Tugas Pengauditan I Etika Profesi Auditor dan Contoh Pelanggarannya
Oleh : Clara Ayu Nirmala Putri 07/250355/EK/16529
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011
Etika Profesi Auditor dan Contoh Pelanggarannya
Definisi Etika
Secara garis besar etika dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam hal ini kebutuhan etika dalam masyarakat sangat mendesak sehingga sangatlah lazim untuk memasukkan nilai-nilai etika ini ke dalam undangundang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Banyaknya nilai etika yang ada tidak dapat dijadikan undang-undang atau peraturan karena sifat nilai-nilai etika sangat tergantung pada pertimbangan seseorang.
Komposisi kode etik AICPA
Prinsip Etika 1. Rasa tanggung jawab ( responsibility )
Mereka harus peka serta memiliki pertimbangan moral atas seluruh yang mereka lakukan. 2. Kepentingan Publik
Auditor harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan banyak orang, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. 3. Integritas
Mempertahankan dan memperluas keyakinan public.
4. Objektivitas
Auditor harus mempertahankan objektivitas dan terbebas dari konflik antar kepentingan dan harus berasa dalam posisi independen. 5. Due Care
Seorang auditor harus selalu memperhatikan standar teknik dan etika profesi dengan meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa, serta melaksanakan tanggung jawan dengan kemampuan terbaiknya. 6. Lingkup dan sifat jasa
Auditor yang berpraktek bagi public harus memperhatikan prinsip – prinsip pada kode etik profesi dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang disediakannya.
Peraturan Perilaku ( Rules of Conduct ) Peraturan 101 – Independensi Peraturan 102 – Integritas dan Objektivitas Peraturan 201 – Standar Umum Peraturan 202 – Kepatuhan Terhadap Standar Peraturan 203 – Prinsip – Prinsip Akuntansi Peraturan 301 – Informasi Rahasia Klien Peraturan 302 – Honor Kontinjen Peraturan 501 – Tindakan yang Mendiskreditkan Peraturan 502 – Periklanan dan Bentuk Solisitasi Lainnya Peraturan 503 – Kondisi dan Honor Referal Peraturan 505 – Bentuk Organisasi dan Nama
Pada makalah kali ini saya akan membahas mengenai Etika Akuntan Publik. Kode Etik Akuntan Publik di Indonesia
Pada tanggal 23 Desember 1957 bertempat di aula Universitas Indonesia tepatnya pukul 19.30 wib dibentuklah suatu wadah untuk menampung para akuntan Indonesia yang dikenal dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI terdiri dari empat kompartemen yang salah satunya adalah Kompartemen Akuntan Publik. Kompartemen Akuntan Publik merupakan wadah untuk menampung para akuntan yang berpraktek dalam profesi akuntan publik. Didalam Kompartemen Akuntan Publik dibentuk badan yang bertanggung jawab
untuk menyusun standar yang digunakan akuntan publik dalam
penyediaan jasanya pada masyarakat. Badan penyusun standar (standars setting body) ini dikenal dengan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selain SPAP, organisasi profesi juga mengeluarkan aturan lain yang salah satunya adalah etika profesional. Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesional adalah kebutuhan profesi akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit yang diberikan profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesi, karena dengan demikian masyarakat akan merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan
audit
yang dilakukan
oleh anggota
profesi
tersebut
(Mulyadi:2002). Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Namun dalam kongres tahun 1986, etika profesi ini
diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Tahun 1998 hingga sekarang nama tersebut kembali diubah menjadi Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI. Kedelapan prinsip tersebut adalah Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Prilaku Profesional, dan terakhir Standar Teknis.
