Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan Sejala Sejalan n dengan dengan berkem berkemban bangny gnya a otonom otonomii daerah daerah,, di dalam dalam lingku lingkup p pendid pendidika ikan n formal formal,, mulai mulai muncul muncul konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menjadikan pengelolaan pendidikan lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik dari segi penyelenggaraan, pendanaan, pengembangan, dan pengawasan. Menurut Depdiknas (!!"), di dalam pelaksanaan MBS, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan, yaitu# $.
Manajemen se sekolah (fu (fun ngsi dan su substansin sinya) di di da dalam ke kerangka MB MBS%
.
&embelajaran akt aktiif, krea reatif, efek fektif, da dan men meny yenangkan (& (&'M)% dan dan
*.
&eningkatan peran se serta rta ma masya syaraka akat dal dalam am menduku ukung pr progr ogram se sekolah. &artisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pendidikan telah diamanat+kan pada ndang+undang -omor -omor ! ahun !!* pasal pasal /, yang yang disebut disebutkan kan bahwa “masyarakat “masyarakat berhak berhak berperan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan” sert serta a pasa pasall 0 yang yang berbunyi“ma berbunyi“masya syarak rakat at berkew berkewaji ajiban ban memberi memberikan kan dukung dukungan an sumber sumber daya daya dalam dalam penyele penyelengg nggara araan an pendidikan” . Masyarak Masyarakat at akan akan menduk mendukung ung progra program m sekola sekolah h apabila apabila kepala kepala sekolah sekolah mampu mampu menyel menyelengg enggara arakan kan manajemen pendidikan yang transparan, terutama transparansi dalam hal manajemen keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, masyarakat berhak mengetahui apa yang telah disumbangkannya kepada sekolah, baik tingkat efisiensi maupun efekti1itasnya. Dengan demikian, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan sekolah secara tran sparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Salah Salah satu satu masala masalah h fundam fundament ental al di dalam dalam sistem sistem pendidi pendidikan kan nasion nasional al adalah adalah sulitn sulitnya ya memper memperole oleh h informasi keuangan sekolah yang terstandarisasi. 2leh karena itu, pembenahan manajemen keuangan sekola sekolah h harus harus dimula dimulaii dengan dengan cara cara menyusun menyusun teknik teknik+te +tekni knik k pengel pengelola olaan an keuang keuangan an sekola sekolah h yang yang komprehensif sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum. Manajemen Manajemen keuangan keuangan sekolah sekolah merupakan merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi administrasi pendidikan pendidikan yang secara khusus menangani tugas+tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan dan digun digunak akan an oleh oleh kepal kepala a sekol sekolah ah.. Mana Manajem jemen en keua keuang ngan an seko sekola lah h tida tidak k hany hanya a terka terkait it deng dengan an pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbag berbagai ai permasa permasalah lahan an (resik (resiko) o) tentan tentang g pengel pengelola olaan an keuang keuangan an sekola sekolah h serta serta upaya upaya sekola sekolah h untuk untuk mencari sumber+sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya. ita tidak dapat memungkiri bahwa sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk akti1itas akti1itas pembangunan pembangunan dan pemeliharaan pemeliharaan gedung sekolah, sekolah, pengadaan pengadaan peralatan peralatan dan perlengkapan perlengkapan sekola sekolah, h, serta serta akti1i akti1itas tas pembia pembiayaa yaan n operas operasion ional al sekolah sekolah.. 'kti1 'kti1ita itas+a s+akti kti1it 1itas as sekola sekolah h tersebu tersebutt akan akan terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan. idak mengherankan jika anggaran pendidikan nasional belum memadai sehingga mengakibatkan kondisi pendid pendidika ikan n di tanah tanah air mempri memprihat hatink inkan. an. 3al terseb tersebut ut dapat dapat terindik terindikasi asi dari dari kondisi kondisi gedung gedung dan perlengkapan sekolah di 4ndonesia. idak sedikit gedung sekolah di 4ndonesia terancam ambruk, juga tidak sedikit sekolah yang hanya memiliki standar kelayakan minimal, yakni hanya memiliki gedung sekolah dan guru. guru. &ada &ada umumny umumnya, a, sekola sekolah h dengan dengan standar standar minima minimall terseb tersebut ut akan akan mengha menghasil silkan kan siswa siswa dengan dengan pengetahuan yang minimal serta berdampak terhadap kualitas pendidikan. 'lokasi anggaran pendidikan sebesar !5 dari '&B- maupun '&BD (seperti diamanatkan oleh ndang+ ndang+ undang -omor ! ahun !!* pasal 60 ayat $) belum berimbang antara sekolah negeri dengan sekolah
