Etika Profesi dan Kode Etik Terhadap Suatu Profesi atau Pekerjaan pada pegawai tambang Etika Profesi menurut sepengetahuan saya adalah sikap yang menjadikan kepribadian baik dalam profesi tersebut agar masyarakat menerima peranan seseorang dalam bermusyawarah terhadap lingkungan sekitar. salah satu contoh : seorang pegawai atau pekerja petugas PLN, ingin mengecek nilai muatan listrik pada saklar. kemudian k emudian pegawai tersebut sebelum memeriksa saklar, pegeawai tersebut meminta izin kepada pemilik rumah dengan sapaan dan permohonan izin untuk memeriksa saklar pada pemilik rumah. dari contoh diatas bukankah cukup cuk up jelas, dengan inti penjelasan seputar Etika Profesi si pegawai PLN menunjukan sikap ramah dan sopan terhadap masyarakat saat pegawai tersebut melakukan tugas profesinya yaitu pemeriksaan muatan listrik pada saklar tiap rumah dilingkungan masyarakat. Kode etik terhadap suatu profesi atau pekerjaan menurut saya yautu sistem norma, nilainilai atau peraturan yang telah di patenkan terhadap suatu perusahaan terhadap pegawai/lingkungan kerja/lingkungan masyarakat dan tata cara bekerja. salah satu contoh : suatu perusahaan menegaskan tentang cara bekerja yang baik atau bisa di sebutkan dengan ped oman "work instruction (W.I)" didalam WI tersebut menjelaskan tentang cara bekerja den gan baik dan teratur serta aman dari resiko kecelakaan kerja dan semua pegawai diwajibkan untuk mengikuti prosedur tersebut. kemudian penerapan dalam lingkungan masyarakat, dalam suatu perusahaan tambang pasti adanya proses peleburan yang berdampak mengeluarkan gas beracun terhadap lingkungannya, namun aset perusahaan telah merekomendasikan masalah tersebut dengan melakukann sistem sumber daya udara dalam proses penyaringan udara agar gas tersebut meminimalisasikan racun yang bersebaran. dari contoh diatas inti penjelasannya suatu perusahaan p erusahaan pasti membuat suatu peraturan yang dirangkum dalam pedoman sehingga profesi yang dilakukan pada pegawai-pegawainya tidak merusak nilai-nilai pencitraan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. http://putramhelanus.blogspot.co.id/2014/04/etika-profesi-dan-kode-etik-terhadap.html
Profesional Pertambangan dan Perlindungan Publik
Budi Santoso
Anggota PII dan Ketua Kelompok Kerja Etika Profesi PERHAPI Pasar terbuka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi berlaku akhir tahun 2015. Indonesia mulai disibukkan dengan bagaimana melindungi dan mengangkat produk dan jasa nasional ke dalam zona ekonomi tersebut. Era globalisasi ditandai dengan mulai berkurangnya pen garuh batas negara. Masyarakat menuntut semua produk dan jasa memenuhi aspek transparansi, standardisasi dan akuntabilitas. Profesionalisme menjadi tuntutan masyarakat berkaitan dengan semua aspek tersebut. Profesionalisme di bidang pertambangan menuntut diberikannya pelayanan terbaik terhadap pemberi kerja. Selain itu, ada tanggung jawab terkait dengan perlindungan pemangku kepentingan lain yang akan menanggung dampak langsung maupun tidak langsung. Pemangku kepentingan ini antara lain bank, investor pribadi maupun publik, masyarakat luas, serta Pemerintah. Profesional berasal dari kata profesi, pekerjaan yang awalnya hanya terkait dengan pendeta pelayan masyarakat. Namun, saat ini pemahaman arti profesi telah bergeser dan meluas menjadi pekerjaan apa pun yang dapat menghidupi (bukan sambilan). Profesi menjadi sebuah pekerjaan yang menuntut kompetensi atau keahlian tertentu, dan yang memiliki kesadaran moral profesi atau yang dikenal sebagai etika profesi . Semua pekerjaan dari kelompok terorganisir yang menyebut dirinya profesional selalu memiliki kode etik , baik profesi insinyur, dokter, atlit, akuntan dan lain-lain. Mengapa kode etik dalam pekerjaan profesional sangat penting? Karena dalam menjalankan tugasnya seorang profesional tidak hanya sekedar memenuhi standar minimal atau memenuhi kebutuhan pasar, namun wajib melampauinya dan memberikan pilihan terbaik walaupun tidak diminta. Selain itu, pekerjaan keinsinyuran banyak pula melibatkan judgment atau
diskresi pelakunya dalam memberikan hasil kerja terbaik, yang bahkan lebih mengarah kepada subyektivitas. Dengan keahliannya, seorang profesional memiliki monopoli terhadap konsumennya, serta masyarakat pada umumnya. Apa pun yang dihasilkan oleh profesional tersebut, konsumen tidak akan mengerti apakah itu hasil terbaik atau hanya sekedar minimalis. Perlindungan terhadap harapan publik merupakan sesuatu yang mandatory dan wajib diatur. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang profesional pertambangan harus memastikan bahwa klien atau publik tidak dirugikan. Kerugian tidak hanya sekedar kehilangan atau kerusakan harta benda, korban jiwa, lingkungan dan kesehatan, namun juga peluang dan keuntungan jangka panjang. Karenanya setiap pekerjaan insinyur tambang harus memenuhi kode, standar, best practice, konsensus/common practice, dan harus selalu melalui proses verifikasi (palsu atau asli), validasi (right/wrong atau correct/error ), melindungi hak intelektual, serta wajib menghindari fabrikasi data dan konflik kepentingan. Kegagalan pekerjaan insinyur pertambangan sering terjadi karena gagalnya menerapkan prinsip verifikasi terkait dengan keandalan data, dan prinsip validasi terkait dengan acuan pekerjaan. Pekerjaan seorang profesional melekat secara pribadi, artinya setiap produk pekerjaan keinsinyuran, selama masih dipergunakan, tanggung gugat dan tanggung jawabnya tetap melekat pada profesional tersebut walaupun ia sudah berganti perusahaan. Persaingan ke depan tak hanya sekedar kompetensi tetapi juga integritas. Dengan demikian harapan publik terhadap produk keinsinyuran tersebut dapat terlindungi. Melalui integritas akan terbangun sebuah reputasi yang dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat, baik terhadap profesi keinsinyuran maupun terhadap profesional itu sendiri.*** https://pii.or.id/profesional-pertambangan-dan-perlindungan-publik
