Handbook Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah.pdf-2099686968

Materi Pelatihan

PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH KURSUS KEUANGAN DAERAH KHUSUS Edisi Tahun 2013

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

MATERI PELATIHAN PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH “Kursus Keuangan Daerah Khusus” Pengarah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan – Kementrian Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah – DJPK Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah – DJPK Direktur Dana Perimbangan – DJPK Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah – DJPK

Editor Suhanda Budi Mulyana

Kontributor Doddy Hardiana (DPJK) Zarwih Sabar (Universitas Indonesia) Icuk Rangga Bawono (Universitas Gadjah Mada) Mirna Amirya (Universitas Brawijaya) Andi Kusumawati (Universitas Hasanuddin) Jelly Koagouw (Universitas Sam Ratulangi) Suhairi (Tim QA)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Didukung oleh: Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Decentralisation as Contribution to Good Governance (DeCGG) Program Fiscal Decentralisation Component Jakarta 2013

iii

MATERI PELATIHAN PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Kata Sambutan Kapasitas sumber daya manusia yang handal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses pengelolaan keuangan daerah yang effisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman para aparat pengelolaan keuangan Daerah dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Sementara itu, kegiatan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daereah (KKDK) diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, KKD dan KKDK dikerjasamakan dengan 7 perguruan tinggi negeri (yang selanjutnya dikenal dengan sebutan center of knowledge/center), yaitu: Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Andalas (Unan), Univeristas Hasanuddin (Unhas), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pelaksanaan KKD-KKDK terus mengalami penyempurnaan dan updating terutama terkait dengan kurikulum, satuan acara pembelajaran (SAP), dan modul. Untuk pertama kali, pada tahun 2012, modulmodul kegiatan KKD-KKDK diseragamkan agar setiap lulusan mempunyai pemahaman yang sama atas materi yang diajarkan. Perbaikan kualitas pelaksanaan KKD-KKDK terus dilanjutkan dan pada tahun 2013, DJPK mendapat dukungan dari GIZ untuk melakukan standarisasi Modul KKD-KKDK sehingga modulmodul tersebut diharapkan dapat memenuhi standar modul internasional. Standarisasi modul ini menghasilkan dua produk utama, yaitu: (i) Materi Pelatihan (handbook) ; dan (ii) Panduan Bagi Pelatih (trainer guideline) untuk 6 (enam) jenis pelatihan, yaitu Perencanaan Penganggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Barang Milik Daerah, Penatausahaan Perbendaharaan Daerah dan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada GIZ yang telah mendukung pelaksanaan standarisasi materi pelatihan dan panduan bagi pelatih ini sehingga memudahkan bagi para pelatih untuk melaksanakan pelatihan sehingga output dari hasil pelatihan ini memiliki standar yang berkualitas tinggi. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun modul, pimpinan dan pengurus center penyelenggara kegiatan KKD-KKDK serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan standarisasi materi pelatihan KKD-KKDK ini. Diharapkan dengan kehadiran modul yang telah distandarisasi ini akan menjadikan kualitas dari pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK terjaga dengan baik dan juga memudahkan para pelatih dan penyelenggara dalam melaksanakan pelatihan KKD-KKDK. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pelatihan KKD-KKDK dapat berkontribusi pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah

Adriansyah iv


Daftar Isi

v

Kata Sambutan

iv

PENDAHULUAN

viii

Topik1 KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

1.1

Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

3

1.2

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

4

1.3

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4

1.4. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

6

1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

8

1.6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

8

1.7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

8

1.8. Bendahara & Sistim Perbendaharaan Negara

10

1.9

12

Soal Diskusi

Topik 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

13

2.1

Urgensi SPIP

15

2.2

Pengertian dan Tujuan SPIP

15

2.3

Unsur-Unsur SPIP

16

2.4.

Soal Diskusi

19

TOPIK 3 SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS SKPD

20

3.1

Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan SKPD

22

3.2

Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD

23

3.3

Prosedur (Tata Cara) Pembukuan Bendahara Penerimaan SKPD

27

3.4

Prosedur (Tata Cara) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD

32

3.5.

Soal Latihan

35

TOPIK 4 SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PPKD

36

4.1

Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan PPKD

38

4.2

Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di PPKD

39

4.3

Prosedur Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD

39

4.4

Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

41

4.5.

Soal Latihan

42

TOPIK 5 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS SKPD

43

5.1

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD

45

5.2

Prosedur Pembayaran Belanja SKPD

47

5.2.1.

Uang Persediaan (UP)

47

5.2.3.

Tambah Uang (TU)

52

5.2.4.

Pembayaran Langsung (LS)

55


5.3

Prosedur Pembukuan Belanja

63

5.4

Prosedur Pertanggungjawaban Belanja

75

5.5

Soal Latihan

83

TOPIK 6 SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PPKD

85

6.1

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran PPKD

87

6.4

Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD

90

6.5

Latihan Soal

91

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUD

92

7.1

Jenis-Jenis Laporan Pertanggungjawaban BUD

94

7.2

Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUD

98

7.3.

Soal Latihan

98

TOPIK 8 PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

vi

99

8.1.

Informasi Kerugian Negara/Daerah

101

8.2

Tim Penyelesaian Kerugian Negara

102

8.3

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

105

8.4

Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara

108

8.5

Pembebanan Kerugian Negara Sementara

108

8.6

Penetapan Batas Waktu

110

8.6.1

Pengajuan Keberatan atas SK PBW

112

8.7.

Pembebanan Kerugian Negara

112

8.7.1.

Pelaksanaan Keputusan Pembebanan

114

8.8.

Kadaluwarsa

114

8.10.

Keputusan Pengadilan

117

8.11.

L atihan Soal

117


DAFTAR SINGKATAN Istilah (Singkatan)

Penjelasan

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

DPA

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SPD

Surat Penyediaan Dana

RKA

Rendacan Kerja Anggaran

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPKD

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

BUD

Bendahara Umum Daerah

PPKD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah

PA/PB

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

KPA/KPB

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

PPK

Pejabat Penatausahaan Keuangan

PPTK

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

SPP

Surat Permintaan Pembayaran

SPM

Surat Perintah Pembayaran

SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana

SPJ/LPJ

Surat/Laporan Pertanggungjawaban

SKP

Surat Ketetapan Pajak

SKR

Surat Ketetapan Retribusi

STS

Surat Tanda Setoran

UP

Uang Persediaan

GU

Ganti Uang Persediaan

TU

Tambah Uang Persediaan

LS

Langsung (Pembayaran Langsung)

BKU

Buku Kas Umum

LPKH

Laporan Posisi Khas Harian

PPN

Pajak Pertambahan Nilai

PPh

Pajak Penghasilan

SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

LO

Laporan Operasional

PENDAHULUAN A. Abstraksi Secara umum, modul Sistem dan Prosedur Penatausahaan Perbendaharaan Daerah ini membahas mengenai sistem dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan bendahara pemerintah daerah dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bendahara daerah yang dimaksud adalah mulai dari bendahara SKPD, bendahara PPKD hingga BUD. Namun demikian, proporsi materi di dalam modul ini lebih menekankan pada sisdur penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara SKPD, karena sebagian besar peserta pelatihanumumnya berasal dari SKPD. Modul ini disusun untuk menyediakan materi pokok pada Pelatihan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah yang diselenggarakan oleh Center-Center penyelenggara KKD/KKDK kerja sama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan-Kementerian Keuangan. Modul ini dikembangkan per topik dengan maksud agar pembahasan menjadi lebih fokus. Pada setiap topik akan diawali dengan uraian deskripsitopik, sub topik, kata kunci, dan referensi; selanjutnya diuraikan pembahasan teori dan diakhir setiap topik akan dilengkapi dengan latihan soal. Modul ini terdiri dari 8 (delapan) topik dengan sistematika penyajian seperti dijelaskan dibagian berikutnya. B. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu memahami teori (aturan) maupun praktek sisdur penatausahaan perbendaharaan daerah, dengan penekanan pada penatausahaan pelaksanaan anggaran SKPD, sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan Permendagri lainnya yang terkait antara lain Permendagri No. 13 Tahun 2013 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya sebagaimana dimuat di dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011. C. Peserta Pelatihan Modul ini digunakan untuk Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK) Penatausahaan Perbendaharaan Daerah. Pelatihan ini terutama diperuntukan bagi: • • • • • •

viii

Bendahara Penerimaan SKPD / Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD / Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Penerimaan PPKD Bendahara Pengeluaran PPKD Staf pada PPK-SKPD Pembantu Bendahara


KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

D. Materi Pelatihan Modul ini terdiri dari 8 (delapan) topik dengan sistematika sbb.: Topik 1

Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Topik ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah beserta tugas dan kewenangannya. Topik 2

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Topik ini menjelaskan tentang urgensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pengertian dan tujuan SPIP, dan unsur-unsur SPIP. Topik 3

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD. Topik 4

Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD. Topik 5

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD

Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD. Topik 6

Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD

Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD. Topik 7

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Umum Daerah.

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara umum daerah. Topik 8

Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendaharawan

Topik ini menjelaskan tentang penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara E. Metode Pelatihan Secara umum pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan andragogik, yaitu sebuah pendekatan belajar untuk orang dewasa yang lebih melibatkan partisipasi peserta pelatihan. Untuk itu, struktur materi ajar dan metode pembelajaran diarahkan dengan pola sebagai berikut:

ix



Pengantar

Praktek/Aktivitas

30%

60%

Ceramah/ presentasi

Simulasi, bermain peran, latihan soal/kasus, dsb.

Integrasi teori dan praktek

10%

Diskusi, pembahasan soal/kasus dikaitkan dengan regulasi yang berlaku dan/atau best practice.

*Metode bersifat fleksibel dalam arti dapat dipilih mana yang cocok dengan topik pembahasan.

Di samping itu, pengajar juga dituntut untuk dapat menyajikan contoh-contoh praktek, current issue ataupun kasus riil di lapangan, sehingga penyampaian materi menjadi lebih user friendly dan membumi. F. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan dan fasilitas pelatihan yang harus tersedia untuk menunjang efektivitas proses pelatihan antara lain sbb.: • Modul/materi, tas dan ATK (untuk peserta). • Komputer/laptop • Infokus • Whiteboard/flipchart, spidol, penghapus • Sound system • Ruangan kelas ber-AC G. Evaluasi Pelatihan Sebelum pelatihan dimulai dapat dilakukan pre-test untuk mendapatkan gambaran awal tentang variasi tingkat kompetensi peserta. Selama proses pelatihan berjalan, setiap pengajar akan mengisi formulir evaluasi peserta dengan memberikan poin kepada peserta yang aktif di dalam kelas setiap harinya. Setelah seluruh materi tersampaikan, pada hari terakhir akan dilakukan ujian (post-test) untuk mengetahui kemajuan hasil pelatihan. H. Sertifikat Pelatihan Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan ujian akhir serta syarat-syaratlainnya yang berlaku berhak mendapatkan sertifikat pelatihan.

x


Topik1



Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah beserta tugas dan kewenangannya

Sub Topik

Kata Kunci

Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah

Kepala Daerah, Pendelegasian Kewenangan, Penetapan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris Daerah, Kordinator penyusunan kebijakan dan pelaksanaan PKD

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

BUD, Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan PKD

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang (PA/PB)

Kepala SKPD, pengelolaan anggaran SKPD


Verifikasi SPP, verifikasi SPJ bendahara, akuntansi dan pelaporan keuangan.


Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan SKPD


Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Referensi: 1. 2. 3. 4.

2

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.



1.1 Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah Di dalam Pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan sebagaimana dimaksud selanjutnya: a. b. c.

dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, selanjutnya melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 1) 2) 3)

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD); dan Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang

Pada Gambar 1.1 diilustrasikan pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah (PKD) dari kepala daerah kepada sekretaris daerah, PPKD, dan kepala SKPD. Gambar 1.1 Pelimpahan Kekuasaan Kewenangan PKD

Kepala Daerah Pemegang Kekuasaan PKD

Sekretaris Daerah Koordinator PKD

Kepala SKPD

PPKD

Pengguna Anggaran

BUD

Pelimpahan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. 3



Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, gubernur/bupati/walikota mempunyai kewenangan: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8).

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

1.2 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinator pengelolaan keuangan daerah adalah sekretaris daerah yang mempunyai tugas koordinasi di bidang: 1). 2). 3). 4). 5). 6).

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain tugas-tugas di atas, koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas: 1). 2). 3). 4). 5).

Memimpin tim anggaran pemerintah daerah; Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; Memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran – SKPD (DPA- SKPD); Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

1.3 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (selanjutnya disingkat PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (selanjutnya disingkat SKPKD), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). 4



PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD mempunyai tugas sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

Sebagai pengelola APBD, PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD Melaksanakan pemungutan pajak daerah Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah Menyajikan informasi keuangan daerah Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

PPKD juga bertindak sebagai bendahara umum daerah (BUD). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, dalam kapasitasnya sebagai BUD, PPKD berwenang: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)

5

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; Mengesahkan DPA-SKPD; Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; Melaksanakan pemungutan pajak daerah; Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; Menyimpan uang daerah; Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; Melakukan penagihan piutang daerah; Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Menyajikan informasi keuangan daerah; Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.



Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya kepada Kepala Daerah setiap hari kerja. Laporan tersebut berupa Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD, yang melaksanakan sebagian tugas BUD. Penunjukan kuasa BUD tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa BUD mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya kepada PPKD. Kuasa BUD untuk mempunyai tugas: 1). 2). 3). 4).

menyiapkan anggaran kas; menyiapkan SPD; menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

Selain melaksanakan hal yang sudah menjadi tugasnya, Kuasa BUD juga melaksanakan kewewenangan berikut ini: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8).

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Menyimpan uang daerah. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; Melakukan penagihan piutang daerah

1.4. Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang. SKPD dikepalai oleh kepala SKPD yang merupakan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya. Dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran (PA), kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya, sedang dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Barang, kepala SKPD merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

Selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, kepala SKPD mempunyai tugas sebagai berikut: 1). 2). 3). 4). 6

Menyusun anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang dipimpinnya; Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;



5). 6). 7). 8). 9).

Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kepala SKPD berwenang: 1). 2). 3). 4). 5). 6).

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; Menggunakan barang milik daerah; Mengawasai pelaksanaan anggaran; Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; Menandatangani Surat Perintan Membayar (SPM).

Dalam melaksanakan tugas-tugas, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang (kepala SKPD) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran tersebut ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD, dan didasarkan pada: pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut meliputi: 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7).

