eJournal Pemerintahan Pemerintahan Integratif, Integratif, 2013, 1 (2): 245-259 ISSN 2337-8670 , ejournal.pin.or.id ejournal.pin.or.id © Copyright 2013
Studi Tentang Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni di Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Dwi Putra Perdana
1
Abstrak
Penelitian ini melihat dan mempelajari tentang Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni Arah pembahasan ini untuk melihat kepada implementasi dari kemasyarakatan program rehabilitasi – rumah rumah layak Huni di Kabupaten Tana Tidung Khususnya di Desa Tideng Pale Induk. Sasaran dari program ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat lemah yang bertempat tinggal dirumah tidak layak huni. Karya ilmiah ini berargumentasi bahwa program ini dapat dirasakan langsung oleh orang-orang yang menerimanya meskipun dalam program tersebut masih saja ditemukan kekurangan dan halangan. Dari pelaksanaan program tersebut diharapkan agar lebih baik lagi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaan tersebut tidak ada pengawasan langsung dari pihak yang terkait sehingga program tersebut terkesan apa adanya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tideng Pale Induk Kabupaten Tana Tidung. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Desa , Kaur Pembangunan, dan masyarakat yang menerima program rumah layak huni. Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa pelaksanaan pe laksanaan program rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu di Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dapat dikatakan telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kurang mampu dalam hal ini dapat dikaitkan dengan tahapan pelaksanaannya mulai dari kriteria calon penerima bantuan sampai dengan waktu pelaksanaannya sudah dapat dilaksanakan dengan cukup maksimal. Walaupun terdapat persoalan klasik yang sering sekali terjadi. Seperti: waktu yang lama, berbelit-belit dan dan tidak tepat waktu. Selain itu kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga pelaksanaan program tersebut terkesan apa adanya tanpa pengawasan. Pada titik inilah akan lama pemprosesannya, namun kedepannya akan diperbaiki.
1
Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
245
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) Pelaksanaan , Program, Rumah Layak Huni di Desa Tideng pale Kata Kunci : Induk
Pendahuluan Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah yang sulit di jangkau oleh Pemerintah, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dibawah standar kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu. Masalah yang sedang dihadapi tersebut adalah masalah kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penaggulangannya tidak dapat ditunda dengan dalih apapun dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan sampai pada saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.Sebagai suatu ukuran agregat, tingkatkemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkatkesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harusdilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat,dan dilaksanakan secara terpadu. Berhubungan dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pokok tersebut adalah sandang pangan dan papan. Sesuai pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 Amandemen II menetapkan bahwa ‘’setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’’. Dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah maka menjadikan rentan kendali pemerintah lebih dekat, yang dulunya harus melalui pusat, namun kini lebih dekat karena daerah sudah bisa untuk menanganinya. Kecuali beberapa hal yang tidak boleh ditangani oleh daerah, dan hanya pusat yang mempunyai kewenangan untuk menanganinya. Sehingga dengan semakin dekatnya rentan kendali pemerintah dengan masyarakatnya, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik dan pro rakyat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah diadakan bukan untuk melayani kepentingannya sendiri melainkan untuk melayani masyarakat. Namun apa yang menjadi harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan tidaklah sejalan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran yang penting dalam pembangunan
246
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 perumahan , sebab Pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh. Menurut data dari Desa Tideng Pale Induk, jumlah Penduduk di Desa Tideng Pale Induk yakni 3.064 jiwa dengan jumlah kepala keluarga miskin yakni 59 kepala keluarga. Saat ini masalah rumah menjadi perhatian pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan tarap hidup masyrakat miskin. Dari keterbatasan inilah pemerintah melaksanakan program rumah layak huni. Tahun 2011 di Kabupaten Tana Tidung ditetapkanlah sebanyak 150 unit rumah yang akan direhab khusus Desa Tideng Pale Induk sebanyak 13 unit rumah yang akan direhabilitasi. Jika dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin di Desa Tideng pale Induk yakni 59 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan hanya 13 kepala keluarga sedangkan yang belum tersentuh yakni 46 kepala keluarga. Artikel ini menyoroti tentang pelaksanaan program rumah layak huni di Desa Tideng pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dengan berfokus pada pelaksanaan program rumah layak huni dengan mengunakan tahapan yakni ; Kriteria pencalonan penerima bantuan, pelaksanaan pembagunan rumah layak huni, pendamping pelaksanaan program, dan waktu pelaksanaan program. Artikel ini berargumen bahwa pelaksanaan program rumah layak huni terkesan apa adanya tanpa melalui pengawasan dari pihak yang terkait sehingga hasil dari pelaksanaan tersebut kurang maksimal. Dalam artikel ini, penulis menggunakan data-data dari penelitian lapangan, wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan selama melakukan penelitian selama kurang lebih satu bulan dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Agar analisis ini mempunyai landasan teoritis, maka terlebih dahulu akan diulas kerangka dasar teori/konsep yang berkaitan dengan permasalahan artikel ini, yakni gambaran mengenai pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah layak huni.
