"UNIVERSITAS PROF. Dr. MOESTOPO (BERAGAMA) "
"Kemerdekaan Pers "
"Hukum dan Sistem Media Massa "
" "
"Ardito Kurniawan "
"2013 31 343 "
Kelas G
" "
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena telah
menyelesaikan makalah ini. Makalah ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas
pada mata kuliah Hukum dan Sistem Media Massa yang diajarkan Bapak H. Dr.
Madein Abdi Koro,SH.,MH,MM di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Pada Kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada
Bapak H. Dr. Madein Abdi Koro,SH.,MH,MM selaku dosen pada mata kuliah ini
yang telah memberi penulis banyak ilmu mengenai hukum yang ada di Indonesia
dan yang memberi inspirasi melalui cerita yang sering ia ceritakan kepada
kami. Lalu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis
yang telah membesarkan dan mendanai kuliah hingga saat ini. Serta teman-
teman mahasiswa yang selalu mendukung dan telah membantu dalam mencari
materi untuk makalah ini.
Harapan penulis selain mendapatkan nilai kelulusan yang baik pada mata
kuliah Hukum dan Sistem Media Massa, semoga makalah ini dapat menjadi
sumber informasi bermanfaat bagi teman-teman yang akan memasuki dunia
jurnalistik. Tak lupa penulis menghaturkan kemungkinan kelalaian pada
makalah ini, diharapkan adanya kritik yang membangun untuk lebih
menyempurnakan makalah ini.
Jakarta, 15 Juni 2016
Ardito Kurniawan
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
............................................................................
........... 1
Daftar Isi
............................................................................
...................... 2
BAB 1 : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
............................................................................
...... 3
1.2 Rumusan Masalah
............................................................................
. 4
1.3 Tujuan Penelitian
............................................................................
... 4
BAB 2 : PEMBAHASAN
...........................................................................
5
BAB 3 : PENUTUP
3.1 Kesimpulan
............................................................................
............ 10
3.2 Saran
............................................................................
..................... 11
DAFTAR PUSTAKA
............................................................................
.... 12
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Di Indonesia saat ini peran media massa sangatlah penting. Hal ini
dikarenakan media massa merupakan tempat tercepat, terakurat dan dapat
dipertanggungjawabkan beritanya. Dengan mengetahui dan menguasai tekhnologi
maka masyarakat dapat mengetahui seluruh berita yang berada di seluruh
dunia tanpa harus mendatangi satu persatu negara yang sedang heboh dan
dapat dikatakan mengetahui berita yang up to date.
Pers merupakan pilar keempat dari tiga pilar yang ada di Indenesia
yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kehidupan pers bergantung pada
sistem politik yang berlaku dalam sebuah Negara, sebagaimana di Indonesia
sistem politik kita menganut sistem demokrasi yang mana pers kita saat
menganut sistem pers tanggung jawab sosial (social responsibility).
Kebebasan pers adalah kebebasan seseorang untuk mendapatkan informasi
dari berbagai media massa baik media massa cetak maupun media massa
elektronik, dan kebebasan ini merupakan hak setiap individu, namun
kebebasan pers tidak boleh melanggar azas-azas atau norma-norma yang
berlaku pada agama tertentu.
Perkembangan pers dari era kemerdekaan, era pembangunan, dan era
transisi reformasi mengalami pergeseran makna. Pada kedua era tersebut
(kemerdekaan dan pembangunan) telah terjadi mis-interpretasi makna dan
manfaat kebebasan pers ( a freedom of the press ). Antara lain terhadap
subtansi pemberitaan yang dianggap berkaitan dengan kepentingan yang
merugikan kekuasaan, dibenarkanlah tindakan prevensi (pencabutan izin
terbit ataupun pembredelan) dengan maksud untuk menghindari akibat luas
yang sangat merugikan masyarakat. Namun demikian, tindakan prevensi
kekuasaan itu nyatanya justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas
kehidupan pers yang bebas, yaitu larangan tindakan prevensi yang universal.
Pergeseran makna terjadi sejalan dengan perubahan kondisi politik
negeri ini. Pada era reformasi dan demokrasi ini kehendak adanya suatu
kebebasan pers adalah suatu keharusan, meskipun pada sisi lain menimbulkan
persoalan kontroversi. Memang kebebasan pers dijamin secara konstitusional,
namun kebebasan apapun tidak diharapkan adanya suatu kebebasan pers yang
total absolut. Pers memang seharusnya memperoleh kebebasan yang tidak boleh
dipengaruhi terhadap tindakan-tindakan prevensi, seperti pencabutan ijin
maupun tindakan represi yustisiel melalui badan peradilan. Dalam konteks
ini, kebebasan pers ini memiliki batasan-batasan yang universal sifatnya
dan tentunya dihindarinya adanya tindakan eliminasi terhadap prinsip
perlindungan dan Hak Asasi Manusia sebagai akibat subtansi pemberitaan
tersebut. Kebebasan pers yang absolut mengakibatkan adanya suatu tirani
kekuasaan pers yang berkelebihan sehinggan menimbulkan persepsi dan stigma
sebagai "otoriter kebebasan si pers". Kepribadian yang Pancasila
menghindari adanya suatu kebebasan pers absolut yang mengakibatkan
destruksi dalam pola kehidupan masyarakat dan tatanan ketatanegaraan
Republik Indonesia tercinta ini.
