HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM WELFARE STATE Oleh M. BUDI MULYADI SH.
Abstak Hukum Adsministrasi Negara merupakan salah satu tool atau alat bagi implementasi tujuan negara kesejahtraan welfare state, maka pemahaman Hukum Administrasi Neagara menjadi satu hal yang sangat pital untuk dikembangkan dalam kehidupan bernegara.
Kata Kunci welfare state atau sosial service-state , yaitu negara yang pemerintahannya
bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal I.
pemikiran
Latar Belakang
Aristoteles Undang-Undang
Dasar
tentang
negara
mengemukakan
hukum . hukum.
ide
negara
Negara hukum yang dikaitkanya dengan arti negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
Indonesia
adalah
yang dalam perumusannya masih terkait menyiratkan
bahwa
kepada “Polis “Polis ”. ”.1) negara hukum (recht (recht staat ), konsep negara
hukum
telah
menjadi
masalah yang menarik dan banyak disoroti oleh berbagai ahli, guna dibahas dalam diskusi-diskusi, dasarnya
persoalan
telah
lama
ini
Selanjutnya
suatu
pada dijadikan
perbincangan, sebab sejak dahulu kala
meskipun
ide
tentang
negara hukum telah lama diungkapkan oleh para ahli, namun dipandang dari segi penggunaan istilah “negara hukum” istilah tersebut sebenarnya baru mulai tampil ke muka dalam abad kesembilan belas.
2)
orang telah mencari arti negara hukum, diantaranya para pilosup yunani kuno. Plato mengemukaan konsep “nomoi” “ nomoi” yang yang dapat
dianggap
sebagai
cikal
bakal
1)
Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat setudi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm. 142 2) Djokosutomo, Hukum Tata Negara, dihimpun oleh Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 80
Perkembangan tipe negara hukum 1. Kaidah
hukum
yang
mengatur
organ-organ
kekuasaan
membawa konsekwensi terhadap peran
bagaimana
Hukum
negara menjalankan kekuasaannya.
Administrasi
Negara
(HAN),
karena semakin sedikit campur tangan
2. Kaidah
negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin
kecil
pula
peran
campur
tangan
HAN
tadi
dan
akan
antara
lembaga
(administrasi
negara
negara)
dengan
masyarakat (warga negara)
Hal ini sejalan dengan konsep negara state ,
mengatur
negara (administrasi negara) yang ada,
semakin besar pula peran HAN.
welfare
yang
hubungan kekuasaan antara lembaga
didalamnya, sebaliknya dengan semakin intensifnya
hukum
administrasi
3. Kaidah
negara
hukum
yang
sekaligus
memberikan jaminan dan perlindungan
diwajibkan untuk berperan secara aktif
baik
diseluruh segi kehidupan masyarakatnya,
bagi
masyarakat
maupun
administrasi negara itu sendiri. 4)
maka ini malah merupakan salah satu Selanjutnya
dalam
tataran
sipat khas pemerintahan moderen (negara implementasi dari peran administrsi negara hukum moderen).
3)
sebagai Maka
penulis
mencoba
ingin
membedah bagaimana substansi peran Hukum pendapat
Administrasi Wade
memberikan
and
Negara
seperti
Phillips
batasan-batasan
yang
sebagai
berikut :
3)
SF. Marbun dkk., Dimensi-dimensi pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Perss, Yogyakarta, 2004, hlm. 48
pembatasan
kekuasaan
dapat
dilihat dari instrumen-instrumen HAN yang dipandang
dapat
menjadikan
peran
masing-masing seperti pemrintah sebagai pejabat
administrasi
negara
dan
masyarakat sebagai konstituen yang harus dilayani
4)
oleh
pejabat
atau
pungsi
Wande and phillips, Constitutional Law, Longmans green & Co, London, 1957, hlm 1957
administrasi negara ini harus berjalan
II.
PEMBAHASAN
dengan seimbang satu sama sama lain.
A.
