KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) /TERM OF REFERENCE (TOR) PEKERJAAN PENYUSUNAN RENCANA KETETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DELI DAN SUNGAI BABURA URAIAN PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsur-unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam tanah, air dan vegetasi serta sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut. DAS di beberapa tempat di Indonesia memikul beban amat berat sehubungan dengan tingkat kepadatan penduduknya yang sangat tinggi dan pemanfaatan sumberdaya alamnya yang intensif sehingga terdapat indikasi belakangan ini bahwa kondisi DAS semakin menurun dengan indikasi meningkatnya kejadian tanah longsor, erosi dan sedimentasi, dan banjir. Disisi lain tuntutan terhadap kemampuannya dalam menunjang system kehidupan, baik masyarakat di bagian hulu maupun hilir demikian besarnya. Sungai sebagai sistim pembawa aliran dari DAS memerlukan ruang yang layak dalam menjalankan fungsinya baik untuk mengalirkan debit aliran rendah maupun saat harus mengalirkan debit banjir,sering dengan perkembangan kota dan batas antara sungai sebagai sistim pembawa aliran dan wilayah pemukiman serta pemanfaatan lahan yang lain semakin bergeser ke arah sungai dan ini tentu saja akan mengganggu fungsi sungai sebagai pembawa aliran dan juga mengurangi nilai pemanfaatan lahan yg ada mengingat akan sering tergenang di saat kondisi banjir. Berkaitan dengan hal tersebut maka pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sungai-sungai yang tercakup dalam wilayah kerjanya berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pengukuran batas sempadan Sungai Deli dan Sungai Sungai Babura agar dapat dibuat usulan penetapan jalur sempadan sungai sungai sesuai peraturan mentri PU, sehingga terbentuk kawasan sempadan sungai yang berfungsi menjaga keberlangsungan sungai dalam tugasnya menbawa aliran dalam suatu sistim DAS untuk memberi manfaat yang besar bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sungai dan juga mengurangi banjir serta bencana yang sering terjadi akibat adanya penggunaan daerah bantaran sungai yang tidak terkontrol. 2.Maksud dan Tujuan
Maksud •
Melakukan inventarisasi kondisi sungai dan melakukan sosialisasi/konsultasi publik dengan para
pemangku kepentingan di sepanjang tepi sungai; •
Melakukan pengukuran kadaster di sepanjang tepi sungai;
•
Melakukan konsultasi dengan Pemerintah setempat/ Instansi terkait dan TKPSDA untuk
mendapatkan masukan dan rekomendasi.
Tujuan Diperolehnya dokumen usulan penetapan garis sempadan sungai untuk dapat diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum; 3.Sasaran Sasaran dari kegiatan ini adalah : •
Ditetapkannya usulan Garis sempadan sungai menjadi ketetapan garis sempadan sungai melalui
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; •
Tersedianya dokumen yang dapat digunakan dalam mengatur ruang sempadan sungai dan
daratan agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu; 4.Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan studi ini adalah di Sungai Deli dan Sungai Babura di w ilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. 5.Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN melalui DIPA Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera I I Tahun Anggaran 2013 dengan biaya pekerjaan sebesar Rp. 993.300.000,- (Sembilan (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan SDA I Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II.
DATA PENUNJANG 7.Data Dasar Peta Topografi, Peta Tata Guna Lahan dan I nventarisasi Potensi Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional (Tahap I) di Wilayah Sungai Belawan-Ular Padang. 8. Standar Teknis •
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
•
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
9.Studi Terdahulu Konsultan diminta untuk mengumpulkan studi-studi terdahulu yang berhubungan dengan kegiatan ini.
10.Referensi Hukum •
Undang-undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. •
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air.
•
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2011, tentang Sungai.
