OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL MELALUI METODE BHAKTI TNI DALAM MEMBANTU PEMDA
MENANGGULANGI BENCANA ALAM BANJIR
Secara geografi negara Indonesia terletak di perlintasan benua
Australia di selatan dan benua Asia di utara serta samudera Pasifik di
timur dan samudera India di sebelah barat. Letak geografis ini juga
dilewati oleh ring of fire atau daerah perlintasan lempeng bumi yang
sewaktu-waktu dapat melakukan pergerakan dan menimbulkan suatu bencana bagi
wilayah yang di laluinya. Pada sebagian bencana alam dapat terjadi secara
tiba-tiba (tanpa bisa diprediksi kejadiannya) dan dapat melalui proses yang
berlangsung secara perlahan (dapat diprediksi). Pada bencana alam banjir
pada umumnya dapat diperkirakan/diramalkan sebelumnya. Meskipun bencana
selalu memberikan dampak kejutan dan menimbulkan banyak korban jiwa dan
kerugian harta benda. Kondisi tersebut dapat menjadi lebih parah lagi
sebagai akibat kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi ancaman bahaya. Secara umum terdapat 4 (empat) faktor utama yang
dapat menimbulkan terjadinya bencana, yaitu : 1) Kurangnya pemahaman
terhadap karakteristik bahaya (hazard). 2) Sikap atau perilaku yang
mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya alam (vulnerability). 3)
Kurangnya informasi/peringatan dini (Early Warning) yang menyebabkan
ketidaksiapan, serta 4) Ketidakpastian / ketidak berdayaan / ketidak
mampuan sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman bahaya/bencana. Dari
keempat faktor penyebab bencana di atas, pada umumnya faktor pertama dan
kedua menempati faktor teratas yang menjadi sumber timbulnya bencana,
seperti kasus yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk
peristiwa bencana alam banjir bandang di kabupaten Garut.
Untuk melihat realitas dari keempat faktor di atas, peristiwa bencana
alam banjir bandang yang terjadi di kabupaten Garut merupakan bukti atas
dampak rusaknya ekosistem alam di daerah hulu sungai Cimanuk yang dinilai
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir bandang yang merusak
sekitar 594 bangunan terdiri dari sekolah, asrama TNI, rumah sakit,
pemukiman, PDAM dan menghanyutkan 57 bangunan lainnya. Penurunan kualitas
sumber daya alam (vulnerability) merupakan imbas dari kawasan resapan air
yang telah banyak dilakukan alih fungsi lahan di Bayongbong, Cikajang dan
Pasir wangi. Ditambah maraknya penebangan hutan di wilayah Gunung Guntur,
Papandayan, Darajat dan Cikuray. Kondisi tersebut memicu peningkatan lahan
kritis mencapai 50 ribu hektar.
Berdasarkan citra satelit kawasan Gunung Cikurai, Guntur dan Darajat
berwarna merah atau sudah berkurang drastis luasan kawasan hutan lindung.
Eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di Garut
menjadi penyebab utama dalam bencana alam ini. Eksploitasi lingkungan
dilakukan pengembang yang melanggar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang
merubah kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah, kerap
digunakan sebagai lahan pertanian, pembangunan kawasan wisata, hingga
properti dengan tidak memerhatikan kaidah lingkungan. Citra satelit
tersebut menunjukkan warna merah yang berarti kondisi tanah telah gundul
dan bukan vegetasi permanen.
Dengan melihat pada kondisi tersebut diperlukan upaya konkrit dari
seluruh lapisan masyarakat bersama dinas/instansi terkait, Lembaga non
pemerintah melakukan pencegahan. Upaya konkrit yang perlu diberikan
diantaranya memberikan pengetahuan teknis dan praktis tentang karakteristik
bencana dan upaya penanganannya pada seluruh lapisan masyarakat agar
kejadian bencana baik yang dapat diprediksi maupun tidak dapat diprediksi
dapat diantisipasi sebagaimana mestinya sehingga mampu mengeliminir korban
yang mungkin timbul. Selain itu upaya lanjutan yang perlu dilakukan yaitu
dengan memupuk kesadaran masyarakat mengenai daerah yang berpotensi
terdampak bencana alam. Akan tetapi pada kejadian bencana alam banjir
bandang yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa masyarakat,
upaya yang perlu dilakukan adalah kegiatan tanggap darurat dan dilanjutkan
dengan rehabilitasi / rekonstruksi daerah. Berkenaan dengan hal ini rumusan
permasalahan yang perlu diajukan dalam rangka penanggulangan bencana alam
yang berpotensi terjadi di wilayah Indonesia adalah : bagaimana langkah-
langkah yang perlu dilakukan oleh Dandim dalam Bakti TNI untuk
menanggulangi bencana alam yang terjadi di wilayah?.