Pengertian Kekuasaan
Apabila
ada
gesekan
berhubungan dengan peran dan pungsi administrasi negara dengan masyarakat maka
hukum
administrasi
Dari sudut etimologi, kekuasaan secara
yang
negara
ini
menjadi regulasi yang dapat menyjadi pemecahan masalah agar tidak merugikan
sederhana dan umum diartikan sebagain “kemampuan
dapat
dan
bertindak”
(power is an abnility to do or act ). ).6 Sedangakan
didalam
kamus
hukum,
kekuasaan diberi pengertian sebagai : “…, is ability on the part of a person to
salah satu pihak. Agar
berbuat
mempermudah
studi produce a change in a given legal relation
kepustakaan ini maka kiranya diperlukan by doing a given act,” identifikasi masalah untuk memudahkan dalam
pembahasannya
atau pun juga;
selanjutnya “…, is aliberty authority reserved by, or
sebagai berikut: Pertama ,
Apa yang limited to, a person to dispose of real or
dimaksud Hukum Administrasi Negara ? personal property, for his own benefit, or Kedua ,
Bagaimana
Peran
Sebagai benefit of others, or enabling one person to
Substansi Hukum Administrasi Negara ? dispose of interest which is vested in Untuk hal tersebut maka penulis akan
another,” 7
berupaya mengelaborasi materi tersebut Pengertian menurut kamus bahasa dan dengan tulisan yang berjudul “HUKUM kamus hukum tersebut memperlihatkan ADMINISTRASI
NEGARA
DALAM bahwa
kekuasaan
adalah
suatu
WELFARE STATE ” kemampuan
6
yang
terdapat
didalam
AS. Hornby, Oxford Advanced Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 1983, hlm. 652 7 Henry C. Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1983, hlm. 609
hubungan antar manusiaa (sosial) sebagai serupa tercermin pada definisi kekuasaan wadah penerapan kekuasaan, dapat juga yang
dikemukakan
oleh
Ossip
K.
dipahami dan definisi yang dikemukakan Flechtheim, 9 yakni : oleh Miriam Budiardjo, Budiardjo, 8 yaitu : “
…,kemampuan
sekelompok
“…,merupakan
seseorang
manusia
atau kemampuan,
keseluruhan
dari
hubungan-hubungan
dan
untuk proses-proses yang menghasilkan ketaatan
mempengaruhi tingkah laku seseorang dari pihak lain…,untuk tujuan-tujuan yang atau
kelompok
lain
sedemikian
rupa ditetapkan oleh pemegang kekuasaan”.
hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempuanyai kekuasaan itu”.
Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan,
kiranya
dapat
diketahui
beberapa hal esensial tentang kekuasaan,
Setiap individu mempunyai beraneka yaitu sebagai berikut : ragam meksud dan tujuan yang hendak
1. Merupakan
diperolehnya dan pelksanaan interaksi sosial.
Oleh
sebab
itu
kemampuan
mempengaruhi
upaya-upaya
atau
untuk
pengendalikan
pihak lain;
“mempengaruhi pihak lain” menjadi sentral 2. Terdapat di dalam suatu interaksi dari tiap-tiap penyelenggaraan kekuasaan. sosial; Bahkan mendasar dari hal itu, kekuasaan sering diasumsikan sebagai nilai yang
3. Mencakup
memelihara
keselamatan
4. Mengandung
aspek
(memaksa); serta
diri
maupun harta benda sendiri. Keadaan 8
Maria Budiardjo , Dasar-Dasar Ilum Politik , Gramedia, Jakarta, 1982, hlm. 38
dan
sosial;
demikian pengendalian pihak-pihak lain
rangaka
hubungan
proses yang terdapat pada interaksi
seolah-olah wajib untuk dipunyai. Dengan
dari syarat mutlak, yakni terutama dalam
seluruh
9
Mariam Budiardjo, Ibid, hlm. 39
paksaan
5. Mempunyai
maksud
dan
tujuan wilayah untuk memaksa seluruh golongan
penyelenggaraan.
