ETAP & Nirlaba

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pelaporan Keuangan ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP) telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 januari 2011 dan penerapan dini diperkenankan. Standar Akuntansi yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi entitas yang mempunyai tanggug jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. SAK Umum tersebut rumit untuk dipahami serta diterpkan oleh sebagian  besar entitas usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Dalam berbagai hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum yang ketentuan pelaporannya lebih kompleks. Sesuai dengan ruang lingkup SAK ETAP, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Contoh  pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat te rlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.  Namun, entitas yang mempunyai tanggung jawab publik yang signifikan dapat juga menggunakan SAK ETAP apabila diizinkan oleh regulator. Contohnya adalah Bank Pengkreditan Rakyat yang telah diizinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 januari 2010 sesuai ses uai dengan SE No.11/37/DKEU tanggal 31 Desember 2009. SAK ETAP diterbitkan sebagai solusi dari beberapa masalah berikut: 

PSAK-IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah dan kecil mengingat ketentuan fair value memerlukan biaya yag tidak murah.



PSAK-IFRS rumit dalam implementasinya misal seperti PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun tertunda dalam implementasinya bahkan sampai tahun 2010 telah keluar lagi revisi dari PSAK 50 ini.



PSAK-IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional  judgment.



PSAK-IFRS memerlukan dokumentasi dan IT yang kuat.

Dengan diterbitkannya SAK ETAP diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai  berikut: 

SAK ETAP membuat perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyususn laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk mengembangkan usaha.



Lebih sederhana diabandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.





Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Latar Belakang Pelaporan Keuangan Nirlaba

Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. PSAK 45  bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dengan adanya pedoman  pelaporan, diharapkan leporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tingi. Ruang Lingkup PSAK 45 o

Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan  jumlah sumber daya yang diberikan.

o

Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau  pemilik entitas nirlaba tersebut.

o

Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat sijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

1.2

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah, 1. Apakah definisi dan ruang lingkup Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas  Nirlaba?

2. Apa jenis standar pelaporan keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas Nirlaba? 3. Apakah konsep dan prinsip pervasif? 4. Bagaimana penyajian laporan keuangan? 5. Bagaimana mengatur terkait aset? 6. Bagiamana penerapan SAK ETAP? 7. Bagaimana praktik penerapan SAK ETAP?

1.3

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui definisi dan ruang lingkup Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas Nirlaba 2. Untuk mengetahui jenis standar pelaporan keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas Nirlaba 3. Untuk mengetahui konsep dan prinsip pervasif 4. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan? 5. Untuk mengetahui pengaturan terkait aset? 6. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP? 7. Untuk mengetahui praktik penerapan SAK ETAP?

BAB 2 Pembahasan

2.1

Definisi dan Ruang lingkup Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas Nirlaba

2.1.1

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas ublik (SAK ETAP) mendefinisikan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) sebagai entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statement )  bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal dalam hal ini antara lain pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP menyatakan bahwa suatu entitas memiliki a kuntabilitas publik yang signifikan  jika: 1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan  pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di  pasar modal; atau 2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2.1.2

Entitas Nirlaba

Definisi entitas nirlaba berbeda dengan definisi ETAP, walaupun suatu entitas bisa saja merupakan ETAP sekaligus entitas nirlaba. Entitas nirlaba secara harfiah adalah entitas yang tidak bertujuan mencari laba. Di Indonesia, tidak ada peraturan yang mendefinisikan entitas nirlaba secara khusus. Berikut adalah karakteristik entitas nirlaba menurut PSAK 45:  Pelaporan Keuangan  Entitas Nirlaba: 1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan  pembayaran kembali atau manfaat ekonomis yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. 3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Suatu organisasi nirlaba mempunyai tujuan utama untuk mendukung beberapa isu publik atau kepedulian terhadap kepentingan umum yang tidak berkaitan dengan aspek komersial, menyangkut masalah bencana kemanusiaan maupun bencana alam, pendidikan, seni, politik, agama, riset, atau hal lain yang relevan. Tri Purwanto menyatakan bahwa entitas nirlaba dikelola dengan dasar kewajaran ( fairness), transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (responsibility), kebutuhan komunitas (community needs), inisiatif, dan komunikasi.

2.2 Standar Pelaporan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Entitas Nirlaba 2.2.1

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu pilar akuntansi Indonesia. SAK ETAP dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pertama kali pada bulan Mei 2009 untuk penerapan efektif pada penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Entitas yang termasuk ETAP, namun memilih menggunakan SAK Umum pada tahun 2011, maka harus menggunakan SAK Umum secara konsisten pada periode-periode setelahnya. SAK ETAP memuat 30 bab pengaturan. Standar ini berlaku untuk entitas yang memenuhi definisi ETAP sesuai Bab 1: Ruang Lingkup di SAK tersebut. Entitas yang tergolong entitas nirlaba, sepanjang memenuhi ruang lingkup ETAP, dapat menerapkan SAK ETAP ini dengan tetap mengacu pada PSAK 45:  Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba untuk aspek pelaporannya. Entitas yang berada diluar ruang lingkup ETAP juga dapat menggunakan SAK ETAP apabila regulator terkait mengijinkan. Sebagai contoh, Bank Perkreditan Rakyat, walaupun menguasai aset sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat sehingga tidak termasuk ETAP, telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009.

SAK ETAP muncul karena beberapa alasan ketidakterterapan PSAK berbasis IFRS  bagi entitas kecil dan menengah, diantaranya: 1. PSAK berbasis IFRS sulit diterapkan oleh entitas kecil dan menengah mengingat  penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah. 2. PSAK berbasis IFRSrumit dalam implementasinya, contohnya PSAK 50 dan PSAK 55 yang sudah disahkan pada tahun 2006 namun implementasinya ditunda hingga 2010 untuk memberikan waktu bagi pengguna mempelajarinya lebih lanjut. 3. PSAK berbasis IFRS menggunakan  principle based   sehingga membutuhkan banyak  professional judgement . 4. PSAK berbasis IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat, yanng tidak selalu dimiliki oleh usaha kecil dan menengah. SAK

ETAP

mengadopsi  IFRS

for

SME   dengan

beberapa

penyederhanaan.

Penyederhanaan dalam SAK ETAP memudahkan entitas dalam penyusunan laporan keuangannya. Auditor yang mengaudit entitas tersebut juga mengacu pada SAK ETAP dalam mengaudit dan menyebutkan hal tersebut di dalam laporan auditnya.

