ETIKA PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT Hari/Tanggal: Senin, 01 Maret 2004 Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (JF-PKM) merupakan salah satu Jabatan Fungsional lingkup Kesehatan. Pejabat Fungsional (umumnya) adalah pelaksana teknis fungsional yang mengemban tugas, tanggung jawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang bewenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya pada unit kerja tertentu. Pejabat fungsional melaksanakan pekerjaan/kegiatan secara mandiri tanpa dibatasi oleh uraian tugas yang ditetapkan secara baku oleh satuan kerja dalam suatu organisasi. Pejabat struktural adalah pejabat ang ditunjuk oleh kepala satuan organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administratif dan menajerial untuk mencapai tujuan satuan organisasi. Pejabat struktural maupun Pejabat fungsional seharusnya melaksanakan tugas/kegiatan secara profesional di bidangnya. Penyuluh Kesehatan Masyarakat merupakan Profesi, dalam menjalankan Profesinya akan berpedoman suatu tata nilai yang harus ditaati, yaitu Etika Profesi. ETIKA Etika yang dalam bahasa Inggris Ethics, adalah istilah yang muncul dari Aristoteles ( Yunani : ethos ) yang berarti adat atau budi pekerti. Istilah Filsafat menyebutnya pengertian Etika adalah telaah dan penilaian kelakuan manusia ditinjau dari kesusilaannya. Kesusilaan yang baik merupakan ukuran kesusilaan yang disusun bagi diri seseorang, atau merupakan kumpulan keharusan, kumpulan kewajiban yang dibutuhkan oleh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. Kesulilaan biasanya didasarkan pada hal tertentu, misalnya agama, kesejahteraan, atau kemakmuran Negara.
Etika pada umumnya mengajarkan bahwa setiap pribadi manusia mempunyai “otonomi moral”. Artinya bahwa ia mempunyai hak kewajiban untuk menentukan sendiri tindakan-tindakannya, dan mempertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Keberadaan Etika dalam strata kehidupan sosial tidak terlepas dari sistem kemasyarakatan, manusia terdiri atas aspek jasmaniah dan aspek rohaniah. Aspek rohaniah terdiri atas kodrat alamiah, kodrat budaya serta dunia nilai. Kodrat alamiah manusia terdiri atas Cipta ( pikiran dan rasio ), karsa ( kehendak, kemauan ), rasa ( perasaan, emosi ). Cipta melalui logika menciptakan ilmu pengetahuan, sedang Karsa melalui Etika menciptakan religi, akhlak, sopan santun dan hukum. Etika secara umum dapat dibagi menjadi Etika umum dan Etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori Etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam ber tindak, serta tolok ukur menilai baik atau buruk. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu Etika individual dan Etika social. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendir. Etika social mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara perseorangan dan langsung atau bersama-sama dalam bentuk kelembagaan, sikap kritis t erhadap dunia dan ideologi, dan tanggung jawab manusia terhadap lainnya. Prinsip-prinsip Etika. Berkembang dari sumpah Hipocrates ( 460 M – 377 – 377 M) bunyinya : “ Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh Aescpalius dan Hygea, dan Panacea dan semua dewa-dewa sebagai saksi bahwa sesuai dengan kemampuan dan pikiran saya akan mematuhi janji-janji sebagai berikut ( ada 10 janji ):
1) Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini dengan penuh kasih saying sebagaimana orang tua saya sendiri, jika perlu saya akan bagikan harta saya untuk dini kmati bersama. 2) Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagai saudara kandung saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya kalau mereka mau mempelajarinya tanpa imbalan. 3) Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anaknya saya sendiri dan kepada anakanak guru saya dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan dan sumpah untuk mengabdi kepada ilmu pengobatan, dan tidak kepada hal-hal yang lainnya. 4) Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi penderita dan tidak akan merugikan siapapun. 5) Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun diminta atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memebrikan obat untuk menggugurkan kandungan. 6) Saya ingin menempuh hidup yang saya baktikan kepada ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih. 7) Saya tidak akan melakukan pembedahan t erhadap seseorang walaupun iia menderita penyakit batu, tetapi akan menyerahkan kepada mereka yang berpengalaman dalam pekerjaan ini. 8) Rumah siapapun yang saya masuki, kedatangan saya it u saya tujukan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat buruk atau mencelakakan dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria baik mereka maupun hamba sahaya. 9) Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebar luaskan tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya. 10) Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya menikmati hidup dalam mempraktikkan ilmu saya ini, dihormati olehs emua orang di sepanjang waktu. Tetapi jika sampai saya menghianati sumpah ini balikkanlah nasib saya. Dari sumpah tadi ada 7 prinsip yaitu : tidak merugikan, membawa kebaikan, menjaga kerahasiaan, otonomi pasien, berkata benar, berlaku adil, dan menghormati privasi. PROFESI Profesi pada umumnya mempunyai beberapa ciri, yaitu : 1) Memberikan pelayanan (service) pada orang segera langsung (yang umumnya bersifat konfidental). 2) Menempuh pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan. 3) Anggotanya yang relatif homogen. 4) Menerapkan standar pelayanan tertentu. 5) Etik profesi yang ditegakkan oleh suatu organisasi profesi. Talcott Parsons mengemukakan ciri-ciri khusus profesi adalah sebagai berikut : 1) Disinterestedness, 2) Rasionalitas, profesi merupakan suatu system okupasi yang perwujudannya dilaksanakan dengan menerapkan ilmu tertentu. 3) Spesifitas fungsional. 4) Universalisme, dalam pengertian obyketif, maksudnya adalah bahwa l andasan pertimbangan professional dalam pengambilan keputusan didasarkan pada “ apa yang menjadi masalahnya “ dan tidak pada “siapanya“ atau “keuntungan pribadi apa yang diperolehnya” Dengan demikian sebagi profesi mensyaratkan ada etika profesi. Keiser dalam “Etika Profesi” (Arief B Sidharta: 1990), mengatakan bahwa Etika Profesi sebagi sikap hidup merupakan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan professional dari pasien atau klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagi keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya disertai dengan refleksi yang seksama. Kualifikasi suatu pekerjaan sebagai sutau profesi adalah :
1) Mensyaratkan pendidikan teknis yang formal lengkap dengan cara pengujian yang terinstitusionalisasikan, baik mengenai adekuasi pendidikannya mmmaupun mengenai kompetensi orang-orang hasil didikannya. 2) Penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi. 3) Komplek okupasi/pekerjaan memiliki sejumlah sarana institusional untuk menjamin bahwa kompetensi yang dimiliki itu akan digunakan secara bertanggung jawab, wujudnya adalah organisasi profesi dengan prosedur penegakannya, serta cara rekrutasi pengemban profesi. Berdasarkan ciri-ciri dan pengertian tersebut, terdapat kaidah-kaidah pokok eti ka profesi sebagai berikut : 1) Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pela yanan, sehingga sifat tanpa pamrih menjadi cirri khas dalam mengemban profesi. Artinya, pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien serta kepentingan umum, dan bukan kepentingan pengemban profesi sendiri. 2) Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 3) Pengembanan profesi harus selalu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi harus bersemangatkan solidaritas anatar sesama rekan seprofesi. Dalam menjalankan profesinya, hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi sudah memnuhi t untutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi alkan sangat bergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Dalam lingkungan pengemban profesi dimunculkan sperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi, yang disebut Kode Etik Profesi atau disingkat Kode Etik. Setiap profesi mengenal pendidikan/pelatihan yang khusus, dan harus mengabdi kepada masyarakat, dan memilki suatu kode moral suatu kode etik tersendiri. Kode etik adalah pedoman perilaku yang berisikan garis-garis besar. Kode etik harus memiliki sifat-sifat antara lain (1) Harus rasional, tetapi tidak kering dari emosi (2) harus konsisten, tetapi tidak kaku, dan (3) harus bersifat universal. Kode etik profesi terdiiri atas aturan kesopanan dan aturan kelakuan dan sikap antara para anggota profesi. Anggota pprofesi yang melanggar kode etik ditertibkan atau dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi itu, biasanya oleh suatu dewan atau majlis yang dipilih atau ditunjuk khusus untuk itu oleh dan dari anggota profesi tersebut. PROFESI PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT (PKM). Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu : 1. Profesi PKM (Health Education Specialis) adalah seseorang yang menyelenggarakan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. 2. PKM Fungsional adalah PNS/Pesiunan atau seseorang yang ahli dalam bidangnya yang melakukan tugas sesuai dengan Profesi PKM (Health Education Specialis). Prinsip dasar Profesi PKM. PKM ( HES ) sebagai tenaga profesional perlu menguasai ilmu pengetahuan, seni dan teknologi serta berbagai metodologi yang diperlukan untuk mencapai masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat secara lebih efektif dan efisien.