dan kelompok sosial dalam suatu wilayah
Selanjutnya, apakah yang dimaksus dengan
kekuasaan
negara
sering
dipandang
sebagai
kekuasaan. tersebut
masih
pengertian sekian
Disamping
lain banyak
disebutkan
?
interaksi pandangan
terdapat tentang
pengertiannegara.
pengertian
setidaknya
negara
tiga
Dari dapat
pengertian
untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada, secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mecapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya”. Pihak atau organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara adalah pemerintah, baik dalam arti sempit
–
terbatas
hanya
adminstrasi
negara (lembaga eksekutif) – maupun
negara, yaitu :
dalam arti luas – meliputi seluruh badan 1. the organization of sosial life which kenegaraan yang terdapat di dalam negara. exersice sovereign power in behalf of Kekuasaan, menurut pakar sosiologi –
the people;
politik, berasal dari lima sumber, yaitu : 2. A body of people accupying a definite territory and politically organized under
2. Kedudukan atau jabatan;
one government; atau juga 3. A territorial unit with a distinc general body of law. 10
kekuasaan
3. Kekayaan; 4. Kepercayaan atau keyakinan;
Bedasarkan pengertian diatas, secara etimologi,
1. Kekuatan (kekerasan) fisik;
negara
5. Ketrampilan dan keahlian.
dapat B. Sumber Kekuasaan Administrasi
kiranya diartikan sebagai “kemampuan Negaera organisasi kehidupan sosial dalam suatu Pembahasan 10
Henry C. Black, op cit, hlm. 731
sumber
kekuasaan
negara ini akan sangat menarik apa bila
kita coba elaborasi dari paham-paham moral dan keadilan yang dikehendaki oleh yang pernah ada, sumber kekuasaan
Tuhan Allah;
negara taupun kekuasaan yang dimiliki
2
11
Paham Kedaulatan Raja
penguasa (penyelenggara) negara, dapat Kekuasaan dipahami
melalui
lima
teori
dimiliki
oleh
penguasa
(paham) negara (raja) karena keabsolutan negara,
kedaulatan. Kelima paham diatas, sumber yang kekuasaan
negara
taupun
digambarkan
Thomas
Hobbes
kekuasaan sebagai “leviathan” “leviathan” – makhluk yang kaut
yang dimiliki penguasa (penyelenggara) tanpa tandingan. Oleh sebab itu negara negara, dapat dipahami melalui lima teori dapat (paham)
kedaulatan.
Kelima
memastikan
dan
memaksakan
paham ketaatan masyarakat terhadap berbagai
kedaulatan tersebut adalah : peraturan yang ditetapkannya. Keabsolutan 1
Paham Kedaulatan Tuhan
Terdapat kedaulatan masingnya Augustinus
daua
klasifikaasi
Tuhan, diwakili (klasik )
yang oleh
sifat dari negara mengakibatkan warga paham masyarakat sama sekali tidak memiliki hak
masing- apapun terhadap negara; pandangan
serta
3
Paham Kedaulatan Negara
Thomas Menurut paham kedaulatan negara,
Aquinas (hukum moderat; modern). Meski bahwa kekuasaan yang terdapat di dalam menyiratkan perbedaan tertentu, namun negara merupakan resultan dari kodrat kedua mengasumsikan bahwa kekuasaan alam. Oleh inspirator paham ini – antara negara adalah berasal dari Sang Pencipta lain, George Jellineck dan Paul Laband – (Tuhan). Sebagai konsekuensi logisnya, dikemukakan bahwa kekuasaan penguasa masyarakat
berhak
menolak
(tidak adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari
mentaati) berbagai perintah dari penguasa penguasa negara yang dimanisfestasikan yang melanggar ketentuan atau norma 11
Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakrta, 1988, hlm. 11
dalam
hukum
haruslah
ditaati
oleh
masyarakat; 4
berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati.
