Isu dan Program Arahan Infrastruktur Tahun 2019 di Kawasan Metropolitan
1 Metropolitan Jabodetabekpunjur Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Jabodetabekpunjur (Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa-Bali. Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan atau kota-kota ditingkat internasional. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Jabodetabekpunjur telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur (sedang
dalam revisi).
1.1 Updating Isu Metropolitan Jabodetabekpunjur 1.1.1 Isu dan Permasalahan - Permasalahan Kawasan Kawasan Jabodetabekpunjur dihadapkan pada permasalahan adanya gangguan atas fungsi ekonomi, ekologi/lingkungan, dan sosial, seperti : a) ±5 cm/tahun penurunan muka tanah di bagian utara Jabodetabek b) 23.832 ha luas wilayah genangan di Jakarta (2007) c) Keterbatasan air baku untuk air bersih d) 2.495,36 ha luas kawasan kumuh perkotaan (30% berada di Jakarta) e) <50% pelayanan air bersih perpipaan di kawasan Jabodetabekpunjur
- Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terdapat proyek strategis nasional diantaranya adalah: a) Sektor Jalan dengan nilai investasi Rp. 110.557.000.000.000 yaitu: Akses Tanjung Priok (17km); Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper – Kunciran (14,19km); Jalan Tol Semanan – Sunter (20,23km); Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang (9,44km); Jalan Tol Duri - Pulo - Kampung Melayu (9,6km); Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu (9,6km); Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7km); Jalan Tol Pasar Minggu – Kasablanca (9,16km); Jalan Tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper (20km); Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04km); Jalan Tol Cibitung – Cilincing (34km); Jalan Tol Cimanggis – Cibitung (25,39km); Jalan Tol Depok – Antasari (21,54km); Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4km); Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (64km); Bogor Outer Ring Road sesi b (Kedung Badak - Simpang Yasmin) dan sesi III (Simpang Yasmin - Dramaga). b) Sektor Pelabuhan dengan nilai investasi Rp. 3.400.000.000.000 yaitu: Inland Waterways/CBL Cikarang-Bekasi- Laut Jawa di DKI Jakarta dan Jawa Barat. c) Sektor Perairan dengan nilai investasi Rp. 1.670.000.000.000 yaitu: Water Supply System (SPAM) Umbulan di Jatiluhur, Jawa Barat. - Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional Infrastruktur PUPR Tol Jalan Tol Soreang-Pasirkoja (11 km) Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (59 km) Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (54km) Jalan Akses Tanjung Priok (16,7 km) Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 km) Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2 km) Jalan Tol Serpong-Cinere (10,1 km) Jalan Tol Cinere-Jagorawi (14,6 km) Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (25,4 km) Jalan Tol Cibitung-Cilincing (34 km) Jalan Tol Depok-Antasari (21,5 km) Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (21,04 km) Jalan Tol Bogor Ring Road (11 km) Jalan Tol Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper (20 km) Jalan Tol Serpong-Balaraja (30 km) Jalan Tol Semanan-Sunter (20,2 km) bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Sunter-Pulo Gebang (9,4 km) bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Duri Pulo-Kampung Melayu (12,7 km) bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Kemayoran-Kampung Melayu (9,6 km) bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang (8,7 km) bagian
Perpres 3/2016
Perpres 58/2017
(17km)
(16,7 km)
(14,19 km)
(14,2 km)
(11,19 km) (10,14 km) (14,64 km) (25,39 km) (21,54 km)
(11,2 km) (10,1 km) (14,6 km) (25,4 km) (21,5 km)
X
(20,23 km)
(20,2 km)
(9,44 km)
(9,4 km)
(9,6 km)
(12,7 km)
dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca (9,2 km) (9,16 km) bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta Jalan Tol Jakarta Cikampek II Sisi Selatan (36,4 X km) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (64 km) X Infrastruktur non-PUPR terkait Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur High Speed Railway (Train) Jakarta-Bandung Kereta Api Jakarta-Surabaya X Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East West Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta Sudirman) Jabodetabek Circular Line Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta Inland Waterways/CBL Cikarang-BekasiLaut Jawa Pembangunan Pelabuhan Kalibaru Pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lokasi tersebar, dengan lokasi utama: a. Pembangunan 2.332 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Minggu (DKI Jakarta) (Tahap 1) b. Pembangunan 2.396 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Rumput (DKI Jakarta) (Tahap 1) c. Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa (DKI Jakarta) (Tahap 1)
(9,2 km) X
X
1.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 2 Paket 1 2. Pembangunan sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur 3. Pembangunan inlet dan outlet sudetan Kali Ciliwung ke kanal banjir timur 4. Pembangunan waduk Cijurey 5. Pembangunan waduk Narogong BINA MARGA 1. Pembangunan jalan arteri SP.4 Cakung - Interchange Cikunir 2. Pembangunan jalan arteri Interchange Cikunir - U turn Kampung Rambutan 3. Pembangunan jalan arteri SP.4 Pondok Pinang- SP 4 Puri Kembangan 4. Pembangunan jalan arteri Frontage sisi utara Tol Jakarta-Tangerang
5. Pembangunan jalan tol Bogor Outer Ring Road 6. Pembangunan Jalan tol Ciawi-Sukabumi : Seksi I ( Ciawi-Cigombong) 7. Pembangunan tol Antasari-Depok(Susukan)-Kemang-Dramaga-Caringin : Segmen II (Depok-Dramaga) (17 km) Segmen III (Dramaga-Caringin) (19 km) 8. Pembangunan tol Cibinong-Cisauk (Tangerang): Segmen I (Citeureup-Jampang) (16 km) Segmen II(Jampang-Cisauk) (27 km) 9. Pembangunan jalan strategis nasional Pamulang-AEON-Serpong-Setu-Parung Panjang -Maja 10. Pembangunan Jalan Arteri Jalan Raya Bogor-Pintu Tol Cimanggis 11. Pembangunan jalan lingkar Laladon-Dramaga : Segmen I (Terminal Laladon - Dermaga Cantik) 3 km Segmen II (Dermaga Cantik-Kampus IPB) 2 km 12. Pembangunan Fly Over RE Martadinata, Bogor 13. Pembangunan jalan alternatif puncak poros tengah timur : Sentul -Sukamakmur-Kota BungaCianjur 14. Pembangunan jalan tol Sunter - Rawa Buaya - Batu Ceper 15. Pembangunan jalan tol Depok-Antasari : Seksi III (Cinere-Krukut) Seksi IV (Krukut-Sawangan) Seksi V (Sawangan-Bojonggede) 16. Pembangunan jalan tol Semanan - Sunter 17. Pembangunan jalan tol Sunter-Pulo Gebang 18. Pembangunan jalan tol Duri Pulo - Kampung Melayu 19. Pembangunan jalan tol Ulujami - Tanah Abang 20. Pembangunan jalan tol Pasar Minggu - Casablanca 21. Pembangunan jalan tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 22. Pembangunan jalan tol Kunciran - Serpong 23. Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi : Seksi III (Cinere-Kukusan) 24. Seksi I (SS Cimanggis-IC Narogong) (12 km), Seksi II (IC Narogong-SS Cibitung) (14,23 km) 25. Pembangunan jalan tol Cibitung-Cilincing CIPTA KARYA 1. Pembangunan IPAL Kemayoran 2. Pembangunan sistem drainase Kawasan Kota Baru Kemayoran 3. Pembangunan drainase pada jaringan jalan utama Kawasan Kota Baru Kemayoran 4. Pembangunan IPAL Pulau Pramuka,Pulau Bidadari,Pulau Harapan 5. Pembangunan IPAL Rusun Pasar Minggu 6. Pembangunan IPAL Pasar Rumput 7. Pembangunan IPAL skala kawasan Kec. Bogor Tengah, Kec. Bogor Utara 8. Pembangunan IPAL Komunal Ds. Leuwikaret Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Kemayoran Blok C2 2. Pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Kemayoran Blok D10 3. Pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Pasar Rumput 4. Pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Pasar Minggu 5. Pembangunan Rusunawa Tingkat Tinggi Pondok Kelapa
1.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Jabodetabekpunjur adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Daerah Khusus Ibukota • Jakarta-Jawa Barat-Banten
PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek
PKW -
PKSN -
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan ANTAR KOTA Tangerang-Merak Ciawi-Sukabumi Jakarta-Cikampek Jakarta-Cikampek II Elevated 5. Jatiasih-CipularangSadang 1. 2. 3. 4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
25. 26.
DALAM KOTA Cawang-Tomang-Pluit Jakarta-Tangerang Jakarta-Tangerang II Elevated Pondok Aren-Ulujami Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit Prof. Dr. Sedyatmo Prof. Dr. Sedyatmo Elevated Pondok Aren-Serpong Serpong-Balaraja Semanen-Rajeg-Balaraja Pasar Minggu-Casablanca Kemayoran-Kampung Melayu Duri Pulo-Kampung Melayu Kamal-Teluk Naga-Rajeg Depok-Antasari Akses Tanjung Priok Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Hankam Raya-Cikunir, Cikunir-Cakung, Pondok Pinang, Ulujami) Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami-Kebon Jeruk-Penjaringan) Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) Semanan-Sunter Sunter-Pulo Gebang Ulujami-Tanah Abang Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Jakarta Outer Ring Road II: Cemgkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, CimanggisCibutung, Cibitung-Clincing Bogor Ring Road Bojong Gede-Dramaga-Ciawi
27. Bojong Gede-Balaraja
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta – Jawa Barat – Banten Kawasan Perkotaan Jakarta
Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu
Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Boponjur dan Sekitarnya)
SEKTOR UNGGULAN 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.
Industri Pariwisata Perikanan Perdagangan Jasa Perikanan Pertambangan Pariwisata Minyak dan gas bumi Pertanian Pariwisata Industri Perikanan Panas bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Pengembangan infrastruktur perkotaan
Perwujudan sistem transportasi nasional
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Pengembangan Infrastruktur Air Minum Regional DKI Jakarta - Pengembangan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal - Pembangunan Tanggul Penahan Banjir DKI Jakarta - Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah DKI Jakarta dan kawasan perkotaan lainnya - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer: Jaringan lintas utara Pulau Jawa-Bali, Jaringan lintas tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan lintas pantai selatan Pulau Jawa 2. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan 3. Pengembangan jalan bebas hambatan
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
Perwujudan Sistem Jaringan SDA • Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air
- Pengembangan Bendungan Karian dan Bendungan Cipanas 2015-2019
1.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Komunikasi Publik pada tanggal 22 Februari 2017 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal “Penyampaian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat”, diusulkan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kota Depok, yaitu:
Jalan Tembus dari Terminal Jatijajar sampai ke Tol Jagorawi Pintu Cimanggis dengan panjang 5,048 km; Jembatan akses yang akan menghubungkan Terminal Jatijajar dengan Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Tembus; Pelebaran Jalan Raya Sawangan, Pembangunan Flyover/Underpass Markaswangi, Penataan Simpang Mampang dan Simpang Sengon, Penataan 23 Situ, Penataan Sempadan Sungai Ciliwung, Penurapan Kali Cabang Barat, Pembangunan Underpass Citayam, dan Jalan Tembus Margonda, Normalisasi dan turap Kali Pesanggrahan di Wilayah Cipayung yang sudah tergerus abrasi, serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Cipayung.
1.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Jabodetabekpunjur Berikut konsepsi pembangunan infrastruktur Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur dari fase tahun 2016 sampai dengan 2025.
1.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Jabodetabekpunjur 1.3.1 Master Plan
1.3.2 Development Plan
1.3.3 Program Tahunan
2 Metropolitan Cekungan Bandung
Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Cimahi, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa-Bali. Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi jasa pendidikan, teknologi sistem informasi, industri, dan pariwisata perkotaan (urban tourism). Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Cekungan Bandung sedang dalam proses penetapan.
2.1 Updating Isu Metropolitan Cekungan Bandung Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung terletak pada dataran tinggi dan dikelilingi oleh gununggunung, Kawasan ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pusat pemerintahan sejak zaman kolonialisme Belanda. Mengingat fungsinya yang strategis secara nasional, maka Kawasan Cekungan Bandung melalui PP No 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional serta PP perubahan No 13 Tahun 2017 ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Cekungan Bandung ini merupakan kawasan metropolitan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aktivitas social masyarakat, dan lahan terbangun. Penduduk pada Metropolitan Cekungan Bandung mencapai 5,8 juta jiwa. Metropolitan Cekungan Bandung saat ini telah berubah menjadi wilayah perkotaan besar, modern, pusat bisnis, kota industri dan kota wisata.
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2015 dan 2016 telah menyusun master plan dan development plan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung, namun pada tahun 2017 ini perlu dilakukan review terhadap master plan dan development plan tersebut, serta perlu melihat perkembangan isu-isu dan permasalahan terkini dari Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung ini.
2.1.1 Isu dan Permasalahan Perkembangan kegiatan yang cukup pesat pada Metropolitan Cekungan Bandung mendorong pertumbuhan investasi sektor perkotaan yang berimbas pada perkembangan fisik kawasan metropolitan yang tidak terkendali, serta timbulnya permasalahan-permasalahan: Perkembangan fisik kawasan Bandung Utara yang seharusnya kawasan dengan limitasi karena fungsinya sebagai kawasan resapan air Kemacetan lalu lintas akibat kurangnya pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Tumbuhnya kawasan perumahan tidak layak huni di perkotaan Kurangnya pelayanan air bersih, persampahan, sanitasi, drainase dan limbah Sementara itu isu strategis Metropolitan Cekungan Bandung dalam jangka pendek yang harus segera ditindaklanjuti melalui program pemerintah antara lain: kebutuhan penanganan kawasan bandung utara, penanganan banjir di Bandung Selatan, pengembangan sistem transportasi massal berbasis jaringan, kereta api cepat, pengembangan kawasan perkotaan Walini dan kawasan pendidikan tinggi di Jatinangor, serta penyelamatan lahan pertanian produktif.
