DINAS & RAHASIA
SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS Nomor : 007/PDT/HR-MB/IX/07
Surat Perjanjian Ikatan Ikatan Dinas Beasiswa PT. ON KLINIK ini (selanjutnya disebut disebut ”Perjanjian”), dibuat di Surakarta,
pada hari Rabu tanggal 5 bulan September tahun 2007
oleh dan
antara: 1. Julia Peres, yang dalam hal ini bertindak atas nama PT. ON KLINIK, bertempat kedudukan di Plaza BII, Menara 2, lantai 34, Jl. Adi Sumarmo No 45 Surakarta, yang selanjutnya disebut Pihak Pertama, 2. Bambang Pemuas, No.mahasiswa : T000101, adalah mahasiswa jenjang Sarjana di Fakultas Teknik Universitas Biadalah Surakarta, beralamat di Jl. Belah Duren No 55 Yogyakarta., yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dan secara sendiri- sendiri disebut sebagai Pihak.
Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut : Pasal 1 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 1. Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan dan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, Pihak Pertama bekerja sama dengan Univeesitas Biadalah Surakarta untuk memberikan Beasiswa ON KLINIK kepada Pihak Kedua. Beasiswa ON KLINIK selanjutnya KLINIK selanjutnya disebut ”Beasiswa”. 2. Beasiswa yang diberikan kepada Pihak Kedua meliputi: a. Pembayaran uang gedung sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang ditransfer pada saat pihak kedua melakukan registrasi awal masuk Universitas Biadalah Surakarta; b. Pembayaran biaya SPP sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per semester, yang ditransfer tiap awal semester.
1
Pasal 2 Ketentuan Pemberian Beasiswa Pihak Pertama memberikan Beasiswa kepada Pihak Kedua dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut: 1. Beasiswa diberikan kepada Pihak Kedua selama 6 (enam) semester sejak pertama kali diberikannya Beasiswa dan diberikan setiap semester. 2. Beasiswa diberikan apabila Pihak Kedua mampu menunjukkan prestasi akademik dengan IP minimal 3,00 di setiap semester. 3. Setelah menyelesaikan masa pendidikan, Pihak Kedua akan menjalani ikatan kerja di PT. ON KLINIK di bawah pengelolaan Pihak Pertama selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penempatan bekerja. 4. Pihak Kedua bersedia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama maupun PT. ON KLINIK. 5. Pihak Kedua bersedia mematuhi aturan-aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pihak Pertama serta yang diberlakukan oleh Universitas. 8. Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan lulus dari pendidikan. 9. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu yang ditetapkan, beasiswa akan dihentikan.
Pasal 3 Ketentuan Ikatan Dinas 1. Setelah menyelesaikan pendidikan, Pihak Kedua wajib menyerahkan ijazah Sarjana kepada Pihak Pertama sebelum memulai ikatan dinas. 2. Dalam masa ikatan dinas, Pihak Kedua berstatus sebagai Staf Teknisi di PT. ON KLINIK, masa kerja dihitung sejak tanggal penempatan tersebut. 3. Dalam masa ikatan dinas, Pihak Kedua akan mendapatkan upah dan tunjangan serta terikat dengan peraturan-peraturan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan. 4. Setelah masa ikatan dinas berakhir, Pihak Kedua berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Pertama bila menginginkannya. Bila Pihak Kedua memutuskan untuk 2
melanjutkan hubungan kerja, Pihak Kedua akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang didapat saat itu dan tidak berkewajiban untuk mengajukan surat lamaran bekerja lagi. 5. Pembayaran gaji selambat-lambatnya ditransfer pada tanggal 5 di tiap awal bulan melalui BANK BANG TUT dengan nomer rekening 0002140586.
Pasal 4 Ketentuan Lain 1. Pihak Kedua tidak diperkenankan menghentikan masa pendidikan kecuali untuk liburan sekolah yang telah dijadwalkan oleh Universitas. 2. Apabila karena suatu keadaan yang memaksa Pihak Kedua terpaksa mempergunakan hak cuti akademik, Pihak Kedua harus menyerahkan bukti persetujuan resmi dari Universitas kepada Pihak Pertama sebelum semester selanjutnya dimulai. 3. Sesuai dengan pasal 2, Pihak Pertama berhak menghentikan pemberian Beasiswa kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama tidak berkewajiban melanjutkan pemberian Beasiswa bila Pihak Kedua melanjutkan pendidikannya. Pada kondisi tersebut, Pihak Kedua berkewajiban mengganti seluruh dana Beasiswa yang telah diberikan oleh Pihak Pertama.