Seseorang disebut profesional bila : 1. Memiliki kompetensi yang menunjang untuk latihan dan kewenangan yang dimiliki. 2. Berpendidikan dan lulus dari suatu pendidikan , pelatihan tertentu yang diakui secara resmi termasuk organisasi profesi. 3. Mempunyai Etika yaitu nilai yang patut dan layak serta mutlak mendukung keberadaannya/eksistensinya. 4. Memperoleh imbalan jasa yang layak untuk kegiatan profesional yang dilakukan. 5. Bersedia dituntut jika melakukan malpraktek di luar kewenangannya yang merugikan klien. Syarat minimal bagi seorang PKM (HES). 1. Memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi termasuk metode pendidikan, pelatihan serta penelitian. 2. Menguasai satu atau bebrapa materi substansi yang berkaitan dengan ilmu pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, promosi kesehatan. 3. Memiliki kemampuan dan keahlian dalam mempergunakan berbagai metode pendidikan kesehatan dan perilaku, penyuluh kesehatan, KIE, Pemasaran social mobilisasi social, yang terkait dengan promosi kesehatan. 4. Pernah mengikuti dan lulus Diklat profesional : PKM Dasar Ahli/Terampil, Magang dibidang Promkes, TOT, MOT dibidang Promkes. 5. Berupaya mengembangkan diri sebagai PKM (HE S) dengan : Menjadi agen sosio cultural, Berusaha mengikuti perkembangan Ilmu dan Seni /Iptek Promkes local, regional/global, Saling hormat sesame PKM (HES) dengan saling asih-asah-asuh. Bersikap jujur dan integritas diri yang kuat-ramah- terbuka terhadap kritik- responsive terhadap perubahan- kendalikan diri/emosi. Kode Etik Profesi PKM. Kode etik yang wajib ditaati adalah sebagai berikut : 1. Menunjukkan secara seksama kemampuan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman, serta bertindak dalam batas-batas kecakapan yang profesional. 2. Mempertahankan kecakapan pada tingkatan tinggi melalui belajar, lelatihan, dan penelitian berkesinambungan. 3. Melaporkan hasil penelitian dan kegiatan praktik secara jujur dan bertanggung jawab. 4. Tidak membeda-bedakan individu berdasrkan ras, warna kulit, bangsa, agama, usia, jenis kelamin, status social ekonomi dalam menyumbangkan pelayanan-pekerjaan, pelatihan atau dalam meningkatkan kemajuan orang lain. 5. Menjaga kemitraan klien ( individu, kelompok, institusi) yang dilayani. 6. Menghargai hak pribadi (privacy), martabat (dignity), budaya dan harga diri setiap individu, dan menggunakan keterampilan yang didasari dengan nilai-nilai secara konsisten. 7. Membantu perubahan berdasarkan pilihan, bukan paksaan. 8. Mematuhi prinsip “informed consent” sebagi penghargaan terhadap klien. 9. Membantu perkembangan suatu tatanan pendidikan yang mengasuh/memelihara pertumbuhan dan perkembangan individu. 10. Bertanggung jawab untuk menerima tindakan/hukuman selayaknya sesuai dengan pertimbangan mal praktek yang dilakukan. Sumber : 1. Indar, 2001. Etika dan Hukum Kesehatan. Makassar, Univesitas Hasanuddin.
2. Departemen Kesehatan. 2002. Modul Pelatihan JF-PKM Terampil. Jakarta. 3. Departemen Kesehatan. 2002. Buku Pegangan JF-PKM. Jakarta.