2.2.2

SAK Umum dan PSAK 45

SAK Umum memberikan pilihan kepada entitas yang memenuhi kualifikasi entitas tanpa akuntabilitas publik untuk menggunakan SAK ETAP atau SAK Umum dalam menyusun laporan keuangan entitas yang tergolong ETAP karena penggunaan SAK ETAP untuk entitas yang termasuk dalam ruang lingkupnya pillihan. Entitas tersebut bisa saja memilih untuk tetap menggunakan SAK Umum dan melepas haknya atas kemudahan  penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Untuk entitas nirlaba, SAK Umum dan SAK ETAP, jika memenuhi kriteria, juga bisa menjadi pilihan. Khusus untuk entitas nirlaba, terdapat PSAK 45 yang menjadi acuan.pelaporan untuk entitas nirlaba, agar laporan keuangan entitas nirlaba lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.PSAK 45 hanya mengatur aspek-aspek pelaporan, sementara aspek pengukuran dan pengakuan tetap mengacu ada PSAK lain yang relevan.. PSAK 45 merupakan bagian dari SAK Umum. PSAK 45 tidak menyatakan bahwa  pengaturan yang tidak diatur dalam Pernyataan tersebut mengacu pada SAK, atau SAK ETAP untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Dengan demikian entitias nirlaba yang memenuhi kualifikasi ETAP tetap dapat menggunakan SAK ETAP, digabungkan dengan PSAK 45 untuk acuan format pelaporan keuangannya.

2.2.3

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diatu rmelalui PP 71 tahun 2010, merupakan standar akuntansi  bagi entitas pemerintahan dan entitas yang dikonsolidasikan ke laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Namun, tidak semua entitas Negara harus mengikuti SAP. Beberapa entitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menaunginya,

diharuskan untuk

membuat laporan keuangan dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum atau SAK Umum. SAP yang berlaku saat ini menggunakan dua basis akuntansi, yaitu yang berbasis modifikasi dan berbasis akrual. Hal ini terjadi karena adanya masa transisi untuk perubahan dari basis kas modifikasi menjadi akrual transisi selama lima tahun sejak PP 71/2010 dikeluarkan. Setelah masa transisi berakhir, seluruh instansi pemerintah akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. SAP berbasis akrual terdiri atas kerangka konseptual dan 12 PSAP.

2.3

Konsep dan Prinsip Pervasif

Bab 2 SAK ETAP yang berjudul “Konsep dan Prinsip Pervasif” memuat informasi seperti kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dalam SAK Umum, hanya saja dalam versi yang lebih sederhana. SAK ETAP menggunakan prinsip  pegakuan dan pengukuran pervasif. Pervasif berarti dalam hal tidak ada pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk suatu transaksi atau peristiwa maka entitas harus menetapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, manajemen harus menggunakan rujukan persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang terkait dan  berhubungan dengan konsep isu serupa dan harus sesuai dengan definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran pervasif dalam Konsep dan Prinsip Pervasif. Secara umum, Konsep dan Prinsip Pervasif dalam SAK ETAP ini sejalan dengan KDPPLK, dengan berbagai penyederhanaannya. Dua hal yang jelas perbedaannya, yaitu KDPPLK tidak mengatur prinsip pervasif dan di sisi lain, SAK ETAP tidak mengatur konsep modal dan pemeliharaan modal.

2.4

Laporan Keuangan

2.4.1

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dari SAK ETAP menjelaskan penyajian wajar dari laporan keuangan yang sesuai dengan persyaratan SAK ETAP, dan pengertian laporan

keuangan yang lengkap. Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK ETAP diatur jauh lebih ringkas dibandingkan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

2.4.2

Neraca

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut SAK ETAP minimal mencakup: 1.

Kas dan setara kas

2.

Piutang usaha dan piutang lainnya

3.

Persediaan

4.

Properti investasi

5.

Aset tetap

6.

Aset tidak berwujud

7.

Utang usaha dan utang lainnya

8.

Aset dan kewajiban pajak

9.

Kewajiban disetimasi

10. Ekuitas  Minimum line item ini lebih sedikit dibandingkan yang disyaratkan dalam PSAK 1. SAK ETAP tidak mengatur urutan format dan pos dalam neraca, seperti halnya PSAK juga tidak mengatur format atau urutan tersebut. Informasi yang disajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan secara substantif sama dengan pengaturan dalam PSAK 1. Namun, SAK ETAP memisahkan  pengungkapan yang diperlukan untuk entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT (mengungkapkan rincian setiap kelompok modal saham dan penjelasan cadangan ekuitas) dan yang bukan berbentuk PT (mengungkapkan rincian informasi modal yang setara dengan PT). Pemisahan ini tidak ada dalam PSAK 1.

2.4.3

Laporan Laba Rugi

Informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi dan Analisis Beban. Laporan laba rugi menurut SAK ETAP minimal mencakup: 1.

Pendapatan

2.

Beban keuangan

3.

Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas

4.

Beban pajak

5.

Laba atau rugi neto

Seperti halnya neraca, item  minimal yang harus disajikan terpisah juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang diatur dalam PSAK 1. Sementara analisis beban dalam SAK ETAP secara substantif serupa dengan pengaturan di PSAK 1, dimana entitas menyajikan analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban. Penggunaan “pos luar biasa” juga tidak diperkenankan dalam SAK ETAP. Selain itu, perbedaan utama dengan PSAK dalam laporan laba rugi ini adalah tidak digunakannya sitilah “penghasilan komprehensif lain” dalam nama laporan laba rugi di SAK ETAP. SAK ETAP memang tidak mengatur penghasilan komprehensif lain, sehingga laporan laba rugi yang ada pun tidak mengandung unsur tersebut.

2.4.4

Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Pengaturan tentang laporan perubahan ekuitas di SAK ETAP secara umum serupa dengan PSAK 1. Laporan perubahan ekuitas perlu menyajikan: 1.

Laba atau rugi untuk periode

2.

Pendapatan dan beban yanng diakui langsung dalam ekuitas

3.

Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesala han

4.

Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir  periode Poin ke dua diatas merupakan hal yang berbeda dengan PSAK 1. PSAK 1 mengatur

tentang penyajian masing-masing penghasilan komprehensif lain, sementara karena tidak ada  penghasilan komprehensif lain di SAK ETAP, maka informasi tersebut otomatis tidak diatur. Sebagai gantinya, SAK ETAP mengatur bahwa laporan perubahan ekuitas perlu menunjukkan pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas yang mana pada hakikatnya serupa dengan penghasilan komprehensif lain. Laporan kedua dalam bab ini, yaitu laporan laba rugi dan saldo laba, merupakan laporan yang khas dalam SAK ETAP. Laporan ini terkait dengan penjelasan Laporan Keuangan Lengkap dalam Bab 3, dan tidak terdapat dalam PSAK 1. Jika entitas memenuhi kriteria dalam bab 3 tersebut dan membuat laporan laba rugi dan saldo laba, make entitas menyajikan dalam laporan tersebut dalam pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang telah disyaratkan dalam laporan laba rugi: 1.

Saldo laba pada awal periode pelaporan

2.

Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode

3.

Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu

4.

Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi

5.

Saldo laba pada akhir periode pelaporan

2.4.5

Laporan Arus Kas

Pengaturan laporan arus kas dalam SAK ETAP secara umum serupa dengan  pengaturan dalam PSAK 2:  Laporan Arus Kas. Perlakuan atas pendapatan dan beban bunga dan dividen dalam SAK ETAP juga memberikan pilihan antara menjadi bagian dari aktivitas operasi atau investasi untuk pendapatan dan aktivitas operasi atau pendanaan untuk beban, dengan syarat konsistensi dalam peenrapan. SAK ETAP juga mengatur bahwa pajak  penghasilan diungkapkan terpisah sebagai aktivitas operasi kecuali dapat secara spesifik diidentifikasi sebagai aktivitas investasi atau pendanaan. Perbedaan signifikan ddengan PSAK 2, yaitu terkait pada dua hal, yaitu: 1.

SAK ETAP menentukan bahwa arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dengan metode tidak langsung, sementara PSAK 2memberikan pilihan menggunakan metode langsung atau tidak langsung

2.

SAK ETAP tidak mengatur arus kas dari mata uang asing

2.4.6

Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan mengatur struktur, pengungkapan kebijakan akuntansi, informasi tentang pertimbangan, dan informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi yang secara substantif pengaturannya sama dengan pengaturan dalam PSAK 1. Namun ada beberapa hal terkait Catatan Atas Laporan Keuangan dalam PSAK 1 yang tidak diatur dalam SAK ETAp, yaitu pengungkapan atas: 1.

Modal

2.

Instrumen keuangan puutable yang diklasifikasikan sebagai ekuitas

3.

Rincian pengungkapan lain

2.4.7. Kebijakan dan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan

PSAK 25:  Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan kesalahan mengatur mengenai pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, konsistensi kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi baik karena perubahan SAK ETAP maupun  perubahan sukarela, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan periode lalu.perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan diperlakukan secara retrospektif dan perubahan estimasi diperlakukan prospektif seperti halnya PSAK 25.

Hal ini menjadi sumber acuan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk membuat  pertimbangan atas suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi yang tidak ada pengaturannya dalam SAK ETAP. Acuan tersebut adalah: 1.

Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan isu yang serupa dan terkait; dan

2.

Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, pendapatan dan beban dan prinsip-prinsip pervasif. PSAK non ETAP dan panduan tambahan dapat dijadikan rujukan, sepanjang tidak

 bertentangan dengan dua poin diatas. Secara umum, tidak ada perbedaan substansial dengan PSAK 25, hanya saja bahasa  pengaturan dalam SAK ETAP jauh lebih ringkas. Misalnya, PSAK 25 mengatur dalam subbab tersendiri mengenai keterbatasan penerapan retrospektif sementara SAK ETAP menggabungkannya di dalam judul pengungkapan perubahan kebijakan dan pengungkapan koreksi kesalahan.

2.5. Pengaturan Terkait Aset

SAK ETAP mengatur dalam bab terpisah tentang tujuh jenis aset. Seperti halnya bab lainnya, substansi pengaturan dalam setiap bab pada umunya sama dengan PSAK terkait, walaupun tetap terdapat beberapa perbedaan.

2.5.1. Investasi Pada Efek Tertentu

Efek yang dimaksud adalah surat berharga, baik berupa efek uang maupun efek ekuitas. Istilah efek digunakan dalam PSAK 50 (1998) yang tidak lagi digunakan dalam SAK saat ini. Pengaturan dalam bab 10 sama dengan pengaturan pada PSAK 50 (1998). Pada saat perolehan, efek harus diklasifikasikan menjadi salah satu di antara: 1.

Dimiliki hingga jatuh tempo / HTM

2.

Diperdagangkan (Trading )

3.

Tersedia untuk dijual ( Available For Sale/AFS ) Klasifikasi ini sama dengan PSAK 50 (1998) tetapi berbeda dengan klasifikasi instrumen

keuangan di PSAK 50 yang berlaku saat ini, dimana PSAK 50 memiliki klasifikasi keempat yaitu piutang dan pinjaman yang diberikan. Selain itu, klasifikasi di PSAK 50 didasarkan  pada maksud dan kemampuan entitas, sementara SAK ETAP hanya menyebutkan faktor maksud.

Ketentuan selanjutnya untuk setiap klasifikasi serupa dengan SAK. Efek HTM disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi amortisasi premi atau diskonto. Sementara efek trading  dan AFS dinilai pada nilai wajar pada tanggal neraca; keuntungan dan kerugian karena  perubahan nilai wajar untuk trading   diakui di laba rugi, sementara untuk AFS harus dimasukkan sebagai komponen ekuitas. Perbedaan pengaturan mengenai perubahan kelompok investasi yaitu, SAK ETAP tidak melarang perubahan dari dan ke kelompok investasi manapun, dan tidak ada aturan mengenai tainting rule. Selain itu, terkait penurunan nilai, SAK ETAP mengatur bahwa jika penurunan nilai bersifat permanen maka biaya perolehan diturunkan ke nilai wajarnya dan diakui sebagai biaya perolehan yang baru dan tidak boleh diubah kembali. Tidak terdapat  pengaturan mengenai bukti objektif dalam penurunan nilai efek di SAK ETAP. Efek trading diklasifikasikan sebagai aset lancar, dan semua arus kas yang terkait dengan efek tersebut dimasukkan sebagai arus kas aktivitas operasi. Sementara efek AFS dan held to maturity  disajikan sebagai aset lancar dan tidak lancar sesuai keputusan manajemen, dan semua arus kas yang terkait diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas investasi.

