TERBATAS
OPTIMALISASI IMPLEMENTASI NETRALITAS PRAJURIT BATALYON INFANTERI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL
Pendahuluan Sejak era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya era orde baru pada 21 mei tahun 1998, telah terjadi perubahan paradigma tentang peran sosial politik dimana pada era orde baru TNI mempunyai peran yang amat vital dengan dwi fungsi ABRI dimana peran tersebut dinilai telah menyimpang dan tidak sesuai dengan UUD 1945 dan dianggap telah menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk itu sejak kejadian tersebut TNI terutama TNI AD dipaksa untuk melakukan instropeksi terhadap peran politik yang terjadi pada orde baru sehingga pada desember 1998 TNI telah mengesahkan paradigma baru peran sosial TNI sebagai sebuah keinginan dan harapan harapan bahwa TNI akan bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu dan netral terhadap semua kekuasaan politik yang ada, Namun pada hingga kenyataannya hingga kenyataannya hingga saat ini hal tersebut belum dapat benar benar terlaksana secara baik, ini semua tidak terlepas karena selama ini TNI merupakan bagian dari pemerintah sehingga banyak kebijakan pemerintah yang walaupun tidak popular/aspiratif masyarakat
TERBATAS 2 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Identifikasi permasalahan yang saat ini terjadi secara umum di seluruh satuan TNI terutama satuan tempur seperti Batalyon Infantri adalah masih adanya pelanggaran tentang netralitas TNI pada saat penyelenggaran pemilu. Hal ini antara lain : A. Memberikan komentar / penilaian terhadap peserta pemilu baik pada lingkungan sekitar maupun keluarga terutama melalui media sosial B. Berada di tempat penyelenggaraan pemilu/tempat pemungutan suara C. Memobilisasi organisasi kemasyarakatan maupun agama demi kepentingan politik, serta masih banyak jenis pelanggaran lain yang masih sering terjadi. Terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit tersebut disebabkan permasalahan kurangnya implementasi netralitas TNI oleh para prajurit antara lain disebabkan karena pertama rendahnya pengetahuan dan pemahaman prajurit tentang netralitas TNI kedua rendahnya integritas prajurit terhadap satuan ketiga masih adanya kandidat calon pese rta pemilu yang aktif atau mempunyai latar belakang sebagai anggota TNI, hal ini berpotensi menjadi permasalan dengan tingginya spirit de corps atau jiwa korsa sempit prajurit terhadap peserta pemilu yang mempunyai latar belakang TNI. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut satuan jajaran TNI AD terutama Batalyon Infanteri belum dapat melaksanakan tugas pokoknya secara maximal terutama dalam netralitas TNI. Dari latar belakang permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masal ah yaitu Bagaimana optimalisasi implementasi netralitas prajurit batalyon infanteri dalam rangka
TERBATAS 3 sumbang saran dalam mengoptimalkan implementasi netralitas di Batalyon Infanteri sedangkan ruang lingkup penulisan ini yaitu pendahuluan,pembahasan dan penutup dengan batasan untuk mengoptimalkan implementasi netralitas TNI prajurit Batalyon Infanteri guna mendukung tugas pokok yang diberikan TNI-AD kepada Komandan Batalyon. Pembahasan Dinamika Pilkada serentak pada tahun 2018 dan pemilihan presiden pada tahun 2019 dimana terdapat calon/kandidat kepala daerah yang berasal dari TNI yang mengakibatkan terjadi kerawanan terjadinya pelanggaran baik penyalahgunaan wewenang maupun keberpihakan prajurit pada salah satu calon yang berasal dari TNI. Sedangk an dilain pihak TNI dan Polri sesuai dengan UU no 34 tahun 2004 telah dinyatakan secara jelas bahwa prajurit TNI dilarang berpolitik praktis. Hal ini telah menerangkan dengan jelas bahwa netralitas TNI dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pilpres merupakan amanah UU dimana netral dapat berarti bahwa tidak berpihak,tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak sehingga netralitas TNI adalah TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak meli batkan diri pada kegiatan politik praktis. Cara pengimplementasikan netralitas dalam pemilu dan pilkada antara lain dengan cara : A. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri B. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada. C. Satuan/perorangan/fasilitas
TERBATAS 4 baik sengaja ataupun tidak menyimpan / menempel atribut yang menggambarkan tentang identitas pemilu di fasilitas, sarana dan prasarana serta kendaraan dinas batalyon. Dan dari semua kenyataan yang terjadi dilapangan tersebut setelah diadakan pengembangan kepada prajurit yang bersangkutan terjadi karena ketidaktahuan tentang Batasan Batasan kegiatan yang boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan Dengan adanya paradigma baru TNI, seluruh prajurit TNI terutama TNI AD dan khususnya Batalyon Infanteri di bidang sosial politik sebenarnya terbersit keinginan dan harapan
bahwa tidak ada lagi prajurit yang tidak mengetahui dan tidak paham tentang