1.2 Rumusan Masalah
Apakah pengertian dari Kemerdekaan Pers?
Mengapa ada Kemerdekaan Pers?
Bagaimana Undang-Undang Pers berlaku di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian
Mengetahui pengertian dari Kemerdekaan Pers
Mengetahui bagaimana Kemerdekaan Pers itu berkembang
Mengetahui Undang-Undang Pers yang berlaku di Indonesia
BAB 2
PEMBAHASAN
Kemerdekaan pers dalam arti luas adalah pengungkapan kebebasan
berpendapat secara kolektif dari hak berpendapat secara individu yang
diterima sebagai hak asasi manusia. Masyarakat demokratis dibangun atas
dasar konsepsi kedaulatan rakyat, dan keinginan-keinginan pada masyarakat
demokratis itu ditentukan oleh opini yang dinyatakan secara terbuka. Hak
publik untuk tahu inilah inti dari kemerdekaan pers, sedangkan wartawan
profesional, penulis, dan produsen hanya pelaksanaan langsung. Tidak adanya
kemerdekaan pers ini berarti tidak adanya Hak Asasi Manusia (HAM).
Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh
informasi & berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki & meningkatkan
kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan
Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial,
keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.
Untuk sebuah negara demokratis, kemerdekaan pers adalah keharusan,
karena tanpa kemerdekaan pers, tak akan pernah ada negara yang demokratis.
Dengan kemerdekaan pers ita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam
masyarkat secara terbuka. Perbedaan pendapat dapat diketahui yang pad
gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lewat perbedaan itu
Dasar penting dari sebuah sistem negara yang demokratis adalah
kepercayaan besar pada masyarakatnya. Masyarakat dianggap dapat mengatur
dirinya, intervensi negara dilakukan secara terbats. Terutama pada hal-hal
yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itulah sebabnya kemerdekaan pers
sangat penting, karena lewat kemerdekaan pers partisipasi masyarakat dapat
terjamin. Kemerdekaan pers itu bukan hanya milik orang pers, tapi milik
semua pihak termasuk milik masyarakat.
Pers adalah salah satu media tempat mewujudkan kebebasan
berkomunikasi, tempat mewujudkan kebebasan berpendapat, tempat mewujudkan
kebebasan berpikir, tempat mewujudkan kebebasan menyampaikan dan memperoleh
informasi yang akan mengantarkan manusia mengembangkan saling pengertian
dan kemajuan serta perubahan atau dinamika yang merupakan salah satu
kebutuhan dasar (kebutuhan asasi) manusia atau individu maupun masyarakat
pada umumnya.
Membatasi atau membelenggu kebebasan pers berarti meniadakan atau
menutup kesempatan kebebasan dan meniadakan kesempatan menemukan ukuran
benar dan tidak benar, yang baik dan tidak baik. Dalam hal kebebasan atau
kemerdekaan berekspresi (termasuk kebebasan pers), John Stuart Mill
mengatakan setiap upaya membungkam hak berekspresi, baik terhadap orang
perorangan atau kelompok minoritas tertentu, berarti meniadakan sesuatu
yang sangat penting bagi seluruh rakyat.
Secara politik kemerdekaan pers juga berkaitan dengan demokrasi.
Salah satu sendi demokrasi adalah kehadiran kebebasan (freedom). Salah satu
pilar kebebasan atau kemerdekaan demokrasi adalah "freedom of opinion" yang
sangat terjamin kalau ada kemerdekaan pers. Tanpa kemerdekaan pers, tidak
ada demokrasi, atau kalaupun disebut-sebut ada demokrasi, hal itu tidak
lebih dari demokrasi semu belaka (pseudo democracy).
Baik kemanusiaan, maupun demokrasi adalah sebagian dari sendi
bernegara RI, ditambah pula dengan jaminan hak asasi manusia yang dijamin
UUD, (seperti kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkomunikasi)
menunjukkan kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang imperatif, atau a must
dalam tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.
Namun pers juga perlu dibatasi, pembatasan pers dapat dilakukan atas
dasar kedaruratan tertentu (baik nasional, regional, atau lokal), seperti
perang, kekerasan sosial, dan lain-lain keadaan semacam itu. Namun
pembatasan atas dasar kedaruratan harus memenuhi syarat-syarat normatif dan
syarat-syarat obyektif menurut kenyataan yang ada. Syarat obyektif
pembatasan pers adalah dapat ditunjukkan ada hubungan yang masuk akal yang
tidak lagi diragukan (unreasonable doubt), antara keadaan darurat dengan
jastifikasi pembatasan kemerdekaan pers.