Pasal 5 Sanksi-sanksi 1. Bila Pihak Kedua menolak melanjutkan penerimaan Beasiswa, yang bersangkutan dapat mengajukan surat pengunduran diri kepada Pihak Pertama dan berkewajiban untuk mengembalikan semua dana Beasiswa yang telah dikeluarkan bagi dirinya dan denda yang akan dikenakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 2. Bila Pihak Kedua mengundurkan diri dalam masa ikatan dinas, Pihak Kedua harus membayar ganti rugi dengan perincian :
Pengembalian Uang gedung yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
Pengembalian seluruh pembayaran biaya SPP sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditransfer tiap semester;
Pembayaran denda yang dikenakan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3
3. Pengembalian dana Beasiswa dan denda dibayarkan secara tunai oleh Pihak kedua kepada Pihak Pertama. Dana ganti rugi disetorkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak persetujuan ditandatangani oleh keduabelah pihak. Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama bila telah menyelesaikan kewajibannya membayar ganti rugi. Pasal 6 Penghentian Beasiswa Program Beasiswa akan otomatis berakhir, apabila: 1. Penerima beasiswa tidak dapat mencapai prestasi akademis yang dipersyaratkan (IPK < 3,00); atau 2. Pihak Kedua menyelesaikan pendidikan dalam masa Pemberian Beasiswa; atau 3. Pihak Kedua dikeluarkan oleh lembaga tempat Pihak Kedua menjalani pendidikan apapun alasannya; atau 4. Pihak Kedua tidak dapat melanjutkan pendidikan karena meninggal dunia atau menderita penyakit yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan; atau 5. Pihak Kedua tidak menyelesaikan pendidikan dalam masa pemberian beasiswa. 6. Pihak Kedua terbukti telah memalsukan informasi yang dimuat dalam formulir aplikasi dan atau dalam dokumen yang terlampir; atau 7. Pihak Kedua terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan dan pengedaran obat- obatan terlarang ataupun bentuk kegiatan kriminal lainnya 8. Pihak Kedua terbukti menerima beasiswa dari instansi/perusahaan lain dalam waktu yang bersamaan dengan masa penerimaan beasiswa.
Pasal 7 Keadaan Kahar (Force Majeure) 1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak (”Keadaan Kahar/ Force Majeure”).
4
2. Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar/ Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian. 3. Dalam
hal
terjadi
Keadaan
sehingga mempengaruhi
Kahar/ Force
Majeure sebagaimana
dimaksud
diatas
pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang
mengalami Keadaan Kahar/ Force Majeure wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya
selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Kahar/
Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah. 4. Apabila
pihak
yang
mengalami
Keadaan
Kahar/ Force
Majeure tersebut
mengirimkan pemberitahuan seperti yang tercantum pada butir 3 diatas,
maka
tidak
Keadaan
Kahar/ Force Majeure tersebut dianggap tidak pernah terjadi, kecuali jika pihak yang mengalami Keadaan yang
Kahar/ Force
memperlihatkan
bahwa
Majeure tersebut
pemberitahuan
dapat
menunjukkan
bukti-bukti
tentang Keadaan Kahar/ Force Majeure
tersebut telah dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas.
Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan 1. Segala perselisihan yang timbul oleh Para Pihak akan diselesaikan secara musyawarah atau mediasi pihak ketiga berdasarkan itikad baik. 2. Dalam hal para pihak
tidak mencapai sepakat,maka para pihak sepakat
menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui pengadilan dengan domisili hukum Pengadilan Semu FH UNS Surakarta.
5
Pasal 8 Penutup 1. Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dan dibuat perjanjian
tambahan
(Addendum)
yang
ditandatangani
oleh
Para
Pihak
dan
merupakan satu kesatuan/bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 2. Perjanjian ini tidak dapat
diubah
atau ditambah kecuali dengan
suatu perjanjian
perubahan atau tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh Para Pihak dan perjanjian ini dibuat, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) rangkap Pihak Kedua, di atas materai cukup dan masing- masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Julia Peres
Bambang Pemuas
6