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan (SPM-TU); mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

7



1.5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. PPK-SKPD bertugas untuk: 1). 2). 3). 4). 5). 6).

meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran; melakukan verifikasi SPP; menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); melakukan verifikasi harian atas penerimaan; melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.

1.6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan tersebutpejabat didasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang, sedang PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. PPTK mempunyai tugas berikut: 1). Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2). Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3). Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

1.7. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ditetapkan oleh Kepala daerah atas usul PPKD untuk 8



melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD maupun PPKD. Sebutan bendahara penerimaan umumnya diartikan sebagai bendahara penerimaan di SKPD, sedang bendahara penerimaan di PPKD biasanya disebut Bendahara Penerimaan PPKD. Demikian juga, sebutan bendahara pengeluaran umumnya diartikan sebagai bendahara pengeluaran di SKPD, sedang bendahara pengeluaran di PPKD biasanya disebut Bendahara Pengeluaran PPKD. Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran atau penerimaan SKPD. Jabatan bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh pejabat yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan daerah, misalnya PPK SKPD, PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Daerah. Selain itu, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan Iainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD. Sedangkan secara administratif, keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA (kepala SKPD) atau KPA. Gambar 1.2 Ilustrasi Hubungan Kerja Pengelola Keuangan dalam Struktur SKPD Berbentuk Dinas

KEPALA DINAS Pengguna Anggaran

SEKRETARIS Kuasa Pengguna Anggaran

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

KASUBBAG LAINNYA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

KABID Kuasa Pengguna Anggaran

BENDAHARA KEPALA SEKSI Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu Bendahara

Bendahara Pembantu

9

KEPALA UPTD Kuasa Pengguna Anggaran


Staf PPK SKPD


1.8. Bendahara & Sistim Perbendaharaan Negara Perbendaharaan Negera sebagaiman yang dimaksud UU Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD yang ruang lingkupnya meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

pelaksanaan pendapatan dan belanja negara; pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah; pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara; pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah; pengelolaan kas; pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah; penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; penyelesaian kerugian negara/daerah; pengelolaan Badan Layanan Umum perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

Pihak-pihak yang terkait proses sistim perbendaharan negara/daerah disebut dengan pejabat perbendaharaan. Pejabat Perbendaharaan daerah sebagaimana yang diatur pada Bab II UU perbendaharaan negara terdiri atas 3 bagian yaitu Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Negara/ Daerah dan Bendahara Penerimaan / Pengeluaran. 1. 2. 3.

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran di SKPD yang dipimpinanya Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Bendahara terdiri dari: • Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan di SKPD • Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja di SKPD

Berdasarkan urain diatas dapat digambarkan secara ringkas hubungan antara pejabat perbendaharan daerah dalam kerangka pelaksanaan sistim perbendaharan sebagai berikut:

10



Gambar 1.3 Pola Hubungan Pejabat Perbendaharaan Daerah

Kepala Daerah

Kepala SKPD

Kepala SKPKD

(Pengguna Anggaran)

(BUD)

Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa BUD

Bendahara

: Menggambarkan hubungan pendelegasian fungsi perbendaharaan : Menggambarkan hubungan pendelegasian pelaksanaan program/kegiatan

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk suatu bidang pemerintahan tertentu atas kewenangan tersebut dialokasi dana untuk pelaksanaan kewengan tersebut yang disebut juga dengan istilah Chief Operational Officer (COO). Sedangkan pada aspek pengelolaan keuangan dilimpahkan kepada Kepala SKPKD yang juga disebut dengan Chief Financial Officer (CFO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban daerah. Konsekuensi pembagian tugas antara PPKD dan para Kep`ala SKPD selaku pengguna anggaran tercermin dalam pelaksanaan anggaran.Untuk meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling-uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif dengan pemegang kewenangan kebendaharaan. Penyelenggaraan kewenangan administratif diserahkan kepada SKPD, sementara penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada PPKD/BUD. Kewenangan administratif tersebut meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran daerah, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada pengguna anggaran/kepala SKPD sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan di SKPD pengguna anggaran dibantu oleh Bendahara dalam melaksanakan fungsi perbendaharaan di SKPD .

11



1.9 Soal Diskusi

12

1.

Di dalam struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kekuasaanya tsb kepada tiga pihak utama, sebutkan para pihak tersebut !

2.

Dalam hal SKPKD belum dibentuk tersendiri atau dengan kata lain masih berada di lingkungan Sekretariat Daerah, apakah jabatan PPKD dapat dirangkap oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah? jelaskan !

3.

Apakah pejabat yang bertindak sebagai PPKD akan secara otomatis bertindak sebagai BUD ? jelaskan !

4.

Apabila pengguna anggaran menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), jelaskan kewenangan KPA tersebut ?

5.

Apakah KPA dapat menandatangani semua jenis SPM (Surat Perintah Membayar)? jelaskan !

6.

Siapakah yang berwenang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ?

7.

Sebutkan tugas-tugas dari Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ?

8.

Sebutkan tugas-tugas dari Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan ?

9.

Siapakah yang berwenang menetapkan bendahara SKPD ?

10.

Kepada siapa bendahara SKPD harus bertanggung jawab (secara administratif dan fungsional)?


Topik 2

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH


Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang urgensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), pengertian dan tujuan SPIP, dan unsur-unsur (SPIP).

Sub Topik

Kata Kunci

Urgensi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

Transparansi, Akuntabilitas

Pengertian dan Tujuan SPIP

Efisiensi, Efektifitas, Kepatuhan, Keandalan laporan, Keamanan Aset.

Unsur-Unsur (SPIP)

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan.

Referensi: 1. 2. 3.

14

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



Kasus terjadinya kecurangan pada Enron Corp merupakan hasil dari lemahnya Sistem Pengendalian Intern. Akhirnya kasus itu menyeret salah satu Kantor Akuntan Publik tersebesar di dunia itu tutup. Sistem pengendalian intern merupakan kunci bagaimana organisasi menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk oleh stafnya sendiri. Demikian pula di pemerintahan. Sistem pengendalian diri sangat penting karena tujuan negara ini dicapai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu sebuah peraturan yang terdiri dari susunan pengendalian intern yang komprehensif dan memadai. Maka setelah terkatung-katung, akhirnya muncullah sistem pengendalian intern. Pada pelaksanaannya, PP 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini bukan tanpa hambatan dan bukan tanpa kekurangan..............

Oleh : Siko Wiyanto 10 May 2013 http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2013/05/10/kritik-atas-sistem-pengendalian-internalpemerintah-558763.html

2.1 Urgensi SPIP Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masingmasing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. Hal tersebut telah diamanatkan di dalam Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

2.2 Pengertian dan Tujuan SPIP SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi 15



melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaran SPIP ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 Unsur-Unsur SPIP Pada Topik 1 telah diuraikan pemisahantugas dan kewenangan diantara para pelaku pengelola keuangan daerah. Hal tersebut sesungguhnya telah mencerminkan penerapan SPIP. Akan tetapi, pemisahan tugas dan wewenang saja masih belum cukup memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dari SPIP. Pada gambar 2.1 diilustrasikan kaitan antara unsur-unsur SPIP dengan tujuan SPIP yang hendak dicapai. Penerapan SPIP harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Pengendalian Internal

O Mo ni t

ss

m

en

A c tiv it y 1 t

Fin an

I n fo

atio n

om

kA

es

mu

R is

nic

Unit B

A c ti vit y 1

Con tro lE n

nt me on r i Unit A v

ions rat pe

e

ing or

Com plia nc

Gambar 2.1 Tujuan dan Unsur-Unsur SPIP

ti o r ma

n&

c i a l R e p o r ti n

C

g

Berikut akan diuraikan penjelasan dari setiap unsur SPIP sebagaimana disebutkan di atas. 16



2.3.1

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian dapat diciptakan melalui: • •

•

•

•

•

•

•

17

Penegakan integritas dan nilai etika, yang bisa dilakukan antara lain dengan menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan, menegakkan disiplin atas penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi. Komitmen terhadap kompetensi, yang antara lain dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing pihak, menyusun standar kompetensi, menyelenggarakan pelatihan dan bimbinganserta memilih pimpinan instansi Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. kepemimpinan yang kondusif, yang ditunjukkan dengan mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menerapkan manajemen berbasis kinerja, mendukung penerapan SPIP, melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah, melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah, serta merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang dilakukan dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam Instansi Pemerintah, melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis, serta menetapkan jumlah pegawai yang sesuai. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, yang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya, pegawai yang diberi wewenang, pegawai tersebut juga memahami wewenang dan tanggungjawabnya terkait dengan pihak lain dan terkait pula dengan SPIP. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Kebijakan dan prosedur terkait SDM ini diterapkan mulai dari proses rekrutmen termasuk penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses tersebut, supervisi periodik yang memadai, hingga proses pemberhentian pegawai. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif, sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah,serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



2.3.2 Penilaian Risiko Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metoda yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan. Sedangkan risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas dan suasana kerja yang tidak kondusif. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Untuk menganalisis risiko, pimpinan instansi pemerintah akan menentukan tingkat risiko yang dapat diterima terlebih dahulu. 2.3.3 Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan.Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas: • • • • • • • • • • •

Telaah atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; Pembinaan sumber daya manusia; Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; Pengendalian fisik atas aset; Penetapan dan telaah atas indikator dan ukuran kinerja; Pemisahan fungsi; Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Kegiatan pengendalian juga dilakukan terhadap pengelolaan sistem informasi. Kegiatan pengendalian atas sistem informasi meliputi 2 hal yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.Pengendalian

18



umum terdiri atas pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas serta kontinuitas pelayanan. Untuk Pengendalian aplikasi terdiri atas pengendalian otorisasi, kelengkapan, akurasi dan keandalan pemrosesan dan filedata. 2.3.4 Informasi dan Komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 2.3.5 Pemantauan Pengendalian Internal Pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan telaah lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

2.4. Soal Diskusi 1. 2. 3. 4. 5.

19

Apakah urgensi diperlukannya sistem pengendalian intern bagi pemerintah? Sebutkan pengertian dan tujuan dari SPIP ! Jelaskan secara singkat unsur-unsur SPIP ! Berikan beberapa contoh temuan pemeriksa/auditor yang terkait dengan kelemahan SPIP ! Berikan beberapa contoh penerapan SPIP di dalam penatausahaan pelaksanaan APBD di SKPD !


TOPIK 3

SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS SKPD

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD.

Sub Topik

Kata Kunci

Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan SKPD


Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD


Tata Cara Pembukuan Bendahara Penerimaan SKPD


Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD


Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.

21

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan danPenyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.



BA’A, Timex – Aparat Polres Rote Ndao berhasil mengusut skandal dugaan penyimpangan pendapatan RSUD Ba’a tahun 2009 dengan total biaya yang tidak disetor ke kas daerah mencapai Rp 165 juta. Skandal penyimpangan kerugian negara dan kerugian daerah ini sementara disidik penyidik Polres Rote Ndao dan telah menetapkan bendahara RSUD Ba’a, Ruth Pello sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Demikian dijelaskan Kasatreskrim Polres Rote Ndao, Iptu David Candra Babega ketika ditemui Timor Express, di ruang kerjanya, Rabu (28/4). David menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti tentang kerugian yang dialami negara dan daerah. Guna memperlancar penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana pendapatan RSUD Ba’a, pihaknya telah melakukan kroscek ke BPK dan dilanjutkan ke Polda NTT. “Tinggal satu saksi atas nama Deli Pasande yang waktu itu masih berstatus Direktur RSUD Ba’a. Dia saat ini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Kabupaten Sikka akan kami panggil untuk diperiksa terkait kasus ini. Pemeriksaan ahli dari BPKP Provinsi NTT saat ini kami sudah kirim satu penyidik ke Kupang untuk memeriksa ahli tersebut. Kalau pemeriksaan saksinya sudah selesai baru kami lanjutkan dengan pemeriksaan tersangka,” kata David. David mengatakan, motif penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan RSUD Ba’a adalah, bendahara yang memegang dana pendapatan RSUD Ba’a tidak menyetorkan dana tersebut ke kas daerah Kabupaten Rote Ndao. Sehingga, dipertanyakan kemana aliran uang sebesar Rp 165 juta yang tidak disetor ke kas daerah. Apakah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tersangka Ruth Pello atau dipakai bersama-sama dengan orang lain. http://bencana-ntt.blogspot.com/2010/05/diduga-bendahara-tilep-rp-165-juta.html Senin, 24 Mei 2010

3.1 Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan SKPD Tugas dan kewenangan bendahara penerimaan SKPD berdasarkan pasal 2 Permendagri No. 55 tahun 2008 adalah sbb.: 1) 2)

22

Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bendahara penerimaan SKPD berwenang:



a. b. c. d. 3)

menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah; menyimpan seluruh penerimaan; menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja; mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank.

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/ atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.

Gambar 3.1 Tugas Bendahara Penerimaan SKPD Menerima

Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan

Menyimpan BENDAHARA PENERIMAAN

Menyetor

3.2 Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD Prosedur pelaksanaan penerimaan pendapatan di SKPD merupakan serangkaian langkah-langkah tindakan atau kegiatan yang dimulai dari diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan penyetorannya ke kas umum daerah oleh bendahara penerimaan. Langkah-langkah tersebut dapat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. 2.

23

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada bendahara penerimaan dan wajib pajak/retribusi. Wajib pajak/retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP/SKR kepada Bendahara Penerimaan. Di dalam prakteknya, wajib pajak/retribusi dimungkinkan untuk menyetor ke rekening bendahara penerimaan SKPD bahkan dapat juga langsung menyetorkan ke rekening kas daerah, tergantung dari aturan pembayaran yang berlaku di



3. 4. 5. 6.

pemda yang bersangkutan. Bendahara penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP/SKR. Setelah diverifikasi, bendahara penerimaan memberikan surat tanda Bukti Pembayaran/ Bukti Lain yang Sah kepada wajib pajak/retribusi. Bendahara penerimaan menyiapkan bukti setor berupa STS dan menyetorkan uang yang diterimanya beserta STS ke Bank yang ditunjuk untuk penyetoran pendapatan ke rekening kas daerah. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS, kemudian bank menyerahkan kembali STS yang sudah diotorisasi kepada bendahara penerimaan. Sedangkan nota kredit diserahkan Bank kepada BUD. Prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan sebagaimana diuraikan di atas berlaku juga bagi bendahara penerimaan pembantu SKPD.

Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan SKPD

Pengguna Anggaran menyerahkan SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.

Wajib Pajak/Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP Daerah/SKR kepada Bendahara Penerimaan.