Selain delapan prinsip etika diatas, Kompartemen Akuntan Publik juga memiliki aturan etika yang dikenal dengan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang merupakan penjabaran dari delapan prinsip etika IAI diatas. Secara garis besar kerangka aturan etika Kompartemen Akuntan Publik adalah sebagai berikut : Seperti yang telah disinggung diatas, Kompartemen Akuntan Publik juga memiliki Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Dewan inilah yang bertugas untuk mengeluarkan Standar Profesional Akuntan Publik. Berbagai jenis jasa yang disediakan oleh profesi akuntan publik kepada masyarakat didasarkan pada panduan yang tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Standar Profesional Akuntan Publik berupa buku yang berisi kodifikasi berbagai standar dan aturan etika Kompartemen Akuntan Publik. Ada lima macam tipe standar profesional yang diterbitkan oleh Dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik : pertama,Standar Auditing; kedua, Standar Atestasi; ketiga, Standar Jasa Akuntansi dan riview; keempat, Standar Jasa Konsultasi; dan kelima, Standar Pengendalian Mutu. Secara wajar, penyusunan aturan etika profesional serta pembuatan standar tersebut memang patut kita dukung. Sesuai dengan isi visi Ikatan Akuntan Indonesia yaitu menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek
akuntansi, manajemen bisnis dan publik, yang berorientasi pada etika dan tanggungjawab sosial, serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Kita semua berharap dan juga yang diinginkan IAI, etika profesional tersebut merupakn konsep sekaligus aturan yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota profesi. Logikanya, jika sesuatu itu wajib maka pasti akan ada konsekuensi jika yang bersangkutan tidak menjalankannya. Namun jika kita melihat fenomena yang ada, etika profesional tersebut hanya sekedar konsep bukan aturan. Artinya, walaupun IAI menetapkan etika profesional sebagai konsep sekaligus aturan, banyak para anggota profesi yang menafsirkan itu hanya sebagai konsep belaka. Dibawah ini akan diuraikan betapa aturan etika hanya dianggap sebagai konsep bukan aturan.
Contoh Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik 1. Luar Negeri Kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen
Arthur Andersen Sebelum terjadinya skandal Enron dan beberapa skandal akuntansi lainnya, ada lima kantor akuntan terbesar yang dinamakan the Big Five. Sejak pemisahan bisnis jasa atestasi Arthur Andersen, di Amerika Serikat sebagian besar bergabung dengan KPMG sedangkan di luar Amerika bergabung dengan Deloitte & Touche, Arthur Andersen keluar dari kelompok itu. Sebelumnya, pengelompokan kantor akuntan terbesar ini juga dikenal sebagai the Big Sixdan the Big Eight . Arthur Andersen LPP adalah salah satu firma akuntansi terbesar di AS yang berdiri sejak 1913. Selama perjalanannya perusahan ini memiliki reputasi sebagai
kepercayaan, integritas dan etika yang penting bagi perusahaan yang di bebani auditing secara independen dan melaporkan laporan-laporan perusahaan publik, dimana akurasi investor tergantung keputusan investasi. Di masa-masa awalnya Andersen memiliki standar-standar profesi akuntansi dan mengembangkan inisiatif-inisiatif baru pada kekuatan-kekuatan integritasnya Arthur Andersen pernah menjadi model sebuah karakter teguh hati dan integritas yang merupakan profesionalitas dalam akuntansi. Tetapi kebangkrutan klien-klien besar membuka skandalskandal besar yang membuat firma akuntansi ini tutup. Bagian selanjutnya adalah menjabarkan “Segelintir Kasus yang Membuat Keruntuhan Andersen”. Di Andersen, pertumbuhan menjadi prioritas dan penekanannya pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar berdampak pada kualitas dan independensi audit. Fokus pada pertumbuhan ini menghasilkan perubahan yang mendasar pada budaya perusahaan. Bisnis konsultasi Andersen menjadi yang tercepat pertumbuhannya dan paling menguntungkan dan paling berkembang pesat di dunia. Banyak yang meninjaunya sebagai model sukses yang ditiru frima-firma lainnya. Tetapi model ini menjadikan Securities and Exchange Commission (SEC) memberikan peringatan berkaitan independensi auditing. Ketua SEC yang prihatin akan hal ini menyarankan aturan-aturan baru untuk membatasi layanan di luar audit. Tetapi saran ini ditolak Andersen. Tahun 1999 Andersen memisahkan fungsi akuntansi dan konsultasi. Namun seringkali strategi ini menjadikan persaingan di antara kedua unit yang cenderung melemahkan dan memicu kerahasiaan dan keegoisan. Komunikasi menjadi merosot, merintangi kemampuan perusahaan untuk tanggap dan bekerja efektif menghadapi krisis.
