Gugatan dan Permohonan Permohonan
A.
Pendahuluan Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh
diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (eigenrichting) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yg merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak dirasa merugikan. merugikan. Perkara perdata ada 2 yaitu : 1.
Perkara contentiosa (gugatan perdata) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya sengketa hak milik, milik, warisan, dll.
2.
Perkara voluntaria (gugatan permohonan) yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (exparte). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.
Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (voluntair) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan
B.
Gugatan Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua)
pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yuridiksi contentiosa yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa. Berikut ini adalah beberapa pengertian gugatan menurut para ahli:
Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan tindakan yang bertujuan memperoleh memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (eigenrichting). (eigenrichting).
Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
Ciri khas gugatan adalah: 1.
Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, diffirences).
2.
Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak.
3.
Bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lainnya berkedudukan sebagai tergugat.
4.
Tidak boleh dilakukan secara sepihak (ex-parte), hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
5.
Pemeriksaan sengketa harus dilakukan secara kontradiktor dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan, tanpa mengurangi kebolehan mengucapkan putusan tanpa kehadiran salah satu pihak. Bentuk gugatan ada 2 (dua) macam, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum
mengenai gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (“HIR”) jo . Pasal 142 Rectstreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan. Akan tetapi yang diutamakan adalah gugatan berbentuk tertulis. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor (contradictoir), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (conclusion). Pengecualian terhadap pemeriksaan contradictoir dapat dilakukan melalui verstek atau tanpa bantahan, apabila pihak yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita. Setelah pemeriksaan sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.
C.
Permohonan Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk
permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.
Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah: 1.
Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja;
2.
Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3.
Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (ex-parte).
Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (“UU 14/1970”). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mengalami perubahan lagi menjadi Undang-undang no. 48 tahun 2009, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi contentiosa yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte yang bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking ; decree). Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalan gugatan contentiosa, karena dalam gugatan contentiosa yang bersifat partai, penyelesaian yang dijatuhkan berbentuk putusan atau vonis (award).
D.
Perbedaan Gugatan dan Permohonan
1.
Pihak yang berpekara :
Gugatan (Contentiosa), pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga isitlah turut tergugat (tergugat II,II, IV , dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat dan taat terhadap putusan pengadilan (MA tgl 6-8-1973 Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 1-8-1973 Nomor 1038 K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.
Permohonan (Voluntaria), pihak yang berpekara adalah pemohon. Istilah pihak pemohon dalam perakra voluntaria diatas, ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik . istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualiaan istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria.
2.
Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara :
Gugatan (Contentiosa), terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak
Permohonan (Voluntaria) : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administrative.
3.
Kebebasan hakim
Gugatan (Contentiosa) : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang
4.
Permohonan (Voluntaria) : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.
Kekuatan mengikat putusan hakim
Gugatan (Contentiosa) : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
5.
E.
Permohonan (Voluntaria) : mengikat terhadap semua pihak.
Hasil akhir perkara :
Hasil suatu gugatan (Contentiosa) adalah berupa putusan (vonis)
Hasil suatu permohonan (voluntaria) adalah penetapan (beschikking).
Kekuasaan Mutlak dan Kekuasaan Relatif Hukum Acara Perdata di Indonesia mengenal 2 (dua) macam kekuasaan mengadili yang disebut
yurisdiksi (jurisdiction) atau kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundangundangan. Tujuan utama membahas kekuasaan/kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru. Ada 2 (dua) macam kewenangan yaitu kewenangan mutlak (absolute competentie) dan kewenangan relatif (relative competentie).
Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan absolut untuk mengadili. Misalnya masalah perceraian bagi pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewenangan mengadili tersebut ada pada Pengadilan Agama. Contoh lain mengenai masalah sewa menyewa, utang-piutang, jual-beli, gadai, hipotek adalah berada dalam kewenangan Pengadilan Negeri (“PN”). Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah antara pengadilan yang serupa. Misalnya masalah utang-piutang diajukan oleh penggugat pada PN Jakarta Selatan, karena salah satu tempat kediaman tergugat ada di Jakarta Selatan, walaupun penggugat dapat juga mengajukan gugatan pada PN Tangerang karena tergugat lainnya berdomisili di Tangerang. Di dalam pasal 17 BW disebutkan perbedaan antara tempat tinggal dan tempat kediaman yang terdapat dalam 118 ayat (1) H.I.R, bahwa tempat tinggal adalah di mana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkan tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah peristirahatannya seperti di puncak. Apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir. Adapun asas yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau disebut actor sequitur forum rei. Tujuannya adalah agar gugatan diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat. Asas ini dideduksikan dari Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yaitu: 1.