swasta. Selama ini, pengalokasian dana pendidikan terlalu mengutamakan sekolah negeri. Di pro1insi 7awa engah, alokasi anggaran pendidikan adalah !5 dari '&B- untuk pendidikan, sebesar "!5+ nya masih diperuntukkan bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta hanya memperoleh sekitar *!5+nya. Meskipun demikian, kondisi tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan dua atau tiga tahun yang lalu, karena pengalokasian anggaran pendidikan sebesar !5 sudah tercapai. 3anya saja, pengalokasian anggarannya harus dikendalikan agar proporsional. Selama ini, jika sekolah negeri kekurangan dana karena pasokan dana dari &emerintah sangat terbatas, kepala sekolah negeri cenderung menunggu alokasi dana berikutnya dari &emerintah daripada melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan dana. Demikian halnya dengan sekolah swasta, karena adanya keterbatasan dana pasokan dari &emerintah, kepala sekolah swasta berinisiatif mengatasinya dengan cara meminta dana dari yayasan pendidikan atau sumber dana nonpemerintah. Meskipun kepala sekolah swasta dapat meminta dana selain dari &emerintah, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menanggung risiko atas kebijakan yang diambilnya karena mereka takut mendapat tuduhan negatif karena melakukan tindakan ilegal. Dalam rangka menyukseskan program wajib belajar (8ajar) 0 tahun, &emerintah telah mengalokasikan dana pendidikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (B2S). 'kan tetapi, dalam pelaksanaannya, kita melihat banyak sekali perbedaan mekanisme pengelolaan B2S antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. abel di bawah ini menguraikan lima perbedaan mekanisme pengelolaan B2S antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya para penyelenggara pendidikan berupaya keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. -amun, upaya tersebut. Tabel Mekanisme Pengelolaan BOS
Memerlukan biaya yang besar. Biaya pendidikan memang mahal, tetapi masalahnya adalah seberapa besar biaya penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada siswa. Di negara+negara yang pemerintahnya mengerti akan pentingnya pendidikan, pemerintah menanggung sebagian besar biaya penyelenggaraan pendidikan, sehingga biaya penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung oleh siswa menjadi ringan atau murah. Dengan demikian, pendidikan yang mahal bukan secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah. ualitas pendidikan dapat tercermin dari jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan beserta pengendalian biayanya. 4nformasi laporan keuangan sekolah termasuk jenis akti1itas serta unit cost sekolah seharusnya diawasi sehingga kualitas pendidikan dapat ditentukan berdasarkan kemampuan manajemen keuangan sekolah secara tepat dan akurat. 4ni berarti bahwa sistem biaya
pendidikan merupakan bagian dari manajemen keuangan sekolah serta merupakan salah satu alat penentu terwujudnya kualitas pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dibahas dalam tulisan ini ialah pengaruh dari penerapan manajemen keuangan sekolah terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 3asil pembahasan dalam artikel ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders pendidikan sebagai dasar penerapan manajemen keuangan sekolah berbasis akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi dan keuangan yang berlaku secara umum serta penerapan sistem manajemen keuangan sekolah berbasis kualitas pendidikan sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan serta penyelenggaraan tata pamong sekolah yang baik (good corporate go1ernance). Definisi Manajemen Keuangan Sekolah Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi+fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab di dalam bidang tertentu. 9ungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana (3usnan, $00). Manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai :tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; (smen Depdiknas, !!). Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian akti1itas mengatur keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Menurut Bafadal (!!6), manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai “keseluruhan proses
•
•
pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan” . Berdasarkan definisi tersebut, ada empat hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan manajemen keuangan sekolah, antara lain sebagai berikut. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh serta mendayagunakan seluruh dana. Mencari sebanyak mungkin sumber+sumber keuangan serta berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana dari sumber+sumber keuangan tersebut.