Paham Kedaulatan Rakyat III.
Paham
ini
dipelopori
oleh
HUKUM
ADMINISTRASI
DAN
Jean NEGARA WELFARE STATE
Jacques Rousseau, John Locke dan A. Pengertian
Hukum
Administrasi
Montesquieu. Secara garis besarnya, Negara menurut mereka, kekuasaan negara yang diselenggarakan
oleh
para
penguasa
adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dinmungkinkan
karena
negara
pada
hakekatnya adalah produk dari perjanjian di
antara
masyarakat.
Sebagai
konsekuensinya, bahwa setiap hukum akan mengikat sepanjang itu disetujui oleh rakyat; 5
administrasi
maupun negara
pengertian terus
hukum
berkembang
seiring dengan perkembangan masyarakat. Di abad pertengahan, misalnya, hukum administrasi
negara
banyak
diberi
pengertian sebagai aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh perlengkapan
(tugas)nya.12 Pengertian tersebut kemudian
Kekuasaan tertinggi di dalam negara, paham
Immanuel
Kant
yang serta
dipelopori Leon
oleh
Duguit, Duguit,
bukan bersumber dari Allah, Raja, Negara ataupun
substansi
negara didalam menjalankan pekerjaan
Paham Kedaulatan Hukum
menurut
Sebagai bagian dari ilmu sosial, baik
Rakyat.
Segala
kekuasaan
negara yang diselenggarakan penguasa maupun
oleh
rakyat,
pada
berasal
dari hukum. Konsokuensinya,
berkembang menjadi serangkaian aturan hukum yang mengatur cara bagaimana administrasi
negara
menjalankan
fungsinya, yakni pada awal abad 20. Perkembangan
pengertian
itu
terjadi
disebabkan semakin kompleksnya fungsi-
dasarnya
bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak
12
Lihat Muchsan, Beberapa catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan peradilan Administrasi negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 10
fungsi pemerintah yang diselenggarakan oleh administrasi negara. Berbagai kehidupan
suatau
perkembangan
dalam
masyarakat
yang
mempengaruhi fungsi-fungsi adminstrasi negara cukup berpengaruh pada batasan pengertian yang dikemukakan kalangan ilmuwan
hukum.
Berikut
“Hukum
ini
adminstrasi
gabungan
itu
menggunakan
yang
negara”. Melalui
batasan
negara dari beberapa sarjana hukum.
hendak
pengertian
Van
memaparkan
yang
Vollenhoven bahwa
HAN
merupakan kelanjutan dari HAN. Hukum Administrasi Negara menggambarkan pada kita
administrasi negara adalah :
wewenangnya
diberikan kepadanya oleh hukum tata
dikemukakannya,
bahwa yang dimaksud dengan hukum
ketentuan-ketentuan
maupun yang rendah apabila badan-badan
dikemukakan definisi hukum administrasi
13
adalah
yang mengikat badan-badan yang tinggi
akan
Menurut de La Bassecour Caan, Caan,
negara
tentang
negara
dalam
keadaaan
bergerak (staats (staats in berweging ). ).15 “…..,himpunan
peraturan-peraturan
tertentu yang menjadi sebab maka negara berfungsi peraturan
(beraksi). itu
Maka
mengatur
peraturanhubungan-
hubungan antar tiap-tiap warga (negara) dengan pemerintahnya”. Kemudian oleh Van Vollenhoven disebutkan bahwa,
Sedangkan
adalah : “…,
hukum antara
mengenai
hubungan-
jabatan-jabatan
satu
dengan yang lainnya, serta hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.”
13
J.H.A.
