PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AMPELGADING Jl. Raya Tirtomarto No.75 Telp. (0341) 851076 Ampelgading 65183
KERANGKA ACUAN JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS AMPELGADING A; Pendahuluan Puskesmas adalah salah satu pelayanan publik yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan permasalahan yang dapat di gali dari masyarakat itu sendiri. 1; VISI : Menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bersahabat 2;
MISI : a; Memberikan pelayanan secara profesional dengan sepenuh hati. b; Mengembangkan
sumberdaya
manusia
secara
berkesinambungan. c; Meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat secara merata. d; Mewujudkan kepuasan masyarakat sebagai tujuan pelayanan. e; Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat menuju kemandirian. 3.
MOTTO BERLIAN SEMATA (Bersedia Melayani Anda, Senyummu Semangatku, Sehatmu Anugerahku
4. TATA NILAI 4 S dan 4 R 1; Senyum, Salam, Santun, Semangat 2; Resik, Ringkas, Rapi, Rawat
B; Latar Belakang
Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban
dan
kewenangan
seluruh
pihak
terkait
dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Puskemas Ampelgading dan dalam rangka terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. C; Tujuan 1; Tujuan Umum Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Ampelgading. 2; Tujuan Khusus a; Masyarakat mengetahui
jenis-jenis
pelayanan
yang
ada
di
Puskesmas Ampelgading. b; Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ampelgading. D; Kegiatan I; Upaya Kesehatan Perorangan A; Poli Umum a; Dasar Hukum : a; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193. c; Keputusan
Menteri
No.26/KEP/M.PAN
Pendayagunaan 7/2003
tentang
Aparatur
Negara
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. d; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. e; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Masyarakat f; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. g; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). b. Persyaratan : Daftar di loket. b; Prosedur Pelayanan :
1; Pasien
c;
d;
e;
f;
datang,
mendaftar
di
loket
serta
melengkapi
administrasi sesuai dengan jenis kunjungan 2; Antri di ruang tunggu unit pelayanan 3; Mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan 4; Mendapat tindakan bila perlu (termasuk periksa laboratorium) 5; Melakukan pembayaran di kasir 6; Ambil obat di apotik, langsung pulang Waktu Pelayanan : 1; Loket :3-5 menit 2; Unit pelayanan :5-10 menit 3; Apotek :3-5menit (kecuali pembuatan puyer) Produk Layanan : 1; Memberikan pelayanan pengobatan umum dewasa 2; Perawatan luka 3; Membuat surat keterangan sehat 4; Membuat surat keterangan sakit 5; Membuat surat keterangan rujukan 6; Pelayanan khitan 7; Konseling kesehatan 8; Operasi kecil Sarana dan Prasarana : 1; Mobil ambulan 2; Alat kesehatan untuk diagnostic 3; Obat-obatan dan perbekalan farmasi 4; Alat penunjang Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administrasi (bila dibutuhkan)
g; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h; Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. B; Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut a; Dasar Hukum : a; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional,
Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193. c; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur No.26/KEP/M.PAN
7/2003
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Publik d; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
128/
SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
Negara Umum Menkes/
e; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. f; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). g; Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.0204/II/964/2012 b;
tentang
Pedoman
Paket
Dasar
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas. Persyaratan : Daftar di loket
c;
Prosedur Pelayanan : 1; Pasien datang, mendaftar di loket serta melengkapi
d;
e;
f;
g;
2; 3;
administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. Antri di ruang tunggu unit pelayanan Mendapat pelayanan pemeriksaan /
4;
kesehatan gigi. Mendapat tindakan
bila
perlu
konsultasi
(termasuk
periksa
laboratorium) 5; Melakukan pembayaran di kasir 6; Ambil obat di apotik, langsung pulang Waktu Pelayanan : 1; Loket :3-5 menit 2; Unit pelayanan : 5 menit 3; Tindakan gigi :≥ 10 menit (tergantung kasus yang ditangani) Produk Pelayanan : a. Memberikan pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut b. Pengobatan gigi dan mulut c. Penambalan gigi d. Pencabutan gigi e. Scaling gigi f. Konsultasi kesehatan gigi dan mulut Sarana dan Prasarana : 1; Alat kesehatan gigi 2; Obat-obatan dan perbekalan farmasi 3; Alat penunjang dan bahan habis pakai Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis gigi
h;
Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan
i;
Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala
Puskesmas
atau
dimasukkan
di
kemudian diproses untuk mendapat tanggapan.