SKP Daerah / SKR SKP Daerah / SKR

SKP Daerah / SKR

UANG

UANG

Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterimanya dengan dokumen SKP Daerah/SKR yang diterimanya dari Pengguna Anggaran.

Verifikasi

Setelah diverifikasi, Bendahara Penerimaan akan menerbitkan STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah.

Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah

STS UANG

STS Bendahara menyerahkan Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah kepada Wajib Pajak/Retribusi dan menyerahkan uang yang diterimanya tadi beserta STS kepada Bank.

UANG Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah STS

Bank membuat Nota Kredit dan mengotorisasi STS. Bank kemudian menyerahkan kembali STS kepada Bendahara Penerimaan. Nota Kredit disampaikan kepada BUD.

WP/Retribusi

24

Nota Kredit

STS

Bendahara Penerimaan


PPKD/Pengguna Anggaran

Bank


Dokumen SKP, SKR dan STS dapat digambarkan seperti berikut ini: Gambar 3.3 Contoh Dokumen SKP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………………….

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)

NO. URUT: …………

MASA : ……………………………… TAHUN : ……………………………… NAMA : ……………………………………… ALAMAT : ……………………………………… NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH : ……………………………………… TANGGAL JATUH TEMPO : ……………………………………… NO. 1 2 3 4 5

KODE REKENING

URAIAN PAJAK DAERAH

JUMLAH (Rp.)

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan Dengan huruf : …………………………………………………………………………………………………………………… PERHATIAN: 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan ………………………. 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

No. Urut: ……………………………… Tanda Tangan Nama : ………………………………………. Alamat : ………………………………………. NPWPD : ……………………………………….

25



Gambar 3.4 Contoh Dokumen SKR PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………………….

MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO NO. 1 2 3 4 5

NO. URUT: …………

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)

: ……………………………… : ……………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… : ……………………………………… : ………………………………………

KODE REKENING

URAIAN RETRIBUSI

JUMLAH (Rp.)

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan Jumlah Keseluruhan ……………………………………………………………………………………………………………………

Dengan huruf : PERHATIAN: 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan ………………………. 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

No. Urut: ……………………………… Tanda Tangan Nama : ………………………………………. Alamat : ………………………………………. NPWPD : ……………………………………….

26



Gambar 3.5 Contoh Dokumen STS

Gambar 3.3 Contoh Dokumen STS PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………………… TANDA SETORAN (STS) STS No. …………………………………. Bank No. Rekening Harap diterima uang sebesar (dengan huruf)

SURAT : …………………………… : ……………………………

………………………………………………………………………………. ( …………………………………………………………………………… )

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: NO. KODE REKENING URAIAN RINCIAN OBYEK 1 2 3 4 5 Uang tersebut diterima pada tanggal ………………………………………………………………………..

JUMLAH (Rp.)

Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran

Bendahara Penerimaan

( nama lengkap ) NIP.


Catatan: STS dilampiri slip setoran bank

3.3 Prosedur (Tata Cara) Pembukuan Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara penerimaan harus membukukan/mencatat setiap transaksi penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke bank dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. Pembukuan tersebut dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang dilakukan, antara lain berupa dokumen-dokumen berikut ini: a. b. c. d.

27

Surat Tanda Bukti Pembayaran Nota Kredit Bukti Penerimaan Yang Sah, dan Surat Tanda Setoran (STS)



Selain membukukan transaksi penerimaan dan penyetoran pendapatan dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan, STS kemudian didokumentasikan kedalam Register STS. Gambar 3.6 Contoh Format Buku Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD : ............ Periode : ............ No.

1

Penerimaan

Ket.

Tgl.

No. Bukti

Cara Pembayaran

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Tgl.

No. STS

Jumlah

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah Penerimaan : Jumlah yang disetorkan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

................. : :

11

................. .................

Terdiri atas: a. Tunai sebesar ................. b. Bank sebesar ................. c. Lainnya ...........................

Mengetahui/Menyetujui: Pengguna Anggaran

........., tanggal ............... Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan) (Tanda Tangan) (Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian: 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan dan Periode 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah 6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening 8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 28



11. 12. 13. 14. 15.

Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan* Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 bulan* Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupunlainnya* Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*

16.

*Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.

Gambar 3.7 Contoh Format Register STS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... REGISTER STS SKPD ........... TAHUN ANGGARAN : ............

Bendahara Penerimaan No.

No. STS

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Penyetor

Ket.

1

2

3

4

5

6

7

8

Mengetahui/Menyetujui: ........., tanggal ............... Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas) (Nama Jelas) NIP. NIP.

Cara Pengisian: 1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan. 6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan 7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas* 29



* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak/retribusi dalam membayar kewajibannya kepada daerah, yaitu dengan cara: 1. 2. 3.

membayar tunai langsung ke bendahara penerimaan membayar melalui rekening bendahara penerimaan menyetor langsung ke kas daerah

Prosedur pembukuan untuk ketiga cara pembayaran tersebut pada dasarnya sama, yang membedakan adalah bukti penerimaan dan penyetorannya,dan waktu pencatatan penerimaan dan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Berikut akan diikhtisarkan tata cara pembukuan untuk ketiga cara pembayaran tersebut.

(1) Pembayaran tunai langsung ke bendahara penerimaan SKPD No.

Transaksi

BUKU YANG DIGUNAKAN BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN

BUKTI TRANSAKI

REGISTER STS

1

Penerimaan pembayaran dicatat di sisi pendapatan dari wajib pajak/retribusi penerimaan

-

Tanda Bukti Pembayaran

2

Penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah

dicatat di register STS

STS

dicatat di sisi penyetoran

Pencatatan Penerimaan Tunai Proses Penerimaan Tunai

Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah

Bendahara penerimaan menyiapkan Surat Tanda Bukti Pembaaayaran/Bukti Lain Yang Sah.

30

Melakukan Pengisian buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan

Berdasarkan Dokumen Bukti Pembayaran/ Bukti Lain Yang Sah Tersebut, Bendahara Penerimaan melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian penerimaan. Kolom yang diisi ialah no. bukti, tanggal transaksi, cara pembayaran, kode rekening, uraian dan jumlah


Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan

Hasil dari penatausahaan ini adalah buku penerimaan dan penyetoran Bendahara Penerimaan yang sudah terupdate


Gambar 3.8 Penyetoran ke Rekening Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Proses Penyeotran penerimaan tunai ke kas umum daerah

Bendahara penerimaan menyiapkan bukti surat tanda setoran ke rekening kas umum daerah.

Berdasarkan STS tersebut, Bendahara Penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan pada bagian Penyetoran Kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran

Surat Tanda Setoran

Register STS

Melakukan Pengisian register STS

Melakukan Pengisian Buku Penerimaan dan Penyetoran

Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan dan register STS yang sudah ter update.

(2) Pembayaran ke rekening bank bendahara penerimaan SKPD No.

Transaksi


BUKTI TRANSAKI

REGISTER STS

1

Penerimaan pembayaran dicatat di sisi pendapatan dari wajib pajak/retribusi penerimaan

-

Slip setoran/nota kredit bank

2

Penyetoran/pemindahbukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah


STS


(3) Pembayaran langsung ke rekening kas daerah (rekening BUD) No.

Transaksi


31

1

Penerimaan pembayaran dicatat di sisi pendapatan dari wajib pajak/retribusi penerimaan sekaligus penyetoran ke kasda. dan penyetoran sekaligus

2

Penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening kas daerah



BUKTI TRANSAKI

REGISTER STS dicatat di Register STS

Slip setoran/nota kredit bank


STS


3.4 Prosedur (Tata Cara) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD Selain melakukan pembukuan, Bendahara Penerimaan juga wajib melakukan pertanggungjawaban terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Terdapat dua jenis pertanggungjawaban yang harus dibuat yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional. Pada dasarnya format dan isi pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional adalah sama, perbedaannya hanya kepada siapa pertanggungjawaban tersebut disampaikan. Pertanggungjawaban administratif disampaikan kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.Sedangkan pertanggungjawaban fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD.Pertanggungjawaban bendahara penerimaan merupakan hasil penggabungan dengan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Oleh karena itulah, Bendahara Pembantu wajib menyerahkan pertanggungjawabannya berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dengan dilampiri: • •

Register STS Bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan berupa laporan pertanggung-jawaban (LPJ) memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. Format kedua LPJ baik Administratif maupun fungsional adalah sama. Namun, untuk LPJ Administratif, harus dilampiri denganBuku Penerimaan/Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, Register STS, bukti penerimaan yang sah dan lengkap, serta pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Sedangkan untuk LPJ Fungsional, hanya diharuskan untuk melampirkanBuku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan, Register STS, pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Sama halnya dengan bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan penatausahaan atas semua penerimaan dan penyetoran penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.Oleh karena itu, bendahara penerimaan pembantu juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban peneriman kepada bendahara penerimaan.Laporan pertanggungjawaban tersebut harus diserahkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.Laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu ini nantinya akan digabung oleh bendahara penerimaan dalam membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Pertanggungjawaban diberikan berupa Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan: • •

32

Register STS Bukti penerimaan yang sah dan lengkap



Gambar 3.9 Contoh Format LPJ Administratif Bendahara Penerimaan SKPD Gambar 3.9 Contoh Format LPJ Administratif Bendahara Penerimaan SKPD

LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN ADMINISTRATIF BENDAHARA PENERIMAAN SKPD PERIODE A.

33

: ………………………. : ……………………….

Penerimaan 1. Tunai melalui bendahara penerimaan 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 3. Transfer ke rekening bendahara penerimaan 4. Transfer ke rekening kas umum daerah

Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. ……………………..

B.

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)

Rp. ……………………..

C.

Jumlah penyetoran

Rp. ……………………..

D1. Saldo Kas di Bendahara Bulan Lalu 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …

Rp. …………………….. Rp. ……………………..

D2. Saldo Kas di Bendaraha Ini (D1+B-C) 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …

Rp. …………………….. Rp. ……………………..

Rp. ……………………..

Menyetujui Pengguna Anggaran

Tanggal Bendahara Penerimaan

Nama NIP

Nama NIP



Gambar 3.10 Contoh Format LPJ Fungsional Bendahara Penerimaan SKPD

Gambar 3.10 Contoh Format LPJ Fungsional Bendahara Penerimaan SKPD

LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN FUNGSIONAL BENDAHARA PENERIMAAN SKPD PERIODE A.

34

: ………………………. : ……………………….

Penerimaan 1. Tunai melalui bendahara penerimaan 2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu 3. Transfer ke rekening bendahara penerimaan 4. Transfer ke rekening kas umum daerah

Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. …………………….. Rp. ……………………..

B.

Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)

Rp. ……………………..

C.

Jumlah penyetoran

Rp. ……………………..

D1. Saldo Kas di Bendahara Bulan Lalu 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …

Rp. …………………….. Rp. ……………………..

D2. Saldo Kas di Bendaraha Ini (D1+B-C) 1. Bendahara Penerimaan 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …

Rp. …………………….. Rp. ……………………..

Rp. ……………………..

Menyetujui Pengguna Anggaran

Tanggal Bendahara Penerimaan

Nama NIP

Nama NIP



3.5. Soal Latihan

35

1.

Sebutkan tugas dan kewenangan bendahara penerimaan SKPD ?

2.

Jelaskan secara singkat prosedur penerimaan dan penyetoran pendapatan SKPD !

3.

Buku apa saja yang digunakan oleh bendahara penerimaan SKPD ?

4.

Sebutkan jenis-jenis bukti transaksi untuk mencatat penerimaan dan penyetoran pendapatan SKPD ?

5.

Jelaskan pembukuan yang harus dibuat untuk bukti berupa TBP (tanda bukti pembayaran) ?

6.

Jelaskan pembukuan yang harus dibuat untuk bukti berupa STS (surat tanda setoran) ?

7.

Jelaskan pembukuan yang harus dibuat untuk transaksi penerimaan pendapatan SKPD yang disetor langsung oleh pembayar ke rekening kas daerah ?

8.

Sebutkan jenis laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang harus dibuat oleh bendahara penerimaan SKPD, lampiran apa saja yang harus disertakan, dan dilaporkan kepada siapa ?

9.

Kapankah paling lambat bendahara penerimaan pembantu harus menyampaikan LPJnya dan disampaikan melalui siapa ?

10.

Kapankah paling lambat bendahara penerimaan SKPD harus menyampaikan LPJ-nya dan disampaikan melalui siapa ?


TOPIK 4

SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN KAS PPKD

Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

Sub Topik

Kata Kunci

Tugas dan Kewenangan Bendahara Penerimaan PPKD


Prosedur Penerimaan Bendahara Penerimaan PPKD


Prosedur Pembukuan (Penatausahaan) Bendahara Penerimaan PPKD


Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD


Referensi: 1. 2 3. 4. 5.

37

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.



Skandal Penyimpangan Kasda Senilai 14,5 Milyar Digunakan 9 Pejabat Kasus dugaan skandal penyimpangan dana kas daerah (Kasda) untuk kepentingan sejumlah pejabat teras Kabupaten Sragen kembali terbongkar. Menyusul penyimpangan Kasda di BPR Karangmalang sebesar Rp 8 miliar, kini Fraksi Karya Nasional (FKN) kembali menemukan indikasi pengerukan dana Kasda di BPR Joko Tingkir Sragen dengan nominal lebih fantastis yakni mencapai Rp 14,5 miliar. Terbongkarnya skandal pengerukan Kasda itu terungkap dari dua buku laporan hasil audit Bank Indonesia (BI) pertengahan tahun 2010 yang diterima Ketua FKN Bambang Widjo Purwanto. Dalam buku tersebut, tercantum ada sembilan nama pejabat teras Sragen yang meminjam kredit di BPR Joko Tingkir dengan nilai total mendekati Rp 15 miliar. Sembilan nama itu di antaranya mantan Sekda Kushardjono, Kepala DP2D Adi Dwi Jantoro, dua direktur BPR Joko Tingkir sendiri Pono dan Surono Hadi, Sukini, Ninik Hartati, Perusda Bengkel, Perusda Percetakan, dan beberapa nama lagi. Dari angka kredit hampir Rp 15 miliar itu, Rp 14 miliar dibagi dua pejabat yakni Kushardjono dan Adi Dwi Jantoro masing-masing Rp 7,2 miliar dan Rp 7,2 miliar sedang Rp 1 miliar sisanya dibagi tujuh pejabat lain. http://sragenholic.blogspot.com/2011/03/skandal-penyimpangan-kasda-senilai-145.html 2011

15 Maret

4.1 Tugas dan Wewenang Bendahara Penerimaan PPKD Tugas dan kewenangan bendahara dan penerimaan PPKD berdasarkan Pasal 3 Permendagri No. 55 Tahun 2008 adalah sbb.: 1. Bendahara penerimaan PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan pendapatan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui Bank. 3. Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, tugas dan wewenang bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.

