PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS KLANGENAN
Jln. OTTISTA OTTISTA No.7 Desa Desa KLANGENAN KLANGENAN Tlp.(0231) Tlp.(0231) 341363 341363 Email : puskesmasklangenan @gmail.com 45156 KERANGKA ACUAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN KERJA NOMOR:B/KAK/PKM KLANGENAN/006/II/2017
I. Pendahuluan Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko
penyakit terjadinya penyakit ; melindungi diri dari ancaman penyakit dan
masalah kesehatan lainnya : sadar hukum , serta berprestasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community ). Dengan
berlandaskan
pada
dasar
Pembangunan
Kesehatan
dan
untuk
mewujudkan visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat ) misi Pembangunan Kesehatan, yang salah satunya , yaitu : Kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu,
keluarga
dan
masyarakat
untuk
menjaga
kesehatan,memimih,
dan
mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Dalam undang – – undang Nomor 23 tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesadaran kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja., khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan bagi pekerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejelas dengan program perlindungan tenaga kerja.
II. Latar Belakang Program kesehatan kerja merupakan suatu upaya kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja. Bentuk upaya pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Undang – – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional . Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan dikeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Salah satunya bidang kesehatan termasuk kesehatan kerja
menjadi kewenangan daerah yang yang wajib dilaksanakan
oleh Kabupaten/ Kota Dibeberapa daera di Indonesia Pelayanan kesehatan kerja belum banyak dilakukan, hal ini berdasarkan hasil need assessment survey yang dilakukan –pada –pada beberapa propinsi di Indonesia. Secara faktual menggambarkan wawasan mengenai yang kesehatan kerja masih kurang dan sumber daya manusia di bidang K3 K3 masih kurang serta sistem informasi kesehatan kerja yang masih belum dilaksanakan. Salah satu permasalahan kesehatan nasional, baik masa kini maupun dekade mendatang adalah penanggulang dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang berkaitan dengan adanya peningkatan intensitas industrialisasi. Berbagai penyakit sehubungan dengan pencemaran lingkungan maupun penyakit-penyakit yang diperoleh dari tempat kerja atau karena pekerjaannya diperkirakan akan meningkat baik kuantitas maupun itensitasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan maupun pengembangan institusi pelayanan yang memiliki kemampuan, mutu pelayanan dalam satu kerangka sistem rujukan yang berkesinambungan. Penatalaksanaan penyakit akibat kerja (PAK ) dan penyakit akibat hubungan kerja (PHAK ) ,haruslah dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan suatu bentuk atau pola pelayanan dasar. Peran serta masyarakat dan rujukan upaya kesehatan dengan kata lain penata-laksanaan penyakit akibat kerja, harus harus dilakukan dan dikembangkan secara berjenjang dan memiliki sistem rujukan dari bentuk pelayanan yang paling sederhana sampai bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemajuan IPTEK, tanpa mengabaikan bentuk – – bentuk partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor pada setiap jenjang pelayanan. Di Puskesmas Klangenan terdapat 2 Pos UKK yang telah terbentuk dan berdiri sejak tahun 2008 yaitu pos ukk Prima di desa Serang ( Pandai besi ) dan pos ukk Sehat di desa Danawinangun (tahu) masih produktif dan kejadian akibat kerja sekurang – – kurangnya sekali dalam sebulan datang berobat ke tempat pelayanan Pos UKK. Dari data tersebut maka prioritas upaya kesehatan kerja yang bermutu di Puskesmas Klangenan adalah : a. Pendataan semua kelompok kerja yang ada diwilayah kerja puskesmas b. Pelayanan Kesehatan kerja dasar c. Pelayanan penanganan Penyakit Akibat Kerja (PAK ), Penyakit Akibat Hubungan Kerja ( PHAK ) , dan Kecelakaan Kerja (KAK ) d. Kerjasama jejaring dalam rangka sistem penetalaksanaan pelayanan kesehatan kerja.
III. Tujuan Umum dan Khusus A. Tujuan umum Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat pekerja yang bermutu, merata dan terjangkau untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat pekerja dan kondisi kerja yang aman, sehat dan produktif B. Tujuan Khusus 1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan kerja dasar 2. Medorong terbentuknya jejaring kerja pelayanan kesehatan kerja dasar yang sadar mutu / berkualitas 3. Memelihara dan meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, toma , Organisasi dan dunia usaha dalam pembinaan pelayanan kesehatan kerja dasar.