kotak
saran,
C; KIA DAN KB Bersifat UKP a; Dasar Hukum : a; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193. c; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Masyarakat d; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. e; Keputusan Menteri No.26/KEP/M.PAN
Pendayagunaan
7/2003
tentang
Aparatur
Negara
Pedoman
Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. f; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. g; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan
di
Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). b; Persyaratan : Daftar di loket c; Prosedur Pelayanan : a; Pasien datang, mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan b; Antri di ruang tunggu unit pelayanan c; Mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan d; Mendapat tindakan bila perlu (termasuk periksa laboratorium) e; Melakukan pembayaran di kasir f; Ambil obat di apotik, langsung pulang d; Waktu Pelayanan : a; Loket : 3 – 5 menit b; Unit pelayanan : 5-10 menit c; Apotek : 3-5menit (kecuali pembuatan puyer) e; Produk layanan : 1; KIA a; Pelayanan pengobatan anak/balita b; Perawatan rawat jalan ibu nifas c; Pemeriksaan kehamilan, nifas, kasus gynecologi d; Deteksi dini tumbuh kembang balita e; Imunisasi ibu hamil f; Konsultasi : 1; Kesehatan calon pengantin 2; Kesehatan reproduksi remaja 3; Asuhan pasca keguguran 4; Wanita menopause 5; Kesehatan usia lanjut 6; Tumbuh kembang balita g; Pelayanan imunisasi
Imunisasi dasar pada bayi (HB, BCG, Polio, Pentavalent, Campak,DT, TT) h; Perawatan luka post sectio sesaria i; Tes kehamilan j; Tindik bayi 2. K.B a; Konseling kesehatan tentang : a; Reproduksi remaja b; Kesehatan calon pengantin c; Infeksi menular seksual d; Human immuno defisiensi virus b; Pelayanan bongkar pasang IUD c; Pelayanan bongkar pasang implant d; Pelayanan suntik KB e; Pelayanan pil KB f; Konseling KB f; Sarana dan Prasarana : a; Mobil ambulan b; Alat kesehatan untuk diagnostic c; Obat-obatan dan perbekalan farmasi d; Alat penunjang g; Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administrasi (bila dibutuhkan) h; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan i;
Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan.
D; IGD (Instalasi Gawat Darurat ) a; Dasar Hukum : a; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193. c; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Masyarakat d; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. e; Keputusan Menteri No.26/KEP/M.PAN
Pendayagunaan
7/2003
tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Aparatur
Negara
Pedoman
Umum
f; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. g; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan
di
Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). b; Persyaratan : Daftar di loket c; Prosedur Pelayanan : a; Pasien datang, mendaftar di loket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan. b; Antri di ruang tunggu unit pelayanan. c; Mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan di unit pelayanan. d; Mendapat tindakan bila perlu (termasuk periksa laboratorium). e; Melakukan pembayaran di kasir (bila rawat jalan). f; Ambil obat di apotik, langsung pulang. g; Bila dilakukan rawat inap, melakukan administrasi rawat inap. d; Waktu Pelayanan : 1; Loket :3-5 menit 2; Unit pelayanan :5 – 15 menit e; Produk Pelayanan : a; Pertolongan pertama pasien dengan kegawatdaruratan b; Rawat inap pasien umum untuk anak dan dewasa c; Observasi pasien rawat inap d; Melakukan rujukan kasus pasien gawat darurat f; Sarana dan Prasarana : a; Mobil ambulan b; Alat kesehatan untuk diagnostik c; Alat tindakan d; Obat-obatan dan perbekalan farmasi e; Alat penunjang g; Kompetensi petugas pemberi pelayan Tenaga medis dan paramedis dibantu oleh tenaga administrasi h; Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. E; POJOK GIZI a; Dasar Hukum a; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. b; Peraturan Menteri kesehatan Nomor 23 tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi. c; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. d; Keputusan Menteri Kesehatan No 131/ Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. b; Persyaratan : Daftar di loket c; Prosedur pelayanan :
