Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Letter of Credit

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Letter dalam Letter Of Credit Credit

a. Hubungan Hukum antara Importir dengan Eksportir Sebaga Sebagaima imana na halnya halnya transa transaksi ksi jual beli pada umumnya, umumnya, dalam dalam transaks transaksii  perdagangan Internasional, antara pembeli dan penjual terjadi hubungan hukum, yaitu  pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerah menyerahkan kan barang barang yang yang dijual dijual.. Paralel Paralel dengan dengan kewajib kewajiban an tersebu tersebutt kedua kedua belah belah  pihak juga memiliki hak, pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan  penjual berhak memperoleh pembayaran. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Pasal 14! "#H Perdata yang menyatakan bahwa $jual beli adalah suatu  persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan%. &alam &alam transak transaksi si perdag perdagang angan an Intern Internasi asiona onall yang yang menggu menggunak nakan an  Letter of  Credit , hubungan hukum yang terjadi antara pembeli 'dalam  Letter of Credit menjadi  pemohon(applicant   pemohon(applicant ) dan penjual 'dalam  Letter menjadi of Credit  penerima(beneficiary  penerima(beneficiary)) timbul timbul berdasarkan berdasarkan kontrak penjualan ' sales contract ). ). &alam kontrak penjualan para pihak sepakat untuk menggunakan *ara pembayaran dengan  Letter of Credit yang akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli untuk mengajukan  penerbitan  Letter of Credit kepada bank. Selanjutny Selanjutnyaa akan menimbulka menimbulkan n kewajiban kewajiban  bagi penjual untuk menggunakan +etter of redit sebagai *ara pembayaran transaksi dari pembeli melalui bank. &engan demikian tidak terdapat pembayaran langsung oleh pembeli kepada  penjual. &alam kontrak tersebut pada umumnya juga di*antumkan bank yang menerbitkan(meneruskan +etter of redit - kepada penjual. &imana bank penerbit ataupun bank penerus tersebutlah yang akan melakukan pembayaran atas +etter of  redit kepada penjual atas kuasa dari pihak pembeli.  b. Hubungan Hukum Hukum antara Importir dengan ank Pembuka Hubungan hukum antara pemohon 'pembeli) dengan bank penerbit didasarkan  pada kontrak yang dinamakan permintaan penerbitan +etter of redit. Permintaan  penerbitan +etter of redit diperlukan dalam rangka merealisasi *ara pembayaran sebagaimana ! diatur dalam kontrak penjualan. Hubungan hukum antara pembeli dengan Issuing ank ini dapat dipandang sebagai  pemberian kuasa 'lastge/ing) dengan pemberian upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1!0 1!0 "#HP "#HPerd erdata ata.. 2amun 2amun ada ada sebag sebagia ian n ahli ahli huku hukum m yang yang meng mengan angg ggap ap hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang memiliki unsur3unsur *ampuran antara perjanjian pemberian kuasa 'lastge/ing) dan perjanjian untuk melakukan beberapa  pekerjaan. "ewajiban bank penerbit sesuai dengan kontrak adalah menerbitkan +etter of  redit sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan pembeli dan membayar  apabila penjual mengajukan dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan kondisi dalam +etter of redit. "ewajiban pembeli adalah me3reimburse 'membayar kembali)  bank penerbit +etter of redit yang telah meleksanakan instruksi 0 pembeli untuk  melakukan pembayaran kepada penjual.

*. Hubungan Hukum antara ank Pembuka dengan Eksportir 

Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penjual lahir atas dasar +etter  of redit yang diterbitkan oleh bank penerbit yang disetujui oleh penerima. Persetujuan pengajuan terhadap +etter of redit diwujudkan melalui pengajuan dokumen3dokumen yang dipersyaratkan +etter of redit kepada bank penerbit. ank penerbit menandatangani +etter of redit untuk kepentingan penjual. Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penerima 'penjual) terjadi karena bank   penerbit mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada  penjual danmenjamin pembayaran dari pembeli. "ewajiban bank penerbit +etter of  redit menjamin pembayaran kepada penjual timbul sejak penjual menerima +etter of  redit. d. Hubungan Hukum antara ank Penerbit dengan ank Penerus Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus seperti halnya antara seorang prinsipal dan agen. &alam hal ini bank penerbit bertindak atas nama dan untuk bank penerbit. 5ika bank penerbit telah membayar sejumlah uang kepada  penerima sesuai dengan mandatnya, atau telah menerima suatu bill of e6*hange 'wesel) yang ditarik oleh penerima, maka ia berhak atas pembayaran dari bank 17  penerbit.