38



4.2 Prosedur Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di PPKD Sistem dan prosedur penerimaan pendapatan dan pembiayaan di PPKD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada bendahara penerimaan PPKD. Penerimaan yang dikelola PPKD dapat berupa pajak daerah, pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. Penerimaan-penerimaan tersebut diterima secara langsung di Kas Umum Daerah.Berdasarkan penerimaan tersebut, Bank membuat Nota Kredit yang memuat informasi tentang penerimaan tersebut, baik berupa informasi pengiriman, jumlah rupiah maupun kode rekening yang terkait. Bendahara penerimaan wajib mendapatkan nota kredit tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

4.3 Prosedur Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD Bendahara penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan PPKD untuk membukukan pendapatan yang diterimanya. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam buku tersebut antara lain berupa: a. b.

Nota Kredit Bukti Penerimaan Lainnya Yang Sah

Pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dimulai dari saat bendahara penerimaan PPKD menerima informasi dari BUD/Kuasa BUD mengenai adanya penerimaan di rekening kas umum daerah. Langkah-langkah pencatatannya adalah sebagai berikut: a. b. c.

39

Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah, bendahara penerimaan PPKD mencatat bukti penerimaan tersebut ke dalam Buku Penerimaan PPKD, pada bagian kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Kemudian bendahara penerimaan PPKD mengidentifikasi dan mencatat jenis dan kode rekening pendapatan. Setelah itu, bendahara penerimaan PPKD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah. Prosedur pembukuan penerimaan pendapatan dan pembiayaan di Bendahara Penerimaan PPKD dapat digambarkan dalam bagan alir berikut.



Gambar 4.1 Bagan Alir Prosedur Pembukuan Penerimaan PPKD Pembukuan Penerimaan PPKD

Bendahara Penerimaan PPKD Proses Penerimaan di kas umum daerah yang telah diatur dalam PerKDH mengenai system dan prosedur pengelolaan

Nota Kredit/ Bukti Lain yang sah

Buku Penerimaan PPKD

Melakukan Pengisian Buku Penerimaan PPKD

Bendahara penerimaan PPKD menerima Nota Kredit/bukti lain yang sah dari penyetoran melalui rekening kas daerah.

Berdasarkan Nota Kredit/bukti lain yang sah Bendahara Penerimaan PPKD mencatat penerimaan di Rekening kas umum daerah itu pada Buku Penerimaan PPKD

Hasil akhir dari proses ini adalah Buku Pendapatan PPKD .

Berikut adalah contoh format Buku Penerimaan PPKD. Gambar 4.2 Contoh Format Buku Penerimaan PPKD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .........

BUKU PENERIMAAN PPKD BENDAHARA PENERIMAAN PPKD Nomor

Tanggal

Kode Kredit

Bukti Lain

Kode Rekening

Uraian

Jumlah

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah bulan ini Jumlah s/d bulan lalu Jumlah Akhir Menyetujui: PPKD ( Tanda Tangan) (Nama lengkap) NIP.

40


………Tanggal…… Bendahara Penerimaan PPKD ( Tanda Tangan) (Nama lengkap) NIP.


Cara Pengisian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, Kolom 1 diisi dengan nomor urut Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan Kolom 3 diisi dengan nomor nota kredit penerimaan Kolom 4 diisi dengan nomor bukti lain apa bila tidak menggunakan nota kredit Kolom 5 diisi dengan kode rekening pendapatan Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan Jumlah bulan ini adalah total penerimaan selama satu bulan* Jumlah sampai dengan bulan lalu adalah saldo pendapatan sampai dengan bulan lalu* Jumlah akhir adalah jumlah antara jumlah bulan ini ditambah jumlah sampai dengan bulan lalu* Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan PPKD disertai nama jelas*

*

Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.

4.4 Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD. Bendahara penerimaan PPKD mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan, dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan lengkap. Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD adalah sebagai berikut: 1) 2) 3)

Bendahara penerimaan PPKD melakukan penutupan Buku Penerimaan PPKDdan melakukan rekapitulasi perhitungan. Bendahara penerimaan PPKD menyiapkan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Bendahara penerimaan PPKD menyampaikan Buku Penerimaan PPKDyang telah dilakukan penutupan dilampiri dengan bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.

41



Gambar 4.3 Bagan Alir Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

Buku Pendapatan PPKD Bukti Penerimaan yang sah

1

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD

Pertanggungjawaban Bendahara

4

Berdasarkan Buku Pendapatan PPKD dan Bukti penerimaan yang sah Bendahara Penerimaan PPKD menyusun Pertang-gungjawabannya

Proses verifikasi Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD


2 Bendahara Penerimaan

PPKD menyerahkan Pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD kepada fungsi verifikasi PPKD

Bendahara Penerimaan PPKD

3


Dilakukan proses verifikasi, evaluasi dan analisis untuk mendapatkan informasi pendapatan PPKD yang sinkron dan kredibel

Fungsi Verifikasi

PPKD

4.5. Soal Latihan 1. 2. 3. 4. 5.

42

Jelaskan tugas dan kewenangan bendahara penerimaan PPKD ! Jelaskan sisdur penerimaan PPKD ! Buku apa saja yang digunakan di dalam penatausahaan penerimaan PPKD ? Sebutkan bukti transaksi penerimaan PPKD ? Jelaskan prosedur pertangggungjawaban bendahara penerimaan PPKD !


PPKD melakukan menandatangani pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagai bentuk persetujuan

TOPIK 5

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS SKPD

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD.

Sub Topik

Kata Kunci

Tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran SKPD

Penatausahaan, pertanggungjawaban, belanja SKPD

Prosedur pembayaran belanja SKPD

UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang Persediaan), TU (Tambah Uang Persediaan), LS (Pembayaran Langsung)

Prosedur pembukuan bendahara pengeluaran SKPD

BKU (Buku Kas Umum), Buku Pembantu, Register SPP/SPM/SP2D

Prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD

LPJ UP, LPJ TU, SPJ Administratif/Fungsional

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.

44

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun2011.



Bendahara Syamsul Ditahan Dugaan Korupsi APBD Langkat Rp102,7 Miliar MEDAN-Kasus dugaan korupsi APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar terus bergulir. Setelah Pengadilan Tindak Pidanan Korupsi (Tipikor) menyidangkan Syamsul Arifin sebagai tersangka Senin (14/3) lalu, Kamis (17/3) kemarin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menahan Buyung Ritonga. Mantan Bendahara/Kepala Pemegang Kas Pemkab Langkat semasa kepemimpinan Syamsul Arifin itu dijebloskan Rumah Tahanan Tanjunggusta Medan sebagai tahanan jaksa sekitar pukul 16.00 WIB, setelah menjalani pemeriksaan di bagian pidana khusus. Mengenakan kemeja putih motif kotak-kotak, ia hanya tertenduk lesu ketika diboyong petugas menuju mobil tahanan. Buyung diam seribu bahasa, Buyung sebagai bendahara Pemkab Langkat dinilai mengetahui ke mana aliran dana digunakan. “Hasil penyidikan diduga pengeluaran dana APBD itu tidak melalui mekanisme dan penggunaannya tak sesuai peraturan yang ada,” terangnya................... http://sumutpos.co/2011/03/2055/bendahara-syamsul-ditahan Jumat, 18 Maret 2011 Metropolis

5.1 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD Berdasarkan Pasal 4, Permendagri No. 55 Tahun 2008, tugas dan kewenangan bendahahara pengeluaran SKPD adalah sebagai berikut: Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

45



Gambar 5.1 Tugas Bendahara Pengeluaran SKPD

Menerima

Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan

Menyimpan BENDAHARA PENGELUARAN

Membayarkan Dalam melaksanakan tugas, bendahara pengeluaran SKPD berwenang: a. b. c. d. e. f.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS; Menerima dan menyimpan uang persediaan; Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

Jika pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka pengguna anggaran dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD. Bendahara pengeluaran pembantu SKPD mempunyai wewenang untuk: a. b. c. d. e. f.

46

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS; Menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran; Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;



5.2 Prosedur Pembayaran Belanja SKPD Untuk melaksanakan pembayaran belanja, bendahara pengeluaran akan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA/KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Dokumen SPP yang disusun dan diajukan oleh bendahara pengeluaran dapat berupa SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang persediaan (GU), SPP Tambahan Uang (TU) dan SPP Langsung (LS). Selanjutnya PPK-SKPD akan menguji dan/atau memverifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, antara lain menyangkut syarat kelengkapan dokumen SPP dan lampirannya, kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu anggaran. Setelah semua persyaratan pengajuan SPP terpenuhi, PPKSKPD selanjutnya menyiapkan draft Surat Pertintah Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/KPA sesuai kewenangannya. PA dapat menandatangani/menerbitkan semua jenis SPM, sementara KPA hanya dapat menerbitkan SPM TU dan SPM-LS Barang dan Jasa untuk anggaran belanja yang berada di bawah pengelolaanya. Selanjutnya, SPM yang telah ditandatangani oleh PA/KPA disampaikan ke Kuasa BUD. Jika SPM yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kuasa BUD selanjutnya akan menerbitkan SP2D. Jenis SPM dan SP2D yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang berwenang tentunya mengikuti dengan jenis SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Misalnya, jika bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP, maka PA/KPA akan menerbitkan SPM-UP, demikian juga kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-UP, dan demikian seterusnya. SP2D merupakan bukti terjadinya transaksi penerimaan kas (uang muka kerja) dari BUD dan/atau pembayaran belanja (tergantung jenia SP2D-nya), sedangkan SPP dan SPM hanya merupakan bukti pendukung. SP2D dan dokumentasi transaksi lainnya (kwitansi, faktur pajak, surat setoran pajak/SSP, dsb) merupakan dokumen transaksi yang menjadi dasar pembukuan transaksi oleh bendahara pengeluaran maupun pencatatan akuntansi oleh PPK-SKPD. Pada topik ini, pembahasan hanya akan difokuskan pada prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD. Berikut ini akan dijelaskan prosedur pembayaran yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD.

5.2.1. Uang Persediaan (UP) SPP UP diajukan sekali dalam setahun yakni pada awal tahun anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP.SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Uang persediaan ini belum membebani kode rekening tertentu. Pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain, salinan SPD, Draf Surat Pernyataan PA, lampiran lain yang diperlukan. Uang persediaan yang telah diterima bendahara pengeluaran dapat dialokasikan/dilimpahkan kepada bendahara pengeluaran pembantu setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA. Hal ini dimaksudkan

47



untuk kelancaran pembayaran belanja atas kegiatan yang dikelola oleh unit kerja/KPA tertentu. Berikut ini disajikan contoh format SPP-UP, setiap jenis SPP terdiri dari 3 halaman (halaman pengantar, ringkasan dan rincian). Gambar 5.2 Contoh Format SPP-UP

Gambar 5.2 Contoh Format SPP-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………………………. Tahun ………….. SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………… Tahun …………… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan : …………………………………………………………… SKPD : …………………………………………………………… Tahun Anggaran : …………………………………………………………… Dasar Pengeluaran SPD Nomor ….. : …………………………………………………………… Jumlah Sisa Dana SPD : Rp ……………………………………………………… ( terbilang: ………………………………………………………………………………………………………………) f. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………………………………………… g. Jumlah Pembayaran yang Diminta : Rp ……………………………………………………… ( terbilang: ………………………………………………………………………………………………………………) h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………………………………………

………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

48



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINGKASAN Berdasarkan Keputusan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………………………..…….. Tanggal …………………..……… tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD ………………………………..… sejumlah Rp. ……………………………….. Terbilang: …………………………..………………………………………….. ………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No.

Kode Rekening (Jenis)

Uraian

Jumlah

TOTAL Terbilang: …………………………………………………………………………………………………. ………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

49



5.2.2. Ganti Uang Persediaan (GU) SPP-GU diajukan untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai. SPP-GU diajukan sebesar uang persediaan yang telah digunakan dan SPJ nya telah disahkan pada kurun waktu tertentu, untuk membiayai satu atau beberapa kegiatan di SKPD.Pengajuan SPP-GU harus didukung oleh pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang persediaan yang diajukan penggantiannya disertai bukti-bukti yang sah dan lengkap. SPP-GU harus dilampiri dengan: • • • • •

Salinan SPD Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah Lampiran lain yang diperlukan

Berikut disajikan contoh format SPP-GU. Gambar 5.3 Contoh Format SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………… Tahun …………… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut: a. b. c. d. e.



50


(Nama Lengkap) NIP.

( terbilang: ………………………………………………………………………………………………………………) f. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………………………………………… g. Jumlah Pembayaran yang Diminta : Rp ……………………………………………………… Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas SKPD ( terbilang: ………………………………………………………………………………………………………………) h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………………………………………


(Nama Lengkap) NIP.

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp ………………..………………………. RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1 2 JUMLAH II. Rp ……………….………………………. I-II. Rp ………………….…………………. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp ………………...……………………. II-III. Rp ……………………………………


(Nama Lengkap) NIP.

51



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN No.

Kode Rekening (Jenis)

Uraian

Jumlah

TOTAL Terbilang: …………………………………………………………………………………………………. ………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

5.2.3. Tambah Uang (TU) Ketika SKPD mempunyai kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan insidental, sedangkan UP yang ada tidak mencukupi, maka bendahara pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU.Jika kegiatan telah dilaksanakan dan masih ada sisa uang, maka harus disetorkan kembali ke kas umum daerah. TU ini harus dipertanggungjawabkan sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban UP/GU, paling lambat 1 bulan, kecuali untuk: a. b.

52

Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA;



Gambar 5.4 Contoh Format SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………… Tahun …………… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TU) sebagai berikut: a. b. c. d. e.



(Nama Lengkap) NIP.

53



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp ………………..………………………. RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1 2 JUMLAH II. Rp ……………….………………………. I-II. Rp ………………….…………………. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp ………………...……………………. II-III. Rp ……………………………………


(Nama Lengkap) NIP.

54



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN Program: No. Urut

Program: No. Urut

Kode Rekening

Kode Rekening

Kegiatan:

Kegiatan:

Waktu Pelaksanaan: Jumlah

Uraian

Uraian

SUB TOTAL Rp ……………….………………………. Waktu Pelaksanaan: Jumlah

SUB TOTAL Rp ……………….………………………. TOTAL Rp ……………….……………………….