a; Pasien datang, mendaftar di oket serta melengkapi administrasi sesuai dengan jenis kunjungan b; Antri di ruang tunggu unit pelayanan c; Mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan d; Mendapat tindakan bila perlu (termasuk periksa laboratorium) d; Waktu pelayanan a; Loket :3-5 menit b; Unit pelayanan :5-10 menit e; Produk Pelayanan : a; Pengkajian gizi yang meliputi : 1; Kajian status gizi 2; Kajian klinis 3; Kajian hasil laboratorium 4; Kajian kebiasaan makan / pola makan 5; Asupan makanan sehari b; Konseling Gizi 1; Dietetik Anjuran pemberian makanan khusus / diet yang sesuai dengan penyakit seseorang Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala a; Sarana dan Prasarana a; Alat kesehatan untuk diagnostik b; Alat tindakan c; Obat-obatan dan perbekalan farmasi d; Alat penunjang b; Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga ahli gizi c; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan d; Penanganan pengaduan, saran dan masukan Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. F. PERSALINAN a; Dasar Hukum a; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. b; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. c; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). d; Keputusan Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Malang
440/II/KEP/421.101/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Puskesmas Perawatan, Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas PONED b; Persyaratan :
Adanya rujukan c; Prosedur Pelayanan : a; Pasien datang membawa surat rujukan dari IGD / rawat jalan / rujukan luar ke loket untuk melengkapi administrasi rawat inap. b; Mendapat pelayanan tindakan kesehatan di persalinan poned. c; Mendapat tindakan pemeriksaan penunjang ( laboratorium, EKG ) bila diperlukan d; Masuk ke ruang poned sesuai informed consent e; Visitasi dokter dilakukan sehari sekali f; Pasien melakukan pembayaran di kasir setelah dinyatakan sembuh / dirujuk / pulang paksa / meninggal. g; Bila pasien sembuh / pulang paksa, pasien mengambil obat dan diberi surat kontrol. d; Waktu Pelayanan : a; Loket :3-5 menit b; Unit pelayanan :5 – 15 menit c; Visitasi dokter 1 hari sekali atau sewaktu-waktu bila ada pasien yang perlu untuk dikonsultasikan ke dokter d; Perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien e; Produk Pelayanan : a; Perawatan pasien kebidanan b; Pertolongan persalinan c; Pertolongan pertama kegawatdaruratan kebidanan d; Perawatan pasca persalinan e; Penatalaksanaan Pre eklamsia berat (PEB) f; Penatalaksanaan hemorargi post partum (HPP) g; Penatalaksanaan awal asfiksia h; Perawatan metode kangguru dan inisiasi menyusui dini (IMD) i; Manajemen aktif kala 3 j; Melakukan rujukan kasus kebidanan f; Sarana dan Prasarana : a; Mobil ambulan b; Alat kesehatan untuk diagnostik c; Alat tindakan d; Obat-obatan dan perbekalan farmasi e; Alat penunjang g; Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis,bidan, dibantu oleh tenaga administratif h; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan i; Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. G. HOME CARE : a. Dasar Hukum
a; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. b; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkesmas c; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan
di
Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) b; Persyaratan : Petugas mendatangi sasaran c. Prosedur Pelayanan : Pelaksana home care menerima pasien dari dokter penanggung jawab, dokter praktek, institusi pelayanan medis atau atas kemauan pasien (keluarganya) dengan indikasi rawat inap maupun pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan perawatan penunjang (paliatif) karena berbagai alasan. Langkah awal adalah : a; Pelaksana home care mencatat identitas pasien di buku register dan kartu status home care b; Memeriksa tanda-tanda vital (tensi, suhu, nadi, respirasi) dan mencatat di kartu status pasien c; Melakukan hal-hal sebagai berikut : 1; Bila ada instruksi tertulis, lakukan sesuai instruksi/tindakan 2; Bila belum ada instruksi, konsultasi dokter 3; Bila dokter sulit dihubungi, berikan pertolongan pertama sesuai keadaan pasien pada saat itu, misalnya pasang infus, perawatan luka, pasang kateter dan lain-lain d; Setelah diberikan terapi/tindakan, berikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya tentang cara-cara mengawasi infus dan tindakan medis lainnya e; Mencatat setiap tindakan/terapi/konsultasi dalam lembar status pasien f; Memberitahu
keluarga
pasien
tentang
cara
menghubungi
pelaksana bila sewaktu-waktu diperlukan terkait dengan keluhan pasien g; Mengawasi keadaan pasien secara berkala, termasuk pengamatan tanda vital. Tulis dan catat di lembar catatan perawat setiap melakukan pengukuran tanda-tanda vital. h; Melaksanakan petunjuk/perintah pengobatan
selanjutnya
dari
dokter i; Pemberian obat oral di atur sesuai jadwal pengobatan dan kenyamanan pasien. j; Apabila kondisi pasien menurun atau mengalami perubahan mendadak,
segera
konsultasi
ke
dokter
konsultan
(dokter