2.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Penanganan Banjir Gedebage - Sudetan Cinambo 2. Pembangunan Floodway Cisangkuy 3. Pembangunan Terowongan Nanjung 4. Pembangunan Pembangunan Kolam Retensi Jajaway, Cinambo Pamulihan , Cilameta 5. Studi Pembangunan Waduk Santosa 6. Studi Pembangunan Waduk Sukawarna BINA MARGA 1. Pembangunan Underpass Cibiru 2. Pembangunan Flyover SukarnoHatta-Gedebage 3. Pembangunan Underpass Gasibu 4. Pembangunan Flyover Buah Batu-Kiara Condong 5. Pembangunan Flyover Nurtanio 6. Pembangunan Flyover Cimareme 7. Pembangunan Jalan Akses Gedebage Segmen 3 8. Pembebasan Lahan Jalan Lingkar Selatan Bandung 9. Studi Jalan Alternatif Bandung-Lembang 10. Pembangunan Jalan Toll Seroja 11. Studi Jalan Toll Soreang-Banjaran-Arjasari-Majalaya-Cicalengka 12. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (pembebasan Lahan) 13. Pembangunan Jalan Lingkar Jatinangor CIPTA KARYA 1. Pembangunan SPAM Regional Padalarang 2. Pembangunan SPAM Cikareo 3. Pembangunan SPAM Regional Metro Bandung (Cimahi) 4. Pembangunan IPLT Desa Kertajaya
5. Pembangunan Sambungan Pengolahan Limbah Desa Selacau, Citeureup, Karang Mekar, Cimahi 6. Pembangunan IPAL Komunal Cikendal-Melong 7. Pembangunan IPAL Komunal Cibodas-Lembur Sawah PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rusun Batujajar 2. Pembangunan Rusun Padalarang 3. Pembangunan Apartemen Rakyat -Paldam dan Derwati Gedebage -Nyengseret -Sadang Serang -Cingised 4. Revitalisasi Kawasan Kumuh Sadang Serang dan Babakan Surabaya
2.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Cekungan Bandung adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Jawa Timur
• •
PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya Cirebon
• • • • • • • •
PKW Sukabumi Cikampek-Cikopo Pelabuhanratu Indramayu Kadipaten Tasikmalaya Pangandaran Cidaun
PKSN -
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ANTAR KOTA Ciranjang – Padalarang Cikampek – Padalarang Padalarang Cileunyi Cileunyi - Tasikmalaya – Banjar Cileunyi – Sumedang – Dawuan Cikopo - Palimanan
DALAM KOTA 1. Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi 2. Ujung Berung – Gedebage – Majalaya 3. Soreang – Pasir Koja
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI
SEKTOR UNGGULAN
Jawa Barat Kawasan Cekungan Bandung
1. 2. 3. 4. 5.
Industri Pertanian Pariwisata Perkebunan Panas Bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Pengembangan infrastruktur perkotaan Perwujudan sistem transportasi nasional
Perwujudan Sistem Jaringan SDA • Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air
- Pengembangan infrastruktur air minum regional - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer: Jaringan lintas utara Pulau Jawa-Bali, Jaringan lintas tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan lintas pantai selatan Pulau Jawa; 2. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan; 3. Pengembangan jalan bebas hambatan. - Pengembangan Bendungan Sukamahi
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
2015-2019
2.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perpres No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan arahan dari Bapak Presiden, terdapat beberapa program strategis di Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayan infrastruktur dasar bagi masyarakat di Cekungan Badung serta juga untuk meningkatakan perekonomian di Kawasan Cekungan Bandung. Beberapa proyek strategis nasional di Metropolitan Cekungan Bandung adalah seabagai berikut: a. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol - Jalan Tol Soreang – Pasir Koja (11 km) - Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (59 km) - Jalan Tol Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (61 km) b. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota - High Speed Railway Jakarta - Bandung c. Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru - Bandara Kertajati d. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah - Energi asal sampah Kota Besar Bandung e. Proyek Penyediaan Air Minum
-
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede
2.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Cekungan Bandung Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung dengan luas mencapai 343.627 Ha memiliki penduduk sebesar 8,5 juta jiwa dimana konsentrasi penduduk memusat di Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kota inti. Kawasan Metropolitan Cekungan Badnung secara administratif meliputi 5 wilayah administrasi, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung, Kab. Badnung Barat, dan Kab. Sumedang. Cakupan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung
-
Rumusan Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung
Akar permasalahan yang menjadi isu sentral yang melandasi perumusan konsep pengembangan kawasan metropolitan Cekungan Bandung adalah beban kota inti yang semakin besar, sementara kota-kota satelit masih belum dapat membagi perannya sehingga pemadatan kegiatan dan aktivitas ekonomi masih terpusat pada kota inti. Kecenderungan perkembangan kawasan Cekungan Bandung saat ini lebih diintensifkan pada perkembangan ke arah utara yakni pada kawasan Lembang, Cisarua dan Kawasan Bandung Utara meskipun kawasan tersebut merupakan daerah resapan air yang perlu dijaga kelestariannya. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi kawasan Cekungan Bandung saat ini karena apabila dibiarkan pembangunan akan terus berpusat di Kota Bandung sedangkan daya dukung lingkungan yang semakin rendah tidak dapat menampung peningkatan permasalahan banjir dan kemacetan.
Selain isu dan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumya, potensi pengembangan kegiatan pariwisata akibat kedekatan jarak dengan kota inti dan ditunjang pula oleh bentang alam yang memiliki nilai jual, membuat investasi sektor perkotaan berjalan secara intensif pada wilayah bagian utara Kota Bandung. Segala pembangunan guna menunjang aktivitas pariwisata tersebut berkembang semakin pesat berupa peningkatan kawasan komersial baik perdagangan, hotel maupun villa serta kegiatan jasa yang mendukung aktivitasaktivitas tersebut. Semakin meningkatnya aktivitas ini maka akan semakin menuntut kelengkapan infrastruktur penunjangnya yang mengakibatkan semakin rendahnya daya dukung lingkungan dengan diringi semakin menurunnya daerah resapan air di sekitar kawasan Bandung Utara tersebut. Sehingga penekanan pembangunan di daerah utara kawasan Cekungan Bandung sangat diperlukan untuk meminimalisasi dampak buruk pengrusakan lingkungan. Permasalahan konsentrasi pengembangan tersebut menimbulkan ketimpangan wilayah yang tidak terkendali dan kawasan hinterland mengalami ketergantungan segala kebutuhan ke Kota Bandung sehingga melalui rencana pengembangan Kawasan Cekungan Bandung diharapkan Beban kota Bandung sebagai kota inti dapat terbagi ke wilayah hinterland (kota satelit) yang diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang menghubungkan Kota Bandung dengan kota – kota satelitnya. Konsepsi pengembangan lebih kepada peningkatan konvergensi dan konektivitas kota Bandung dengan kawasan sekitarnya yang berada di Kawasan Cekungan Bandung dengan tetap memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan daya dukung lingkungan. Berdasarkan kondisi di atas, konsepsi pengembangan kawasan metropolitan Bandung diarahkan untuk dapat membagi beban kota Bandung dan Cimahi sebagai kota inti. Hal tersebut dilakukan melalui konvergensi pengembangan pada kota-kota satelit dan penataan kawasan pada kota inti dengan ditunjang oleh konektivitas antar kawasan serta pengembangan basis sector unggulan pada setiap sistem perkotaan yang dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut : -
konvergensi pengembangan pada kota-kota satelit penataan kota inti konektivitas antar kawasan pengembangan basis sector unggulan pada setiap sistem perkotaan.
Skenario Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Cekungan Bandung
Konvergensi pengembangan kota-kota satelit dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan permukiman baru dan pengembangan kota baru Gede Bage dan Kota Baru Tegal Luar. Pengembangan kawasan-kawasan permukiman baru dilakukan pada bagian selatan dan timur kawasan metropolitan Cekungan Bandung. Selain pengembangan permukiman baru, beberapa kegiatan fungsional yang masih dipertahankan pada kawasan metropolitan Cekungan Bandung antara lain: pendidikan tinggi di Kawasan Jatinangor, industri di Baleendah, Dayeuhkolot, Majalaya, Margaasih, Pameungpeuk, Solokan Jeruk, Batujajar, Padalarang, Babakan Ciparay, Bandung Kulon,
Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah. Konektivitas antar kawasan dilakukan melalui pengembangan beberapa jaringan jalan baru sebagai berikut : Percepatan penyelesaian jalan tol Seroja; Pengembangan jalan tol poros barat timur pada ruas jalan Soreang – Banjaran - Arjasari – Majalaya – Cicalengka Pengembangan jalan tol poros utara selatan, pada ruas jalan Ujungberung – Gedebage – Majalaya; Reaktivasi jalur kereta api ruas : Bandung – Banjaran – Soreang – Ciwidey, Pengembangan jalur kereta api poros utara selatan pada ruas Padalarang – Cililin – Soreang. Pengembangan jalur kereta api poros barat – timur pada ruas: Banjaran – Ciparay – Majalaya – Rancaekek – Cicalengka – Jatinangor – Tanjungsari. Selanjutnya pada simpul-simpul pusat transportasi metropolitan, direncanakan pula pengembangan kegiatan komersil baru dengan menggunakan konsep Transit Oriented Development (TOD). Pada dasarnya, pengembangan Kawasan Cekungan Bandung mengkoneksikan antara kawasan fungsional yang dihubungkan dengan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan tetap memperhitungkan aspek daya dukung lingkungan.
2.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Cekungan Bandung
2.3.1 Master Plan
2.3.2 Development Plan
2.3.3 Program Tahunan
3 Metropolitan Kedungsepur
Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur (Kota Semarang, Kab. Kendal, Kota Salatiga, Unggaran (Ibukota Kab. Semarang), Kab. Demak, Purwodadi (Ibukota Kab. Grobogan)) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa-Bali. Kawasan Metropolitan Kedungsepur sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Kedungsepur sedang dalam proses penetapan.
3.1 Updating Isu Metropolitan Kedungsepur
3.1.1 Isu dan Permasalahan Perkembangan isu permasalahan pada Metropolitan Kedungsepur terjadi berdasarkan masukan dari beberapa kebijakan terkini yaitu RPJMN 2015-2019 yang diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2018, Perubahan Rencana Tata Ruang Nasional dalam Perubahan PP no.13 Tahun 2017 yang terbit pada bulan Maret 2017, Proyek strategis nasional dalam Perpres No. 58 Tahun 2017 yang merupakan proyek prioritas pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang harus diselesaikan hingga tahun 2019 serta Direktif Presiden yang merupakan arahan dan perintah presiden ketika melaksanakan kunjungan lapangan atau arahan dalam memecahkan permasalahan yang bersifat segera. -
Proyek Strategis Nasional (Perpres No. 58 Tahun 2017)
Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah melakukan upaya percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam upaya tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menginisiasi pembuatan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur dan penerbitan regulasi terkait sebagai payung hukum yang mengaturnya.
Dengan menggunakan mekanisme tersebut, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melakukan seleksi daftar proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi serta memberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek. Dengan diberikannya fasilitasfasilitas tersebut, diharapkan proyek-proyek strategis dapat direalisasikan lebih cepat. Proyek Strategis Nasional diatur dalam PP No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Evaluasi dan Seleksi PSN oleh KPPIP dimulai sejak Agustus 2016 dan diselesaikan pada Rapat Tingkat Menteri KPPIP pada 10 Februari 2017. Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur PUPR yang ada di Metropolitan Kedungsepur yaitusebagai berikut:
(1) Jalan Tol Batang – Semarang (75km) dengan nilai investasi Rp 11.050 Triliun. Menghubungkan
(2)
(3) (4) (5)
(6)
Pemalang dengan Batang dan menjadi alternatif bagi jalur Pantura sehingga mengurangi beban di jalur Pantura. Progres Konstruksi: Seksi I & II (Batang – Batang Timur) – (Batang Timur – Weleri) 3,93%, Seksi III (Weleri – Kendal) 3,66%, Seksi IV & V (Kendal – Kaliwungu) – (Kaliwungu – Semarang) 4,61%. Total Konstruksi: 4,14%. Progres Tanah Seksi I (Batang – Batang Timur) 100%, Seksi II (Batang Timur – Weleri)74,57%, Seksi III (Weleri – Kendal) 10,53%, Seksi IV (Kendal – Kaliwungu) 34,35%, Seksi V (Kaliwungu – Semarang) 71,83% dengan Total pengadaan tanah 57,62%. Jalan Tol Semarang – Solo (73km) dengan nilai investasi Rp 7,304 Triliun. Jalan tol sepanjang 73 km ini merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Jawa yang akan mengurangi beban pada jalan penghubung Solo – Ngawi yang sudah ada. Direncanakan mulai konstruksi pada Juli 2009 dioperasikan 2019. Konstruksi Seksi I (Semarang – Ungaran) 100%, Seksi II (Ungaran – Bawen) 100%, Seksi III (Bawen – Salatiga) 78,76%, Seksi IV (Salatiga – Boyolali) 0,00%, Seksi V (Boyolali – Solo) 0,00%. Progres pengadaan Tanah Seksi I (Semarang – Ungaran) 100%, Seksi II (Ungaran – Bawen) 100%, Seksi III (Bawen – Salatiga) 95,23%, Seksi IV (Salatiga – Boyolali) 89,18% Seksi V (Boyolali – Solo) 98,54% dengan Total 95,90%. Jalan Tol Semarang – Demak (23,99km) dengan nilai investasi Rp 7,710 Triliun. Rencana mulai konstruksi 2017 dengan rencana mulai operasi tahun 2019. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (71km) dengan nilai investasi Rp 12,139 Triliun. Rencana mulai konstruksi 2018, rencana mulai operasi tahun 2020. SPAM Semarang Barat dengan nilai investasi Rp 914 Miliar adalah proyek pembangunan SPAM yang direncanakan sebagai pilot project SPAM dengan skema pendanaan. KPBU di Indonesia. SPAM Semarang Barat akan menyelesaikan permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang. Proyek akan menggunakan air dari Bendungan Jatibarang untuk menyelesaikan masalah kurangnya penyediaan air baku kota Semarang yang selama ini mengandalkan penyediaan dari Kabupaten Kudus. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan air minum untuk 31 kelurahan di 3 kecamatan dengan estimasi 60.000 keluarga yang belum tersambung dengan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam wilayah Semarang Barat, Tugu, dan Ngaliyan. Proyek ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis air bersih dan mengurangi penggunaan air tanah di Kota Semarang. Rencana mulai konstruksi tahun 2018 dan mulai beroperasi tahun 2022. Rencana rumah susun di Provinsi Jawa Tengah
3.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Kedungsepur, antara lain : SUMBER DAYA AIR CIPTA KARYA - Pembangunan Waduk-Bendung Air Baku - Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Industri Kedungsepur Sambungan Rumah Air Limbah Sistem Terpusat
- Pembangunan Waduk Jragung - Pembangunan Waduk Dolok - Pembangunan Cekdam dan Waduk
-
BINA MARGA - Peningkatan struktur jalan dari Semarang - Magelang – Yogyakarta - Pembangunan Jalan Lingkar Utara Semarang (Kaliwungu - Yos Sudarso) - Pembangunan Fly Over Mranggen - Pembangunan Coastal Road Demak (+ Tanggul) PENYEDIAAN PERUMAHAN - Pembangunan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kab. Semarang - Perbaikan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu - Pembangunan Baru Perumahan Swadaya - Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya - Sarana PSU Perumahan Swadaya - Pembangunan Rusun Strategis di Kota Salatiga
-
Skala Kota Pembangunan Jaringan Air Baku Semarsalat Pembangunan TPA Regional Semarang Pembangunan SPAM Kota Semarang (Waduk Jatibarang) Sarana Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Pengembangan Sarana Prasarana Permukiman Rawan Bencana Pembangunan Baru Produksi SPAM Jatibarang (Unit Produksi) Pembuatan Jalan Beton Desa Padang Pembuatan Jalan Beton Desa Mrisi Pembangunan TPA Regional Semarang Revitalisasi TPA Demak Pembangunan TPST Permukiman Padat (35 Desa) Pembangunan Sanitasi Dasar Berbasis Masyarakat Pengembangan Drainase Permukiman Kumuh Pengembangan Jalan Permukiman Kumuh Pengembangan Jaringan IPA Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (IPLT) Kota Semarang Pembangunan TPA Darupono Baru
3.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Kedungsepur adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Jawa Tengah
• •
•
PKN Surakarta Kawasan Perkotaan KendaISemarang-Salatiga-DemakUngaran-Purwodadi (Kedungsepur) Cilacap
• • • • • • • • • •
PKW Boyolali Klaten Tegal Pekalongan Kudus Cepu Magelang Wonosobo Kebumen Purwokerto
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
PKSN -
1. 2. 3. 4. 5.
