BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang :
Setiap Negara pada umumnya u mumnya pasti memiliki politik hukumnya masing-masing, tak terkecuali Negara Indonesia. Biasanya po litik litik hokum ho kum tercantum di UUD. Di Negara Indonesia, politik hukumnya memang tidak tercantum di UUD 1945, tetapi tersirat ada apabila kita teliti secara mendalam, yaitu dalam alinea ke-4 UUD 1945 yang menyatakan : ³« untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang ± Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia´ Apabila politik hokum Indonesia ini dihubungkan dengan das sollen dan das sein, maka terdapat kesenjangan di antara keduanya. Das sollen dalam hal ini adalah kehendak pemerintah untuk mencapai tujuan Negara, sedangkan das seinnya adalah kenyataan yang terjadi saat ini. Hal yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia dan kenyataanya yang terjadi saat ini bertolak belakang, dimana kesejahteraan masih rendah, pendidikan yang belum merata,dan lain-lain. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tentang kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia, serta ingin mengetahui cara mengatasi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia.
B. Rumusan Masalah :
1.
Bagaimanakah kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia ? 1
2.
Bagaimanakah cara mengatasi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia?
C.
Tujuan :
1.
Untuk mengetahui kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia.
2.
Untuk mengetahui cara mengatasi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia.
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Das Sollen
Das Sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap. Contoh : dunia norma, dunia kaidah dsb. Dapat diartikan bahwa das sollen merupakan kaidah dan norma serta kenyataan normatif seperti apa yang seharusnya dilakukan.
B. Pengertian Das Sein
Das Sein adalah segala sesuatu yang merupakan implementasi dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen. Dapat dipahami bahwa das sein merupakan peristiwa konkrit yang terjadi.
C.
Pengertian politik Hukum
Penggunaan istilah ³politk´ sering mempunyai pengert ian yang berbeda-beda, misalnya dalam kata ilmu politik : yang diartikan politik dalam hal ini sebagai pengetahuan mengenai Ketata-negaraan, suatu tata cara pemerintahan; Kemudian kalau kata politik ini digunakan didalam perkataan ³politik para pedagang´, berarti suatu tipu muslihat atau daya upaya para pedagang. Menurut Hartono Hadisoeprapto dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia, mengatakan : ³ Politik Hukum Nasional adalah kebijaksanaan at au disebut dengan bahasa asing policy dari penguasa Negara republic Indonesia mengenai hokum yang berlaku di Negara Indonesia ³ Sebaliknya Teuku Mohammad Radhie, dalam prisma Nomor 6 tahun II Desember 1973 halaman 4 mengatakan : ³ Adapun politik hokum di sini hendak kita artikan sebagai pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hokum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai kea rah mana hokum hendak dikembangkan ³.
3
Selanjutnya, yang dimaksud dengan Politik Hukum Indonesia adalah sebagai berikut, a. Kebijaksanaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hokum yang akan ditentukan. b. Mengenai nilai-nilai, penentuannya, pengembangannya, dan pemberian bentuk lamanya. Menurut Dr. Mumpuni Martojo, SH. Dalam mater i kuliah menyebutkan: Tinjauan politik hukum harus memperhatikan tiga aspek yaitu: (1) adanya bentuk, (2) ada isi, dan (3) ada perubahan. Pakar yang lain yaitu Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hokum adalah kebijaksannaan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hokum yang akan dibentuk. Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hokum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hokum. Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hokum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
4
BAB III PEMBAHASAN A. Analisa :
Negara Indonesia memiliki pemerintahan, dimana terdapat legislative, eksekutif, dan yudikatif. Dalam menjalankan pemerintahannya pasti mempunyai politik hokum. Politik hokum Indonesia memang tidak dijumpai di UUD 1945, hal ini dikarenakan tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan masalah politik hokum Negara Indonesia. Tersurat memang tidak ada, tetapi tersirat dijumpai dalam pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea ke-4 yang menyatakan : ³« untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang ± Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia´. Menurut Teuku Mohammad Radhie politik hokum diartikan sebagai kehendak penguasa Negara mengenai hokum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai kearah mana hokum hendak dikembangkan. Dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat aspek yang terkandung didalamnya yaitu adanya kehendak penguasa mengenai hokum yang berlaku dan kemana arah hokum hendak dikembangkan, adanya keinginan untuk membentuk suatu Negara guna mencapai rakyatnya atau mencapai tujuan Negara maka disusun suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia. Sehingga secara tersirat kehendak pemerintah atau politik hoku m yaitu untuk membentuk suatu hokum baru guna mencapai tujuan Negara. Pada kenyataanya saat ini Negara Indonesia masih belum melaksanakan politik hukumnya secara sepenuhnya.atau dengan kata lain adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyak rakyat Indonesia yang
5
masih belum sejahtera, misalnya saja kaum buruh. Ba nyak sekali buruh di Indonesia ini yang masih dibayar dibawah UMR. Selain itu masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup dalam keprihatinan. Masalah yang lain yaitu masalah pendidikan. Di Indonesia pendidikannya masih belum merata. Pada umumnya pendidikan hanya tersentuh di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah pedalaman masih banyak yang belum tersentuh oleh pendidikan. Selain itu mahalnya pendidikan di Indonesia. Sehingga hanya orang-orang yang berkantong tebal saja yang dapat menikmati pendidikan . dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya. Pada umumnya masalah-masalah tersebut terjadi karena adanya tindak korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat Negara. Sehingga dana yang dialokasikan untuk kepentingan rakyat tidak sampai ke tangan rakyat. Untuk mengatasi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada politik hokum Indonesia, dapat dilakukan dengan cara pemerintah seharusnya mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya, menindak para pejabat yang mengorupsi dana-dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dan pendidikan.
6
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan :
1. Politik hokum Indonesia tersirat dalam pembukaan UUD 1945. 2.
Pada kenyataannya Indonesia belum melaksanakan politik hukumnya secara penuh.
B. Saran :
1. Pemerintah mengoreksi dan memperbaiki kinerjanya. 2.
Menindak para pejabat yang mengorupsi dana-dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dan pendidikan
7