$.
Menurut Depdiknas (!!"), sumber+sumber pendapatan sekolah dapat berasal dari# &emerintah, yang meliputi# &emerintah &usat, yang dialokasikan melalui '&B- serta &emerintah abupaten<ota, yang dialokasikan melalui '&BD%
.
saha mandiri sekolah, yang berupa kegiatan# pengelolaan kantin sekolah, koperasi sekolah, wartel, jasa antar jemput siswa, panen kebun sekolah% kegiatan sekolah yang menarik sehingga ada sponsor yang memberi dana% kegiatan seminar< pelatihan
*.
2rang tua siswa, yang berupa sumbangan fasilitas belajar siswa, sumbangan pembangunan gedung, iuran B&*, dan S&&%
6.
Dunia usaha dan industri, yang dilakukan melalui kerjasama dalam berbagai kegiatan, baik berupa bantuan uang maupun fasilitas sekolah%
=.
3ibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kepala sekolah perlu menyusun proposal yang menguraikan kebutuhan pengembangan program sekolah%
>.
?ayasan penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta% serta
".
Masyarakat luas.
Selain itu, menurut Bastian (!!"), ada tiga anggaran publik dalam anggaran pendidikan yang harus kita $.
perhatikan, yaitu# 'nggaran pendapatan dan belanja negara ('&B-) yang dikelola oleh &emerintah &usat%
.
'nggaran pendapatan dan belanja daerah ('&BD) yang dikelola oleh &emerintah Daerah% serta
*.
'nggaran pendapatan dan belanja sekolah ('&BS) yang dikelola oleh satuan pendidikan (sekolah).
Gambar Sumber Dana Pendidikan Sagala (!!/) menjelaskan kerangka sistem kabupaten
penganggaran
pendidikan
pada
pemerintahan
Mekanisme penentuan anggaran pendidikan dimulai dari musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) yang di dalamnya termasuk sekolah yang berada di desa tersebut. 'kan tetapi, di lain pihak, sekolah juga mengajukan anggaran sekolah yang disebut dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (@'&BS) kepada Aabang Dinas &endidikan setempat. Selanjutnya, hasil Musbangdes digabungkan di kecamatan, sehingga oleh Aamat diidentifikasi dan diolah menjadi usulan daftar kegiatan pembangunan (D&) pada tingkat kecamatan yang di dalamnya sudah termasuk program dinas yang berada di kecamatan. D& dari kecamatan bersama dengan usulan dinas teknis diserahkan kepada Badan &erencana &embangunan Daerah (B'&&D'). 2leh B'&&D' kabupaten, setiap usulan rencana tersebut dibawa ke rapat koordinasi pembangunan (@akorbang) kabupaten untuk menentukan prioritas pembangunan disertai dengan rencana anggarannya. 3asil @akorbang tersebut memuat program kerja kabupaten
Gambar Mekanisme Penentuan Anggaran Pendidikan Kabupaten sulan anggaran tersebut selanjutnya dibahas oleh D&@D kabupaten dalam bentuk dengar pendapat dengan Bupati< 8alikota dan dinas teknis untuk mengetahui rincian program dan anggaran yang diperlukan. 3asil rapat penyusunan anggaran ini dalam bentuk @epetada diajukan kepada pihak legislatif daerah untuk dibahas dan selanjutnya setelah dianggap sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang tersedia, oleh D&@D tersebut diterbitkan peraturan daerah (&erda) menjadi '&BD. •
Menggunakan seluruh dana yang tersedia atau diperoleh semata+mata untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. &ada pasal > &eraturan &emerintah -omor $0 ahun !!=, pembiayaan pendidikan terdiri dari#
$.
Biaya in1estasi, yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap%
.
Biaya personal, yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan% dan
*.