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan KEGIATAN POKOK Kegiatan
RINCIAN KEGIATAN
Didalam Penilaian dan pengendalian resiko
Gedung
Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus ( sebelum mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa ) purna bakti Diagnosis dini dan pengobatan segera penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja Pelayanan IGD Pelayanan kesehatan umum, kuratif dan rehabilitasi rehabilitasi Promosi kesehatan ditempat kerja Tindakan preventif bagi managemant dan kendali biaya dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja Pencegahan kecelakaan Surveilans kesehatan kerja dan lingkunagan kerja Pencatatan, pelaporan, dokumentasian
Kegiatan Diluar Gedung
Pengumpulan data dasar Pemetaan jenis usaha,jumlah pekerja dan perkiraan faktor resiko dan besarnya masalah Pertemuan koordinasi tingkat kecamatan dengan lintas sektor Pertemuan dengan pengusaha dan serikat pekerja Pelatihan pekerja dan pengusaha oleh puskesmas
Kunjungan lapangan
Menentukan tindakan perbaikan Pemberian motifasi pengusaha Memfasilitasi pembentukan Pos UKK sektor Formal dan Informal
V. Cara Melaksanakan Kegiatan Secara umum dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan kerja adalah berdasarkan petunjuk Standar Pelayanan Puskesmas dan mengikuti siklus PDCA ( Plan,Do, Chek, Action ) 1. Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja 2. Pelayanan kesehatan kerja paripurna a. Identifikasi Identifikas i jenis usaha / kerja dan resiko b. Penyuluhan c. Pemeriksaan kesehatan 3. Pemeriksaan tempat kerja 4. Terbentuknya Pos UKK 5. Terlaksananya pertemuan lintas program dan lintas sektor 6. Terlatihnya Pelatihan P3k dan kader PosUKK RINCIAN KEGIATAN, SASARAN KHUSUS, CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN No
Kegiatan Pokok
1
Sasaran
Rincian
Sasaran
Umum
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kinerja
Penilaian dan pengendalian
Di
Pelayanan
resiko
Dalam
Kesehatan
Pemeriksaan
Gedung
Kerja di
sebelum bekerja, berkalan
dan SOP pemeriksaan
puskesmas
dan
kesehatan calon pekerja
kesehatan
khusus
Cara Melaksanakan
(sebelum
Tersusunnya
panduan
Sesuai SOP
mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa ) dan purnabakti Diagnosis
dini
dan
Tersusunya
panmduan
1.
Penyusunan
pengobatan segera penyakit
dan SOP penangganan
Panduan klinis DX
akibat kerja dan kecelakaan
PAK dan KK
dan pengobatan
kerja
Buku register RJ. RI. IGD
PAK dan KK 2.
Pelayanan
Di
IGD, rawat jalan dan rawat inap Pelayanan kesehatan umum
Buku Register RJ. RI.
kuratif dan rehabilitasi
IGD
Sesuai SOP
SOP Rawat Jalan Promosi kesehatan ditempat kerja
Panduan penyuluhan KK
Penyuluhan ditempat kerja tentang : a.
Resiko pekerjaan
dan pencegahannya b.
Hygiene perorangan
c.
Jenis-jenis
APD
pemakaian d.
Norma
sehat
dalam
bekerja
budaya K3
Tindakan
preventif
managemen
dan
bagi
Terkumpulnya
data
e.
Gizi kerja
f.
Sanitasi industri
1.
Pencatatan
kendali
identifikasi potensi resiko
identifikasi
biaya dan resiko kesehatan
kesehatan ditempat kerja
pengukuran
dan keselamatan kerja
potensi
dan
resiko
kesehatan
di
tempat kerja 2.
Meremondasikan perbaikan lingkungan
kerja
bila ada ketidak sesuaian 3.
Memberikan pertimbangan kebijakan tentang kesehatan
kerja
kepada pimpinan managemen Pencegahan kecelakaan
1.
2.
Terkumpulnya
1.
Iventarisasi
jenis
data identifikasi
pekerjaan
agar
potensi
dapat mengetahui
resiko
kesehatan
resiko
ditempat kerja
miungkin timbul
Tersusunya
2.
panduan
Pemantauan kondisi
pelaatihan P3k 3.
yang
tempat kerja
Tersusunya
3.
Pelatihan P3K
panduan
4.
Pelatihan
pelatihan kader
kader
POS UKK
Pos UKK
Pencatatan, pelaporan dan
Format laporan bulanan
dokumentasi
Rekapitulasi data dari Buku register
BP
dan
Pcare
online BPJS 2
Kegiatan
Terciptanya
diluar gedung
Tersusunnya data jenis
Identifikasi
kerjasama lintas
usaha,
pengukuran potensi resiko
program , lintas
dan resikonya
sektor,tokoh masyarakat dan pengusaha upaya kesehatan
Pengumpulan data dasar
pekerjaannya,
dan
kesehatan di tempat kerja
kerja Pemetaan
jenis
usaha,
jumlah pekerja dan perkiraan
Tersusunya
data
dan
pemetaan
Identifikas dan pengukuran potensi resiko kesehatan di
faktor resiko dan besarnya
tempat kerja
masalah Pertemuan koordinasi tingkat
Terjadwalnya
kecamatan
pertemuan
dengan
lintas
sektor
terwujudnya dari
lintas
rencana
Sosialisasi
kegiatan
dan
kesehatan kerja bagi tokoh
dukungan
masrakat, lintas program
program,
dan lintas sektoral dunia
lkintas sektor dan tokoh
usaha
masyarakat Pertemuan pengusaha
dengan dan
serikat
pekerja Pelatihan
Terwujudnya
dukungan
Pertemuan
pengusaha dan serikat
kecamatan
tingkat
pekerja pekerja
dan
pengusaha oleh puskesmas
Tersusunnya
panduan
Pelatihan didalam gedung
pelatihan P#K dan kader
puskesmas maupun diluar
Pos UKK
gedung,
bisa
di
perusahaan yang bersedia menjadi tempat pelatihan Kunjungan
lapangan
menetukan
tindakan
Buku Laporan Kunjungan
1.
