No.: 001/G.TUN/ISW/III/2015 Manchester , 10 Mei 2015
Kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
JL. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Geban, Jakarta Timur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Perihal : G U G A T A N
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : JOHAN SUDANTA CHANDRA
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pengusaha
Berdomisili : Sir Matt Busby street Number 123, Manchester. United Kingdom (UK)
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Oktober 1994
untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
Dalam hal ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap:
Nama : Wahid Abdullah, S.E
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ketua Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya
Berdomisili : Serangon Road No. 1456 SINGAPURA
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Januari 1984
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.
Adapun yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT dalam gugatan ini adalah tidak ditanggapi dan tidak dikeluarkannya keputusan baik penerimaan maupun penolakan dengan alasan-alasan yang jelas terhadap Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada TERGUGAT.
Sebelum menyampaikan petitum gugatan ini, izinkanlah PENGGUGAT untuk terlebih dahulu menguraikan alasan-alasan diajukannya gugatan sebagai berikut:
ALASAN-ALASAN GUGATAN (POSITA)
Bahwa PENGGUGAT adalah seorang Pengusaha yang bergerak di bidang pengiriman barang (EKSPEDISI) dan telah berbentuk badan hukum dengan nama PT. MAJU MUNDUR SUKSES berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 86 yang dibuat dihadapan Notaris Loman Anggreani, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: AHU.17.9114.2009 tertanggal 31 Desember 2014;
Bahwa guna menunjang kegiatan usahanya tersebut dalam angka 1, PENGGUGAT pada tahun 2015 telah membeli sebidang tanah seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Jalan Raya Sulawesi Nomor 171 Kavling 23 - 25, Kota Surabaya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yohanna Fransiscus, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Surabaya tertanggal 10 Januari 2015 dan kemudian telah dikeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 88 atas nama PENGGUGAT oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya tertanggal 22 Januari 2015 ;
Bahwa untuk mendayagunakan sebidang tanah yang telah dibeli dan dimiliki secara sah oleh PENGGUGAT sekaligus untuk menunjang kegiatan usaha pengiriman barang (Ekspedisi) milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka PENGGUGAT bermaksud untuk mendirikan sebuah bangunan pabrik di atas sebidang tanah SHGB Nomor 88 dengan rencana spesifikasi bangunan dan kelengkapannya telah sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan ditentukan bahwa setiap orang yang hendak mendirikan suatu bangunan wajib untuk terlebih dahulu memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2005 tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap;
Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah mengajukan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut pada tanggal 25 Januari 2015 dan telah diterima oleh Staf Pemerintah Kota Surabaya di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Bukti Penerimaan Permohonan Nomor: 770.4/BP/11.11/818 tertanggal 29 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Penerimaan Permohonan Izin UPTSA Pemerintah Kota Surabaya, yakni Saudara Wahid Abdullah, S.E., ;
Bahwa selama delapan hari PENGGUGAT menunggu kabar yang terkait dengan keputusan penerimaan atau penolakan atas permohonan IMB tersebut pada angka 5, maka PENGGUGAT pada akhirnya memutuskan untuk menanyakan langsung kepada pihak TERGUGAT c.q. UPTSA Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan status permohonan IMB PENGGUGAT dimaksud.
Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 29 Februari 2015 menanyakan untuk pertama kali kepada pihak TERGUGAT yang diwakili oleh Staf Bagian Permohonan UPTSA Pemerintah Kota Surabaya perihal Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut di atas dan diberikan jawaban yang kurang memuaskan PENGGUGAT, di mana Staf Bagian Permohonan UPTSA Pemerintah Kota Surabaya yang bernama Arif Sudjiono tidak dapat memberikan kepastian kapan dikeluarkannya keputusan terkait permohonan tersebut dan meminta PENGGUGAT untuk menunggu saja untuk nantinya akan diberikan pemberitahuan jika IMB sudah diterbitkan. Namun pada kenyataannya, selama 30 (tiga puluh) hari berselang, pemberitahuan penerimaan atau penolakan permohonan IMB tersebut tidak juga disampaikan kepada PENGGUGAT.