Terbilang: ………………………………………………………………………………………………………. ………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Pengajuan SPP TU harus dilampiri dengan salinan SPD, draf Surat Pernyataan PA, Surat Keterangan Penjelasan Keperluan Pengisian TU, serta lampiran lain yang diperlukan.

5.2.4. Pembayaran Langsung (LS) SPP-LS digunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS terdiri atas: a) LS untuk pembayaran Gaji & Tunjangan Lampiran yang diperlukan dalam pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yaitu salinan SPD, Draf Surat Pernyataan PA, dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji, serta lampiran lain yang diperlukan. Dokumendokumen pelengkap daftar gaji antara lain (sesuai keperluan) adalahsbb : 55



• • • • •

• • • • • •

Pembayaran gaji induk Gaji susulan Kekurangan gaji Gaji terusan Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/ gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat SK jabatan Kenaikan gaji berkala Surat pernyataan pelantikan Surat pernyataan masih menduduki jabatan Surat pernyataan melaksanakan tugas

• • • • • • • • • •

Daftar keluarga (KP4) Fotokopi surat nikah Fotokopi akte kelahiran Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji Daftar potongan sewa rumah dinas Surat keterangan masih sekolah/kuliah Surat pindah Surat kematian SSP PPh Pasal 21 Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah

b) LS untuk pengadaan Barang dan Jasa Lampiran yang diperlukan dalam pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa yaitu salinan SPD, Draf Surat Pernyataan PA, dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK), terdiri atas (sesuai keperluan): o o o o o o o o o o o o o o o 56

Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; Berita acara penyelesaian pekerjaan; Berita acara serah terima barang dan jasa; Berita acara pembayaran; Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya



personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. Serta lampiran lain yang diperlukan.

o

Gambar 5.5 Contoh Format SPP-LS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ………………………. Tahun ………….. SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………… Tahun …………… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.



(Nama Lengkap) NIP.

57



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINGKASAN RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp ………………..………………………. RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1 2 JUMLAH II. Rp ……………….………………………. I-II. Rp ………………….…………………. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp ………………...……………………. II-III. Rp ……………………………………


(Nama Lengkap) NIP.

58



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BULAN: ………………… No. Kode Rekening Urut (Rincian Obyek) 1 2 3 4 5 6 7

Uraian

Jumlah

Jumlah ………………., ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

59



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BARANG & JASA) Nomor : ………………………. Tahun ………….. SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota Nomor ………… Tahun …………… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut: a. b. c. d. e.



(Nama Lengkap) NIP.

60



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINGKASAN 1. 2. 3.

Program : ………………………………………………………………………. Kegiatan : ………………………………………………………………………. Nomor dan Tanggal DPA-/DPPA: ………………………………………………………………………. /DPAL-SKPD 4. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………. 5. Bentuk Perusahaan : a. PT/NV b. CV d. Firma e. Lain-lain 6. Alamat Perusahaan : ………………………………………………………………………. 7. Nama Pimpinan Perusahaan : ………………………………………………………………………. 8. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………………………………………………………. 9. Nomor Kontrak : ………………………………………………………………………. 10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan 11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ………………………………………………………………………. 12. Deskripsi Pekerjaan : ………………………………………………………………………. RINGKASAN DPA-/DPAL-/DPAL-SKPD I. Rp ………………..………………………. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1 2 JUMLAH II. Rp ……………….………………………. I-II. Rp ………………….…………………. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp ………………...……………………. II-III. Rp ……………………………………

61

Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


(Nama Lengkap) NIP.

(Nama Lengkap) NIP.



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : ………………………. Tahun ………….. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA No. Kode Rekening Urut (Rincian Objek) 1 2 3 4 5 6 7

Uraian

Jumlah

Jumlah ………………., ………………………………….. Mengetahui PPTK

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

(Nama Lengkap) NIP.

Disamping membuat SPP, Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterimanya.Register ini berupa daftar SPP yang telah diajukan beserta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan. Berikut adalah format register SPP/SPM/SP2D:

62



Gambar 5.6 Contoh Format Register SPP/SPM/SP2D

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……………………… REGRISTER SPP/SPM/SP2D SKPD ………………… No. SPP Jenis UP/GU/TU/LS Urut Tanggal Nomor 1 2 3 4

SPM Tanggal Nomor 5 6

SP2D Tanggal Nomor 7 8

Uraian

Jumlah

Ket.

9

10

11

………………., Tanggal ………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

5.3 Prosedur Pembukuan Belanja Untuk melaksanakan kewajiban pembukuan, Bendahara pengeluaran SKPD menggunakan buku-buku dan dokumen berupa: I II

Buku Kas Umum; Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti: a. Buku Pembantu Kas Tunai; b. Buku Pembantu Simpanan/Bank; c. Buku Pembantu Panjar; d. Buku Pembantu Pajak; e. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

III

Dokumen-dokumen berupa: a. SP2D UP/GU/TU/LS; b. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku;

Berikut adalah ringkasan langkah-langkah pembukuan belanja: 1. 63

Pembukuan penerimaan SP2D UP/GU/TU



Langkah

Mencatat pada Buku

Mencatat pada Kolom Penerimaan

2.

1

BKU

√

2

Buku Pembantu Simpanan/Bank

√

Pembukuan pergeseran uang (penarikan uang dari bank)

Langkah

Mencatat pada Buku


3.

1

BKU

2

Buku Pembantu Simpanan/Bank

3

BKU

√

4

Buku Pembantu Kas Tunai

√

Pengeluaran √ √

Pelimpahan UP/GU kepada bendahara pengeluaran pembantu • Pembukuan oleh bendahara pengeluaran

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

1

BKU

√

2

Buku Pembantu Kas Tunai (bila pelimpahan UP diberikan secara tunai)

√

ATAU Buku Pembantu Simpanan/Bank (bila pelimpahan UP dilakukan melalui transfer antar rekening bank bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu

√

•

64

Pengeluaran

Pembukuan oleh bendahara pengeluaran pembantu



Langkah

Mencatat pada Buku


BKU

√

2

Buku Pembantu Kas Tunai (bila pelimpahan UP diberikan secara tunai)

√

ATAU Buku Pembantu Simpanan/Bank (bila pelimpahan UP dilakukan melalui transfer antar rekening bank bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu

√

4.

Pembukuan pembayaran belanja yang dibayar bendahara pengeluaran dengan menggunan UP/TU - tanpa melalui panjar

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

1

Pengeluaran

1

BKU

√

2

Buku Pembantu Kas Tunai atau Buku Pembantu Simpanan/Bank (jika pembayaran dengan cek/transfer)

√

3

Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja

√ (UP/GU/TU)

Contoh: Tanggal 10 Januari 2012 dibeli Alat Tulis Kantor (kertas dan pulpen) sebesar Rp. 2.200.000,- pada Anton Toko ATK Jaya (dikenakan pajak PPN dan PPh).

Analisa Transaksi Atas Transaksi diatas Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan belanja ATK sebesar nilai bruto yaitu Rp 2.200.000 dan dicatat pada: 1. 2. 3. 4.

65

BKU pada kolom pengeluaran. Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran. Buku Pembantu Pajak pada Kolom Penerimaan atas pemungutan PPN dan pemotongan PPh 22 Buku Pembantu Rincian Obyek pada kolom UP/GU, TU.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH DESA

BUKU KAS UMUM PENGELUARAN SKPD : BENDAHARA PENGELUARAN :

No. 2

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

……

…..

…..

10 Jan

5.2.2.01.01

ATK

Penerimaan

Pengeluaran

.......

PPN PPh 22

Saldo

.....

50.000.000

2.200.000

47.800.000

200.000

48.000.000

30.000

48.030.000

Buku Kas Tunai Tanggal

No. BKU

.......

Uraian

Penerimaan

Pengeluran

......................

10 Jan

2

Saldo 10.000.000

Pembelian ATK

2.200.000

7.800.000


BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK SKPD Dinas Tata Kota Kode Rekening 5.2.2.01.01 Nama Rekening Belanja ATK Kredit APBD 12.000.000 Tahun Anggaran 2012

Tanggal

Nomor BKU

1 10 Jan

Uraian

2 2

3 Belanja ATK

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

2.000.000

Jumlah bulan ini …………….. ...

2.000.000 2.000.000

Jumlah sampai dengan bulan lalu ……….

0

Jumlah sampai dengan bulan ini ....................

2.000.000

Buku Pajak PPh/PPN

66

Pengeluaran (Rp) LS



Tanggal

No. BKU

10-01-07

5.

2

Uraian

Penerimaan

Pengeluran

Saldo

Dipungut PPN atas Pembelian ATK

200.000

200.000

Dipotong PPh-22 atas Pembelian ATK

30.000

230.000

Pembukuan pajak Pemerintah Pusat (PPh/PPN) yang dipungut/disetor oleh bendahara pengeluaran SKPD. • Saat memungut/memotong PPh/PPN

Langkah

Mencatat pada Buku


1

BKU

√

2

Buku Pembantu Pajak

√

•

Pengeluaran

Saat menyetor PPh/PPN ke rekening Kas Negara.

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

1

BKU

√

2

Buku Pembantu Pajak

√

Berdasarkan contoh transaksi diatas, ketika bendahara pengeluaran melakukan penyetoran atas pungutan pajak, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang disetorkan sebagai “setoran PPh/PPN” di: 1. 2.

67

BKU pada kolom pengeluaran. Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.





Tanggal

No. BKU

10-01-07

6.

2

Uraian

Penerimaan

Pengeluran

Saldo

Dipungut PPN atas Pembelian ATK

200.000

200.000

Dipotong PPh-22 atas Pembelian ATK

30.000

230.000

Pembukuan pemberian panjar

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

1

BKU

√

2

Buku Pembantu Kas Tunai/Bank

√

Contoh: Tanggal 11 Januari 2012, Berdasarkan Nota Pencairan Dana (NPD)/memo persetujuan PA/KPA Bendahara memberikan panjar kepada Ahmad Basuki sebesar Rp150.000,- untuk pembelian materai.

Analisa Transaksi Atas pemberian panjar kepada Ahmad Basuki Bendahara Pengeluaran mencatat sebesar uang yang diberikan pada: 1. 2. 3.

68

BKU pada kolom pengeluaran Buku Pembantu Kas Tunai pada kolom pengeluaran Buku Pembantu Panjar pada kolom pengeluaran





No.

2

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

……

…..

…..

10 Jan

5.2.2.01.01

ATK

Penerimaan

Pengeluaran

.......

Saldo

.....

50.000.000

2.200.000

47.800.000

Dipungut PPN

200.000

48.000.000

Dipotong PPh 22

30.000

48.030.000

2

10 Jan

Penyetoran PPn/PPh

230.000

47.800.000

3

11 Jan

Pemberian Panjar_ pada A Basuki

150.000

47.880.000


Buku Kas Tunai SKPD : BENDAHARA PENGELUARAN :

Tanggal

No. BKU

1 Jan

69

Uraian

Penerimaan

Pengeluran

Saldo

Saldo 10.000.000

10 Jan

2

Pembelian ATK

2.200.000

7.800.000

11 Jan

3

Pemberian panjar pada A Basuki

150.000

7.650.000




BUKU PANJAR SKPD : BENDAHARA PENGELUARAN :

Tanggal

No. BKU

1 Jan

Uraian

Penerimaan

Pengeluran

Saldo

Saldo

10.000.000

10 Jan

2

Pembelian ATK

2.200.000

7.800.000

11 Jan

3

Pemberian panjar pada A Basuki

150.000

7.650.000

7.

Pembukuan pertanggungjawaban panjar

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

Dicatat sebesar nilai panjar pada: 1

BKU

√

2

Buku Pembantu Panjar

√

Dicatat sebesar nilai belanja berdasarkan bukti yang sah: 3

BKU

4

Buku Pembantu Rincian Obyek

5


√ √ (UP/GU/TU) √ (Jika panjar > belanja) Sebesar jumlah yang dikembalikan

√ (Jika panjar < belanja) Sebesar jumlah kekurangan yang dibayarkan

Contoh: Pada tanggal 19 Januari 2012 diterima bukti kuintansi pembelian materai dan perangko dar Kantor Pos Lubuk Sikaping sebesar Rp150.000,- sebagai pertanggungjawaban pengembalian uang panjar dari Ahmad Basuki.

Analisa Transaksi Langkah-langkah dalam membukukan pertanggungjawaban uang panjar sebagai berikut:

70



Langkah 1: Bendahara Pengeluaran menerima bukti belanja/bukti pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah dari PPTK sebagai bentuk pertanggungjawaban uang panjar. Setelah pertanggungjawaban tersebut diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pengembalian panjar di: • •

BKU pada kolom penerimaan Buku pembantu panjar pada kolom penerimaan

Jumlah yang dicatat sebesar jumlah uang panjar yang pernah diberikan.


BUKU KAS UMUM PENGELUARAN SKPD :

No.

Tanggal

2

Kode Rekening

Uraian

……

…..

…..

10 Jan

5.2.2.01.01

ATK

Penerimaan

Pengeluaran

.......

.....

50.000.000

2.200.000

47.800.000

PPN

200.000

PPh 22

Saldo

48.000.000

30.000

48.030.000

3

10 Jan

Penyetoran PPN/PPh

230.000

47.800.000

4

11 Jan

Pemberian Panjar_pada A Basuki

150.000

47.650.000

5

19 Jan

Diterima pertanggungjawaban panjar

150.000

47.800.000


BUKU PANJAR

SKPD

Tanggal

71

:

Dinas Tata Kota

No. BKU

Uraian

11 Jan

3

Pemberian panjar pada A. Basuki

19 Jan

4

Diterima pertanggungjawaban panjar dari A. Basuki


Penerimaan

Pengeluran 150.000

150.000

Saldo 150.000 0


Langkah 2: Bendahara Pengeluaran kemudian mencatat belanja yang sebenarnya terjadi berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK. Belanja tersebut dicatat di: • •

BKU pada kolom pengeluaran Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja



No.

Tanggal

Kode Rekening

…… 2

…..

10 Jan

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

.......

.....

50.000.000

2.200.000

47.800.000

…..

5.2.2.01.01 ATK PPN

200.000

PPh 22

Saldo

48.000.000

30.000

48.030.000

2

10 Jan

Penyetoran PPN/PPh

230.000

47.800.000

3

11 Jan


150.000

47.650.000

4

19 Jan


4

19 Jan

150.000

47.800.000

5.2.2.01.04 Belanja Materai & Perangko

150.000

47.650.000


BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK

SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran

Tanggal

Nomor BKU

1 19 Jan

72

2 4

: Dinas Tata Kota : 5.2.2.01.04 : Belanja Materai dan Perangko : 4.000.000 : 2012

Uraian 3 Belanja Materai & Perangko


Pengeluaran (Rp) LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

150.000

150.000


8.