Mengumpulkanda ta
perbaikan
identifikasi
potensi
resiko
kesehatan ditempat kerja. 2.
Memantau kondisi tempat kerja
Pemberian
motivasi
Memberikan pertimbangan
pengusaha
kebijakan kesehatan
tentang kerja
kepada
pimpinan manajemen Memfasilitasi
pembentukan
Terbentuknya Pos UKK
Sesuai SOP
Pos UKK sektor formal dan informal
VI. SASARAN
Masyarakat pekerja home industri pekerja informal yang ada di wilayah puskesmas Klangenan seperti usaha tahu, pandai besi, kapal – – kapalan, kue basah / kering dan masakan, batako dan usaha bakso
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Pelayanan kesehatan kerja di lakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu kedua dan ke empat pada hari selasa di desa Serang dan kamis didesa Danawinangun
VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadwal kegiatan, kegiatan, dengan dengan pelaporan pelaporan hasil – hasil – hasil yang dicapai pada bulan tersebut
IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sistem ini diperlukan untuk “ Feed back mechanism “ ( individual kasus maupun hasil surveilans ) seperti pemantauan prevalensi, insiden penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja. Sistem pencatatan dan pelaporan ini penting dalam perencanaan managemen kesehatan kerja menggunakan dan mengikuti sistem yang sudah ada dan mengamati azas kewilayahan ( Wilayah kerja puskesmas ) seperti SIMKK. Sistem ini perlu kerjasama dengan poliklinik perusahaan Dinas Kesehatan dan lintas sektor setempat untuk pemantauan dan analisis PAK, PAHK dan KK. Jenis
pelaporan
dan
frekuensinya
disesuaikan
dengan
sistem
informasi
Managemen. Kesehatan kerja ( SIM – – KK ) yang berlaku, untuk saat ini pelaporan masih menggunakan format laporan manual.
X. Penutup Pelayanan kesehatan kerja dasar merupakan upaya penatalaksanaan PAK, PHAK dan KK dilakukan secara sistematik terrencana dan dilaksanakan pada setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya selain itu diperlukan kerjasama / jejaring lintas program atau lintas sektor dalam rangka sistem penatalaksanaan penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kerja.
Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Klangenan
Mengetahui, Penanggung Jawab UKM Puskesmas Klangenan
Klangenan, 02 Januari 2018 Pelaksana Program K3
dr. H. Asep Firmansjah,MH.Kes Firmansjah,MH.Kes NIP. 19700904 200112 1 002
Sri Mega,S.Tr.Keb Nip.19691024 199003 2 003
Effi Rusmaladewi, Skep. Ners Nip.19670602 199401 2 001
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 279 MENKES / SK / IV / 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPAYA KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang
: a. Bahwa puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan
strata I dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat b. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasih dan mengintergrasikan semua upaya keperawatan kesehatan di puskesmas agar pelayanan yang diberikan bermutu, holistik dan kompherensip perlu adanya suatu pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Mengingat
: 1. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang
kesehatan ( Lembaran Negara
tahun 1992 )
Nomor 100 Tambahan lembaran – Negara Nomor 3495 ) 2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 . Tambah Lembaran Negara Nomor 4432 ) 3. UU Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambah Lembaran Negara Nomor 4431 ) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 , tentang Tenaga Kesehatan ( Lembar Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 ) 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 / Menkes / SK / 2001 / Tentang Registrasi dan Praktek Perawat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 / MenKes / SK / X / 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / MenKes / SK / IV / 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 839 / MenKes / SK / VI / 2009 Tentang Pengembangan Managemen Kinerja Perawat dan Bidan di Rumah Sakit di Puskesmas 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575 / MennKes / SK / XI / 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkes
MEMUTUSKAN
Menetapkan Kesatu
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN UPAYA PERKESMAS DI PUSKESMAS Kedua
: PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPAYA PERKESMAS DI
Puskesmas sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan Ketiga
: Pedoman Penyelenggaraan Upaya Perkesmas di puskesmas
sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Perkesmas di puskesmas Ketempat
: Pembinaan dan pengawasan pelaksana penyelenggaraan
Perkesmas puskesmas di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan melibatkan organisasi Profesi sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing - masing Kelima
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 21 April 2006 MENTERI KESEHATAN
Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP ( K )
