HAKIKAT NEGARA MAKALAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pembina:
Disusun Oleh Putri Nurjanah Muslimah
(1203874)
Mahardhita Rahayu P
(1203450)
Ahmad Kahfi Sobar
(1200769)
Sopyan Irawan
(1204376)
PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk, Rahmat, dan Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Tugas Makalah mengenai “Hakikat Negara” Makalah
ini
dibuat
untuk
memenuhi
tugas
mata
kuliah
Pendidikan
Kewarganegaraan.Dan diharapkan setelah membuat makalah ini, penyusun dan pembaca dapat menambah wawasannya.Bukan hanya bagi peyusun, tetapi untuk teman-teman dan bermanfaat untuk semua orang. Kami sadar bahwa dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata penyusun selaku pembuat makalah ini mohon maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini banyak kesalahan.Semoga makalah ini bermanfaat untuk semuanya. Aamiin
Bandung, Oktober 2013
Penyusun
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................... i DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... ii BAB I .............................................................................................................................................................. 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 1 1.1
Latar Belakang Masalah ................................................................................................................ 1
1.2
Rumusan Masalah ......................................................................................................................... 2
1.3
Tujuan Penulisan ........................................................................................................................... 2
BAB II ............................................................................................................................................................. 3 PEMBAHASAN ............................................................................................................................................... 3 2.1
Pengertian Negara ........................................................................................................................ 3
2.2
Sifat-sifat Negara........................................................................................................................... 4
2.3
Unsur-unsur Pembentuk Negara .................................................................................................. 4
2.4
Asal Mula Terjadinya Negara ........................................................................................................ 8
2.5
Tujuan dan Fungsi Negara........................................................................................................... 10
BAB III .......................................................................................................................................................... 13 PEMBAHASAN ............................................................................................................................................. 13 3.1 Contoh Kasus..................................................................................................................................... 13 3.2
Analisis Kasus .............................................................................................................................. 14
BAB IV.......................................................................................................................................................... 16 KESIMPULAN ............................................................................................................................................... 16 4.1
Kesimpulan.................................................................................................................................. 16
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................................................... 17
ii
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Manusia Berasal dari bahasa Sansekerta, “manu” yang artinya berakal budi dan berpikir.dan dalam sejarah homo berarti manusia. Manusia adalah makhluk social, sebagai mana yang dikatakan oleh Aristoteles dan bahwa manusia adalah makhluk yang bergaul serta bermasyarakat. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna melibihi makhluk lainnya, karena manusia diciptakan dengan akal, pikiran, dan itulah yang membedakan manusia dengan binatang, binatang diciptakan dengan otak namun tidak dengan akal seperti manusia. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya , baik rohani maupun jasmani. Kebutuhan rohani misalnya seseorang pasti akan membutuhkan orang lain sebagai teman yang berbeda dalam berbagai urusan, baik kerja ,sekolah,bergaul, dan lain sebagainya. Manusia juga dalam mempertahankan keturunannya membutuhkn orang lain agar tidak punah. Kebutuhan jasmani manusia misalnya, utuk memenuhi kebutuhan pangan seseorang harus bekerja untuk mendapat uang dan selanjutnya untuk makan, namun bekerja tanpa orang lain adalah sesuatu yang mungkin bias dikatakan mustahil, karena dalam bekerja seharusnya manusia tidak sendiri , baik dalam mencari bahan untuk di produksi dan proses memproduksi suatu barang selain untuk diri sendiri juga membutuhkan manusia lain sebagai subjek sasaran produksinya. Bahkan Nabi Muhammad saw pun mengajurkan para umatnya untuk berdagang, otomatis dalam hal ini seseorang akan membutuhkan orang lain untuk menukar dagangannya dengan uang. Adapun manusia sebagai makhluk individu, maksudnya adalah Tuhan mencitakan manusia yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki karakter , sifat , cirri, kemampuan, kepribadian,perilaku dan perbuatan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Manusia mempunyai hak-hak individu dalam bergaul sehingga dapat terjalin hubungan yang harmonis ,selaras, serasi dan seimbang.
1
Sedangkan bangsa adalah perkumpulan manusia yang mempunyai cita-cita yang sama, keinginan bersatu yang kuat, perasaan senasib sepenanggungan, adat istiadat, karakter yang sama, yang mendiami suatu wilayah yang nyata dan mempunyai suatu organisasi kekuasaan.
