Nama : Willy pratama NPM : 1014081050 HIRARKI HUKUM Definisi dari hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangn yang didasarkan pada dasar bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hirarkinya. Bila kita berbicara akan tata urutan atau hirarki, maka kita berbicara akan hukum yang ada. Hukum memiliki pengertian yang beragam karena memiliki ruang lingkup dan aspek yang luas. Hukum dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin, kaedah, tata hukum, petugas (hukum), keputusan penguasa, proses pemerintahan, perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai. Hukum juga merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma itu sendiri merupakan bahasa latin yang dapat diartikan sebagai suatu ketertiban, preskripsi atau perintah. Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas norma moral, norma agama, norma etika atau kesopanan dan norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Hukum merupakan norma yang memuat sanksi yang tegas. Di Indonesia, istilah hukum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan norma yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia adalah suatu sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Sistem aturan tersebut diwujudkan dalam perundang-undangan. Tata cara pembentukan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
Di dalamnya termuat hirarki atau tata urut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu; 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Lembaga Negara Non Pemerintah 6. Peraturan Menteri 7. Peraturan Lembaga Negara Non Departemen 8. Peraturan Daerah 9. Peraturan Gubernur 10. 10.Peraturan Bupati/Walikota 11. Peraturan Kepala Desa. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar pada Pasal 7 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hukum (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa yaitu hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah negara dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, dan keuangan negara. 3. Peraturan Pemerintah (PP). Merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. 4. Peraturan Presiden (Perpres). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Daerah (Perda). Merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersamabupati/walikota; c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Dalam suatu sistem hukum, peraturanperaturan hukum dikehendaki tidak ada yang bertentangan satu sama lain. Sesuai dengan toeri hirarki hukum, makaasas peraturan perundanganundangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan di atasnya sebagaimana asas hukum “Lex Superior Derogat Legi Infriori”. Asas hukum ini mengisyaratkan ketika terjadi konflik antara peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundangundangan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi berdasar hirarkinya harus didahulukan dan aturan yang lebih rendah harus disisihkan