150.000


0


150.000

Pembukuan belanja melalui LS

Langkah

Mencatat pada Buku


9.

Pengeluaran

1

BKU

√

2


√

3


√

Pembukuan pemotongan PPh/PPN dari belanja LS (dicatat secara contra post) yang dipotong/disetor BUD.

Langkah

Mencatat pada Buku


Pengeluaran

1

BKU

√

2


√

3


√

Contoh: Pada tanggal 27 Januari, diterima SP2D-LS atas belanja modal pengadaan meja kerja kepada pihak ketiga (Irvan Hakim / CV. Lupa Melulu di Neraka) sebesar Rp 27.500.000 Untuk Kontrak No. 01/ SPK / 2012 dan BAP No. 01 / BAP / 2012

Analisa Transaksi Pembukuan dilakukan sebesar jumlah belanja bruto (sebelum dikurangi potongan) sebagai “belanja pengadaan barang dan jasa” di: 1. BKU pada kolom penerimaan dan pengeluaran pada tanggal yang sama 2. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja yang terkait pada kolom belanja LS. Terhadap informasi potongan pajak terkait belanja pengadaan barang dan jasa, bendahara pengeluaran melakukan pembukuan sebesar jumlah pajak yang dipotong sebagai “pemotongan PPh/PPN” di:

73



1. 2.

BKU pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. Buku Pembantu Pajak pada kolom penerimaan dan kolom pengeluaran pada tanggal yang sama. PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH DESA


No.

2

Tanggal

Kode Rekening

Uraian

……

…..

…..

10 Jan

5.2.2.01.01

ATK PPN PPh 22

.......

Saldo

.....

50.000.000

2.200.000

47.800.000

200.000

48.000.000

30.000

48.030.000

2

10 Jan

Penyetoran PPN/PPh

230.000

47.800.000

3

11 Jan


150.000

47.650.000

4

19 Jan


4

19 Jan

5

27 Jan 27 Jan

5 4

74

Penerimaan Pengeluaran

27 Jan 27 Jan

5.2.2.01.04

Belanja Materai & Perangko Diterima SP2D LS Barang & jasa

5.2.3.13.01

150.000

47.800.000

150.000 27.500.000

BM. Meja Kerja

47.650.000 75.150.000

27.500.000

47.650.000

PPN

2.500.000

50.150.000

PPh 22

375.000

50.525.000

Penyetoran PPN/PPh


2.875.000

47.650.000



BUKU REKAPITULASI PENGELUARAN PER RINCIAN OBYEK

SKPD Kode Rekening Nama Rekening Kredit APBD Tahun Anggaran

Tanggal

: Dinas Tata Kota : 5.2.3.13.01 : Belanja Meja Kerja : 40.000.000 : 2012

Nomor BKU

1

Uraian

2

27 Jan

Pengeluaran (Rp)

3

5

BM. Meja Kerja

LS

UP/GU/TU

Jumlah

4

5

6

25.000.000

0


25.000.000 25.000.000


0


25.000.000

Buku Pajak PPh/PPN Tanggal 10-01-07

No. BKU 2

Uraian Dipungut PPN atas Pembelian ATK Dipotong PPh-22 atas Pembelian ATK

10-01-07

2

Penyetoran PPN/PPh

27 Jan

5

PPN

27 Jan

5

PPh 22

27 Jan

5

Penyetoran PPN/PPh

Penerimaan

Pengeluran

Saldo

200.000

200.000

30.000

230.000 230.000

0

2.500.000

2.500.000

375.000

2.875.000 2.875.000

0

5.4 Prosedur Pertanggungjawaban Belanja Bendahara pengeluaran, selain berkewajiban menyelenggarakan pembukuan, juga wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap seluruh uang yang diterima dan dibayarkannya untuk pelaksanaan anggaran belanja SKPD. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran terdiri atas pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik.

75



Pertanggungjawaban transaksi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dengan penggunaan UP/GU/TU. Pertanggungjawaban periodik merupakan penggabungan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dengan bendahara pengeluaran pembantu. Pertanggungjawaban periodik ini berupa pertangungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional yang dibuat setiap akhir bulan, selambat-lambatnya disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya. 1. Pertanggungjawaban Transaksi Pertanggungjawaban transaksi terdiri atas pertanggungjawaban UP dan Pertanggungjawaban TU. a.

Pertanggungjawaban UP disampaikankepada PA ketika SKPD akan mengajukan GU. Laporan pertanggungjawaban UP akan menjadi lampiran SPP-GU. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban uang persediaan:

Gambar 5.7 Langkah-Langkah Pertanggungjawaban UP

Mengumpulkan Bukti-bukti yang sah belanja UP

Bukti-bukti yang sah belanja UP

Menyusun LPJ- UP

LPJ- UP

Gambar 5.8 Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban UP PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………… LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Tahun Anggaran

: …………………………………….. : …………………………………….. KODE REKENING

URAIAN RINCIAN OBYEK

JUMLAH (Rp.)

Total Tambahan Uang Persediaan Awal Periode Tambahan Uang Persediaan Akhir Periode

………………….., tanggal …………………………….. Bendahara Penerimaan


76



b.

Pertanggungjawaban TU Pertanggungjawaban TU disusun ketika TU yang dikelola telah digunakan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima.Laporan pertanggungjawaban TU disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan laporan pertanggungjawaban TU:

Gambar 5.9 Langkah-Langkah Pertanggungjawaban TU

Bukti-bukti yang sah belanja TU

Menyusun LPJ- TU

Draft LPJ- TU

Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan

STS (Apabila ada kelebihan TU)

LPJ- TU

Gambar 5.10 Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban TU PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ………… LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN BENDAHARA PENGELUARAN SKPD Tahun Anggaran Program Kegiatan Tanggal SP2D TU

: …………………………………….. : …………………………………….. : ………………………………/……………………….. : ………………………………/……………………….. : …………………………………….. KODE REKENING

URAIAN RINCIAN OBYEK

JUMLAH (Rp.)

Total Tambahan Uang Persediaan Awal Periode Tambahan Uang Persediaan Akhir Periode

Menyetujui: Pengguna Anggaran




*Sisa tambahan uang persediaan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada tanggal …………….

77



2. Pertanggungjawaban Periodik a.

Pertanggungjawaban Administratif Pertanggungjawaban administratif yang disampaikan adalah berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan.

SPJ ini merupakan hasil konsolidasi dengan SPJ bendahara pengeluaran pembantu. Oleh karena itu, SPJ Bendahara Pengeluaran pembantu harus sudah disampaikan kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Kecuali pada bulan terakhir di tahun anggaran, SPJ bendahara pengeluaran pembantu harus sudah disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut.

Setelah melakukan konsolidasi SPJ dengan SPJ bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran akan menyampaikan SPJ Administratif kepada Pejabat Pengguna Anggaran setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.SPJ Administratif ini dilampiri dengan Buku Kas Umum, Laporan Penutupan Kas, danSPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Untuk bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dan harus dilampiri dengan bukti setoran sisa uang persediaan. Berikut adalah bagan langkah-langkah penyusunan pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya.

Gambar 5.11 Langkah-Langkah dan Format Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara Pengeluaran SKPD (Laporan Penutupan Kas dan SPJ Administratif/Fungsional)

Laporan Penutupan Kas

Menyusun SPJ Administratif

BKU dan BP-nya SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

78


Draft SPJ Administratif

Verifikasi oleh PPK dan Pengesahan oleh PA

SPJ Administratif


PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA …………………………. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN …………….. TAHUN ………………..

Kepada Yth. ……………………………………… ……………………………………… Di Tempat Dengan memperhatikan Peraturan Gurbenur/Bupati/Walikota ………………………….. No. ……………. Tahun …………… mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD ….............................. adalah sejumlah Rp. ............................. dengan perincian sebagai berikut: A.

B.

Kas di Bendahara Pengeluaran A1. Saldo awal bulan tanggal …………… A2. Jumlah penerimaan A3. Jumlah pengeluaran A4. Saldo akhir bulan tanggal ………….

Rp. Rp. Rp. Rp.

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu B1. Saldo awal bulan tanggal …………… B2. Jumlah penerimaan B3. Jumlah pengeluaran B4. Saldo akhir bulan tanggal ………….

Rp. Rp. Rp. Rp.

Saldo akhir bulan tanggal ………………. terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. …………………….. Dan saldo di Bank sebesar Rp. ……………………. C.

Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran C1. Saldo di Kas Tunai C2. Saldo di Bank C3. Saldo Total

Rp. Rp. Rp.



79



3

JUMLAH ANGGARAN

SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan

2

URAIAN

: : : : : s.d Bulan Lalu 4

s.d Bulan Ini 6 = (4+5)

SPJ - LS BARANG & JASA* s.d Bulan s.d Bulan Bulan Ini Lalu Ini 7 8 9 = (7+8)

s.d Bulan Lalu 10

PEMERINTAH KABUPATEN ………………………… LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

SPJ - LS GAJI

5

Bulan Ini

SPJ UP/GU/TU

11

Bulan Ini

s.d Bulan Ini 12 =

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini 13 = (6+9+12)


1

Menyetujui, Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) NIP.

14 = (3-13)

Sisa Pagu Anggaran

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KODE REKENING

JUMLAH Penerimaan 8) -SP2D -Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 -Lain-lain Jumlah Penerimaan Pengeluaran -SPJ (LS+UP/GU/TU) -Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas

(Nama Lengkap)

MATERI PELATIHAN PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

80


b.

Pertanggungjawaban Fungsional SPJ Fungsional menggunakan format yang sama dengan SPJ Administratif. Hanya saja, pertanggungjawaban fungsional disampaikan kepada PPKD selaku BUD.Waktu penyampaian pertanggungjawaban fungsional juga sama dengan waktu penyampaian pertanggungjawaban administratif yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Pada bulan terakhir periode anggaran, pertanggungjawaban disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

Pertanggungjawaban tersebut dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan. Pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan adalah berupa SPJ yang disertai dengan lampiran berupa Laporan Penutupan Kas dan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Berikut adalah langkah-langkah penyusunan pertanggungjawaban fungsional dan penyampaiannya:

Gambar 5.12 Langkah-Langkah Penyusunan dan Format SPJ Fungsional

Laporan PenutupanKas Menyusun SPJ Fungsional BKU dan BP-nyaSPJ BendaharaPengelua ran Pembantu

81


SPJ Fungsional

Proses verifikasi, evaluasi dan analisa oleh BUD


URAIAN 3

JUMLAH ANGGARAN

: : : : : s.d Bulan Lalu 4

s.d Bulan Ini 6 = (4+5)

SPJ - LS BARANG & JASA* s.d Bulan s.d Bulan Bulan Ini Lalu Ini 7 8 9 = (7+8)

s.d Bulan Lalu 10

PEMERINTAH KABUPATEN ………………………… LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA FUNGSIONAL)

SPJ - LS GAJI

5

Bulan Ini

SPJ UP/GU/TU

11

Bulan Ini

s.d Bulan Ini 12 =

Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini 13 = (6+9+12)


2

SKPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan

1

Menyetujui, Pengguna Anggaran

(Nama Lengkap) NIP.

Sisa Pagu Anggaran

14 = (3-13)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KODE REKENING

JUMLAH Penerimaan 8) -SP2D -Potongan Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 -Lain-lain Jumlah Penerimaan Pengeluaran -SPJ (LS+UP/GU/TU) -Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 Lain-lain Jumlah Pengeluaran Saldo Kas

(Nama Lengkap)

MATERI PELATIHAN PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN DAERAH

82


Untuk membantu administrasi kegiatan dalam rangka menciptakan efisiensi, dan memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang jasa dan penyediaan dokumen – dokumen kelengkapan serta mengurangi hubungan langsung antara pihak rekanan dan pemerintah daerah, maka bisa saja digunakan media elektronik jaringan internet seperti yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan program e-Delivery yang dimilikinya. Berikut ini adalah tampilan awal e-Delivery Kota Surabaya.

Gambar 5.13 E-Delivery Kota Surabaya

5.5 Soal Latihan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

83

Jelaskan apa saja tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran SKPD ? Sebutkan jenis-jenis SPP yang dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD ? Jelaskan apa persamaan dan perbedaan antara UP dan TU ? Sebutkan dokumen apa saja yang harus dilampirkan untuk mengajukan SPP UP maupun SPP TU oleh bendahara pengeluaran ? Jelaskan mekanisme pengajuan ganti uang persediaan (GU) oleh bendahara pengelauran SKPD ? Pada saat SP2D-UP terbit, apakah anggaran belanja SKPD sudah berkurang ? jelaskan ! Jelaskan perbedaan antara pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik/bulanan ?



8.

Terkait dengan kewajiban bendahara pengeluaran SKPD untuk menyusun dan menyampaikan SPJ Administratif/Fungsional, jelaskan pertanyaan berikut ini: a. Kapan batas waktu penyampaian SPJ tersebut ? b. Kepada siapa saja SPJ tersebut disampaikan ? c. Dokumen apa saja yang harus dilampirkan bersama SPJ tersebut ?

9.

Jelaskan bagaimana pembukuan untuk setiap SP2D yang disebutkan di bawah ini, (buku apa saja yang digunakan dan di sisi mana transaksi tersebut akan dicatat, apakah di sisi penerimaan atau pengeluaran) : a. SP2D UP b. SP2D GU c. SP2D TU d. SP2D LS

10.

Jelaskan bagaimana pembukuan untuk transaksi penarikan uang persediaan dari bank (pergeseran uang) ? Jelaskan bagaimana pembukuan untuk transaksi pembayaran belanja yang menggunakan uang persediaan ? Jelaskan bagaimana pembukuan untuk transaksi PPh/PPN yang dipungut/dipotong dan disetor oleh bendahara pengeluaran SKPD ? Jika bendahara pengeluaran SKPD membukukan transaksi PPh/PPN yang dipungut/ dipotong dan disetor oleh BUD (terkait dengan belanja LS pada SKPD), bagaimanakah pembukuannya ? Jelaskan bagaimana pembukuan transaksi pemberian uang panjar dari bendahara pengeluaran kepada PPTK dan pertanggungjawaban uang panjar dari PPTK ke bendahara pengeluaran, untuk masing-masing kondisi berikut: • Realisasi belanja lebih kecil dari uang panjar yang diberikan (ada sisa uang panjar) • Realisasi belanja lebih besar dari uang panjar yang diberikan (bendahara harus memberikan tambahan uang atas kekurangan panjar)

11. 12. 13. 14.

