BAB I PENDAHULUAN 1.1 1.1
LATAR BELAKANG Follow ollow the money money secara secara harafa harafah h berart berartii “meng “mengik ikuti uti jejakjejak-jeja jejak k
yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana”. Jejak-jejak ini akan akan memba membawa wa penyid penyidik ik atau atau akunt akuntan an orens orensik ik ke arah arah pelak pelaku u raud. Pertama Pertama kita akan melihat naluri penjahat. anpa anpa disadari! nalurinya ini akan meninggalka meninggalkan n jejak-jejak jejak-jejak berupa berupa gambaran gambaran mengenai arus uang. Jejak-jejak uang atau money trails inilah yang dipetakan oleh penyid penyidik. ik. "etentu etentuan an perund perundang ang-un -undan dangan gan menge mengenai nai tindak tindak pidana pidana pencucian uang mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja yang merupakan tindak pidana! tetapi juga pencucian uangnya adalah adalah tindak tindak pidan pidana. a. eknolo eknologi gi inor inorma masi si merupa merupaka kan n aktor aktor yang yang sangat menentukan dalam teknik ollow the money. #ang sangat cair $likuid%! mudah mengalir. &tulah sebabnya ollow the the mone money y memp mempun unya yaii bany banyak ak pelu peluan ang g untu untuk k digu diguna naka kan n dala dalam m in'e in'est stig igas asi. i. (amu (amun! n! mata mata uang uang kejah ejahat atan an atau atau cur currency ency o crim crime e bukanl bukanlah ah uang uang semata semata-m -mata ata.. )enget )engetahu ahuii curre currency ncy o crime crime akan akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik ollow the money. *kun *kunta tan n or orensi ensik k bek bekerja erja sama sama deng dengan an prak prakti tisi si huk hukum dala dalam m menyel menyelesa esaik ikan an masal masalah ah hukum hukum.. "are "arena na itu akunt akuntan an orens orensik ik perlu perlu memahami hukum pembuktian sesuai dengan masalah hukum yang dihada dihadapi! pi! sepert sepertii pembuk pembuktia tian n untuk untuk tindak tindak pidana pidana umum umum $diman $dimana a beberapa pelanggaran dan kejahatan mengenai raud diatur%! tindak pidana khusus $seperti korupsi! pencucian uang! perpajakan! dan lainlain%! pembukti pembuktian an dalam hukum perdata! perdata! pembuktia pembuktian n dalam hukum administrasi dan sebagainya. *kunt *kuntan an orens orensik ik mengen mengenal al teknik teknik analis analisis is dari dari pengal pengalam amann annya ya seb sebagai agai
aud auditor itor..
menggu menggunak nakan an
)odu )odull
rumusa rumusan n
ini ini
memb embahas ahas
menge mengenai nai
tekni eknik k
anal analis isiis
perbua perbuatan tan-pe -perbu rbuata atan n
den dengan gan melawa melawan n
hukum hukum seperti seperti yang diatur dalam #ndang-#ndan #ndang-#ndang g (omor (omor +, ahun , ,
junc junctto
#nda #ndan ng-#n g-#nd dang ang
(omor
/
ahu ahun
//, / /,
tent entang ang
Pemberantasan indak Pidana "orupsi $selanjutnya disebut “#ndang#ndang ipikor%. 0ari contoh #ndang-#ndang ipikor! pembaca dapat menerapkannya menerapkannya dalam pembuktian hukum lainnya. Perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam satu atau beberapa kalimat yang dapat dianalisis atau dipilah-pilah ke dalam bagian yang lebih kecil. #nsur-unsur ini dikenal dengan istilah 1elanda! 1estanddeel $tunggal% atau bestanddeelen $jamak%. Penyidik atau akuntan orensik mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk setiap unsur tersebut. 1ukti 1ukti dan barang barang bukti bukti yang yang dikump dikumpulk ulkan an untuk untuk setiap setiap unsur unsur akan akan mendukung atau membantah adanya perbuatan melawan hukum.
BAB II PEMBAHASAN
A. FOLL FOLLOW THE MONE MONEY Y 1. Peng Pengan anta tar r Follow Follow the money money secara secara harafah harafah berarti berarti “mengik “mengikuti uti jejak jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana”. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik atau akuntan orensik ke arah pelaku raud. Pertam Pertama a kita akan melihat melihat naluri naluri penjahat. penjahat. anpa disadari! disadari! naluri nalurinya nya ini akan akan menin meningga ggalk lkan an jejakjejak-jej jejak ak berupa berupa gambar gambaran an mengenai arus uang. Jejak-jejak uang atau money trails inilah yang dipetaka dipetakan n oleh penyidik. penyidik. "etentuan etentuan perundangperundang-unda undangan ngan mengen mengenai ai tindak tindak pidana pidana pencuc pencucian ian uang uang mengi menginga ngatk tkan an kita kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja yang merupakan tindak pidana pidana!! tetapi tetapi juga juga pencuc pencucian ian uangny uangnya a adalah adalah tindak tindak pidana pidana.. eknologi eknologi inormasi merupakan merupakan aktor yang sangat menentukan dalam teknik ollow the money. #ang sangat sangat cair $likuid%! $likuid%! mudah mengalir mengalir.. &tulah &tulah sebabnya sebabnya ollow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam in'estigasi. (amun! mata uang kejahatan atau currency currency o crime crime bukanl bukanlah ah uang uang semata semata-m -mata ata.. )enget )engetahu ahuii curre currency ncy o crime crime akan membuka membuka peluang peluang baru untuk menerapk menerapkan an teknik teknik ollow the money 2. Nalr! Nalr! Pen"a# Pen"a#at at 0alam setiap kejahatan pada umumnya! dan raud khususnya! ada suatu suatu gejala gejala yang yang sangat sangat lumrah lumrah!! yakni yakni pelak pelaku u berupa berupaya ya memberi kesan bahwa ia tidak terlibat raud. #ntuk itu! pelaku “harus jauh” dari raud itu sendiri dan “harus jauh” dari uang yang yang merup merupak akan an hasil hasil kejahat ejahatan. an. &tulah &tulah sebabn sebabnya! ya! salah salah satu satu aksi aksiom oma a dala dalam m rau raud d iala ialah h rau raud d is hidd hidden en atau atau rau raud d itu itu tersembunyi. 0i lain pihak! moti'e dari perbuatan raud itu sendiri pada umum umumny nya! a! adal adalah ah mend mendap apat atk kan uang uang.. "alau alaupu pun n buka bukan n itu itu