1. ETIKA KESEHATAN a. Etika dan Etiket
1. Pengertian ETIKA Berasal dari bahasa Inggris ethics adalah istilah yang muncul dari aristoteles, asal kata ethos yaitu adat, budi pekerti. Etika pada umumnya adalah setiap manusia mempunyai hak kewajiban untuk menentukan sendiri tindakan-tindakannya dan mempertanggung jawabkanya dihadapan tuhan. 2. Pengertian ETIKET etiket yaitu cara melakukan perbuatan sesuai dengan Etika yang berlaku PERBEDAAN ETIKA DAN ETIKET
1. Etika menetapkan norma perbuatan apakah perbuatan itu dapat dilakukan atau tidak,cth masuk tanpa izin tdk boleh. Etiket
menetapkan cara melakukan perbuatan sesuai dengan yang diinginkan, masuk kerumah org mengetuk pintu atau/dan salam.
2. Etika berlaku tidak bergantung pd ada tidaknya org,cth larangan mencuri walau tdk ada org. etiket
berlaku jika ada org.cth org makan pakai baju tdk ada org tdk apa2.
PERBEDAAN ETIKA DAN ETIKET
3. Etika bersifat absolut tdk dpt ditawar cth mencuri&membunuh Etiket
bersifat relatif cth koteka wajar dipapua, diaceh wajib menutup aurat
4. Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah) cth: org-org bersifat baik tidak munafik. etiket
memandang manusia dari segi luar(lahiriah).cth: bersifat sopan dan santun tp munafik.
B. ETIKA,MORAL DAN AGAMA
1.Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat 2.Moral (latin) objek etika (yunani) yang berarti adat kebiasaan
Perbedaan Etika adalah ilmu pengetahuan dan moral adalah objek 3.Agama 1. hub antara manusia dan suatu kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada yg dialami manusia 2. apa yang diisyaratkan Allah dengan perantara Nabi berupa perintah dan larangan HUBUNGAN ETIKA, MORAL DAN AGAMA Moral diartikan sama dengan dengan etika yang berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan hidup manusia untuk mengatur perilakunya. Agama mengandung nilai moral yang menjadi ukuran moralitas/etika perilaku manusia. Makin tebal keyakinan agama dan kesempurnaan taqwa seseorg makin baik moralnya yang diwujudkan dalam bentuk perilaku baik dan benar. FAKTOR PENENTU MORALITAS 2. Perbuatan manusia dilihat dari motivasi,tujuan akhir dan lingkungan perbuatan 3. Motivasi :hal yang diinginkan oleh pelaku perbuatan dgn maksud untuk mencapai sasaran yang hendak dituju.cth: kasus Aborsi motivasix mencegah malu dan aib keluarga 4. Tujuan akhir adalah diwujudkan perbuatan yang dikehendaki secara bebas. Cth aborsi tujuanx mengugurkan kandungan. 5. Lingkungan perbuatan adalah segala sesuatu yang secara aksidential atau mewarnai perbuatan. Cth aborsi oleh PSK c. Jenis - Jenis etika
Etika umum & etika khusus Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori Etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur menilai baik atau buruk. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu Etika individual Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Etika social mengenai kewajiban sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara perseorangan dan
langsung atau bersama-sama dalam bentuk kelembagaan, sikap kritis terhadap dunia dan ideologi, dan tanggung jawab manusia terhadap lainnya. Nilai etika PENGERTIAN Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Penilaian Etika itu di dasarkan pada beberapa factor yaitu : 1) Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu, adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila. 2) Perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging, itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa, bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan namanya pekerti sekian…. Burhanuddin Salam, Drs. menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan di nilai pada 3 (tiga) tingkat : 1) Tingkat pertama, semasih belum lahir menjadi perbuatan, jadi masih berupa rencana dalam hati, niat. 2) Tingkat Tingkat kedua, setelah lahir menjadi perbuatan nyata, yaitu pekerti. 3) Tingkat ketiga, akibat atau hasil perbuatan tersebut, yaitu baik at au buruk. NILAI DALAM FILSAFAT
1) Nilai Logika : akal. Nilainya benar atau salah ex: perbuatan mencuri 2) Nilai Estetika : penglihatan. Nilainya indah atau Jelek ex:Lukisan Gadis Telanjang 3) Nilai Etika : tingkah laku. Nilainya baik atau buruk ex: goyang Dewi Persik Contoh : KODE ETIK PNS 2. HAM DALAM KESEHATAN
a. Hak Asasi Manusia Di Indonesia b. Hak dan Kewajiban c. Hak dan Kewajiban dalam Profesi a. Hak Asasi Manusia Di Indonesia HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun.