Pengertian Etika, Profesi, Etika Profesi dan Kode Etik Profesi Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu “ Ethikos” yang berati timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan dua sifat etika, yaitu :
Ø Non-empirisFilsafat digolongkan sebagai ilmu non empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ø Praktis Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melain kan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”. Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan sebagainya, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Diharapakan kita mampu menyusun sendiri argumentasi yang tahan uji. Perbedaan antara Etika dengan Etiket yaitu, Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya : Dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau
tangan kiri. Sedangkan Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya : Saya sedang makan bersama bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggat etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian (tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian. Pengertian Profesi Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut professional, sedangkan professional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengn profesinya. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu :
Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis
Seorang professional harus memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan mengenai bidang teknik yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaanya atau prakteknya dalam kehidupan sehari-hari.
Asosiasi Profesional
Merupakan suatu badan organisasi yang biasanya diorganisasikan oleh anggota profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
Pendidikan yang Ekstensi
Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seorang professional dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi baik itu dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal.
Ujian Kompetisi
Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
Pelatihan institutional
Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
Lisensi
Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
Otonomi kerja
Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
Kode etik
Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
Mengatur diri
Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
Layanan publik dan altruism
Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
Status dan imbalan yang tinggi
Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat. Pengertian Etika Profesi
Etika profesi menurut keiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan
professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah system norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Tiga Fungsi dari Kode Etik Profesi
1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan 2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi Sumber : http://www.scribd.com/doc/53705586/39/Pengertian-Profesi-dan-ciri-cirinya http://id.wikipedia.org/wiki/Etika http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika profesi/
PENGERTIAN ETIKA PROFESI SERTA PROFESIONALISME Pengertian Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal -hal tindakan yang buruk. Etika dan moral memiliki pengertianyang hampir sama, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.
Pengertian Profesi Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian ata u keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau j abatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tida k dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pend idikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk profesi itu.
Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi.Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. PENGERTIAN ETIKA PROFESI MENURUT PARA AHLI YAITU : Menurut Kaiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 ) Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pela yanan professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.
Menurut (Anang Usman, SH., MSi.) Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama,
Definisi Etika Profesi Etika profesi adalah sikap etis sebagai ba gian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).Etika profesi memilikikonsep eti ka yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya. Prinsip dasar di dalam etika profesi :
1. Tanggung jawab Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. 2. Keadilan
3. 4. 5. 6.