ANTAR KOTA Semarang-Batang Semarang-Demak Semarang-Solo Demak-Tuban Yogyakarta-Bawen
DALAM KOTA 1. Semarang Seksi A, B dan C
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKTOR UNGGULAN pertanian industri pariwisata perikanan panas bumi pertambangan
7. minyak dan gas bumi Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Pengembangan infrastruktur perkotaan Perwujudan sistem transportasi nasional
Perwujudan Sistem Jaringan SDA • Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air
- Pengembangan Infrastruktur Air Minum Regional - Sistem Jaringan Jalan: 4. Jaringan jalan arteri primer: Jaringan lintas utara Pulau Jawa-Bali, Jaringan lintas tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan lintas pantai selatan Pulau Jawa; 5. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan; 6. Pengembangan jalan bebas hambatan. - Pengembangan Bendungan Jragung
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
2015-2019
3.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Berdasarkan Surat dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B216/Seskab/Maritim/04/2017 Tanggal 11 April 2017 perihal Penyampaian Arahan Presiden dalam
Rapat Terbatas dengan pokok bahasan “Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Negara Indonesia”. Ara han Pre side n pad a Rap at Ter bat as me mb aha s Per ke mb ang an PSN dan Pro yek Prioritas di Provinsi Jawa Tengah (28 Februari 2017) untuk Kementerian PUPR : -
Proyek Tol Trans Jawa Percepatan penyelesaian pembebasan lahan untuk jalan Tol Trans Jawa disepakati antara Perum Perhutani dan Kementerian PUPR.
yang belum
3.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Kedungsepur Kedungsepur merupakan salah satu PKN dimana kawasan perkotaan kedungsepur memiliki fungsi pelayanan hingga skala internasional yang di dukung oleh ketersediaan fasilitas dan infastruktur yang memadahi. Kedungsepur sebagai basis industri manufaktur mempunyai peranan penting dalam pusat pertumbuhan ekonomi utama di Jawa Tengah. Dengan peran dan fungsi PKN Kedungsepur berskala global yang mampu mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata & industri wilayah Jawa Tengah. Fasilitas – fasilitas dengan jangkuan berskala internasional yakni Pelabuhan Laut Tanjung Emas, terminal tipe A dan Bandara Internasional Ahmad Yani yang berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan yang saling bersinergi dalam menunjang pertumbuhan PKN-PKN Di Jawa Tengah terutama pada kegiatan ekspor impor barang. Dengan sinerginya oulet pelabuhan,bandara dan terminal menjadikan PKN Kedungsepur berskala global yang mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri wilayah Jawa Tengah.
3.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Kedungsepur 3.3.1 Master Plan
3.3.2 Development Plan
3.3.3 Program Tahunan
4 Metropolitan Gerbangkertosusila Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertosusila (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Mojekerto, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kota Mojekerto) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa-Bali. Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah Indonesia bagian Timur. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertosusila sedang dalam proses penetapan.
4.1 Updating Isu Metropolitan Gerbangkertosusila 4.1.1 Isu dan Permasalahan - Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. No Proyek Strategis Nasional Perpes Nomor 3 Tahun Perpres Nomor 58 Tahun 2016 2017 Proyek Pembangunan Jalan Tol 1 Jalan Tol Kertosono-Mojokerto √ √ (41 km) (40,5 km) 2 Jalan Tol Mojokerto-Surabaya √ √ (36 km) (36,3 km) 3 Jalan Tol Waru (Aloha) – √ √ Wonokromo –Tanjung Perak (18.2) (18,2 km)
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non-Tol 1 Pembangunan Fly Over dari dan √ menuju Terminal Teluk Lamong (2,4 km) Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Antar Kota 1 Double Track Jawa Selatan √ (meliputi Prov. Jawa Barat, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur 2 Kereta Api Jakarta-Surabaya x (meliputi Prov. DKI Jakarta, Prov. Jawa Barat, Prov.Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur) Proyek Penyediaan Air Minum 1 Sistem Penyediaan Air Minum √ (SPAM) Umbulan
√
√
√
√
- Perkembangan Proyek Pembangunan Jalan Tol Tol Surabaya-Mojokerto dan Jalan Akses Tanjung Priok sudah dapat difungsikan. Untuk Jalan Tol Kertosono Mojokerto, yang sudah beroperasi yaitu seksi I (14,7 km) dari Bandar Kedung Mulyo – Tembelang Kabupaten Jombang dan seksi III (5 km) dari Desa Kemantren Kecamatan Gedeg – Desa Canggu Kecamatan Jetis. Untuk seksi II sepanjang 19,9 km dari Desa Kedunglosari – Tembelang (Jombang) hingga Desa Pageruyung –Gedeg (Mojokerto) sudah diresmikan dan diuji coba namun belum dapat digunakan untuk masyarakat umum. Untuk seksi IV (0,9 km) dari Desa Gondangmanis – Brodot Kec. Bandar Kedungmulyo Jombang mencapai progress pengerjaan sebesar 84 persen. - Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Kereta Cepat Jakarta-Surabaya merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional. Saat ini, sedang dilakukan studi kelayakan dengan opsi alternatif rute Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya dan Jakarta-Semarang-Solo-Surabaya. Proyek yang dilakukan bekerjasama dengan pihak Jepang ini akan dimulai pada tahun 2018 dengan target awal Rute Jakarta-Semarang yang membutuhkan waktu pembangunan selama dua tahun. Untuk dua tahun berikutnya, dilanjutkan dengan rute Semarang Surabaya. Kereta Semi Cepat mempunyai kecepatan 120 km/jam dan dapat mengangkut penumpang dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu ± 5 jam. Kereta Cepat ini dapat mengatasi masalah lintas sebidang di Jakarta-Surabaya sebanyak 800 titik dengan perkiraan investasi untuk proyek sekitar Rp 60 triliun, termasuk 20 triliun untuk 800 titik lintas sebidang. Pembangunan jalur kereta cepat mayoritas akan menggunakan jalur baru di tepi jalan tol atau di lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang berada di sisi jalur eksisting. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berperan dalam pengerjaan lintas sebidang kereta api, baik underpass maupun flyover. - Tol Tengah Surabaya Tol Tengah Surabaya atau Ruas Tol Waru (Aloha) – Wonokromo - Tanjung Perak sepanjang 18,2 km masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perpres 58 Tahun 2017. Jalan tol ini dirancang untuk menghubungkan Waru di Sidoarjo ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya serta mendukung arus lalu lintas dari Pelabuhan Tanjung Perak tersebut.
4.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Embung Sukodono di Kab. Gresik 2. DED pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di kota surabaya 3. Pemantapan desain pembangunan rumah pompa dan pintu air jembatan Petekan di kota Surabaya 4. Normalisasi Kali Wonokromo 5. Pembangunan Bendungan/Dam di Avour Sidokare Hilir, Buntung Hilir dan Kragan 6. Rehabiltasi Tata Air Tambak di Kab. Sidoarjo 7. Rehabilitasi jaringan irigasi primer DI Delta Brantas (7.593 Ha) BINA MARGA 1. DED Pembangunan Frontage Jl.Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) 2. Pembangunan Flyover simpang sebidang kereta api di Tambakboyo 3. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Lamongan 4. Pengembangan jalan tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak 5. Pengembangan jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak 6. Pembangunan Lingkar Timur Sidoarjo II (Arah Lingkar Sidoarjo-Sedati) 7. DED akses jalan Krian-Bts Kab. Mojokerto 8. Pembangunan Fly Over Krian By Pass 9. Pembangunan Fly Over Jemursari 10. Pelebaran Jembatan pada ruas jalan Nasional Surabaya-Sidoarjo sebanyak 4 bh ( Jb Darmo Cs) 11. Peningkatan jalan Raya Gresik 12. Pengembangan jalan bebas hambatan antar Kota Krian-Legundi-Bunder-Manyar (41,30 km) 13. Pelebaran Jembatan Tambak Osowilangun, Kota Surabaya 14. Pelebaran Jembatan Branjangan 15. Peningkatan Jalan Nasional Arteri Primer Surabaya-Waru-Taman-Krian-Mojokerto 16. Pengembangan jalan bebas hambatan antar Kota Kertosono-Mojokerto (40,50 km) 17. Pembangunan Jalan Tol Surabaya - Mojokerto 18. Pembangunan Underpass Margorejo 19. Pembangunan jalan lingkar luar Barat Surabaya (OWRR) Kota Surabaya 20. Pelebaran Jalan Mojokerto - Mojosari, Kab. Mojokerto 21. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (OERR) Kota Surabaya 22. Pengembangan jalan akses menuju ke Pelabuhan Teluk Lamong , Kota Surabaya 23. Pembangunan frontage Sidoarjo-Waru 24. Peningkatan Jalan Dr. W.S.Husodo, Kab. Gresik 25. Pelebaran Jembatan Kalianak 26. Pelebaran Jalan Raya Gresik Ruas Kelurahan Morokrembangan, Surabaya 27. Peningkatan jalan Bangkalan - Tg. Bulupandan - Tg. Bumi untuk melayani koridor bagian utara Madura 28. Pembangunan FO Kenjeran 29. Pembangunan Fly Over Akses Pel. Teluk Lamong , Kota Surabaya 30. Pelebaran Jembatan Greges 31. Peningkatan Jalan Socah - Jabang (9 km), Kab. Bangkalan 32. Pembangunan Underpass Aloha 33. Pembangunan Underpass/FO Kenanten (By Pass Mojokerto) 34. DED Peningkatan jaringan jalan strategis nasional Bangkalan – Tanjung Bulupandan – Ketapang – Sotabar – Sumenep
35. Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 36. FS Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 37. AMDAL Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 38. DED Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 39. LARAP Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 40. Pengadaan Lahan Pembangunan jalan lintas utara Bangkalan – Tanjung Bumi 41. FS Pembangunan Lintas Selatan Madura 42. AMDAL Pembangunan Lintas Selatan Madura 43. DED Pembangunan Lintas Selatan Madura 44. LARAP Pembangunan Lintas Selatan Madura 45. Pengadaan Lahan Pembangunan Lintas Selatan Madura 46. Pengembangan jalan tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak CIPTA KARYA 1. FS Pembangunan TPA Baru Skala Regional Kab Gresik 2. AMDAL Pembangunan TPA Baru Skala Regional Kab Gresik 3. FS Pembangunan TPA Kab. Mojokerto 4. AMDAL Pembangunan TPA Kab. Mojokerto 5. Pengembangan kota binaan pencapaian 100 akses aman air minum kota surabaya untuk Pengembangan Jaringan dan Rencana Pengamanan Air Minum Terkait Umbulan 6. Peningkatan Infrastruktur drainase perkotaan Surabaya 7. Pembangunan SPAM Regional Umbulan (Distribusi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo) 8. Pembangunan TPA Regional Gresik 9. DED pembangunan TPST 3R Kota Surabaya 10. DED pembangunan TPST 3R Kab. Sidoarjo 11. FS & DED pembangunan IPLT Kota Surabaya 12. FS & DED pembangunan IPLT Kab. Sidoarjo 13. Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Keputih Kota Surabaya 14. Pembangunan IPAL Komunal Kota Baru Kab. Sidoarjo 15. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kota Surabaya ( 26 lokasi) 16. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Sidoarjo (39 lokasi) 17. FS Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Bangkalan 18. AMDAL Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan di Kabupaten Bangkalan 19. Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringanya (2018) di Kab. Lamongan 20. Penyediaan SPAM IKK Kecamatan Kalitengah (2018) 21. Pembangunan SPAM Regional Mojolamong kaps. 250 l/dtk (2018) 22. Optimalisasi IKK Mojosari (2018) 23. Pembangunan dan Pengelolaan TPA Kab/Kota (Kab. Mojokerto ) (2018)) 24. Pembangunan SPAM Reional Mojolamong Jaringan Perpipaan(2018) 25. Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos ( (Kab Mojokerto )2018) 26. Pembangunan IPLT Kabupaten Mojokerto (2018)) 27. Pembangunan TPST (2018) Kab Gresik 28. Pembangunan IPAL Kawasan Kab Gresik (2018) 29. Pembangunan Sistem IPAL Kawasan (2018) Kab Gresik 30. SPAM IKK Modung 100 lt/dtk (2018) Kab Bangkalan 31. SPAM IKK Modung 100 lt/dtk (2018) Kab Bangkalan 32. Pembangunan dan Pengelolaan TPA Baru Kabupaten Bangkalan (2018) PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan PSU di sekitar Suramadu 2. Pembangunan Rumah Susun MBR di Surabaya 3. Pembangunan Rumah Susun Kebonsari 4. Pembangunan Infrastruktur Perumahan di kecamatan Socah
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab Bangkalan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab Sidoarjo Penyusunan FS & DED Pembangunan Rumah Susun Kab Sidoarjo Pembangunan rumah susun di Benowo, Sememi Pembangunan rumah susun di Jambangan, Pegangsaan Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Surabaya Penilaian Calon Penerima Bantuan kota Surabaya Pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sidoarjo Pembangunan Rumah Susun Santri Kab Lamongan Usulan Rumah Susun Pekerja Industri kota Mojokerto Pembangunan Rusun Penunjang indudtri dan kegiatan intensif Kawasan industry Ngoro Pembangunan Rumah Susun Penunjang Industri dan Kegiatan Intensif di Peruntukan Industri Krian
17. Pembangunan Rumah Susun Penunjang Industri dan Kegiatan Intensif di Peruntukan Industri Krian
4.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Gerbangkertosusila adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Jawa Timur
•
PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila
• • • • • • • • • • • • •
PKW Probolinggo Kediri Madiun Banyuwangi Jember Blitar Pamekasan Bojonegoro Pacitan Pasuruan Trenggalek Tulungagung Sumenep
PKSN -
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4.