Gugatan diajukan pada PN tepat kediaman tergugat, apabila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka diajukan pada tempat tinggal tergugat sebelumnya.
2.
Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal di dalam wilayah satu PN, gugatan diajukan pada PN yang berada di wilayah salah satu diantara para tergugat, menurut pilihan penggugat.
Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka jelas seseorang atau badan hukum yang akan mengajukan gugatan perdata haruslah mencermati dan mengetahui kemana dirinya harus mengajukan gugatan tersebut agar gugatan dapat diperiksa oleh pengadilan yang berwenang. Pengecualian yang terdapat dalam BW, RV, dan UU Perkawinan antara lain : 1.
Apabila tergugat tidak cakap untuk menghadap muka pengadilan, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang tua, wali, atau curatornya (pasal 21 BW).
2.
Yang menyangkut pegawai negeri, yang berhak mengadilinya adalah PN didaerah mana ia bekerja (pasal 29 BW)
3.
Buruh yang menginap di tempat majikannya, maka yang berwenang mengadilinya adalah PN tempat tinggal majikan (pasal 22 BW).
4.
Hal kepailitan, yang berwenang yaitu PN yang menyatakan tergugat pailit (pasal 99 (15) RV).
5.
Tentang penjaminan (vrijwaring) yang berwenang adalah PN yang pertama di mana pemeriksaan dilakukan (pasal 99 ayat 14 RV).
6.
Menyagkut permohonan permbatalan perkawinan, diajukan kepada PN dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri (pasal 25 Juncties pasal 63 (1) b UU No.1 tahun 1974, pasal 38 (1) dan (2) PP No.9 tahun 1975).
7.
Gugatan perceraian dapat diajukan kepada PN di tempat kediaman penggugat. Apabila tergugat berada di luar negeri dan ketua PN menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat (pasal 40 Jis pasal 63 (1) b UU perkawinan, pasal 20 (2) dan (3) PP No.9 tahun 1975).
Menurut pasal 207 BW gugat perceraian diajukan kepada PN tempat tinggal suami. Namun, apabila suami meninggalkan tempat tinggal dengan maksud jahat, gugat diajukan pada PN tempat kediaman si isteri yang sebenarnya.
F.
Bentuk Gugatan Gugatan diajukan dapat berbentuk :
1.
Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg) Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk
lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya. 2.
Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg) Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak
di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuatkan gugatan yang diinginkannya. Tentang gugatan lisan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan”.(Pasal 120 HIR). Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 412-1975 Nomor 369 K/Sip/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan. Yurisprudensi MA tentang syarat dalam menyusun gugatan : 1.
Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2.
Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tgl 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3.
Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tgl 13-5-1975 Nomor 151 /Sip/1975) dll.
4.
Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tgl 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971). Tidak memenuhi syarat diatas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Ketidaksempurnaan diatas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke ketua pengadilan. Namun karena sekarang sudah banyak advokat/pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulisa baca. Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima d an gugatan ditolak.
Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwaperistiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwaperistiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolah setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian)
G.
Syarat dan Isi Gugatan/Permohonan Syarat gugatan :
1.
Gugatan dalam bentuk tertulis.
2.
Diajukan oleh orang yang berkepentingan.
3.
Diajukan ke pengadilan yang berwenang (kompetensi) Isi gugatan menurut Pasal 8 BRv gugatan memuat :
1.
Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama,
pekerjaan, tempat tinggal/domisili. 2.
Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum. Fundamental Petendi adalah dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar dan alasan dari tuntutan. Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian: a.
Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (feitelijke gronden) dan
b.
Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden) Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau
hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materiil. 3.
Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Tuntutan atau Petitum adalah segal hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar
diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut. Demikian pula Gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut obscuur libel (Gugatan yang tidak jelas/ Gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya Gugatan tersebut.
Petitum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 1.
Petitum Primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
2.
Petitum Tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.
Petitum Tambahan dapat berwujud: a. Tuntutan agar Tergugat di hukum untuk membayar bi aya perkara. b. Tuntutan “uivoerbaar bij voorraad” yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Di dalam praktek, tuntutan uivoerbaar bij voorraad sering dikabulkan, akan tetapi Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan secra mudah memberikan putusan uivoerbaar bij voorraad. c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) berupa sejumlah uang tertentu. d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom). 3.
Petitum Subsidiari atau pengganti. Biasanya berisi kata-kata: “apabila Majelis Hakim perkara perpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).” Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidiair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada
kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksaaan hakim berdasarkan keadilan.
H.
Teori Pembuatan Gugatan/Permohonan Apabila penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri berwenang, tiga
hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan yaitu: a.
Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara ( identity of the parties)
b.
Dasar gugatan ( fundamental petendi ) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa ( factual grounds) dan uraian tentang hukum ( legal grounds)
c.
Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan ( petitum). Tuntutan dapat dirinci lagi menjadi dua macam, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subside yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutsn pokok di tolak oleh pengadilan.
Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu : a.
Substantierings Theorie yaitu dimana teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadiankejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa
hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya misalnya dalam gugatan tidak cukup hanya menyebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah pemilikannya, misalnya karena membeli, mewaris, hadiah dsb. Teori sudah ditinggalkan b.
Individualiserings Theorie yaitu teori ini menyatakan bahwa dalam dalam gugatan cukup disebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, misalnya dalam gugatan cukup disebutkan bahwa ia adalah pemilik benda itu. Dasar terjadinya atau sejarah adanya hak milik atas benda itu padanya tidak perlu dimasukan dalam gugatan karena ini dapat dikemukakan di persidangan pengadilan dengan disertai bukti-bukti. Teori ini sesuai dengan system yang dianut dalam HIR/Rbg.
I.
Tahap Pengajuan Gugatan Tahap-Tahap Pengajuan Gugatan:
1.
Gugatan diajukan oleh orang yang berkepentingan menggugat (biasa disebut dengan Penggugat) dan/atau kuasa hukumnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus untuk menggugat pihak lain yang merugikan kepentingan hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri yang berwenang;
2.
Gugatan tersebut didaftarkan Penggugat dan/atau kuasa hukumnya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam wilayah hukumnya;
3.
Kemudian staf dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut memeriksa jumlah pihak-pihak dalam gugatan (baik Penggugat maupun Tergugat), dan selanjutnya staf tersebut memberikan slip setoran bank agar Penggugat atau kuasa hukumnya membayar terlebih dahulu biaya ongkos perkara pada bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri tersebut;
4.
Setelah dilakukan pembayaran pada bank, Penggugat atau kuasa hukumnya kembali memberikan bukti setoran atas biaya ongkos perkara pada staf kepaniteraan Pengadina Negeri tersebut dan kemudian staf panitera memberikan bukti penerimaan biaya ongkos perkara dari Pengadilan Negeri dan melakukan penomoran register perkara terhadap gugatan;
5.
Gugatan dicatat ke dalam buku register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diberikan nomor register perkara sesuai dengan tanggal didaftarkannya gugatan tersebut.
6.
Selain itu, apabila Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, maka surat kuasa khusus juga harus didaftarkan dan dicatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri y ang bersangkutan;
7.
Setelah gugatan diberikan nomor register perkara, Panitera melimpahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal registrasi gugatan;
8.
Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas perkara dan mengeluarkan penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan tersebut selambatlambatnya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri adalah 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk susunan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim dengan komposisi 1 (satu) orang sebagai Hakim Ketua Majelis dan 2 (dua) orang lainnya sebagai Hakim Anggota;
9.
Tahap selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan prosedur pemanggilan (relaas) para pihak dalam gugatan dan kapan dimulainya pemeriksaan perkara sampai dengan putusnya perkara tersebut.
J.
Pencabutan Gugatan Salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di depan
pengadilan adalah pencabutan gugatan. Alasan pencabutan gugatan sangat bervariasi, alasan pencabutan gugatan disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dalil gugatan tidak kuat atau dalil gugatan bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”). Pasal 271 Rv mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu : a.
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal
ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan.
b.
Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak
memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (“PN”). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan. c.
Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang. Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka
pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan men anyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan. Pasal 272 Rv juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain: a.
Pencabutan mengakhiri perkara. Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa diantara penggugat dan tergugat telah
selesai. b.
Para pihak kembali kepada keadaan semula. Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali
pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan. c.
Biaya perkara dibebankan kepada penggugat Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap
wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.
K.
Perubahan Gugatan Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”) dan Reglement Buiten Govesten (“RBg”) tidak mengatur
ketentuan mengenai perubahan gugatan. Landasan hukum untuk perubahan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 Reglement op de Rechsvordering (“Rv”). Terdapat beberapa pengaturan mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan, yaitu: 1.
Sampai saat perkara diputus. Tenggang batas waktu ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 127 Rv. Pasal 127 Rv mengatur
bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus. Jangka waktu ini dianggap terlalu memberikan hak kepada penggugat untuk melakukan perubahan gugatan dan dianggap sebagai kesewenang-wenangan terhadap tergugat. 2.
Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama. Buku pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (“MA”) menegaskan bahwa batas jangka
waktu pengajuan perubahan gugatan hanya dapat dilakukan pada hari sidang pertama. Selain itu, para pihak juga disyaratkan untuk hadir pada saat pengajuan perubahan gugatan. Jangka waktu dalam buku pedoman MA ini dianggap terlalu resriktif karena hanya memberikan waktu pada hari sidang pertama. 3.