Netralitas TNI, hal ini akan dapat tercapai dengan adanya campur tangan dari satuan untuk memberikan pengertian,pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu netralitas TNI sehi ngga para prajurit terutama di batalyon infanteri mengetahui kegiatan apa saja yang boleh dikerjakan maupun tidak boleh dilakukan selama proses kegiatan pilkada maupun pilpres berlangsung. Dalam UU no 34 tahun 2004 tentang TNI pada pasal 39 ayat 2 telah disebutkan bahwa “Prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dari isi UU tersebut dapat ditarik Analisa hubungan sebab akibat bahwa terdapat larangan yang keras dan tindakan yang sangat berat apabila seorang prajurit melakukan perbuatan atau tindakan yang mencerminkan keberpihakan terhadap salah satu calon pasangan. Pada dasarnya telah ada perintah dan larangan larangan yang disampaikan oleh komandan baik secara lisan maupun tulisan yaitu
TERBATAS 5 juru kampanye. I. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai. J. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu. Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman prajurit terutama prajurit Batalyon infanteri tidak dapat dipungkiri ada kendala dan kelemahan yang dihadapi yaitu antara lain : A. Terbatasnya wak tu, hal ini disebabkan oleh padatnya kegiatan prajurit di b atalyon dalam menjalankan program kerja yang telah ditetapkan oleh komando atas sehingga hampir semua waktu yang ada digunakan demi mendukung meningkatnya profesionalitas prajurit namun disisi lain hal itu berdampak pada berkurangnya waktu pembinaan mental salah satunya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang netralitas TNI. B. Terlalu cepatnya berita berita tentang pemillu dan pilkada yang beredar baik itu melalui media sosial maupun media elektronik yang menyebabkan prajurit secara tiba tiba tanpa mencari tahu kebenarannya akan memberikan tanggapan terhadap berita yang dibaca. C. Sikap dan prilaku prajurit Batalyon Infanteri yang apatis dan tidak peduli terhadap lingkungan juga merupakan kendala yang saat ini dirasakan dalam mengimplementasikan Netralitas TNI, prajurit batalyon yang merupakan kumpulan orang orang dari berbagai daerah dengan sifat dan watak yang berbeda beda mempunyai peluang untuk adanya beberapa orang yang memiliki sifat apatis dan tidak mau tahu, hal ini menyebakan pembekalan,sosialisasi santi aji dan santi karma berjalan tidak efektif.
TERBATAS 6 kecepatan beredarnya pemberitaan baik melalui internet maupun media sosial , sikap dan prilaku prajurit yang apatis dan tidak peduli terhadap perkembangan lingkungan juga mempunyai andil dalam rendahnya pemahaman tentang netralitas TNI dan hal ini dapat dikurangi dengan cara pemberian motivasi dan pembekalan tentang arti penting nya kepedulian prajurit selaku abdi negara terhadap perubahan dan perkembangan situasi yang terjadi dilingkungan kita. Rendahnya integritas prajurit terhadap satuan Integritas berasal dari kata integrity yang berarti bahwa menyeluruh atau lengkap, dalam kamus oxford integritas dikaitkan dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh dari arti kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya integritas prajurit berarti bahwa rendahnya kepribadian seorang prajurit yang tidak jujur dan utuh serta tidak merasa memiliki kebanggan terhadap suatu organisasi. Hal ini juga merupakan Salah satu permasalahan dalam menyikapi rendahnya implementasi netralitas TNI pada saat pelaksanaan pemilu baik pilpres maupun pilkada. Dan hal ini dapat jelas terlihat dengan data dan fakta dilapangan dimana masih banyak prajurit TNI yang melaksanakan giat a.l. : A. Materialistis. Sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia berarti bersifat kebendaan yang dapat diartikan secara luas sebagai cara pandang dalam kehidupan yang melihat segala sesuatunya berdasarkan benda atau harta yang dimiliki. Hal ini menyebabkan selain berpengaruh pada kehidu pan sehari hari juga sangat
TERBATAS 7 fasilitas satuan baik itu kendaraan dinas, Rumah dinas maupun sarpras lainnya yang digunakan demi kepentingan pribadi dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adanya kejujuran dan karakter yang kuat dari seorang prajurit atau yang biasa kita sebut sebagai integritas prajurit maka timbul keinginan dan harapan dari pejabat TNI dan masyarakat pada umumnya bahwa seluruh prajurit khususnya prajurit di batalyon infanteri dapat mengimplementasikan netralitas secara baik dan benar pada saat pelaksaan pemilu. Apabila hal ini dapat terlaksana maka secara langsung akan sangat berpengaruh terhadap profesinalitas prajurit secara luas terutama untuk menjalankan amanat UU no 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa politik TNI adalah politik negara dan bukan po litik praktis, dengan cara menciptakan terwujudnya netralitas TNI dalam pemilu, dimana pedoman pedoman yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit sebagai perwujudn Netralitas TNI antara lain dengan : A. Tidak diperkenankan menjadi anggota KPU B. Tidak diperkenankan caampur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu. C. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekon omi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. D. Tidak diperkenankan menjadi anggota panwaslu E. Tidak diperkenankan menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK),Panitia pemungutan suara (PPS) dan ketua panitia pemungutan suara ( KPPS ) F. Tidak diperkenankan menjadi panitia pendaftaran pemilih. G. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta pemilu perorangan ( DPD ) H. Tidak diperkenankan menjadi peserta dan