ANTAR KOTA Kertosono-Mojokerto Mojokerto-Surabaya Surabaya-Madura Krian-Legundi-Bunder
DALAM KOTA 1. Surabaya-Gresik 2. Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak 3. SS Waru – Bandara Juanda
5. Bunder-Manyar
4. Bandara Juanda – Tanjung Perak
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Jawa Timur Kawasan Perkotaan Metropolitan Gerbangkertosusila
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKTOR UNGGULAN Pertanian Perikanan Industri Pariwisata Panas Bumi Minyak dan Gas Bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Pengembangan infrastruktur perkotaan Perwujudan sistem transportasi nasional
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Pengembangan infrastruktur air minum regional - Pembangunan perumahan MBR - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer: Jaringan lintas utara Pulau Jawa-Bali, Jaringan lintas tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan lintas pantai selatan Pulau Jawa 2. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan 3. Pengembangan jalan bebas hambatan
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
4.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Berdasarkan Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas membahas perkembangan PSN dan Proyek Prioritas di Provinsi Jawa Timur (14 Maret 2017): •
•
Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto dan Gempol-Pasuruan, agar segera diselesaikan permasalahan tanah pengganti tanah desa agar tidak mundur dari target yang telah ditetapkan; Pengelolaan Air: a) Segera mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat mengakomodir konsep pengelolaan air untuk bendungan menggunakan prinsip single management; dan b) Segera dikomunikasikan dengan DPR terkait perubahan pengaturan pengelolaan air.
4.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Gerbangkertosusila -
Konsep Pengembangan Kawasan Makro
Mewujudkan fungsi Kawasan Gerbangkertosusila sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang didukung sector industri dan pergudangan . transportasi serta perdagangan dan jasa sebagai sektor basis. Dari fungsi tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa strategi pencapaian, yakni: a. Mengembangkan kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pertumbuhan nasional dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan lingkungan binaan yang berstandar tinggi b. Peningkatan sistem perkotaan yang menarik dan efisien dalam keterkaitan antara daerah perkotaan dan perdesaan c. Pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan prasarana wilayah lainnya untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah, peningkatan produksi kawasan, serta kenyamanan hidup di dalam kawasan d. Penciptaan kawasan yang berorientasi lingkungan e. Peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya serta keseimbangan antara perkotaan dan perdesaan sesuai dengan daya dukung dan daya tamping lingkungan
f.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara
Kab. Lamongan 1. 2. 3. 4.
Pusat kegiatan industry kimia dan manufaktur Pusat kegiatan wisata Nasional dan Regional Pusat layanan kesehatan regional Pusat layanan transportasi laut nasional dan internasional
Kab. Bangkalan 1. 2. 3.
Pusat kegiatan pertanian/agropolitan Pusat kegiatan wisata nasional Pusat kegiatan transportasi lokal dan regional
Kab. Gresik 1. 2. 3.
Pusat kegiatan industry Pusat kegiatan pertanian agropolitan Pusat kegiatan wisata lokal dan regional
Kota Surabaya 1. 2. 3.
Kab. Sidoarjo 1. 2. 3.
Pusat kegiatan industri manufaktur Pusat perdagangan dan jasa nasional dan regional Pusat kegiatan pertanian
Kab. Mojokerto 1. 2.
Pusat kegiatan industri dan wisata Pusat perdagangan dan jasa regional
4.
Pusat pertumbuhan Metropolitan GKS Gateway kawasan GKS ke nasional dan internasional Pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa pariwisata dan pendidikan tinggi internasional Pusat kawasan pertahanan dan keamanan
Kota Mojokerto 1.
Pusat perdagangan dan jasa regional
4.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Gerbangkertosusila 4.3.1 Master Plan
4.3.2
Development Plan
Development Plan 2019-2021 Sumber Daya Air, Bina Marga dan Penyediaan Perumahan
Development Plan 2019-2021 Cipta Karya
5 Metropolitan Sarbagita Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita (Kota Denpasar, Kab. Badung, Kab. Gianyar, Kab. Tabanan) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Jawa-Bali. Kawasan Metropolitan Sarbagita sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang mendorong pertumbuhan wilayah disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat kegiatan ekonomi
nasional berbasis kegiatan pariwisata yang bertaraf internasional. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Sarbagita telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2011.
5.1 Updating Isu Metropolitan Sarbagita 5.1.1 Isu dan Permasalahan Sebagai kawasan pariwisata bertaraf internasional, Metropolitan Sarbagita harus mempertahankan atau meningkatkan kualita hidup kawasan perkotaannya. Akses dasar seperti sanitasi dan air baku harus dipenuhi 100%, pelayanan persampahan harus menjangkau semua lapisan masyarakat, tidak hanya di kawasan perhotelan saja. Selain itu, permasalahan yang masih diderita oleh metropolitan Sarbagita adalah kemacetan yang cukup parah. Terdapat juga beberapa titik banjir yang secara periodik menghampiri kawasan tersebut. Dalam waktu dekat, akan diadakan pertemuan IMF pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Badung, Bali yang merupakan bagian dari Metropolitan Sarbagita. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan berlevel internasional tersebut, kebutuhan infrastruktur harus dipenuhi dan ditingkatkan kualitasnya. Pertemuan tersebut akan mengumpulkan Kepala Central Bank, Menteri Keuangan, dan
sektor privat dari seluruh dunia. Kualitas lingkungan di Sarbagita juga patut mendapat perhatian khusus mengingat laju alih fungsi lahan berlangsung secara cepat. -
-
-
Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan Bendungan Sidan adalah bendungan yang terletak di provinsi Bali, di Kabupaten Badung. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 3.13M³ diharapkandapat mengairi lahan seluas 4595 Ha, menyediakan pasokan air baku sebesar 2,14 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar XX MW. Nilai : 420 M Status : Sidang teknis sertifikasi bendungan oleh Komisi Keamanan Bendungan Konstruksi : 2017 – 2020 Kemacetan lalu lintas dan aktivitas komuter masih membebani Sarbagita Sarbagita merupakan wilayah yang rawan banjir
Kurangnya ketersediaan air baku Dalam metropolitan Sarbagita, persentase ketersambungan rumah dengan pipa PDAM adalah Tabanan (89,8%), Badung (86,1%), Gianyar (69,9%), dan Denpasar (43,3%) (BPPSPAM, 2014). Selain itu dapat terlihat pada diagram di bawah masih banyak penggunaan sumur dan air kemasan sebagai sumber air baku dan air minum.
(a) Persentase sumber air minum di Sarbagita; (b) Persentase sumber air baku di Sarbagita
5.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Sarbagita, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Peningkatan Jaringan Irigasi DITukad Oos, Tukad Pakerisan, Tukad Petanu, dan Tukad Ayung, Kab. Gianyar; 2. Peningkatan jaringan irigasi DI Tukad Penet , Tukad Ayung di Kab. Badung; 3. Peningkatan jaringan irigasi DI Tukad Yeh Hoo, Tukad Sungi di Kab. Tabanan; 4. Pembangunan Bendungan Sidan di Kab. Badung, Bangli dan Gianyar; 5. AMDAL dan LARAP Bendungan Muara Nusa Dua, Kab. Badung; 6. AMDAL dan LARAP Bendungan Selat Kiri, Kab. Gianyar 7. Pengamanan Pantai Pasut, Tabanan; 8. Pengamanan Pantai Siyut, Pantai Gumicik, Pantai Masceti, Pantai Lebih, Pantai Keramas – Gianyar 9. Pembangunan Sistem Drainase Pemogan Kawasan Sarbagita 10. Bali Beach Conservation Project (Bali Coastal Restoration and conservation Project) 11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati Hilir di Kab Badung 12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Tukad Mati Tengah di Kab Badung dan Kota Denpasar 13. Pengembangan Sistem Drainase Di Kab. Gianyar BINA MARGA 1. DED Western Ring Road III; 2. Pelebaran jalan menambah lajur mendukung KPSN Kuta Nusa Dua, Jalan Denpasar – Tuban; 3. Peningkatan struktur dan kapasitas jalan kolektor primer (Jl. Raya Batu Bulan - Jl. Raya Celuk Sukowati); 4. Peningkatan kapasitas jaringan jalan Tohpati - Siut - Kusamba (Kota Denpasar); 5. Peningkatan struktur dan kapasitas jaringan jalan arteri primer (Jl. Sunset Road); 6. Peningkatan struktur dan kapasitas jalan kolektor primer (Jl. Imam Bonjol - Jl. Raya Kuta) / Denpasar – Tuban; 7. Underpass Tugu Ngurah Rai 8. DED Underpass Simpang Pesanggaran, Badung CIPTA KARYA 1. Pembangunan SPAM Binaan Badung; 2. Pembangunan IPAL Komunal Skala Kws di Kota Denpasar; 3. Lanjutan Pembangunan SPAM Regional Petanu, Kab. Gianyar; 4. Lanjutan Pembangunan SPAM Regional Penet di Kab. Badung dan Kota Denpasar;
5. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat di Tanjung Benoa, Benoa dan Jimbaran Tahap II : 31.875 Sambungan Rumah); 6. Ubud Sewerage Development Project (USDP) Kawasan Pariwisata Ubud : 28.750 Sambungan Rumah) di Kab. Gianyar; 7. Penataan Bangunan Kawasan Rawan Bencana Tabanan, Gianyar, dan Badung; 8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tabanan, Kediri, Kerambitan, Baturiti, Selemadeg, Pupuan dan Marga di Kabupaten Tabanan; 9. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Utara, Denpasar Timur dan Denpasar Barat di Kota Denpasar. 10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kecamatan Sukawati Kawawasan 1,2,3&4, Blahbatu Kawasan 1,2,&3, Ubud Kawasan 1,2,&3 di Kabupaten Gianyar; PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rumah Susun di Penatih dan Tembau, Denpasar] 2. Pembangunan rumah susun sewa 3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tabanan; 4. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tabanan, Badung, Gianyar, dan Denpasar
5.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Sarbagita adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Bali
•
PKN Kawasan Perkotaan DenpasarBadung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita)
• • •
PKW Singaraja Semarapura Negara
PKSN -
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
ANTAR KOTA Gilimanuk - Negara Negara - Pakutatan Pakutatan - Soka Gilimanuk - Buleleng Buleleng - Singaraja - Mengwi Cangu - Mengwi - Blahbatu Blahbatu - Padang Bai Kuta-Tanah Lot-Soka Canggu-Beringit-Bahran-Purnama Tohpati - Kusumba - Padangbai Pekutatan lovina (Buleleng Timur)
DALAM KOTA 1. Serangan-Tohpati 2. Canggu - Beringit - Batuan - Purnama 3. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai 4. Kuta-Denpasar-Tohpati 5. Bali - Mandara
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Kawasan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara)
SEKTOR UNGGULAN 1. pariwisata 2. pertanian 3. perikanan 4. 1. 2. 3. 4. 5.
Kawasan Denpasar-Ubud- Kintamani (Bali Selatan)
panas bumi pariwisata pertanian industri perikanan panas bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Perwujudan sistem transportasi nasional
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer: Jaringan lintas utara Pulau Jawa-Bali, Jaringan lintas tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan lintas pantai selatan Pulau Jawa; 2. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan; 3. Pengembangan jalan bebas hambatan.
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
5.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengungkapkan, salah satu infrastruktur yang selesai sebelum pertemuan tahunan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se-dunia tersebut adalah underpass dekat Bandara Ngurah Rai, Bali. Pembangunan underpass dilakukan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas saat delegasi tiba di bandara dan menuju hotel. "Underpass dekat airport Denpasar akan selesai Agustus 2018," ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Panitia Nasional Persiapan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Jumat (25/8/2017). Tidak hanya itu, proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung di Bali ditargetkan bisa selesai Agustus 2018. Proyek ini juga sempat terlantar selama 17 tahun.
5.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Sarbagita Metropolitan Sarbagita memiliki keunikan dimana Denpasar sebagai kota inti memiliki peran ekonomi regional yang lebih kecil daripada salah satu kota sekitarnya, yakni Badung mengingat kabupaten ini memiliki daya tarik pariwisata berlevel internasional. Kawasan Tabanan dan Gianyar sebagai penyangga juga berperan sebagai kawasan dengan sektor utama pertanian yang juga memanfaatkan sektor pariwisata budaya dan pertanian.
GIANYAR TABANAN MANGUPURA (KAB. BADUNG)
PERKOTAAN INTI DENPASAR
PERKOTAAN INTI
JIMBARAN
KAWASAN PERKOTAAN KAWASAN WISATA ARAH ORIENTASI MENUJU KOTA INTI ARAH ORIENTASI KAWASAN WISATA
5.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Sarbagita 5.3.1 Master Plan
5.3.2 Development Plan
5.3.3 Program Tahunan
6 Metropolitan Mebidangro
Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sumatera. Kawasan Metropolitan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang diarahkan sebagai pusat administrasi pelintas bagi yang berfungsi sebagai outlet pemasaran untuk wilayah Sumatera Utara bagian Timur dengan tetap memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah internasional. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011.
6.1 Updating Isu Metropolitan Mebidangro - Kedudukan Metropolitan Mebidangro dalam Konstelasi Regional Peran Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional: a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif. c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan. d. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan. e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
Fungsi Kawasan Perkotaan Mebidangro sebagai Pusat Kegiatan Nasional: a. Pusat pemerintahan provinsi;
b. c. d. e.
Pusat perdagangan dan jasa regional; Pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa regional; Pusat pelayanan jasa pariwisata; dan Pusat transportasi darat, laut dan udara.