moti'e-nya ada aliran uang ke diri pelaku $atau keluarganya%. Pada
akhirnya
ada
arus
uang
atau
dana
dari
“tempat
persem persembun bunyia yian n” atau atau “temp “tempat at penitip penitipan an” ” yang yang menga mengalir lir ke alamat si pelaku utama. Jejak-jejak kejahatan! dalam hal ini! berupa arus uang. "arena itu! dalam mencari pelaku! pelaku! in'estigat in'estigator or menelusu menelusuri ri jejak-jejak jejak-jejak uang uang ini. ehnik ehnik in'est in'estiga igati ti yang yang menelu menelusur surii arus arus dana dana dan mencari muaranya! disebut Follow he )oney. $. Kr!%!nal!&a& Kr!%!nal!&a&!! Dar! Dar! Pen''!an Pen''!an Uang Pola Pola perilaku perilaku pelaku pelaku kejahat kejahatan an dengan dengan “menjauhk “menjauhkan an” ” uang dari pelaku dan perbuatannya dilakukan melalui cara placement! layering! dan integration. a. Placem Placement ent22 upaya upaya menem menempat patka kan n uang uang tunai tunai hasil hasil kejah kejahata atan n ke dala dalam m sy syst stem em keuan euanga gan n atau atau upay upaya a menem enempa patk tkan an kembali dana yan sudah berada dalam system keuangan ke dalam system keuangan. b. 3ayering2 3ayering2 upaya upaya mentranser mentranser harta harta kekayaan kekayaan hasil hasil kejahatan kejahatan yang telah berhasil masuk dalam system keuangan melalui tahap placement. c. &ntegratio &ntegration2 n2 upaya menggu menggunak nakan an kekayaan kekayaan yang yang berasal berasal dari tind tindak ak pida pidana na yang yang tela telah h berh berhas asil il masu masuk k dala dalam m sy syst stem em keuan euanga gan n
mela melalu luii
plac placem emen entt
dan dan
laye layeri ring ng!!
seol seolah ah-ol -olah ah
merupakan kekayaan halal indak perbuatan ini denga tegas diperlakukan diperlakukan serbagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam #ndang-#ndang nomor ,4
tahun
// //
tentang
indak
pida idana
Pencucia cian
uang
sebaga sebagaima imana na telah telah diubah diubah dengan dengan #ndang #ndang-#n -#ndan dang g nomor nomor 4 tahun //+. 0eng 0engan an dipe diperl rlak akuk ukan anny nya a penc pencuc ucia ian n uang uang seba sebaga gaii tind tindak ak pidana $kriminalisasi dari pencucian uang%! maka banyak kasus kejah ejahat atan an $ter $terma masu suk k tind tindak ak pida pidana na korup orupsi si%% dapa dapatt dipro diprose ses s $pengadilan% melalui kejahatan utamanya dan melalui pencucian uangnya. Pusat Pu sat Pelap Pelapor oran an dan *n *nali alisis sis ransak ransaksi si "euanga euangan n $PP $PP* *"% meru merupa pak kan
lem lembaga baga
yang yang
pent pentin ing g
untu untuk k
mengu engung ngk kapk apkan
pelaku-pelaku dengan menelusuri laporan-laporan dari berbagai sumber! tanpa harus membuktikan kejahatan utamanya.
(. Ter)r!&%e Dar! Pen''!an Uang Pengeboman di 5otel J6 )arriott dan he 7it8-9arlton di Jakarta pada tanggal ,: Juli // dapat berlangsung karena ada dukungan dana yang cukup memadai. Polisi menduga! beberapa orang dalam kelompok tersebut menjadi semacam penghubung antara jaringan dan sumber dana! yang berada di dalam maupun di luar negeri. 5al tersebut menunjukkan adanya hubungan antara terorisme sebagai kejahatan utama atau tindak pidana asal $predicate crime% dengan pencucian uang. Pencucian uang yang lebih sulit ditelusuri atau dilacak adalah dengan menghindari transaksi perbankan yang berkewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas $di &ndonesia PP*"%. ;alah satu cara pemindahan dana dikenal dengan nama hawala. Ke*a"!+an Mela,)r +ag! Pen-elenggara Negara "ewajiban melapor harta kekayaan bagi penyelenggara negara! ditetapkan dalam #ndang-undang (omor +/ ahun // tentang "omisi Pemberantasan "orupsi. "etentuan "P" tersebut mendefnisikan
“5arta
"ekayaan
Penyelenggaraan
(egara”
sebagai harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan! baik berupa harta bergerak! harta tidak bergerak! maupun hak-hak lainnya
yang
dapat
dinilai
dengan
uang
yang
diperoleh
penyelenggara negara sebelum! selama dan setelah memangku jabatannya. 5arta kekayaan penyelenggara negara dilaporkan dalam
“3aporan
5arta
"ekayaan
Penyelenggara
(egara”
disingkat $35"P(%. 35"P( adalah datar seluruh 5arta "ekayaan Penyelenggara (egara! yang dituangkan dalam ormulir yang ditetapkan oleh "P". Ketaatan ala% %ela,)r #arta
eknik
audit
in'estigati'e
dengan
menggunakan
perbandingan kenaikan dan penurunan asset merupakan teknik yang ampuh ! terutama jika diikuti dengan ketentuan beban pembuktian terbalik.0i tingkaat penyelenggara (egara teknik audit in'estigati'e ini akan eekti kalau penyelenggara (egara menaati ketentuan undang undang mengenai pelaoran harta kekayaan /. F)ll)* T#e M)ne- Dan Data M!n!ng ehnik in'estigasi ini sebenarnya
sangat
sederhana.