1.2 Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Negara? 2. Bagaimana sifat-sifat Negara? 3. Bagaimanaa unsur-unsur pembentukan Negara? 4. Bagaimana asal mula terjadinya suatu Negara? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud Negara 2. Untuk mengetahui sifat-sifat Negara 3. Untuk mengetahui unsur-unsur pembentukan Negara 4. Untuk mengetahui bagaimana asal mula terjadinya negara
2
BAB II
PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Negara Secara etimologi kata Negara berasal dari kata staat (Belanda dan Jerman); state (Inggris); etat (Perancis); Status atau statuum (Latin). Kata-kata tersebut berarti “meletakkan dalam dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luas pergaulan manusia, semakin banyak pula kebutuhannya, sehingga bertambah besar kebutuhannya akan suatu organisasi Negara yang akan melindungi dan memelihara keselamatan hidupnya. Menurut pendapat para ahli: George Jellinek Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. R.Djokosoetono Negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. J.H.A Logemann Negara adalah suatu organisasi kemasyarkatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan, atau lapangan kerja) dalam msyarakat.
Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertibserta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.Negara juga merupakan suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum mengikat 3
masyarakat dengan kekuasaan untuk memkasa demi ketertiban social. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain diluarnya. 2.2 Sifat-sifat Negara
Sifat memaksa,artinya semua peraturan perundangan yang berlaku diharapkan akan di taati sehingga keamanan dan ketertiban Negarapun akan tercapai. Untuk mencapai hal tersebut Negara di lengkapi keuatan fisik secara legal seperti adanya polisi, tentara, dan alat hokum lainnya (jaksa, hakim, peradilan).
Sifat monopoli, artinya Negara berhak menentukan tujuan bersama masyarakat, menentukan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang baik dan bertentangan dengan tujuan Negara dan masyarakat.
Sifat mencakup semua, artinya segala peraturan perundangan yang berlaku adalah untuk sebuah orang, semua warga Negara, tanpa kecuali.
2.3 Unsur-unsur Pembentuk Negara Berdasarkan onvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933, suatu Negara harus memiliki empat unsur yaitu, tiga unsur konstitutif (unsur yang harus ada ketika Negara berdiri) yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk, warga Negara) atau bangsa, wilayah, dan kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat). Disamping itu ada satu unsur deklaratif yaitu pengakuan dari Negara lain. A. Rakyat Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu Negara yang tunduk dan patuh terhadap pertauran Negara tersebut. Secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan warga Negara dalam suatu Negara yang memiliki ikatan hokum dengan pemerintah. Rakyat suatu Negara dapat dibedakan atas:
Penduduk, yaitu orang-orang yang berdomisili secara tetap dalam wilayah suatu Negara untuk jangka waktu yang lama. Di Indonesia, penduduk yang memiliki status 4
kewarganegaraan disebut Warga Negara Indonesia. Penduduk suatu negar dapat dibedakan antar warga Negara dan bukan warga Negara. Warga Negara adalah orangoarang yang secara sah menurut hokum menjadi anggota suatu Negara, dengan status kewarganegaraan warga Negara asli atau warga Negara keturunan asing. Bukan warga Negara adalah mereka yang berada di Indonesiatetapi menurut hokum tidak diakui sebagai anggota suatu Negara. Mereka berstatus warga Negara asing (WNA).
Bukan penduduk, yaitu mereka yang berada dalam wilayah suatu Negara tidak secara tetap, hanya untuk sementara waktu saja. Status kewarganegaraan mereka adalah warga Negara asing.
B. Wilayah Wilayah merupakan salah satu unsur mutlak bagi suatu Negara.Jika warga Negara merupakan dasar personal suatu Negara, maka “wilayah” merupakan landasan material atau landasan fisik Negara.Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai Negara walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri. Wilayah suatu Negara biasanya terdiri atas wilayah daratan, lautan, udara, dan eksterritorial. Mungkin juga wilayah Negara hanya terdiri atas daratan, udara, dan eksterritorial, tidak memiliki wilayah lautan.
Wilayah daratan, suatu Negara biasanya ditentukan batas-batasnya melalui perjanjian antar Negara baik berbentuk bilateral (dua Negara) maupun multilateral (lebih daru dua negara). Sebagai batas daratan biasanya dintentukan ciri-ciri alamiah seperti gunung dan sungai atau mungkin dibuat bata buatan dalam bentuk tembok pembatasan.