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi
Kode Etik Profesi Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professsional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Fungsi Kode Etik Profesi : Sumaryono (1995) mengemukakan 3 alasannya yaitu : 1. Sebagai sarana kontrol sosial 2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain 3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik Kelemahan Kode Etik Profesi : Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sej alan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada nenyataan dan menabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. 1. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak di lengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Peran Etika dalam Perkembangan IPTEK Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia untuk menj adi manusi secara utuh. Maka tidak cukup dengan mengandalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, manusia juga harus menghayati secara mendalam kode etik ilmu, teknologi dan kehidupan.
Para pakar ilmu kognitif telah menemukan bahwa teknologi mengambil alih fungsi mental manusia, pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. P erubahan yang terjadi pada cara berfikir manusia sebagai akibat perkembangan teknologi sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma dalam kehidupannya. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan profesinya secara profesional agar diterima oleh masyarakat.Dengan etika profesi diharapkan kaum profesional dapat bekerja sebaik mungkin, serta dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilakukan dari segi tuntutan pekerjaannya. Profesionalisme Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komit men dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan il mu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen.Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Etika Profesi di Bidang Teknik Mesin Etika dalam bidang Teknik Mesin yaitu merupakan suatu prinsip-prinsip atau aturan prilaku di dalam bidang Teknik Mesin yang bertujuan untuk mencapai nilai dan norma moral yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Profesi dalam bidang teknik Mesin dapat diartikan sebagai pekerjaan , namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Sebuah profesi akan dapat dipercaya dunia industri ketika kesadaran diri kita yang kuat menjunjung tinggi nilai etika profesi kita di dunia industri maupun di sekitar kita. Jadi dapat di katakan etika profesi yaitu batasan-batasan untuk
mengatur atau membimbing prilaku kita sebagai manusia secara normatif. Kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena semuanya itu sangat berpengaruh bagi kita sebagai mahasiswa teknik mesin yang seharusnya mempunyai etika yang bermoral baik. Sebagai insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang professional dibidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi.Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut.Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang di gariskan.Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalanggan sosial). Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada sua tu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Di Indonesia dalam hal kode etik telah diatur termasuk kode etik sebagai seorang insinyur yang disebut kode etik insinyur Indonesia dalam “c atur karsa sapta dharma insinyur Indonesia. Dalam kode etik insinyur terdapat prinsip prinsip dasar yaitu: Mengutamakan keluhuran budi. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) sendiri secara spesifik memberikan persyarat an akreditasi yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa teknik (engineering) harus mengerti betul karakteristik etika profesi keinsinyuran dan penerapannya. Dengan persyaratan ini, ABET menghendaki setiap mahasiswa teknik harus betul-betul memahami etika profesi, kode etik profesi dan permasalahan yang timbul diseputar profesi yang akan mereka tekuni nantinya, sebelum mereka nantinya terlanjur melakukan kesalahan ataupun melanggar etika profesinya. Langkah ini akan menempatkan etika pr ofesi sebagai “preventive ethics” yang akan menghindarkan segala macam tindakan yang memiliki resiko dan konsekuensi yang serius dari penerapan keahlian profesional.
[1] [2] [3]
[5]
Sumber : Brooks, Leonard J. 2007. Etika Bisnis & Profesi, Edisi 5. Penerbit Salemba Empat
http://alfianmuzaki.blogspot.com/2014/10/pengertian-etika-profesi-etika-profesi.html http://rusman-buru.blogspot.com/2012/06/makalah-etika-profesi-seorang-insinyur.html [4] http://m-roiful.blogspot.com/2014/10/tugas-3-pengertian-etika-profesi.html http://www.pendidikanku.net/2015/07/pengertian-etika-pengertian-profesi-pengertian-etika-profesi pengertian-profesionalisme.html
Regulasi dan Kode Etik Pertambangan Sebagai Landasan Menciptakan Kemandirian dan Kesejahteraan 2 Januari 2014 23:31 Diperbarui: 24 Juni 2015 03:13 586 0 1
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang amat luar biasa. Kekayaan bioderversitasIndonesia merupakan yang tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Tingginya tingkat bioderversitasIndonesia ditunjukan dengan adanya 10% dari tanaman berbunga di dunia, dapat ditemukan di Indonesia, kemudian 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptile, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang dan 25% dari hewan laut. Dalam bidang agriculture Indonesia juga dikenal atas kekayaan tanaman perkebunannya seperti, biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh dan bahkan kayu yang banyak menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber kekayaan Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai bahan tambang. Seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tambang, bauksit, batu bara, emas dan perak. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor. Dilihat dari faktor astronomi, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang bisa hidup di Indonesia. Kemudian dilihat dari segi geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik. Sehingga terbentuk pegunungan yang k aya akan mineral. Daerah perairan di Indoneisa yang kaya akan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut, turut serta dalam mendukung berbagai jenis mineral. Kelebihan ini dapat menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (green economy) jika dikelola dengan maksimal. Dari modal ini tentunya dapat menjadi senjata Indonesia dalam menciptakan kemandirian. Pengelolaan sumber daya alam yang ada harus menjadi perhatian khusus.