Nilai guna dari penulisan esai ini adalah untuk memberi gambaran
tentang upaya-upaya yang mungkin dilaksanakan oleh pihak TNI AD khususnya
Satkowil dalam hal penanggulangan bencana alam, dengan tujuan untuk memberi
masukan kepada Komando Atas tentang penanggulangan bencana alam di seluruh
tanah air. Ada beberapa referensi yang digunakan dalam penulisan esai ini
antara lain UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI berkenaan dengan tugas
perbantuan kepada pemerintah, Perkasad 96 / XI / 2009 tanggal 30 November
2009 tentang peran TNI AD dalam penanggulangan bencana alam di darat, buku
petunjuk teknik tentang pembinaan teritorial dan buku petunjuk teknik
tentang Bhakti TNI serta Naskah Pusterad tentang Penanggulangan Bencana.
Banyak hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembangunan
di Indonesia, salah satunya adalah perlunya kajian terhadap suatu daerah
yang akan dimanfaatkan bagi pembangunan dan berdampak pada kelestarian
lingkungan. Hal ini penting karena akan menjadi salah satu acuan guna
menghindarkan pembangunan dari potensi timbulnya bencana. Indonesia dengan
posisi strategis berada pada jalur cincin api pasifik (pasifik ring of
fire) merupakan wilayah yang memiliki potensi terdampak bencana lebih besar
di banding wilayah lain. Berkaitan dengan hal tersebut kejadian bencana
alam banjir bandang di wilayah Kabupaten Garut belakangan ini menunjukkan
adanya potensi bencana alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Fakta terjadinya bencana alam seperti telah disinggung di atas,
membutuhkan kerja sama berbagai pihak terkait untuk saling membantu dan
bertukar pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana alam,
tidak terkecuali TNI. Diharapkan dengan pertukaran pengetahuan dan
pengalaman akan ditemukan suatu bentuk penanggulangan bencana alam yang
sistematis, cepat dan tepat baik dari aspek teknis maupun non teknis.
Sementara dari pihak TNI upaya penanggulangan bencana alam pada masa
timbulnya bencana (pra bencana), tanggap darurat dan
rehabilitasi/rekonstruksi telah ditetapkan dalam peraturan yang
terstandarisasi dengan berbagai metode yang digunakan, diantaranya Bhakti
TNI.
Bhakti TNI sebagai salah satu metode dalam pembinaan teritorial
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan kerja sama guna
memelihara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan
pertahanan negara aspek darat. Untuk itu langkah yang perlu dilaksanakan
dalam menanggulangi bencana alam banjir bandang ini mencakup beberapa
tahap, yaitu : tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.
Yang termasuk pada tahap perencanaan ini meliputi : penentuan kebutuhan
perlengkapan yang akan digunakan, diantaranya sarana dan prasarana, yaitu
LCR, Perahu motor, Pelampung, Tali temali, Alat berat, Alat medis dan obat
– obatan, Tandu dan Alat pendukung lainya sesuai kebutuhan. Peralatan
pendukung lainnya yang dianggap dapat membantu Pemda dalam menanggulangi
dampak bencana alam banjir adalah Peralatan Dapur umum, Kelengkapan posko,
Tenda Regu dan Pleton dan Alat perhubungan. Selain itu kendaraan juga perlu
disiapkan yang meliputi kendaraan Kendaraan Angkut personel untuk pasukan,
Kendaraan Untuk pengungsi serta Kendaraan Ambulance guna penanganan korban
yang membutuhkan perawatan dengan segera. Struktur organisasi diperlukan
untuk menjelaskan job description dari personel yang terlibat termasuk
perlengkapan yang diperlukan dalam pemberian bantuan kepada Pemda dalam
rangka penanggulangan dampak bencana alam banjir.