Wilayah lautan, wilayah laut yang masuk ke dalam wilayah Negara tertentu disebut lautteritorial .berdasarkan hasil Konvensi Hukun Laut III yang diadakan PBB tgl. 10 Desember 1982 di Jamica, ditetapkan wilayah laut terdiri atas:
5
a) Laut Teritorial, yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan pulau terluar kepulauan suatu Negara yang diukur pada saat air surut. b) Zona bersebelahan, yaitu wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut territorial suatu Negara. c) Zona ekonomi esklusif (ZEE), yaitu wilayah laut suatu Negara yang lebarnya 200 mil kelaut bebas. Di zona ini Negara pantai berhak menggali dan mengolah segala kekayaan alam untuk kegiatan ekonomi Negara tersebut. Di zona tersebut Negara pantai berhak menangkap kapal asing yang sedang menangkap ikan. d) Landas Kontinen, yaitu daratan di bawah permukaan laut di laut territorial dengan kedalaman dua ratus meter atau lebih . e) Lamdas benua, yaitu wilayah laut suatu Negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Ditempat ini Negara boleh mengelola kekayaan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.
Wilayah Udara, dalam Konvensi Paris (1949) dinyatakan bahwa Negara-negara merdeka dan berdaulat berhak melakukan eksplorasi dan eksploitasi diwilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Di Indonesia, ketentuan tentang wilayah udara diatur dalam UU No 20 tahun 1982. Berdasarkan UU tersebut, maka batas wilayah kedaulatan dirgantara yang termasuk Orbit Geostasioner adlah setinggi 35.761 km. namun demikian klaim Indonesia atas wilayah udara tersebut bertentangan dengan teori-teori berikut: a) Teori Keamanan, yang menyatakan bahwa suatu Negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya samapi batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan Negara itu. b) Teori Penguasaan Cooper, yang menyatakan bahwa kedaulatan Negara ditentukan oleh kemampuan Negara yang bersangkutan untuk menguasai atau mengawasi ruang udara yang ada diatas wilayahnya secar fisik maupun ilmiah. c) Teori Udara Schacter, yang menyatakan bahwa wilayah udara harus sampai suatu
ketinggian,
dimana
udara
masih
cukup
mampu
mengangkat
(mengapungkan) balon udara dan pesawat udara. 6
Wilayah Eksteritorial, adalah wilayah suatu Negara yang berada diluar wilayah Negara itu. Dengan kata lain wilayah Negara tersebut berada di wilayah Negara lain atau diluar territorial suatu Negara. Contoh utnuk ini adalah kantor kedutaan besar suatu Negara di Negara lain atau kapal asing yang berlayar dilaut bebas dengan berbendera suatu Negara. Seorang duta besar memiliki hak eksteritorial (selain hak kekebalan diplomatik), yaitu hak kedaulatan atas banguna, gedung, halaman keduataan besar sampai sebatas pagar. Tak seorangpun boleh memasuki halaman keduataan besar tanpa izin dari Negara atau kedutaan besar yang bersangkutan.
C. Pemerintah yang Berdaulat Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyuat Negara itu.Pemerintah bisa dibedakan dalam arti sempit dan luas.Pemerintah dalam arti sempit meliputi seluruh alat perlengkapan Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan saja, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalanakan tugas yang dibuat legislative (DPR).Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah keseluruhan alat perlrngkapan Negara yang memegang kekuasaan Negara yang meliputu kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif, dan kekuasaan lainnya. Adapun yang berdaulat mengandung makna: a. Berdaulat kedalam, artinya memiliki kewenangan tertingi dalam mengatur dan menjalankan organisasi Negara sesuia dengan peraturan perundangan yang berlaku. b. Berdaulat keluar, artinya pemerintah berkuasa penuh, bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada keuatan lain. Pemerintah harus pula menghormati kedaulatan Negara lain dengan tidak mencampuri urusan dalam Negara lain tersebut.