11. Lingkup Kegiatan
1. Tahap Persiapan a. Administrasi Proyek Mempersiapkan administrasi proyek meliputi buku kontrak, SPMK, dan SPL. b. Mobilisasi Personil dan Peralatan Mempersiapkan personil tenaga ahti dan peralatan sebelum dimulainya kegiatan. c. Penyusunan Rencana Kerja Rencana kerja ini diperlukan sebagai panduan dalam pelaksanaan teknis di lapangan maupun dalam pembiayaan. Dalam rencana kerja perlu dituangkan secara cermat, mengenai macam dan volume kegiatan, serta waktu yang diperlukan, sejak awal sampai akhir pelaksanaannya, metodologi dan sebagainya. d. Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder yang diperlukan sbb: - Gambar memanjang dan melintang dari sungai dan pelengkapnya; - Data Demografi desa, kecamatan, kota/ Kabupaten yang dilalui sungai; - Data Tata Ruang dan Tata Wilayah desa, ke camatan, kota/Kabupaten yang dilalui sungai - Informasi menyeluruh mengenai prasarana sungai yang ada di sepanjang sungai, berikut kondisinya; - Peta topografi sungai; - Peta DAS;
- Peta desa/kecamatan/Kota/ Kabupaten yang dilalui sungai; - Peta tata guna lahan; - Data Titik BM (Koordinat);
2. Tahap Pelaksanaan a.
Melakukan Inventarisasi bangunan dan pemanfaatan yang ada di tepi sungai dan di sekitar
tanggul yang ada di sepanjang sungai; b.
Mengidentifikasi dan menginventaris permasalahan yang ada di sepanjang tepi sungai;
c.
Melakukan pengukuran kadaster di sepanjang tepi kiri dan kanan sungai dengan lebar sesuai
dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 pasal 9, ditambah 10m; d.
Membuat gambar digital hasil pengukuran kadaster;
e.
Melakukan sosialisasi dan konsultasi publik menyangkut rencana penetapan garis sempadan
sungai; f.
Membuat alternatif-alternatif usulan sempadan sungai sesuai dengan hasil kegiatan a s/d e;
g.
Melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait;
h.
Mereview/revisi alternatif usulan pada butir f sesuai dengan hasil kegiatan konsultasi pada item
g; i.
Melakukan konsultasi dengan Tim Kordinasi Pengelolaan Sumber daya Air (TKPSDA) WS
Belawan-Ular-Padang; j.
Membuat dokumen usulan daerah sempadan sungai yang dilengkapi dengan gambar situasi
yang menunjukan letak usulan garis sempadan sungai sesuai dengan hasil konsultasi dan rekomendasi TKPSDA; k.
Membantu Pengguna Jasa dan/atau Balai Wilayah Sungai Sumatera – II mempersiapkan
dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan rancangan penetapan sempadan sungai Deli dan sungai Babura kepada Menteri PU dan/atau melakukan revisi / review terhadap hasil penyusunan rancangan ini, apabila nantinya saat pengajuan r ancangan ini untuk menjadi ketet apan sempadan, ternyata masih dibutuhkan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap dokumen rancangan tersebut.
3. Metodologi
Penyedia jasa diminta mengajukan met odologi penyelesaian masalah yang memperlihatkan ketepatan analisa dan langkah-langkah pemecahannya secara komprehensif dalam pembuatan rencana penetapan sempadan sungai dalam rangka optimalisasi potensi sungai.
4. Sosialisasi Konsultasi dan Diskusi Sosialisasi dan kunsultasi publik dilaksanakan pada tingkat kecamatan yang berkepentingan,dengan melibatkan pihak pihak terkait dibawah pengarahan Pemerintah Kota/Pemerinta Kabupaten setempat. Konsultasi dengan TKPSDA Belawan-Ular- Padang sehingga mendapatkan suatu rekomendasi dibawah pengarahan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II Diskusi dan asistensi dengan PPK dan Tim Teknis Balai Wilayah Sungai Sumatera II pada m asing masing tahapan pelaporan
12.Keluaran Hasil keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen usulan penetapan sempadan Sungai Deli dan Sungai Babura yang lengkap, melalui hasil diskusi dan konsultasi serta telah mendapatkan rekomendasi dari TKPSDA WS Belawan – Ular - Padang
13.Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen Pengguna Jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen akan memberikan kemudahan bagi Penyedia Jasa untuk memperoleh dan menggunakan seluruh data atau informasi yang ada sejauh dalam batas wewenang Pengguna Jasa.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Konsultan bertugas dan berkewajiban menyediakan tenaga pelaksana, sarana/prasarana pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan kete ntuan lain yang berlaku. Konsultan harus melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis agar dicapai hasil yang maksimal.