Akibat Hukum LC

Sebagai salah satu *ara pembayaran dalam transaksi perdagangan intemasional +etter of redit '+() memberikan keuntungan dan segi3segi positif bagi para pihak   pelaku perdagangan intemasional. +( dianggap sebagai *ara pembayaran yang paling ideal dan aman karena dengan +( kepastian pembayaran bagi pihak penjual terjamin. agi pihak pembeli dengan +( akan mengamankan dananya sekaligus menjamin kepastian penyerahan barang yang diperjual belikan. Pembayaran dengan +( adalah pembayaran bersyarat dimana penjual baru dapat memperoleh pembayaran apabila menyerahkan dokumen3dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi +( yang menunjukan bahwa penjual telah melaksanakan  pengiriman atau penyerahan barang. ank sebagai wakil atau kuasa pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi pembeli bilamana dokumen3dokumen yang diterima telah sesuai dengan syarat dan kondisi +(. Salah satu keterjaminan +( sebagai instrumen pembayaran adalah karena mengikatnya +( se*ara hukum  bagi para pihak. +( merupakan instrumen pembayaran yang bersifat dan mengandung unsur surat berharga yang mengikat se*ara hukum. +( adalah  perjanjian atau kontrak yang mandiri 'independen) dan terpisah dengan perjanjian atau kontrak lainnya. +( sebagai perjanjian karena +( berisi janji membayar dari  bank penerbit kepada penerima &engan diterbitkannya +( bank penerbit terikat untuk membayar sejumlah uang senilai +( kepada penjual selaku penerima. ank   penerbit juga terikat untuk membayar kembali kepada bank penerus yang diberi kuasa di dalam +( untuk melakukan pembayaran kepada penerima. ank penerus yang  bertindak sebagai bank penegosiasi atau bank pengaksep maupun bank   pengkonfirmasi terikat untuk membayar sejak +( diberitahukan kepada penerima dan apabila bank3bank tersebut dengan pertimbangannya sendiri melakukan akseptasi atau konfirmasi atas +( dan mengambil alih serta menegosiasi dokumen. Penjual selaku penerima terikat atas +( sejak pengajuan dokumen3dokumen yang dipersyaratkan di dalam +(. Sedangkan keterikatan pembeli selaku pemohon dalam  penerbitan +( adalah menibayar kembali kepada bank penerbit berdasarkan  permintaan penerbitan +( yang merupakan perjanjian yang mengikat antara