2.5.2. Persediaan

SAK ETAP mengatur bahwa entitas harus mengukur nilai persediaan pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. SAK ETAP juga hanya mengijinkan penggunaan rumus biaya masuk-pertama keluar-pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang, dan tidak memperkenankan masukterakhir keluar-pertama (MTKP) seperti halnya PSAK 14. Selain itu SAK ETAP juga mengatur mengenai biaya persediaan, penurunan nilai serta pemulihan rugi penurunan nilai,  pengakuan sebagai beban, dan pengungkapan dengan substansi yang serupa dengan PSAK 14. Satu hal yang tidak diatur dalam SAK ETAP adalah persediaan pialang-pedagang komoditi menggunakan nilai wajar.

2.5.3. Investasi Pada Entitas Asosiasi, Entitas Anak, Joint Venture, dan Properti Investasi

Investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak diatur dalam Bab 12 SAK ETAP. Pengertian entitas asosiasi dan entitas anak dalam bab ini sejalan dengan pengertian daslam SAK, entitas asosiasi adalah entitas dimana investor memiliki pengaruh signifikan dan entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Namun, ketentuan tentang pengaruh signifikan dan pengendalian dalam SAK ETAP lebih sederhana, misalnya dengan tidak

adanya pengaturan mengenai hak suara potensial. Sedangkan perlakuan akuntansi untuk investasi ini sangat berbeda dengan PSAK. Investasi pada entitas di PSAK 15 dicatat menggunakan metode ekuitas ( equity method ), sementara investasi pada entitas asosiasi di SAK ETAP dicatat menggunakan metode biaya (cost method ). Terkait entitas anak, PSAK 65 mengharuskan entitas anak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor, sementara SAK ETAP tidak mengenal konsolidasi. SAK ETAP mengharuskan investasi pada entitas anak dicatat dengan metode ekuitas namun tidak dikonsolidasikan. Investasi pada  joint venture yang diatur dalam Bab 13 pengaturannya tidak jauh  berbeda dengan PSAK 15. SAK ETAP mendefinisikan  joint venture sebagai perjanjian  bersama dimana para pihak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan (arrangement ) serta memiliki hak atas aset neto dari pengaturan. PSAK mensyaratkan pencatatan transaksi  joint venture menggunakan metode ekuitas sementara SAK ETAP menerapkan metode biaya. SAK ETAP juga mengatur transaksi antar venture dan joint venture.

2.5.4. Aset Tetap dan Properti Investasi

Perbedaan utama dalam pengaturan aset tetap dalam SAK ETAP dibandingkan dengan SAK Umum adalah tidak diberikannya pilihan model revaluasi karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan. Namun, entitas yang menerapkan SAK ETAP tetap dapat menggunakan model revaluasi untuk aset tetapnya jika ditentukan oleh regulator. Jika entitas menggunakan metode revaluasi, selisih antara nilai revaluasi dan  jumlah tercatat diakui dalam ekuitas sebagai “Surplus Revaluasi Aset Tetap” dan kemudian akan diklasifikasi ke saldo laba sebagaimana pengaturan dalam PSAK 16. Perbedaan lainnya terdapat pada pendekatan komponenisasi yang tidak dibahas dalam SAK ETAP. Selain  perbedaan tersebut, perlakuan akuntansi untuk aset tetap dalam SAK ETAP secara umum serupa dengan PSAK 16. Sejalan dengan pengatuan aset tetap, perbedaan utama pengaturan properti investasi di SAK ETAP dengan SAK Umum adalah terkait pengukuran setelah pengakuan awal, dimana seluruh properti investasi harus diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi  peyusutan dan kerugian penurunan nilai. SAK ETAP tidak memberikan pilihan untuk mengukur nilai wajar pada PSAK 13.

2.5.5. Aset Tidak Berwujud

Entitas yang memenuhi klasifikasi sebagai ETAP dapat memiliki aset tidak berwujud hanya dari perolehan eksternal. SAK ETAP mengatur bahwa entitas harus mengakui  pengeluaran internal yang terjadi atas aset tidak berwujud, termasuk biaya riset dan  pengembangan (R&D) sebagai beban saat terjadinya, kecuali pengeluaran tersebut memenuhi kriteria sebagai biaya perolehan dari aset lain. Hal ini berbeda dengan pengaturan di SAK Umum, dimana pengeluaran internal tertentu, seperti biaya pengembangan setelah tercapai economic viability dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. Perbedaan lainnya terletak pada pengukuran setalah pengakuan awal. SAK ETAP menentukan bahwa untuk tujuan SAK ETAP semua aset tidak berwujud dianggap mempunyai umur manfaat yang terbatas, sehingga harus diamortisasi. Tidak ada aset tidak  berwujud yang memiliki umur manfaat tak terbatas sehingga harus direview penurunan nilainnya setiap periode seperti diatur dalam PSAK 19. Jika entitas tidak mampu mengestimasi umur manfaat suatu aset tidak berwujud, maka umur manfaatnyaa dianggap 10 tahun. Hal ini terkait dengan tidak adanya konsolidasi dalm SAK ETAP, sehingga tidak ada kemungkinan munculnya  goodwill yang memiliki umur manfaat tak terbatas dalam SAK ETAP. Selain perbedaan tersebut, pengaturan mengenai aset tidak berwujud dalam SAK ETAP secara umum serupa dengan pengaturan dalam PSAK 19.

2.5.6. Biaya Pinjaman dan Penurunan Nilai Aset

Pengaturan biaya pinjaman di SAK ETAP sangat sederhana, dimana semua biaya  pinjaman yang muncul harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Tidak ada  pengaturan mengenai kapitalisasi biaya pinjaman seperti dalam PSAK 26. Sementara itu, terkait penurunan nilai aset, ada beberapa perbedaan pengaturan antara SAK ETAP dengan PSAK 48. Pertama, ruang lingkup aset yang diatur dalam penurunan nilai SAK ETAP lebih luas. Pengecualian peraturan dalam SAK ETAP hanyalah atas aset yang muncul dari imbalan kerja. Secara spesifik mengatur mengenai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dan persediaan yang dikecualikan dalam pengaturan PSAK 48. Penurunan nilai yang diberikan dan oiutang dalam SAK ETAP dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Sementara untuk persediaan, seperti konsep lower of cost or net realisable value dalam PSAK, jumlah tercatat dibandingkan dengan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam menentukan penurunan nilai  persediaan.