Kerangka Dasar Teori Konsep Kemiskinan Dalam konteks penyebab terjadinya kemiskinan maka, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan ( proper ), 2) ketidakberdayaan ( powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat ( state of emergency), 4) ketergantungan ( dependence), dan 5) keterasingan ( isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan
247
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri Oleh karena itu permasalahan kemiskinan dipandang sebagai masalah yang multidimensi, maka penyebabnya juga bersifat multi dimensi. Dengan latar belakang kondisi geografis, potensi sumber faktor-faktor ekonomi, masalah sosial budaya yang berbeda untuk masing-masing wilayah, maka pendekatan penanggulangan masalah kemiskinan tentu saja tidak bisa diseragamkan. Pengenalan dan pemahaman terhadap kondisi dan penyebab kemiskinan sangat penting dilakukan agar dapat disusun strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat.
Penyebab Kemiskinan Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Internal lebih banyak melibatkan faktor sumberdaya manusianya, sedangkan faktor eksternal menunjukan kondisi yang lebih kompleks karena satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Oleh karenanya, program penanggulangan kemiskikan akan berjalan efektif apabila memperhatikan unsur kedua-duanya. Kebijakan yang keliru dapat menyebabkan suatu keadaan kemiskinan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu selain pemahaman tentang kemiskinan secara universal, maka diperlukan pula pengertian kemiskinan pada tingkat lokal yang ditentukan oleh komunitas setempat dan pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, kriteria kemiskinan, pendataan kemiskinan, penentuan sasaran, pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih obyektif dan tepat sasaran. Kebijakan “Secara etimilogis istilah policy (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta/ polis (negara-kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Pertengahan menjadi policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan” (dalam Dunn 2003:51). Kebijakan merupakan suatu keputusan yang digunakan untuk mengatasi masalah atau memecahkan suatu masalah tingkahlaku secara umum. Baik kepada pemerintah yang membuat keputusan maupun kepada yang tidak membuat suatu kebijakan tersebut. Menurut Pasolong (2007:39), bahwa pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) Regulatory, yaitu mengatur perilaku orang, (2) Redistributive, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) Distributive, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) Constituent, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.
248
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 Dengan definisi berbagai kebijakan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkain konsep dan tindakan yang di buat atau di usulkan oleh orang atau kelompok yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut berasal dari input (orang/sekelompok orang).
Pelaksanaan ( Implementasi ) Menurut Kamus Webster (dalam Abdul Abdul Wahab 2005:64) implementasi secara pendek berarti penyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Jika lihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden. Hakikat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Mazmanian dan Sabartier (dalam Wahab 2005:6869) mengemukakan “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. Proses tersebut berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Proses pelaksanaan pada umumnya terlihat cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat sentralis atau dari atas ke bawah. Apa yang dilaksanakan adalah apa yang telah diputuskan. Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah, tapi semua kegiatan hasil akhir dari kegiatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Kebijakan dan pelaksanaan dari kebijakan harus mengindahkan penerimaan rakyat. Dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi adalah rangkaian kegiatan terencana dan bertahap yang dilakukan oleh pelaksana instansi yang telah mendapat kewenangan atau perintah dari eksekutif atau dekrit presiden dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan peradilan yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengertian Pembangunan Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi
249
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia. Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilahdevelopment , modernization, westernization, empowering , industrializati on,economic growth, europanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yangmultiinterpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.