15.Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Konsultan bertugas dan berkewajiban menyediakan tenaga pelaksana, sarana/prasarana pekerjaan serta melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (TOR) dan kete ntuan lain yang berlaku yaitu seperti yang tercantum dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010. Konsultan harus melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis agar dicapai hasil yang maksimal 16.Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Waktu yang tersedia untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 7 (Tujuh) bulan atau 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
17.Personil TENAGA AHLI 1. KetuaTim Sarjana Teknik Sipil bidang Sumber Daya Air (S1) yang telah berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun atau sederajat dalam perencanaan dan pelaksanaan desain embung serta mampu mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli yang terlibat dan dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam penanganan pekerjaan tersebut dan minimal pernah menjabat sebagai Ketua Tim 5 (lima) kali. Memiliki sertifikat keahlian bidang sumber daya air. 2. Ahli Sungai Seorang Sarjana Teknik Sipil Pengairan/Sumber Daya Air (S1) yang telah berpengalaman minimal selama 5 (lima) tahun sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan studi perencanaan, pengembangan pengairan sumberdaya air, khususnya dalam menyusun penge mbangan dan penataan kawasan sungai. 3. Ahli Geodesi Sarjana Teknik Geodesi (S1) dengan jumlah pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga ahli dalam bidang geodesi, pengukuran dan pemetaan khususnya untuk kegiatan pengukuran yang berkait dengan pekerjaan perencanaan dan perbaikan sungai. 4.Ahli Hukum/Peraturan Seorang Sarjana Hukum (S1) yang telah berpengalaman minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan studi perencanaan, pengembangan pengairan sumberdaya air, khususnya dalam penyusunan landasan hukum dan kajian yang berkait dengan penataan wilayah sungai. 5.
Ahli Sosial
Seorang Sarjana Sosial (S1) yang te lah berpengalaman minimal selama 3 (tiga) tahun sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan pekerjaan studi per encanaan, pengembangan kawasan, khususnya dalam penyusunan kajian sosial.
TENAGA PENDUKUNG 1.
Chief Surveyor / Kepala Juru Ukur
1 (satu) orang tamatan S1/DIII Teknik Geodesi dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk tamatan S1 atau 7 (tujuh) tahun untuk tamatan DIIl, sebagai Surveyor dan Kepala Surveyor dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan perbaikan sungai, untuk melaksanakan pemetaan situasi. 2.
Surveyor / Juru Ukur
4 (empat) orang tamatan SMK/DIII Teknik Geodesi dengan jumlah pengalaman kerja sekurangkurangnya 5 (lima) tahun untuk tamatan SMK atau 5 (lima) tahun untuk tamatan Dill, sebagai Surveyor dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan perbaikan sungai, untuk melaksanakan pemetaan situasi. 3.
Operator Komputer
Seorang tamatan SLTA atau sederajat dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Operator Komputer dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis. 4.
CAD Draftman
Dua tamatan (SMK/D1/D3) Teknik Bangunan dengan jumlah pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau sederajat sebagai operator CAD dalam pelaksanaan pekerjaan penataan dan perencanaan bangunan dalam bidang sda. 5.
Administrator
Seorang Ahli Madya Akutansi/Manajemen (Amd/D3) dengan jumlah pengalaman kerja sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun atau sederajat sebagai sekretaris atau pelaksana administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan sejenis. 6.
Tenaga Lokal Survey dan Pengukuran, 16 (enam belas) orang.
18.Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa terlebih
dahulu mengajukan jadwal penugasan / mobilisasi personil, selanjutnya Penyedia Jasa akan membuat Berita Acara (Jadwal Waktu Pelaksanaan terlampir). Rencana kegiatan ini diharapkan akan dimulai awal Mei sampai dengan November 2013.
PELAPORAN
19.Laporan Rencana Mutu Kontrak RMK yaitu suatu bentuk dokumen penjaminan mutu (quality assurance) yang berisi tabel – tabel dan jadwal kegiatan yang menjelaskan proses – proses pencapaian mutu dalam suatu pekerjaan, RMK harus dibuat sebelum pelaksanaan proyek yang sekurang-kurangnya harus menjelaskan hal – hal sebagai berikut : 1.
Sasaran mutu :
Suatu pernyataan yang terukur menguraikan target pencapaian mutu sesuai dengan KAK dan RKS. 2.
Struktur Organisasi pihak yang terlibat :
Rangkaian hubungan kerja diantara pihak –pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, dengan melibatkan nama personil yang sesuai dengan dokumen usulan teknis. 3.