Tahap Persiapan, langkah pada tahap ini adalah menentukan hal-hal
yang perlu dilakukan meliputi : a. Pemberlakuan Rencana Operasi (Renops)
menjadi Perintah Operasi (PO) tugas membantu penanggulangan bencana alam
banjir, b. Merencanakan tindakan bantuan penanggulangan bencana alam
banjir yang akan dilaksanakan dan koordinasi dengan semua unsur terkait,
terutama BPBD, c. Mengirimkan Tim Aju untuk menentukan skala prioritas
sasaran penanggulangan bencana dan penentuan rencana tugas PRC PB, d.
Menentukan lokasi dan disposisi penempatan Posko, TB/TD, Poslong PB dan
satuan-satuan sesuai dengan kepentingan tugas dan faktor keamanan, e.
Menyusun rencana Pergeseran Pasukan (Serpas) untuk pelaksanaan tugas
penanggulangan ke daerah terdampak bencana, f. Merencanakan kegiatan
penyaluran bantuan untuk penanggulangan bencana banjir, evakuasi korban dan
bantuan kemanusiaan serta g. Merencanakan tindakan yang bersifat
antisipatif yang timbul dari dampak bencana alam selanjutnya.
Tahap Pelaksanaan, langkah yang perlu dilakukan pada tahap ini
meliputi : a. Melaksanakan kegiatan pergeseran pasukan sesuai dengan skala
prioritas penanggulangan bencana, b. Mengaktifkan jaring komunikasi
intern dan ekstern Satgas dengan instansi terkait, c. Menyiapkan
tindakan bantuan penanggulangan bencana alam yang akan dilaksanakan dan
berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait, d. Menyiapkan
kegiatan untuk melaksanakan tugas sesuai data dan informasi yang telah
terhimpun, terutama tentang keterlibatan badan SAR didaerah atau pusat, e.
Menyiapkan kegiatan penyaluran bantuan sesuai skala prioritas sasaran ke
daerah bencana melalui titik-titik distribusi yang ada di wilayah bencana
serta f. Mengecek kesiapan alat peralatan yang diperlukan dalam
penanggulangan bencana banjir.
Unsur Pimpinan Dansatgas melaksanakan kegiatan : a) Memimpin dan
mengendalikan unsur – unsur staf dan satuan pelaksana bawahanya dalam
melaksanakan tugas, b) Mengkoordinasikan tugas – tugas dengan instansi
terkait tentang tugas penanggulangan bencana alam, c) Meninjau lokasi
kejadian dan masyarakat yang menjadi korban bahaya banjir, d) Memberi
pengarahan kepada para komandan satuan tentang cara bertindak di lapangan
sesuai Protap pengendalian bahaya Banjir, e) Monitor tindakan aparat
dan masyarakat dalam upaya mengatasii bahaya Banjir tersebut melalui pos
komando, f) Mengajukan sarana prasarana yang diperlukan Komando Atas
terutama bantuan untuk evakuasi pengungsi, g) Melaksanakan evaluasi pada
setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas, dan h) Melaporkan semua
kegiatan yang dilaksanakan kepada Danrem paling lambat 15 (Lima belas hari)
setelah di keluarkan Perintah Operasi. Sedangkan Unsur Pimpinan Wadansatgas
(Kasdim) melaksanakan kegiatan : a)Membantu semua tugas – tugas Dansatgas,
b) Memberikan saran yang berkaitan dengan tugas, c) Mengkoordinir staf
Satgas dalam melaksanakan tugasnya, serta d) Memimpin Satgas apabila
Dansatgas berhalangan.
Unsur Staf (Perwira Seksi Pengamanan) melaksanakan kegiatan yang
dianggap dapat mendukung pemberian tugas bantuan dengan : a) Melaksanakan
pengamanan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
alam, b) Menegakan ketertiban, hukum dan disiplin terhadap seluruh
anggota Satgas dan masyarakat di daerah bencana dengan berkoordinasi
instansi Polri di daerah terjadinya bencana, c) Melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan, d)
Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas,
serta f) Melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Dandim selaku
Dansatgas PRC PB.
Perwira Seksi operasi Kodim, melaksanakan kegiatan : a)
Mengorganisir dan mengendalikan tugas – tugas satuan dalam pelaksanaan
penanggulangan bencana alam di daerah bencana, b) Mengkoordinir
dalam pelaksanaan pendirian posko maupun Poslon PB, serta c)
Melaporkan hasil kesiapan Satgas kepada Dandim selaku Dansatgas PRC PB.