"esulitannya adalah datanya sangat banyak dalam hitungan terabytes. "ita tidak bisa mulai dengan pelakunya! yang kita ingin kita lihat justru adanya pola-pola arus dana yang menuju ke suatu tempat $yang memberi indikasi tentang pelaku atau otak kejahatan%. 0isamping kerumitan karena data yang begitu besar! juga diperlukan kecermatan dan persistensi dalam mengumpulkan bahan-bahannya.
"emajuan
yang
sangat
pesat
di
bidang
teknologi inormasi! memasilitasi proses ini. 0. Mata Uang Ke"a#atan 9iri dari penggunaan currency o crime yang bukan berupa uang adalah i8in-i8in atau lisensi untuk akses ke sumber-sumber daya alam yang umumnya dialokasikan kepada keluarga dan kerabat sang diktator. 0alam hal itu currency o crime- nya bisa berupa intan berlian! minyak bumi! pasir laut! kayu bundar $logs%! ganja! dan lain sebagainya. 0i sini ada dua arus yang bisa diikuti in'estigator! yakni arus dana dan arus fsik barang. *rus fsik barang sering memberikan indikasi kuat! karena adanya anomali. 9ontoh2 data statistik
resmi
mengenai
impor-ekspor
yang
menunjukkan
kesenjangan yang besar! antara data negara pengimpor dan negara pengekspor. B. AUDIT
INESTIGATIF
DENGAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Pengantar
MENGANALISIS
UNSUR
*kuntan orensik bekerja sama dengan praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. "arena itu akuntan orensik perlu memahami hukum pembuktian sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi! seperti pembuktian untuk tindak pidana umum $dimana beberapa pelanggaran dan kejahatan mengenai raud diatur%! tindak pidana khusus $seperti korupsi! pencucian uang! perpajakan! dan lain-lain%! pembuktian dalam hukum perdata! pembuktian dalam hukum administrasi dan sebagainya. *kuntan orensik mengenal teknik analisis dari pengalamannya sebagai auditor. )odul ini membahas teknik analisis dengan menggunakan rumusan mengenai perbuatanperbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam #ndang#ndang (omor +, ahun , juncto #ndang-#ndang (omor / ahun //, tentang Pemberantasan indak Pidana "orupsi $selanjutnya
disebut
“#ndang-#ndang ipikor%. 0ari contoh
#ndang-#ndang ipikor! pembaca dapat menerapkannya dalam pembuktian hukum lainnya. Perbuatan melawan hukum dirumuskan dalam satu atau beberapa kalimat yang dapat dianalisis atau dipilah-pilah ke dalam bagian yang lebih kecil. #nsur-unsur ini dikenal dengan istilah
1elanda!
1estanddeel
$tunggal%
atau
bestanddeelen
$jamak%. Penyidik atau akuntan orensik mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk setiap unsur tersebut. 1ukti dan barang bukti yang dikumpulkan untuk setiap unsur akan mendukung atau membantah adanya perbuatan melawan hukum. 2. $ 3en!& T!na4 P!ana K)r,&! #ndang-undang tipikor merumuskan +/ jenis atau bentuk tindak pidana korupsi yang dibagi dalam tujuh kelompok yang diringkas dalam abel 4. 0alam abel 4 terdapat kolom d
secara bersamaan merupakan sistem kumulati imperati! dan terlihat dalam Pasal ! =! >! ! ,/! ,! dan ,1. indak pidana korupsi dalam pasal-pasal ini dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup! bahkan dalam Pasal dikenakan hukuman mati. &ni menandakan bahwa sistem kumulati imperati dikenakan terhadap tindak pidana korupsi yang paling berat. 0i samping sistem kumulati imperati! juga ada sistem kumulati
akultati.
yang
dapat
dilihat
pada
pasal-pasal
yang
menggunakan istilah “dan
Ta+el / Per!n'!an $ 3en!& T!na4 P!ana K)r,&! Menrt Unang5Unang N)%)r $1 Ta#n 26 Jo. Unang5Unang N)%)r 2 Ta#n 21
P!ana
P!an a
Pen"ara N)
Kel)%,)4 T!,!4)r
Keterangan
P!ana
7ta#n8
Den a
9a
Pen"ara
7 "ta R, 8 M!n Ma4&
M!n
Ma4&
Kerg!an Keangan Negara ,
Pasal
)emperkaya diri
?
/
d
//
,.///
,
/
da
4/
,.///
)enyuap P(
,
4
da
4/
4/
)enyuap P(
,
4
da
4/
4/
;eumur hidup Pidana mati
Pasal +
)enyalahgunakan wewenang
;eumur hidup
Sa, Men-a, +
Psl 4 ayat $,%a
?
Psl 4 ayat $,%b
P!ana
P!an a
Pen"ara N)
Kel)%,)4 T!,!4)r
Keterangan
P!ana
7ta#n8
Pen"ara
7 "ta R, 8 M!n Ma4&
4
Pasal ,+
)emberi hadiah ke P(
=
Psl 4 ayat$%
P( menerima suap
:
Pasal ,.a
P( menerima suap
>
Pasal ,.b.
P( menerima suap
Pasal ,,
Den a
9a
M!n
Ma4&
+
da
,4/
,
4
da
4/
4/
;eumur hidup
?
/
d
//
,.///
;eumur hidup
?
/
d
//
,.///
P( menerima suap
,
4
da
4/
4/
,/ Psl = ayat$,%.a
)enyuap 5akim
+
,4
d
,4/
:4/
,, Psl = ayat$,%.b
)enyuap ad'okat
+
,4
d
,4/
:4/
, Psl = ayat$%
5akim @ *d'okat terima suap
+
,4
d
,4/
:4/
,+ Pasal ,.c
5akim menerima suap
;eumur 5idup
?
/
d
//
,.///
,? Pasal ,.d
*d'okat menerima suap
;eumur 5idup
?