 pemohon dan bank penerbit. +( sebagai perjanjian atau kontrak intemasional karena  para pihak yang terlibat dalam pembayaran +( berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hokum nasional negara yang berbeda. "eterjaminan dan keterikatan lainnya dari +( se*ara hukum adalah +( sebagai alat penjaminan baik berdasarkan #P maupun hukum nasional. eberapa permasalahan dalam rangka pelaksanaan  pembayaran +( antara lain adalah dalam hal terjadinya perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran +(. Para pihak yang terlibat dalam pembayaran +( adalah pihak3pihak yang berasal dari negara yang berlainan dan tunduk pada hukum nasional negara yang berbeda. Sementara itu #P sebagai ketentuan internasional +( mengatur prosedur pelaksanaan pembayaran +( akan tetapi hanya bersifat  pengaturan umum dan tidak semua masalah +( diatur dalam #P. #P tidak  mengatur mengenai pilihan hukum 'go/erning law) dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan pembayaran +(. Perselisihan atau sengketa dalam  pelaksanaan pembayaran +( ini seringkali menjadi kasus hukum intemasional. &alam praktek pengadilan3pengadilan intemasional ada yang mendasarkan pada #P maupun hokum kebiasaan intemasional tetapi ada juga yang mendasarkan diri pada hukum nasional suatu negara dalam menyelesaikan perselishan atau sengketa tersebut. Perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran +( lebih  banyak disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan baik karena adanya kelalahan maupun penipuan 'fraud). #P tidak mengatur mengenai penipuan 'fraud) dalam transaksi +( yang selain merupakan penge*ualian terhadap prinsip independensi +5 juga dapat merugikan bank3bank pelaksana +(. &engan demikian  penyelesaian masalah ini harus merujuk pada hukum nasional suatu negara. #P juga tidak mengatur mengenai pilihan hukum dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antar bank dalam pelaksanaan pembayaran +(. #P tidak mengatur mengenai teknis  pelaksanaan +( sehingga ketentuan teknis pelaksanaan +( ini diatur oleh hukum nasional suatu negara. 2amun demikian #P dan hukum nasional dapat digunakan se*ara bersamaan dalam pelaksanaan +(. &i Indonesia ketentuan mengenai teknis  pelaksanaan +( diatur oleh ketentuan3ketentuan peraturan perbankan yang disesuaikan dengan praktek perbankan yang berlaku se*ara intemasional dan #P. 8engingat #P tidak mengatur mengenai teknis pelaksanaan +( guna menghindari resiko yang mungkin timbul maka dalam melaksanakan transaksi + bank hams memiliki pertimbangan3pertimbangan baik berdasarkan ketentuan peraturan  perbankan nasional maupun praktek perbankan yang berlaku dalam transaksi +( se*ara intemasional dan #P. Hal ini dilakukan demi menjaga kredibilitas dan  bonafiditas bank yang bersangkutan dan perbankan nasional pada umumnya.

KASUS Bagaimana hubungan hukum yang ada dalam penerbitan L/C ketika sudah dikirim oleh advising bank dan barang – barang sudah disiapkan penual tiba –  tiba pembeli membatalkan transaksi! tentukan akibat hukum yang timbul

Setiap permohonan penerbitan +etter of redit oleh Pembeli pada bank harus disertai perjanjian jual beli atau  sales contract   antara Pembeli itu dengan Penjual 3orang yang ter*antum namanya sebagai penerima +(3. Sales Contract  ini merupakan dasar untuk membuka +(, karena apa yang disyaratkan dalam  sales contract   inilah yang dituangkan menjadi syarat +( pula. 8ulai dari jenis barang yang dibeli, kapan barang tersebut harus dikirim atau dikapalkan, harga, kuantitas, kualitas barang yang dikirim dan syarat(*ara pembayarannya. "esepakatan antara Penjual dengan Pembeli bahwa *ara pembayaran dengan +( mengharuskan Pembeli yang merupakan pihak pemohon pembukaan +(, memohon ke bank agar diterbitkan +( dengan syarat3syarat yang sama dalam sales *ontra*tnya dan syarat3syarat umum lainnya. erdasarkan hal tersebut terkait kasus di atas yang dimana pembeli membatalkan transaksi itu disebabkan karena beberapa hal, misalnya karena keadaan  barang yang tidak sesuai dengan hal yang tertera dalam dokumen terlampir, ini bukan merupakan tanggung jawab dari bank. Importir dapat menggugat eksportir melalui  pengadilan atau arbitrase, hal ini tergantung perjanjian mereka yang mengatur tentang *ara penyelesaian jika terjadi perselisihan. ank hanya berurusan dengan dokumen oleh karena itu tidak bertanggung jawab terhadap kondisi barang yang sebenarnya.  2amun jika bank telah menerbitkan +( maka tidak dapat lagi membatalkan +( tersebut dengan alasan apapun ke*uali +( tersebut yang sendiri tidak berlaku lagi karena kadaluwarsa, maksudnya karena telah melewati jangka waktu berlakunya +( sebagaimana telah ditentukan dalam +( tersebut sendiri. Hal ini untuk men*egah  pembatalan +( yang dapat merugikan salah satu pihak yang telah mengeluarkan  biaya untuk penyediaan barang. 9leh karena itu issuing bank bertanggung jawab sepenuhnya atas +( yang diterbitkan sepanjang semua syarat dalam +( telah dipenuhi.