Struktur Organisasi :
Organisasi penanggung jawab dengan menyebutkan nama – nama personil /staf pengguna jasa yang disyahkan oleh kepala. 4.
Tugas, Tanggung jawab dan wewenang :
Menguraikan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing – masing kedudukan sesuai struktur organisasi. 5.
Bagan Alir Pelaksanaan Proyek :
Menguraikan urutan proses kegiatan proyek dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyerahan akhir proyek. Pembuatan bagan alir harus sesuai dengan kaidah – kaidah yang berlaku sebagai flow chart. 6.
Jadwal Pelaksanaan Proyek :
Menguraikan tahapan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan waktu, termasuk perencanaan bobot pekerjaan yang membentuk curve’s guna mengukur kinerja proyek.
7.
Jadwal Peralatan :
Menguraikan perencanaan mobilisasi dan demobilisasi peralatan yang diperlukan dalam setiap tahapan pekerjaan. 8.
Jadwal Penugasan Personil :
Penugasan personil (mobilisasi personil) , tenaga ahli, Ass tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya dalam setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan.
Laporan Rencana Mutu Kontrak ( RMK )yang diserahkan pada awal ke giatan setelah di tandatanganinya kontrak sebanyak 3 (tiga) buku laporan. 20.Laporan Pendahuluan Laporan pendahuluan memuat : -
Pemahaman Konsultan terhadap permasalahan yang ada, sebagai hasil dari study meja dan hasil
orientasi lapangan awal; -
Membuat rencana kerja pelaksanaan pekerjaan;
-
Pendekatan metodologi pelaksanaan pekerjaan yang paling tepat;
-
Membuat jadual/rencana kerja pelaksanaan pekerjaan,
-
Membuat jadual penugasan personil dan jadual pemakaian peralatan;
-
Membuat daftar mengenai data-data dan peta-peta yang akan dipergunakan/diperlukan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan, sebanyak 10 (Sepuluh ) buku laporan. 21. Laporan Bulanan Laporan bulanan memuat : 1.
Realisasi fisik bulan lalu;
2.
Realisasi fisik bulan ini;
3.
Realisasi komulatif bulanan;
4.
Rencana kegiatan bulan yang akan datang;
5.
Kurva “S” kemajuan pelaksanaan.
Laporan bulanan harus diserahkan penyedia jasa kepada pemberi tugas selambat-lambatnya pada tanggal 3 setiap bulannya sebanyak 5 (lima) buku laporan. 22. Laporan Antara Laporan Antara berisi : Hasil kajian sementara pelaksanaan pekerjaan, harus dilaporkan selambat – lambatnya pertengahan dari waktu kontrak. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya pada pertengahan kegiatan, dan di buat sebanyak 10 (sepuluh) rangkap buku laporan. 23. Draf Laporan Akhir
24.Laporan Akhir Konsep Laporan Akhir harus diserahkan sebelum waktu pelaksanaan kegiatan berakhir sebanyak 10 (sepuluh) rangkap buku laporan, sebagai bahan diskusi dengan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil diskusi dan masukan serta koreksi dari Konsep laporan akhir inilah yang kemudian di tuangkan dalam Laporan Akhir dan di buat sebanyak 10 ( sepuluh) rangkap buku laporan. Laporan akhir ini disusun berdasarkan konsep laporan akhir yang disiapkan oleh konsultan dan telah disetujui oleh Tim Teknis. Konsep laporan akhir memuat hasil pelaksanaan kegiatan termasuk semua analisa serta evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi dari hasil pelaksanaan pekerjaan. di buat sebanyak 10 ( sepuluh) rangkap buku laporan.
HAL HAL LAIN 25.Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi dalam KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Repubik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keter batasan kompetensi dalam negeri. 26.Persyaratan Kerja Sama Dalam Pekerjaan ini tidak diperlukan kerjasama dengan penyedia jasa lain. 27. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi NSPK yang berlaku. 28.Alih Pengetahuan Penyedia Jasa Konsultansi tidak berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
Medan,
Oktober 2012
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Pardomuan Gultom NIP. 195801031986031007
C.TATA CARA PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN KONSULTASI MASYARAKAT 1.