Logemann, Logemann, hukum administrasi negara
hubungan 14
menurut
16
E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1961, hlm. 1 14 Bachsan Mustafa , Pokok-pokok Hukum15 Ibid, hlm. 38 Administrasi Negara, Alumni Bandung, 1985, hlm. 16 Prajudi Atmosudirdjo , Hukum Administrasi 49 Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 42
Meskipun
didefinisikan
secara
memungkinkan
beraneka ragam, tetapi dari pendapat
(ambtsdragers)
ketiga sarjana tersebut dapat dipahami
melakukan tugas mereka yang khusus”.
setidaknya dua hal essensial tentang hukum administrasi negara, yaitu : 1
Merupakan
aturan
para
pejabat
administrasi
negar
18
Selanjutnya oleh Muchsan, Muchsan,
hukum
adminstrasi negara dirumuskan sebagai
hukum
yang
“hukum mengenai struktur dan kefungsian
mengatur dan menyebabkan negara administrasi negara”. Dengan demikian, berfungsi; 2
hematnya,
Merupakan mengatur
aturan
hukum
hubungan
administrasi
yang
antara 1. Sebagai
negara
dengan
HAN,
negara
hukum
mengenai
operasi dan pengendalian kekuasaan adminstrasi,
pengertian
adminstrasi
dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
masyarakat. Keanekaragaman
hukum
terhadap
yang
ataupun
pengawasan
penguasa-penguasa
administrasi;
diberikan terhadap hukum adminstrasi
negara juga ditemikan di antar pakar 2. Sebagai hukum buatan administrasi, hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat
maka HAN merupakan hukum yang
pada beberapa pengertian berikut ini.
menjadi
disebut
sebagai
pemerintahan, menurut
E.
hukum Utrecht
17
adalah :
dalam
penyelenggaraan UU.
Hukum administrasi negara, atau yang
pedoman
Di
satu
bagian
lain,
Prajudi
Atmosudirdjo berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah :
“…., menguji hubungan hukum istimewa
yang
diadakan
akan 18
17
E. Utrech, op cit, hlm 1
Muchsan, Beberapa Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 12
“….,hukum yang mengenai pemerintah
c. Berbagai aktivitas dari administrasi
beserta aparatnya yang terpenting yakni
negara;
administrasi negara”, 19
d. Seluruh sarana sarana administrasi administrasi negara;
atau merupakan :
serta
“…, hukum yang mengatur wewenang, tugas, fungsi dan tingkah laku para Pejabat
Administrasi
Negara
yang
e. Badan peradilan administrasi. 2
HAN otonom, merupakan hukum yang
dibentuk oleh administrasi negara sendiri.
bonafide , artinya : yang tertib, sopan, B. Perluasan Kekuasaan Administrasi berlaku adil dan objektif, jujur, efisien Negara dan fair (sportif ( sportif )”. )”.
20
Negara hukum modern telah terjadi suatu Pada bagian lain, menurutnya, bahwa peluasan
kekuasaan
yang
dimiliki
hukum administrasi negara pada dasarnya administrasi negara. Perluasan tersebut dapat dibedakan dalam dua klasifikasi, tidak
hanya
dibidang
penyelenggaraan
yakni : pemerintahan 1
HAN heteronom, merupakan hukum
saja,
akan
tetapi
juga
mencakup bidang pembuatan perundang-
yang mengatur seluk beluk administrasi
undangan (materiil)25 dan bidang peradilan
negara, mencakup tentang :
(voluntaire juridictie ). ).26
a. Dasar-dasar prinsip-prinsip umum administrasi negara b. Organisasi termasuk
praktis yang menegaskan bahwasanya
administrasi juga
Mengingat argumentasi teoritis maupun
negara, suatu
sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu 25
20
cenderung
pengertian diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu
dekonsentrasi dan desentralisasi;
19
kekuasaan
Prajudi Atmosudirdjo, op cit, hlm. 11 Ibid, hlm. 45
Oleh E. Utrecht, digambarkan dalam sebutan, terjadi pergeseran sepermasi legistalive ke supermasi eksekutif……, op cit, hlm. 24 26 Muchsan, Pengantar…., Op Cit, hlm. 57
dibutuhkan
upaya
pembatasan (rechtstaat in engere zin). zin).
terhadapnya.
pembatasan itu akan sangat mendukung pencapaian hasil-hasil yang lebih baik dan dari
pelaksanaan
fungsi
ketertiban
sosial
serta
ekonomi
berlandaskan asas “laissez “ laissez faire, laissez aller ”. ”.