Dari banyak kelebihan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang ada, pertambanganlah yang banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Pertambangan dinilai menjadi kelebihan Indonesia yang paling mendatangkan keuntungan ( profit center ). Hal ini tampak tidak mengherankan jika menilik hasil pertambangan Indoneisa sendiri. Contohnya saja tambang emas yang terletak di Tambangapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Inilah tambang terbesar di dunia, menurut majalah Mining Internasional pada tahun 2007, tambang ini berpenghasilan $6255 Miliar. Sahamnya dimiliki oleh PT. Freeport Indonesia. Selain itu juga terdapat PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) merupakan perusahaan tambang batu hijau yang terletak di sebelah barat daya pulau Sumatra, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa barat Provinsi NTB. Dua contoh pertambangan diatas merupakan sebagian dari banyak pertambangan yang menjamur di Indonesia. Adanya pertambangan di Indonesia tidak semerta-merta terbentuk tanpa aturan. Banyak orang berpendapat bahwa pertambangan hanya menjadi sarana pengelola dalam mencari keuntungan khususnya bagi penanam modal. Sedangkan pemilik SDA atau stakeholdernya tidak
mendapat profit dalam pengelolaan. Anggapan tersebut nampaknya terlalu sempit dan kurang objektif tanpa mengetahui, sistematika proes yang mengatur dibalik adanya sebuah pertambangan dan arti dari pertambangan itu sendiri.
Istilah Pertambangan sangat dekat kaitannya dengan aktivitas sebuah perusahaan. Dimana sebuah perusahaan berperan dalam menghasilakn sebuat output guna memenuhi harkat hidup masyarakat. Namun pada perkembangannya sebuah aktivitas perusahaan tidak hanya semerta – merta diartiakan sebagai “robot produksi” saja. Kini sebuah aktivitas perusahaan dituntut untuk memberikan aktivitas sosial. Tersirat dengan Istilah lain sering disebut sebagai tanggung j awab sosial perusahaan terhadap masyarakat disekitar perusahaan. Istilah yang sering digunakan dalam kaitanya tanggung jawab perusahaan adalah CSR ( Corporate Social Responsibility). Definisi CSR menurut World Business Council on Sustainable Development adalah komitmen dari bisis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana tanggung jawab sosial perusahaan kini menjadi isu sentral yang semakin popular dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting. Karena itu banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak – pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaatn ya. Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan – keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusikan keuntungan – keuntungannya dalam membangun masyarakat lokal. Karena seiring berjalannya waktu masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan melainkan juga meuntut untuk bertanggung jawab sosial. Di Indonesia sendiri sudah terdapat Undang – Undang yang mengatur kaitannya proses pertambangan dalam aktivitas perusahaan. Aturan tentang CSR telah disahkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yaitu:
Pada pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:
1.
2.
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggu jawab sosial.
3.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
4.
Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sedangkan dalam Undang – Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007. Dalam pasal 15 (b) dinyatakan “ setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan “. Sanksi – sanksi, diatur dalam pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainya, diantaranya:
1. 2.
Peringatan tertulis.
3.
Pembatasan kegiatan uaha.
4.
Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman moda, atau
5.
Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penenaman modal.
Selain kedua Undang – Undang tersebut. Terdapat empat regulasi lain yang menjelaskan tetang tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri program yang berkutat dalam usaha kecil melalui pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan),
serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar (disebut Program Bina Lingkungan) dengan dana yang bersumber dari laba BUMN.
Kedua, peraturan CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas), diatur dalam Undang – Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Dalam Pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan – ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak – hak masyarakat adat.
