roadmap dan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Karo Tahun .......... 8.

9.

Data Dasar

Lingkup Kegiatan

:

:

Data fisik : 

Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo



Kabupaten Karo dalam angka



RPJMD Kabupaten Karo

Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo adalah sebagai berikut : a.

Inventarisasi Data Primer;

b.

Inventarisasi Data Sekunder;

c.

Pembuatan Pelaporan dan analisa hubungan VIsi Misi RPJMD daerah Karo dan Strategi Sistem Inovasi Daerah dengan tahapan Pelaporan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

d. Presentasi Pelaporan dengan tim teknis yang terkait sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. 10. Keluarankeluaran

:

Melalui penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo akan dihasilkan produk dengan penjabaran sebagai berikut : 1. Laporan Pendahuluan Dalam buku Laporan Pendahuluan berisi rencana kerja tim konsultan meliputi persiapan teknis seperti perumusan substansi secara garis besar, penyiapan checklist data, penyiapan metode pendekatan, rencana kegiatan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan dan Laporan dibuat dengan format kertas A4, digandakan sebanyak 5 (lima) buku.

5


2. Laporan Draft Akhir : Muatan Data Informasi yang harus dijabarkan berupa Hasil Survey eksisting, analisia sintesa dan konsep analisa akan strategi system inovsi daerah yang dicetak pada kertas A4 dan digandakan sebanyak 5 (lima) buku. 3. Laporan Akhir Buku Laporan Akhir ini merupakan hasil koreksi Laporan Draft Akhir oleh PPTK bidang yang bersangkutan yang kemudian selanjutnya dibahas melalui seminar/paparan dengan Badan/Dinas untuk mendapatkan masukan dari dinas terkait sebagai finalisasi Laporan Akhir. 

Dokumen Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo, dicetak pada kertas A4 dan digandakan sebanyak 10 (sepuluh) buku.



CD Laporan Semua Laporan yang dikeluarkan oleh Konsultan dalam bentuk softcopy dan data visual disimpan dalam format CD dan CD Pelaporan ini digandakan sebanyak 10 (sepuluh) keping.

11. Tahapan Kegiatan

:

Proses Penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 1. Kegiatan Persiapan Kegiatan persiapan untuk memenuhi syarat-syarat

administrasi

maupun teknis baik di pihak pemberi dan penerima pekerjaan. Bagi pihak yang akan melaksanakan kegiatan harus memiliki persiapan administrasi dan teknis untuk melakukan survey, jadwal dan bentuk data atau informasi yang dibutuhkan; 2. Kegiatan survey lapangan dan Kegiatan Pengumpulan Data untuk mengumpulkan data awal terkait dengan Penyusunan Road Map Inovasi Daerah; 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Pendahuluan yaitu laporan yang berisi pendekatan/metodologi yang digunakan untuk menyusun substansi Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo serta rencana kegiatan yang akan dilakukan ( time

schedule),

mekanisme/manajemen

pelaksanaan pekerjaan dan tenaga ahli;

6


4. Kegiatan Penyusunan Laporan Draft Akhir yaitu laporan yang berisi berupa Hasil Survey eksisting, analisia sintesa dan konsep analisa serta strategi system inovasi daerah ; 5. Kegiatan Penyusunan Laporan akhir yaitu tahap laporan draft akhir dalam bentuk buku yang telah dipresentasikan/diseminarkan dan telah dilakukan perbaikan (revisi) sesuai dengan berita acara hasil diskusi. 12. Jadwal Kegiatan dan Struktur Organisasi

:

Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Road Map Inovasi Daerah Kabupaten Karo secara teknis diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK).

3

JADWAL DAN WAKTU PELAKSANAAN I II III Uraian Pekerjaan MINGGU MINGGU MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TAHAPAN PERSIAPAN PENDAHULUAN PERSIAPAN DAN KEGIATAN SURVEY LAPORAN DRAFT AKHIR

4

LAPORAN AKHIR

No 1 2

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran

:

Tidak Ada

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

:

1.

Kenderaan yang diperlukan untuk mobilisasi personil dan peralatan ke lokasi.

2.

Peralatan untuk survey lapangan dan dokumentasi.

3.

Peralatan untuk keperluan kantor selama pelaksanaan kegiatan antara lain : komputer/software, printer, media sarana presentasi.

15. Lingkup Kewenangan Pemrakarsa Kegiatan

:

1.

Menyediakan surat pengantar ke SKPD terkait untuk inventarisasi data sekunder dan data lapangan;

2.

Menyediakan fasilitas ruang rapat untuk diskusi pembahasan laporan hasil kegiatan perencanaan.

7


16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 17. Personil

:

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

:

Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi; 1. TENAGA AHLI Team



Leader,

seorang

ahli

teknologi

yang

menguasai

manajemen teknologi. Memiliki pendidikan S1 T. Elektro/T. Industri yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 5 tahun atau S2 yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 3 tahun. Seorang ahli pertanian yang menguasai pertanian yang memiliki



pendidikan S1 pertanian yang berpengalaman dalam bidangnya minimal 3 tahun. Seorang ahli Manajemen yang memiliki pendidikan S1



Manajemen yang berpengalaman minimal 3 tahun. Seorang ahli Ekonomi yang memiliki pendidikan S1 Ekonomi



yang berpengalaman minimal 3 tahun

2. TENAGA TEKNIS Asisten Tenaga Ahli bidang Elektro/Industri 1 (satu) orang,



disyaratkan sarjana strata 1 (S1) lulusan Universitas/Perguruan Tinggi jurusan T. Elektro/T. Industri dan memiliki pengalaman menangani pekerjaan sejenis/sesuai dengan bidangnya minimal 3 (Tiga) tahun. Surveyor : 4 orang



Pendidikan minimal SMA sederajat dengan pengalaman diatas 3 (tiga) tahun di bidangnya.

3. TENAGA PENUNJANG a.

Tenaga Staf Administrasi/Keuangan : 1 orang Pendidikan minimal Diploma III (D-III) dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang administrasi;

b.

Tenaga Pesuruh : 1 orang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan

pengalaman

sekurang-kurangnya

1

(satu)

dibidangnya.

8


18. Produksi Dalam Negeri

:

19. Persyarata Kerjasama

:

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan diwilayah Negara Republik Indonesia.

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultan lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : a.

Ditentukan pihak penyedia jasa sebagai team leader yang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan keseluruhan kepada Pemberi Tugas;

b.

Ditentukan pola kerjasama kedua belah pihak dan diketahui oleh Pemberi Tugas;

c.

Besaran persentase modal atau pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan diketahui Pemberi Tugas.

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

21. Alih Pengetahuan

:

:

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : a.

Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada;

b.

Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi;

c.

Menghormati kearifan lokal;

d.

Berkoordinasi dengan masyarakat setempatdan instansi terkait

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada Pemberi Tugas.

9

KAK Litbang Karo

Recommend Documents