TERBATAS 8 pelaksanaan pemilu. Dimana dengan adanya integritas seorang prajurit batalyon infanteri terhadap satuannya maka akan turut mendukung terciptanya netralitas TNI. Dalam mewujudkan integritas satuan prajurit terutama prajurit Batalyon infanteri tidak dapat dipungkiri ada kendala dan kelemahan
yang dihadapi yaitu antara lain : A. Cara
pandang prajurit terhadap paradigma baru TNI. Secara tidak langsung paradigma lama TNI di masa orde baru yang mempunyai wewenang yang sangat luas di bidang sosial politik masih sangat berpengaruh terhadap integritas prajurit terhadap satuan terutama di bidang sosial politik pada saat ini, hal ini sangat berpengaruh terutama bagi prajurit yang masih mengalami masa masa orde baru sehingga masih mempunyai pandangan bahwa TNI mesih mempunyai tugas dan wewenang di bidang politik. B. Latar belakang Prajurit yang majemuk. Prajurit TNI merupakan individu individu yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia, sehingga terdiri dari berbagai macam etnis baik suku, agama, ras dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini tentu menciptakan berbagai macam karakter yang berbeda serta menciptakan hubungan emosional serta sosial yang sangat kuat ketika ada calon peserta pemilu yang mempunyai latar belakang suku,agama,adat dan ras yang sama C. Keadaan ekonomi sebagian prajurit yang masih kurang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini kebutuhan ekonomi prajurit secara umum sudah meningkat darpada masa lalu namun kenyataan dilapangan masih banyak prajurit yang belum bisa bebas secara finansial sehingga segala cara akan dipenuhi dalam rangka mencukupi kebutuhannya, hal ini juga sangat rawan terhadap integritas prajurit pada
TERBATAS 9 sehari hari di satuan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat jadwal yang seimbang antara pelaksaanan pekerjaan, ibadah dan waktu rekreasi prajurit untuk keluarga serta memberikan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. D. Seorang komandan batalyon juga dapat meningkatkan integritas prajuritnya dengan cara memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan sehari hari serta tidak malu dalam menerima saran saran anggota demi kebaikan satuan. Adanya calon/kandidat peserta pemilu yang mempunyai latar belakang prajurit TNI Data dan fakta dilapangan dimana adanya calon peserta pemilu yang mempunyai latar belakang sebagai anggota TNI yang sangat berpeluang untuk menyebabkan rendahnya implementasi netralitas seperti contoh a.l. : A. Letjen TNI ( Purn ) Prabowo subianto yang secara resmi telah dicalonkan sebagai calon presiden oleh partai gerindra. Beliau merupakan salah satu calon peserta pemilu yang kharismatik di lingkungan anggota TNI dengan latar belakang sebagai mantan Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad. B. Mayor Inf ( Purn ) agus harimurti yudhoyono juga secara resmi telah dicalonkan oleh partai democrat sebagai calon presiden/wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Sebagai anak muda yang pernah meraih penghargaan lulusan terbaik AKMIL angkatan tahun 2000 serta memiliki riwajat jabatan yang sangat baik, beliau juga mempunyai pengaruh yang besar dikalangan prajurit TNI terutama prajurit muda TNI. C. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo walaupun belum secara resmi
TERBATAS 10 keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal hal negates sekaligus mencegah kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis. D. Memberikan sangsi kepada anggota yang melaukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan E. Menyampaikan hal hal yang perlu mendapat perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain : 1. Membatasi diri untuk tidak berda secara fisik di arena tempat pe nyelenggaraan kampanye peserta pemilu dan pilkada 2. Melaksanakan koordinasi sebaik baiknya dengan piha k yang berwenang agar tiadak ada pemasangan identitas peserta pemilu dilingkungan markas,asrama dan fasilitas TNI lainnya 3. Dalam melaksanakan tugas agar mewaspadai daerah daerah yang berpotensi rawan politik 4. Mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan pendukung parpol di sekitar markas ,kesatrian, asrama,kompleks TNI dengan radius + 100 m. 5. Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungan serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarki Dll.