Perwira Seksi Administrasi Logistik, melaksanakan kegiatan antara lain
: a) Mengkoordinir dan mengendalikan logistik dengan satuan yang
berada di bawah koordinasinya, b) Membuat rencana kebutuhan bekal ulang
satuan untuk tugas operasi lanjutan (diluar bekal Pokok), c) Menyiapkan
Alpal dan Sarpras yang berkaitan dengan tugas penanggulangan bencana alam,
d) Mengkoordinir dalam menentukan tempat titik bekal dan titik
distribusinya serta pelaksanaan kegiatannya, e) Mengkoordinasikan tugas –
tugas logistik dengan instasi lain yang terkait dengan tugas penanggulangan
bencana alam, f) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan
dukungan logistik agar tetap terjamin kelancaran tugas serta g)
Melaporkan hasil pelaksanaan dukungan logistik kepada Dansatgas.
Perwira Seksi Teritorial, melaksanakan kegiatan penanganan dampak
bencana alam banjir dengan : a) Mengkoordinasikan dan membangun
partisipasi masyarakat dan kemitraan publik serta swasta dalam mendukung
kegiatan penanggulangan bencana alam, b) Melaksanakan Koordinasi dengan
instansi terkait terhadap semua kegiatan yang dapat mendukung bantuan
penanggulangan bencana alam, e) Melaksanakan pendataan secara cermat
tentang data data personel dan materiil serta dampak yang terjadi akibat
bencana alam, f) Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam
pelaksanaan tugas serta g) Melaporkan senua kegiatan yang dilaksanakan
kepada Dansatgas.
Unsur – Unsur Pelaksana masing-masing memiliki tugas yang dibagi dalam
beberapa unsur, yaitu 1) Unit Kesehatan, unsur ini melaksanakan kegiatan
meliputi : a) Memimpin dan mengendalikan satuan – satuan kesehatan yang
berada di bawah Komandonya, b) Melaksanakan tugas pengobatan dan
pertolongan medis kepada korban bencana, c) Mengkoordinasikan tugas-
tugas medis dan psikologi dengan instansi lain yang terkait dengan tugas
pananggulangan bencana alam, d) Melaksanakan evaluasi dan pengawasan
dalam pelaksanaan prosedur kegiatan pertolongan medis agar tetap
terjamin kelancaran tugas serta e) Melaporkan semua kegiatan yang
dilaksanakan kepada Dansatgas PRC PB. 2) Unit pencarian, penyelamatan
dan evakuasi, unsur ini melaksanakan kegiatan antara lain : a)
Melaksanakan pencarian korban bekerjasama dengan tim SAR di wilayah, b)
Melaksanakan penyingkiran / penyelamatan korban kedaerah aman, c)
Melaksanakan evakuasi korban dan pengungsi kedaerah aman, d) Melaksanakan
tugas pemadaman dan melokasir kobaran api bekerjasama dengan instansi
terkait serta e) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada
Dansatgas. 3) Unit Komlek, yang melaksanakan kegiatan : a) Memimpin dan
mengendalikan satuan – satuan Komlek yang berada di bawah koordinasinya,
b) Menjamin kelancaran dukungan Komlek pada saat pelaksanaan tugas
penanggulangan bencana alam, c) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait
dalam gelar Komlek sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas di daerah bencana, d)
Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas
serta f) Melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan
tugas. 4) Unit Penerangan, unsur tersebut melaksanakan kegiatan : a)
Mengendalikan dan mengawasi kegiatan unsur penerangan yang bertugas di
daerah bencana, b) Mendata dan mendokumentasikan kondisi daerah, jumlah
korban dan pengungsi yang berada di daerah bencana, c) Mengkoordinir
media dan mempublikasikan kegiatan yang dilaksanakan secara proporsional,
bermartabat dan bertanggung jawab, selanjutnya d) Melaksanakan evaluasi
dan koordinasi dengan unsur media lain untuk kepentingan instansi lain
untuk kepentingan instansi sendiri mauoun untuk masyarakat, e)
Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas
serta f) Melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Dansatgas PRC
PB. 6) Unit Pengamanan Ketertiban Masyarakat, unsur tersebut
melaksanakan kegiatan : a) Melaksanakan pengamanan route/lalu lintas
evakuasi dan bantuan bencana, b) Melaksanakan pengamanan perkampungan dan
harta benda yang ditinggalkan penduduk, serta c) Melaksanakan pengamanan
lokasi pengungsian.