Biaya operasi, yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji% bahan atau peralatan pendidikan habis pakai% serta biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
•
&enggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan seluruh dana sekolah harus dilakukan dengan tertib dan mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait. &elaksanaan kegiatan penggunaan dana harus mengacu kepada @'&BS yang telah ditetapkan. &embukuan uang masuk dan keluar harus dilakukan secara teliti dan transparan. 2leh karena itu, tenaga akuntansi sekolah (staf administrasi sekolah) harus menguasai teknik akuntansi yang benar sehingga hasil perhitungannya tepat dan akurat. &enggunaan anggaran juga harus memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut digunakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pasal 6, /, dan *! dari ndang+undang &erbendaharaan -egara yang berusaha mencegah pengeluaran yang melampaui kredit anggaran atau tidak tersedia anggarannya. reditkredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah baik secara langsung maupun tidak langsung karena adanya keuntungan bagi negara. Demikian pula halnya dengan barang+barang milik negara dalam bentuk apapun, tidak boleh diserahkan kepada mereka yang mempunyai tagihan kepada negara.
Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan telah berkembang cepat secara kuantitatif. &ada tahun $0>=, jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak =*.** sekolah dengan jumlah murid sebanyak $$.="".06* murid dan jumlah guru sebanyak "6.=6= guru. Dalam kurun waktu sekitar 6! tahun, jumlah sekolah dasar (SD) menjadi sebanyak $66.=>" SD atau naik sekitar $"!5, dengan jumlah murid sebanyak >.>".6" murid atau naik sekitar $*!5 dan jumlah guru sebanyak $.*!$.6= guru atau naik sekitar *"!5 (&usat 4nformatika Balitbang Depdiknas, !!0). -amun, di sisi lain, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, aspek+aspek pendukung pendidikan seperti manajemen keuangan sekolah, belum serius dikembangkan. &erkembangan perspektif manajemen keuangan sekolah dijelaskan pada gambar.
Gambar Perkembangan Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah Di dalam perspektif politik, sebelum berlakunya ndang+ndang -omor ! ahun !!* tentang Sistem &endidikan -asional, sistem pendidikan nasional kita mengacu kepada ndang+ndang -omor ahun
$.
$0/0 tentang Sistem &endidikan -asional, di mana kegiatan pendanaan pendidikan tidak diatur secara khusus. -amun, dalam ndang+ndang -omor ! ahun !!*, kegiatan pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab C444, yang substansinya meliputi sebagai berikut# &endanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara &emerintah, &emerintah Daerah, dan masyarakat%
.
Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan%
*.
&engelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik% dan
6.
&engalokasian dana pendidikan. 7ika dilihat pada uraian Bab C444, kita belum melihat adanya petunjuk teknis tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya tentang pelaporan keuangan pendidikan. &eran serta masyarakat dalam mendukung dan mengontrol manajemen keuangan pendidikan juga belum jelas. Di samping itu, standar pembiayaan dalam &eraturan &emerintah -omor $0 ahun !!= tentang Standar -asional &endidikan, hanya mengatur unsur biaya tanpa petunjuk perhitungan biaya pendidikan. 2leh karena itu, kita perlu melakukan pendekatan terintegrasi dalam manajemen keuangan terintegrasi dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari regulator, pengawas, e1aluator, maupun operator pendidikan. Di dalam perspektif ekonomi, kita mengenal konsep ekonomi pendidikan. andasan konseptual ekonomi pendidikan menurut Aohn ($0"0) mengacu kepada prinsip bahwa ekonomi adalah keterbatasan (scarcity) dan keinginan (desirability). konomi dapat dipahami sebagai suatu studi tentang bagaimana seseorang atau masyarakat memilih untuk menggunakan uang dan sumber lainnya yang sifatnya terbatas (desirability) untuk menghasilkan atau mencapai keinginan (scarcity) yang sifatnya tidak terbatas. Bagi sekolah formal, ekonomi pendidikan menyangkut proses tentang bagaimana pendidikan dihasilkan melalui jalur penyelenggaraan sekolah, pendistribusian pendidikan di antara indi1idu dan kelompokkelompok yang memerlukan, berapa banyak biaya yang dihabiskan oleh masyarakat di dalam kegiatan pendidikan, serta kegiatan pendidikan macam apa yang harus diseleksi. 4su utama ekonomi pendidikan menurut Aohn adalah identifikasi dan ukuran nilai ekonomi bagi pendidikan, alokasi sumber+sumber dalam pendidikan, gaji guru, biaya pendidikan, dan perencanaan pendidikan. 'da beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu#
$.
