TUGAS MATA KULIAH
EKONOMI MANAJERIAL SEMESTER GANJIL 2018/2019
REGULASI DAN ANTI TRUST : PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Kelompok : 6 1. Dwi Ayu Ariyanti
(2016210494) (2016210494)
2. Dwi Wahyu Indah Sari
(2016210525)
3. Arthak Nawang P.
(2016210532)
4. Rizka Lailatul B.
(2016210538)
5. Nur Maghfirotul A.
(2016210550)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA 2018
BAB 1 PENDAHULUAN I.I
Latar Belakang Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap
barang dan jasa. Istilah "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (oikos) yang berarti keluarga, rumah tangga dan νόμος (nomos) yang berarti peraturan, aturan, hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Dalam era globalisasi saat ini, kondisi dan perkembangan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari strategi dan kebijakan pemerintah menciptakan aturan main dalam bidang ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Sehingga, istilah regulasi dan muncul dan berkembang menjadi bagian dari faktor – faktor ekonomi.
BAB 2 PEMBAHASAN REGULASI DAN ANTI TRUST : PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN 2.1 Pengertian Sistem Regulasi dan Teori Regulasi Ekonomi Sistem Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Regulasi Pemerintah untuk mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen, pekerja dan lingkungan. Menurut sebuah teori tentang keterlibatan pemerintah dalam perekonomian, regulasi muncul karena adanya tekanan dari pihak pengusaha, konsumen, serta kelompok lingkungan dan menghasilkan regulasi yang mendukung kalangan dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Menurut BSN Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum Regulasi Pemerintah untuk Mendukung Kalangan Bisnis serta Melindungi Konsumen, Pekerja, dan Lingkungan Menurut teori ekonomi regulasi (economic theory of regulation/capture theory of regulation) yang di kemukakan oleh Stigler dan kawan-kawan, regulasi adalah hasil dari tindakan kelompok penekanan serta menghasilkan hukum dan kebijakan yang mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Dalam bagian ini, kita mengkaji regulasi yang melindungi perusahaan dari persaingan dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, pekerja dari kondisi kerja yang berbahaya, dan lingkungan dari polusi dan kerusakan. Regulasi pemerintah yang membatasi persaingan Ratusan kelompok penekan ( pressure groups) yang berasal dari kalangan bisnis, petani, pedagang, dan kelompok profesi telah berhasil membujuk pemerintah (lokal, negara bagian dan federal) untuk melaksanakan berbagai regulasi, yang akibatnya membatasi persaingan dan menciptakan kekuatan pasar yang artifisial. Regulasi ini meli puti : 1. Pemberian lisensi (licensing) Pemberian lisensi biasanya diterima untuk memastikan sebuah tingkat kemampuan yang minimum dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan bahaya, dimana sulit bagi masyarakat untuk mengumpulkan informasi independen tentang kualitas suatu produk atau
jasa, dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkannya cukup besar. Meskipun demikian, tidak dapat dihindari bahwa pemberian lisensi menjadi sebuah cara untuk membatasi persaingan. 2. Paten ( patent ) Paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah federal kepada seorang penemu untuk menggunakan secara eksklusif penemuannya selama 17 tahun. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1). Pemegang paten (individu atau lembaga) bisa menggunakan paten secara langsung atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan tersebut, dengan imbalan berupa royalti. Paten ini merupakan cara lain bagi pemerintah untuk membatasi persaingan dan masuknya pemain baru kedalam suatu industri, kelompok profesi atau pedagang. 3. Pembatasan pada persaingan harga dan pembatasan al iran perdagangan internasional yang bebas Regulasi Pemerintah untuk Melindungi Konsumen, Pekerja dan Lingkungan. 1. Pemberian informasi yang benar dan melarang misrepresentasi terh adap produk. 2. Hukum kebenaran pinjaman, yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk memberikan perjanjian yang lengkap dan akurat serta dalam bahasa yang mudah dimengerti. 3. Standar keselamatan untuk gas dan bahan kimia berbahaya, tingkat kebisingan dan faktor bahaya lainnya. 4. Penerapan upah minimum 5. Regulasi polusi udara dan air. Kebijakan untuk melindungi konsumen : 1. Mengharuskan pemberian informasi yang benar dan melarang misrepresentasi terhadap produk. Hal ini tertuang dalam undang-undang : a. Food and Grug act 1906 , melarang penipuan dan pemberian label yang menyesatkan untuk makanan dan obat-obatan yang dijual dan diperdagangkan antarnegara b agian. b. Federal Trade Commision Act 1914, dirancang untuk melindungi perusahaan dari metode persaingan yang tidak adil, yaitu pemberian gambaran yang keliru terhadap produk, teteapi pada saat yang sama, undang-undang ini juga memberikan perlindungan yang penting bagi konsumen. Tindakan yang dilarang oleh undakg-undang tersebut adalah : Harga produk (misalkan harga dikurangi, padahal sebelumnya har ga telah dinaikkan) Asal produk (memalsu negara asal pembuatan produk) Kegunaan produk (misalnya bahwa produk dapat mencegah arthritis padahal tidak) Kualitas produk (misalkan menyatakan bahwa sebuah gelas terbuat dari kristal)
Namun undang-undang tersebut telah diamandemen oleh Wheeler-Lea Act 1983 yang melarang iklan yang menyesatkan dan menipu tentang makanan, obat-obatan, alat-alat korektif, dan produk komestik yang memasuki perdagangan antarnegara bagian. 1. Hukum kebenaran pinjaman (truth-in-lending law) Hukum ini didasarkan pada Consumer Credit Protection Act 1968, yang mengharuskan pemberi pinjaman untuk memperjelas perjanjian pinjaman agar tidak terjadi salah penafsiran.