Dasar Hukum H.A.M UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Ciri-ciri khusus hakiki, artinya HAM sudah ada sejak lahir Universal, HAM berlaku umum tanpa memandang status,suku bangsa, gender tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat diserahkan pada pihak lain tidak dapat dibagi, semua orang mendapatkan semua hak, baik politik,ekonomi, sosbud. Hak yang paling dasar meliputi
1. Hak Hidup 2. Hak Kemerdekaan /kebebasan 3. Hak memiliki sesuatu Pengelompokan hak-hak dasar manusia meliputi: 1. hak sipil dan politik a. hak hidup b. hak persamaan dan kebebasan c.kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat d. kebebasan berkumpul e. Hak beragama 2 . Hak ekonomi, sosial dan budaya a. hak ekonomi b. hak pelayanan kesehatan c. hak memperoleh pendidikan b. Hak (UU no 36 thn 2009 psl 4-8) Setiap orang berhak atas:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
kesehatan. akses atas sumber daya di bidang kesehatan. pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Kewajiban (UU no 36 thn 2009 psl 9-13) mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. c. Hak dan Kewajiban dalam Profesi Pasal 27 (1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. (2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 3 ALIRAN & PRINSIP - PRINSIP ETIKA KESEHATAN
a. ALIRAN-ALIRAN DALAM ETIKA Aliran Deontologis: penilaian benar tidaknya suatu perbuatan atau baik tidaknya sesorg,tdk perlu dilihat hasil akhirnya tetapi yang dinilai adalah perbuatan itu sendiri. Immanuel kant “seseorang berbuat baik karena rasional dan tidak dogmatis Cth: org tdk mencuri bukan karna takut neraka tapi mencuri ad perbuatan buruk Lanjutan Aliran Teleologis(konsenkualis):Baik burukx seseorg dinilai dari tujuan hendak dicapai
Pembagiannya: Aliran Ethical Egoism: wajib berbuat baik demi kepentingan pribadi Aliran utilitarinism : wajib berbuat baik demi kepentingan umum dan masyarakat Cth : merokok b. PRINSIP-PRINSIP ETIKA(Hipcrates) 1. Tidak merugikan (non maleficence) Cth: Pendapat dokter dlm pelayanan tdk dpt diterima pasien&keluargax sehingga jk dipaksakan dpt merugikan pasien 2. Membawa Kebaikan (Beficence) Cth:dokter memberi obat kanker tetapi mempunyai efek yg lain, maka dokter harus mempertimbangkan secara cermat. 3. Menjaga Kerahasiaan (Confidentiality) cth: tenaga kesehatan menjaga identitas kesehatan pasien jgn menyamp semuax jgn sampai menghambat penyembuhanx lanjutan 4. otonomi Pasien (autonomy Pasien) Cth: pasien berhak menentukan tindakan-tindakan baru dpt dilakukan atas persetujuan dirinya 5. Berkata Benar (truth telling) Cth: tenaga kesehatan harus menyampaikan sejujurx penyakit pasien namun tdk dpt diutarakan semua kecuali kpd keluargax 6. Berlaku adil (Justice) Cth: tenaga kesehatan tdk boleh diskriminatif dlm pelayanan kesehatan 7. Menghormati Privasi (Privacy) Cth : TS tdk boleh menyinggung hal pribadi pasien dan sebalikx c. Etika kesehatan Pengertian Etika Kesehatan Menurut Leenen: suatu penerapan pemeliharaan/pelayanan kesehatan.
dari
nilai
kebiasaan
(etika)
terhadap
bidang
Menurut Soerjono Soekanto: penilaian terhadap gejala kesehatan yang disetujui, dan juga mencakup terhadap rekomendasi bagaimana bersikap tidak secara pantas dalam bidang kesehatan.