Lahirnya Pembangunan Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan. Motivasi teori modernisasi untuk merubah cara produksi masyarakat berkembang sesungguhnya adalah usaha merubah cara produksi pra-kapitalis ke kapitalis, sebagaimana negara-negara maju sudah menerapkannya untuk ditiru. Selanjutnya dalam teori dependensi yang bertolak dari analisa Marxis, dapat diakatakan hanyalah mengangkat kritik terhadap kapitalisme dari skala pabrik (majikan dan buruh) ke tingkat antar negara (sentarl dan pinggiran), dengan analisis utama yang sama yaitu eksploitasi. Demikian halnya dengan teori sistem dunia yang didasari teori dependensi, menganalisis persoalan kapitalisme dengan satuan analisis dunia sebagai hanya satu sistem, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Teori Modernisasi Teori Modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara Dunia Ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah Dunia Ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Oleh karena adanya kepentingan tersebut, maka negara adidaya, khususnya Amerika Serikat mendorong kepada ilmuwan sosial untuk mempelajari permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara dunia ke tiga tersebut. Maka muncullah beberapa teori-teori pembangunan dengan berbagai istilahnya dan berbagai alirannya dalam perspektif beberapa ahli yang mengemukakannnya. Permasalahan di dunia ketiga tersebut salah satunya di
250
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 kaji melalui Teori Modernisasi. Teori modernisasi di bahas oleh beberapa sosiolog dengan perspektif yang berbeda-berbeda.
Asumsi Dasar Modernisasi Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam “ Modernization Among Peasants: The 10 Impact of Communication” menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses dimana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Cyril E. Black dalam “ Dinamics of Modernization” berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. Dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah. Daniel Ler ner dalam “The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East ” menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu trend unilateral yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam “ Modernization and the Structure of Societies” juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumberdaya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi. Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur. Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. Pertama, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman, 2000:18). Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain. Kedua, dari segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi
251
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47).
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yag layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, LSM dan elemen lainnya. Untuk mengalokasikan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Layak Huni (RSLH) yang dipadukan dengan pembuatan Sarana dan Prasarana Lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2009:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih (independen) tenpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tantang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data skunder, dengan penentuan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2007:30) purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Lebih lanjut menurut Subagyo (2004:31) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan ditentukan sendiri oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung selama kurang lebih 3 minggu, dan untuk memperoleh data penulis telah menentukan responden yang terdiri dari : Kepala Dinas, Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Penerima bantuan
252
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 rumah layak huni di Desa Tideng Pale Kabupaten Tana Tidung. Dan untuk menggumpulkan data maka penulis menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Dan setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian Pembahasan Tahapan Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rumah Layak Huni Dalam Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang, menekankan pada aspek pemerataan tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban, dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan, mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkodinir dan sinergis, mendorong orang miskin ikut berperan aktif dalam pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak huni termasuk menerima manfaat serta menerima manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti bahwa dalam Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni di Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sudah berjalan dengan cukup maksimal akan tetapi masih saja ditemukan masalahmasalah dalam pelaksanaan program rumah layak huni ini seperti tidak adanya pengawasan dari pihak yang terkait sehingga pembangunan rumah layak huni ini terkesan kurang maksimal selain itu banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program rumah layak huni diantaranya lambatnya bahan material datang kelokasi pembangunan rumah layak huni hal ini dikarenakan bahan material ini kehabisan stok dan harus memesan keluar daerah kabupaten tana tidung serta tidak mendukungnya factor alam seperti hujan maka para tukang tidak akan bekerja sehingga melewati waktu yang telah ditergetkan. 1. Tahapan Pelaksanaan Program