Dengan pendapatan yang berkembang, unit konsultasi menuntut kompensasi dan pengakuan yang lebih besar. Perselisihan yang meruncing ini menjadikan pertikaian.
Enron Bulan Oktober 2001, SEC mengumumkan investigasi akuntansi Enron, salah satu klien terbesar Andersen. Dengan Enron, Andersen mampu membuat 80 persen perusahaan minyak dan gas menjadi kliennya. Namun, pada November 2001 harus mengalami kerugian sebesar $586 juta. Dalam sebulan, Enron bangkrut. Departemen Kehakiman AS memulai melakukan penyelidikan kriminal pada 2002 yang mendorong Andersen dan kliennya runtuh. Perusahaan audit akhirnya mengakui telah menghancurkan dokumen yang berkaitan dengan audit Enron yang menghambat putusan. Atas kasus itu, Nancy Temple, pengacara Andersen meminta perlindungan Amandemen Kelima yang dengan demikian tidak memiliki saksi. Banyak pihak yang menamainya sebagai “bujukan koruptif” yang menyesatkan. Dia menginstruksikan David Duncan, supervisor Andersen dalam pengawasan rekening Enron, untuk menghapus namanya dari memo yang bisa memberatkannya. Pada Juni 2005, pengadilan memutuskan Andersen bersalah menghambat peradilan, menjadikannya perusahaan akuntan pertama yang dipidana. Perusahaan setuju untuk menghentikan auditing publik pada 31 Agustus 2002, yang pada prinsipnya mematikan bisnisnya.
Isu-isu Seputar Hukum dan Etika Dalam Pengauditan Andersen yang Menyimpang
Dari kasus tersebut secara kasat mata kasus tersebut terlihat sebuah tindakan malpraktik jika dilihat dari etika bisnis dan profesi akuntan antara lain: a. Adanya praktik discrimination of information/unfair discrimination, terlihat dari tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen yang berperan besar pada kebangkrutan perusahaan, terjadinya pelanggaran terhadap norma etika corporate governance dan corporate
responsibility oleh manajemen
perusahaan,
dan
perilaku
manajemen perusahaan merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. b. Adanya penyesatan informasi. Dalam kasus Enron misalnya, pihak manajemen Enron maupun Arthur Andersen mengetahui tentang praktek akuntansi dan bisnis yang tidak sehat. Tetapi demi mempertahankan kepercayaan dari investor dan publik kedua belah pihak merekayasa laporan keuangan mulai dari tahun 1985 sampai dengan Enron menjadi hancur berantakan. Bahkan CEO Enron saat menjelang kebangkrutannya masih tetap melakukan Deception dengan menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Andersen tidak mau mengungkapkan apa sebenarnya terjadi dengan Enron, bahkan awal tahun 2001 berdasarkan hasil evaluasi Enron tetap dipertahankan. c. Arthur Andersen, merupakan kantor akuntan publik tidak hanya melakukan manipulasi laporan keuangan, Andersen juga telah melakukan tindakan yang tidak etis, dalam kasus Enron adalah dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Arthur Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini
dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Disini Andersen telah ingkar dari sikap profesionallisme sebagai akuntan independen dengan melakukan tindakan menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan.
2. Dalam Negeri Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI sejak awal September 2009 telah menetapkan pemberian sanksi pembekuan izin usaha kepada delapan akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP). Penetapan sanksi pembekuan izin usaha itu berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Yang terkena sanksi adalah :
•
AP Drs Basyiruddin Nur yang dikenakan sanksi melalui Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) Nomor: 1093/KM.1/2009 tanggal 2 September 2009. AP Drs Basyiruddin Nur, telah dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena yang bersangkutan belum sepenuhnya mematuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan anak perusahaan tahun buku 2007. Menkeu menilai hal itu berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen. •
Auditor lainnya adalah AP Drs Hans Burhanuddin Makarao yang dikenakan sanksi
melalui KMK Nomor: 1124/KM.1/2009 tanggal 9 September 2009. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena belum sepenuhnya mematuhi SASPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Samcon tahun buku 2008, yang dinilai berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap Laporan Auditor Independen.