penanggung jawab) atau langsung di rujuk ke rumah sakit dengan pendampingan. k; Jika terjadi anafilaksis shock, tangani sesuai protap anafilaksis, kemudian baru konsultasi. l; Pelaksana home care hendaknya memberikan tindakan atas rekomendasi dokter, kecuali dokter tidak bisa dihubungi atau pasien memerlukan tindakan cepat. m; Penggunaan obat dan BHP (bahan habis pakai) dicatat di buku stok masing-masing pelaksana home care. n; Pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium disiapkan oleh petugas pelaksana home care, kemudian dikirim ke bagian laboratorium. Selanjutnya hasil laboratorium dikonsultasikan ke dokter. o; Konsultasi pasien dapat dilaksanakan melalui telepon atau SMS. p; Jika diperlukan follow up, pasien dapat diperiksakan ke dokter konsultan (praktek). q; Rujukan ke Puskesmas didampingi oleh petugas jaga. r; Pasien yang tidak dapat ditangani di rumah atau memerlukan tindakan lebih lanjut atau tindakan operatif, dirujuk ke puskesmas disertai rujukan dan tindakan sementara yang sudah dilakukan. s; Penggunaan mobil ambulan hendaknya bekerjasama dengan pihak puskesmas dan dikenai tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai daftar tarif ambulan. t; Dokter dan pelaksana home care tidak diperkenankan menerima sesuatu
dan
melakukan
perjanjian-perjanjian
dengan
pihak
manapun yang berujung pada pembengkakan biaya home care. u; Dokter bersama pelaksana home care hendaknya membuat standarisasi obat sesuai keperluan berdasarkan indikasi medis dan bekerjasama denganpuskesmas dalam pengadaan obat. Dalam menentukan jenis obat tentunya mempertimbangkan daya jangkau pasien tanpa mengurangi kualitas obat. v; Penggantian petugas pelaksana, oleh berbagai sebab, hendaknya melakukan serah terima, meliputi : kondisi pasien, obat dan tindakan medis, sesuai jadwal yang telah ditetapkan. d; Waktu Pelayanan : Menyesuaikan dengan kebutuhan e; Produk Pelayanan : a; Latihan dalam rangka rehabilitasi medis b; Tranportasi klien untuk pelaksanaan pemeriksaan c; Pendidikan kesehatan d; Konseling kasus terminal e; Konsultasi f; Fasilitasi ke dokter rujukan
g; Menyiapkan menu makanan h; Konseling tentang personal higiene i; Fasilitasi kegiatan sosial pasien j; Fasilitasi perbaikan sarana klien k; Vital Sign l; Memasang nasogastric tube m; Memasang kateter n; Penggantian tube pernafasan o; Merawat luka dekubitus p; Suction q; Memasang peralatan O2 r; Penyuntikan (Intra vena, Intra muskuler, Intra kutan,Sub kutan) s; Pemasangan infus maupun obat t; Pengambilan preparat u; Pemberian huknah (Lavement) f; Sarana dan Prasarana : a; Mobil ambulan b; Alat kesehatan untuk diagnostik c; Alat tindakan d; Obat-obatan dan perbekalan farmasi e; Alat penunjang g; Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif h; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan i; Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. H. RAWAT INAP : a. Dasar hukum a).Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. b). Keputusan Menteri Kesehatan No 131/ Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. c). Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 28/MENKES/SK/IX/2008 Puskesmas Perawatan atau Rawat Inap d).
Keputusan
Kepala
Dinas
440/II/KEP/421.101/2009
Kesehatan
tentang
Kabupaten
Puskesmas
Puskesmas Non Perawatan dan Puskesmas Poned. b. Persyaratan : Adanya rujukan c; Prosedur Pelayanan :
Malang
Perawatan,
a; Pasien datang membawa surat rujukan dari IGD / rawat jalan / rujukan luar ke loket untuk melengkapi administrasi rawat inap. b; Mendapat pelayanan tindakan kesehatan di rawat inap. c; Mendapat tindakan pemeriksaan penunjang ( laboratorium, EKG ) bila diperlukan d; Masuk ke ruang rawat inap sesuai informed consent e; Visitasi dokter dilakukan sehari sekali f; Pasien melakukan pembayaran di kasir setelah dinyatakan sembuh / dirujuk / pulang paksa / meninggal. g; Bila pasien sembuh / pulang paksa, pasien mengambil obat dan diberi surat kontrol. d; Waktu Pelayanan : a; Loket :3-5 menit b; Unit pelayanan :5 – 15 menit c; Visitasi dokter 1 hari sekali atau sewaktu-waktu bila ada pasien yang perlu untuk dikonsultasikan ke dokter d; Perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien e; Produk Pelayanan : a; Melakukan tindakan operatif terbatas terhadap penderita gawat darurat, antara lain: Kecelakaan lalu lintas,dan cidera non kecelakaan lalu lintas, persalinan dengan penyulit,penyakit lain b;
yang mendadak dan gawat Merawat sementara penderita gawat darurat atau untuk observasi penderita dalam rangka diagnostik dengan rata-rata 3-7 hari
c;
perawatan. Melakukan pertolongan sementara untuk pengiriman penderita ke Rumah Sakit. Memberi pertolongan persalinan bagi kehamilan
dengan resiko tinggi dan persalinan dengan penyulit f; Sarana dan Prasarana : a; Mobil ambulan b; Alat kesehatan untuk diagnostik c; Alat tindakan d; Obat-obatan dan perbekalan farmasi e; Alat penunjang g; Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif h; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan i; Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan I. KEFARMASIAN
a. Dasar hukum a; b; c; d;
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 1998 tentang
pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan e; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat f; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional b; Persyaratan : Resep dari dokter c; Prosedur Pelayanan : a; Pasien membawa resep ke apotik b; Resep diterima oleh petugas apotik dan diberi nomor c; Dilakukan skreening d; Pengambilan obat dan pemberian etiket e; Penyerahan obat disertai PIO ( Pemberian Informasi Obat) kepada pasien d; Waktu Pelayanan : a; Loket :3-5 menit b; Unit pelayanan :3– 5 menit (kecuali pembuatan puyer) e; Produk Pelayanan : 1; Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai, meliputi : a; Perencanaan kebutuhan b; Permintaan c; Penerimaan d; Penyimpanan e; Pendistribusian f; Pengendalian g; Pencatatan, pelaporan, pengarsipan h; Pemantauan dan evaluasi pengelolaan 2; Pelayanan farmasi klinik, meliputi : a; Pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian infor masi obat b; Pelayanan informasi obat (PIO) c; Konseling d; Ronde/ visite pasien e; Pemantauan dan pelaporan efek samping obat f; Pemantauan terapi obat g; Evaluasi penggunaan obat f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga farmasi terlatih 6) Sarana dan Prasarana : 1; 2; 3;
Alat tindakan Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
7)Pengawasan Internal
Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan 8)Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. J.LABORATORIUM : 1)Dasar Hukum a; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. b; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 037 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas c; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan
di
Pusat
Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). 2)Persyaratan : Rujukan dokter / kemauan pasien sendiri 3)Prosedur Pelayanan : a; Pasien datang, mendaftar di loket serta melengkapi administrasi b; c; d; e; f; g;
sesuai dengan jenis kunjungan. Antri di ruang tunggu unit pelayanan Mendapat pelayanan pemeriksaan / konsultasi kesehatan. Rujukan ke laboratorium Ambil hasil, kembali ke unit pelayanan Melakukan pembayaran di kasir Ambil obat, langsung pulang
4)Waktu Pelayanan : 1; 2; 3;
Loket Unit pelayanan Laboratorium
: 3-5 menit : 5-10 menit :5-30 menit (tergantung kasus yang
diperiksa) 5)Produk Pelayanan : Hasil uji laboratorium sederhana 6)Sarana dan Prasarana : 1; 2; 3;
Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
7)Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga Analisis Laboratorium 8)Pengawasan Internal
Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan 9)Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan. K. Rekam medis a. Dasar Hukum a;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan b; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/ Menkes/ SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Puskesmas. c; Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia
Nomor
269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis d; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan
Kesehatan
di
Pusat
Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas). b; Persyaratan Pasien mendaftar ke loket pendaftaran c; Prosedur Pelayanan a; Saat pasien datang, petugas pendaftaran harus memastikan terlebih dahulu apakah pasien sudah pernah datang berobat atau belum. b; Apabila pasien sudah pernah datang berobat, pasien tersebut diminta menunjukan Kartu Identitas Berobat (KIB). Kemudian dicatat nomor rekam medis (No. RM) di tracer untuk mencari c;
dokumen rekam medis di filling. Untuk pasien yang tidak membawa KIB tetapi pernah berobat maka ditanya nama, alamat, untuk mencari No. RM nya di komputer. Apabila sudah ketemu dicari dokumen rekam medisnya
di bagian filling. d; Apabila pasien belum pernah berobat maka dibuatkan Kartu Identitas Berobat (KIB) dan Kartu Index Utama Pasien (KIUP) baru kemudian dicatat di dalam buku. e; Menyerahkan KIB kepada pasien dengan memberikan saran bahwa KIB (kartu berobat) harus dibawah setiap kali datang berobat. f; Setelah petugas mengetahui poli mana yang akan dituju, pasien dipersilahkan membayar jasa pelayanan di kasir dan menunggu panggilan di poli yang mereka maksud.
g; Menerima Dokumen Rekam Medis (DRM) lama dari filling dengan menggunakan buku ekspedisi. h; Mendistribusikan DRM sesuai unit rawat jalan yang sesuai dengan tujuan pasien berobat oleh petugas dengan menggunakan buku ekspedisi. i; Identitas pasien dicatat dalam buku register Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) untuk keperluan pengecekan jumlah pasien yang terdaftar di TPPRJ setiap harinya. j; Menyimpan KIUP dengan rapi sesuai dengan abjad. d; Waktu Pelayanan Di loket
:3 – 5 menit.
Rekam medik
:3 – 5 menit
e; Produk Pelayanan Dokumen rekam medik f. Sarana dan Prasarana a). Alat tulis b). Alat Penunjang g. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Tenaga Rekam Medik h; Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan i;
Penanganan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan.
II. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi : A. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial 1. Pelayanan Promosi Kesehatan; a. Dasar Hukum 1; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan
dan
Masyarakat di Bidang Kesehatan 3; Keputusan Menteri Kesehatan
Pembinaan Republik
Pemberdayaan
Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 4; Kemenkes Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas b. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Pembinaan Posyandu Balita dan
Lansia,
dan
Taman
Posyandu b. Pendataan
i. Refreshing
kader
penyegaran kader di desa j. Pembinaan
PHBS
rumah
Terpadu
tangga c. Mengaktifkan
Desa
siaga
Kesehatan
Penyakit
Binaan Tidak
k. Pembinaan Pos Kesehatan
Desa
Pesantren (Poskestren) l. Pembinaan
(Poskesdes)
Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
d. Program Prolanis (Program Pengelolaan
dan Usaha Kesehatan Gigi
Penyakit
Kronis) Pos
Usaha
Sekolah (UKGS) m.Penyuluhan
f. Penyuluhan
kesehatan
n. Program
kepada masyarakat Saka
ABAT
(Aku
Bangga Aku Tahu)
Kesehatan Kerja (UKK)
g. Pembinaan
Pos
Menular (Posbindu PTM)
dengan SMD-MMD dan Pos
e. Pembinaan
/
Kesehatan
Keluarga (PROKESGA) Bhakti
Husada (SBH) h. Pemeriksaan Kesehatan Haji c. Sarana dan pra sarana : 1 2 3 4
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan . 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan a.
Dasar Hukum : 1; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3; Permenkes Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitarian 4; Keputusan Menteri Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. 5; Kepmenkes Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat b. Persyaratan Petugas mendatangi tempat pemeriksaan c. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Pemantauan pada umum
sanitasi
tempat-tempat (TTU)
seperti
sekolah, tempat ibadah, salon kecantikan, dll Pengelolaan
Makanan (TPM) seperti Industri Rumah Tangga Pangan
(IRTP)
dan
pengiriman sampel air bersih e. Melakukan penyuluhan mengenai Sanitasi Total
b. Pemantauan sanitasi di Tempat
d. Pengambilan
dan
rumah makan / restoran c. Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)
Berbasis (STBM)
Masyarakat dan
Rumah
Sehat f. Pemicuan stop buang air besar sembarangan (ODF : Open defecation Free) g. Pendataan rumah sehat
d. Waktu pelayanan Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan e. Sarana dan Prasarana : 1) Sepeda Motor 2) Alat kesehatan untuk diagnostik 3) Obat-obatan dan perbekalan farmasi 4) Alat penunjang f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Petugas kesehatan lingkungan g. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk
mendapat tanggapan 3. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana; a. Dasar Hukum : 1; Undang
–
Undang
Nomor
23
Tahun
2002
tentang
Perlindungan Anak 2; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3; Permenkes
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan
Kesehatan Neonatal Essensial 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004
tentang
kebijakan
dasar
pusat
kesehatan masyarakat. b. Persyaratan Petugas mendatangi tempat pemeriksaan c. Kegiatan yang dilaksanakan: a. Audit
maternal
perinatal
jika ada kematian bayi b.
Deteksi
Dini
Tumbuh
Kembang (DDTK) c. Kemitraan Bidan Dukun d. Sweeping Drop Out (DO)
e. Kelas ibu hamil f.
Pembinaan Taman Kanak – kanak (TK) / Pendidikan Anak Usia Dini
g. Kunjungan rumah Sasaran Resiko Tinggi
KB (PAUD) i. Kesehatan Reproduksi d. Waktu pelayanan Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan e. Sarana dan Prasarana : 1)
Sepeda motor
2)
Alat kesehatan untuk diagnostik
3)
Obat-obatan dan perbekalan farmasi
4)
Alat penunjang medis
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Petugas kesehatan bidan desa g. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala
Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan 4. Pelayanan Gizi a. Dasar Hukum : 1; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2; Peraturan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 3; Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. b. Persyaratan Petugas mendatangi tempat sasaran c. Kegiatan yang dilaksanakan a. Mendistribusikan Vitamin A untuk bayi, balita, dan ibu nifas tiap 6 bulan. b. Pemantauan
status
d. Pemberian
PMT
pada
balita gizi kurang/gizi buruk e. Pemberian PMT untuk ibu
gizi
(PSG).
hamil dengan KEK f. Pendataan keluarga sadar
c. Pemerikasaan garam yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Gizi (Kadarzi) g. Penyuluhan
Gizi
Masyarakat d. Waktu pelayanan Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan e. Sarana dan Prasarana : 1)
Sepeda motor
2)
Alat kesehatan untuk diagnostik
3)
Obat-obatan dan perbekalan farmasi
4)
Alat penunjang medis
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Petugas Kesehatan Gizi g. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan :
Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. a.