/
d
//
,.///
Penggela,an ala% 3a+atan ,4 Pasal ,4
P( menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan
+
,4
d
,4/
:4/
,= Pasal
P(. & memalsukan buku
,
4
d
4/
4/
,: Pasal ,/.a
P(. & merusak bukti
:
d
,//
+4/
,> Pasal ,/.b
P( membiarkan orang lain merusakkan bukti
:
d
,//
+4/
, Pasal ,/.c
P( membantu orang lain merusakkan bukti
:
d
,//
+4/
Per+atan Pe%era&an / Pasal ,.e
P( memeras
;eumur 5idup
?
/
d
//
,.///
, Pasal ,.g
P( memeras
;eumur 5idup
?
/
d
//
,.///
Pasal ,.h
P( memeras
;eumur
?
/
d
//
,.///
P!ana
P!an a
Pen"ara N)
Kel)%,)4 T!,!4)r
Keterangan
P!ana
7ta#n8
9a
Pen"ara
Den a 7 "ta R, 8
M!n Ma4&
M!n
Ma4&
5idup Per+atan :rang + Psl : ayat$,% a ? Psl : ayat$,% b 4 Psl : ayat$,% c = Psl : ayat$,% d : Psl : ayat $%
> Psl ,.h
Pemborong berbuat curang
:
da
,//
+4/
Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
:
da
,//
+4/
7ekanan (&
:
da
,//
+4/
Pengawas rekanan (&
:
da
,//
+4/
Penerima barang (&
:
da
,//
+4/
?
/
d
//
,.///
;eumur 5idup
?
/
d
//
,.///
P( menerima gratifkasi ;eumur dan tidak melapor ke 5idup "P"
?
/
d
//
,.///
P( memeras
Bentran Ke,ent!ngan ala% Pengaaan Pasal ,.i
P( turut serta dlm pengadaan yang diurusnya
Grat!;4a&! +/ Psl ,1 jo.,9
$. T!na4an P!ana La!n Ter4a!t T!,!4)r ;elain ke-+/ bentuk tindak pidana korupsi! #ndang-#ndang ipikor 1ab &&& mengatur beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
a. )encegah! merintangi! atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan! penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka! terdakwa! atau saksi dalam perkara korupsi. b. idak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. c. 0alam perkara
korupsi!
melanggar
"#5P
Pasal
/
$mengadukan perbuatan pidana! padahal ia tahu perbuatan itu tidak dilakukan%! Pasal +, $menarik barang yang disita%! Pasal ?, $pejabat menyalahgunakan kekuasaan! memaksa orang
melakukan!
tidak
melakukan!
atau
membiarkan
sesuatu%! Pasal ? $pejabat menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan atau mendapat keterangan%! Pasal ? $pejabat melampaui kekuasaan ... memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ... atau berada di situ secara melawan hukum% atau Pasal ?+/ $pejabat melampaui kekuasaan menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat! kartu pos! barang atau paket ... atau kabar lewat kawat%
(. Un&r5Un&r T!na4 P!ana K)r,&! abel 4 di atas menyajikan pasal-pasal dan ayat-ayat dari #ndang-#ndang ipikor yang berisi +/ jenis tindak pidana berdasarkan tujuh kelompok. Pada pembahasan di bawah ini! pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut diuraikan ke dalam unsurunsurnya $bestanddeelen% TPK < KERUGIAN KEUANGAN NEGARA P" A , Pasal 2 , ;etiap orang yang secara melawan perbuatan
memperkaya
hukum melakukan
diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara! dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan denda paling
sedikit 7p.//.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p.,.///.///.///!// $satu milyar rupiah%. 0alam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% dilakukan dalam keadaan tertentu! pidana mati dapat dijatuhkan.
N)
Un&r T!na4 P!ana
1. 2.
;etiap orang )emperkaya diri sendiri! orang lain! atau suatu korporasi 0engan cara melawan hukum 0apat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
$. (.
P" A Pasal +2 ;etiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang
kewenangan! karena
lain
atau
suatu
korporasi!
menyalahgunakan
kesempatan atau sarana yang ada padanya
jabatan
atau
kedudukan
yang
dapat
merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara! dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan atau denda paling sedikit 7p. 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p. ,.///.///.///!// $satu milyar rupiah%.
N) 1. 2. $. (. /.
Un&r T!na4 P!ana ;etiap orang 0engan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi )enyalahgunakan kewenangan! kesempatan! atau sarana Bang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 0apat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
TPK < SUAP MENYUAP P" A + Pasal 4 ayat $,% huru a2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama 4 $lima% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p 4/.///.///!// $dua ratus lima puluh juta rupiah% setiap orang yang2 a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggara
pegawai
negara
dengan
negeri atau penyelenggara
maksud
supaya
negara tersebut
berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya! yang bertentangan dengan kewajibannyaC atau b.........
N) 1. 2. $. (.
Un&r T!na4 P!ana ;etiap orang )emberi atau menjanjikan sesuatu "epada pegawai negeri atau penyelenggara negara 0engan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya! yang bertentangan dengan kewajibannya
P" A ? , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama 4 $lima% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p 4/.///.///!// $dua ratus lima puluh juta rupiah% setiap orang yang2 a ......... b memberi sesuatu
kepada
pegawai
negeri
atau
penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban! dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
N)
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
;etiap orang )emberi sesuatu "epada pegawai negeri atau penyelenggara negara 1erhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban! dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
(.
P" A 4 Pasal ,+2 ;etiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan
atau wewenang
yang
melekat pada jabatan atau kedudukannya! atau oleh pemberi hadiah
atau
kedudukan lama
+
janji
dianggap
melekat
pada
jabatan
atau
tersebut! dipidana dengan pidana penjara paling $tiga%
tahun
dan
atau
denda
paling
banyak
,4/.///.///!// $seratus lima puluh juta rupiah%.
N) 1. 2. $. (.
Un&r T!na4 P!ana ;etiap orang )emberi hadiah atau janji "epada pegawai negeri 0engan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya! atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut
P" A = Pasal 4 ayat $%2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama 4 $lima% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p 4/.///.///!// $dua ratus lima puluh juta rupiah% setiap orang yang2 a ........ b ........
1agi
pegawai
negeri
atau
penyelenggara
negara
yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% huru a atau huru b! dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat $,%.
N)
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $. (.