Untuk aset lainnya, perbedaan utama antara penurunan nilai dalam SAK ETAP dengan SAK umum adalah tidak adanya istilah jumlah terpulihkan ( recoverable ammounti) dan nilai pakai (value in use) dalam SAK ETAP. Jika ada indikasi penurunan nilai, maka entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan penurunan nilai terjadi jika nilai tersebut dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai untuk menentukan  jumlah terpulihkan. SAK ETAP juga tidak mengatur penurunan nilai untuk  goodwill karena memang tidak ada pengaturan mengenai pengakuan  goodwill   dalam SAK ETAP seperti yang telah dijelaskan dalam subbab Aset Tidak Berwujud.

2.6. Pengaturan Lainnya 2.6.1. Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi, Ekuitas, Pendapatan, dan Pajak Penghasilan

SAK ETAP masih menggunakan istilah kewajiban diestimasi, namun pengaturannya sama dengan provisi dalam PSAK 57 dimana kewajiban diestimasi diakui jika terpenuhi tiga hal berikut: 1.

Entitas memiliki kewajiban kini atas hasil peristiwa masa lalu

2.

Lebih mungkin dibandingkan tidak mungkin terjadi bahwa entitas harus mentransfer manfaat ekonomis pada saat penyelesaian

3.

Jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal Pengaturan Aset dan Kewajiban Kontijensi dalam SAK ETAP dan PSAK 57 serupa,

yaitu hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. SAK ETAP mengatur tentang ekuitas. Pengaturannya serupa dengan PSAK 21 yang telah dicabut, kecuali tidak adanya pengaturan mengenai reorganisasi dan selisih penilaian kembali. Pengaturan mengenai pendapatan dalam SAK ETAP juga serupa dengan pengaturan dalam PSAK 23, SAK ETAP mengatur mengenai pendapatan dari penjualan barang,  penyedia jasa, kontrak konstruksi yang juga memungkinkan penerapan metode persentase  penyelesaian ( percentage of completion), serta bunga royalti, dan dividen seperti halnya PSAK 23. Sementara terkait pajak penghasilan, pengaturan dalam SAK ETAP jauh lebih sederhana, yaitu menggunakan konsep pajak terutang ( tax liability concept ) dibandingkan dengan PSAK 46 yang menggunakan konsep pajak tangguhan ( deferred tax concept ). SAK ETAP hanya mengatur bahwa entitas harus mengakui kewajiban (utang pajak) atas seluruh periode

 berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar, dan jika pembayarannya melebihi  jumlah terutang, maka entitas mengakuinya sebagai aset. Tidak ada pengaturan mengenai  pajak tangguhan. 2.6.2. Sewa

Pengaturan mengenai sewa dalam SAK ETAP hanya mencakup transaksi sewa. Bab ini tidak mengatur mengenai transaksi yang mengandung sewa seperti yang dijelaskan dalam ISAK 8. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Hal ini serupa dengan pengaturan dalam PSAK 30. Lebih lanjut sewa diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan jika memenuhi salah satu dari pengalihan kepemilikan aset dari lessor ke lessee  di akhir masa sewa, opsi untuk membeli aset pada harga rendah untuk lessee, masa sewa sama atau lebih dari 75% umur ekonomis aset, pembayaran sewa minimum sama atau lebih dari 90% nilai wajar aset, dan aset sewaan bersifat khusus dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya. Ketentuan tersebut merupakan syarat, bukan hanya contoh yang mengarah pada klasifikasi sewa pembiayaan seperti yang dijelaskan PSAK 30. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka transaksi sewa akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Perlakuan akuntansi dalam SAK ETAP oleh lessee dan lessor lebih mengacu pada PSAK 30 (1990):  Akuntansi Sewa Guna Usaha, dimana bagi lessor   ditentukan bahwa  penanaman neto sewa terdiri dari jumlah oiutnag sewa ditambah nilai residu yang akan diterima oleh lessor  pada akhir masa sewa dikurangi pendapatan sewa yang belum diakui dan simpanan jaminan. Untuk akuntansi lessor , SAK ETAP tidak mengatur lessor   pabrikan atau dealer , dan transaksi jual dan sewa balik ( sale and leaseback ) tidak diatur tersendiri melainkan digabungkan dalam sub laporan keuangan lessee. Pengaturan lainnya sejalan dengan PSAK 30 yang berlaku saat ini.

2.6.3. Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diatur dalam SAK ETAP serupa dengan pengaturan dalam PSAK 24, dimana terdapat mengenai pengaturan imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan pesangon pemutusan kerja. Imbalan pasca kerja dalam SAK ETAP juga dibagi menjadi program imbalan pasti dan program iuran pasti. Perbedaan signifikan terdapat pada pengukuran kewajiban imbalan pasti dan beban yang terkait. Metode  projected unit credit (PUC) yang membutuhkan berbagai asumsi aktuarial disyaratkan dalam SAK ETAP untuk mengukur kewajiban manfaat pasti dan beban terkait seperti halnya PSAK 24. Tetapi SAK ETAP menambahkan ketentuan bahwa jika

entitas tidak mampu (tanpa biaya dan usaha yang tidak semestinya) untuk menggunakan metode PUC, maka entitas diperkenankan untuk membuat penyederhanaan pengukuran kewajiban untuk pekerja kini sebagai berikut: 1.

Mengabaikan estimasi kenaikan gaji yang akan datang

2.

Mengabaikan jasa akan datang dari pekerja kini

3.

Mengasumsikan semua pekerja kini akan menerima manfaat pascakerja; tetapi mortalitas setelah jasa (usia harapan hidup) tetap perlu dipertimbangkan. Entitas yang memanfaatkan penyederhanaan tersebut harus memasukkan manfaat

yang sudah vested dan belum vested dalam mengukur kewajiban imbalan pasti. Penyederhanaan seperti ini tidak diatur di dalam PSAK 24: Imbalan Kerja.