- Kedudukan Metropolitan Mebidangro dalam Konstelasi Provinsi Kawasan Metropolitan Mebidangro merupakan kawasan yang sangat strategis dalam Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya Pelabuhan Belawan dan Bandara Kualanamu di dalam Kawasan Metropolitan Mebidangro maka aksesibilitas kawasan ini menjadi sangat tinggi, baik skala provinsi, nasional, sampai internasional. Selain didukung oleh aksesibilitas yang baik dengan pelabuhan dan bandara internasional, Kawasan Metropolitan Mebidangro juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan KSPN Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata prioritas, Kota Tebing Tinggi yang menghubungkan Mebidangro dengan Kota Dumai dan Pekanbaru di Provinsi Riau (dalam 1 WPS), KEK Sei Mangke yang merupakan kawasan ekonomi baru, serta dengan Pelabuhan Kuala Tanjung yang merupakan kawasan industri terpadu dan pelabuhan utama dalam jalur tol laut. Perkembangan Danau Toba akan sangat mempengaruhi Kawasan Metropolitan Mebidangro karena Bandara Kualanamu adalah gerbang masuk bagi wisatawan domestik yang datang ke Danau Toba. Untuk lebih jelasnya posisi Kawasan Metropolitan Mebidangro dalam konstelasi regional provinsi adalah sebagai berikut:
Kedudukan Mebidangro dalam Konstelasi Provinsi Dengan membandingkan perkembangan arah perekonomian makro, profil perdagangan internasional, profil industri pengolahan, serta profil keuangan dan investasi, diperoleh sejumlah kesimpulan sebagaimana terangkum dalam tabel dibawah ini. Pada sisi struktur perekonomian, terlihat adanya kecenderungan pergeseran struktur ke arah sektor jasa, sekalipun sektor pertanian dan sektor industri pengolahan masih tetap berperan dominan. Sekalipun menurun dominasi sektor pertanian masih kuat karena merupakan masih merupakan basis ekspor dan manufaktur. Pada sisi perdagangan internasional, terlihat adanya kecenderungan ke arah inward-looking (substitusi impor) dan outward-looking (orientasi pasar pada ekspor) sekalipun keduanya juga akan relatif banyak dipengaruhi pula oleh perekonomian kawasan Sumatera bagian Utara mengingat Belawan sebagai pelabuhan andalan kawasan ini. Pada sisi investasi, terlihat bahwa minat investasi menunjukkan
kecenderungan ke arah yang sama dengan keunggulan relatif industri yang dimiliki dan kekuatan ekonomi sektoral Sumatera Utara. - Kedudukan Metropolitan Mebidangro dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Fokus pengembangan WPS Metro Medan-Tebing tinggi-Dumai-Pekanbaru adalah sebagai pusat pengolahan karet, sawit dan migas. Potensi perkebunan sawit diidentifikasi sangat besar, dimana berdasarkan data BKPM produksi sawit tahun 2013 di Sumatera Utara sejumlah 8.120.651 ton, serta produksi sawit di Riau sebanyak 7.570.854 ton pada tahun 2013. Di WPS ini, simpul karet terdapat di Kabupaten Deli Serdang dan Labuhan Batu Selatan; simpul sawit banyak terdapat di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Bengkalis. Pelabuhan Belawan di WPS ini merupakan pelabuhan stategis di Pulau Sumatera yang mampu melayani arus bongkar muat peti kemas hingga 1,2 juta TEUs per tahun. Kawasan Mebidangro termasuk kedalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Terpadu yaitu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekan Baru.
6.1.1 Isu dan Permasalahan - Permasalahan Kawasan Kemacetan Kemacetan terjadi terutama di kawasan inti Metropolitan yaitu di Kota Medan. Beberapa ruas yang mengalami kemacetan diantaranya yaitu diruas Medan Binjai yang merupakan ruas yang melayani commuter anara Kota Medan dan Kota Binjai; Ruas Jamin Ginting dan Gatot Subroto; Bottle Neck Jalan Tol Belmera dan Jalan Yos Sudarso; dan kemacetan Di Simpang Patumbak (Jalan Sisingamangaraja – Amplas). Banjir Banjir di Metropolitan Mebidangro terjadi akibat banjir perkotaan pada Daerah Rawan Banjir Bandang terdiri dari Singgamanik, Kutabangun, Bingai, Kampung Baru, Sebajadi, Sidorejo, Betengar Pasar, Namuukur serta Banjir Rob akibat pasang muka laut dan naik nya air permukaan sungai di sungai Belawan di kawasan Belawan dengan ketinggian 50 cm dpl (tahun 2016). Ketersediaan Sumber Air Ketersediaan Sumber Air Baku semakin terbatas karena tingginya konsentrasi penduduk di DAS Belawan, Percut, Deli, Batang Kuis, dan Serdang. Aksesibilitas Pada Kawasan Metropolitan Mebidangro masih terdapat akses yang belum memenuhi yaitu akses menuju Pelabuhan Belawan (masih terjadi kemacetan karena dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar yang menuju pelabuhan) dan akses menuju Berastagi (Jalan Alternatif Berastagi menuju Danau Toba yang kurang layak sehingga menyebabkan kemacetan panjang) Permukiman Kumuh Kawasan Metropolitan Mebidangro memiliki kawasan kumuh yang terdapat di Kelurahan Bagan Deli (50,69 Ha), Kelurahan Bahari (34,09 Ha) dan Kelurahan Bahagia (81,60 Ha). Total kawasan kumuh mencapai ± 160 Ha. - Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. PSN Provinsi Sumatera Utara Perpres 23/2016 Perpres 58/2017 Infrastruktur PUPR Jalan Tol Medan-Binjai (16 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera Jalan Tol Medan-Kualanamu-Lubuk Pakam-Tebing Tinggi (62 km) (63 km) (62 km) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang Bendungan Lau Simeme Infrastruktur non-PUPR terkait Kawasan Metropolitan Mebidangro Percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk KSPN Prioritas Danau Toba Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus
KI Kuala Tanjung & KEK Sei Mangkei Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Pembangunan Pipa Gas Belawan – Sei Mangkei (panjang 139,25 km) Proyek Pembangunan Smelter Kuala Tanjung
-
- Keterkaitan Metropolitan Mebidangro dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, didalam pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 2 (Medan-Tebing TinggiDumai-Pekanbaru). Konektivitas dalam WPS 2 ini didukung dengan pengembangan koridor backbone yaitu beberapa Jalan Tol seperti: 1. Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi (68,9 km), bagian dari 8 ruas Trans Sumatera; 2. Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran (100 km), bagian dari Trans Sumatera; 3. Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-Tarutung-Sibolga (200 km), bagian dari Trans Sumatera. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ini juga akan memperlancar pergerakan barang antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali.
6.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Mebidangro, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Belutu Kab. Deli Serdang 2. Pembangunan Bendungan Lau Simeme 3. Pembangunan Bendung D.I. Serdang 5.000 Ha Kab. Deli Serdang 4. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir di Sekitar Bandara Kuala Namu Kab. Deli Serdang 5. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir ROB Belawan Kota Medan 6. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai Babura CIPTA KARYA 1. Pengembangan TPA Terjun: Peningkatan TPA Terjun Tahap I: Sanitary Landfill 2. Pembangunan IPLT Cemara 3. Pengembangan TPA Tadukan Raga PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk MBR KSN Mebidangro 2. Penyediaan Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair di Kota Medan 3. Rumah Susun Terbangun beserta PSU dan Meubelair di Deli serdang
6.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Mebidangro adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Sumatera Utara
•
PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai- • Deli Serdang-Karo (Mebidangro) • • • • • • • •
PKW Tebing Tinggi Sidikalang Pematang Siantar Balige Rantau Prapat Kisaran Gunung Sitoli Padang Sidempuan Sibolga
•
PKSN Medan
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan ANTAR KOTA 1. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 2. Akses Pelabuhan Kuala Tanjung
DALAM KOTA 1. Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa) 2. Binjai-Medan
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Sumatera Utara Kawasan Perkotaan Metropolitan Mebidangro
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
SEKTOR UNGGULAN Industri Perkebunan Pariwisata Pertanian Perikanan Panas Bumi Pertambangan Minyak dan gas bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan
Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
PROGRAM
TAHUN
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
2015-2019 2015-2019 2015-2019
Pengembangan infrastruktur perkotaan Perwujudan sistem transportasi nasional
1. 2.
3.
Perwujudan Sistem Jaringan SDA • Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
4. 5. -
Pengembangan infrastruktur air minum regional Pembangunan perumahan MBR Sistem Jaringan Jalan: Jaringan jalan arteri primer, Jaringan lintas timur pulau sumatera (2015-2019) Jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah di Pulau, jaringan lintas tengah pulau sumatera Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan penghubung lintas pulau sumatera Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan Pengembangan jalan bebas hambatan Pengembangan Bendungan Lau Simeme
2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
2015-2019
- Pengembangan industri Kuala Tanjung dan Sei Mangke - Pengembangan kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei
2015-2019 2015-2019
6.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Perkembangan isu juga terkait arahan Presiden dalam pemecahan permasalahan di Metropolitan Mebidangro yaitu menindaklanjuti Rapat Terbatas Presiden R-45/Seskab/DKK/3/2017 pada Selasa, 16 Februari 2017 yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dengan pokok bahasan “Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Sumatera Utara”. Bapak Presiden memberikan arahan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar menindaklanjuti masukan Gubernur Sumatera Utara terkait permasalahan banjir di KIM, traffic akses yang sangat padat pada jembatan overpass existing yang merupakan satu-satunya akses penghubung KIM-I dan KIM-II dari pintu tol Belawan . Berdasarkan Surat Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 630/1850 pada tanggal 15 Maret 2017 kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal “Usulan Pembangunan Jembatan Overpass yang Menghubungkan KIM-I dan KIM-II”, diusulkan program untuk memecahkan masalah diatas (Surat Gubernur terlampir), yaitu: • •
Pembangunan jembatan overpass baru yang menghubungkan KIM-I dan KIM-II sepanjang 61,25 M dan lebar 6 M; dan Upaya penanganan banjir di Kawasan Industri Medan (KIM).
6.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Mebidangro
Kawasan Mebidangro terdiri dari Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan sebagian Kabupaten Karo dengan luas total 302.697,78 Ha.
a) Delineasi Kawasan Perkotaan Mebidangro b) Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro
c) Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan Mebidangro
Koridor Pengembangan Kawasan Utara Telah berkembang sebagai arus utama lalu lintas perdagangan, distribusi logistik, dan industri melalui jalur darat, laut (pelabuhan) dan udara (bandara). Telah berkembang pesat sebagai pusat pengembangan permukiman skala besar dan kawasan industri. Koridor Pengembangan Kawasan Green Belt Deli Serdang Pengendalian perkembangan intensif, diarahkan pada dukungan pengembangan pertanian dan perkebunan. Koridor Pengendalian Selatan Pengendalian perkembangan di kawasan Selatan Karo berkaitan dengan kawasan lindung dan kawasan resapan air. Peningkatan akses menuju daerah Berastagi.
6.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Mebidangro 6.3.1 Master Plan
6.3.2 Development Plan Development Plan 2019-2021 Sumber Daya Air dan Bina Marga
Development Plan 2019-2021 Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan
6.3.3 Program Tahunan Program Tahun 2019 Sumber Daya Air dan Bina Marga
Program Tahun 2019 Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan
7 Metropolitan Mamminasata Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata (Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. Gowa), Kab. Takalar)
ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sulawesi. Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global yang mendorong pertumbuhan kota-kota disekitarnya sebagai sentra produksi wilayah pulau serta sebagai pusat orientasi pelayanan berskala internasional dan penggerak utama bagi Kawasan Timur Indonesia. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011.
7.1 Updating Isu Metropolitan Mamminasata 7.1.1 Isu dan Permasalahan -
Permasalahan Kawasan Kemacetan Terdapat total 13 titik kemacetan di Kawasan Metropolitan Mamminasata dimana 11 titik diantaranya berada di Kota Makassar yaitu di Jl. Jend. Urip Sumoharjo, Jl. AP. Pettarani, Jl. Sultan Alauddin, Jl. Cendrawasih, Jl. Veteran Utara, Jl. Veteran Selatan, Jl. Ratulangi, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Penghibur, Jl. Nusantara, Jl. Hertaningsih. 2 titik kemacetan sisanya yaitu 1 titik kemacetan di Jl. Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin (Kabupaten Maros) dan 1 titik kemacetan di Kabupaten Gowa. Banjir Banjir di Kawasan Metropolitan Mamminasata terjadi akibat pendangkalan sungai, saluran rusak, kapasitas saluran tidak mencukupi, dan perubahan guna lahan. Terdapat 7 titik kritis zona banjir dengan tipikal penyebab banjir diatas di Kota Makassar antara lain di Kecamatan Wajo, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamanlarea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Rappocini. Penyebab banjir lainnya yaitu akibat terjadinya pasang naik, banjir jenis ini terjadi di Sungai Gamanti dan Pappa di Kabupaten Takalar. Air Baku Terdapat permasalah pencemaran kualitas air baku dan menurunnya ketersediaan air pada saat musim kemarau. Tingkat kehilangan air berkisar 36,74% dengan cakupan pelayanan 46,73%. Air Limbah Beberapa permasalahan terkait air limbah di Kawasan Metropolitan Mamminasata antara lain belum adanya SPAL terpusat, grey water dibuang tanpa diolah, dan kurang terawatnya septic tank. Persampahan Permasalahan terkait persampahan di Kawasan Metropolitan Mamminasata yaitu belum tersedianya TPA Regional. Usulan lokasi TPA Regional di Pattalassang tidak disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Aksesibilitas Permasalahan terkait aksesibilitas di Kawasan Metropolitan Mamminasata yaitu jaringan jalan eksisting belum secara optimal mendukung akses ke Kawasan Industri. Permukiman Kumuh Kawasan permukiman kumuh (Tahun 2015) yang terdapat di Kawasan Metropolitan Mamminasata memiliki total luas 1.000,06 Ha tersebar di 129 lokasi yang terbagi atas: Kota Makassar 734,24 Ha (103 lokasi), Kabupaten Takalar 29,05 Ha (10 lokasi), Kabupaten Maros 5,74 Ha (4 lokasi), dan Kabupaten Gowa 231,03 Ha (12 titik). Perumahan Peningkatan kebutuhan hunian di Kawasan Metropolitan Mamminasata sebesar 10.00015.000 (penyedia hanya memenuhi 5.000-7.000).
-
-
Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN Provinsi Sulawesi Selatan Perpres 23/2016 Perpres 58/2017 Infrastruktur PUPR Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata Bendungan Karalloe Bendungan Pamukkulu Bendungan Jenelatta Bendungan Passeloreng (Kab. Wajo) Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase Infrastruktur non-PUPR terkait Kawasan Metropolitan Mamminasata Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan) Makassar New Port Energi asal sampah kota-kota besar (Semarang, Makassar, Tangerang) Proyek Pembangunan Smelter Bantaeng Keterkaitan Kawasan Metropolitan Mamminasata dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare Pare, Kawasan Industri (KI) Bantaeng dan Jeneponto, Kota Terpadu Mandiri (KTM) Punaga Kabupaten Takalar, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Toraja, didalam pengembangan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Terpadu (WPS 28) (Makassar-Pare Pare-Mamuju). Konektivitas dalam WPS 28 ini didukung dengan pengembangan koridor backbone yaitu beberapa Infrastruktur Jalan Tol: 1. Jalan By Pass Mamminasata (13,75 km); 2. Jalan Middle Ring Road; 3. Jalan Lingkar Tengah; 4. Jalan Trans Sulawesi (22,78 km). Pembangunan Jalan Trans Sulawesi ini akan memperlancar pergerakan barang antara Sulawesi bagian selatan dengan Sulawesi bagian tengah dan bagian utara.