Bahwa PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT untuk kedua kalinya, setelah 30 (dua puluh) hari berselang tepatnya tanggal 29 Maret 2015 untuk memberikan kepastian kapan dikeluarkannya keputusan terkait dengan permohonan tersebut dan meminta PENGGUGAT untuk menunggu minimal 14 (Empat belas) hari kemudian sebagaiman dikemukakan oleh Staf Kantor Penrimaan Permohonan UPTSA Pemrintah Kota Surabaya yaitu Sdr. Arif Sudjiono dikarenakan karena TERGUGAT sedang melakukan dinas di luar negeri yaitu di Negara Singapura ;
Bahwa setelah 14 (Empat belas) hari berselang, PENGGUGAT setelah itu mengirimkan surat langsung kepada TERGUGAT pada tanggal 12 April 2015, berusaha melakukan kontak dengan Kepala Administrasi Kantor Walikota Surabaya melalui sambungan telepon, dan telah dicoba untuk menghubungi melalui contact TERGUGAT yang dimiliki PENGGUGAT dalam sebuah media sosial yang sama – sama dimiliki oleh PENGGUGAT maupun TERGUGAT tetapi tetap tidak ada jawaban yang diperoleh oleh PENGGUGAT;
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara". Dalam hal ini, tidak dikeluarkannya keputusan apapun terkait Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, adalah DISAMAKAN dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan: "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan". Di dalam data peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan tidak menentukan jangka waktu dikeluarkannya keputusan, maka dalam hal ini, tidak dikeluarkannya keputusan apapun terkait Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 1 Januari 2015 yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dianggap sebagai suatu KEPUTUSAN PENOLAKAN.
Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menanggapi Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PENGGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur), yaitu bertentangan dengan Asas Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (vide Philippus M. Hadjon, et al., Hukum Administrasi Indonesia, halaman 195).
Bahwa keputusan TERGUGAT a quo yang tidak bersedia mengeluarkan keputusan atas Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PENGGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur), yaitu bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara (vide Philippus M. Hadjon, et al., Hukum Administrasi Indonesia, halaman 197).
Bahwa keputusan TERGUGAT a quo (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) telah nyata-nyata merugikan PENGGUGAT karena telah menghilangkan hak PENGGUGAT untuk mendirikan bangunan di atas tanah PENGGUGAT sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 88 yang terletak di Jalan Raya Sulawesi Nomor 171 Kavling 23 - 25, Kota Surabaya dan menghambat jalannya kegiatan usaha PENGGUGAT yang memerlukan bangunan pabrik baru untuk menampung kegiatan usaha produksi mesin pengolahan makanan milik PENGGUGAT yang semakin berkembang.
Bahwa keputusan TERGUGAT a quo menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha PENGGUGAT yang memerlukan bangunan pabrik baru untuk menampung kegiatan usaha produksi mesin pengolahan makanan milik PENGGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah menderita kerugian baik secara materiil maupun imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan tegas menolak keputusan TERGUGAT a quo (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Dengan adanya penolakan PENGGUGAT atas keputusan TERGUGAT a quo, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.
Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
PRIMAIR
Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku keputusan yang disamakan dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaknai sebagai penolakan atas permohonan izin mendirikan bangunan yang diajukan oleh PENGGUGAT berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan PENGGUGAT pada tanggal 1 Januari 2015 yang isinya mengabulkan dan memberikan Izin Mendirikan Bangunan tersebut kepada PENGGUGAT.
Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik secara materiil maupun imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini.
Menghukum TERGUGAT untuk mengganti keuntungan yang diterima oleh PENGGUGAT dikarenakan penolakan terhadap permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 45.000.00,- (Empat puluh lima juta rupiah)dengan rincian
Keuntungan per hari Rp. 500.000
Jumlah Bulan yang berhenti untuk beroperasi atau berhenti melakukan pengiriman Barang adalah 3 Bulan sehingga (Rp. 500.000 x 90 hari = Rp. 45.000.000)
Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara.
Atau,
SUBSIDAIR
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).
Demikianlah gugatan ini kami ajukan sebagaimana mestinya. Atas kesediaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakrta dalam menindaklanjuti gugatan ini, PENGGUGAT mengucapkan terima kasih.
Hormat saya,
PENGGUGAT
JOHAN SUDANTA CHANDRA