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Tata cara ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi tim Pelaksana kegiatan, dan pihak- pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi paket pekerjaan survei sempadan sungai agar lebih lancar dan terarah. Tata cara ini bertujuan untuk memberi panduan cara pelaksanaan sosialisasi agar kegiatan sosialisasi bisa mencapai sasaran dan membantu kelancaran kegiatan penetapan garis batas sempadan sungai . 1.2. Ruang Lingkup Tata cara ini memuat uraian tentang pelaksanaan sosialisasi maksud dan tujuan sosialisasi peserta hasil yang ingin di capai dan bentuk keluaran yang harus ada 1.3. Pengertian Maksud dari kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik diselenggarakan untuk memberikan informasi dan menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan penentuan batas sempadan sungai sekaligus mencari masukan dari masyarakat tentang masalah yang mereka hadapi dan khawatiran apa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari terkait perletakan batas sempadan sungai yang akan di buat. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan berbagai kesepakatan dan kesepahaman tentang pelaksanaan penetapan batas sempadan sungai dan terbentuknya pemahaman yang benar tentang kegiatan ini sehingga di harapkan bisa di antisipasi meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat di kawasan sempadan sungai akibat kegiatan ini. 2.PELAKSANAAN 2.1.
Peserta
Kegiatan ini adalah kegiatan yang cukup penting dan melibatkan pihak pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang saling terkait untuk itu pihak pihak yang harus hadir di kegia tan ini adalah dari instansi sebagai berikut: •
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II
•
Konsultan/pelaksana Kegiatan
•
Aparat Pemerintah Daerah
•
Tokoh masyarakat
2.2
Bentuk dan Output Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk formal diawali dengan pemaparan dari pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera II tentang pekerjaan penetapan garis sempadan sungai dan bagaimana bentuk pelaksanaan di lapangan . kemudian bisa di lanjutkan dengan tanya jawab dengan pihak pihak terkait baik untuk maslaah teknis maupun non teknis, baik berupa masukan dan saran ataupun bisa juga dalam bentuk pertanyaan untuk menyamakan persepsi . Rangkuman dari seluruh proses kegiatan ini akan tertuang dalam notulen diskusi yang menjadi bahan bagi pihak Balai Wilayah Sumatera II untuk menindak lanjuti baik ke konsultan sebagai pelaksana pekerjaan maupun ke masyarakat sebagai pihak berada di lokasi pekerjaan 2.3 Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Masyarakat Kegiatan ini dilakukan sekurang kurangnya satu kali untuk tiap kecamatan yang terkait, dan dapat j uga dilakukan sekaligus untuk beberapa kecamatan yang berdekatan. Setiap kegiatan harus melibatkan pihak Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten dan menyediakan narasumber yang berkompeten D.TATA CARA PELAKSANAAN KONSULTASI DENGAN TKPSDA 1.PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Tata cara ini dimaksudkan sebagai panduan bagi tim pelaksana kegiatan , dan pihak- pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan pekerjaan penetapan batas sempadan sungai untuk melaksanakan konsultasi demi tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal Tata cara ini bertujuan untuk memberikan alur konsultasi dan koreksi yang e fektif demi kemajuan pekerjaan dengan hasil yang maksimal dan sesuai dengan arahan pihak TKPSDA. 1.2. Ruang Lingkup Tata cara ini memuat uraian tentang c ara pelaksanaan konsultasi maksud dan tujuan konsultasi serta hasil yang ingin di capai dan bentuk keluaran yang harus ada 1.3. Pengertian Maksud dari kegiatan konsultasi adalah untuk m enyampaikan hasil pekerjaan sebagi bahan diskusi dengan pihak TKPSDA sebagai pemegang otoritas wilayah sungai di wilayah studi utuk di diskusikan dan mendapatkan koreksi jika ada hal hal yang kurang sesuai . Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan yang dilakukan balai wilayah sungai sumatera II bisa bersinergi dengan kebijakan TKPSDA sehingga dalam penerapannya bisa di laksanakan dengan baik dan tidak terjadi kebijakan yang bertentangan. 2.PELAKSANAAN 2.1.Peserta
Kegiatan konsultasi ini setidaknya di ikuti oleh tiga pihak yakni : •
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II
•
Konsultan/pelaksana Kegiatan
•
TKPSDA WS Belawan – Ular - Padang
2.2 Bentuk dan Output Kegiatan Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk formal diawali dengan pemaparan dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dengan pihak TKPSDA sehingga masukan dan saran dan koreksi bisa di dapat dalam diskusi ini . Rangkuman dari seluruh proses kegiatan ini akan tertuang dalam notulen diskusi yang menjadi bahan untuk penyusunan penetapan sempadan sungai dan jika semua sudah sesuai dan sejalan pihak TKPSDA bisa memberikan rekomendasi untuk penetapan batas sempadan sungai yang di perlukan sebagai dasar usulan penetapan batas sempadan sungai uleh Menteri Pekerjaan Umum 2.3 Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Dengan TKPSDA Kegiatan ini di lakukan sekurang kurangnya satu kali dengan lamanya diskusi direncanakan 2 ( dua ) hari
B.TATA CARA PELAKSANAAN SURVEI PENGUKURAN SEMPADAN SUNGAI 1.