Pegawai (egeri )enerima pemberian atau janji "epada pegawai negeri ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat $,% huru a atau huru b
P" A : Pasal , 5uru a2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 a pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji! padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya! yang bertentangan dengan kewajibannyaC b ........
N)
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
Pegawai (egeri atau penyelenggara negara )enerima hadiah atau janji 0iketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya! yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya! yang bertentangan dengan kewajibannya
(.
P" A > Pasal , huru b2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 a .......... b pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah! padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah
melakukan
atau
tidak
melakukan
sesuatu
dalam
jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyaC Penjelasan: Cukup jelas c ..........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
Pegawai (egeri atau penyelenggara negara )enerima hadiah 0iketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya
(.
P" A Pasal ,,2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama 4 $lima% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p 4/.///.///!// $dua ratus lima puluh juta rupiah% pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga! bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya! atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
N)
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $. (.
Pegawai (egeri atau penyelenggara negara )enerima hadiah atau janji 0iketahuinya Patut diduga! bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya! atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya
P" A ,/ Pasal = ayat $,% huru a2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat + $tiga% tahun dan paling lama ,4 $lima belas% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p ,4/.///.///!// $seratus lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p :4/.///.///!// $tujuh ratus lima puluh juta rupiah% setiap orang yang2 a memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud
untuk
mempengaruhi
putusan
perkara
yang
diserahkan kepadanya untuk diadiliC atau b ........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $. (.
;etiap orang )emberi atau menjanjikan sesuatu "epada hakim 0engan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
P" A ,, , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat + $tiga% tahun dan paling lama ,4 $lima belas% tahun dan pidana denda
paling sedikit 7p ,4/.///.///!// $seratus lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p :4/.///.///!// $tujuh ratus lima puluh juta rupiah% setiap orang yang2 a ........ b memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ditentukan
ketentuan menjadi
peraturan ad'okat
untuk
perundang-undangan menghadiri
sidang
pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $. (.
;etiap orang )emberi atau menjanjikan sesuatu "epada ad'okat yang menghadiri sidang pengadilan 0engan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
P" A , Pasal = ayat $%2 1agi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% huru a atau ad'okat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% huru b! dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat $,%.
N ) 1. 2. $.
Un&r T!na4 P!ana
5akim atau ad'okat Bang menerima pemberian atau janji ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal = ayat $,% huru a atau huru b
P" A ,+ Pasal , huru c2
0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 c hakim yang menerima hadiah atau janji! padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Penjelasan: Cukup jelas d .......
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
5akim )enerima hadiah atau janji 0iketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
P" A ,? Pasal , huru d2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 c ...... d seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi ad'okat untuk menghadiri sidang pengadilan! menerima hadiah atau janji! padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan! berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili e .........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
*d'okat yang menghadiri sidang di pengadilan )enerima hadiah atau janji 0iketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan! berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili
TPK < SUAP MENYUAP P" A ,4 Pasal >2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat + $tiga% tahun dan paling lama ,4 $lima belas% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p ,4/.///.///!// $seratus lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p :4/.///.///!// $tujuh ratus lima puluh juta rupiah%! pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus
atau
untuk
sementara
waktu!
dengan
sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya! atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain! atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
N ) 1.
2. $.
(. /.
Un&r T!na4 P!ana
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 0engan sengaja )enggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. #ang atau surat berharga Bang disimpan karena jabatannya
P" A ,= Pasal 2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat , $satu% tahun dan paling lama 4 $lima% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p 4/.///.///!// $lima puluh juta rupiah% dan paling banyak 7p 4/.///.///!// $dua ratus lima puluh juta rupiah% pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu! dengan sengaja memalsu buku-buku atau datar-datar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
N )
Un&r T!na4 P!ana
1.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 0engan sengaja )emalsu 1uku-buku atau datar-datar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
2. $. (.
P" A ,: Pasal ,/ huru a2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah% pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu! dengan sengaja2 a menggelapkan! menghancurkan! merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai barang! akta! surat! atau datar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang! yang dikuasai karena jabatannyaC atau b......
N ) 1.
2. $. (.
/.
Un&r T!na4 P!ana
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 0engan sengaja )enggelapkan! menghancurkan! merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai 1arang! akta! surat! atau datar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang Bang dikuasainya karena jabatan
P" A ,> Pasal ,/ huru b2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah% pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu! dengan sengaja2 a......... b membiarkan orang lain menghilangkan!
menghancurkan!
merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai barang! akta! surat! atau datar tersebutC atau c ..........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 0engan sengaja )enggelapkan! menghancurkan! merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai 1arang! akta! surat! atau datar sebagaimana disebut pada Pasal ,/ huru a
2. $. (.
P" A , Pasal ,/ huru c2 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah% pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu! dengan sengaja2 b......... c membantu orang lain menghilangkan!
menghancurkan!
merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai barang! akta! surat! atau datar tersebut.
N )
Un&r T!na4 P!ana
1.
Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 0engan sengaja )embantu orang lain menghilangkan! menghancurkan! merusakkan! atau membuat tidak dapat dipakai 1arang! akta! surat! atau datar sebagaimana disebut pada Pasal ,/ huru a
2. $. (.
TPK < PEMERASAN P" A / Pasal , huru e2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 d ...... e pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum!
atau
dengan
menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu! membayar! atau menerima pembayaran dengan potongan!
atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiriC .........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara 0engan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;ecara melawan hukum )emaksa seseorang memberikan sesuatu! membayar! atau menerima pembayaran dengan potongan! atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri )enyalahgunakan kekuasaan
$. (.
/.
P" A , Pasal , huru g2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 ...... g pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas! meminta atau menerima pekerjaan! atau penyerahan barang! seolah-olah merupakan utang kepada dirinya!
padahal
diketahui
bahwa
hal
tersebut
bukan
merupakan utang h .........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara Pada waktu menjalankan tugas )eminta atau menerima pekerjaan! atau penyerahan barang ;eolah-olah merupakan utang kepada dirinya 0iketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan
(. /.
utang
P" A Pasal , huru 2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 e ...... f pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas! meminta! menerima! atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum! seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya! padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang g .........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara Pada waktu menjalankan tugas )eminta atau menerima pekerjaan! atau memotog pembayaran "epada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum ;eolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya 0iketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
(. /.