2. Komisi keselamatan produk konsumen (consumer product safety commission), untuk melindungi konsumen dari risiko atau kecelakaan yang disebabkab penggunaan produk tertentu., menyediakan informasi kepada konsumen tentang keamanan produk, dan mengembangkan standar keamanan produk. 3. Membuat undang-undang lain yang dirancang untuk melindungi konsumen : a. Fair Credit Reporting Act 1971 b. Warranty Act 1975 c. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) 4. Hukum dan regulasi yang melindungi pekerja: a. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) b. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) c. Hukum upah minimum 5. Hukum untuk melindungi kerusakan lingkungan dan polusi : a. Environmental Protection Agency (EPA) b. Clean Air Act 1990 2.2
Eksternalitas dan Regulasi Menurut teori tentang regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat/publik, regulasi pemerintah dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), sehingga bisa menjamin bahwa sistem ekonomi beroperasi dengan cara yang konsisten dengan kepentingan publik. Eksternalitas dapat muncul karena dua hal, yaitu : 1. Ketika pemilik pribadi dari suatu barang tidak mengkompensasikan secara penuh biaya dan manfaat dari setiap kegiatan, karena mereka beranggapan biaya yang dikeluarkan akibat dari penggunaan barang tersebut akan sangat tinggi. 2. Ketika pengguna pribadi menggunakan barang umum dan mengklain secara politis atas penggunaan barang tersebut.
Eksternalitas, produksi dan konsumsi beberapa produk bisa menimbulkan efek samping yang merugikan atau menguntungkan yang disebabkan oleh perusahaan atau orang yang tidak secara langsung terlibat dalam produksi atau komsumsi produk tersebut. External Diseconomies of Production adalah biaya yang belum terkompensasi yang menimpa beberapa perusahaan akibat perluasan output oleh perusahaan lain. External Economies of Production adalah manfaat yang belum terkompensasi yang diterima sebagian perusahaan karena meningkatnya output perusahaan lain External Diseconomies of Consumption adalah biaya yang belum terkompensasi yang menimpa sebagian individu akibat pengeluaran konsumsi i ndividu lain. External Economies of Consumption adalah manfaat yang belum terkompensasi yang dinikmati oleh sebagian individu akbibat meningkatnya konsumsi individu lain atas suatu produk.