Dari data dan fakta yang telah diuraikan diatas dapat kami Analisa hubungan sebab akibat mengapa terjadi tendahnya implementasi netralitas anggota TNI adalah adanya ikatan batin secara emosional terhadap calon peserta yang mempunyai latar belakang sebagai mantan anggota TNI, hal ini disebabkan karena adanya : A. Perasaan pernah senasib dan sepenangungan sebagai sesama prajurit TNI baik itu sebagai rekan kerja maupun sebagai
TERBATAS 11 atau kemampuan secara berkelompok. Namun seiring dengan berjalannya waktu banyak prajurit yang mengartikan dan menjalankan jiwa korsa secara sempit guna kepentingan kelompoknya dan mengalahkan kewajiban dan tugas yang lebih besar, salah satunya adalah dengan bersikap tidak netral pada saat pelaksaan pemilu dan pilk ada. B. Pengaruh para calon peserta di lingkungan TNI. Tak dipungkiri walaupun telah melepas dan mengudurkan diri dari TNI namun masih banyak calon peserta pemilu yang mempunyai pengaruh sangat besar di lingkungan TNI. C. Godaan dari Parpol . Setiap parpol mengetahui bahwa jiwa korsa yang ada di lingkungan TNI merupakan kekuatan dalam pertempuran namun juga merupakan sebuah kelemahan dalam saat saat tertentu terutama pada saat pelaksaan pemilu, hal ini membuat para partai politik dengan berbagai cara untuk menggoda prajurit TNI agar ikut menentukan pilihan dalam pelaksanaan pemilu dimana secara tidak langsung juga menggoda para prajurit TNI agar tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Untuk mengatasi permasalahan diatas ada upaya upaya yang harus dilaksanakan oleh komandan satuan terutama batalyon infanteri dalam meningkatkan implementasi prajurit TNI dihadapkan dengan adanya calon peserta yang berasal dari mantan anggota TNI guna menciptakan pemilu yang jujur dan adil adalah sebag ai berikut : A. Memberikan syste m reward and punishment terhadap anggotanya. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi prajurit dimana prajurit yang dapat menjaga bahkan menjadi contoh dalam pelaksaan netralitas TNI mendapatkan penghargaan baik berupa pujian maupun penghargaan lainnya serta bagi
TERBATAS 12 terlaksananya pelakasanaan pemilu yang jujur dan adil selain itu seorang komandan batalyon juga mempunyai peran yang sangat vital dalam mencegah pengaruh pengaruh dari luar terutama godaan godaan dari partai politik yang akan terus mengajak para prajurit untuk terus ikut serta dalam pelaksanaan pemilu sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap netralitas para prajurit. Untuk itu kami juga menyarankan kepada komando atas agar dalam meningkatkan pelaksaanaan netralitas TNI pada pelaksanaan pemilu baik Pilpres dan Pilkada agar : A. Memastikan calon peserta pemilu yang berasal dari TNI harus mengundurkan diri sebelum terjun dalam arena politik B. Memastikan setiap calon pemilu yang berasal dari TNI tidak menggunakan kekuatan, sumber daya, jejaring teritorial TNI dalam pelaksanaan pemilu. Tindakan yang tegas, terbuka dan transparan harus dilakukan terhadap anggota TNI yang terbukti berpolitik praktis dan atau memberikan dukungan (terbuka atau diam-diam) kepada calon tertentu.C. Merevisi UU yang hanya mengatur tentang kewajiban mundur anggota TNI aktif yang mengikuti Pilkada ataupun Pemilu sejak ditetapkan sebagai calon dalam pilkada/pemilu, perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik, khususnya berkenaan dengan tenggang waktu pengunduran diri harus jauh sebelum proses pencalonan di tingkat partai dan pendaftaran di KPU, guna mencegah berkembangnya politik praktis di tubuh TNI/Polri dan memastikan netralitas, profesionalisme sektor pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum tidak tergerus oleh kepentingan kepentingan politik.
TERBATAS 13 DAFTAR PUSTAKA
(1)
Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
(2)
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
(3)
Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden/Wakil Presiden.
(4)
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
TERBATAS ALUR PIKIR
FAKTOR INTERNAL
KONDISI SAAT INI
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMILU YANG JURDIL
RENDAHNYA PENGETAHUAN TTG PEMILU
PROSES OPTIMALISASI
KURANGNYA INTEGRITAS PRAJURIT
TINGGINYA JIWA KORSA
FAKTOR
PRAJURITT
EXTERNAL
TERBATAS
KONDISI YG DIHARAPKAN