Dasar Hukum : 1; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 2; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 3; Peraturan Menteri Kesehatan nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilen Kesehatan 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004
tentang
Kebijakan
Dasar
Kesehatan Masyarakat. b. Persyaratan Petugas mendatangi tempat sasaran c. Kegiatan yang dilakukan: a. Pematauan kepatuhan dan contact
tracing
TBC
(Tuberkulosis)
i. Imunisasi
meliputi
(imunisasi rutin pada bayi dan balita, Bulan Imunisasi
b. Pendampingan ODHA
Anak
c. Abate dan Fogging pada
(Campak,DT,TD), ibu hamil
demam berdarah d. Skreening hepatitis e. Penanganan KLB Campak
Sekolah
BIAS
j. Sweeping imunisasi k. Pelacakan KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi)
f. Penanganan KLB diare
l. Pemberian obat cacing
g. IVA (Deteksi Dini Kanker
m. Kontak survei dan survei
Rahim)
sekolah kusta
h. Pengendalian vektor malaria d. Waktu Pelayanan Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan e. Sarana dan Prasarana : 1)
Sepeda motor
2)
Alat kesehatan untuk diagnostik
3)
Obat-obatan dan perbekalan farmasi
4)
Alat penunjang medis
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan
Pusat
Petugas kesehatan puskesmas g. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan 6. Keperawatan Kesehatan Masyarakat a.
Dasar Hukum :
1)
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan
2)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 836 tahun 2005 tentang Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan
4)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2079 tahun 2006 tentang Pedoman Upaya Penyelenggaraan Perkesmas di Puskesmas
b. Persyaratan Petugas mendatangi tempat sasaran c. Kegiatan yang dilakukan: a. Kunjungan rumah
c. Skreening kesehatan
b. Asuhan keperawatan keluarga,
d. Pendidikan kesehatan
kelompok, dan masyarakat d. Waktu Pelayanan
e. Pusling
Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan e. Sarana dan Prasarana : 1)
Sepeda motor
2)
Alat kesehatan untuk diagnostik
3)
Obat-obatan dan perbekalan farmasi
4)
Alat penunjang medis
f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan Petugas kesehatan puskesmas g. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Pengaduan dan saran dapat disampaikan langsung kepada Kepala
Puskesmas atau dimasukkan di kotak saran, kemudian diproses untuk mendapat tanggapan B. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan 1. Kesehatan Jiwa a. Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan 2; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa 3; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat b. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Penyuluhan kesehatan jiwa c. Sarana dan pra sarana :
b.Pendampingan pasien jiwa
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
1 2 3 4
d. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administrative e. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 2. Kesehatan Gigi Masyarakat; a. Dasar Hukum 1 2
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
3
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan
4
masyarakat. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.04/II/963/2012 tentang Pedoman Usaha Kesehatan Gigi Sekolah.
b. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut
e. Kegiatan gigi masal f. Pembersihan karang gigi
b. Pemberian obat
g. Pencabutan gigi susu
c. Melakukan rujukan
h. Penambalan gigi
d. Pelatihan dokter kecil c. Sarana dan pra sarana : 1 2 3 4
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d. Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e. Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 3.Kesehatan Tradisional Komplementer a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang
Nomor
32
tahun
2009
tentang
Kesehatan 2; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan Minimal. 3; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 1109/MenKes/Per/ix/2007 pengobatan
tentangPenyelenggaraan
komplementer-
alternatif
di
fasilitas
kesehatan 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. b) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Penyuluhan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga
c) Sarana dan pra sarana : 1; 2; 3; 4;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh
Kepala Dinas Kesehatan. 4. Kesehatan Olah Raga a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan 2; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional 3; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. b) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Senam Jumat Sehat
b. Pembinaan dan Penyuluhan manfaat olahraga
c) Sarana dan pra sarana : 1; 2; 3; 4;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 5.Kesehatan Indra a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan 2; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 428 tahun 2006 tentang Pedoman Manajemen Kesehatan Indra Pengelihatan dan Pendengaran b) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a.
Pengiriman
penderita
katarak b.
Penyuluhan
c. Skreening di sekolah TK dan SD
tentang
kesehatan indra c) Sarana dan prasarana : 1; 2; 3; 4;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 6.Kesehatan Lansia a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan 2; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahterahan Lanjut Usia 3; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. b) Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Penyuluhan
tentang
c. Posyandu Lansia
kesehatan Lansia b. Senam Lansia c) Sarana dan pra sarana : 1; 2; 3; 4;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 7. Upaya Kesehatan Kerja a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan 2; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1758/MENKES/SK/XII/2003
tentang
Kesehatan Kerja Dasar 4; Keputusan Menteri Kesehatan
Standar
Republik
Nomor
Pelayanan
Indonesia
Nomor
128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat b). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Pembentukan UKK
c. Penyuluhan
b. Pembinaan UKK
Upaya
Kesehatan Kerja d.