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Tata cara ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi Tim Survai, dan pihak- pihak lainnya yang berkepentingan dalam pelaksanaan survei sempadan sungai agar lebih lancar dan terarah. Tata cara ini bertujuan untuk menyeragamkan cara pelaksanaan survey sempadan sungai agar didapat hasil yang maksimal dan terstruktur demi kelancaran pekerjaan penyusunan garis sempadan sungai. 1.2. Ruang Lingkup Tata cara ini memuat uraian tentang pelaksanaan survai sempadan sungai dalam rangka mendapatkan data kadaster untuk pembuatan peta morfologi sungai dan perletakan bangunan di sepanjang sungai sebagai landasan penyusunan garis sempadan sungai 1.3. Pengertian Pengukuran kadaster yang di lakukan adalah pengukuran yang dilakukan di lokasi dengan titik berpangkal di tanah tanpa wahana di angkasa dan mengambil data sudut jarak dan beda t inggi yang semuanya mengikat pada titik BM
Pengukuran kadaster dilakukan untuk mengatahui lebar sungai dan bentuk morfologi sungai dan di lakukan dengan menggunakan alat ukur teodolit /T) ( sederajat) pengukuran ini juga mencakup perletakan posisi bangunan yang ada di sepanjang tepi sungai termasuk batas wilayah dengan tata guna lahan yang berbeda 2.
METODE PELAKSANAAN
2.1.
Umum
pekerjaan Survei sempadan sungai akan terdiri dari kegiatan - kegiatan pokok sebagai berikut : •
Pemasangan patok beton (Bench Mark).
•
Pengukuran Poligon
•
Pengukuran situasi bangunan.
•
Penggambaran.
2.2.
Pemasangan Patok Benchmark
Benchmark (BM) merupakan titik kontrol permanen yang berfungsi sebagai titik refe rensi untuk menyatakan koordinat (X,Y) pengukuran untuk pemasangan BM mengunakan GPS Geodetic . Pemasangan benchmark ditempatkan pada lokasi yang strategis, yaitu ditempatkan pada daerah lokasi yang tanahnya stabil dan tidak mudah longsor, mudah dicari bila diperlukan, aman dari kemungkinan gangguan lalulintas kendaraan dan manusia yang ada disekitarnya. Benchmark terbuat dari beton bertulang dengan dimensi 20 x 20 x 100 cm, ditanam kedalam tanah 70 cm dan muncul dipermukaan 30 cm. Pada bagian atas benchmark dipasang sentering yang ter buat dari baut besi yang diberi tanda silang dan pada bagian salah satu permukaan sampingnya dipasang noment klatur benchmark dengan diskripsi BM 01 dan BM 02. Untuk lebih jelasnya, bentuk dan ukuran benchmark dapat dilihat pada Gambar 2.1. Penempatan BM berdekatan dengan nomor urut yang sama, diletakkan berurut. Pemasangan Patok Beton BM dan harus dilakukan pengikatan dengan Titik Tinggi Geodesi yang terdekat di lokasi pengukuran atau dengan menggunakan GPS Geodetic dengan presisi standartnya. Pemasangan BM ini di perlukan sebagai control untuk pengukuran morfologi sungai dan untuk referensi bagi kegiatan pemasangan batas fisik sempadan sungai kelak 2.3. Pengukuran Poligon Pengukuran Polygon dilakukan dengan membuat jaringan titik polygon yang melingkupi seluruh tepi palung sungai sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam pengukuran situasi sungai. Peralatan y ang dipakai untuk pelaksanaan pengukuran Polygon: •
Teodolit T0/Sederajat
•
Statif 1 (satu) buah
•
Fibra 2 (dua) buah
Sedangkan persyaratan pengukuran adalah sebagai berikut: •
Jarak diukur pulang pergi
•
Perhitungan secara Bouwdith
•
Ketelitian sudut 10 ″ √N, N jumlah titik dalam rangkaian polygon
•
Ketelitian polygon : 1 : 5000
2.4. Pengukuran situasi bangunan dan tata guna lahan Maksud pengukuran situasi adalah untuk mendapatkan bentuk mo rfologi sungai dan perletakan posisi bangunan di tepi kanan kiri sungai sungai dan posisi relatif terhadap BM reverensi sehingga semua bangunan terdata dan berada pada posisinya. Dalam hal ini peta yang dihasilkan harus memenuhi tujuan pokoknya yaitu peta yang dapat dipergunakan menentukan batas sempadan sungai dan bangunan bangunan apa saja yang terkena batas dan seberapa luas masuk ke dalam batas sempadan sungai. a.