Memprediksi kebutuhan pendidikan%
.
Mengalokasikan setiap komponen biaya pendidikan%
*.
Melakukan analisis terhadap sumber dana pendidikan serta dari mana dana pendidikan tersebut dapat diperoleh% dan
6.
Melakukan pengawasan terhadap keuangan sekolah. Di dalam perspektif administrasi publik, tujuan dari manajemen keuangan sekolah adalah membantu pengelolaan sumber keuangan sekolah serta menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang transparan, akuntabel, dan efektif. &engendalian yang baik terhadap administrasi manajemen keuangan sekolah akan memberikan dampak positif berupa pertanggungjawaban sosial yang baik bagi berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) di sekolah. Di dalam perspektif akuntansi, setiap kepala sekolah wajib menyampaikan laporan keuangan, terutama terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah kepada omite Sekolah dan &emerintah. Dengan demikian, standar akuntansi keuangan sekolah dapat diberlakukan sebagai kriteria pelaporan keuangan sekolah yang akan disajikan bagi para pengelola sekolah. 3al ini dapat menjamin adanya akuntabilitas publik, khususnya bagi para pengguna jasa pendidikan. 2leh karena itu, peranan manajemen keuangan sekolah di dalam perspektif akuntansi adalah sebagai berikut#
$.
Melakukan analisis setiap keputusan sekolah dari aspek keuangan sekolah%
.
Melakukan analisis pendanaan bagi kepentingan in1estasi sekolah%
*.
Melakukan analisis biaya pendidikan terkait penentuan biaya jasa pendidikan% serta
6.
Melakukan analisis arus kas operasi sekolah. Prinsipprinsip Manajemen Keuangan Sekolah Menurut ndang+undang -omor ! ahun !!* pasal 6/, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. &rinsipprinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh &emerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsipprinsip umum dan prinsip+prinsip khusus. &rinsip+prinsip umum meliputi keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. eadilan berarti besarnya pendanaan pendidikan (&emerintah, &emerintah Daerah, dan masyarakat) disesuaikan dengan kemampuan masing+masing. fisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya) dengan hasil. &erbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu# penggunaan waktu, tenaga, dan biaya% serta hasil (outcomes). ransparansi berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. 'kuntabilitas publik berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertang+gungjawabkan sesuai dengan rencana sekolah yang ditetapkan. 'da tiga syarat utama agar dapat tercipta akuntabilitas publik, yaitu#
$.
'danya transparansi dari penyelenggara pendidikan dalam hal masukan dan keikutsertaan mereka pada berbagai komponen sekolah%
.
'danya standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang% serta
*.
'danya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan proses yang cepat. Sedangkan prinsip+prinsip khusus meliputi efekti1itas, kecukupan, dan keberlanjutan. Manajemen keuangan sekolah dapat dikatakan efektif apabila kepala sekolah dapat mengatur keuangan untuk membiayai akti1itas sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan serta hasil
kualitatifnya sesuai dengan rencana sekolah yang telah ditetapkan. &rinsip kecukupan berarti pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar -asional &endidikan. &rinsip keberlanjutan berarti pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar -asional &endidikan. Siklus Manajemen Keuangan Sekolah Bastian (!!") menjelaskan siklus manajemen keuangan sekolah di dalam perspektif akuntansi seperti terdapat pada gambar. 'dapun tahapan manajemen keuangan sekolah sesuai gambar sebagai berikut.
Gambar Siklus Manajemen Keuangan Sekolah !" Anggaran pendidikan 'nggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu (9attah, !!). #" Pola subsidi pendidikan Subsidi pendidikan merupakan sumber pendanaan dari &emerintah, &emerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat untuk membiayai akti1itas in1estasi fisik dan nonfisik dalam rangka meningkatkan kapasitas dan mutu layanan sekolah. $" Pengukuran dan pelaporan kinerja pendidikan Dengan adanya laporan kinerja pendidikan, maka stakeholders sekolah dapat mengetahui secara jelas tentang kinerja organisasi sekolah sehingga akan menjadi bahan masukan bagi proses perencanaan kinerja pendidikan selanjutnya. Salah satu tujuan diadakannya pelaporan kinerja pendidikan adalah dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pada sektor publik ('kdon, !!"). %" &ost and pri'ing jasa pendidikan Menurut 7ames dan &hillips ($00=), unsurunsur biaya dan penetapan harga jasa pendidikan meliputi pertama ialah pembiayaan (costing) jasa pendidikan, yaitu membandingkan pengeluaran sekolah dengan manfaatnya bagi pelanggan jasa pendidikan. edua penetapan harga (pricing) jasa pendidikan, yaitu penerima jasa pendidikan akan dikenakan harga jasa pendidikan tertentu sesuai dengan tujuan sekolah. 'da tiga aspek penetapan harga jasa pendidikan, yaitu#
$.
