“Perwakilan Luar Negeri” oleh: Madinnatul Ulfa Nurjanah Ilmu Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
A. PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antarnegara. Perwakilan diplomatik merupakan alat perlengkapan utama dalam hubungan internasional. Perwakilan diplomatik merupakan penyambung lidah dari negara yang diwakilinya. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di ibu kota negara penerima. Selain itu, semua kepala perwakilan diplomatik pada suatu negara tertentu biasanya bertempat tinggal di ibu kota negara merupakan satu corps diplomatique. Corps diplomatique biasanya diketuai oleh seorang duta besar yang paling lama ditempatkan di negara itu yang disebut ”Dean” atau ”Doyen”.1 Syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan atau pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler dengan negara lain adalah: a. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (mutual conceat) yang akan mengadakan pembukaan ataupun pertukaran perwakilan diplomatik maupun konsuler; b. Prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Hubungan atau pertukaran perwakilan diplomatik berdasarkan atas prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip timbale balik (resiprositas). Jika perwakilan diplomatik belum ada, sedangkan perwakilan konsuler sudah ada di negara tertentu, maka hubungan kenegaraan dilaksanakan oleh perwakilan konsuler sambil menunggu dibukanya perwakilan diplomatik. a. Tujuan Penempatan Perwakilan Diplomatik 1. Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima 2. Melindungi warga negaranya sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima 3. Meneripa pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima b. Fungsi Perwakilan Diplomatik Secara universal, fungsi perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1969. Dalam Konvensi Wina tersebut ditegaskan fungsi perwakilan diplomatik sebagai berikut. 1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima; 1
Anonim, Pengertian Diplomatik, diunggah pada 22 May 2014, 14:07 [jurnal on-line] tersedia di http://smakita.net/pengertian-perwakilan-diplomatik/; Internet; diakses pada Rabu, 6 Agustus 2014, pukul 03.15 WIB
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 1
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional; 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima; 4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim; 5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Berkaitan dengan fungsi perwakilan diplomatik, negara Indonesia telah menetapkan secara khusus fungsi perwakilan diplomatik Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud adalah Keppres Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan Keppres Nomor 108 Tahun 2003, perwakilan diplomatik menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti berikut. 1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara penerima dan/atau organisasi Internasional; 2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri; 3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional; 4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi negara penerima; 5. Konsuler dan Protokol; 6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama negara dan pemerintah Republik Indonesia dengan negara penerima; 7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal, perwakilan, komunikasi dan persandian; 8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktik internasional. c. Tugas Perwakilan Diplomatik Seseorang yang diangkat sebagai perwakilan diplomatik di negara asing, oleh negara yang mengirimkannya telah diberi tugas-tugas tertentu. Tugas-tugas perwakilan diplomatik tersebut mencerminkan adanya fungsi-fungsi penting pada perwakilan diplomatik bagi negara-negara pengirimnya. Bentuk tugas-tugas yang diemban oleh perwakilan diplomatik sebagai berikut.
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 2
1. Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima, serta mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. 2. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negaranegara lainnya. 3. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima. 4. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingankepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. 5. Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima. d. Tahap-tahap Penempatan Perwakilan Diplomatik Pengangkatan seorang diplomat harus melalui tahap-tahap sebagai berikut: 1. Calon ditetapkan oleh kepala negara; 2. Dimintakan persetujuan (agreement atau demande d’agregation) dari negara yang akan menerima; 3. Apabila ditolak (dengan persona non grata) diganti, dan apabila disetujui maka diberi surat kepercayaan (Leather of Credence, Letter do Creance); 4. Setelah dilantik oleh kepala negara, ia menuju negara penerima disertai protokol dari departemen luar negeri; 5. Di negara penerima, ia menyerahkan surat kepercayaan kepada kepala negara penerima dalam acara protokoler. Perwakilan diplomatik sebagai wakil negara mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara penerima sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Asas kekebalan dan keistimewaan diplomatik sering dipergunakan dengan istilah Extra Teritoriality. Hak ekstrateritorial tersebut meliputi: a) Imunitet atau kekebalan tinggal, yaitu rumah seorang duta dan gedung kedutaan tidak boleh dimasuki oleh pembesar-pembesar setempat tanpa izin dari duta. b) Bebas dari yuridiksi kriminal setempat, yaitu duta tidak boleh ditangkap, dituduh, dan diadili dalam suatu perkara kejahatan. c) Bebas dari yuridiksi sipil setempat, yaitu tuntutan sipil dalam bentuk apapun tidak dapat dilakukan terhadap seorang duta asing. d) Kebebasan untuk menjadi saksi di pengadilan, yaitu seorang duta asing tidak boleh diwajibkan datang untuk menjadi saksi di muka pengadilan setempat, baik dalam perkara sipil maupun kriminal.
