BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum Lingkungan adalah merupakan satu bidang ilmu yang relatif baruberkembang,di Universitas Narotama Mata Kuliah Hukum Lingkungan ini baru diberikanpada Tahun l995 / l996. Hukum Lingkungan merupakan bidang Study yang terus berkembang,yang mengkutiperkembangan masyarakat dan obyek yang dipelajaripun mengalami perubahan dari waktu kewaktu, baik dalam scope Nasional,Regional maupun Global, dan semua itu menuntutpembaharuan di dalam berbagai peraturannya yang tentunya semakin rumit. Disamping itumateri Hukum Lingkungan merupakan disiplin ilmu yang menarik,meskipun baru, dan sangatpenting sekali, mengingat perananya dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinyakerusakan dan pencemaran lingkungan yang semakin parah.Hukum Lingkungan adalah merupakan disiplin ilmu hukum yang mempunyai ruanglingkup yang sangat komplek,artinya pengkajian hukum Lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan melalui satu aspek hukum saja,melainkan dengan multi diplinner.
HukumLingkungan dapat dimasukkan kedalam berbagai aspek hukum yang ada,sehingga HukumLingkungan tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu bidang hukum berdasarkan padapembagian hukum klasik yang ada.Sebagai Hukum yang multidisipliner, maka ada 3 aspek di dalam HukumLingkungan, yaitu : Aspek Perdata, Aspek Pidana dan aspek Administrasi.Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan sejarah perkembangannya yangdimulai dari Revolusi Industri 1899 dengan berbagai peraturan yang ada setelah lahirnyarevolusi tersebut,yang dalam sejarahnya mempunyai andil yang sangat besar bagiperkembangan Hukum Lingkungan itu sendiri, yang kemudian dilanjutkan dengan sejarahperkembangan Hukum Lingkungan Regional yang berkembang cukup berarti, kemudiandilanjutkan dengan tonggak yang bersejarah di abad XX,yaitu dengan tercetusnya gagasancemerlang dari masyarakat Internasional yang diprakasai oleh United Nations
Apabila dikaitkan denganperaturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan,maka panjang ataupendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagaienvironmental concern.Didalamnya juga akan dibhas juga adanya kaitan erat atau adanya hubungan yang eratantara Hukum Lingkungan dengan Hukum Adminsitrasi Negara, terutama di dalam masalahPerizinan .Perizinan ini adalah merupakan bagian yang sangat
1.2 Perumusan Masalah
Melalui pembahasan singkat di Bab Pendahuluan mengenai psejarah Lingkungan maka penulis mencoba mengambil dua hal yang sekira nya menjadi permasalahan dan memerlukan pembahasan dalam makalah kali ini,yaitu :
1. Bgagaimana perkembangan hukun lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia?
3. bagaimana perbandingan uu no 23/1997 dengan uu no 32/2009?
1.3. Tujuan
Tujuan penulisan dan pembahasan dalam makalah ini agar kita dapat mengetahui lebih dalam tentang perkembangan dan sejarah hukum lingkungan di negara kita¸dan bagai mana kita menyikapinya.
1.4 Manfaat
Manfaat dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan perkembangan dan sjarah tentang hukum lingkungan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
Dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmuhukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segihukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata. Dengan demikian, tentusaja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Sehingga untuk mendalamihukum lingkungan itu sangat mustahil apabila dilakukan seorang diri, karena kaitannya yangsangat erat dengan segi hukum yang lain yang mencakup pula hukum lingkungan didalamnya.Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yangmengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semuabenda dan kondisi, termasuk di dalamnyamanusia dan tingkah perbuatannya yang terdapatdalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup sertakesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.
Dalam pengertian secara modern,hukum lingkungan lebih berorientasi pada lingkungan atau Environment-Oriented Law,sedang hukum lingkungan yang secara klasik lebih menekankan pada orientasi penggunaanlingkungan atau Use-Oriented Law.Hukum Lingkungan Klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuanterutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungandengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin,dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan Klasik bersifatsektoral, serta kaku dan sukar berubah.Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan, bahwa sistem pendekatan terpadu atauutuh harus diterapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia secaratepat dan baik, sistem pendekatan ini telah melandasi perkembangan Hukum lingkungan diIndonesia. Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Millieu recht) adalahhukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (Naturalijk milleu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.
Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh Pemerintah, makaHukum Lingkungan sebagian besar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht).Dalam hukum lingkungan modern, ditetapkan ketentuan dan norma-norma gunamengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan darikerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secaralangsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasimendatang. Hukum Lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat danwaktunya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikianlebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini, maka HukumLingkungan Modern memiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selaluberada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.Hukum Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkunganhidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakekatnya merupakan suatu bidang hukumyang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukumpemerintahan.
2.2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA.
Peraturan-peraturan yang orientasinya menyangkut lingkungan, baik disadari atautidak sebenarnya telah hadir di masa abad sebelum Masehi, misalnya di dalam Code of Hammurabi yang ada di dalamnya terdapat salah satu klausul yang menyebutkan bahwa"sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah dengan gegabahnya sehingga runtuh dan m enyebabkan lingkungan sekitar terganggu. Di Indonesia sendiri, organisasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup sudahdikenal lebih dari sepuluh abad yang lalu. Dari prasasti Juruna tahun 876 Masehi diketahui ada jabatan "Tuhalas" yakni pejabat yang mengawasi hutan atau alas, yang kira-kira identik dengan jabatan petugas Perlindungan Hutan Pelestarian Alam (PHPA). Kemudian prasastiHaliwangbang pada tahun 877 Masehi menyebutkan adanya jabatan "Tuhaburu" yakni pejabat yang mengawasi masalah perburuan hewan di hutan.
Pertumbuhan kesadaran hukum lingkungan klasik menghebat, bermula pada abad ke-18 di Inggris dengan kemunculan kerajaan mesin, dimana pekerjaan tangan dicaplok olehmekanisasi yang ditandai dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Dengan demikianterbukalah jaman tersebarnya perusahaan-perusahaan besar dan meluapnya industrialisasiyang dinamakan "revolusi industri". Dengan kepentingan untuk menopang laju pertumbuhan industri di negara-negara dunia pertama atau negara-negara yang telah maju indstrinya,sementara persediaan sumber daya alam di negara-negara dunia pertama semakin terbatasmaka diadakanlah penaklukan danpengerukan sumberdaya alam di negara-negara duniaketiga (Asia-Afrika).Pada masa itu negara-negara yang telah mengalami proses industrialisasi telah banyak diadakan peraturan yang ditujukan kepada antisipasi terhadap dikeluarkannya asap yangberlebihan baik dalam perundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusanhakim. Selain itu dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam bidang medis, telah dikeluarkan pula peraturan-peraturan tentang bagaimana memperkuat pengawasan terhadapepidemi untuk mencegah menjalarnya penyakit di kota-kota yang mulai berkembang denganpesat. Namun demikian, sebagian besar dari hukum lingkungan klasik, baik berdasarkanperundang-undangan maupun berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berkembangsebelum abad ke-20.
Hukum lingkungan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, hukum lingkungan pada waktu itu hanya besifat pemakaian terhadap lingkungan, belum diatur tentang pengelolaan atau perlindungan terhadap lingkungan hidup. Seiring perjalanan waktu, pasca kemerdekaaan Indonesia, dan dalam rangaka menyikapi lahirnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 ( The Stockholm Declaration of 1972) perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sangat pesat. Dari hukum yang berorientasi hanya pada pemakaian, menjadi hukum lingkungan yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Untuk pertamakalinya, di Indonesia pasca Deklarsi Stockholm 1972, masalah lingkungan hidup dimasukan pada GBHN 1973-1978. Pada BAB III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang menggariskan perlunya perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada waktu inilah konsep awal RUU tentanag lingkungan hidup mulai dirumuskan oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu itu yang diberi nama Panitia Nasioanal Perumus Kebjakan di Bidang Lingkungan Hidup.[1]
Setelah melalui proses yag panjang, akhirnya RUU Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup ini disahkan menkajdi Undang-Undang, pada tanggal 25 Februari 1982. Dengan disahkannya RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, maka Indonesia untuk pertamakalinya memiliki Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di undangakan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang ini kemudaian disebut sebagai payung hukum (Umbrella act) bagi semua peaturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Namun, dalam perjalanannya UUKPPLH ini menngalami banyak kendala, diantaranya masalah regulasi, institusional, dan politis. Banyaknya kendala yang ditemukan dalam UUKPPLH ini, maka atas dasar itulah pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPLH ini dalam pejalanannya ternyata juga menemukan kendala, terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehigga UUPLH inipun akhrinya dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
1.Zaman Hindia Belanda.
