A. HAKEKAT PENEGAK HUKUM Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan. Penegak Hukum (law enforcement) sebagai bagian dari yurisdiksi negara, berisikan tentang beberapa hal, antara lain: Pertama, wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional (jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law); kedua, wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku (jurisdiction to enforce of law). Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 1. Kepastian Hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan setiap orang menginginkan dapat diterapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukanpada setiap peristiwa yang terjadi. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai. 2. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenannya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat, yang ada akhirnya akan menimbulkan keresahan. 3. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama; kedua didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan dibidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Kerenannya, peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, penerapannya harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan yang terdapat dalam setiap kasus. Penegak hukum di Indonesia, harus berarti penegak hukum yang mengandung nilainilai yang sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.
C. APARAT PENEGAK HUKUM Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegaskan. Penegak hukum dalam masyarakat negara modern dewasa ini telah diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian (material maupun immaterial) akibat pelanggaran hukum tersebut tidak menyelesaikan dengan caranya sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan yang justru timbul karena masingmasing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri. Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakan hukum, tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum, yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut diatas. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana aparak penegak hukum yang terkait dalam kepoliasian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi penegak hukum ini kendatipun mempunyai tugas yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.