Tahap Pengakhiran, pada tahap pengakhiran ini hal-hal yang perlu
dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Bencana jajaran Kodim adalah : a.
Menyusun dan mengorganisir kembali personel dan materiil untuk pelaksanaan
tugas selanjutnya, b. Melaksanakan analisa dan mengevaluasi kegiatan dalam
rangka penyempurnaan tugas penanggulangan bencana, c. Penyelesaian
administrasi baik intern Satgas maupun dengan instansi terkait serta d.
Melaksanakan kegiatan penarikan pasukan kembali ke pangkalan masing-masing.
Selain itu juga masih diperlukan pengadministrasian dan pemenuhan
logistik Satgas agar jangan sampai terjadi kerancuan/kekacauan dalam
pelaksanaannya. Kegiatan administrasi dilakukan dengan : a. Pengerahan
dan pelibatan satuan jajaran Kodim membantu Pemda dalam penanggulangan
bencana alam berdasarkan permintaan dari kepala daerah setempat melalui
BPBD dan selanjutnya melaporkan kepada Danrem untuk mengerahkan satuan
Korem ke daerah bencana, b. Dalam pengerahan pasukan untuk melaksanakan
tugas harus dilengkapi secara administratif dengan surat perintah dari
komando atas sesuai dengan jalur komando satuanya, c. Pelibatan Satgas
PRC PB diprioritaskan pada tahap tanggap darurat, sedangkan pada tahap
rehabilitasi dan rekonstruksi, apabila pemerintah daerah memerlukan
bantuan, selanjutnya secara prosedural mengajukan permintaan kepada Pangdam
untuk dilaksanakan Operasi Bhakti, serta d. Satgas PRC PB dalam membantu
pemerintah untuk menanggulangi bencana alam, membawa senjata dengan jumlah
terbatas hanya untuk tindakan dan tugas pengamanan.
Sementara itu pemenuhan logistik yang diperlukan dalam pemberian
bantuan penanggulangan dampak bencana alam banjir tersebut dilakukan : a.
Dukungan Logistik untuk membantu pengerahan dan pelibatan satgas PRC PB
Kodim dalam penanggulangan bencana alam, didukung oleh instansi yang
meminta atau dari dukungan dana APBD dan telah mendapat persetujuan DPRD
serta di salurkan melaui Kodam/Korem/Kodim, b. Dukungan logistik dan alat
peralatan kebutuhan satuan PRC PB diprogramkan oleh Balakpus sesuai dengan
fungsinya untuk kebutuhan pembinaan maupun pelaksanaan tugas dalam
penanggulangan bencana, c. Bantuan logistik dapat juga di peroleh dari
partisipasi masyarakat dan bantuan luar negeri bersifat pemerintah/non
pemerintah dalam bentuk material, jasa atau penyediaan dana dan
penerimaanya dikoordinir oleh unsur pemerintah, serta d. Perawatan
kesehatan satuan dan masyarakat dapat menggunakan fasilitas kesehatan TNI
yang ada di satgas dan pada Daerah bencana, serta fasilitas kesehatan
umum/rumah sakit yang tersedia di daerah.
Agar pelaksanaan pemberian bantuan penanggulangan dampak bencana alam
banjir dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, maka
Komando, pengendalian dan komunikasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan
kebutuhan, yaitu a. Komando operasi bantuan penanggulangan bencana alam
dari Satgas Kodim kepada pemerintah daerah tingkat
propinsi/korwil/Kabupaten berada pada Danrem/Dandim, b. Komando operasional
yang bersifat taktis berada pada masing masing Dansatgas (Dandim), c.
Wewenang komando dan pengendalian penanggulangan bencana alam di daerah
berada pada Dandim selaku Dansatgas, d. Pos Komando terdiri dari : 1) Posko
utama berada di Makodim, 2) Posko cadangan berada di dekat lokasi bencana
serta 3) Posko taktis berada di daerah yang terkena bencana.
