GOOD MINING PRACTICE Pendahuluan
Di era Globalisasi dan Reformasi saat ini, beberapa perubahan tuntutan sudah menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan aktifitas pembangunan. Tuntutan tersebut wajib diperhatikan dalam melaksanakan aktifitas/ kegiatan di dunia pertambangan, dimana dalam melaksanakan aktifitas pertambangan tersebut kita harus melaksanakannya secara baik dan benar. Banyak hal yang mendasari mengapa perlu dilakukannya penambangan yang baik dan benar, diantaranya : 1. Permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi. Padahal semestinya pengelola tambang mengusahakan pembangunan berkelanjutan bagi warga di sekitar lokasi tambang t ambang 2. Berkembangnya suatu peradaban berarti berkembangnya suatu masyarakat yang beradab. Perlunya menegakan HAM dan menghargai budaya, tatanan adat, serta tatanan nilai dalam setiap hubungan dengan dengan pemangku kepentingan kepentingan (stakeholder). Hal tersebut
harus memenuhi beberapa prinsip-prinsip penting, yaitu keadilan, integritas, kebenaran, kebaikan, keindahan dan kedamaian. Senantiasa berupaya meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja. 1. Senantiasa berupaya mengadakan peningkatan kinerja lingkungan hidup. 2. Turut menyumbang pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pendekatan terpadu bagi perencanaan tata guna tanah. 3. Memfasilitasi dan mendukung rancangan produk bertanggung jawab, pemanfaatan ulang, daur ulang, serta mengelola pembuangan produk perusahaan secara bertanggung jawab. 4. Memberi kontribusi terhadap pengembangan sosial, ekonomi dan kelembagaan di sekitar wilayah operasi perusahaan. Membangun transparansi dalam menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, dan melakukan verifikasi independen oleh pihak ketiga.
Pengertian Good Mining praktice
Good Mining Practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai yang berlandaskan pada efektifitas dan efisiensi, melaksanakan konservasi bahan galian, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berlanjutan.
Beberapa ciri Good Mining Practice antara lain: 1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan 2. Kepedulian terhadap K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) terutama bagi pekerjanya 3. Meciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar 4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku 5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktivitasnya 6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasn dan konversi pemanfaatan mineral 7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang (mine closure) 8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor
Aspek-aspek Good Mining Practice
1. Perizinan dan Aspek Legalitas Pertambangan yang baik adalah kegiatan pertambangan yang mematuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di daerah atau negara tempat aktivitas pertambangan tersebut dilaksanakan.. Dalam praktik pertambangan yang baik harus sinkron antara kepentingan pembuat regulasi dan kepentingan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Pemerintah harus mampu memberikan kepastian
dan kejelasan mengenai peraturan dan kebijakan pertambangan pada satu sisi, sementara pemegang izin usaha pertambangan (IUP) harus mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku di tempat tersebut pada sisi yang lain. 2. Teknik Penambangan Pada prinsipnya, teknik pertambangan yang baik dapat dilakukan apabila didalam aktifitas pertambangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :
Eksplorasi harus dilaksanakan secara baik, benar dan memadai.
Perhitungan cadangan layak tambang harus ditetapkan dengan baik (tingkat akurasi tinggi).
Studi geohidrologi, geoteknik dan metalurgi harus dilakukan secara baik dan benar.
Studi kelayakan ( feasibility study ) yang komprehensif dengan didukung data yang cukup, perlu disusun dengan baik, termasuk studi lingkungannya (AMDAL atau UKL/UPL).
Teknik dan sistem tambang serta proses pengolahan/pemurnian harus direncanakan dan dilaksanakan secara baik (sistem tambang pada material lepas dan padu sangat berbeda, demikian pula proses pengolahannya)
Teknik konstruksi dan pemilihan peralatan harus tepat guna.
Sistem pengangkutan bahan tambang harus terencana baik, termasuk pemilihan alat angkut dan alat berat lainnya.