Negara
dilarang
keras
untuk
mencampuri perekonomian maupun bidang kehidupan
bestuurszorg .
perkataan C.
Pemerintah
hanya pempertahankan dan melindungi
Bagi negara kesejahteraan (welfare state ), ),
mantap
22
sosial lain,
lainnya. administrasi
Dengan negara
Penyelenggaraan Pemerintahan bertugas
(berfungsi)
untuk
Welfare – State
mempertahankan suatu staatsonthouding, Konsep
welfare
service-state , pemerintahannya penuh
untuk
state atau
yaitu
sosial
negara
yang
bertanggung
jawab
memenuhi
berbagai
kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal,
21
merupakan
anti-tesis dari konsep “negara penjaga malam” (nachtwakerstaat) (nachtwakerstaat) yang tumbuh dan berkembang di abad ke 18 hingga pertengahan abad ke 19.
yakni
prinsip
pemisahan
negara
dari
kehidupasn sosial – ekonomi masyarakat. Dalam konsep welfare state , administrasi negara diwajibkan untuk berperan secara aktif
di
seluruh
segi
kehidupan
masyarakatnya. Dengan begitu sifat khas dari suatu pemerintahan modern (negara hukum
modern)
pengakuan
dan
peranan-peranan
adalah,
terdapatnya
penerimaan yang
terhadap
dilakukannya
sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam
Didalam negara penjaga malam atau rangka membentuk (menciptakan) kondisi negara
hukum
dalam
arti
sempit sosial, ekonomi dan lingkungan fungsinya.
21
Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakrta, 1980, hlm. 74
22
E. Utrecht, op cit, hlm. 21
Perkembangan
masa
yang hal
menciptakan
berlangsung mengakibatkan perubahan tingkat secara
mendasar
fungsi-fungsi pemerintah.
atas
yang Negara
kekuasaan
peranan
dan
pendapatan
mendistribusikan
maupun
kekayaan,
dan serta menyediakan program kesejahteraan
diselenggarakan rakyat. Hal tersebut khususnya dalam selaku
massa,
integritas bidang pendidikan, kesehatan, lapangan
sudah
tentu kerja, perlakuan
hukum yang sama,
membutuhkan suatu tingkat kestabilan jaminan sosial….23 Melalui upaya-upaya itu khusus dalam sistem sosialnya untuk tetap dapat
mempertahankan
eksistensi pemerintah hampir diseluruh
keseimbangan dunia, tumbuh menjadi suatu pemerintah
antara peranan atau penyelenggaraan yang besar dan kuat, baik itu didalam runag fungsi-fungsinya yang
akan
mencapai
dengan
dicapai.
hal
tujuan-tujuan lingkup fungsi maupun jumlah personal Dalam
tetrsebut,
upaya yang dibutuhkannya untuk melaksanakan
tidak
saja tanggung jawabnya.
diperlukan keselarasan atas tujuan-tujuan yang
dikehendaki
oleh
kelompok-
kelompok sosial maupun kelompok – kelompok ekonomi yang terdapat pada negara, akan tetapi juga kreativitas untuk menciptakan kondisi
secara
terarah
kesejahteraan
berbagai
sosial
yang
dikehendaki masyarakat.
