Surat Edaran Kepala Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, Dan Kursus Kursus Atas Nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar – Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Surat Edaran yang berupa Instruksi Pelaksanaan Rencana Pelajaran SMA Yang Disempurnakan ini ditandatangani oleh Drs. Waskito TS di Jakarta pada tanggal 13 April 1968 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Inpro UKK, Kepala Urusan SMA, Kepala SMA Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Instruksi tersebut adalah sebagai berikut: Seperti diketahui Rencana Pelajaran SMA yang terakhir dikeluarkan pada tahun 1964. Sudah barang tentu penyusunannya disesuaikan dengan keadaan zaman pada waktu itu sehingga dianutlah suatu pendirian yang didasarkan antara lain kepada Pancawardhana. Sejak peristiwa G.30.S/P.K.I. tahun 1965 yang lalu, serta perubahan susunan kemasjarakatan jang dimaklumatkannya telah ditimbulkan dorongan yang lebih besar berapa perlunya Rencana Pelajaran itu ditinjau kembali. Sementara itu patutlah disadari, bahwa pekerjaan menyempurnakan Rencana Pelajaran itu sesungguhnya adalah pekerjaan teknis routine dari aparat kami, yaitu aparat yang memang tugasnya bergerak dibidang teknis pendidikan. Lazimnya mekanisme untuk menyempurnakan Rencana Pelajaran itu adalah sebagai berikut: a. Rencana Pelajaran itu dilaksanakan disekolah oleh guru-guru. Karena pengalaman
itu
diketahuilah
kekurangan-kekurangannya.
Kekurangan-
kekurangan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah disertai saran-saran penyempurnaan. b. Saran-saran tadi oleh Kepala Sekolah disampaikan kepada Inspektur Daerah. c. Dalam Rapat Dinas yang sedikitnya diselenggarakan setahun sekali, saransaran penyempurnaan itu disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Kepala Dinas Inspektur pusat.
94
d. Berdasarkan saran-saran itu para Kepala Dinas/Inpektur Pusat dengan Stafnya dan bantuan ahli-ahli diluar lingkungan Dinas mengadakan pengolahan kembali. e. Hasil pengolahan itu sebagai suatu penyempurnaan atas Rencana Pelajaran, baik untuk tiap-tiap vak maupun untuk semua vak disampaikan kepada instansi-instansi yang lebih tinggi untuk disahkan. Inilah yang disebut pekerjaan yang dengan istilah teknis dikenal dengan nama: Menyempurnakan Rencana Pelajaran yaitu pekerjaan routine teknis dari para Inspektur baik didaerah maupun dipusat. Pekerjaan ini berjalan selaku proses terus menerus. Tetapi akibat perubahan situasi politik sejak tahun 1965 itu tampak adanya suatu keinginan dan keperluan untuk mengadakan perubahan yang fundamentil bukan saja atas pendidikan di SMA tetapi juga di lembaga-lembaga pendidikan sebelumnya. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa penyempurnaan dan penertiban Rencana Pelajaran SMA itu ditujukan kepada penyempurnaan syllabus dan segi pengorganisasian kelas-kelas SMA. Yang dimaksudkan dengan segi pengorganisasian kelas-kelas SMA itu adalah sebagai berikut: Sejak dipergunakan pengorganisasian kelas SMA dengan cara penyusunannya menjadi satu kelas tunggal untuk kelas 1 dan 4 kelompok kelas untuk kelas II dan III, maka timbullah hal-hal yang kurang baik sebagai berikut: a. Organisasi SMA menjadi tidak sederhana. b. Menimbulkan
administrasi
jenis
guru,
pengeluaran
honorarium,
dan
pengeluaran lain-lain yang bersifat memboroskan. Yang secara singkat menimbulkan tak efisiensi dalam penggunaan ruang, tenaga, materiil dan keuangan. c. Sambutan masyarakat dan pelajar terhadap kelompok budaya pada umumnya sangat kurang. d. Akibat adanya empat kelompok itu, maka sering timbul konflik peyenologis lebih-lebih menjelang kenaikan ke kelas II, antara keinginan orang tua, hasrat
95