Pengendalian dapat dilakukan antara lain : a. Pengendalian bencana
pada saat tanggap darurat berada di bawah BPBD atau incident Comander yang
ditunjuk, b. Satgas PRC PB pengendalianya berada di bawah kendali
Danrem selaku Dansatgas, c. Kendali operasional bantuan kepda pemerintah
daerah dalam penanggulangan bencana alam banjir tanggung jawab Komandan PRC
PB, d. Jumlah personel yang ditugaskan sebagai koordinator wilayah dalam
operasi Posko Aju PRC BPBD disesuaikan dengan jumlah daerah setingkat
Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa yang terkena bencana serta e. Pelaporan,
yang dilakukan antara lain : 1) Prosedur pelaporan secara hirarki dimulai
dari Babinsa, Danramil, Dandim dan Danrem melaporkan perkembangan situasi
kejadian bencana dan langkah-langkah yang telah / akan dilaksanakan dalam
rangka menanggulangi bencana yang meliputi tempat penampungan pengungsi,
jumlah pengungsi, jumlah korban, jumlah kerusakan, serta kebutuhan-
kebutuhan personel, materiil / Alutsista dan lain-lain yang dibutuhkan
secara berjenjang kepada Dandim / Danrem dan atau Pangdam, dengan bentuk
dan isi laporan yang disampaikan adalah a) Bentuk : (1) Laporan pendahuluan
kejadian bencana dan atau pengungsi, melalui Komob, kurir, telepon
faximile, radiogram, SSB, HT, handphone/SMS dan lain-lain pada kesempatan
pertama, (2) Laporan lengkap, serta (3) Laporan rutin yang terdiri dari
laporan harian, mingguan dan bulanan. Sedangkan b) Isi laporan memuat (SI-A-
BI-DI-BA-ME), yaitu (1) Siapa yang menangani bencana, (2) Jenis bencana dan
atau pengungsi, (3) Waktu kejadian bencana dan atau kejadian pengungsi,
(4) Dimana letak pasti terjadinya bencana (karvak, koordinat, Desa,
Kecamatan dan Kabupaten), (5) Jumlah korban akibat bencana dan atau
jumlah pengungsi, (6) Tindakan yang diambil, (7) Permintaan kebutuhan,
dan (8) Bisa ditambahkan situasi terakhir yang dihadapi dll.
Sedangkan Komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan instruksi tetap
(Instap) dan instruksi perhubungan (Inshub) yang berlaku dan sudah tergelar
serta memberdayakan komunikasi mobil dari tingkat pusat/daerah yang
diperbantukan secara optimal.
Kesimpulan yang dapat disampaikan pada akhir penulisan esai ini adalah
pengelolaan bencana (manajemen bencana) merupakan suatu keharusan bagi
Indonesia sebagai negara yang berada pada posisi geografis berada pada
jalur api (ring of fire). Pola pikir dalam penanggulangan bencana yang
mendasarkan pada tanggap darurat harus diubah agar potensi timbulnya korban
dapat dieliminir. Berkaitan dengan penanggulangan bencana, langkah yang
dapat dilakukan oleh Satkowil (Kodim) dalam membantu pemerintah
menanggulangi bencana dibagi dalam tahap perencanaan, persiapan,
pelaksanaan dan pengakhiran. Kegiatan yang dilakukan diawali dengan
penentuan kebutuhan perlengkapan yang akan digunakan, pembentukan dan
penyusunan satgas hingga pelaporan hasil kegiatan termasuk kebutuhan
anggaran.
Seiring perubahan iklim yang berdampak pada tidak menentunya cuaca dan
bencana yang ditimbul, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlunya
penggunaan perangkat early warning system dalam membantu mitigasi bencana
selain sosialisasi dan pembinaan masyarakat mengenai potensi bencana di
daerah tempat timnggalnya agar memiliki tingkat kesiapan dan tanggap
darurat yang tinggi.
Bandung, 7 November 2016
Penulis,
PUSAT TERITORIAL ANGKATAN DARAT
PUSAT PENDIDIKAN TERITORIAL
ESSAY
OPTIMALISASI PERAN SATKOWIL
MELALUI METODE BHAKTI TNI DALAM RANGKA MEMBANTU PEMDA MENANGGULANGI BENCANA
ALAM BANJIR
Disusun oleh:
Nama :
Pangkat/Korps/NRP :
Bandung, November 2016