0.
TPK < PERBUATAN :URANG P" A + Pasal : ayat $,% huru a2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan atau pidana denda paling
sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah%2 a pemborong! ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan! atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan
bahan
bangunan!
melakukan
perbuatan
curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang! atau keselamatan negara dalam keadaan perangC b........
N) 1. 2. $. (.
Un&r T!na4 P!ana Pemborong! ahli bangunan atau penjual bahan )elakukan perbuatan curang Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Bang dapat membahayakan keamanan orang atau barang! atau keselamatan negara dalam keadaan perang
P" A ? Pasal : ayat $,% huru b2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah%2 a.......... bsetiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan
bahan
bangunan!
sengaja
membiarkan
perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huru aC c ..........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1.
Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan )embiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. 0ilakukan dengan sengaja ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal : ayat $,% huru a.
2.
$. (.
P" A 4 Pasal : ayat $,% huru c2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah%2 b.......... c setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perangC atau d ..........
N )
Un&r T!na4 P!ana
1. 2. $.
;etiap orang )elakukan perbuatan curang 6aktu menyerahkan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia 0apat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang
(.
P" A = Pasal : ayat $,% huru d2 , 0ipidana dengan pidana penjara paling singkat $dua% tahun dan paling lama : $tujuh% tahun dan atau pidana denda paling sedikit 7p ,//.///.///!// $seratus juta rupiah% dan paling banyak 7p +4/.///.///!// $tiga ratus lima puluh juta rupiah%2 c .......... dsetiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huru c
N
Un&r T!na4 P!ana
) 1.
2. $. (.
Drang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia )elakukan perbuatan curang )embiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal : ayat $,% huru c 0ilakukan dengan sengaja
P" A : Pasal : ayat $% 1agi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% huru a atau huru c! dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat $,%
N ) 1.
2. $.
Un&r T!na4 P!ana
Drang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan entara (asional &ndonesia dan atau "epolisian (egara 7epublik &ndonesia )embiarkan perbuatan curang ;ebagaimana dimaksud dalam Pasal : ayat $,% huru a atau huru c
P" A > Pasal , huru h2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 g..........
h pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu
menjalankan
tugas!
telah
menggunakan
tanah
negara yang di atasnya terdapat hak pakai! seolah-olah sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan!
telah
merugikan orang yang berhak! padahal diketahuinya bahwa perbuatan
tersebut
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undanganC atau i ......
N ) 1. 2. $. (. /.
Un&r T!na4 P!ana
Pegawai negeri atau penyelenggara negara Pada waktu menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai ;eolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan elah merugikan orang yang berhak 0iketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
P" A Pasal , huru i2 0ipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%2 h.......... i pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan! pengadaan! atau persewaan! yang pada saat dilakukan perbuatan! untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
N )
Un&r T!na4 P!ana
1.
Pegawai negeri atau penyelenggara negara
N )
Un&r T!na4 P!ana
2. $.
0engan sengaja 3angsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan! pengadaan! atau persewaan. Pada saat dilakukan perbuatan! untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
(.
P" A +/ Pasal , 12 , ;etiap gratifkasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian
suap!
apabila berhubungan
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya! dengan ketentuan sebagai berikut2 ayang nilainya 7p ,/.///.///!// $sepuluh juta rupiah% atau lebih!
pembuktian
bahwa
gratifkasi
tersebut
bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifkasiC byang nilainya kurang dari 7p ,/.///.///!// $sepuluh juta rupiah%!
pembuktian
bahwa
gratifkasi
tersebut
suap
dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat ? $empat% tahun dan paling lama / $dua puluh% tahun! dan pidana denda paling sedikit 7p //.///.///!// $dua ratus juta rupiah% dan paling banyak 7p ,.///.///.///!// $satu miliar rupiah%. Pasal , 92 , "etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal , 1 ayat $,% tidak berlaku! jika penerima melaporkan gratifkasi yang diterimanya kepada "omisi Pemberantasan indak Pidana "orupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat $,% wajib dilakukan oleh penerima gratifkasi paling lambat +/ $tiga puluh% hari kerja terhitung sejak tanggal gratifkasi tersebut diterima.
+ "omisi Pemberantasan indak Pidana "orupsi dalam waktu paling lambat +/ $tiga puluh% hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifkasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. ? "etentuan mengenai tata cara
penyampaian
laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat $% dan penentuan status gratifkasi sebagaimana dimaksud dalam ayat $+% diatur dalam #ndang-undang tentang "omisi Pemberantasan indak Pidana "orupsi.
N ) 1. 2. $. (.
Un&r T!na4 P!ana
Pegawai negeri atau penyelenggara negara )enerima gratifkasi Bang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya Penerimaan gratifkasi tersebut tidak dilaporkan ke "P" dalam jangka waktu +/ hari sejak diterimanya gratifkasi
/. Be+era,a K)n&e, Unang5Unang 0i bawah ini ada catatan mengenai beberapa konsep! baik yang secara umum dikenal dalam "#5P dan "#5*P maupun yang khas untuk tindak pidana korupsi. "onsep-konsep itu adalah2 a. *lat bukti yang sah b. 1eban pembuktian terbalik c. Eugatan perdata atas harta yang disembunyikan d. Pemidanaan secara in absentia e. “memperkaya” 'ersus “menguntungkan” . Pidana mati g. Nullum delictum h. Concursus idealis i. Concursus realis j. Perbuatan berlanjut k. “lepas dari tuntutan hukum” 'ersus “bebas”. "onsep-konsep ini akan dibahas secara singkat dan dimaksudkan untuk membantu akuntan orensik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. 0alam analisis kasus! pembaca dapat melihat penerapan sebagian konsep-konsep ini. Alat B4t! -ang Sa#
Penjelasan #ndang-#ndang (omor / ahun //, tentang Perubahan
atas
#ndang-#ndang
(omor
+,
ahun
,
menyebutkan2 Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai "petunjuk" selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa
informasi
yang
diucapkan,
dikirim,
diterima,
atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu
tetapi
tidak
terbatas pada
data
penghubung
elektronik (electronic data interchange, surat elektronik (e!mail, telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda sik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna# &ni merupakan perluasan pengertian alat bukti yang sah dalam
"#5*P
sesuai
dengan
perkembangan
teknologi.