pelajar dan penilaian sekolah dalam menentukan jurusan itu sering menjadi hal yang sangat menyulitkan sekolah. Oleh karena tidak sederhana susunan 1-4-4 itu nyata senyata-nyatanya, baik seperti apa yang dilihat dan dikemukakan oleh masyarakat kepada kita, maupun dari pengalaman kita, maka kesempatan untuk menyempurnakan syllabus itu sekaligus dibarengi dengan penertiban organisasi SMA itu. Pikiran dan kegiatan untuk mengadakan penyempurnaan yang terakhir sekali dilakukan dalam tingkatan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar pada bulan Desember 1967 di Tugu. Walaupun belum satupun dikeluarkan Instruksi tentang usaha penyempurnaan dan penertiban Rencana Pelajaran tersebut diatas, tetapi sejak itu telah tersebarlah berita kedaerah-daerah tentang Rencana Pelajaran SMA itu. Ada daerah-daerah yang karena antusiasmenya terhadap penyempurnaan Rencana Pelajaran itu, tanpa menunggu dulu instruksi resmi dari Instruksi Pusat di Jakarta, mengambil langkah-langkah persiapan untuk menyongsong realisasi Rencana Pelajaran yang disempurnakan itu dengan jalan menggabungkan dua kelompok Pus-Pal menjadi satu juga. Oleh karena peristiwa seperti ini, yang terjadi dibeberapa daerah walaupun maksudnya baik, tetapi dapat menimbulkan salah mengerti dalam lingkungan msyarakat orang tua, bahwa seolah-olah ada dua macam SMA, maka untuk menghilangkan keragu-raguan itu semua kami mengeluarkan Surat Edaran ini yang berisi instruksi sebagai berikut: a. Rencana
Pelajaran
yang
penyempurnaannya
terakhir
dilakukan
di
Megamendung, sesudah rapat dinas di Semarang akan berlaku pada tgl. 1 Januari 1969. b. Murid-murid kelas I SMA tahun 1969 dan murid-murid kelas II SMA tahun 1969 (yaitu yang sekarang duduk di kelas I tahun 1968) akan mempergunakan Rencana Pelajaran yang disempurnakan.
96
c. Murid-murid kelas III SMA tahun 1969 (yaitu yang sekarang duduk di kelas II tahun 1968) akan tetap mempergunakan Rencana Pelajaran lama. d. Penggabungan-penggabungan dari kelompok Sos-Pal manjadi satu seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah dalam tahun 1968 ini diizinkan, karena masih tetap mempergunakan Rencana Pelajaran lama. e. Segala sesuatu yang mungkin timbul karena Instruksi ini akan ditampung dalam instruksi khusus.
TENTANG DASAR, TUJUAN, DAN ISI PENDIDIKAN SMA Mengenai Pendidikan, Ketetapan Sidang Umum IV Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Ketetapan Nomor XXVII/MPRS/1966 merumuskan sebagai berikut: Dasar Pendidikan: --- Falsafah Negara Panca Sila. Tujuan: --- Membentuk manusia Panca Sila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Isi Pendidikan: (1) Mempertinggi
mental-moral-budi
pekerti
dan
memperkuat
keyakinan
beragama; (2) Mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan; dan (3) Membina perkembangan physic yang kuat dan sehat. Jelas
bahwa
perumusan
Keputusan
Sidang
Umum
IV
MPRS
Nomor
XXVII/MPRS/1966 di atas mengenai Dasar, Tujuan dan Isi pendidikan di Indonesia harus mencakup sesuai dengan tingkatan dan bidangnya dalam pendidikan di SMA menjadi sumber pokok dalam menyusun dasar, tujuan dan isi pendidikan di SMA dan merupakan kelompok-kelompok mata pelajaran yang
97
mengisi pendidikan di SMA sesuai dengan perumusan Sidang Umum IV MPRS tersebut diatas; dan konsep rencana pelajaran hasil Semarang telah memenuhi syarat. Hal-hal lain yang diambilkan dari perumusan tentang Isi pendidikan tersebut di atas ialah sebagai berikut: - mempertinggi kecerdasan dan keterampilan. Diktum ini harus tergambar dalam didaktik dan metodik dan dalam perincian kurikulum sebagai berikut: I. Dalam didaktik/metodik harus dirumuskan adanya keseimbangan yang paling menguntungkan anak didik aantara teori dan praktek mata pelajaran, antara ilmu pengetahuan dan segi “appliednya”. Jadi harus “experience-centered” dengan menggunakan “problem solving method” untuk membangkitkan, minat, daya kreasi dan aktivitas anak didik. Takusah di jelaskan, bahwa hal ini menyangkut pertama-tama si pendidik sendiri, yang akan menjadi pelaksana utamanya. II. Dalam perincian kurikulum harus ada wadah untuk membina “ketrampilan” itu; Wadahnya ialah: KARYA – PELAJARAN, juga dalam hal ini SEMARANG telah memenuhi syarat. Maka perumusan mengenai pendidikan di SMA menjadi sebagai berikut: Dasar Pendidikan: --- Falsafah Negara Pancasila. Tujuan Pendidikan: (1) membentuk manusia Pancasila sejati berdasrkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945; (2) mempersiapkan anak didik untuk memasuki perguruan tinggi dengan jalan mematangkan mental. Intelegensinya yang dilengkapi dengan dasar-dasar umum kecakapan, kejujuran dan pembinaan perkembangan pisik yang kuat dan sehat; dan (3) memberikan dasar-dasar keahlian umum kepada anak didik, sesuai dengan bakat dan minat masing-masing,
dalam
pelbagai
lapangan,
sehingga
tamatannya
dapat
mengembang dirinya pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan lembagalembaga masyarakat, yang memerlukan SMA sebagai dasarnya.