Pemeriksaan
Kesehatan
Berkala. c) Sarana dan pra sarana : 1; 2; 3; 4;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat-obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 8. Pengobatan Komplementer a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Kesehatan. 2; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1076/Menkes/SK/2003 tentang Penyelenggaraaan Pengobatan Tradisional. 3; Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4; Keputusan Direktur Jenderal bina
Pelayanan
Medik,
No.
HK.03.05/I/199/2010 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Metode Pengobatan Komplementer – Alternatif yang dapat Diintegrasikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. b). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a. Pembinaan Dukun Pijat
b. Pembinaan Tradisional
c) Sarana dan pra sarana :
Jamu
1; Mobil ambulan 2; Alat kesehatan untuk diagnostik 3; Alat penunjang d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga Paramedis terlatih e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. 9. Inovasi Pelayanan Publik a) Dasar Hukum 1; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2; Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik 3; Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Pelayanan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah tahun 2016 b). Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : a; Pelayanan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode b; c; d; e; f;
IVA Pembukaan Klinik Gizi Pembukaan Klinik Sanitasi Pembukaan klinik IMS Pelayanan CST (Care Support Therapy) Kolaborasi TB – HIV melalui program Gesit Mantep (Gerakan
g; h; i; j;
Siaga TB – HIV secara Mandiri dan Terpadu) Program bebas pasung Puskesmas Ramah Anak Puskesmas Satelit TB DOT Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri
Neonatal
Emergensi Dasar) k; Program STELLA (Smart Initiative Palliative and Nutrition Class) l; Program PASAR KIBBLA (Program Sayang Risti Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak Balita) m; Program KIBBLA PLUS c) Sarana dan pra sarana : 4; 5; 6; 7;
Mobil ambulan Alat kesehatan untuk diagnostik Obat – obatan dan perbekalan farmasi Alat penunjang
d) Kompetensi petugas pemberi pelayanan Tenaga medis dan Paramedis dibantu oleh tenaga administratif e) Pengawasan Internal Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas dan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan. E; Cara Melaksanakan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional (SPO) F; Sasaran Masyarakat / pengguna pelayanan G; Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No UKP 1 2
Jenis Pelayanan Poli Umum Pelayanan kesehatan
dan mulut 3 KIA dan KB 4 UGD 5 Pojok Gizi 6 Persalinan 7 Home care 8 Rawat Inap 9 Kefarmasian 10 Laboratorium 11 Rekam Medik UKM UKM ESSENSIAL 1 Promkes 2 Kesehatan Lingkungan 3 KIA dan KB 4 Pelayanan Gizi 5 Pencegahan 6
Jadwal Buka Senin – Sabtu gigiSenin – Sabtu Senin – Sabtu 24 Jam Senin – Sabtu 24 Jam Situasional 24 Jam Senin – Sabtu Senin – Sabtu 24 Jam
Penanggung Jawab Susiana drg. Alen W Kecik R M. Amin Suryati Meta Herlinda Arina Mayasari Tri Ida K Sugianto Islahiyah Nia Nurul
Situasional Situasional Situasional Situasional danSituasional
Ahmad Fitroh Teguh W Tutik Sumaryati Dedik K Budi Tamtomo
Pengendalian Penyakit Keperawatan KesehatanSituasional
Arina Mayasari
Masyarakat UKM PENGEMBANGAN 1 Kesehatan Jiwa 2 Kesehatan Gigi Masyarakat 3 Kesehatan Olahraga 4 Kesehatan Indera 5 Kesehatan Lansia 6 Kesehatan Kerja 7 Pengobatan Komplementer 8 Inovasi Pelayanan Publik
Situasional Situasional Situasional Situasional Situasional Situasional Situasional Situasional
Sunarti Yesi Tri Candra Nanda P Ririn Tyas Ita Nursanti Yunaevi Rudi Mulyono Alvia Widyawati
H; Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan UKP dan UKM dijadikan sebuah laporan dan menjadi bahan acuan untuk
perbaikan
kegiatan
UKP
dan
UKM
selanjutnya
di
Puskesmas
Ampelgading dan menjadi bahan acuan untuk pembuatan Rancangan Usulan Kegiatan (RUK) pada tahun selanjutnya. I; Pencatatan dan Pelaporan Hasil kegiatan pelayanan dicatat di lembar hasil kegiatan pada masing – masing jenis pelayanan yang akan dilaporkan setiap bulan atau setelah kegiatan terlaksanakan.