2.6.4. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam mata Uang Asing

Substansi pengaturan terkait mata uang pelaporan dalam SAK ETAP secara garis  besar serupa dengan pengaturan dalam PSAK 10, hanya terdapat beberapa perbedaan minor. SAK ETAP memiliki definisi mata uang fungsional, mata uang pelaporan, dan mata uang  pencatatan, sedangkan istilah mata uang pencatatan tidak digunakan dalam PSAK 10.  Namun, karena mata uang pencatatan harus sama dengan mata uang pelaporan, secara substansi tidak ada perbedaan antara SAK ETAP dengan PSAK 10. Selain itu, SAK ETAP mengatur bahwa jika entitas menggunakan mata uang selain mata uang lokal sebagai mata uang pelaporan, maka mata uang tersebut harus merupakan mata uang fungsional. Pengaturan ini berbeda dengan PSAK 10 yang menyebutkan bahwa entias dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang (atau beberapa mata uang) selain mata uang fungsional. Perbedaan lainnya adalah SAK ETAP tidak mengatur mengenai penjabaran kegiatan usaha luar negeri dan pengaruh pajak atas semua s elisih nilai tukar. Pengaturan lainnya secara substantif sama, antara lain tentang penentuan mata uang fungsional, pengakuan awal transaksi dalam mata uang asing, dan pelaporan pada akhir periode pelaporan dimana laba rugi selisih kurs dapat diakui dalam laba rugi ataupun ekuitas (other comprehensive income dalam PSAK 10) sesuai dengan aset yang terkait. Sebagai tambahan, SAK ETAP mengatur penentuan saldo awal untuk tujuan  pencatatan akuntansi dimana perlu dilakukan pengukuran kembali atas akun-akun laporan keuangan seolah-olah mata uang fungsional tersebut telah dilakukan sejak tanggal terjadinya transaksi. Pengukuran kembali tersebut dilakukan secara retrospektif untuk membuat  penyajian komparatif jika periode yang diperbandingkan tidak menggunakan mata uang fungsional.

2.6.5. Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan dan Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

SAK ETAP mengatur peristiwa setelah akhir periode pelaporan dengan substansi yang serupa dengan SPAK 8, dimana ada pengaturan untuk peristiwa yang memerlukan  penyesuaian dan yang tidak memerlukan penyesuaian. Hanya saja SAK ETAP tidak mengatur secara spesifik tentang kelangsungan usaha seperti yang diatur dalam PSAK 8, dan  justru mengatur dividen yang diumumkan setelah tanggal pelaporan dalam subbab sendiri. Sementara terkait pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,  pengaturan dalam SAK ETAP juga sejalan dengan pengaturan dalam PSAK 7, baik  pengertian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maupun pengungkapan yang diperlukan. Hanya saja SAK ETAP tidak mengatur spesifik mengenai entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan pemerintah, dan justru mengatur pengungkapan kompensasi manajemen kunci dalam sub pengaturan tersendiri dalam bagian pengungkapan.

2.6.6. Ketentuan Transisi

SAK ETAP diterapkan oleh entitas secara retrospektif. Namun jika tidak praktis, entitas dapat menerapkannya secara prospektif. Entitas yang memenuhi persyaratan ETAP tetapi memilih untuk tidak menerapkan SAK ETAP, harus secara konsisten menggunakan SAK Umum tersebut. Bab ini mengatur bahwa entitas yang sebelumnya tidak memenuhi  persyaratan ETAP, tetapi kemudian memenuhi persyaratan tersebut, dapat menggunakan SAK ETAP, baik secara retrospektif maupun prospektif. Entitas yang sebelumnya telah menyusun laporan keuangan dengan SAK Umum dan akan menerapkan SAK ETAP secara  prospektif akan: 1.

Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK ETAP

2.

Tidak mengakui pos-pos sebagai aset dan kewajiban jika SAK ETAP tidak mengijinkan  pengakuan tersebut

3.

Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP

4.

Menerapkan SAK ETAP dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui Jika kebijakan akuntansi untuk saldo awal berbeda antara sebelum dan sesudah

 penerapan SAK ETAP, hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi

lainnya sebelum tanggal efektif SAK ETAP diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK ETAP.

6.7.Penerapan SAK ETAP

SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang umumnya tidak memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan “sempurna” seperti yang dibutuhkan oleh investor di pasar modal, karena kebutuhan informasi dan variasi pengguna laporan keuangan mereka lebih sederhana daripada entitas dengan akuntabilitas publik. Selain itu, kebanyakan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah usaha kecil dan menengah, yang umumnya mengalami keterbatasan sumber daya untuk mengikuti aturan dalam SAK Umum yang cukup rinci dan kompleks dalam menyusun laporan keuangan. Untuk itu, SAK ETAP hadir bagi entitas tersebut untuk menghemat biaya penyusunan laporan keuangan tanpa menghilangkan keandalan informasi laporan keuangan tersebut bagi para penggunanya. Kekurangan dari penggunaan SAK ETAP utamanya berasal dari berkurangnya informasi yang dihasilkan. Pengaturan yang lebih sederhana dalam SAK ETAP menjadikan laporan keuangan entitas yang menerapkannya akan relatif kurang informatif dibandingkan entitas yang menerapkan SAK Umum. Namun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP tentunya dapat menggambarkan kondisi entitas yang sebenarnya jika diikuti secara menyeluruh. Selain itu, penggunaan SAK ETAP juga membatasi pilihan entitas dalam  perlakuan akuntansi untuk beberapa pos atau transaksi, seperti aset tetap yang tidak ada  pilihan untuk menggunakan model revaluasi.

6.8. Praktik Penerapan SAK ETAP

SAK ETAP sejak diterbitkannya banyak dipilih untuk diterapkan oleh entitas yang memenuhi kualifikasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa dalam penerapan SAK ETAP masih terdapat beberapa kekurangan, walaupun ada juga yang telah menerapkannya dengan  baik. Bebrapa penelitian tentang UKM/koperasi ternyata hanya melakukan pencatatan akuntansi sederhana, dan tidak menerapkan SAK ETAP. Penelitian lain menemukan bahwa entitas telah menerapkan ETAP tetapi belum menyeluruh, penelitian tersebut membuktikan  bahwa suatu koperasi perkebunan belum menerapkan SAP ETAP secara penuh untu aset  biologis dan persediaannya. Peneliti lain menemukan bahwa UKM yang diteliti belum membuat laporan keuangan yang lengkap seperti yang diatur dalam SAK ETAP. Faktor  penyebab belum diterapkannya SAK ETAP dengan baik adalah masih ada pemilik UKM