7umusannya sendiri dapat dilihat dalam Pasal = * #ndang#ndang (omor / ahun //, berikut2 Pasal = * *lat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,>> ayat $% #ndang-undang (omor > ahun ,>, tentang 5ukum *cara Pidana! khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari 2 a alat bukti lain yang berupa inormasi yang diucapkan! dikirim! diterima! atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan ituC dan b dokumen! yakni setiap rekaman data atau inormasi yang dapat
dilihat!
dibaca!
dan
atau
didengar
yang
dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana! baik yang tertuang di atas kertas! benda fsik apapun selain kertas! maupun yang terekam secara elektronik! yang berupa tulisan!
suara! gambar! peta! rancangan! oto! huru! tanda! angka! atau perorasi yang memiliki makna. "etentuan serupa mengenai alat bukti yang sah juga terdapat dalam #ndang-#ndang (omor ,4 ahun // tentang inda Pidana Pencucian #ang sebagaimana telah diubah dengan #ndang-#ndang (omor 4 ahun //+.
Be+an Pe%+4t!an Ter+al!4 Penjelasan #ndang-#ndang (omor / ahun //, tentang Perubahan
atas
#ndang-#ndang
(omor
+,
ahun
,
menyebutkan2 Ketentuan mengenai "pembuktian terbalik" perlu ditambahkan dalam
$ndang!undang
Nomor
%&
'ahun
&
tentang
Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung sifat pre)ensi
khusus
terhadap
pegawai
negeri
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & angka * atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal * $ndang!undang Nomor *+ 'ahun & tentang Penyelenggara Negara yang ersih dan ebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi# Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal *, Pasal %, Pasal -, Pasal &%, Pasal &-, Pasal &., dan Pasal &/ $ndang!undang Nomor %& 'ahun & tentang Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi dan Pasal . sampai dengan Pasal &* $ndang!undang ini# Penggunaan istilah “pembuktian terbalik” sebenarnya kurang tepat! istilah yang seharusnya digunakan adalah pembalikan beban pembuktian $omkering )an bewijslast %. Ggatan Perata ata& Harta -ang D!&e%+n-!4an Penjelasan #ndang-#ndang (omor / ahun //, tentang Perubahan
atas
menyebutkan2
#ndang-#ndang
(omor
+,
ahun
,
0alam $ndang!undang
ini
diatur
pula
hak
negara
untuk
mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap# 1arta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi# 2ugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya# $ntuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara# "etentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal +> 9 dari #ndang-#ndang (omor / ahun //, Pasal +> 9 *pabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap! diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal +> 1 ayat $%! maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Pera%,a&an Harta Bena -ang D!&!ta "etentuan ini dapat dilihat dalam Pasal +> ayat 4 dari #ndang#ndang (omor +, ahun , yang berbunyi sebagai berikut2 =Dala%
#al
tera4*a
%en!nggal
n!a
&e+el%
,t&an !"at#4an an tera,at +4t! -ang '4, 4at +a#*a -ang +er&ang4tan
tela# %ela44an
t!na4 ,!ana 4)r,&!> %a4a #a4!% ata& tnttan ,enntt %% %eneta,4an
,era%,a&an
+arang5
+arang -ang tela# !&!ta? dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut2 “Ketentuan dalam
ayat
ini,
dimaksudkan
pula
untuk
menyelamatkan
kekayaan Negara3# "arena orang itu telah meninggal dunia! kesempatan baginya banding
tidak
ada.
pertanggungjawabannya
;etelah
dibatasi
sampai
ia pada
meninggal! perampasan
harta benda yang telah disita. &nilah peluang yang diberikan kepada negara di bawah pasal ini. Pasal +> ayat : #ndang-#ndang ipikor memberi kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. *yat ini sekaligus memberi kepastian mengenai batas waktunya. *yat ini berbunyi2 “;etiap orang yang berkepentingan keberatan kepada pengadilan yang
dapat mengajukan telah
menjatuhkan
penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat $4%! dalam waktu
+/ $tiga puluh%
hari terhitung
sejak tanggal
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat $+%.”
Pe%!anaan &e'ara in Absentia Pengalaman mengenai koruptor yang melarikan diri atau tidak hadir dalam persidangan! diatasi dengan ketentuan mengenai pemidanaan secara in absentia# 5al ini diatur dalam pasal +> ayat ,! ! +! dan ? #ndang-#ndang Pemberantasan ipikor yang berbunyi sebagai berikut2 , 0alam hal terdakwa telah dipanggil secara sah! dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah! maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. 0alam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan! maka terdakwa wajib diperiksa! dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang. + Putusan yang dijatuhkan tanpa
kehadiran
terdakwa
diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan! kantor Pemerintah 0aerah! atau diberitahukan kepada kuasanya. ? erdakwa atau kuasanya
dapat
mengajukan
banding
atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat $,%. =Me%,er4a-a? @er&& =Mengntng4an?
Perumusan P" dalam Pasal #ndang-#ndang ipikor berbeda dari perumusan dalam Pasal +. 0alam Pasal ! digunakan istilah “memperkaya diri sendiri atau orang lain”. ;ementara itu! dalam Pasal +! digunakan istilah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” )engapa pembuktian “memperkaya” lebih
sulit
dari pada
“menguntungkan”. )emperkaya bermakna adanya tambahan kekayaan.
)enguntungkan
bermakna
keuntungan
materiil
$tambahan kekayaan! uang! harta% dan immateriil $timbulnya goodwill,utang budi dan lain-lain%. ;eorang pejabat menerima suap dari seorang pengusaha dan seluruh jumlah itu diberikan kepada atasannya. Pejabat itu tidak memperkaya
dirinya!
tetapi
tetap
menguntungkan
dirinya.