Pelaksanaan dan Teknik Pengukuran
Pengukuran situasi menggunakan sistim Raai, yaitu alat berdiri pada titik – titik mempunyai pengikatan titik – titik polygon situasi (minimum dilakukan pengikatan te rhadap dua titik polygon situasi). Seperti diketahui kerangka dasar terdiri dari kerangka dasar luar (kr ing polygon luar) dan kerangka dasar dalam, kemudian didalamnya terdapat jalur – jalur polygon situasi yang terikat pada titik – titik kerangka dasar / titik BM [X, Y] maupun ketinggian (H). Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan apabila terdapat betuk morfologi sungai yg berkelok maka pengukuran poligon harus mengikuti bentuk sungai dan pemasangan BM juga di sesuaikan. Gambar 2.2. Penggunaan Situasi Sistem Raai Jarak untuk setiap titik polygon maksimum 50 m dengan dilengkapi pengambilan (detail) bangunan yang ada di dalamnya. Jarak setiap Raai (raai ke raai) maksimum 150 m dengan pengambilan titk detail (sislag) jarak instrument ke rambu maksimal 75 m. Sedangkan untuk daerah berbukit 30 m. Pengambilan / pengukuran titik detail diutamakan terhadap bentuk morfologi sungai dan kemudian di detailkan pada bangunan penting, batas pemukiman, areal khusus dan batas tata guna lahan yang berbeda yang ada di sepanjang sungai dan sebagainya . Lebar pengukuran situasi dilaksanakan sesuai lebar garis sempadan sungai menurut pasal 9 PP no 38 tahun 2011 ditambah 10 meter ( gambar 2.3) b.
Peralatan dan Perlengkapan
Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk keperluan situasi ini adalah : •
Alat ukur sudut wild TO dan statip
•
Rambu skala 1 cm
•
Unting – unting
•
Tabel beda tinggi
•
Mesin hitung
•
Formulir pengukuran situasi dll
2.5. Pengolahan Data dan Pengambaran Penggambaran peta merupakan akhir dari suatu pekerjaan survei sempadan sungai yang juga merupakan informasi dari hasil data pengukuran lapangan sebenarnya. Dari peta ini diharapkan dapat memberi informasi untuk menunjang pekerjaan penentuan garis sempadan sungai.. Gambar dibuat dengan ukuran kertas A1 dengan interval grid 10 cm . Format gambar dan lain – lain disesuaikan dengan Spesifikasi Direktorat Irigasi. Secara garis be sar penggambaran situasi mengacu pada perhitungan koordinat .
A.TATA CARA PELAKSANAAN SURVAI INVENTARISASI 1.