D. Pengakuan dari Negara Lain Pengakuan Negara yang satu terhadap Negara lain memungkinkan hubungan antara Negara-negara itu. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan diplomatic, hubungan dagang, 7
kebudayaan dan lain-lain.Pengakuan bukanlah factor yang menentukan ada tidaknya Negara.Pengakuan hanyalah menerangkan bahwa Negara yang telah ada itu diakuin oleh Negara yang mengakui.Pengakuan tersebut bersifat deklaratif, bukan konstitutif. Pengakuan dari Negara lain terbagi menjadi dua, yaitu : 1. Pengakuan de facto, yakni yang berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu Negara. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan ada juga yang bersifat sementara. 2. Pengakuan de jure, yakni pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan de jure juga ada yang bersifat tetap dimana pengakuan dari Negara lain itu berlaku untuk selamanya karena kenyataan yang menunjukkan adanya pemerintahan yang stabil. Disamping itu ada juga pengakuan de jure yang bersifat penuh dimana terjadi hubungan antar Negara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang dan diplomatic. Negara yang mengakui berhak menempatkan konsulat atau kedutaan di Negara yang diakui.
2.4 Asal Mula Terjadinya Negara Tiap Negara memiliki pengalaman berbeda dalam hal terjadinya Negara hingga diakui Negara lain. Ada beberapa cara untuk mengetahui asal mula terjadinya suatu Negara, yaitu : a. Secara factual, yaitu cara mengetahui asal mula terjadinya Negara berdasarkan fakta nyata yang dapat diketahui melalui sejarahlahirnya Negara tersebut. Secara factual dapat digolongkan lagi menjadi beberapa kejadian , yaitu : 1. Occupatie (pendudukan) ,yaitu suatu daerah yang tadinya tidak bertuan kemudian diduduki oleh suku atau kelompok tertentu. Contoh : Liberia diduduki budak-budak negro dan dimerdekakan tahun 1947. 2. Cessie (penyerahan) ,yakni suatu wilayah diserahkan kepada Negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Contoh : wilayah sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusian/jerman karena Austria kalah perang dunia satu atas suatu perjanjian bahwa Negara yang kalah perang harus menyerahkan Negara yang dikuasainya kepada Negara yang menang.
8
\Accesie (penaikan), terjadi karena terbentuknya wilayah akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Contoh : mesir yang terbentuk dari delta sungai nil. 3. Fusi (peleburan), yakni beberapa Negara mengadakanj peleburan dan membentuk Negara baru. Contoh : bersatunya jerman barat dan jerman timur tahun 1990. 4. Proklamasi, yakni ketika penduduk pribumi dari suatu Negara yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Indonesia 5. Innovation (pembentukan baru ) , yakni munculnya Negara baru diatas wilayah Negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contoh : lenyapnya unisoviet yang didalamnya muncul Negara baru seperti Chechnya,rusia dan uzbeskistan . 6. Anexatie ( pencaplokan/penguasaan) yakni suatu Negara berdiri di atas suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tranpa reaksi berarti .contoh terbentuknya Israel yang terbentuk dengan cara menguasai daerah palesstina, suriyah, yordania dan mesir.
b. Secara Teoritis Ada beberapa teori terbentuknya suatu Negara ,yaitu : 1. Teori ketuhanan,yakni segala sesuatu yang terjadi didunia atas kehendak tuhan , termasuk terjadinya Negara. Tokoh-tokohnya : agustinus, kranenberg, thomas Aquinas 2. Teori kekuasaan ,yakni Negara terbentuk atas dasar kekuasaan yang diciptakan orang yang paling kuat dan berkuasa. Pendukung teori ini : H.J.Laski, Leon Duguit, dan Karl Marx. 3. Teori perjanjian masyrakat (kontak social) yakni , Negara terjadi karena terjadinya perjanjian masyarakat untuk mendirikan Negara dan memilih penguasa yang akan memimpinnya. Tokohnya Thomas Hobbes, Jhon Locke , Montesquieu , Rousseau. 4. Teori hokum alam , yakni terjadinya Negara karena hokum alam yang bersifat universal dan tidak berubah .
c. Berdasarkan proses pertumbuhan Berdasarkan cara ini, asal mula terjadinya Negara dibedakan menjadi dua proses yaitu:
9
1. Secara primer : tumbuhnya suku/persukutuan masyarakat, munculnya kerajaan , Negara nasional , Negara demokrasi . 2. Secara sekunder, dimana Negara telah ada sebelumnya namun karena adanya revolusi , intervensi dan penaklukan timbulah Negara baru yang menggantikan Negara yang telah ada tersebut, seperti munculnya Chechnya dan uzbeskistan setelah adanya revolusi di unisoviet.