Program rehabilitasi Rumah Layak Huni ini sangat terbuka atau transparan kepada masyarakat mulai dari tahap survey, pemantauan besaran bantuan yang akan diberikan maupun dalam pelaksanaan pembangunan Rehabilitasi Rumah Layak Huni. Hasil dari proses tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya sasaran penerima program, masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni milai dari tahap sosialisasi sampai dengan selesai pembangunan rumah layak huni tersebut. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung Nomor 466/330.1/DSTKT/VIII/2011. Pada tahun 2011 jumlah penerima bantuan rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 150 unit khusus didesa 253
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) tideng pale induk sebanyak 13 Kepala Keluarga yang direkomendasikan dari desa dengan ukuran 6 x 9 M 2 . Terdapat 150 kepala keluarga yang mendapatkan rumah layak huni di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2011 sesuai dengan studi kasus peneliti di Desa Tideng Pale jumlah penduduk miskin sebanyak 59 kepala keluarga tetapi yang mendapat bantuan rumah layak huni hanyalah 13 kepala keluarga miskin. Dari sisa 43 Kepala Keluarga penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan rumah layak huni ini dari pihak Kabupaten akan tetapi dari pihak Provinsi akan membantu program ini melalui program rumah layak hunian lansung dari provinsi dalam bentuk rumah beton atau bata. a) Kr iteri a Pencalonan Pener ima Bantuan
Dalam pelaksanaan program pelayanan rumah layak huni ini kriteria kepala keluarga penerima bantuan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni ini adalah kepada mereka yang telah mendapatkan rekomendasi dari desa dan hasil seleksi dan verifikasi lapangan, dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria sebagai berikut : a. Memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) c. Melampirkan surat keterangan dari desa d. Kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiian; e. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin; f.
Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati;
g. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan /desa atas status tanah. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Tideng Pale Induk terdapat 13 Kepala keluarga yang mendapatkan bantuan rumah layak huni , dari 13 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan rumah layak hunian ini semuanya telah memenuhi persyaratan dengan melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga , Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar dan telah mendapatkan Surat Keterangan rekomendasi dari Desa setempat untuk bisa diberikan bantuan rumah layak huni. Sesuai dengan observasi peneliti, bahwa benar adanya dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni bagi keluarga miskin yang bermukim dirumah tidak layak huni
254
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 merupakan usulan yang telah direkomendasikan dari desa dengan melalui seleksi verifikasi lapangan melihat kondisi rumah yang ditempati oleh calon penerima yang berdomisili minimal lima tahun didesa tersebut dengan penghasilan dibawah rata-rata. Dalam proses verifikasi lapangan, tim verifikasi mempunyai parameter apakah benar-benar keluarga kurang mampu yang berhak menerima bantuan tersebut. b) Pelaksanaan Pembangunan Rumah L ayak H uni
Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan bagi penduduk. Persyaratan bangunan rumah jika mengunakan struktur rangka dari kayu harus memenuhi persyaratan pembangunan yakni : 1) Pengukuran dan pembuatan bowplang; 2) Penggalian pondasi; 3) Pembuatan sloof dan lantai beton tumbuk; 4) Pembuatan kusen pintu dan jendela; 5) Pembuatan kuda-kuda; 6) Pembuatan rangka pokok bangunan; 7) Pemasangan dan penyetelan rangka pokok bangunan; 8) Pemasangan rangka dinding, pemasangan kusen pintu kayu dan dinding papan; 9) Pemasangan kuda-kuda serta gording dari kayu 8/12; 10) Pemasangan atap dari seng gelombang beserta bubungan dan lisplang; 11) Pemasangan daun pintu dan daun jendela beserta kuncinya; 12) Pemasangan kamar madi dan WC; 13) Pemasangan saluran pembuang air kotor dan kotoran (sanitasi) 14) Pembersihan Pelaksanaan program rumah layak huni bertujuan untuk melihat atau mengetahui sejauh mana program pemerintah itu dapat dilaksanakan, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, tepat waktu pengerjaan, dan tepat sasaran sehingga tujuan diadakannya program tersebut benar-benar dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah yang layak untuk di huni. Kegiatan Rehabilitasi Sosial - Rumah Layak Huni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk partisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara
255