Hubungan Etika Kesehatan dan hukum kesehatan 1. Hukum kesehatan lebih diutamakan dibanding Etika kesehatan. Contoh: (etiKes)Mantri dpt memberi suntikan tanpa ada dokter tp (Hkm kes) tdk membenarkan ini. 2. ketentuan hukum kesehatan dapat mengesampingkan etika tenaga kesehatan. Contoh: kerahasian dokter(etika kedokteraan) jk terkait dgn mslh hukum mk dikesampingkan 3. Etika kesehatan lebih diutamakan dari etika dokter. Dokter dilarang mengiklankan diri, tp dlm menulis artikel kesehatan tdk mslh(etika kesehatan) Perbedaan Etika Kesehatan dan hukum kesehatan 1. Etika kesehatan objeknya semata-mata dalam pelayanan kesehatan sedangkan hukum kesehatan objeknya tdk hny hkm tp melihat nilai-nilai hidup masyarakat. 2. Hukum berlaku umum, etika kesehatan berlaku hanya dalam pelayanan kesehatan 3. Etika sifatnya tidak mengikat dan pelanggarannya tidak dapat dituntut ,hukum mengikat pelanggarnya dapat dituntut. d.Etika Menurut Islam Ayat-ayat al-Qur’an menunjukkan bahwa etika Islam amat humanistik dan rasionalistik. Etika Islam menurut Al-Quran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu, dan lain-lain
Kejujuran (surat an-Nisaa) e. Etika Penelitian Persetujuan
etika penelitian (PP No 39 tahun 1995 ttg penelitian dan pengembangan
kesehatan): Persetujuan tertulis orang tua/ahli waris dapat dilakukan pada manusia yg dit eliti: 1. Tidak mampu melakukan tindakan hukum 2. Karena keadaan kesehatan atau jasmaninya sama sekali tidak memungkinkan dapat menyatakan persetujuan secara tertulis. 3. Telah meninggal dunia, dalam hal jasadnya akan digunakan sebagaimana objek penelitian dan pengembangan kesehatan. Hak dan kewajiban responden Hak-hak Responden
1. 2. 3. 4.
Penghargaan kebebasan pribadi-nya Merahasiakan informasi yang diberikan Memperoleh jaminan keamanan dan keselamatan akibat dari informasi yang diberikan Memperoleh imbalan dan kompensasi
Kewajiban responden Memberikan informasi yang diperlukan peneliti Hak dan kewajiban peneliti Hak responden Memperoleh informasi yang dibutuhkan sejujur-jujurnya Kewajiban peneliti 1. Menjaga kerahasian responden 2. Menjaga privacy responden 3. Memberikan kompensasi 4 KODE ETIK PROFESI
a. Kode Etik b. Fungsi Kode Etik Profesi c. Standar Profesi Seperangkat kaidah perilaku yang diharapkan dan dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara, masyarakat dan tugas-tugas organisasinya serta pergaulan hidup sehari-hari dan individu-individu dalam masyarakat.
SIFAT DAN SUSUNAN KODE ETIK Kode etik harus memiliki sifat-sifat antara lain (1) Harus rasional, (2) harus konsisten, tetapi tidak kaku, dan (3) harus bersifat universal. Kode etik profesi terdiiri atas 1. aturan kesopanan dan 2. aturan kelakuan dan 3. sikap antara para anggota profesi. b. Fungsi Kode Etik Profesi Biggs dan Blocher ( 1986 : 10) mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu :
1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. c. ciri Profesi, yaitu : 1) Memberikan pelayanan (service) pada orang segera langsung (yang umumnya bersifat konfidental). 2) Menempuh pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan. 3) Anggotanya yang relatif homogen. 4) Menerapkan standar pelayanan tertentu. 5) Etik profesi yang ditegakkan oleh suatu organisasi profesi. Kualifikasi suatu pekerjaan sebagai sutau profesi adalah : 1) Mensyaratkan pendidikan teknis yang formal mengenai adekuasi pendidikannya mmmaupun mengenai kompetensi orang-orang hasil didikannya. 2) Penguasaan tradisi kultural dalam menggunakan keahlian tertentu serta keterampilan dalam penggunaan tradisi. 3) Komplek okupasi/pekerjaan memiliki sejumlah sarana institusional kaidah-kaidah pokok etika profesi sebagai berikut : 1) Profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan,. 2) Pelayanan professional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu pada kepentingan atau nilai-nilai luhur 3) Pengembanan profesi harus selalu mengacu pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat 5. KODE ETIK KESEHATAN MASYARAKAT