Selain pembatasan yang datang dari luar, tidak kalah penting,
pembatasan dari pelaku pers sendiri, salah satu pembatasan dari pelaku pers
adalah kode etik jurnalistik yang merupakan aturan disiplin (disiplinary
rules) dan tuntunan moral (moral code) dan sekaligus sebagai aturan
kehormatan (code of honor) yang dibuat sendiri oleh pers. Sangat tidak
masuk akal, kode etik yang dibuat sendiri oleh pers tidak dipatuhi dan
tidak dijunjung tinggi, kehormatan dan kemulyaan pers pada tingkat pertama
semestinya diukur dari kepatuhan terhadap kode etik.
Pembatasan secara internal dapat juga dibimbing oleh tanggung jawab
pers (sosial, politil, ekonomi, dll). Pers demokratis hanya dapat
berkembang kalau disertai tanggung jawab dan disiplin pers sendiri.
Kemerdekaan pers tidak dimaksudkan sekedar kebebasan demi kebebasan
(freedom for the sake of freedom) tetapi untuk mewujudkan secara utuh
fungsi pers demokratik.
Pada Undang-Undang No : 40 Tahun 1999 tentang Pers semangat
kemerdekaan pers ditegaskan berkali-kali dalam undang-undang ini, sehingga
undang-undang ini betul-beul membawa semangat kemerdekaan pers. hal ini
bisa dilihat dalam pertimbangannya :
a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan
rakyat yang menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis sehingga kemerdekaan
mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal Undang-
Undang Dasar 1945 harus dijamin
b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati
nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang
sangat hakiki yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Bahwa pers nasional sebagai lahan komunikasi massa, penyebar
informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak,
kewajiban dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers
yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum
serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
Dengan demikian semangat kemerdekaan pers yang dikandung oleh undang-
undang ini didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang 1945. Hal ini dipertegas
kemudian dalam penjelasan undang-undang ini, yaitu bahwa pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan, pers yang meliputi media cetak, media
elektronik dan media lainnya merupakan salah satu saran untuk mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut.
Agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan pasal 28 Undang-
Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk undang-undang tentang pers. Fungsi
maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu
perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.
Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat
terjamin, sistem penyelenggaraan Negara yang transparan berfungsi, serta
keadilan dan kebenaran terwujud.
Pers memiliki kemerdekaan informasi juga sangat penting untuk
mewujudkan hak asasi manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang
Hak Asasi manusia, antara lain yang memperoleh informasi sejalan dengan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia pasal 19 yang
berbunyi : "setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan
pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa
gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah
pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas
wilayah".
Penegasan kemerdekaan pers dalam undang-undang ini juga disebut dalam
batang tubuhnya. Misalnya pasal 2 menyatakan :
Kemerdekaan pers adalah salah satu kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
Kemudian pasal 4 menyatakan :
(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara
(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau
pelarangan penyiaran
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari,
memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi
Dalam penjelasannya pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa dengan "kemerdekaan
pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara" adalah bahwa pers bebas dari
tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat
untuk memperoleh informasi terjamin.
Kemudian dijelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang
disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang
dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan
dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insani pers.
Lalu pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa penyensoran, pembredelan atai
pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik.
Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik
diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.
BAB 3
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Kemerdekaan pers merupakan hal yang perlu dijunjung tinggi oleh
kalangan eksternal dan internal pers. Pada undang-undang mengenai pers,
pers dijamin kemerdekaannya menyiarkan informasi kepada masyarakat tanpa
penyensoran dan pembredelan informasi agar informasi tersebut transparan.
Namun adanya pembatasan pers dalam menyiarkan informasi dilakukan untuk
melindungi stabilitas nasional, ada informasi yang perlu disampaikan kepada
masyarakat dan ada beberapa informasi (yang jika terlalu banyak) dapat
membuat moral masyarakat dan stabilitas nasional terganggu.
3. 2 Saran
Undang-Undang Pers perlu disosialisasikan kembali kepada institusi
pers maupun masyarakat, karena dalam undang-undang pers sudah secara jelas
mengatur penyiaran/penyampaian informasi kepada masyarakat secara benar.
Lalu untuk kalangan mahasiswa yang akan memasuki bidang jurnalistik
diharapkan tahu bagaimana seorang jurnalis harus mematuhi undang-undang
yang berlaku dan menjalankan Kode Etik Jurnalis dalam bekerja.
DAFTAR PUSTAKA
Manan, Bagir. 2010. MENJAGA KEMERDEKAAN PERS DI PUSARAN HUKUM. Jakarta :
Dewan Pers
Luwarso, Lukas dkk. 2008. MENGELOLA KEBEBASAN PERS. Jakarta : Dewan Pers
Ulfa, Marya, 2013 HUKUM KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN PERS,
http://maryanewcomer.blogspot.co.id/2013/06/hukum-kebebasan-dan-kemerdekaan-
pers.html