Kebijakan untuk Mengatasi Eksternalitas Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi akibat terjadinya ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan pemerintah. Dengan melarang sebuah aktivitas yang mengingkatkan ekonomi eksternal, maka disekonomis eksternal tersebut dapat dicegah. Sebagai contoh, dengan melarang penggunaan mobil, emisi mobil dapat dihilangkan. Namun yang lebih baik adalah regulasi yang mengizinkan kegiatan yang menimbulkan
eksternalitas, hingga titik ketika manfaat sosial marginal dari kegiatan tersebut sama dengan biaya sosial marginalnya. Walaupun begitu regulasi langsung sering kali menentukan teknik produksi yang harus digunakan untuk membatasi disekonomis eksternal, biasanya regulasi langsung tidaklah efisien. Cara yang lebih efisien untuk membatasi ekstenalitas pada tingkat ketika manfaat sosial marginal dari aktivitas itu sama dengan biaya sosial marginalnya adalah dengan pajak atau pemberian subsidi. Jenis pajak lain yang dikenakan untuk mengatasi eksternalitas negatif atau disekonomis eksternal (dan mengingkatkan pendapatan untuk memberikan pelayanan pemerintah) adalah pajak minuman keras, rokok, dan bensin. Subsidi lain yang diberikan untuk mengoreksi eksteenalitas positif atai ekonomis eksternal adalah pemotongan pajak investasi untuk meningkatkan investasi, tunjangan penyusutan untuk menunjang pembangunan sumber daya alam, dan bantuan untuk pendidikan. Selain pelarangan dan regulasi, serta pajak dan subsidi, eksternalitas negatif dan positif kadang-kadang dapat diatasi dengan pembayaran sukarela. Namun, cara ini tidak praktis jika di daerah tersebut terdapat banyak penduduk yang bertempat tinggal. Cara lain untuk mengatasi disekonomis eksternal yang diakibatkan oleh sebagian perusahaan adalah mengizinkan atau mendorong terjadinya merger, sehingga disekonomis eksternal terinternalisasi dan secara eksplisit dihitung oleh perusahaan yang mengalami merger. Sebagai contoh jika sebuah pabrik kertas berlokasi dihulu sebuah pabrik penylingan minuman, limbah pabrik kertas yang dibuang ke dalam sungai menimbulkan disekonomis eksternal bagi pabrik penyulingan minuman karena pabrik tersebut harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memurnikan air yang digunakan untuk membuat bir. Walaupun demikian, jika pabrik kertas dan pabrik bir bergabung, biaya pemurnian air untuk membuat bir akan menjadi biaya eksplisit dan langsung, sehingga perusahaan yang mengalamii merger harus memperhitungkannya dalam keputusan produksi (kertas dan bir). Cara lain yang jauh berbeda untuk membatasi jumlah eksternalitas negatif hingga tingkat yang optimal secara sosial adalah penjualan izin polusi. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan jumlah polusi yang dianggapnya optimal secara sosial (berdasarkan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan yang menghasilkan polusi itu) dan melarang lisensi bagi perusahaan perusahaan untuk menghasilkan polusi sampai tingkat tertentu. Dengan demikian bia ya polusi diinternalisasikan (artinya, dianggap sebagai bagian bia ya produksi biasa) oleh perusahaan, dan jumlah polusi yang diizinkan akan dimanfaatkna dalam aktivitas yang lebih berharga. Dari berbagai cara untuk mengatasi eksternalitas tersebut, ternyata masih mempunyai kelemahan yaitu sulitnya mengukur hasil eksternalitas secara akurat. Namun, dengan adanya berbagai cara terssebut dapat diketahui apa saja yang perlu diukur dan prosedur apa yangperlu digunakan untuk mencapai kepututsan atau kebijakan yang optimal secara sosial. 2.3 Regulasi Fasilitas Umum Fasilitas Umum sebagai Monopoli Alamiah Monopoli alamiah adalah suatu akibat yang terjadi secara alamiah ketika suatu peusahaan besar mempunyai biaya perunit yang lebih kecil yang lebih rendah dari peusahaan perusahaan kecil lainnnya, sehingga mampu membuat perusahaan-perusahaan kecil tersebut keluar dari bidang usaha tersebut. Monopoli alamiah adalah perusahaan yang memperoleh kekuasaan monopoli karena mencapai skala usaha ekonomis pada tingkat produksi yang sangat banyak jumlahnya.
Contoh monopoli alamiah adalah fasilitas umum – perusahaan listrik, gas, air dan transportasi lokal. Monopoli alamiah (Natural Monopoly) terjadi pada perusahaan yang memasok keseluruhan pasar secara efisien dimana kurva biaya rata-rata ja ngka panjang bisa turun sejalan dengan bertambahnya output. Contohnya Public Utilities. Kesulitan dalam Regulasi Fasilitas Umum Penentuan tingkat harga untuk jasa fasilitas umum oleh komisi regulasi sangatlah rumit. Salah satu alasannya adalah sangat sulit untuk menentukan nilai dari pabrik atau aset tetap dalam perhitungan tingkat pengembalian yang normal. 