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) swakelola dan melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan memanfaatkan dana dari APBD Kabupaten. Sehubungan dengan pelaksanaan , seseorang akan mengalami kesulitan apabila program itu tidak terealisasi dengan baik, maka dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai tujuan ataupun mekanisme dari program yang dilakukan melalui sosialisasi, apapun bentuk program kalau tidak disosialisasikan akan sulit bagi masyarakat untuk mengerti. Untuk menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut maka dibutuhkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan apabila terjadi pertanyaan tentang perbaikan rumah ini, maka petugas dapat membuktikan kenapa orang itu dapat sedangkan yang lain tidak mendapatkan. Dana yang telah diberikan untuk proyek rumah layak huni sudah cukup besar tetapi pada kenyataannya ada sebagian rumah layak huni ini belum selesai dikerjakan seperti halnya dapur dan kamar mandi sehingga para penerima program rumah layak hunian ini enggan untuk menempati rumah tersebut. Selain itu Seringkali penerima bantuan rumah layak huni tersebut justru yang memilih bahan rumahnya sendiri demi untuk mendapatkan rumah hunian yang layak dan berumur panjang, sementara untuk proses pembangunan proyek tersebut terkesan diperlambat atau diundur bila sang empunya rumah tidak mengawasi secara terus menerus setiap hari. c) Pendampin g Pelaksanaan Program
Pendamping pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pada kegiatan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni didesa tiding pale induk kecamatan sesayap kabupaten tana tidung ini dilaksnakan untuk mempasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait kebutuhan masyarakat membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan. Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial pendamping ini diperlukan ketersediaan sumberdaya manusia manusia ( SDM ) yang berkualitas yang mampu berperan sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator selama program berlangsung dan berfungsi sebagai konsultan sewaktu diperlukan oleh pihak penerima bantuan. Tenaga pendamping dapat berasal dari tenaga pendamping lokal diwilayah setempat (tokoh masyarakat) maupun tenaga pendamping yang berasal dari luar (LSM) sepanjang memenuhi kriteria pendamping. Seperti jika bahan material telah habis maka yang berperan dalam hal ini adalah konsultan yang berhubungan langsung dengan pihak proyek yang telah mendapatkan program tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni diperlukan suatu control yang dimana control tersebut bisa melaksanakan proses pembangunan rumah layak huni ini kearah yang lebih baik. Pendamping maksudnya, didalam suatu pelaksanaan program perlu adanya pendamping pelaksanan program yang dimana pendamping tersebut dapat mengatur mengawasi dari awal sampai
256
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 program itu selesai begitu juga dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni perlu adanya pendamping agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan semestinya tanpa ada kendala dari pihak manapun. Selain itu pendamping tersebut harus dari masyarakat setempat dengan tugas memotifasi kelompok penerima sasaran untuk mensuskseskan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni diwilayahnya, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Pendamping dari proyek rumah layak huni ini adalah dari pihak proyek atau dari pihak yang mendapatkan lelang rumah layak huni yang berasal dari masyarakat setempat. Jika bahan-bahan material habis maka penerima rumah layak huni akan melaporkan kepada pendamping dan pendamping akan segera melihat bahan-bahan apa saja yang kurang. Tapi kebanyakan yang menerima bantuan tersebut juga turut ikut serta dalam program ini karena banyak sekali para penerima bantuan yang mengeluh atau tidak percaya. Dalam pelaksanaan program ini pendamping seharusnya berperan aktif dalam pelaksanaan penyaluran bahan material sehingga selesai dalam waktu yang ditetapkan dan tidak mengulur – ulur waktu. d. Waktu Pelaksanaan Pr ogram
Sebelum melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam pelaksanaan program rumah layak huni sudah tentu diperlukan acuan untuk mencapai target penyelesaian pekerjaan dengan mengunakan target waktu penyelesaian untuk satu unit rumah yang akan dibangun sehingga dalam program tersebut tidak memakan waktu yang cukup lama dan sesuai target penyelesaian. Dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni ini mengunakan waktu 5 ( lima ) bulan atau 150 hari kerja dalam satu unit rumah layak huni. Dalam pelaksanaan program rumah layak huni ini waktu yang ditargetkan selama 5 ( lima ) bulan bisa saja tidak cukup dikarenakan terkendala oleh factor alam , seperti halnya dengan jika cuaca atau turun hujan pekerja tidak dapat meneruskan pekerjaannya sehingga harus menunda waktu lagi dalam proses pelaksanaan pembuatan rumah layak huni tersebut. 2. Kendala yang dih adapi dalam pel aksanaan program ru mah layak hun i
Dalam mencapai sebuah tujuan organisasi, tidak semua dapat berjalan mulus. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni dimana dalam pelaksanaannya pasti ada kendala-kendala dalam mencapai tujuan yaitu mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni ini ialah lambatnya bahan material untuk sampai kelokasi pembangunan rumah layak huni ini sehingga pihak pekerja rumah layak huni tersebut harus
257
Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Dwi Traper) mengulurkan waktu sampai bahannya berada dilokasi pembangunan rumah layak huni tersebut. Hal ini merupakan kendala atau hambatan dalam pelaksanaan program tersebut lain halnya dengan jika cuaca atau turun hujan pekerja tidak dapat meneruskan pekerjaannya sehingga harus menunda waktu lagi dalam proses pelaksaan pembuatan rumah layak huni tersebut.