Produksi hendaknya disesuaikan dengan jumlah ketersediaan cadangan dan spesifikasi.
Program pasca tambang harus terencana dengan baik sebelum seluruh aktifitas dihentikan.
Pada pasca tambang harus segera dilakukan kegiatan penataan dan reklamasi pada lahan bekas tambang yang disesuaikan dengan perencanaannya. Pelaksanaan penataan dan reklamasi sebaiknya mengacu pada rencana tata ruang daerah yang bersangkutan dan disesuaikan dengan kondisi lahan.
3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Praktik pertambangan yang baik sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Dalam hal ini, perusahaan berkewajiban meliputi pembinaan, pelatihan atau pendidikan dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal yang dilakukan adalah dengan membuat regulasi dan penggunaan alat-alat perlindungan diri (APD), agar terhindar dari kecelakaan yang sering terjadi pada saat kerja. 4. Lingkungan Aktivitas pertambangan yang selalu menunjukkan kepedulian terhadap dampak lingkungan. Tidak bisa seratus persen dihindari, tetapi manfaatnya dimaksimalkan dan mudaratnya diminimalisir. Dalam eksplorasi, perencanaan dan design produksi, pemilihan metode dan teknologi, penempatan-penempatan bangunan pendukung, pengelolaan tailing, reklamasi dan pasca eksploitasi hendaknya benar-benar memperhatikan aspek lingkungan. 5. Hak-hak Masyarakat Kegiatan pertambangan diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar aktivitas pertambangan dilakukan. Dengan program corporate social resposibility , perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat
mewujudkan hak-hak masyarakat tersebut. 6. Penutupan Tambang dan Pascatambang Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kegiatan pertambangan bersifat proyek, jadi ada jangka waktu perhitungan yang jelas, maka pasca tambang diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi social dan lingkungan sekitar tambang Manfaat Penerapan Good Mining Praktice
Penerapan good mining practice akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,
perusahaan,
keuntungan
yang
pemerintah,
maksimal
secara
dan aman,
lingkungan. masyarakat
Perusahaan merasakan
mendapatkan peningkatan
kesejateraannya, pemerintah tidak kesulitan dalam pengawasan dan penerapan peraturan, dan lingkungan masih produktif. Sebaliknya jika pertambangan tidak dilakukan dengan baik dan benar, maka akan berakibat pada :
Kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan.
Hasil tambang tidak akan efisien dan ekonomis e konomis
Produksi akan tersendat / tidak lancar.
Kemungkinan terjadinya kecelakaan tambang akan tinggi.
Pengrusakan dan gangguan terhadap lingkungan akan timbul.
Terjadinya “pemborosan” bahan galian.
Pasca tambang akan mengalami kesulitan dan sulit penanganannya.
Semua pihak akan mendapat rugi (pemerintah, perusahaan dan masyarakat).
Kegiatan pertambangan akan “dituding” sebagai suatu kegiatan yang merusak
lingkungan
Kesimpulan Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian diatas adalah :
Aktifitas pertambangan tidak akan dinyatakan sebagai suatu kegia tan “merusak lingkungan” jika Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar (Good Mining Practice) dapat diimplementasikan diimplementasikan dengan penuh kesadaran, terutama dari pelaku pelaku kegiatan / pelaku bisnis.
Dalam Implementasi Praktek Pertambangan Yang Baik dan Benar ini, semua pihak (Pemerintah, Pelaku Bisnis dan Masyarakat) harus berperan aktif dan saling melakukan kontrol.
Bimbingan dan Pengawasan terutama dari unsur Birokrat, harus sudah mulai dilaksanakan sejak pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pasca tambang. Sedangkan masyarakat dapat turut membantu melakukan pengawasan pada tahap kegiatan dilaksanakan sampai dengan tahap pasca tambang.
Dengan sistim kontrol demikian, diharapkan suatu kegiatan pertambangan dapat terlaksana dengan baik dan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak (seluruh stake holders).