2.4 Penegakan Hukum Antitrust dan Gerakan Deregulasi Penegakan Hukum Antitrust: Beberapa Pengamatan Umum Penegakan hukum antitrust telah menjadi tanggung jawab Divisi Antitrust dari Departemen Kehakiman serta Federal Trade Commission (FTC). Secara umum, Departemen Kehakiman menegakkan hukum yang terkandung dalam Sherman Act dan Pasal 7 (pasal antimerger) Clayton Act secara pidana, sementara FTC menegakkan pasal lain dari Clayton Act secara perdata. Gugatan Antitrust bisa diprakarsai oleh Departemen kehakiman, FTC, jaksa tinggi negara bagian, dan oleh kelompok-kelompok pribadi. Pelanggaran atau dugaan terhadap pelanggaran antitrust diatasi dengan beberapa cara diantaranya : 1. Pembubaran dan pelepasan 2. Keputusan Keputusan adalah perintah pengadilan yang mengharuskan terdakwa berhenti melakukan tindakan antikompetitif tertentu atau melaksanakan tindakan kompetitif yang diperintahkan. 3. Surat keputusan perjainjian pembubaran dan pelepasan (dissolution an divestiture Surat keputusan perjanjian adalah sebuah kesepakatan, tanpa persidangan di pengadilan, antara terdakwa (tetapi tanpa menyatakan dirinya bersalah) dan Departmen Kehakiman yang di dalamnya terdakwa setuju untuk mematuhi aturan perilaku bisnis yang ditetapkan dalam kesepakatan tersebut. Penegakan Hukum Antitrust: Struktur Penegakan hukun antitrust untuk mencegah meunculnya struktur industri yang antikompetitif, merupakan pelaksanaan Pasal 2 Sherman Act yang melarang monopolisasi dan usaha atau konspirasi untuk memonopolisasi, dan penerapan Pasal 7 Clayton Act, dan Cellerkefauver Act, yang melarang merger yang secara nyata mengurangi persaingan. Penegakan Hukum Antitrust: Perilaku Bisnis Kebijakan antitrust juga diarahkan yntuk mengatasi perilaku bisnis industri yang antikompetitif. Mahkamah Agung AS melarang kolusi harga riil dan diskriminasi harga, jika secara nyata mengurangi persaingan dan cenderung menciptakan monopoli. Secara lebih khusus, Mahkamah Agung menyatakan bukan hanya kartel sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga berlaku untuk kesepakatan atau kolusi informal untuk membagi pasar, mematok harga, atau membuat skema kepemimpinan harga. Kebersamaan yang disengaja yaitu pelaksanaan kebijakan yang sejalan dan seiring oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang mereka sadari, disebut sebagai tindakan melanggar hukum jika mencerminkan kolusi.
Aspek yang paling sulit dalam menegakkan membuktikan kolusi tersembunyi atau informal. Kadang-kadang kasusnya sangatlah jelas. Berdasarkan penentuan harga yang mematikan dianggap melanggar hukum. Conscious parallelism, pelaksanaan kebijakan yang sejalan dan seiring oleh para oligopolis atas dasar saling ketergantungan yang disadari. Predatori Pricing , perusahaan menggunakan laba perolehan dari satu pasar untuk menjual suatu produk dibawah biaya variabel rata-ratanya dalam pasar yang lain untuk menyingkirkan para pesaing atau mencegah masuknya perusahaan baru.
Praktek Regulasi dan Anti Trust di Indonesia Di Indonesia sendiri, telah dibentuk suatu organisasi bernama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tugas dan wewenang dari KPPU di atur dalam pasal 35 dan 36 UU no 5 tahun 1999. Pembentukan KPPU ini didasarkan pada pasal 34 UU no 5 tahun 1999 yang mengistrusikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi diterapkan melalui kepres. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Kepres no 75 tahun 1999 dan diberi nama KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). 2.5 Regulasi Persaingan Internasional Terdapat beberapa cara yang digunakan pemerintah untuk melakukan regulasi atas perdagangan internasional : 1. Tarif impor (pajak atas impor) Dengan adanya tafir impor maka tarif meningkatkan harga bagi konsumen domestik, mengurangi kuantitas permintaan komoditas dalam negri dan impor dari luar negeri, serta mendorong produksi domestik berupa produk subtitusi impor. 2. Kuota impor Dengan adanya kuota impor dapat dengan mudah dan efektif membatasi persaingan dan meningkatkan harga. 3. Pembatasan ekspor sukarela Merupakan upaya suatu negara untuk membujuk eksportir (ne gara maupun perusahaan swasta) agar secara sukarela membatasi ekspornya ke wilayah negara tersebut. 4. Antidumping 5. Regulasi teknis Regulasi keselamatan Regulasi kesehatan Syarat pemberial label Bentuk Regulasi persaingan Internasioan 1. Import Tarif 2. Import Quota 3. Voluntary Export Restraint-VER 4. Uruguay Round
BAB 3 KESIMPULAN
Kesimpulan
Peran pemerintah dalam perekonomian sangatlah penting, karena disini pemerintah menjadi penengah antara pebisnis/perusahaan, pekerja/karyawan, konsumen dan masyarakat lainnya. Dengan menjadi penengah, pemerintah membuat peraturan yang mengatur semua kegiatan dalam perekonomian baik itu peraturan penetapan gaji karyawan, pajak, hak paten, lisensi dan sebagainya. Pemerintah juga mengawasi kegiatan perekonomian yang merugikan konsumen atau pun pemerintah sendiri, seperti adanya kartel penetapan harga dan lainnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perekonomian sangatlah penting dan fungsinya harus tet ap berjalan dengan benar dan setegas mungkin dalam menjalankan peraturan yang dibuatnya.