2.5 Tujuan dan Fungsi Negara A. Tujuan Negara Ada beberapa teori tentang tujuan Negara yaitu : a. Teori kekuasaan Menurut shang yang , tujuan Negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin , lemah dan bodoh. Sementara maciaveli mengatakan bahwa tujuan Negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan Negara. Untuk mencapai tersebut seorang pemimpinan dibenarkan bertindak kejam dan licik
b. Teori perdamaian Dunia Menurut Dante Allegieri tujuan Negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh Negara berada dalam satu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi semua Negara
c. Teori jaminan Hak dan kebebasan Tokoh teori ini adalah Imanuel Kant dan Kranenburg keduanya menganjurkan agar hak dan kebebasan warga Negara terjamin, didalam Negara harus dibentuk peraturan atau undang-undang. Keduanya memiliki perbedaan, dimana menurut Imanuel kant perlunya dibentuk Negara hokum klasik sedangkan Kranenburg menghendaki dibentuknya Negara hokum modern (welfare state).
B. Fungsi Negara
10
Secara umum fungsi Negara adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan, pertahanan, menegakan keadilan. a. Menurut G.A Jacobsen dan M.H Lipman, ada tiga fungsi Negara yaitu : 1. Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan Negara. Fungsi ini meliputi : -
Memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar dan pergolakan dari dalam
-
Memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan
-
Memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hokum
-
Mengadakan hubungan dengan luar negeri
-
Mengadakan pemungutan pajak
2. Fungsi jasa, yaitu aktivitas yang mungkin tidak aka nada apabila tidak diselenggarakan oleh Negara seperti
pemeliharaan fakir miskin,
pembangunan jalan, jembatan dll. 3. Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan, bisa juga dilaksanakan oleh Negara dengan pertimbangan bahwa modal swasta tidak mencukupi`.contoh fungsi jaminan social, pencegahan pengangguran , penyelenggaraan pos , telefon dan lain-lain.
b. R.M Mac Iver dalam bukunya Modern State (1926) dan The Web of Government (1947) berpendapat bahwa fungsi Negara adalah : 1. Memelihara ketertiban dalam batas-batas wilayah Negara 2. Konservasi (penyelamatan) dan perkembangan Contoh fungsi ini adalah pemeliharaan hutan-hutan, danau , hasil pertanian dan lain lain.
c. Van Vollenhoven Ada empat fungsi Negara yang dikenal dengan nama catur praja, yaitu fungsi menyelenggarakan pemerintahan (bestuur), fungsi mengadili (rechtsprak) , fungsi membuat peraturan (regeling) dan fungsi ketertiban dan keamanan (politie) 11
d. Jhon Locke Jhone Locke membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu fungsi legislative (membuat undang-undang) , eksekutif (membuat peraturan dan mengadili) federative ( mengurus urusan luar negeri, perang dan damai )
e. Montesquieu Montesquieu membagi fungsi Negara menjadi tiga yaitu
: fungsi legislative
(membuat undang-undang) , eksekutif ( melaksanakan undang-undang) , dan yudikatif ( mengawasi dan mengadili agar setiap peraturan ditaati)
12
BAB III
PEMBAHASAN 3.1 Contoh Kasus
Jum'at, 23 November 2012 , 09:14:00 Ada yang Lewat Jalur Khusus
Foto: Hendra Eka/Jawa Pos SEBENARNYA, proses naturalisasi atau menjadi warga Negara Indonesia (WNI) cukup sulit. Kepala Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum-HAM Sucipto menyebutkan, ada beberapa pasal yang mengatur syarat untuk menjadi warga negara. Yakni, pasal 8, 19, dan 20 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
Tetapi, syarat utama selain memiliki pekerjaan di sini adalah orang tersebut pernah tinggal dan selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tak berturut-turut di Indonesia.
13
"Kalau persyaratan naturalisasi karena ada jasa kepada negara, itu bisa. Tapi, saya tidak tahu pasti pemain bola itu masuk ke mana," terang lelaki asal Tuban tersebut.