7.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Mamminasata, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Bendungan Jenelata 2. Pembangunan Bendungan Karraloe 3. Pembangunan Bendungan Pamukulu 4. Pembangunan Bendungan Jenemarung 5. Pembangunan Waduk (Kolam regulasi Nipa-Nipa)
6. Pembangunan Pengendalian Banjir Kanal Metro Tj. Bunga Kota Makassar 7.FS DED Pembangunan engendalian Banjir Kanal Metro Tj. Bunga Kota Makassar 8. Supervisi Rehabilitasi Saluran Sekunder di Bulu Cenrana BINA MARGA 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road Tahap 1 (MYC Lanjutan) 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road Tahap 2 (MYC Lanjutan) 3. Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Tahap 1 (MYC Lanjutan) 2015-2018 4. Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Tahap 1 (MYC Baru) 2018-2021 5. Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Tahap 3 (MYC Baru) 2019-2022 6. Elevated Road Segmen 1 (MYC Lanjutan) – on going sejak 2015 7. Elevated Road Segmen 2 (MYC Baru) - (Maros-Watampone) 8. Elevated Road Segmen 3 (MYC Baru) 9. Elevated Road Segmen 4 (MYC Baru) 10. Pembangunan Underpass Simpang Mandai (MYC Lanjutan) 11. Pembangunan Jalan Trans Sulawesi 12. Rekonstruksi Jalan Bts Kab Barru Bts Kota Maros 13. Paket Rekonstruksi Jln Sutami Frontage Tol CIPTA KARYA 1. Penataan bangunan kawasan Strategis perkotaan barandasi kec Lau kab Maros 2. Penataan Bangunan Kawasan Strategis Kota Baru Moncongloe Kab Maros 3. TPA Regional 4. Optimalisasi SPAM IKK Marusu 5. Optimalisasi SPAM IKK Turikale 6. Pembangunan Drainase Lingkungan Kab Maros 7. Pembangunan TPA Sampah Kota Turikale Kab Maros 8. Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kota Turikale Kab Maros 9. IPAL Losari PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rusunawa Untuk pekerja pelabuhan Kota Makassar 2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas Rumah) di Kota Makassar 3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Peningkatan Kualitas Rumah) di Kabupaten Gowa 4. Penyedian Rumah Khusus 5. Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan
7.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Mamminasata adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Sumatera Utara
•
PKN Kawasan Perkotaan MakassarSungguminasa-Takalar-Maros (Maminasata)
• • • • •
PKW Pangkajene Jeneponto Palopo Watampone Bulukumba
PKSN -
• •
Barru Parepare
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4. 5.
ANTAR KOTA Pangkajene - Maros Maros - Watampone Maros-Mandai-Makassar Makassar - Mandai Makassar-Sungguminasa
1. 2. 3. 4. 5.
DALAM KOTA Ujung Pandang I Ujung Pandang II Ujung Pandang III Makasar Seksi IV Makasar - Maros
6. Sungguminasa-Takalar Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Sulawesi Selatan Kawasan Mamminasata dan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa, Takalar)
1. 2. 3. 4.
SEKTOR UNGGULAN pariwisata industri pertanian agroindustri
5. perikanan Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Pengembangan infrastruktur perkotaan Perwujudan sistem transportasi nasional
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Pengembangan infrastruktur air minum regional - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer, Jaringan lintas barat pulau sulawesi (2015-2019) 2. Jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah di Pulau, jaringan lintas tengah dan lintas timur pulau sulawesi 3. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan penghubung lintas pulau sulawesi 4. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan 5. Pengembangan jalan bebas hambatan
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
7.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Perkembangan isu juga terkait arahan Presiden dalam pemecahan permasalahan di Kawasan Metropolitan Mamminasata yaitu menindaklanjuti Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Nomor: 0242/M.PPN/07/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal “Pemanfaatan Ruang Gerak Fiskal RAPBN 2014. Surat tersebut berisi Pengembangan Angkutan Umum Bus Rapid Transit (BRT) di 6 Kota Besar”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 382 M. Pengembangan angkutan umum massal pada 6 perkotaan aglomerasi merupakan penerapan salah satu pilar dalam menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan. “Dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 ada nomenklatur baru di sana terkait dengan transportasi yaitu muncul transportasi perkotaan,”tambahnya. Transportasi perkotaan menjadi perhatian yang besar untuk 5 tahun yang akan datang. Pemilihan 6 kota aglomerasi tentu ada dasarnya karena sudah dicantumkan dalam RPJMN dan juga ada Kepres yang mengatur tentang hal itu. Keenam Kota Aglomerasi tersebut yaitu Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo), Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Bandung Metropolitan Area (Bandung, Cimahi, Sumedang), Surabaya Metropolitan Area (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan), dan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar).
7.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Mamminasata Konsep pengembangan kawasan metropolitan Mamminasata yaitu sebagai pusat pertumbuhan kawasan timur Indonesia melalui penataan kota inti dan mendorong pembangunan kota sekitarnya menjadi penggerak ekonomi biru ditunjang konektivitas antar kawasan. Konsep struktur kipas, pengembangan jalan lingkar dan penentuan sistem kota satelit adalah strategi untuk mengurangi kepadatan pusat kota lama dan antisipasi pertambahan penduduk. a) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata
b) Konsep Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata
7.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Mamminasata 7.3.1 Master Plan
7.3.2 Development Plan
DEVELOPMENT PLAN KAWASAN METROPOLITAN MAMMINASATA 2019-2021 BIDANG BINA MARGA Pembangunan Jalan Trans Sulawesi
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Pembangunan Jalan dan Jembatan Middle Ring Road - Tahap 2 (MYC Lanjutan)
C Elevated Road Segmen 2 (MYC Baru) - (MarosWatampone)
Newport Makassar Central Point of Indonesia
A
DEVELOPMENT PLAN KAWASAN METROPOLITAN MAMMINASATA 2019-2021 BIDANG CIPTA KARYA IPAL Maros Kab.Maros (2019)
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
C
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Makassar (2019-2021)
TPA Regional Kab. Gowa (2019-2021)
Newport Makassar Central Point of Indonesia
A B
Penataan Bangunan Kawasan Strategis Kota Baru Moncongloe Kab. Maros (2020-2021)
E Ke Gowa
D
Penataan/peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh Kecamatan Maros Baru Kab. Maros (2019-2021)
Ke Gowa
Ke Jeneponto
Pembangunan sistem jaringan jalur kereta api nasional, regional, perkotaan Mamminasata (120 km)
KOTA INTI KOTA SATELIT MANDIRI A. B. C. D. E.
Makassar Sangguminasa Maros Takalar Kota Baru Gowa-Maros
Pembangunan IPAL Losari (2020)
Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalur KA Sungai
DEVELOPMENT PLAN KAWASAN METROPOLITAN MAMMINASATA 2019-2021 BIDANG PERUMAHAN Pembangunan Rumah Susun PNS Kab. Maros
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Maros
C Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Kab. Maros) Pembangunan Rumah Susun Dosen Kota Makassar Pembangunan Rusunawa
Pembangunan PSU Rumah Umum Kota Makassar
B
E
Pembangunan PSU Rumah
7.3.3 Program Tahunan PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR SDA (1)
Pembangunan Pengendalian Banjir dan Perbaikan Alur Kanal Hertasning Kota Makassar (125KM; 25M)
DD PembangunanPerbaikan Plat Duiker Saluran Irigasi DI Kampili (1 Dok; 1M)
Peningkatan Pengendalian Banjir Kanal Hertasning Kab Gowa (125KM; 25M)
DD Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Maros Kab Maros (1 Dok; 1,5 M)
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
DD Kolam Retensi Balang Tojong Kota Makassar (1 Dok; 1,5M) Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Kab Takalar (20 KM; 10M)
Central Point of Indonesia
DED Pembangunan prasarana air baku MallengkeriPannaikang (27M)
C
Newport Makassar
Pembangunan Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga Kota Makassar (10M)
A
FS DED Pembangunan Pengendalian Banjir Kanal Metro Tanjung Bunga Kota Makassar (1 Dok; 1M)
DD Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Tallo Makassar Gowa Maros (1 Dok; 1,5 M)
B
Pembuatan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Tallo Hulu Kab.Gowa (1 KM; 20 M)
E
Pembangunan Pengamanan Abrasi Pantai Kab Takalar (5 KM; 15 M)
Ke Gowa
DD Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Pappa Kab Takalar(1 Dok; 1M)
Pemb Pengaman Abrasi Pantai Saro Kab Takalar (5 KM; 15M) Revitalisasi Pantai Kuri lanjutan Kab Maros (75 KM; 15 M)
D
Pembangunan Prasarana Air Baku Sungai Pappa Kab Takalar (10KM; 20M)
Ke Gowa
Pembangunan sistem jaringan jalur kereta api nasional, regional, perkotaan Mamminasata (120 km)
Pengendali Banjir Sungai Pappa Kab Takalar(1 KM; 20M)
DED Pembangunan JaringanIrigasi Bissua (Sal. Sekunder Dingau) Kab. Takalar (115,68KM; 34,7M)
Ke Jeneponto
Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalur KA Sungai
KOTA INTI KOTA SATELIT MANDIRI A. B. C. D. E.
Makassar Sangguminasa Maros Takalar Kota Baru Gowa-Maros
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR SDA (2) Peningkatan Jaringan Tata Air Tambak Kab Maros (15 KM; 10M)
Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Maros Kab Maros (10 KM; 15M) Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Kab Maros (5 KM; 15M) Desain Kanal Saluran Kota Makassar (2 KM; 3M) Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Mamminasata Kab
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
C
Newport Makassar Central Point of Indonesia
A
Pembuatan Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing Sungai Maros Kab Maros (75 KM; 15M) Pembangunan Groundsill CD21 Sungai Jeneberang Kab Gowa (1 Bh; 10M) Pembangunan Konsolidasi Dam KD 11 Sungai Jeneberang Kab. Gowa (1 Bh; 57M)
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR SDA (3) DD Normalisasi Saluran Pembuang Borong Raukang Kab.Gowa (1Dok; 1M) Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Pemb Pengaman Abrasi Pantai Parappa Kab Takalar (5 KM; 15M)
DD Rehabilitasi Pintu Air Saluran Sanre Kab. Gowa (1 Dok; 1M)
C
Newport Makassar
A
Central Point of Indonesia
DD Normalisasi Saluran Sekunder Doang Kab. Gowa (1 Dok; 1M)
Pembangunan Broncaptering dan Jaringan Air Baku Perdesaan Tamaona Kab Gowa (1 Bh; 10M)
Pemb Pengaman Abrasi Pantai Mangesu Kab Takalar (5 KM; 15M)
B
Pemb Pengaman Abrasi Pantai Makkaninong Kab Takalar (33 KM; 10M)
Pembangunan Konsolidasi Dam CD 31 CD 41 Kab. Gowa (1 Bh; 10M)
E
Pembangunan Pengendali Sedimen Sungai Malino Kab Gowa (1 Bh; 5M)
Ke Gowa
Pengendalian Banjir Sungai Pakkalompo Kab Gowa (5 KM; 10 M) Peningkatan Konsolidasi DAM KD23 Kab. Gowa (1 Bh; 19 M)
D
Pembangunan Sabo Dam Sungai Kalumpang Kab. Gowa (1 Bh; 5M)
Ke Gowa Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi
Ke Jeneponto
Jalur KA Sungai
KOTA INTI KOTA SATELIT MANDIRI A. B. C. D. E.
Makassar Sangguminasa Maros Takalar Kota Baru Gowa-Maros
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR BINA MARGA Pembangunan Jalan dan
Ke Pare-pare
Pembangunan Akses Jembatan Middle Ring Road Pelabuhan Perikanan Untia Tahap 1 (MYC Lanjutan) Makassar (1 KM;20 M)
Ke Kab. Maros
Pembangunan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata Tahap 1 (MYC Lanjutan) (2015-2018)
C
Pembangunan Jalan Maros Watampone elevated tahap II (1 KM; 40 M)
Newport Makassar Central Point of Indonesia
Pelebaran Bts Kota Maros Bts Kab Bone, Kab. Maros (5 KM; 40 M)
A B
E
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR CIPTA KARYA (1) Pembangunan SPAM IKK Kampili Kab. Gowa (20 Lt/dt; 10M)
Penyusunan Master Plan Air Limbah Kws Kampus UMI UNHAS dan Kantor Gubernur (1 Kab/Kota; 3M)
Ke Pare-pare
Optimalisasi SPAM Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Kampili Kab. Gowa (1 Kws; 3M)
Ke Kab. Maros
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Bira Kota Makassar (18,6 M)
Penyusunan DED Kawasan Strategis Benteng Somba Opu Kec Barombong Kab. Gowa (1 Kab; 500 juta)
C
Pembangunan SPAM IKK Malakaji Kec Malakaji Kab. Gowa (20 Lt/dt; 10 M)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Lette Kota Makassar (1 Ha; 325juta) Penyusunan RTBL Kawasan Barombong Kec Tamalate Perkotaan Kota Makassar (1 NSPK; 1M)
Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Malakaji Kab.Gowa (1Kws; 3 M)
B
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Makassar (2 Lokasi; 25M)
E
Pembangunan Sanimas Kab Gowa (80 KK; 600juta)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Bunga Eja Baru Kota Makassar (1 Ha; 875juta)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Batua Kota Makassar (1 Ha; 325juta)
Ke Gowa
D
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Tompobalang Kel Tompobalang Kec Somba Opu (0; 18,5 M) Penyusunan RTBL Kaw Pusaka Benteng Sanrobone Kab Takalar (1 NSPK;1 M)
Ke Gowa
Penataan Kota Hijau Kab. Takalar (1 Kws; 5M)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Paccerakang Kota Makassar (1 Ha; 325juta) KOTA INTI
Ke Jeneponto
Pengembangan Jaringan SPAM IKK Turikale Kab Maros (1 Ltr/Det; 10M)
Pembangunan Sanimas Kota Makassar (80 KK; 600juta)
Pembangunan sistem jaringan jalur kereta api nasional, regional, perkotaan Mamminasata (120 km)
KOTA SATELIT MANDIRI A. B. C. D. E.