Sampai pada tahap replik-duplik. Batas jangka waktu pengajuan perubahan gugatan yang dianggap layak dan memadai
menegakkan keseimbangan kepentingan para pihak adalah sampai tahap replik-duplik berlangsung. Dalam praktiknya, peradilan cenderung menerapkan batasan jangka waktu perubahan gugatan ini, contohnya dalam Putusan MA No.546 K/Sep/1970. Pasal 127 Rv tidak mengatur mengenai syarat formil pengajuan perubahan gugatan. Tetapi persyaratan formil perubahan gugatan dimuat di dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh MA. Persyaratan formil perubahan gugatan adalah: 1.
Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri tergugat Pengajuan perubahan gugatan diajukan pada hari sidang pertama dan dihadiri oleh para pihak.
Syarat ini demi melindungi kepentingan tergugat untuk membela diri. Syarat formil ini, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman, yang menyatakan:
Diajukan pada hari sidang pertama, dan
Dihadiri oleh para pihak
Dari ketentuan tersebut, penggugat juga tidak dibenarkan men gajukan perubahan gugatan:
Di luar hari sidang, dan
Pada sidang yang tidak dihadiri tergugat.
Tujuan dari syarat-syarat formil ini adalah untuk melindungi kepentingan tergugat dalam membela diri. Jika perubahan dibenarkan di luar sidang dan di luar hadirnya tergugat, maka akan dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat. 2.
Memberi hak kepada tergugat menanggapi Buku pedoman MA ini mengatur bahwa perihal perubahan gugatan diberitahukan kepada
tergugat dan memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya. Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:
Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan gugatan yang bersangkutan,
Memberi
hak
dan
kesempatan
kepada
tergugat
untuk
menanggapi
dan
membela
kepentingannya. 3.
Tidak menghambat acara pemeriksaan Perubahan gugatan boleh dilakukan oleh penggugat selama tidak menghambat acara
pemeriksaan perkara. Berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan kepada penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Prof.Subekti mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil.” Pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batasan umum perubahan atau pengurangan gugatan adalah tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan materiil gugatan. Putusan pengadilan memberikan batasan mengenai perubahan gugatan. Batasan-batasan tersebut antara lain perubahan gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara, perubahan gugatan tidak bersifat prinsipil, perubahan tanggal yang tidak dianggap merugikan kepentingan tergugat, tidak merubah posita gugatan, dan pengurangan gugatan tidak merugikan tergugat.
L.
Penggabungan gugatan Dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. Penggabungan
gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), Reglement Buiten Govesten (“RBg”), dan Reglement op de Rechsvordering(“Rv”). Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel doelmatig). Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan: 1.
Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974: HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan
asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah; 2.
Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan -gugatan jika antara gugatan-
gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G); Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain, misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak atas Merek (Merkenrecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI. Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu: 1.
Mewujudkan Peradilan Sederhana Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan
penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.
2.
Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling
bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja. Ada 2 (syarat) pokok penggabungan gugatan, yaitu: 1.
Terdapat hubungan erat Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin”
(innerlijke samenhang). Dalam praktek, tidak mudah mengkonstruksi hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain; 2.
Terdapat hubungan hukum Terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau antara para tergugat. Jika dalam
komunikasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri. Dalam hal ini pun tidak mudah menentukan apakah di antara para penggugat atau tergugat terdapat hubungan hukum atau tidak. Dalam teori dan praktek, dikenal 2 (dua) bentuk penggabungan, yaitu: 1.
Kumulasi Subjektif Dalam bentuk ini yang digabung adalah pihak dalam gugatan, misalnya dalam surat gugatan
terdapat penggugat atau beberapa penggugat melawan seorang atau beberapa orang tergugat, sehingga dapat terjadi variable sebagai berikut: a.
penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat;
b.
sebaliknya, pengugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini, berada pada pihak tergugat;
c.
dapat juga terjadi kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat .Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang
tergugat. Sebagai syarat kumulasi gugatan ini harus terdapat adanya hubungan hukum di antara para pihak; 2.
Kumulasi Objektif Dalam bentuk ini, yang digabung adalah materi gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa
gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan gugatan tersebut sah dan memenuhi syarat, maka di antara gugatan itu
harus terdapat hubungan erat (Innerlijke
samenhangen). Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal: a.
Hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan.
b.
Satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa.
c.
Tuntutan tentang penguasaan suatu benda (bezit) tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang hak atas suatu benda (eigendom) dalam satu gugatan
DAFTAR PUSTAKA
Susianto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek , Bandung, Alumni, 1979
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012 Syahrani, H. Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000 http://www.hukumacaraperdata.com/