Ketiga, Undang – Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang – Undang ini tidak secara khusus membahas peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan tedapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Diperjelas dalam ayat 2 Dana yang disishkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin. Sedangkan pada pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “ Pelaku usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penaganan fakir miskin”
Keempat, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 tahun 2012 tentang forum tanggungjawab dunia usaha dalam menyelenggarakan Kesejasteraan Sosial. Kementrian sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dilakukan oleh Gubernur.
Penjelasan tersebut baru ditingkat regulasi pemerintahan saja. Secara intern, dalam penambangan sendiri terdapat kode etik yang berlaku. Kode edtik penambangan tertuang dalam Indonesian Mining Services Association (ASPINDO) yakni organisasi independen non politik dan non profit yang bernaung dibawah KADIN Indonesia (Indonesian Chamber of Commerce & Industry). Sebagaimana diketahui sektor usaha jasa pertambangan dinyatakan resmi dalam UU No.4/2009 tentang pertambangan minereal dan batubara khususnya dalam bab XVI pasal 124 s/d 127. Kode etik ASPINDO diuraikan sebagai berikut:
1. 2.
Menjunjung tinggi dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan kaidah perlindungan keselamatan & keamanan kerja, perlindungan lingkkungan, pembangunan berkelanjutan, penggunaan SDA secara bijak dan melindungi kepentingan umum dan atau pihak yang berhubungan dengannya.
3.
Dalam pelayanan jasa pertambangan harus mengedepankan kejujuran, keadilan dan integritas serta melaksanakan praktek pertambangan yang baik – good mining practice dan pengelolaan perusahaan yang baik – good corporate governance.
4.
Selalu dan senantiasa melakukan persaingan yang seahat. Dalam mendapatkan pekerjaan atau kontrak kerja harus dihindarkan yang menyebabkan persaingan tidak wajar atau melakukan tender yang tidak adil serta praktek bisnis yang tidak terpuji.
5.
Hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi teknik, pengalaman dan juga adnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi teknis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau kontrak
6.
Membangun dan mengembangkan standar praktis yang baik termasuk juga harus menyediakan pelayanan dan material yang sesuai dengan standar yang diterima dalam industri pertambangan, aturan dan hukum yang berlaku serta dilakukan secara kompeten, kesungguhan, perhatian yang seharusnya dan biaya yang wajar.
7.
Selalu menghindari adanya konflik kepentingan Antara perusahaan dan individu. Selalu menjunjung transparasi dan menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan memiliki kemungkinan akan terjadinya konflik kepentingan baik yang melibatkan perusahaan maupaun karyawan secara langsung ataupun tidak langsung.
8.
Menjaga citra perusahaan jasa pertambangan dan mempromosiakan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi standar praktek yang baik dengan cara terhormat serta bermartabat.
9.
Mematuhi, melaksanakn kewajiban dan memenuhi standar aturan dan hukum serta selalu menghormati nilai – nilai dan kepemilikan masyarakat ditempat bekerja atau melakukan kegiatan.
10.
Membantu dan memberikan informasi dalam penegakan hukum sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya termasuk membantu perusahaann anggota sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Perusahaan anggota juga diharapkan membantu perusahaan anggota lainnya sesuai kapasitas yang dimiliki dan sesuai peraturan dan norma yang berlaku.
11.
Setiap perusahaan anggota memiliki kewajiban mengingatkan perusahaan aggota lainnya dalam kepatuhan terhadap nilai – nilai, norma – norma dan kode yang ditetapkan asosiasi. Bila terjadi penyimpangan yang dilakukan perusahaan anggota yaitu tidak melakukan kepatuhan atau melakukan pelanggaran terhadap kode asosiasi, maka wajib melaporkan kepada asosiasi.
Dari regulasi – regulasi yang terbentuk dalam sistematika pertambangan, diharapakan kita menjadi mengerti akan dunia pertambangan di Indonesia khususnya. Adanya sebuah pertambangan yang terarahkan akan sangat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Adanya pertambangan juga menguragi tingkat pengangguran di Indonesia. Dari Data Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada bulan februari 2013 diperoleh angka 1.555.564 orang yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini tentunya dapat ditingkatkan di tahun berikutnya. Melalui regulasi yang dibentuk, Pertambangan Indonesia sangat mampu menopang kemandirian. Konsep kepedulian sosial dan lingkungan yang diatur dalam UU serta kode etik yang dipegang oleh pertambangan, akan menjadi dasar dalam upaya pertambangan menciptakan kesejahteraan. Demikian pemaparan penulis kaitannya pertambangan di Indonesia. Salam sejahtera.