Setidak-tidaknya
24
ada
dua
masalah
penting akibat terjadnya perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara. Pertama,
dengan
pertambahan
makin jumlah
pesatnya personal
penyelenggara fungsi servis publik, maka diasumsikan
akan
terjadi
peningkatan
jumlah korban sebagai akibat penekanan
Sebagai konsekuensi dari melekatnya rejim pemerintah. Hubungan asumsi seperti fungsi servis publik (bestuuszorg ), ), maka itu, administrasi negara makin dipaksa untuk menerima tanggung jawab positif dalam
mungkin,
kecenderungan 23 24
cukup
tercermin
semakin
dari
tingginya
E. Utrecht, Ibid, hlm. 22-23 Miriam Budiardjo, masalah… op. cit, hlm. 76
penyelewengan
–
tindakan
yang
hukum administrasi negara berperan
merugikan rakyat- dalam mencapai atau
mengatur wewenang, tugas dan fungsi
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
administrasi negara berperan mengatur
Kedua, yakni masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan, adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi tersebut
negara. lebih
Kemungkinan
terbuka
dengan
diberikannya suatu “kebebasan” untuk bertindak
atas
inisiatif
sendiri
wewenang,
tugas
dan
fungsi
administrasi negara. Sedangkan pada bagian lain, hukum administrasi negara berperan membatasi kekuasaan yang diselenggarakan
oleh
administrasi
negara;
( freies 2. Hukum (freies
administrasi sikap
negara
ermessen; pouvoir discretionnaire ) guna
mengakibatkan
tindak
menyelesaikan permasalahan yang sdang
administrasi negara harus senantiasa
dihadapi dan perlu segera segera diselesaikan.
rechtmatige dan rechtmatige dan wetmatige. 3. Di dalam pemerintahan welfare state ,
IV.
PENUTUP hukum administrasi negara berperan Dari
analisis
yang
dilakukan menyelaraskan seluruh sikap tindak
terhadap
masalah-masalah
yang dan penggunaan kekuasaan negara
dikemukakan, dapat ditemukan beberapa oleh administrasi negara, dengan nilaikesimpulan sebagai berikut : nilai 1. Hukum Administrasi Negara (HAN)
kemanusiaan
dari
segenap
anggota masyarakat.
sangat penting dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara oleh administrasi negara. Keberadaan
DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim, hukum administrasi negara tersebut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, adalah dalam satu visi. Di satu bagian,
Pengantar
Hukum
Tata
Negara
Indonesia, Pusat setudi HTN UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1980 Djokosutomo, Djokosutomo,
Hukum
Prajudi
Atmosudirdjo,
Hukum
Administrasi Negara , Ghalia Indonesia,
Tata
Negara ,
Jakarta, 1986
dihimpun oleh Harun Alrasid, Ghalia Muchsan, Muchsan, Beberapa Hukum Administrasi Indonesia, Jakarta, 1982 SF.
dkk., dkk.,
Marbun pemikiran
Negara Indonesia , Liberty, Yogyakarta,
Dimensi-dimensi
Hukum
1982
Administrasi Miriam Budiardjo, Budiardjo, Masalah Kenegaraan,
Negara , UII Perss, Yogyakarta, 2004
Gramedia, Jakarta, 1980
Wande and Phillips, Phillips, Constitutional Law , Longmans green & Co, London, 1957,
PENULIS
hlm 1957 BUDI MULYADI SH. SH. Staf Pengajar & AS. Hornby, Hornby, Oxford Advanced Dictionary , Oxford University Press, Oxford, 1983 Henry C. Black, Black, Black’s Law Dictionary , West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1983 Maria
Budiardjo, Budiardjo,
Dasar-Dasar
Ilum
Politik , Gramedia, Jakarta, 1982ranz 1982 ranz Magnis Suseno, Suseno, Kuasa dan Moral , Gramedia, Jakrta, 1988 Muchsan, Muchsan,
Beberapa
Hukum
catatan
Administrasi
peradilan
Tentang
Negara
Administrasi
Dan
negara
Di
Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1981 E.
Utrecht, Utrecht,
Pengantar
Hukum
Administrasi Negara Indonesia , Ichtiar, Jakarta, 1961 Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara , Alumni Bandung, 1985
Deputy Bagian Umum Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur.