Makassar Sangguminasa Maros Takalar Kota Baru Gowa-Maros
Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi
Pembangunan Drainase Lingkungan Kab. Takalar (10 Ha; 6,5M)
Jalur KA Sungai
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR CIPTA KARYA (2) Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Parangloe Kota Makassar (4,5M)
Penataan bangunan kawasan Strategis perkotaan barandasi kec Lau kab Maros (1Kws;5 M)
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Panambungan Kota Makassar (1 Ha; 325 juta)
C
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Rappokalling Kota Makassar (112 Ha; 18,5M)
Penataan/peningkatan infrastruktur permukiman kawasan kumuh Kec.Maros Baru kab Maros (2 Lok;2 M) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial Kws Desa Bontoloe kab Gowa (15Ha; 10M)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Layang Kota Makassar (1 Ha; 875juta)
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan
Pengembangan Jaringan Perpipaan IKK Marusu kab Maros (1Kws;1,9 M)
B
E
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR CIPTA KARYA (3) Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis masyarakat Kab. Maros (250 KK; 600juta)
C Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis masyarakat Kota Makassar (250 KK; 600juta)
Penataan Bangunan Kws Kota Baru Moncongloe Kab. Maros (1 Kws; 3,77M)
PembangunanPeningkatan Infrastruktur Kws Permukiman Perdesaan Potensial (1 Ha; 3,2M)
B
E
Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial Kawasan Ds Lamangkiya , Kab. Takalar (1 Ha; 2M) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaan Potensial Kawasan Ds Kampung Beru , Kab. Takalar (1 Ha; 2M)
Sistem pengolahan Drainase Kawasan Lingkungan Kota Maros (1 Ha; 4M)
Ke Gowa
D
Ke Gowa
Optimalisasi SPAM Pembangunan Jaringan Perpipaan IKK Pattallassang Kab.Takalar (1 Kws; 2M) Ke Jeneponto
Pembangunan sistem jaringan jalur kereta api nasional, regional, perkotaan Mamminasata (120 km)
KOTA INTI KOTA SATELIT MANDIRI A. B. C. D. E.
Makassar Sangguminasa Maros Takalar Kota Baru Gowa-Maros
Jalan Tol Jalan Nasional Jalan Provinsi Jalur KA Sungai
PROGRAM 2019 METROPOLITAN MAMMINASATA SEKTOR PERUMAHAN Pembangunan Rumah Susun MBR Kab. Maros (70 unit; 28 M)
Ke Pare-pare Ke Kab. Maros
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab.Maros (250 unit; 4,25M)
C
Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Kab. Maros (50 Unit, 10M) Pembangunan Rumah Susun Dosen Kota Makassar (70 unit; 28 M)
Pembangunan PSU Rumah Umum Kota Makassar (100
8 Metropolitan Patungraya Agung Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Patungraya Agung (Kota Palembang, Kab. Banyuasin (betung), Kab. Ogan Ilir (Indralaya), Kab. Ogan Komering Ilir (Kayu Agung)) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sumatera. Kawasan Metropolitan Patungraya Agung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan untuk pusat perdagangan dan jasa, simpul
produksi dan distribusi, dan perluasan kegiatan hilirisasi industri dan pertanian dengan tetap memantapkan fungsi-fungsi keterkaitan menuju pusat kegiatan global. Berdasarkan arahan arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Perkotaan Metropolitan Patungraya Agung telah ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru diluar Pulau Jawa. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Patungraya Agung belum disusun Rancangan Peraturan Presiden-nya.
8.1 Updating Isu Metropolitan Patungraya Agung Metropolitan Patungraya Agung berada di WPS 5 Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan dan WPS 6 Merak-Bakauhuni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Memiliki Struktur Eksternal yang berpengaruh pada pengembangan kawasan tersebut yaitu Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan Pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan begitu, aksesibilitas dalam lingkup eksternal sangat berpengaruh terhadap pengembangan Kawasan Palembang Raya, khususnya dari wilayah pedalaman Pulau Sumatera dan Pusat pertumbuhan di sekitarnya, Sebagai salah satu pusat koleksi dan distribusi, hasil produksi Pulau Sumatera. Mengenai isu-isu terkait dengan pengembangan kawasan metropolitan Patungraya Agung tidak terlepas dari pengembangan kawasan kabupaten dan kota yang ada disekitar metropolitan tersebut.
8.1.1 Isu dan Permasalahan Isu strategis yang ada di dalam kawasan Metropolitan Patungraya Agung adalah yang terkait dengan konektivitas, over capacity dan kondisi pelayanan infrastruktur di Kawasan Metropolitan tersebut. Penjelasan dari isu dan permasalahan yang ada di dalam kawasan metropolitan Patungraya Agung antara lain:
a
b c
a. Kondisi KEK Tanjung ApiApi - Adanya keterkaitan KEK Tanjung Api-Api dengan perkembangan kegiatan ekonomi di Kota Palembang dan hinterlandnya. - Penyediaan infrastruktur pendukung KEK tanjung Api-Api. b. Over Capacity yang terjadi di Kota Palembang - Timbulnya permukiman kumuh di pusat kota dan sempadan sungai. - Kemacetan di perbatasan Kota Palembang-Kab. Banyuasin & Kab. OKI (urban sprawl). c. Kondisi dan kinerja pelayanan infrastruktur di Kawasan Palembang dan sekitarnya - Kurang berfungsinya simpul-simpul transportasi seperti terminal sebagai penghubung antar kabupaten - Rendahnya daya saing wilayah hinterland dalam pengembangan komoditas unggulan
8.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Patungraya Agung, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Waduk Sumber Air Baku Tanjung Barangan, Palembang 2. Pembangunan Intake Air Baku Ogan II 3. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan Irigasi Teknis di Agropolitan Kec. Muara Karang 4. Alternatif Penyediaan air baku KEK TAA dari Sungai Ogan 5. Alternatif Penyediaan air baku dari Musi II dengan menarik 26 km hingga WTP 6. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan Irigasi Teknis lahan basah di Lempuing 7. Perencanaan & Pembangunan Waduk dan Reservoir Air Baku di KI Agropolitan Lempuing BINA MARGA 1. Pembangunan Fly over Sp Bandara – TAA 2. Pelebaran Jalan Betung-Bts Palembang 3. Jembatan Musi IV (konstruksi) 4. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Palembang 5. Tol Palembang-Indralaya 22 km (2015-2018) 6. Tol Palembang-Tanjung Api-Api 70 km (proses amdal) 7. Lingkar Timur dalam Kota Palembang (DED)
8. Jembatan Musi III (DED dan lahan 9. Pelebaran Jalan H. Bastari Palembang-Jakabaring 10. Tol Kayuagung-Jakabaring 33.5 km (2016-2019) CIPTA KARYA 1. SPAM Sembawa-Pangkalan Balai-Betung 2. Pembangunan IPLT Kab Banyu Asin 3. Pembangunan SPAM Cinta Manis Kab. Banyu Asin 4. Pembangunan 100 TPS kapasitas 2 m3 dan 12 TPS kapasitas 5 m3 di 12 kecamatan. 5. TPA Regional Karya Jaya, Palembang 6. TPA Regional Sukawinatan, Palembang 7. Pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS Bendung Kota Palembang 8. Pembangunan IPAL Limbah Industri 9. Pembangunan TPST skala regional sistem “sanitary landfill” di Kec. Jejawi 10. Pembangunan TPST skala regional sistem “sanitary landfill” di Kec. Lempuing PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Pembangunan Rumah Susun Kab. Banyu Asin 2. Rusunami dan Rusunawa di Pusat Kota, Kertapati, dan Sukarami 3. Pengembangan permukiman untuk fasilitas pendidikan Indralaya 4. Kawasan perumahan di TAA (550 Ha) 5. Pengembangan Kasiba-Lisiba di Gandus. 2011-2031 6. Rusunami 5 Tower dan Rusunawa 3 tower untuk mendukung Asian 7. Pengembangan Kasiba-Lisiba di Bukit Baru, Jakabaring, 2011-2031
8.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Patungraya Agung adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Sumatera Selatan
•
PKN Kawasan Perkotaan Palembang- • Betung-Inderalaya-Kayu Agung • (Patungraya Agung) • • • • •
PKW Muara Enim Kayuagung Baturaja Prabumulih Lubuk Linggau Sekayu Lahat
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan ANTAR KOTA 1. Betung- Palembang - Kayu Agung 2. Simpang Indralaya - Muara Enim 3. Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau
DALAM KOTA 1. Palembang - Simpang Indralaya
PKSN -
4. Pematang Panggang - Kayu Agung 5. Palembang - Tanjung Api-api
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Sumatera Selatan Kawasan Palembang dan Sekitarnya
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKTOR UNGGULAN pertanian industri pertambangan kehutanan perikanan pariwisata
7. minyak dan gas bumi Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Perwujudan sistem transportasi nasional
Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer, Jaringan lintas timur pulau sumatera (2015-2019) 2. Jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah di Pulau, jaringan lintas tengah pulau sumatera 3. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan penghubung lintas pulau sumatera 4. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan 5. Pengembangan jalan bebas hambatan - Pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-api
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
2015-2019 2015-2019
8.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Arahan program berdasarkan direktif terdapat dalam Proyek Strategis Nasional PP 58/ 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu: 1. 2. 3. 4.
Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (112 km) Tol Palembang-Tanjung Api Api/TAA (70 km) Tol Simpang Indralaya-Muara Enim (110 km) Tol Betung (Sp Sekayu)-Tempino-Jambi (191 km)
5. 6. 7. 8. 9.
KA Prabumulih-Kertapati KA Kertapati-Simpang-TAA KA TAA- Tanjung Enim LRT Metro Palembang KEK Khusus Tanjung Api-Api
8.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Patungraya Agung Dalam penerapan konsep pengembangan metropolitan Patungraya Agung terdapat konsep struktur kota metropolitan tersebut, antara lain:
Berdasarkan konsep pengembangan ekonomi dan pengembangan spasial di kawasan metropolitan Patungraya Agung, perlu dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat mengintegrasikan perkembangan kawasan maupun mendorong pengembangan kegiatan ekonomi maupun pengembangan ruang yang telah diarahkan didalam RTRW Kabupaten dan Kota. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan metropolitan Palembang mecakup infrastruktur PUPR maupun infrastruktur non PUPR. Konsep pengembangan infrastruktur PUPR mencakup konsep pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, drainase dan pengendali banjir, infrastruktur pendukung pengembangan sektor pertanian, penyediaan dan pengembangan perumahan dan penanganan permukiman kumuh. Dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan metropolitan Patungraya Agung konsep pengembangan Infrastruktur bertujuan untuk : 1. Mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Tanjung Api Api. 2. Mengintegrasikan pengembangan antar wilayah dalam metropolitan Palembang Raya. 3. Mengintegrasikan pengembangan infrastruktur antar kawasan dalam wilayah kabupaten kota.
8.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Patungraya Agung Untuk rencana pengembangan infrastruktur kawasan Metropolitan Patungraya Agung, terdapat tema pengembangan yang akan dikembangkan. Berikut diagram mengenai tema pengembangan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan kawasan metropolitan Patungraya Agung.
Dalam tema pengembangan kawasan metropolitan Patungraya Agung, metropolitan ini mengembangkan dua kota inti dengan fungsi yang berbeda (Tanjung Api-Api untuk pengembangan industri dan Kota Palembang sebagai pengembangan perdagangan dan jasa). Terdapat kawasankawasan yang mempunyai tarikan-tarikan guna lahan pada masing-masing kawasan, antara lain kota hierarki dan kota inti. Salah satu pengembangan kawasan ini adalah mengembangkan kota kota satelit yang mandiri dengan fungsi yang berbeda (Perkotaan Indralaya, Perkotaan Kayuagung, Perkotaan Pangkalan Balai, Kawasan Jakabaring, Talang Kelapa, KTM Telang dan Kawasan Kertapati)
8.3.1 Master Plan
8.3.2 Development Plan
8.3.3 Program Tahunan
9 Metropolitan Bimindo Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimindo (Manado, Bitung dan Minahasa Utara) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Sulawesi. Kawasan Metropolitan Bimindo sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berorientasi pada meningkatkan spesialisasi fungsi pariwisata, industri pengolahan dengan tetap mempertahankan budaya lokal. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Bimindo belum disusun Rancangan Peraturan Presiden-nya.
9.1 Updating Isu Metropolitan Bimindo Kawasan Metropolitan Bimindo terletak pada salah satu Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yaitu WPS Manado – Bitung – Kawangkoan –Tumpaan – Amurang – Inoboto/Bolaan Mongondow dan Pada Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Bimindo tahun 2016, telah disusun arahan program WPS pada Kawasan Metropolitan Bimindo, yaitu : 1. Pengembangan Jalan Tol Manado – Bitung 2. Pembangunan Jalan Manado by Pass 3. Pembangunan Jembatan Soekarno 4. Pengembangan akses jalan menuju Pelabuhan Bitung 5. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Manado 6. Pembangunan Bendungan Kuwil di Kab. MInahasa Utara 7. Pembangunan Bendungan Sawangan di Kab. Minahasa 8. Pembangunan PSD Permukiman Kawasan Perbatasan di Kab. Minahasa dan Kawasan Agropolitan Rurukan Kota Tomohon
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pengembangan Infrastruktur Pengendalian banjir Pengembangan penyediaan Infrastruktur Air Baku Pengembangan Instalasi Air Minum (IPAM) Pengembangan Infrastruktur Air Limbah Peningkatan SPAM terfasilitasi Pengembangan Infrastrruktur Pengolahan Persampahan
Dari 14 Arahan Pengembangan Kawasan Metropolitan tersebut beberapa diantaranya telah selesai pada Tahun 2017 ini seperti Pembangunan Jembatan Soekarno dan Pembangunan Jalan Manado by Pass. Beberapa diantaranya masih dalam proses pembangunan atau pengerjaan seperti Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung dan Pembangunan Bendungan Kuwil.