•
Sanksi juga diberikan kepada AP Drs Dadi Muchidin melalui KMK Nomor:
1140/KM.1/2009 tanggal 4 September 2009. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena KAP Drs Dadi Muchidin telah dibekukan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan bahwa izin AP Pemimpin KAP dibekukan apabila izin usaha KAP dibekukan. •
KAP Drs Dadi Muchidin melalui KMK Nomor: 1103/KM. 1/2009 tanggal 4 September
2009, dengan sanksi pembekuan selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. Bahkan sampai saat ini, KAP Drs Dadi Muchidin masih melakukan pelanggaran berikutnya, yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2008. •
KAP Matias Zakaria melalui KMK Nomor: 1117/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009,
selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. Sampai saat ini, KAP Drs Matias Zakaria masih juga melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008. •
KAP Drs Soejono melalui KMK Nomor: 1118/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009,
selama tiga bulan karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. Dilaporkan sampai saat ini, KAP Drs Soejono masih juga melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2005 hingga 2008. •
Menkeu juga menetapkan sanksi untuk KAP Drs Abdul Azis B. melalui KMK Nomor:
1119/KM.1 /2009 tanggal 7 September 2009, selama tiga bulan karena KAP tersebut telah
dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. Sampai saat ini KAP Drs Abdul Azis juga melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2005, 2007, dan 2008. •
Terakhir sanksi juga diberikan kepada KAP Drs M. Isjwara melalui KMK Nomor:
1120/KM.1/2009 tanggal 7 September 2009, selama tiga bulan, karena KAP tersebut telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir. KAP Drs M. Isjwara sampai saat ini masih juga melakukan pelanggaran berikutnya yaitu tidak menyampaikan laporan tahunan KAP tahun takwin 2007 dan 2008.
Kondisi Yang Mempengaruhi Pelanggaran Kode Etik
Pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik tidak terlepas dari faktor-faktor esktern dan intern yang dihadapi oleh KAP. Faktor-faktor ekstern pada umumnya bersifat “uncontrollable” sedangkan faktorfaktor intern sebenarnya dapat dikendalikan. Hal-hal yang dikemukakan oleh Pembicara berikut ini adalah sinyalemen yang mampu ditangkap oleh Pembicara selama berkecimpung di bidang ini.
Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi adalah :
1) Kurangnya kesadaran anggota masyarakat (termasuk anggota KAP) akan kepatuhan terhadap hukum
2) Praktek-praktek yang tidak benar dari sebagian usahawan yang menyulitkan indenpendensi akuntan publik. 3) Honorarium yang relatif rendah untuk pekerjaan audit yang ditawarkan klien-klien tingkat menengah dari kecil. 4) Masih sedikitnya badan usaha yang membutuhkan jasa akuntan publik, khususnya dibidang audit.
Faktor-faktor intern yang dapat dikemukan adalah :
1) Kurangnya kesadaran untuk mengutamakan etik dalam menjalankan profesi oleh sebagian anggota IAI KAP 2) Mutu pekerjaan audit yang ada kalanya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tenaga yang berkualitas kurang baik. 3) Tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari sebagian pimpinan KAP akan mutu pekerjaan audit mereka. 4) Orientasi yang lebih mementingkan keuntungan finansial dari pada menjaga nama baik KAP yang bersangkutan. 5) Pendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar etik ini tidak atau kecil kemungkinannya diketahui pihak lain.
Faktor-faktor yang dikemukakan diatas belumlah seluruh faktor yang mempengaruhi pekerjaan akuntan
publik.
Mungkin
saja ada faktor-faktor lainnya
yang turut
mempengaruhi yang belum dicantumkan diatas. Namun demikian, kondisi tersebut
seharusnya membuat kita tergerak untuk sama-sama memikirkan penangulangannya. Pembicara berpendapat bahwa kita semuanya bertanggungjawab untuk membantu kearah terwujudnya suatu profesi yang dihargai masyarskat karena etika anggotanya yang dapat dijadikan panutan.