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Tata cara ini dimaksudkan sebagai acuan dan pegangan bagi Tim Survai, dan pihak- pihak lainnya yang berkepentingan dalampelaksanaan survai inventarisasi bangunanan dan pemanfaatan yang ada di tepi sungai agar lebih lancar dan terarah. Tata cara ini bertujuan untuk menyeragamkan cara pelaksanaan survai inventarisasi bangunan dan pemanfaatannya yang dianggap penting bagi terlaksananaya kegiatan terkait. 1.2. Ruang Lingkup Tata cara ini memuat uraian tentang pelaksanaan survai dalam rangka mendapatkan data kondisi bangunan secara visual yang ada di sepanjang sempadan sungai, antara lain: - Dimensi bangunan berupa panjang dan lebar terukur - Jenis bangunan berupa perumahan, perkantoran ataupun bangunan air - kondisi bangunannya dalam kondisi baik, butuh per baikan ataupun rusak total
- Fungsi bangunan apakah bangunan itu berfungsi baik, tidak maksimal, tidak berfungsi - Foto serta gambar sketsa lokasi dan situasi dan posisi bangunan terhadap sungai. 1.3. Pengertian Data Teknis : Data yang berhubungan dengan masalah teknis bangunan,misalnya dimensi, struktur jembatan/bangunan dan status kepemilikan bangunan. Data non teknis : Data yang tidak ada hubungannya Dengan masalah teknis bangunan, misalnya : situasi dan kondisi bangunan berfungsi atau rusak. Chiev Surveyor : Petugas yang mengkoordinir dan bertanggung jawab atas semua hasil pekerjaan di lapangan. mengawasi seluruh kegiatan survai di lapangan, mengatur pemakaian alat dan formulir dan memberi penjelasan kepada surveyor bila ada keragu-raguan / kesulitan dalam hal pengisian formulir S u r v e y o r: Petugas sebagai pelaksana teknis survai yaitu pencatatan data-data ukuran, konstruksi, kondisi dan gambar skema lokasi. Pembantu: Petugas yang membantu surveyor. 1.4.
Persyaratan Administrasi
1. Sebelum melaksanakan survai harus mendapat izin Instansi yang berwenang dari Pemerintah Daerah setempat. 2. Dalam pelaksanaan survai diusahakan agar tidak menggangu kelancaran kegiatan yg biasa ada. 3. Kesehatan, keselamatan petugas survai dan pemakai jalan dijaga. 4. Dalam melaksanakan survai, surveyor harus : - membawa surat keterangan tugas - membawa tanda pengenal (kartu penduduk, dan atau lainnya) - membawa petunjuk waktu (arloji) - mendalami pekerjaan/tugas yang akan dilakukan dengan mengikutipenjelasan-penjelasan sebelumnya. - dapat membawa diri, dengan bersikap sopan dan wajar pada waktu bertugas.
2.
KETENTUAN DAN SYARAT SYARAT
2.1. Formulir. Formulir yang dipakai dalam pelaksanaan harus mencakup semua informasi yangdi butuhkan akan semua hal yang berkait pada sub bab 1.2 2.2. Team Survai Untuk melaksanakan survai tersebut di atas diperlukan team survey yang terdiri dari beber apa personil yang terstruktur pada posisi seperti pada sub bab 1.3 2.3. Peralatan Utama Yang Diperlukan adalah a. Roll meter panjang 50 m dan atau 30 meter. b. Kamera digital. c. Papan alas (clip board) kertas dan alat-alat tulis. 2.4. Pembagian Daerah Survai Pada umumnya ruas sungai berbeda beda kondisi dan kepadatan bangunanya, oleh karena itu jaringan ruas sungai dalam kota tersebut dibagi dalam beberapa seksi yang sedapat mungkin di sele saikan dalam waktu yang sama. 2.5. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Survai ini dapat dilaksanakan setiap hari, dengan memperhatikan faktor-faktor cuaca dan kepadatan kegiatan di sekitar sungai yang berpengaruh pada kelancaran survai. 2.6. Transportasi dan Operasional Masing-masing group inventarisasi difasilitasi sampai ke titik lokasi survey sehingga tidak membuang waktu untuk mobilisasi, untuk itu perlu di perhatikan tentang model transportasinya. untuk chiev surveyor diminta untuk mengenali dan menguasai terlebih dahulu lokasi-lokasi yang akan dilakukan survai inventarisasi. perlu juga untuk menghitung jumlah tenaga surveyor dan tenaga lainnya yang akan dipergunakandan selalu memberi penjelasan-penjelasan kepada tenaga surveyor atau tenaga lainnya tentang bagaimana cara melakukan survey dan mengisi form yang ada.
Pen No. Kuningan Baut 14
40 Cm
Pelat marmer 12x12 cm
30 Cm
Tulangan tiang 10 10
100 Cm 50 Cm
Sengkang 54-20 15
20 Cm
20 Cm 20 Cm
40 Cm
Gambar 2.1 Bentuk dan Dimensi Patok Bata Sempadan Sungai