yang belum mengetahui keberadaan SAK ETAP, kurangnya sumber daya dan pemahaman mengenai SAK ETAP, dan tidak adanya keharusan pengguna SAK ETAP dari pemerintah. Memang tidak seperti SAK Umum yang diwajibkan bagi entitas yang terdaftar di pasar modal, tidak ada regulasi yang mengharuskan entitas tanpa akuntabilitas publik untuk menerapkan SAK ETAP, kecuali untuk beberapa tipe ETAP yang berada di bawah kendali  pemerintah dan entitas nirlaba. Tidak diterapkannya SAK ETAP secara menyeluruh tidak selalu disebabkan oleh kurangnya pemahaman sumber daya entitas. Penelitian lain mengungkapkan bahwa koperasi yang diteliti masih menggunakan PSAK 27 untuk beberapa hal, karena tidak menemukan  peraturan yang diperlukan dalam SAK ETAP. Hal ini mengindikasikan perlunya pengaturan tambahan untuk hal-hal tertentu dalam SAK ETAP. Selain penelitian atas kekurangan dalam penerapan SAK ETAP, cerita sukses  penerapan SAK ETAP juga banyak terjadi. Penelitian penerapan SAK ETAP di Bank Perkreditan rakyat (BPR) menyimpulkan bahwa laporan keuangan BPR sudah memadai. Lebih lanjut SAK ETAP memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 34,5% terhadap kualitas laporan keuangan BPR yang diteliti. Beberapa yayasan dan entitas nirlaba lain juga  banyak yang menerapkan SAK ETAP yang dikombinasikan dengan PSAK 45 untuk  pelaporan keuangannya. SAK ETAP tidak hanya diterapkan oleh UKM. Entitas yang tidak tergolong UKM tetapi memenuhi persyaratan ETAP juga menerapkan SAK ETAP, misalnya Perusahaan Daerah Air Minum, Koperasi Telkomsel, dan PT Djarum. Entitas besar yang memiliki sumber daya untuk menerapkan SAK Umum, tetapi selama mereka termasuk dalam kategori ETAP, mereka memang memiliki pilihan untuk mempermudah pelaporan keuangannya sesuai SAK ETAP.

6.9. LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM 6.9.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang No.20/2008 tentang UMKM tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah: a)

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan  berkeadilan;

 b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c)

meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan

d)  pengentasan rakyat dari kemiskinan. 6.9.2. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM 1.

Tahapan Penyusunan Laporan UMKM

1.1. Tahap pencatatan

Pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan bukti-bukti transaksi di UMKM. transaksi yang dicatat dibuktikan dengan faktur, bukti transfer, nota, kuitansi dan lain-lain. Setelah itu  bukti-bukti diurutkan sesuai urutan waktu terjadinya transaksi dengan membuat penjurnalan  pada akun-akun tertantu. Kemudian di posting ke buku besar masing-masing akun. 1.2.

Tahap pengikhtisaran

Dari jurnal dan buku besar maka peneliti menyusun neraca saldo sebelum disesuaikan, setelah itu buat jurnal penyesuaian yang digunakan untuk menyesuaikan jumlah nominal yang sebenarnya dengan jumlah yang da pada pencatatan transaksi yang telah dibuat. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting ke buku besar maka neraca saldo dibuat dari akun-akun buku besar dan dinamakan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini  peneliti menyusun kertas kerja yang berisi neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba-rugi dan neraca. Kertas kerja ini disusun untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan UMKM. 1.3.Tahap pelaporan

Laporan Posisi Keuangan. Berdasarkan SAK-EMKM Laporan posisi keuangan menyajikan asset, liabilitas dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. 1) Laporan posisi keuangan entitas mencakup pospos berikut : a) Kas dan setara kas  b) Piutang c) Persediaan d) Asset tetap

e) Utang usaha f) Utang bank g) Ekuitas 2) Laporan Laba Rugi. Laporan Laba Rugi Pada laporan laba rugi menyajikan informasi tentang : a) Pendapatan  b) Beban keuangan c) Beban pajak 3) Catatan Atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan UMKM memuat : a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM  b) Ikhtisar kebijakan akuntansi c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Contoh Kasus:

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Yayasan Surf Aid International Incorporated

1.

Profil Perusahaan

Surf Aid International Incorporated ("Yayasan") didirikan pada tanggal 26 Januari 2000 di New Zealand berdasarkan Incorporated Societies Act tahun 1908. Anggaran dasar Yayasan mengalami perubahan pada tanggal 19 April 2001 dalam rangka  perubahan tujuan Yayasan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Perdagangan New Zealand. Di Indonesia, kegiatan Surf Aid International didasarkan atas Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Surf Aid International tentang Promosi Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 15 November 2010, dan be rlaku 3 tahun sampai dengan tanggal 15  November 2013. Tujuan Yayasan adalah sebagai organisasi amal nirlaba yang memberikan bantuan medis dan program pendidikan lainnya kepada masyarakat yang berada di lokasi-lokasi surfing dan juga kepada masyarakat di sekitarnya termasuk pelatihan medis kepada operator surfing dan penyedia jasa akomodasi. Susunan pengurus pada 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Dr. Steve Hathaway  b. Anggota : Karl Luber c. Anggota : Paul Riehie d. Anggota : Harry Hodge e. Anggota : Ray Wilson 

 Nilai perusahaan

Visi dari yayasan Surf Aid International Incorporated yaitu masyarakat yang sehat dan tangguh di daerah terpencil. Misinya adalah untuk meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang terhubung melalui surfing.

a. Pemberdayaan Masyarakat Kami akan menciptakan peluang untuk belajar dan bekerja bersama-sama mencapai tujuan bersama, mendorong orang untuk mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat yang sehat dan tangguh mereka sendiri.  b. Persamaan Semua orang memiliki hak untuk mengakses pelayanan dasar yang berkualitas terlepas dari mana mereka tinggal. Kami percaya semua orang dapat berkontribusi untuk pembangunan mereka sendiri, diberikan kesempatan yang tepat dan suara untuk  berbagi tantangan mereka, ide-ide dan kebijaksanaan. SurfAid menghormati nilainilai dan adat istiadat setempat dan akan menemukan cara-cara kreatif untuk memperkaya, bukan perubahan, budaya lokal. c. Kemtiraan / Kolaborasi SurfAid mengerti bahwa sendiri saja kita hanya bisa berkontribusi untuk perubahan  positif. Untuk membawa perubahan kita bekerja dengan masyarakat, departemen  pemerintah daerah, influencer lokal dan para pengambil keputusan abadi. Tujuan kami adalah untuk menjadi inklusif mungkin, mendengarkan semua pemangku kepentingan kami. d. Akuntabilitas Kami menyadari bahwa kami hanya penjaga dana yang dipercayakan kepada kita untuk memberikan perubahan positif bagi masyarakat terpencil. Kami berkomitmen untuk menjadi pelayan yang luar biasa dari dana donor kami dan dengan demikian akan menggunakan dana dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kami berusaha

untuk secara akurat mengukur dampak kami sebagai organisasi dan menjadi benar benar bertanggung jawab kepada mitra kami dan orang-orang yang kita layani. e. Profesionalisme Kami bercita-cita untuk memberikan program yang paling efektif, menggunakan standar tertinggi praktek pembangunan, dan diakui oleh akreditasi yang relevan dan  badan-badan profesional. 