Diferensiasi jasa pendidikan%
.
9aktor+faktor penentu harga jasa pendidikan% serta
*.
Biaya pengembangan produk jasa pendidikan. (" Audit keuangan pendidikan 'udit keuangan pendidikan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sekolah secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan prinsip+prinsip akuntansi yang berlaku secara umum )" Audit kinerja pendidikan 'udit kinerja merupakan upaya sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan informasi, dengan tujuan menyimpulkan peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis keahlian profesi pendidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut di dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan (Sagala, !!"). Peran dan *ungsi Manajemen Keuangan Sekolah &eran dan fungsi manajemen keuangan sekolah adalah menyediakan berbagai informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi pada suatu entitas pendidikan (Bastian, !!"). Berbagai informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh stakeholders sekolah dengan perannya masing+masing meliputi sebagai berikut# !" Kepala sekolah epala sekolah memanfaatkan data+data keuangan sekolah untuk menyusun rencana sekolah yang dipimpinnya, menge1aluasi kemajuan yang dicapai dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah, serta melakukan tindakan korektif yang diperlukan. eputusan yang diambil oleh kepala sekolah berdasarkan data+data keuangan sekolah adalah menentukan peralatan pendidikan apa yang sebaiknya dibeli, berapa persediaan alat tulis kantor (') yang harus disiapkan, dan sebagainya. #" Guru dan kar+a,an sekolah Euru dan karyawan sekolah merupakan kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di sekolahnya. 4ni berarti bahwa kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi tentang penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun, dan peluang kerja. $" Kreditur reditur atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi mengenai keuangan sekolah sehingga dapat memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 3al tersebut berlaku apabila sekolah tersebut memerlukan bantuan dari kreditur. %" Orang tua sis,a 2rang tua siswa tertarik dengan informasi mengenai kelangsungan hidup sekolah, terutama perjanjian jangka panjang sekolah serta tingkat ketergantungan sekolah. (" Pemasok &emasok (supplier) tertarik dengan informasi mengenai kemungkinan jumlah hutang sekolah yang akan dibayar pada saat jatuh tempo. )" Pemerintah &emerintah (termasuk lembaga+lembaga yang berada dibawah otoritasnya) tertarik dengan informasi mengenai alokasi sumber daya serta akti1itas sekolah. 4nformasi tersebut dibutuhkan untuk mengatur akti1itas sekolah, menetapkan anggaran, dan sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.
-" Mas+arakat Sekolah dapat mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. aporan keuangan sekolah dapat membantu masyarakat dengan cara menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir terkait pengelolaan keuangan sekolah beserta rangkaian akti1itasnya.
$.
Menurut Bafadal (!!6), fungsi dari manajemen keuangan sekolah meliputi kegiatan+kegiatan &erencanaan anggaran tahunan, yaitu penyusunan secara komprehensif dan realistis mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan satu tahun sekolah%
.
&engadaan anggaran, yaitu segala upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapat masukan dana dari sumber+sumber keuangan sekolah%
*.
&endistribusian anggaran, yaitu penyaluran anggaran sekolah kepada unit+unit tertentu di sekolah%
6. =.
&elaksanaan anggaran, di mana setiap personel sekolah menggunakan seluruh anggaran yang terdistribusikan kepada dirinya untuk melaksanakan tugasnya% &embukuan
keuangan,
yaitu
keseluruhan
pencatatan
secara
teratur
mengenai
perubahanperubahan yang terjadi atas penghasilan dan kekayaan sekolah% dan >.
&engawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sekolah.
keuangan,
yaitu
kegiatan
pemeriksaan
seluruh
Manajemen Bia+a Pendidikan Berbasis Kualitas Pendidikan Menurut Bastian (!!"), ada * sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis kualitas pendidikan. etiga sistem tersebut meliputi# !" &ost standard s+stem Sistem ini lebih dikenal dengan School Based Aost 'ccounting System (SBA'S), yang didasarkan pada standar costing unit (unit biaya standar), di mana setiap sekolah dapat menggunakannya untuk mengukur seluruh biayanya. SBA'S dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya per unit siswa. ntuk menghitung rata+rata biaya siswa pada setiap sekolah, SBA'S mengumpulkan data biaya langsung (direct costs) dari SchoolBased Aost @eport (SBA@). #" Gradebased s+stem Berbeda dengan SBA'S, sistem ini menetapkan siswa sebagai standard costing unit. &endekatan ini lebih akurat karena agar dapat melakukan e1aluasi sistem akuntansi biaya, para pengelola sekolah dapat mencari perbedaan penghitungan biaya yang dihasilkan dari kedua sistem tersebut. Dalam pendekatan ini, perbedaan biaya per siswa akan dihasilkan dengan prosedur akuntansi yang berbeda. &ada akhirnya, sistem ini akan meningkatkan kemampuan kepala sekolah untuk menganggarkan dan mengendalikan biaya pendidikan. $" Ser.i'ebased s+stem &endekatan ini dihitung berdasarkan kepada tingkat jasa pendidikan yang diterima. 2leh karena itu, penghitungan biaya pendidikan dipisahkan menurut jenis+jenis jasa yang tersedia di sekolah, yaitu# jasa pendidikan umum, pendidikan khusus, serta atletik dan konsultasi. Analisis Bia+aManfaat /&ostBenefit Anal+sis0 Pendidikan 3ampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan biaya pendidikan yang memadai. 4mplikasi terhadap pemberlakuan kebijakan desentralisasi pendidikan membuat para pengambil keputusan pendidikan seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen pembiayaan pendidikan. ebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi dalam bidang pendidikan. 'palagi masalah pembiayaan pendidikan tersebut sangat menentukan kesuksesan program MBS, B, ataupun S& (kurikulum tingkat satuan pendidikan) yang saat ini diberlakukan.
&embiayaan pendidikan merupakan suatu masalah pendidikan yang kompleks karena di dalamnya terdapat saling keterkaitan pada setiap komponennya, yang memiliki rentang yang bersifat mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), yang meliputi sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasian dana pendidikan, efekti1itas dan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan, akuntabilitas pendidikan yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran pendidikan, serta berbagai permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan memegang peran yang penting di dalam keberlangsungan hidup dunia pendidikan. eberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif. 4stilah “biaya” (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, sedangkan di dalam ilmu ekonomi, istilah “biaya” dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya (3allak, $0/=). Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, biaya pendidikan memiliki cakupan yang lebih luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (Supriadi, !!*). 9attah (!!) mengklasifikasikan biaya pendidikan menjadi dua jenis, yaitu biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung merupakan biayabiaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa (yang dikeluarkan oleh &emerintah, orang tua, dan siswa), seperti# pembelian alat+alat pembelajaran, penyediaan sarana pembelajaran, transportasi, dan gaji guru. Biaya tidak langsung merupakan keuntungan yang hilang (forgone earning) dalam bentuk biaya peluang yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar, misalnya uang jajan siswa dan pembelian peralatan sekolah. 'nalisis biaya+manfaat merupakan suatu metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis in1estasi pendidikan. 'nalisis biaya+manfaat dikaitkan dengan analisis keuntungan atas in1estasi pendidikan dari segi pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Metode tersebut dapat membantu para pengambil keputusan pendidikan dalam menentukan pilihan di antara berbagai alternatif alokasi sumber dana pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi. &engembangan in1estasi pendidikan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di dalam konsep dasar pembiayaan pendidikan, ada dua hal penting yang perlu dikaji dan dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat (jumlah) dari biaya pendidikan di tingkat sekolah, baik yang bersumber dari &emerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa besar uang yang dialokasikan oleh sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. 'nalisis mengenai biaya satuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan sekolah sebagai unit analisis.