Langkah – Langkah Yang Dapat Lakukan
Beberapa langkah menurut pembicara dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada sebagian telah dan terus kita lakukan dan sebagian lagi masih perlu kita lakukan. Marilah kita tinjau langkah-langkah tersebut. 1) Pengawasan terhadap akutan publik oleh departemen keuangan, BPKP, BPP, DPP, dan Konmpartemen akuntan publik sendiri perlu dilanjutkan, ditingkatkan dan dikoordinasikan sebaik-baiknya. 2) Sanksi-sanksi yang tegas terhadap para pelanggar perlu terus dilanjutkan agar dapat mengurungkan niat-niat kurang baik yang dapat timbul. 3) Perlu kiranya diingatkan kembali kepada seluruh KAP dalam bentuk tertulis dan format mengenai pentingnya mereka menjunjung tinggi kode etik profesi. 4) Perlu usaha-usaha penataran yang terus menerus oleh IAI terhadap para anggotanya, agar profesionalisme dapat tumbuh dengan baik. 5) Agar setiap pimpinan KAP mengambil langkah-langkah untuk dengan sungguh-sungguh mengawasi stafnya sehingga pelanggaran terhadap kepada etik bisa ditekan ke tingkat yang serendah-rendahnya.
Penegakan Peraturan
Seorang KAP hanya dapat dihukum karena melanggar peraturan – peraturan dari Kode Perilaku Profesional. Tindakan penegakan dapat dilakukan sebagai tanggapan atas : 1.
Adanya keluhan terhadap anggota dan bukan anggota
2.
Ulasan dalam surat kabar atau publikasi
3.
Penyampaian adanya indikasi pelanggaran kepada AICPA oleh pejabat
pemerintah negara bagian atau federal.
Penegakan peraturan dilakukan oleh dua kelompok, yaitu oleh AICPA dan masyarakat CPA negara bagian. Keduanya memiliki wewenang untuk melakukan investigasi atas keluhan yang disampaikan, melakukan dengar pendapat, serta mengenakan sanksi pada mereka yang telah melanggar peraturan.
Tindakan – tindakan yang dapat diberikan pada CPA yang melangar adalah : 1. Menegur CPA. 2. Memberhentikan sementara CPA selama periode waktu yang tidak lebih dari dua tahun. 3. Memecat CPA Peraturan tambahan atau bylaw AICPA ( BL 7.3.1 ) meliputi ketentuan disiplin otomatis ( automatic disciplinary provisions ) yang memberikan wewenang untuk menghentikan sementara atau mencabut keanggotaan tanpa perlu melakukan dengar pendapat pada situasi tertentu. Penghentian sementara dapat terjadi bila
Sekretaris AICPA diberitahu bahwa pertimbangan atau pernyataan bersalah telah dijatuhkan kepada seorang CPA yang : •
Menjalani hukuman pidana kurungan untuk masa lebih dari satu tahun.
•
Dengan
sengaja
lalai
mengarsipkan
surat
pemberitahuan
pajak
penghasilan, dimana CPA secara pribadi adalah seorang wajib pajak yang menurut undang – undang wajib mengarsipkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tersebut. •
Pengarsipan surat pemberitahuan pajak penghasilan yang dipalsukan atau yang mengandung kecurangan atas nama CPA atau atas nama klien.
•
Dengan
sengaja
membantu
menyusun
dan
menyajikan
surat
pemberitahuan pajak penghasilan atas nama klien yang dipalsukan atau yang mengandung kecurangan. Sumber : Boynton, William C. 2006 . Modern Auditing. USA : John Wiley & Sons, Inc. http://faris31.wordpress.com/2010/11/09/contoh-kasus-pelanggaran-kode-etikakuntansi/ http://www.endonesia.com/mod.php? mod=publisher&op=viewarticle&cid=5&artid=4320 http://etikaauditor.blogspot.com/ http://www.dwikartika.web.id/me/index.php? option=com_content&view=article&id=52:etika-profesi-seorangauditor&catid=36:artikel