a. Kode Etik Dokter Hak dan kewajiban dokter , berkaitan erat dengan transaksi terapeutik Transaksi terapeutik : terjadinya kontrak antara dokter dengan pasien STANDAR PROFESI MEDIS Prof.Dr.Mr.H.J.J Leenen pakar hukum kesehatan dari Belanda
1) Berbuat secara teliti dan seksama dkaitkan kelalaian/culpa à tdk teliti/tdk berhati-hati unsur kelalaian terpenuhi , sangat tdk teliti/hati2 : culpa lata 2) Sesuai standar ilmu medik 3) Kemampuan rata2 yg sama 4) Situasi dan kondisi yg sama 5) Sarana upaya yg sbanding/proposional STANDAR PROFESI MEDIS Prof Mr.W.B Van der Mijn Seorang tenaga kesehatan harus berpedoman pada : 1. Kewenangan 2. Kemampuan rata-rata 3. Ketelitian umum. Unsur tindakan medis 1. Dilakukan oleh dokter yang sudah lulus 2. Kepada pasien harus diberikan informasi yang sejelas – jelasnya dan menyetujui dilakukannya tindakan medis tersebut . 3. Harus ada indikasi medis yang merupakan titik awal dari segala tindakan medis selanjutnya 4. Sang dokter harus dapat merumuskan tujuan pemberian pengobatannya, disamping juga harus mempertimbangkan alternatif lain selain yang dipilihnya 5. Segala tindakannya harus selalu ditujukan kepada kesejahteraan pasiennya HAK DOKTER Menurut psl 50 UU No.29 Th 2004 1) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur operasional; 2) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; 3) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya ; 4) menerima imbalan jasa
KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DOKTER “ AEGROTI SALUS LOX SUPREME ” keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi ( utama ) . Menurut Leenen : 1) Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya 2) Kewajiban untuk menghormati hak – hak pasien yang bersumber dari hak - hak asasi dalam bidang kesehatan 3) Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan UU KESEHATAN No.23 Th 2003 Pasal 50 dan 51 1) Tenaga kesehatan menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya 2) Mematuhi standar profesi medis dan menghormati hak pasien . HAK PASIEN UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan psl 53 (2) 1. Hak atas informasi 2. Hak memberikan persetujuan 3. Hak atas rahasia kedokteran 4. Hak atas pendapat ke 2 ( second opinion) HAK PASIEN UU Pradoks psl 52 1.Mendapat penjelasan secara lengkap ttg tindakan medis 2.Meminta pendapat dr/drg lain 3.Mendapat pelayanan sesuai dng kebutuhan medis 4.Mendapat isi rekam medis Kewajiban pasien
UU No.29 Th 2004 (PRADOKS) • Pasal 53 1.Memberi informasi yg lengkap dan jujur ttg masalah kesehatannya 2.Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi 3.Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana pelayanan kesehatan 4.Memberi imbalan jasa atas pelayanan yg diterima a. Kode Etik perawat a. Kode Etik bidan b.Kode Etik Kesehatan &Keselamatan Kerja
c. Kode Etik Sanitarian(Ahli Kes. Lingkungan) 1) menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan profesi sanitasi dengan sebaikbaiknya. 2) melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. 3) tidak boleh dipengaruhi sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. 4) menghindarkan din dan perbuatan yang bersifat memuji din sendiri. 5) berhati-hati dalam menerapkan setiap penemuan teknik atau cara baru yang belum teruji kehandalannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Lanjutan… 6) memberi saran atau rekomendasi yang telah melalul suatu proses analisis secara komprehensif. 7) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan manusia, serta kelestarian lingkungan. 8) bersikap jujur dalam berhubungan dengan klien atau masyarakat dan teman seprofesinya, dan berupaya untuk mengingatkan teman seprofesinya. 9) hak-hak klien atau masyarakat, hak-hak teman seprofesi, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan klien atau masyarakat. 10) memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan seluruh aspek kesehatan lingkungan secara menyeluruh, daN menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenar-benarnya.
11) bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati. d. Kode Etik Ahli Gizi 1. meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan serta berperan dalam meningkatkan. kecerdasan dan kesejahteraan rakyat 2.menjunjung tinggi nama baik profesi gizi dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan budi luhur serta tidak mementingkan diri sendiri 3.menjalankan profesinya menurut standar profesi yang t elah ditetapkan. 4.menjalankan profesinya bersikap jujur, tulus dan adil. 5.menjalankan profesinya berdasarkan prinsip keilmuan, informasi terkini,. Lanjutan… 6. mengenal dan memahami keterbatasannya sehingga dapat bekerjasama dengan fihak lain atau membuat rujukan bila diperlukan 7. melakukan profesinya mengutamakan kepentingan masyarakat dan berkewajiban senantiasa berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya. 8. berkerjasama dengan para profesional lain di bidang kesehatan maupun lainnya berkewajiban senantiasa memelihara pengertian yang sebaik-baiknya. 9. membantu pemerintah dalam melaksanakan upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat. e.Penyuluh kesehatan masyarakat Profesi PKM (Health Education Specialis) adalah seseorang yang menyelenggarakan advokasi, bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat melalui penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan. Kode Etik Profesi PKM. 1. Menunjukkan secara seksama kemampuan sesuai dengan pendidikan, pelatihan dan pengalaman, serta bertindak dalam batas-batas kecakapan yang profesional. 2. mempertahankan kecakapan pada tingkatan tinggi melalui belajar, lelatihan, dan penelitian berkesinambungan. 3. Melaporkan hasil penelitian dan kegiatan praktik secara jujur dan bertanggung jawab. 4. Tidak membeda-bedakan individu berdasrkan ras, warna kulit, bangsa, agama, usia, jenis kelamin, status social ekonomi dalam menyumbangkan pelayanan-pekerjaan, pelatihan atau dalam meningkatkan kemajuan orang lain. 5. Menjaga kemitraan klien ( individu, kelompok, institusi) yang dilayani.
Kode Etik Profesi PKM. 6. Menghargai hak pribadi (privacy), martabat (dignity), budaya dan harga diri setiap individu, dan menggunakan keterampilan yang didasari dengan nilai-nilai secara konsisten. 7. Membantu perubahan berdasarkan pilihan, bukan paksaan. 8. Mematuhi prinsip “informed consent” sebagi penghargaan terhadap klien. 9. Membantu perkembangan suatu tatanan pendidikan yang mengasuh/memelihara pertumbuhan dan perkembangan individu. 10. Bertanggung jawab untuk menerima tindakan/hukuman selayaknya sesuai dengan pertimbangan mal praktek yang dilakukan. Terakhir….. 6 PROBLEMATIKA KODE ETIK KESMAS
a. Penegakan kode etik b. Faktor penghambat kode etik c. Peradilan dalam profesi a. Penegakan kode etik Bentuk Penegakan kode etik 1. Pelaksanaan kode etik 2. Pengawasan kode etik 3. Penjatuhan saksi kode etik Menurut Noto Hamidjo 4 norma dalam penegakan kode etik: 1) kemanusiaan 2) Keadilan 3) Kepatutan 4) kejujuran Sanksi kode etik 1) Teguran baik lisan maupun tulisan 2) Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi 3) Memberlakukan tindakan hukum dengan sanksi keras b.Faktor penghambat kode etik
1. 2. 3. 4.
Pengaruh Sifat Kekeluargaan Pengaruh jabatan Pengaruh konsumerisme Karena lemah iman
c. Peradilan dalam profesi 1. 2. 3. 4. 5.
Peradilan profesi dipimpin komisi etik Komisi etik terdiri 3 orang dan dipimpin oleh pimpinan profesi Pelanggar etik didampingi penasehat etik. Pelanggaran kode etik disampaikan oleh penuntut kode etik Putusan pelanggaran kode etik ditetapkan oleh komisi etik.
Mekanisme persidangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemanggilan pelanggar kode etik Pemeriksaan kode etik Persidangan kode etik Penyampaian bentuk pelanggaran dan sanksi yang dikenakan Pembelaan oleh pelanggar kode etik Pembuktian Putusan