0engan meneruskan seluruh suap itu kepada atasannya! ia menguntungkan diri karena bisa mendapat keistimewaan $fa)or % dalam bentuk kenaikan pangkat! jabatan! gaji dan seterusnya. P!ana Mat! 1anyak orang menginginkan ketentuan pidana mati terhadap para koruptor dalam hal jumlah yang dikorupsi besar. (amun! berapa jumlah korupsi yang dikategorikan besar 0alam Pasal ayat dari #ndang-#ndang ipikor! dikatakan2 “0alam
hal tindak
pidana
korupsi
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (& dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan3# Nullum Delictum 0alam bahasa 3atin! asa ini selengkapnya berbunyi2 a# Nullum delictum, nulla poena sine prae)ia lege poenali, b# Nullum crimen, nulla poena sine prae)ia lege poenali, atau c. Nullum crimen, nulla poena sine lege prae)ia# Bang disingkat menjadi2 a. Nullum delictum b. Nullum poena sine lege atau c. Nullum crimen, nulla poena sine lege )aknanya dapat dilihat pada Pasal , ayat $,% "#5P yang berbunyi2
45uatu perbuatan
tidak
dapat
dipidana,
kecuali
berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada3
0alam kaitan dengan P"! asas ini dikemukakan dalam dua kasus. Pertama untuk kasus-kasus P" yang dilakukan sebelum keluarnya suatu undang-undang! tetapi diadili setelah keluarnya undang-undang tersebut. 5al ini misalnya terlihat dalam perdebatan di 0P7 ketika membahas 7ancangan #ndang-#ndang $yang kemudian menjadi #ndang-#ndang (omor + ahun ,:,%. )eskipun ada keinginan yang kuat dari beberapa raksi untuk menerapkan undangundang itu secara retroakti $berlaku surut%! perumusan Pasal += dari
undang-undang
yang
disahkan
menunjukkan
dipertahankannya asas nullum delictum ini. 1erikut ini kutipan dari pasal tersebut2 “'erhadap segala tindak pidana korupsi yang telah dilakukan sebelum saat $ndang!$ndang ini berlaku, tetapi diperiksa dan diadili setelah $ndang!$ndang ini berlaku maka diperlukan $ndang!$ndang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan#3 imbulnya berbagai interpetrasi tentang berlakunya #ndang#ndang ipikor juga dicatat dalam penjelasan undang-undang itu2 5ejak $ndang!undang Nomor %& 'ahun & tentang Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi (6embaran Negara 7epublik 8ndonesia 'ahun & Nomor &-9, 'ambahan 6embaran
Negara
diundangkan,
7epublik
terdapat
8ndonesia
berbagai
Nomor
%+-
interpretasi
atau
penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan $ndang!undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum $ndang!undang Nomor %& 'ahun & diundangkan# 1al ini disebabkan Pasal -- $ndang!undang tersebut menyatakan bahwa $ndang!undang
Nomor
%
'ahun
&&
tentang
Pemberantasan 'indak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak $ndang!undang Nomor %& 'ahun & diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya
kekosongan
hukum
untuk
memproses
tindak
pidana
korupsi yang terjadi sebelum berlakunya $ndang!undang Nomor %& 'ahun &# "edua! sewaktu "P" menangani kasus yang terjadi sebelum keuarnya #ndang-#ndang (omor +/ ahun // tentang "omisi Pemberantasan
P"!
ada
orang
yang
mempertanyakan
wewenang "P" dengan menggunakan asas nullum delictum ini. 0alam kasus semacam ini! asas ini sebenarnya tidak dilanggar karena substansi hukumnya sudah diatur dalam undang-undang yang
mendahului
P"
itu.
Bang
terjadi
kemudian
adalah
perluasan dari aparat yang menanganinya! yakni dari polisi dan jaksa ke "P". Concursus Ideais "onsep concursus idealis dan concursus realis ini terdapat dalam "#5P 1ab G& mengenai “Perbarengan indak Pidana”. "onsep concursus idealis berkenaan dengan satu perbuatan yang tercakup dalam lebih dari satu aturan pidana. 5al ini terlihat dalam Pasal =+ yang berbunyi sebagai berikut2 $,% Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana! maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan ituC jika berbeda-beda! yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. $% Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum! diatur pula dalam aturan pidana yang khusus! maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Concursus Realis "onsep concursus
realis
ini
berkenaan
dengan
beberapa
perbuatan yang dilakukan berbarengan. 5al ini terdapat dalam "#5P Pasal =4 yang berbunyi sebagai berikut.
$,% 0alam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan! yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis! maka dijatuhkan hanya satu pidana. $% )aksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu! tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga. Per+atan Berlan"t )asih dalam 1ab G& "#5P! ada ketentuan mengenai apa yang dikenal sebagai satu perbuatan berlanjut yang mirip dengan concursus
realis $yakni dianggap satu perbuatan%.
(amun
pemidanaannya mirip dengan concursus idealis $dikenakan hanya satu pidana%. Perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal =? ayat , "#5P yang berbunyi sebagai berikut. $,% Jika antara beberapa perbuatan! meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran! ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut! maka hanya diterapkan satu aturan pidanaC jika berbeda-beda! yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. =Le,a& ar! Tnttan H4%? @er&& =Be+a&? 1agi orang awam! keputusan “3epas dari tuntutan hukum” dan keputusan “bebas” mempunyai makna yang sama. 0ari sudut pandang "#5*P! kedua putusan ini mempunyai makna dan konsekuensi yang berbeda. Putusan bebas $)rijspraak % atau bebas murni $ ;ui)ere )rijspraak % diatur dalam "#5*P Pasal ,, ayat , yang berbunyi2 “
“3epas
dari
segala
tuntutan
hukum”
$ontslag
)an
alle
rechts)er)olging% diatur dalam "#5*P Pasal ,, ayat yang berbunyi sebagai berikut2 “
murni!
melakukan kasasi.
jaksa
penuntut
umum tidak dapat