Dalam sejarah peraturan perundang-undangan lingkungan terdapat peraturan-peraturan sejak zaman Hindia belanda, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, SH. ML. "Apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunanperaturan-Peraturan perundangan di Bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh PanitiaPerumus dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan hidupditerbitkan pada tanggal 15 Juni 1978, maka dapatlah dikemukakan, bahwa pertama kalidiatur adalah mengenai Perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang, yaituParelvisscherij, Sponserviss cherijordonantie (Stb. 1916 No. 157) dikeluarkan di Bogoroleh Gubernur Jenderal Indenburg pada tanggal 29 Januari 1916, dimana ordonansi penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugianpublik yang terjadi.
2.3 PERBANDINGAN UU NO 23/1997 DENGAN UU NO 32/2009
Seperti halnya yang kita ketahui bersama,Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 (TLN No 3699) dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 dan TLN Nomor 3215.Pada dasarnya,UU No 23 Tahun 1997 telah menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,dimana hal undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya.Kemudian pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan instrumen hukum yang baru guna menggantikan UU No 23 tahun 1997 mengingat berbagai perubahan situasi dan kondisi terkait permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Indonesia.Karena itulah,perbedaan yang paling mendasar dari UU No 23 Tahun 1997 dengan UU No 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan pada UU terbaru ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi,partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.
Undang-undang 32 tahun 2009 ini jira kita lihat,memberikan kewenangan yang luas lepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada UU No 23 Tahun 1997,sehingga jira kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada statu daerah tertentu di Indonesia (Rina Suliastini,2009:3).Selain itu pula,terkait dengan masalah otonomi daerah,undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang Sangay luas lepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.Selain itu pula seperti halnya yang dijelaskan dalam bagian penjelasan atas UU No 32 tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama,dikatakn bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :
1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
5. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
6. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
7. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi,akses partisipasi,dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Penegakan hukum perdata,administrasi,dan pidana secara lebih jelas;
9. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
10. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.
Kemudian,jika kita lihat dari penjabaran pasal per pasal maka hal-hal yang disampaikan oleh bagian penjelasan UU No 32 Tahun 2009 tersebut,akan terlihat lebih jelas dan gamblang.Diantaranya hal tersebut hádala :
Penerapan ancaman pidana minimum disamping ancaman hukuman maksimum.Pada UU No 23 tahun 1997,ketentuan pidana dimuat dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana yang terdiri dari 8 pasal,dimulai dari pasal 41 – 48. Pada pasal-pasal tersebut hanya mengatur mengenai ancaman hukuman maksimum,ini berbeda dengan UU No 32 Tahun 2009 yang juga memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum yang tercantum pada Bab XV Ketentuan Pidana.Dengan demikian diharapkan,pada semua tindakan,usaha,dan kegiatan yang melanggar daripada Undang-undang ini diharapkan ada acuan dalam pemberian hukuman oleh hakim dan bisa menghindari berbagai bentuk putusan bebas ataupun putusan pengadilan yang tidak maksimal.
Perluasan alat bukti. Dari berbagai fakta sejarah yang berkembang, modus-modus kejahatan dilakukan dengan berbagai cara dan tindakan yang selalu berubah-ubah guna mengelabui proses penyidikan.Alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHAP belum mewadahi mengenai berbagai pendukung alat bukti semisal contoh melalui data elektronik.Dalam berbagai contoh kasus,bentuk data elektronik seperti print out dan call data record ,tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti.Sehingga UU No 32 Tahun 2009 pada pasal 96 huruf (f) mengatur mengenai alat bukti lain yang meliputi informasi yang diucapkan,dikirimkan,diterima atau disimpan secara elektronik,magnetik, optik,dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman,atau informasi yang dapat dibaca,dilihat dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan statu sarana,baik yang tertuang diatas kertas,benda fisik apapun selain kertas,atau yang terekam secara elektronik,tidak terbatas pada tulisan,suara atau gambar, peta,rancangan,foto atau sejenisnya,huruf,tanda,angka,simbol atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.