15. Jelaskan a) bagaimana pembukuan untuk mencatat penyetoran sisa TU ke rekening Kas Daerah; b) bukti transaksi apa yang dgunakan untuk mencatat transaksi tersebut?; c) kapan sisa TU tersebut harus disetorkan ke rekening Kas Daerah?.

84


TOPIK 6

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS PPKD

Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas PPKD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang prosedur pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara PPKD.

Sub Topik

Kata Kunci

Tugas dan Kewenangan Bendahara PengeluaranPPKD

Penatausahaan, pertanggungjawaban pengeluaran PPKD

Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran PPKD

Pengeluaran PPKD, nota debit bank

Prosedur Pembukuan Bendahara PengeluaranPPKD

Buku Pengeluaran PPKD

Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara PengeluaranPPKD

Buku, bukti pengeluaran PPKD

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5.

86

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun2011.



Kas Bon Pemkab Aceh Tamiang Senilai Rp. 14 M Harus Dikembalikan Utuh Kasus pengeluaran uang diluar mekanisme berbentuk kas bon oleh Pemkab Aceh Tamiang yang semula berjumlah Rp. 16.803.936.351,25, setelah diterbitkan SK Pembebanan oleh majelis pertimbangan TP-TGR keuangan dan barang daerah kepada 25 pihak yang bertanggung jawab, sudah diselesaikan Rp. 2.274.265.173. Sehingga sisa kerugian negara tinggal Rp. 14.061.178.25. Kepala Kejaksaan Negeri Kualasimpang, M. Basyar Rifai, SH didampingi Kasipidsus Chairun Parapat, SH usai peringatan hari Adhyaksa ke 51 di Kejaksaan Negeri Kualasimpang kepada Realitas Jum’at (22/7) mengatakan, MoU penagihan kas bon antara pihaknya dengan Pemkab Aceh Tamiang baru pertama kali dilakukan tahun 2011. MoU pengembalian kas bon antara Kejaksaan Negeri Kualasimpang dengan Pemkab Aceh Tamiang yang dilakukan pejabat Aceh Tamiang dari tahun 2005 – 2010 sebesar Rp. 14 Milyar, belum dikembalikan utuh. Pasalnya penagihan kas bon dan pengembaliannya baru sebesar Rp. 200 juta, kata Kajari Kualasimpang. Menurut Chairun Parapat, SH ketika ditanya kenapa masih sedikit uang pengembaliannya, butuh proses pengembalian uang kas bon karena mereka yang dipanggil harus melengkapi bukti kas bonnya, jadi ada kita panggil sampai beberapa kali. Terkait kas bon dari perdata menjadi pidana, Kajari mengatakan sabar nanti ada waktunya. Kurun waktu enam bulan, Kejaksaan telah memanggil pihak-pihak yang melakukan kas bon dan pengembaliannya baru sebesar Rp. 200 juta. “Kami ingatkan dalam jangka waktu setahun setelah adanya MoU, maka uang Negara tersebut harus dikembalikan ke kas daerah secara utuh”, tegas Chairun Parapat. http://www.suara-tamiang.com/2011/07/kas-bon-pemkab-aceh-tamiang-senilai-rp.html?m=1 Minggu, 24 Juli 2011

6.1 Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran PPKD Tugas dan kewenangan bendahara dan pengeluaran PPKD berdasarkan Pasal 5 Permendagri No. 55 Tahun 2008 adalah sbb.: Bendahara pengeluaran PPKD bertugas untuk menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan seluruh pengeluaran PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. 87



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD berwenang: a. b. c.

Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS PPKD; Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS PPKD; Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

6.2 Prosedur Pembayaran Bendahara Pengeluaran PPKD Prosedur pembayaran oleh bendahara pengeluaran PPKD dilakukan dengan cara LS (langsung) yaitu dengan mengajukan SPP-LSkepada BUD/Kuasa BUD kepada PPK-SKPKD atau pejabat yang ditunjuk untuk memverifikasi SPP.SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD dilampiri dengan dokumendokumen yang diperlukan, antara lain: a. b.

Salinan SPD Lampiran lain yang diperlukan

Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran PPKDadalah untuk pengeluaran belanja dan/ atau pembiayaan yang tercantum di dalam DPA-PPKD. Adapun anggaran pengeluaran di dalam DPAPPKD terdiri dari: a. b.

Belanja tidak langsung selain belanja pegawai, terdiri dari: belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: pembayaran pokok pinjaman, investasi, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan.

6.3 Prosedur Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD Pembukuan bendahara pengeluaran PPKD merupakan proses pencatatan SP2D LS ke dalam BKU Pengeluaran dan Buku Pembantu yang terkait. Pembukuan dimulai ketika Bendahara Pengeluaran PPKD menerima SP2D LS (pengeluaran PPKD) dari BUD/Kuasa BUD. Buku yang digunakan dalam pembukuan bendahara pengeluaran PPKD adalah: 1) 2)

Buku Kas Umum (BKU) - Bendahara Pengeluaran PPKD Buku Pembantu BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD yang berupa Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek - Bendahara Pengeluaran PPKD

Berikut ini disajikan contoh format BKU dan Buku Pembantu bendahara pengelauran PPKD.

88



Gambar 6.1 Contoh Format BKU Bendahara Pengeluaran PPKD

PEMERINTAH ..........

BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENGELUARAN PPKD SKPKD :

No

Tanggal

Uraian

Kode Rekening

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

Mengetahui PPKD

……, Tanggal ………… Bendahara Pengeluaran PPKD

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama jelas) NIP

(Nama jelas) NIP.

Gambar 6.2 Contoh Format Buku Rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran PPKD

PEMERINTAH ……

BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA BENDAHARA PENGELUARAN PPKD Tanggal

89

No. BKU

Uraian

Belanja LS

Mengetahui, PPKD

…….., Tanggal………. Bendahara Pengeluaran PPKD

(Tanda Tangan) (Nama jelas) NIP.

(Tanda Tangan) (Nama jelas) NIP.



Langkah-langkah dalam membukukan SP2D LS SKPKD yang diterima adalah sebagai berikut: 1) 2)

3)

Pembukuan Bendahara Pengeluaran PPKD menggunakan BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Obyek. Terhadap SP2D LS SKPKD yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, transaksi tersebut di catat di BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan. Nilai yang dicatat sebesar jumlah kotor (gross). Kemudian Bendahara Pengeluaran PPKD mencatat di BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran sebesar jumlah yang dicatat sebelumnya di kolom penerimaan Terhadap semua belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD selain dicatat pada BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD, belanja-belanja tersebut juga perlu dicatat di Buku Pembantu rincian per obyek.

Di samping itu, bendahara pengeluaran PPKD juga membuat Register untuk SPP dan SPM yang diajukan serta SP2D yang telah diterima. Bagan Alir yang menggambarkan proses pembukuan SP2D LS SKPKD dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 6.3 Bagan Alir Proses Pembukuan SP2D LS SKPKD Proses Penerbitan SP2D LS PPKD seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang berlaku

PPKD BKU Bendahara Pengeluaran PPKD

SP2D LS PPKD

Bendahara Pengeluaran PPKD menerima SP2D LS SKPKD untuk belanja yang dilakukan.

Melakukan pengisian BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan

Bendahara pengeluaran PPKD kemudian melakukan proses Pengisian BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom penerimaan.

Melakukan pengisian BKU Bendahara Pengeluaran pada kolom Pengeluaran

Bendahara pengeluaran PPKD melakukan proses Pengisian BKU Bendahara Pengeluaran PPKD pada kolom pengeluaran. Tanggal dan jumlah yang dicatat sama dengan tanggal dan jumlah yang dicatat di kolom penerimaan.

Melakukan pengisian buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek - Bendahara Pengeluaran PPKD

Bendahara pengeluaran PPKD melakukan proses pengisian buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek bendahara pengeluaran PPKD.

Buku Rekapitulasi Rincian Pengeluaran per obyek Pengeluaran PPKD

Hasil akhir dari proses ini adalah BKU - Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku-Pembantu BKU Bendahara Pengeluaran PPKD.

6.4 Prosedur Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD Bendahara pengeluaran PPKD menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan fungsi kebendaharaan yang berada dalam tanggung jawabnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

90



Pertangungjawaban disampaikan kepada PPKD. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ tersebut dilampirkan dengan : 1. 2.

Buku Kas Umum (BKU) - bendahara pengeluaran PPKD Ringkasan pengeluaran per rincian obyek - bendahara pengeluaran PPKD yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek dimaksud

Berikut adalah Bagan Alir yang menggambarkan proses pertanggungjawaban bendahara pengeluaran PPKD. Gambar 6.4 Bagan Alir Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD Buku Pembentu BKU

SPJ Bendahara PengeluaranPPKD

BKU Pengeluaran PPKD

1


Dokumen pendukung SPJ

Dokumen pendukung SPJ APAKAH DISETUJUI

2

Berdasarkan BKU Pengeluaran PPKD, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD

Bendaharan pengeluaran PPKD menyerahkan SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD kepada PPKD melalui PPK SPKD


5 Selanjutnya PPKD melakukan pengesahan atas SPJ yang disampaikan oleh bendahara

Proses Pengesahaan

SPJ Pengeluaran PPKD

Bendahara PengeluaranPPKD

PPK SPKD melakukan verifikasi atas SPJ yang disampaikan dan kemudian memberikan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan

3

SPJ Bendahara Penerimaan



4 PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas SPJ bendahara pengeluaran PPKD yang

PPK

PPKD

6.5 Latihan Soal 1. 2. 3. 4. 5.

91

Jelaskan tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran PPKD ! Sebutkan jenis belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang terdapat di dalam DPAPPKD ? Jelaskan prosedur pembayaran oleh bendahara pengeluaran PPKD ! Buku apa saja yang digunakan oleh bendahara pengeluaran PPKD ? Sebutkan dokumen SPJ yang harus disampaikan oleh bendahara pengeluran PPKD ?


TOPIK 7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUD

Laporan Pertanggungjawaban BUD

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD.

Sub Topik

Kata Kunci

Jenis Laporan Pertanggungjawaban BUD

Laporan Posisi Kas Harian (LPKH), Rekonsiliasi Bank

Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUD

Bukti-bukti transansi, LPKH, Rekonsiliasi Bank

Referensi: 1. 2. 3. 4. 5

93

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP No. 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011.



Kok Kas Daerah Sampai Kosong? Kas keuangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan kosong, masyarakat diminta bersabar karena sampai bulan desember tidak ada pembangunan. Hal ini disampaikan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, di depan ratusan jamaah haji Tanbu yang akan diberangkatkan ke tanah suci kemarin, Minggu (31/10) di masjid A Taqwa Batulicin . “Mohon maaf kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu, pembangunan akan berjalan efektif pada tahun 2011, karena tahun ini sampai bulan desember kemungkinan tidak ada pembangunan mengingat kas daerah kita untuk sementara kosong,” Ujar Mardani. Bupati termuda juga berharap, masyarakat bumi bersujud bisa bersabar dengan kondisi tersebut, Dirinya juga mengaku tidak bisa berbuat banyak. “Kas daerah kosong, saya tidak bisa berbuat banyak,” Tambahnya. Batulicin News mencoba mengorek kepastian tentang jumlah sebenarnya jumlah akhir Kas daerah ke Kantor Keuangan daerah maupun Sekda Tanbu namun pihak-pihak tersebut tidak berkenaan membeberkan jumlah dana kas daerah. Menurut mereka, ini adalah hal yang tidak perlu diketahui secara luas. http://sosbud.kompasiana.com/2010/11/02/kok-kas-daerah-sampai-kosong-311224.html Kadirkudus Ode : 02 November 2010

7.1 Jenis-Jenis Laporan Pertanggungjawaban BUD Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas Kas Umum Daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat laporan BUD. Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk: a. b.

Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan Rekonsiliasi Bank.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja pertama setiap minggunya. 94



Berikut ini disajikan contoh format laporan pertanggungjawaban BUD. Gambar 7.1 Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban BUD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............... LAPORAN POSISI KAS HARIAN

Hari Tanggal Periode

: : :

................ ................ ................

Transaksi Nomor 1

SP2D

STS

Lain -lain

Uraian

Penerimaan

Pengeluaran

3

4

5

2

Jumlah Perubahan Posisi Kas Hari ini Posisi Kas (H -1) Posisi Kas (H) Rekapitulasi Posisi Kas di BUD Saldo di Bank 1 Rp Saldo di Bank 2 Rp Total Saldo Kas* Rp ................, .................... Bendahara Umum Daerah, (Tanda Tangan)

*Total saldo kas harus sama dengan Posisi Kas (H)

95

(Nama Jelas) NIP



Gambar 7.2 Contoh Format Rekonsiliasi Bank

Gambar 7.3 Contoh Format Rekonsiliasi Bank PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...............

REKONSILIASI BANK Periode .......... 1.

Saldo Kas umum daerah Menurut Buku

Rp.

2.

Saldo Kas umum daerah Menurut Bank

Rp. ........................

Selisih

Rp........................

Keterangan Selisih A.

Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank

a.

STS No ....

Rp.

b.

Bukti Lain yang sah

Rp.

c.

Dst..

Rp.

.

Rp. Rp.

B.

Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank

a.

SP2D No ....

Rp.

b.

Nota Kredit No. .....

Rp.

c.

Bukti Lain yang sah

Rp.

d.

Dst..

Rp.

C.

Penerimaan yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank

96


.

Rp.


a.

STS No ....

Rp.

b.

Nota Kredit No. .....

Rp.

c.

Bukti Lain yang sah

Rp.

d.

Dst..

Rp.

.

Rp. Rp.

D.

Pengeluaran yang telah dicatat oleh buku, Belum dicatat oleh Bank

a.

SP2D No ....

Rp.

b.

Nota Debit No. .....

Rp.

c.

Bukti Lain yang sah

Rp.

d.

Dst..

Rp.

.

Rp. Rp. ....................., .......................... Bendahara Umum Daerah (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP

Disamping laporan-laporan diatas Bendahara Umum Daerah membuat Register untuk SPP yang diajukan serta SPM dan SP2D yang telah diterbitkan. Gambar 7.4 Contoh Format Register SPP/SPM/SP2D BUD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...............

REGISTER SPP/SPM/SP2D BENDAHARA UMUM DAERAH

No.

Jenis UP/GU/ TU/LS

SPP

SPM

SP2D

Tgl.

No.

Tgl.

No.

Tgl.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian

Jumlah

Ket.