Kesimpulan 1. Pelaksanaan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang diantaranya terdiri dari kriteria calon penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan rumah layak huni, pendamping pelaksanaan pembangunan, dan waktu pelaksanaan dari tahapan-tahapan tersebut pelaksanaan program rumah layak huni dapat dilaksanakan dengan cukup maksimal meskipun masih terkendala dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang terkait sehingga pelaksanaan tersebut terkesan apa adanya. 2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program pelayanan dan rehabiulitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni ini diantaranya ialah rancunya program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Lambatnya bahan material untuk sampai kelokasi. Rekomendasi Dari kesimpulan diatas yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait tentang Pelaksanaan Program dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak Huni di Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung antara lain : 1. Perlu dilaksanakannya pembuatan SK Program karena dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rumah Layak huni peneliti hanya menerima SK Penerima Program Sedangkan SK programnya tidak ada hal ini sangat penting untuk menindaklanjuti rancunya pembangunan rumah layak huni dengan pemeriuntah provinsi. 2. Dalam proses pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial rumah layak huni ini diperlukan pengawasan sehingga berkesan tidak tepat sasaran dan hanya berjalan dengan seadanya saja dengan faktanya dilapangan yang mengawasi justru para penerima program yang dimana mereka juga harus bekerja untuk mencari kebutuhan seharihari. 3. Dari pihak penggarap proyek rumah layak huni diharapkan agar bahan bahan material telah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga para tukang atau pekerja rumah layak huni ini tidak menunggu dan memakan waktu yang lama sampai bahan material tiba di lokasi pembuatan rumah layak huni.
258
eJournal Pemerintahan Integratif , Volume 1, Nomor 2, 2013: 245-259 Daftar Pustaka Abidin, Zainal Said. 2002. Kebijakan Publik Jakarta: Yayasan Pancur Siwah Asenk Lee, 2008. Enam Juta Penduduk Indonesia Belum Miliki Rumah Layak Huni BPS. Konsep kemiskinan. Tersedia dalam http://www.BPS.go.id. Di akses tanggal 15 April 2009 Budiman, Arif. 2000 Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi, Jakarta: Pustaka Pulsar Husman, Husaini, Purnomo setiady Akbar, 2003. Metedologi Penelitian sosial , Bumi Aksara, Jakarta. JARNASY, OWIN.2004. Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Belantika. Jakarta. NASIKUN. 2001. Bahan Kuliah ; Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. NASIKUN. 1995. Kemiskinan di Indonesia Menurun, dalam Perangkap Kemiskinan, Problem, dan Strategi Pengentasannya, (Bagong Suyanto, ed), Airlangga Univercity Press. Nawawi, H. Hadari. 2005. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : ALFABATA Singarimbun, Masri, 1989. Metodologi Penelitian Survei, LP3ES, PT Matahari Bakti, Jakarta Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA Sutinah, Suyanto Bagong, 2006, Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan , Jakarta, Kencana Pranada Media Group. Sumber Lainnya: Enam Juta Penduduk Indonesia Belum Miliki Rumah Layak Huni. Tersedia di http://rosenmaihunuk.blogspot.com. Di akses tanggal 14 April 2009
259