Penerapan asas Ultimum Remedium.Pada UU No 23 Tahun 1997 dikenal konsep asas Subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sangsi bidang hukum lain,seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata,dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.Sedangkan pada asas ultimum remedium dikatakan bahwa mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum admnistrasi dianggap tidak berhasil.Kaitan dengan hal ini,terlihat jelas bahwa pada UU No 23 Tahun 1997 memiliki berbagai macam rintangan guna mencapai kepada penegakan hukum secara pidana,akan tetapi hal ini di persempit ruang geraknya melalui penerapan asas Ultimum Remedium pada UU No 32 tahun 2009, sehingga diharapkan dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2009 ini bentuk pelanggaran pidana terhadap pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup dapat ditegakan dengan seadil-adilnya.
Sekurangnya terdapat 23 pasal yang mengatur mengenai AMDAL,tetapi pengertian dari AMDAL itu sendiri berbeda antara UU No 32/2009 dengan UU No 23/1997,yakni hilangnya "dampak besar".Hal-hal baru mengenai AMDAL yang termuat pada undang-undang terbaru ini antara lain:AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
1. Penyusunan dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
2. Komisi penilai AMDAL pusat,Provinsi,maupun Kab/Kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
3. AMDAL dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penertiban izin lingkungan;
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri,Gubenur,Bupati/Walokota sesuai kewenangannya.
Selain hal-hal yang disebutkan diatas,ada pengaturan yang tegas dan tercantum dalam UU No 32 Tahun 2009 ini ,yaitu dikenakannya sanksi pidana dan sanksi perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL.Hal-hal yang terkait dengan sanksi tersebut berupa :
· Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
· Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
· Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau UPL/UKL
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Hukum Lingkungan di Indonesia merupakan Hukum Lingkungan Modern yangmemiliki sifat utuh menyeluruh atau komprehensif integral, selalu berada dalamdinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, memperhatikan hak asasi manusiadan peran serta mayarakat termasuk lingkungan hidup itu sendiri, yang seiring denganperkembangan hukum lingkungan hidup Internasional.
Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmuhukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitusegi hukum administrasi, segi hukum pidana, dan segi hukum perdata, yang sebagianbesar terdiri atas Hukum Pemerintahan (bestuursrecht). Hukum Lingkungan di Indonesia pada prakteknya belum dapat diterapkan secaraoptimal, hal ini disebabkan Lingkungan Hidup di Indonesia sangat dipengaruhibanyak kepentingan, khususnya kepentingan ekonomi (sektor: pertambangan,pertanian, perkebunan, industri dan permukiman) baik berskala lokal, nasionalmaupun internasional4.
Dengan telah diberikan dasar hukum yang kuat atas peran serta masyarakat dan hak asasi manusia, sebagai warga negara Indonesia diharapkan masyarakat mampumemanfaatkan secara maksimal kekuatan tersebut, sehingga pengaruh yang menjadifaktor penyebab kurang optimal praktek penegakan hukum lingkungan di Indonesiadapat diatasi, dan keberadaan lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan keamanankehidupan manusia dan pelestarian lingkungan itu sendiri dapat lebih terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
J.B. Daliyo, S.H, Pengantar Hukum Indonesia,Buku Panduan Mahasiswa, PT.Prenhallindo, Jakarta, Tahun 2001.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penerbit Citra Umbara Bandung, Cetakan: Nopember 2009,
http://blognyayuwwdi.blogspot.com/2011/12/perkembangan-hukum-lingkungan-di.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Lingkunganhttp://www.bplhdjabar.go.id/index.php/bidang-hukum-kemitraan/subid-penataan-hukum-lingkungan/125-hukum
DAFTAR PUSTAKA
§ Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP
§ Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
§ Modul Pengetahuan dan Hukum Lingkungan PTIK,2007.
§ Rina Suliastini,2009.Perbandingan UU No 23/1997 dengan UU No 32 /2009
§ Ali Azar,2007.Upaya penegakan hukum terhadap Kerusakan lingkungan Hidup.