9

10

11

..............., Tanggal .................... Bendahara Umum Daerah (Tanda Tangan) (Nama Jelas) NIP.

97



7.2 Prosedur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BUD Bendahara Umum Daerah menyusun pertanggungjawabannya setiap hari dalam bentuk Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian. Langkah-langkah dalam menyusun Rekonsiliasi Bank dan Laporan Posisi Kas Harian adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada (SP2D/STS/Bukti lainnya yang sah), setiap hari BUD menyusun laporan posisi kas harian. BUD menerima rekening koran dari Bank setiap hari untuk transaksi satu hari sebelumnya. Berdasarkan rekening koran dan laporan posisi kas harian BUD menyusun rekonsiliasi bank Rekonsiliasi Bank disusun dengan cara membandingkan saldo kas di Bank menurut Rekening Koran dengan saldo kas di Bank menurut laporan posisi kas harian. Laporan posisi kas harian dan rekonsiliasi bank tersebut diserahkan kepada kepala daerah hari pertama setiap minggunya.

7.3. Soal Latihan 1. 2. 3.

98

Sebutkan jenis-jenis laporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh BUD? Sebutkan contoh-contoh bukti transaksi yang menjadi dasar pembukuan/ pertanggungjawaban BUD ? Jelaskan prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban BUD !.


TOPIK 8

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Deskripsi:

Topik ini menjelaskan tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara

Sub Topik

Kata Kunci

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Badan Pemeriksaan Keuangan, Kerugian Negara/Daerah

Tata cara ganti kerugian negara terhadap bendahara

Bendahara, Tim Penyelesaian Kerugian Negara, SKTJM

Referensi: 1. 2. 3.

100

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatat Cara Penyelesaian Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



Kerugian APBD Lampung Rp 67 Miliar BANDAR LAMPUNG (Lampost.Co): Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung mencatat kerugian APBD se-Lampung hingga 7 Oktober 2013 mencapai Rp67.450.861.713,82. Kabupaten Way Kanan menjadi daerah dengan tingkat presentase penyelesaian kerugian terendah hingga 28 November 2013 dengan 52,08 %. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, V.M. Ambar Wahyuni menguraikan pihaknya melakukan pemantauan sebanyak tiga kali dalam 2013 yakni pada Juni, Oktober, dan November. Berdasarkan pemantauan penyelesaian kerugian daerah per 7 oktober 2013 pada 15 Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota terdapat nilai kerguian sebesar Rp164.047.216.771,53. Tetapi telah diselesaikan/lunas sebesar Rp55.278.215.946,67. “Hingga saat ini masih dalam proses pengembalian/angsuran sebesar Rp41.318.139.111,04, sehingga masih terdapat sisa nilai kerugian sebesar Rp67.450.861.713,82 atau 41,12 persen,”jelas Ambar dalam Media Workshop di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, Bandar Lampung, Selasa (17/12). Menurut Ambar, penyelesaian kerugian daerah di wilayah provinsi Lampung belum optimal. Untuk itu pihaknya berharap kepala daerah setempat segera memproses tuntutan ganti rugi (TGR) yang telah diketahui dari hasil pemeriksaan. “selanjutnya, bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalikan kewajiban segera dimintakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),” tegasnya. http://lampost.co/berita/kerugian-apbd-lampung-rp67-miliar- : 2013-12-17

8.1. Informasi Kerugian Negara/Daerah Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana yang dimaksud peraturak kepala BPK No 3 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara. Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain : a.

101

Hasil pengawasan/hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Eksternal dan Aparat Pengawasan Fungsional/Internal Pemerintah dalam hal ini BPK dan Inspektorat/BPKP Apabila Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atau aparat pengawasan fungsional internal ditemukan/diduga terdapat Kerugian keuangan Negara/Daerah, maka pengungkapan Kerugian Negara tersebut dilakukan segera pada kesempatan pertama.



b.

pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung bendahara kantor/satuan kerja. Apabila di dalam pelaksanaan pengawasan melekat ditemukan/ diduga terdapat kerugian negara, maka atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

c. perhitungan ex officio. Apabila Bendahara lalai membuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, dan tidak dapat segera dilakukan pengujian/ pemeriksaan kas, maka harus dibuatkan perhitungan secara exofficio. Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio Bila dalam perhitungan yang dibuat secara ex-officio tersebut terdapat kerugian negara, maka kekurangan itu menjadi tanggung jawab Bendahara bersangkutan. Untuk melaksanakan proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang terjadi di lingkungan instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, baik yang dilakukan oleh bendahara maupun pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain/pihak manapun, diselesaikan melalui organisasi penyelesaian kerugian negara/daerah yakni Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) dan/atau Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR). Berikut diuraikan tata cara penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007

8.2 Tim Penyelesaian Kerugian Negara Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, TPKN terdiri dari : 1. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/ kabupaten/kota sebagai ketua; 2. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua; 3. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris; 4. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; 5. sekretariat. Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja dapat membentuk tim ad hoc untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan. Tim ad hoc melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja. Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

102



8.2.1

Tugas TPKN

TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas, TPKN menyelenggarakan fungsi untuk : 1. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima; 2. menghitung jumlah kerugian negara; 3. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara; 4. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; 5. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM; 6. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; 7. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; 8. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut : 1. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; 2. berita acara pemeriksaan kas/barang; 3. register penutupan buku kas/barang; 4. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 5. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 6. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 7. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; 8. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 9. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. 10. TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara. 11. Daftar kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran II. TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan. Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing.

103



8.2.2. Laporan Hasil Verifikasi TPKN TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan instansi. Pimpinan instansi menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: 1. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; 2. berita acara pemeriksaan kas/barang; 3. register penutupan buku kas/barang; 4. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 5. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; 6. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; 7. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana; 8. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; 9. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. Berikut contoh bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian Negara:

104



Gambar 8.1 Contoh Surat Pemberitahuan Kerugian Negara/Daerah NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA 1) Nomor Lampiran Hal

: ………..........…………. : ………..........…………. : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang

Tanggal ………..........………….

Kepada : Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang *) a.n. ………………………… NIP. …………………… yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp …………………..…… (………….. dengan huruf ……………). Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah : 1.

.......................................................

2.

........... ........... ........... ........... ......

2)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan: a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang; b.

Register Penutupan Kas;

c.

Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;

d.

Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;

e.

dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Atasan Langsung/Kepala Kantor 3)

…………………………… NIP. …………………….. *) Coret yang tidak perlu

8.3 Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

105



Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara; 2. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali. Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan. Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan contoh sebagai berikut.

106



Gambar 8.2 Contoh Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak Lampiran 3 SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP

: …………………….………...…………………….………...…......…………………….…… :

…………………………………………………….………...

Pangkat/Golongan

….....…………………….……

: …………………………………………………….………...……..…………………….……

Tempat/ Tgl. Lahir : …………………………………………………….………...……..…………………….…… Alamat

1)

: …………………………………………………….………...……..…………………….……

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara : …………………….………...………...........……………….…… Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp…………………………………………(……….….. dengan huruf ………….), yakni kerugian yang disebabkan : …………………………………….......................................................................................………………………………. Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara/Daerah *) di …………………….dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini.

3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut: 1. ......…………………….………... 2. ......…………………….………...

4)

3. .......…………………….………... Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. …………………,…………………. Mengetahui : Kepala …………………(Satuan Organisasi)

5)

meterai cukup (Nama Bendahara)

6)

………………………………… Saksi – Saksi : 1. …………………....…..…………… 2. …………………………………….

7)

*) coret yang tidak perlu Petunjuk Pengisian : 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM. 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara. 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan. 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara. 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani. 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangai oleh kepala satuan kerja. 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

107


2)


8.4 Jangka Waktu Penggantian Kerugian Negara Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. Apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN. 1. TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada pimpinan instansi. 2. Pimpinan instansi memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

8.5 Pembebanan Kerugian Negara Sementara Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM. Pimpinan instansi memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat sesuai contoh berikut:

108



Gambar 8.3 Contoh Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Negara Sementara

KEPUTUSAN Nomor ……………………1) tentang PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA ................................ (nama instansi) ......................... 2) ..................... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan) ...................., 3) Menimbang

:

Mengingat

:

a. b.

…………………………... ..…..……………………....

1. 2.

………..………………….. .………..………………….

4)

5)

MEMUTUSKAN Menetapkan

: Keputusan ......... (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. 6)

PERTAMA

: Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara…………..(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada................................ sebesar Rp ...............………(................dengan huruf.....................). 7)

KEDUA

KETIGA

:

Menugaskan kepada Saudara ………………………. selaku Ketua TPKN di…………………. untuk menagih dan meminta kepada Saudara...................... agar menyetor ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut. 8) :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di ……………………. . Pada tanggal ……………………… ------------------------------------------Kepala (Satuan Oganisasi) 10)

9)

(.........…Nama dan NIP.............. ) Tembusan Keputusan disampaikan kepada: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; 2. .………………………………………. 3. Yang bersangkutan.

11)

*) Coret yang tidak perlu

Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

109



8.6 Penetapan Batas Waktu Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila : 1. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dari pimpinan instansi dan 2. Berdasarkan pemberitahuan pimpinan instansi tentang pelaksanaan SKTJM ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM. SK PBW disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi dengan tanda terima dari bendahara. Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara. Bentuk dan isi SK PBW dibuat sesuai dengan contoh berikut:

110



Gambar 8.4 Contoh SK. Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : ....................... 1) Tentang PENETAPAN BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

Mengingat

:

a. .................................................... b. .................................................... c. ....................................................

2)

1. .................................................... 2. .................................................... 3. ....................................................

3)

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Menyatakan bahwa Saudara ........................ Bendahara/Mantan Bendahara pada ...........(unit kerja dan instansi) .......... di ................ bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp. ...................... (............. dengan huruf ...........) sebagai akibat kesalahan/kelalaian yang dilakukannya sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut. 4)

KEDUA

:

KETIGA

KEEMPAT

:

Keputusan tentang Penetapan Batas Waktu Pengajuan Keberatan

Memberi kesempatan kepada Saudara ...................... untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima surat keputusan ini. 5)

Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari tersebut bendahara yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara, Badan Pemeriksa Keuangan akan segera menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan. :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : ………………… Pada tanggal : ………………… --------------------------------------------------BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, KETUA,

6)

(....................Nama Ketua.....................) ANGGOTA, (....................Nama Anggota..................) ANGGOTA, Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota .............. di ............... 2. .................... dst. 3. .................... (mantan bendahara bersangkutan).

111


(....................Nama Anggota....................) 8)

7)


8.6.1 Pengajuan Keberatan atas SK PBW • • • •

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara, dalam kurun waktu waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima. Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris.

8.7. Pembebanan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila : • • •

jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai dengan contoh berikut ini:

112



Gambar 8.5 Contoh SK Pembebanan Kerugian Negara

Lampiran VI

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor ...................... 1) Tentang PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA KEPADA ............. 2) ATAS NAMA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

: a. b. c.

.............................. .............................. ..............................

: 1. 2. 3.

............................... ............................... ...............................

3)

4)

M E M U T U S K A N Menetapkan

:

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Kepada .............. 5)

PERTAMA

:

Menyatakan Saudara ............, NIP. ................., Bendahara/Mantan Bendahara pada .............(nama unit kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota)...... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp.............. (......... dengan huruf ...........) 6)

KEDUA

:

Saudara .......... diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara/Daerah*) 7)

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : ………………… Pada tanggal : ………………… 8) --------------------------------------------------BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, KETUA, (....................Nama Ketua.....................) ANGGOTA, (....................Nama Anggota..................) ANGGOTA,

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri/ Ketua Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota ............................ di ........................... 2. Direktur PT Taspen/ Kepala KPKN di .............................................. 3. ....................................................Yang bersangkutan.

113


(....................Nama Anggota....................) 10)

9)


Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/ satuan kerja bendahara dengan tembusan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tanda terima dari bendahara. Surat Keputusan Pembebanan telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

8.7.1. Pelaksanaan Keputusan Pembebanan Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan. Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului. 1. Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi. 2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara. 3. Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas. Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi, setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan. Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendahrendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas. Sedangkan bagi bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

8.8. Kadaluwarsa • •

114

Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi. Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan



yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara. 8.9. Sanksi Bendahara yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui. Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila : • •

bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan sebagai berikut:

115



Gambar 8.6 Contoh SK Pencatatan Lampiran VIII

KEPUTUSAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : ...................... 1) Tentang PENCATATAN KERUGIAN NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

Mengingat

:

a. b. c.

............................... ............................... ..............................

2)

1. 2. 3.

.............................. ............................... ..............................

3)

M E M U T U S K A N Menetapkan

:

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pencatatan Kerugian Negara

PERTAMA

:

Mencatat kerugian negara yang menjadi tanggung jawab Saudara .............., Bendahara/Mantan Bendahara pada ......... (nama satuan kerja, Instansi/Provinsi/Kabupaten/Kota) sebesar Rp......................... (.......... dengan huruf ...........). 4)

KEDUA

:

Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum Pertama diketahui.

KETIGA

:

Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di : ………………… Pada tanggal : ………………… -------------------------------------------------------BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN, KETUA,

5)

(....................Nama Ketua.....................) ANGGOTA, 6)

(....................Nama Anggota..................) ANGGOTA, (....................Nama Anggota....................) Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota ...............................; 2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Daerah Departemen/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ..................................; 3. Kepala Kantor .......................................... di ............................ .

7)

Petunjuk Pengisian : 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPK. 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini. 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi. 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan. 6) Diisi dengan nama ketua dan anggota Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK. 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.

116



8.10. Keputusan Pengadilan Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara. Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan. Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

8.11. Latihan Soal 1. Jelaskan dasar hukum tentang tata cara penyelesaian kerugian negara ! 2. Apabila Bendahara tidak berkenan menandatangani SKTJM apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi? 3. Jelaskan keanggotaan TPKN, tugas dan prosedur dalam penyelesaian kerugian negara!

117



DAFTAR PUSTAKA

118

•

Bawono, Icuk Rangga dan Mohammad Novelsyah, 2010, Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pada SKPD dan SKPKD, Penerbit Salemba, Jakarta

•

Mulyana, Budi (2010), Modul Penatausahaan Pelaksanaan APBD, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan.

•

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

•

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

•

Peraturan PemerintahNo. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

•

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

•

Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011

•

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

•

Surat Edaran Dirjen BAKD Departemen Dalam Negeri No. 900/316/BAKD tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

•

Peraturak kepala BPK No 3/2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.


Handbook Modul Penatausahaan Perbendaharaan Daerah.pdf-2099686968

Recommend Documents