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 3
e) Bebas dari paksaan polisi, yaitu peraturan-peraturan polisi serta perintah-perinta polisi setempat tidak berlaku bagi seorang duta asing. f) Bebas dari pembayaran pajak, yaitu seorang duta asing dibebaskan dari pembayaran pajak langsung di negara mana duta bertugas. g) Droit de chapelle/droit de culte/right of chapel, yaitu hak untuk mendirikan tempat ibadah. Seorang duta diizinkan mendirikan rumah ibadah sesuai dengan kepercayaannya. h) Hak untuk mengadili sendiri, yaitu hak untuk mengadili suatu perkara tetapi terbatas pada pegawai-pegawai kedutaan saja. i) Hak untuk mendapat perlindungan istimewa, yaitu seorang duta asing harus mendapat perlindungan istimewa dari negara yang menerimanya terhadap berbagai ancaman percobaan pembunuhan, serta penghinaan. Menurut ketetapan Kongres Wina (1815) dan Kongres Aux la Chapalle (1818), perwakilan diplomatik dilakukan dengan perangkat-perangkat berikut: 1. Duta besar berkuasa penuh (Ambassador Extraordinary and Ministery Plenipotentiary), merupakan tingkat tertinggi yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. 2. Duta (Enory Extraordinary and Minister Plenibalentiary), merupakanwakil diplomatik yang tingkatnya lebih rendah 3. Kuasa usaha (Charge d’affairs), terbagi menjadi dua a) Kuasa usaha tetap yang menjalankan tugas sebagai suatu perwakilan b) Kuasa usaha sementara yang menjalankan tugas kepala perwakilan selama pejabat ini belum atau tidak ada ditempat 4. Menteri residen, yang bertugas untuk urusan negara 5. Atase (pembantu duta besar dan berkuasa penuh), terbagi menjadi dua a) Atase pertahanan yang bertugas memberi nasihat di bidang militer atau pertahanan kepada duta berkuasa penuh b) Atase teknis yang bertugas dalam soal teknis, misal dalam bidang perdagangan, perindustrian, pendidikan, dan kebudayaan. e. Berakhirnya Perwakilan Diplomatik Misi diplomatik yang ditempatkan di negara lain berakhir karena: 1. 2. 3. 4.
Masa jabatan duta itu telah habis Dipanggilm oleh negara yang menempatkan Dinyatakan sebagai orang yang tidak disukai (person non grata) Penyerahan paspor oleh negara penerima karena adanya perang atau konflik antara kedua negara.
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 4
B. PERWAKILAN KONSULER Konsuler adalah hubungan yang bersifat tidak resmi (non politik) dengan cara menempatkan wakilnya yang disebut konsul2. Berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 1976, Perwakilan Konsuler adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima.3 a. Tugas Perwakilan Konsuler Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku4. b. Fungsi Perwakilan Konsuler Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 6 Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi:5 1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan Negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan ; 2. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya ; 3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan ; 4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya. 5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian ; 6. Melaksanakan urusan tata-usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah-tangga Perwakilan konsuler c. Tingkatan Perwakilan Konsuler Tingkatan korps konsuler adalah: 1. Konsul Jendral: memimpin beberapa konsul dalam satu negara, sebagian besar berkedudukan di ibu kota negara penerima; 2. Konsul atau wakil konsul: bertugas mewakili negaranya dalam hubungan dengan negara penerima bidang ekonomi, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. 2
Mushlihin, Pengertian, Fungsi dan Tingkatan Perwakilan Konsuler,diunggah pada Sabtu, 2 September 2013, [jurnal on-line] tersedia di http://pendidikanonline.com/info-1733-pengertian-fungsi-dan-tingkatan-perwakilankonsuler.html; Internet; diakses pada Rabu, 6 Agustus 2014, pukul 20.30 WIB 3 Keppres RI Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan 4 Ibid. 5 Ibid.
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 5
3. Agen konsul: diangkat oleh konsul jendral untuk mengurusi hal-hal terbatas dalam lingkup kekonsulan. d. Prosedur Pengangkatan Konsul 1. Pemerintah negara pengirim menunjuk seorang untuk diangkat sebagai konsul jendral/konsul atau wakil konsul 2. Apabila negara penerima menyetujui penunjukan tersebut, maka akan dikeluarkan eksekutor konsuler sebagai permulaan tugas konsul C. PERBEDAAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULER a) Perwakilan Diplomatik 1. Ditempatkan di ibu kota tuan rumah 2. Kekuasaan dan ruang geraknya meliputi seluruh wilayah negara penerima 3. Memerhatikan terutama masalah politik antara negaranya dan negara tuan rumah 4. Hanya ada satu perwakilan diplomatik 5. Perwakilan diplomatic mempunyai hak ekstra territorial b) Perwakilan Konsuler 1. Konsul jendral di ibu kota tuan rumah, sedangkan konsul dan staf nya di kota tertentu 2. Ruang geraknya hanya di kota tempat bertugas, kecuali konsul jendral seperti perwakilan diplomatik 3. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perekonomian antara negaranya dan negara tuan rumah 4. Konsul bisa lebih dari satu dikirim ke negara penerima 5. Konsuler tidak ada hak ekstrateritorial
References: Anonim, Pengertian Diplomatik, [jurnal on-line] tersedia di http://smakita.net/pengertianperwakilan-diplomatik/; Keppres RI Nomor 51 Tahun 1976 Tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Mushlihin, Pengertian, Fungsi dan Tingkatan Perwakilan Konsuler, [jurnal on-line] tersedia di http://pendidikanonline.com/info-1733-pengertian-fungsi-dan-tingkatan-perwakilankonsuler.html. Supriyanto, Drs. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA, Widya Duta Grafika, 2006.
HI-FISIP-UIN Jakarta
Page 6