Pendekatan yang dilakukan

SurfAid adalah organisasi pembangunan internasional yang didedikasikan untuk memperkaya kehidupan, dan meningkatkan pilihan rakyat dan kemungkinan untuk mewujudkan potensi mereka. Kami bekerj a dengan, dan mendukung, masyarakat - dari ide untuk sebuah

 program untuk pelaksanaan program. a. Mendukung “Perubahan Positif” Definisi paling sederhana dari pengembangan masyarakat adalah 'perubahan positif'. SurfAid mendukung membawa perubahan positif bagi masyarakat terpencil. SurfAid  berkontribusi terhadap upaya masyarakat untuk memelihara perubahan positif, dan memastikan kepemilikan lokal sehingga perubahan dapat dipertahankan baik di luar kehidupan proyek. Kami berharap untuk melihat dampak dari pekerjaan kami memperpanjang untuk generasi mendatang.  b. Hubungan Saling Menghormati Dukungan yang berkelanjutan dari komunitas peselancar, dan banyak lainnya, telah memungkinkan SurfAid untuk memberikan program pembangunan kaliber tertinggi. Hal ini didorong oleh hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dengan orang-orang lokal. Kami bertujuan untuk memiliki hubungan yang memastikan keterlibatan jangka panjang, meningkatkan belajar dengan mitra kami, beradaptasi, dan menarik dan mempertahankan staf yang berkualitas tinggi dan integritas. c. Komitmen SurfAid memberikan prioritas tertinggi untuk kebutuhan orang yang bekerja dengan kita dan kami berkomitmen untuk lokasi terpencil di mana mereka tinggal. Kami  bekerja sama dengan mitra lokal kami di identifikasi proyek, penilaian, desain dan  persiapan, pelaksanaan, sampai ke penyelesaian dan evaluasi dampak.

2.

Penerapan Laporan Keuangan Yang Digunakan Pada Yayasan Surf Aid International Incorporated

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menerapkan lebih awal mulai tanggal 1 Januari 2010. SAK Umum memberikan pilihan kepada entitas yang memenuhi kualifikasi entitas tanpa akuntabilitas publik untuk menggunakan SAK ETAP atau SAK Umum. Karena adanya perubahan approach dan basis pengakuan yang terdapat pada SAK umum yang berbasis IFRS, maka bagi organisasi nirlaba di Indonesia, secara umum direkomendasikan untuk menggunakan SAK ETAP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45. Yayasan SurfAid tergolong dalam kelompok entitas nirlaba, dan memenuhi ruang lingkup ETAP. Oleh karena itu yayasan ini memilih untuk menggunakan SAK ETAP untuk standar laporan keuangannya dengan mengacu pada PSAK 45:  Pelaporan  Keuangan Entitas Nirlaba. Penyajian laporan keuangan untuk SAK ETAP komponen pelaporannya terdiri dari:  Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada kasus ini, yayasan Surf Aid International mengacu pada PSAK 45 untuk aspek pelaporannya, sehingga untuk komponen laporan keuangan lengkapnya disesuaikan dengan komponen yang terdapat pada PSAK 45 yang terdiri dari: 1.

Laporan Posisi Keuangan / Neraca Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut  pada waktu tertentu. Informasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai: a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan; dan  b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Pada laporan keuangan yayasan Surf Aid, Laporan Posisi Keuangan terdapat 2 pos yaitu aset dan liabilitas dan aset bersih. Unsur pada kas terdiri dari kas dan bank,  piutang kepada karyawan, dan pembayaran dimuka. Liabilita s jangka panjang terdiri dari unsur-unsur pendapatan ditangguhkan, utang lain-lain, dan utang pajak. Sedangkan aset bersih terdiri dari unsur-unsur aset bersih tidak terikat tahun-tahun sebelumnya dan aset bersih tidak terikat tahun berjalan.

2.

Laporan Aktivitas Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai  pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi ini dapat membantu  para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dalam memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan, (2) beban, (3) keuntungan dan (4) kerugian. Pada laporan keuangan yayasan Surf Aid, sudah terdapat keempat kenis transaksi tersebut, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 45.

3.

Laporan Arus Kas Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai  penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Pada yayasan Surf Aid International, Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan  pendanaan.

4.

Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi kebijakan akuntansi tertentu yang di terapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Pada laporan keuangan ini, CALK berisikan tentang informasi umum yayasan, Ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi kas dan bank, saldo dan transaksi dengan pihak afiliasi,  pembayaran dimuka, utang lain-lain, utang pajak, pendapatan afiliasi, hibah, dan  biaya manajemen dan umum.

3.

Penutup

Secara umum, laporan keuangan yayasan SurfAid International telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Surf Aid International pada tanggal 31 Maret 2012 and 2011 serta laporan aktivitas dan arus kas untuk tahun yang  berakhir pada tanggal tersebut sesuai sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Semua komponen yang telah ditentukan dalam PSAK 45 dan SAK ETAP telah sesuai dalam laporan keuangan yayasan Surf Aid.

Daftar Pustaka Ikatan Akuntan Indonesia. 2015.  Modul Chartered Accountant : Pelaporan Korporat . Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta Laporan Keuangan Yayasan Surf Aid International tahun 2012 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas  Publik . Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta http://gemar-akuntansi.blogspot.co.id/2016/05/pelaporan-keuangan-etap-dannirlaba.html?m=1 http://www.surfaid.org/. Diakses 28 Februari 2018 http://zahiraccounting.com/id/blog/pembukuan-sederhana-untuk-perusahaan-nirlaba/.Diakses 28 Februari 2018 https://www.scribd.com/document/292047405/Akuntansi-UMKM-SAK-ETAP.Diakses Februari 2018

28