Mengenai orang asing yang berjasa, lanjut Cipto, itu dijelaskan dalam pasal 20 UU 12/2006. Asalkan, orang asing tersebut dianggap memiliki prestasi, salah satunya di bidang keolahragaan dan telah mengharumkan nama bangsa.
"Kalau sudah memenuhi itu, lalu disahkan presiden dengan alasan kepentingan negara dan dapat pertimbangan DPR, sah-sah saja, seperti yangdijelaskan UU 12/2006," tuturnya.
Hal tersebut dibenarkan praktisi hukum yang lama berkecimpung di sepak bola, Ahmad Riyadh. Dia menganggap para pemain yang dinaturalisasi itu mempunyai keahlian khusus, yakni mengolah si kulit bundar.
Riyadh, sapaan karibnya, pun berharap para pemain naturalisasi tersebut bisa memberikan kontribusi yang berarti. Alasannya, mereka sudah dianggap sebagai WNI yang bisa mengharumkan nama bangsa.
3.2 Analisis Kasus Menurut pandangan saya selama ini tentang dunia persepakbolaan di Indonesia, memang prestasi Indonesia di bidang sepak bola tidak begitu cukup membanggakan.Mungkin dikarenakan kurangnya kualitas pemain lokal kita. Dari segi fisik pemain, pengalaman, pelatih sampai organisasi persepakbolaan kita saya rasa masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan timnas-timnas negara lain yang sudah tidak perlu diragukan lagi kekuatannya. Contohnya negara-negara Eropa.Secara fisik pemain, mereka mempunyai fisik yang lebih bagus.Rata-rata mereka berpostur tinggi dan berbadan tegap.Daya tahan mereka juga lebih baik.Kalau secara pengalaman dan pelatih tentunya negara-negara Eropa tidak perlu diragukan lagi.Banyak legenda sepak bola dunia yang berasal dari negar-negara Eropa.Prestasi timnas negara Eropa juga sudah mendunia.Contohnya Spanyol yang berhasil menjadi juara piala dunia 2010 dan juara piala euro dua kali berturut-turut yaitu tahun 2008 dan 2012.
14
Tentunya timnas Indonesia pun ingin mendapatkan prestasi semacam itu. Tapi, bagaimana mungkin bisa diwujudkan apabila kualitas pemain lokal kita tidak mumpuni?Maka dari itu pemerintah berinisiatif untuk melakukan naturalisasi dari pemain asing yang siap mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk membela timnas Indonesia.Dan tentunya para pemain naturalisasi ini harus melewati tahap seleksi untuk mendapatkan pemain yang berkualitas supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Sikap para pemain naturalisasi ini pun patut kita apresiasi mengingat mereka bisa mencintai dan rela berkorban untuk negeri ini melebihi negaranya sendiri.Ini adalah sikap nasionalisme yang patut kita ambil sisi positifnya.Karena mereka awalnya bukan warga negara Indonesia dan mungkin pula tidak lahir di Indonesia.Tetapi mereka bisa mencintai negeri ini melebihi negara asalnya.Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia asli yang lahir, dibesarkan, dan selalu menetap di Indonesia sudah seharusnya mencintai negara ini karena kita adalah Warga Negara Indonesia.
15
BAB IV
KESIMPULAN 4.1 Kesimpulan Hakikat Negara adalah dasar-dasar yang membangun sebuah Negara. Negara dapat dibangun jika ada suatu bangsa, mempunyai wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh Negara lain. Tanpa itu semua tidak akan terbentuk sebuah Negara. Negara tidak mungkin terbentuk tanpa suatu bang
sa, karena bangsa tersebut yang akan menempati sebuah Negara.
Memiliki wilayah, wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik Negara. Suatu bangsa nomaden tidak mungkin mempunyai Negara walaupun mereka memiliki warga dan penguasa sendiri. Selanjutnya adalah memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat Negara itu. Tanpa pemerintahan yang berdaulat tidak akan mungkin mengatur suatu bangsa dalam suatu wilayah. Terakhir adalah diakui Negara lain yang dapat menguntungkan sesama Negara dalam membangun eksistensinya di dunia internasional.
16
DAFTAR PUSTAKA http://rizkifathur.blogspot.com/2013/01/contoh-kasus-warga-negara-dan-negara.html
Sumber :http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=147879 http://vhie666.blogspot.com/2013/03/hakikat-negara.html
17