9.1.1 Isu dan Permasalahan - Permasalahan Kawasan Kemacetan Kemacetan lalulintas terutama pada salah satu kota inti Kawasan Metropolitan Bimindo yaitu Kota Manado. Titik kemacetan antara lain di Jl. Bolevard, Jl. Pierre Tendean, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Yos Sudarso, ruas Pal Dua – Kairagi, Girian (Jalur Bitung-Manado), Air Madidi (Jalur Bitung – Manado), dan Maumbi (Jalur Bitung Manado). Kemacetan telah coba diatasi dengan pemberlakuan jalan satu arah pada beberapa ruas jalan, namun masih belum berhasil. Karena penyebab kemacetan bukan hanya volume kendaraan namun perilaku berkendara, dan tidak terdapatnya halte atau terminal untuk kendaraan Angkutan Umum. Banjir dan Longsor Bahaya banjir dan longsor juga menjadi salah satu isu permasalahan di Kawasan Metropolitan bimindo tercatat pada bulan februari 2017 lalu terjadi banjir dan longsor di Kota Bitung, Kota Manado, Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Penyebab utama hal ini adalah peruahan fungsi lahan yang semula daerah resapan menjadi kawasan terbangun, kurangnya Ruang Terbuka Hijau, dan kurang teritegrasinya saluran drainase perkotaan. Persampahan Volume sampah di Kawasan Metropolitan Bimindo (2014) adalah sebgai berikut : Kota Manado : 96.000 m3 Kota Bitung : 38.000 m3 Kab. Minahasa Utara : 29.000 m3 Kab. Minahasa : 49.000 m3 Kota Tomohon : 14.000 m3 Penyebab permasalahan persampahan adalah Sistem persampahan di Kawasan Metropolitan Bimindo masih menggunakan sistem Open Dumping, kurangya daerah yang memiliki peraturan persampahan, kurangnya armada untuk melakukan operasi pengangkutan sampah, dan di beberapa daerah persampahan tidak termasuk didalam RPJMD, Renstra SKPD, dan tidak ada master plan / outline plan persampahan. Telah dilakukan berbagai rencana penanganan persampahan ini di masa depan yaitu pengolahan sampah berbasis modern dan limbah B3 di Kota Bitung dan Pengembangan Konsep Non Destructive Testing (NDT) atau pembangunan sistem koposting pada pengelolaan sampah Kota Manado dengan melakukan kerja sama dengan World Bank. Penanganan Kawasan Kumuh
Kawasan Kumuh di Kawsan Metropolitan Bimindo terletak pada 2 Kota initi yaitu Kota Manado dan Kota bItung. Kota Manado sendiri memiliki 26 titik kawaan kumuh dan Kota Bitung kawsan kumuh terletak d sekitar Pelabuhan BItung. Dari luas total lajhan permukiman terdapat 4,07% kawasan permukiman kumuh dengan luasan Kota Manado 175 Ha, Kab. Minahasa Utara 176 Ha, Kota bItung 124 Ha, Kab. Minahasa 29 Ha, dan Kota Tomohon 4 Ha. Isu lain terkait dengan pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo salah satunya adalah isu Spatial Development yang terkait dengan perubahan lahan. Perubahan penggunaan Lahan di Kawasan Metropolitan Bimindo menjadi salah satu penyebab utama terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Perubahan ruang terbuka menjadi lahan terbangun mengurangi luas daerah resapan air begitu pula reduksi Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado menyebabkan wilayah ini berada dalam resiko yang tinggi dalam menghadapi bencana banjir sedangkan Kabupaten Minahasa Utara termasuk dalam resiko tinggi menghadapi bencana tanah longsor. Bertambahnya jumlah penduduk di kawasan metropolitan Bimindo yang mencapai 1,13% berdampak pada kebutuhan akan tempat tinggal dan bekerja dalam bentuk lahan terbangun sehingga kenaikan jumlah penduduk tersebut meningkatkan persentase angka lahan terbangun menjadi 5% dan menyebabkan pemerosotan luas Ruang Terbuka HIjau sebanyak 3.5%. Pertumbuhan penduduk juga menambah satu isu pada Kawasan Metropolitan Bimindo yaitu Urban Sprawl. Kawasan permukiman di Metropolitan Bimindo masih terpusat di Kota Mando dan menyebar di pusat-pusat kegiatan Ibukota Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kbupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Pada Tahun 2000 luas lahan permukiman Kawasan Metropolitan Bimindo sebsar 7.425,47 Ha sedangkan pada tahun 2014, luas kawasan metropolitan Bimindo menjadi 12.042,86 ha. Artinya terdapat penambahan lahan permukiman sekitar 38,34%. - Proyek Strategis Nasional Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Proyek Strategis Nasional Proyek PUPR Pembangunan Kawangkoan
Bendungan
Kuwil
Perpres No. 3 Tahun 2016
Perpres No. 58 Tahun 2017
-
√
Pembangunan Bendungan Lolak Tol Manado – Bitung Jalan Penghubung Gorontalo Manado Proyek Non - PUPR Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Bitung Pembangunan Kawasan Industri Prioritas / Kawasan Ekonomi Khusus Bitung Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Talaud
√ √ (39 km) √
√ √ (39 km √ (301,7 Km)
√
√
√
√
-
√
9.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 yang telah disusun oleh Bappenas, arahan infrastruktur yang akan dibangun untuk Kawasan Metropolitan Bimindo, antara lain : SUMBER DAYA AIR 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sulawesi Utara 2. Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Baku di Provinsi Sulawesi Utara 3. Operasi dan pemeliharaan Pengendalian Banjir, Kanal, dan Pengaman Pantai Provinsi Sulawesi Utara 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali banjir di Provinsi Sulawesi Utara BINA MARGA 1. Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung di Kota Bitung 2. Fly Over akses dari KEK Bitung ke Pelabuhan Bitung 3. Pembangunan Jalan Akses terminal Tipe-A Liwas di Kota Manado CIPTA KARYA 1. Pembangunan Saluran Distribusi Air Bersih di Kota Bitung
9.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Bimindo adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI • Sulawesi Utara
•
PKN Kawasan Perkotaan • Manado-Bitung • •
PKW Tomohon Tondano Kotamobagu
• •
PKSN Melonguane Tahuna
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4. 5.
ANTAR KOTA Manado - Bitung Manado – Tomohon Kairagi – Mapanget Tomohon – Amurang Amurang - Kaiya
DALAM KOTA -
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Sulawesi Utara Kawasan Manado dan Sekitarnya
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKTOR UNGGULAN perikanan laut pariwisata industri pertambangan pertanian panas bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Perwujudan sistem transportasi nasional
Pengembangan Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Sistem Jaringan Jalan: 1. Jaringan jalan arteri primer, Jaringan lintas barat pulau sulawesi (2015-2019) 2. Jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah di Pulau, jaringan lintas tengah dan lintas timur pulau sulawesi 3. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan penghubung lintas pulau sulawesi 4. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan 5. Pengembangan jalan bebas hambatan - Pengembangan industri Bitung - Pengembangan kawasan ekonomi Bitung
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
2015-2019 2015-2019
9.1.4 Arahan Program berdasarkan Direktif Berdasarkan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas membahas Perkembangan PSN dan Proyek Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara (14 Februari 2017): •
Jalan Tol Manado – Bitung Agar dipercepat penerbitan Pereaturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dana talangan untuk pengadaan tanah melalui LMAN.
9.2 Konsep Pengembangan Metropolitan Bimindo Konsep Awal Pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo paling besar dipengaruhi oleh pengembangan kegiatan perekonomian pada setiap kabupaten kota yang termasuk dalam Kawasan Metropolitan Bimindo. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pola struktur ruang Kawasan Metropolitan Bimindo tergantung dari fungsi masing-masing kabupaten kota dalam struktur pengembangan metropolitan. Konsep pengembangan ekonomi merupakan upaya pendekatan kawasan berdasarkan potensipotensi ekonomi yang ada pada saat ini dan yang berpeluang untuk dikembangkan dimasa mendatang dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional, nasional, dan global. Teori Pengembangan Ekonomi Lokal yang menitik beratkan pengembangan perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki di rincikan proses pengembangannya oleh Coffey and Polase dalam Blair(1985) dalam 4 tahap : a. b. c. d.
Tumbuhnya kewirausahaan Lepas landas perusahaan lokal Perembangan perusahaan lokal keluar lokalitas Terbentuknya suatu perekonomian wilayah pada kegiatan dan inisiatif lokal serta keunggulan komparatif ekonomi local
Dalam pengembangan konsep ekonomi Kawasan Metropolitan Bimindo perlu didorong dahulu pertumbuhan pengusaha-pengusaha lokal yang nantinya akan menjadi pendorong perkonomian lokal kawasan, berdasarkan teori diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : a. b. c. d.
Tumbuhnya Kewirausahaan Lepas Landas Perusahaan Lokal Perkembangan Perusahaan Lokal Keluar Lokalitas Terbentuknya Suatu Perekonomian Wilayah Pada Kegiatan dan Inisiatif Lokal Serta Keunggulan Komparatif Ekonomi Lokal.
Berdasarkan konsep diatas Konsep pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo tidak hanya memperhatikan potensi tetapi juga memperhatikan kemampuan penduduk sekitar kawasan. Sehingga penduduk dapat menjadi bagian dari agen pembangunan kawasan tersebut. Konsep pengembangan spasial merupakan konsep alokasi fungsi ruang berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di setiap kabupaten kota. Dalam kaitannya dengan Kawasan Metropolitan Bimindo merupakan upaya untuk mengintegrasikan rencana pola ruang yang sudah tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah disetiap kabupaten kota dalam satu sistem perkotaan yang terpadu, baik dalam aspek aksesibilitas maupun infrastruktur lainnya.
Kawasan Metropolitan Bimindo memiliki pola pengembangan multiple nuclei dimana Kawasan Metropolitan Bimindo memiliki 2 inti atau titik yang menjadi kutub pergerakan dan mempengaruhi pola jaringan yang ada. Kedua titik tersebut adalah Kota Manado dan Kota Bitung. Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara merupakan pusat berbagai aktivitas, pemerintahan, dan perdagangan. Sedangkan Kota Bitung didominasi kegatan industri dan pelabuhan. Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon masih berfungsi sebagai Hinterland dengan kegiatan utama di bidang pertanian dan mensuplai bahan baku untuk diolah di Kota Bitung dan Manado. Kabupaten Minahasa Utara merupakan kabupaten penghubung antara Kota Manado dan Kota Bitung, posisi ini memberikan keuntungan pada Kabupaten Minahasa Utara untuk mengembangkan kegiatan jasa perdagangan atau pengembangan kawasan permukiman. Selain itu Kabupaten Minahasa Utara berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan kawasan pariwisata. Skenario pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo selain konsep-konsep diatas adalah Konsep Metropolitan Hijau yaitu konsep pengembangan metropolitan konvensional denan menekankan pada pencadangan sumbr-sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, dan peningkatan mutu kehidupan secara berkelanjutan dan berkeseimbangan dengan tetap mengembangkan intensifikasi fungsi dan peran metropolitan secara efektif dan efisien namun tetap terkendali.
Sampai saat ini konsep pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo masih berdasar pada ketiga konsep tersebut, hanya titik-titik pertumbuhan kegiatan baru bertambah dan mulai tersebar di utara Kabupaten Minahasa Utara mengikuti jalan lingkar yang telah akan selesai.
9.3 Rencana Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bimindo Berdasarkan konsep pengembangan ekonomi dan pengembangan spasial di Kawasan Metropolitan Bimindo, perlu dukungan pengembangan infrastruktur yang dapat mengitegrasikan perkembangan kawasan maupun mendorong pengembangan kegiatan ekonomi maupun pengembangan ruang yang telah d arahkan di dalam RTRW Kabupaten dan kota. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan metropolitan Bimindo mencakup infrastruktur PUPR maupun infrastruktur Non PUPR. Konsep pengembangan infrastruktur PUPR mencakup konsep pengembangan jaringan jalan dan jembatan, penyediaan air minum, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, drainase dan pengendali banjir, infrastruktur pendukung pengembangan sektor pertanian, penyediaan dan
pengembangan perumahan dan penanganan permukiman kumuh Dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan Metropolitan Bimindo, konsep pengembangan infrstrauktur bertujuan untuk : 1. Mendorong percepatan pengembangan pelabuhan bitung dan kawasan sekitarnya 2. Mengintegrasikan pegembangan antar wilayah dalam Metropolitan Bimindo 3. Mengintegrasikan pengembangan infrastruktur antar kawasan dalam wilayah kabupaten kota
9.3.1 Master Plan
9.3.2 Development Plan
9.3.3 Program Tahunan
10 Metropolitan Banjarbakula Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dalam buku RPJMN III, Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, Kab. Tanah Laut) ditetapkan sebagai lokasi prioritas kawasan strategis nasional perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah di wilayah Kalimantan. Kawasan Metropolitan Banjarbakula yang meningkatkan fungsi Banjarmasin dan Banjar Baru sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mendukung pertumbuhan wilayah nasional dan memantapkan fungsifungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Wilayah Pulau Kalimantan Bagian Selatan. Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula belum disusun Rancangan Peraturan Presiden-nya.3
10.1 Updating Isu Metropolitan Banjarbakula 10.1.1 Isu dan Permasalahan 10.1.2 Arahan Rencana Kerja Pemerintah 2018 10.1.3 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) Perubahan Kebijakan juga terjadi pada arahan Rencana Tata Ruang Wialyah Nasional dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemeritah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Arahan untuk Metropolitan Banjarbakula adalah sebagai berikut: Lampiran II
Sistem Perkotaan Nasional PROVINSI
PKN
PKW
PKSN
• Kalimantan • Selatan
Kawasan Perkotaan BanjarmasinBanjarbaru-Banjar Barito Kuala-Tanah Laut
• • • •
Amuntai Martapura Marabahan Kotabaru
-
Lampiran III
Jalan Bebas Hambatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
ANTAR KOTA Kuala Kapuas - Banjarmasin Marabahan - Banjarmasin Banjarmasin-Liang Anggang Liang Anggang - Martapura Liang Anggang -Pelaihari Pelaihari - Pagatan Pagatan - Batulicin Batulicin - Tanah Grogot (Kuaro)
DALAM KOTA -
Lampiran IX
Kawasan Andalan PROVINSI Kalimantan Selatan Kawasan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SEKTOR UNGGULAN pertanian industri perkebunan pariwisata pertambangan perikanan minyak dan gas bumi
Lampiran XI
Indikasi Program Lima Tahunan PROGRAM Perwujudan Sistem Perkotaan nasional
Perwujudan sistem transportasi nasional
- Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi yang berbasis otonomi daerah - Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional - Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana - Sistem Jaringan Jalan: 6. Jaringan jalan arteri primer, Jaringan lintas selatan pulau kalimantan (2015-2019) 7. Jaringan jalan Arteri Primer menghubungkan antar wilayah di Pulau, jaringan lintas tengah pulau kalimantan 8. Jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalan penghubung lintas pulau kalimantan 9. Pemantapan jaringan jalan bebas hambatan
TAHUN 2015-2019 2015-2019 2015-2019
2015-2019 2015-2024 2015-2019 2015-2019 2015-2027
10. Pengembangan jalan bebas hambatan