98
Isi Pendidikan terdiri atas suatu kurikulum, yang dikelompokkan dan terdiri atas jenis kelompok sebagai berikut: a. Kelompok mata pelajaran yang menitik beratan pada pembinaan-pembinaan mental-mental
budi
pekerti
Pancasila
dan
memperkuat
keyakinan
beragama……. Kelompok pembinaan jiwa Pancasila. b. Kelompok mata pelajaran yangmenitik beratkan pada penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan beserta segi kegiatan mata pelajarannya masing-masing ……. Kelompok pembinaan pengetahuan dasar c. Olahraga ……… dimasukkan keliompok jiwa Pancasila. d. Pendidikan kesejahteraan keluarga da prakarya pilihan ……. Dimasukan kedalam kelompok pembinaan kecakapan khusus. Metodik/Didaktik pendidikan: Penjelasan pendahuluan: Untuk dapat menjalani tujuan pendidikan (membentuk manusia Pancasila sejati dan sebagainya) perlu keseimbangan pada anak didik antara segi mental moral, segi penguasaan ilmu pengetahuan dengan mental intelegensi, segi pemanfaatan apa yang diketahui itu dengan daya kreatif dan aktivitasnya dan kesehatan fisik serta daya penyesuaian sosialnya. Tanpa adanya keseimbangan dan keserasian antara kelima unsur itu, maka tujuan pendidikan belum dapat tercapai.Jalannya metodik/didktik disini bertujuan mencapai sasaran itu secara menyeluruh. 1. Unsur pembentukan mental moral Pancasila harus dimanfaatkan secara maksimal dala mengajarkan dalam setiap mata pelajaran. 2. Setiap mata pelajaran harus diberikan, yang akhirnya sampai pada pengertian melalui pembangkita minat secara maksimal, dalam ko-relasi dengan mata pelajaran. 3. Setiap mata pelajaran diberikan secara “experience-centered ”, sehingga melalui pengalaman dibangkitkan minat untuk mempraktekkan apa yang dikuasai.
99
4. Metode (problem solving) harus dilaksanakan dalam memberikan setiap mata pelajaran. 5. Melalui olahraga yang sistematis harus ditingkatkan daya kemampuan fisik; serta cara menyeluruh perlu di perhatikan segi hygiene pendidikan. 6. Dalam menjadikan pelajaran perlu diperhatika hubungannya dengan tanah air, dunia dan masyarakat sekelilingnya, agar anak didik dapat meningkatkan mentalnya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan alam sosialnya, tetapi juga tidak terasing dengan perkembangan dewasa ini. Penjelasan tentang Karya Pelajaran: Sepanjang masa umat manusia secara berkelompok atau secara perseorangan senantiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan menambah pengetahuannya, menyempurnakan cara-cara pembutan alat-alatnya dan dipakai sehari-hari, mamperbaiki keaadaan dan bentuk rumahnya, pakaiannya dan menyempurnakan gizi makanannya. Bentuk ini akhirnya tumbuh menjadi cabangcabang dan ranting-ranting Ilmu Pengetahuan yang terpencil, terurai dan jelas bidang geraknya. Jadi pada hakekatnya setiap ilmu pengetahuan ditujukan untuk memajukan taraf hidup manusia, untuk dimanfaatkan terhadap kemajuan dan kebahagian umat manusia secara spirituil dan materiil. SMA sebagai suatu lembaga pendidikan yang diantaranya, membina ilmu pengetahuan, wajib menyadari hal diatas sedalam-dalamnya. Salah satu terhadap pendidikan di SMA dewasa ini ialah bahwa sifatnya masih terlalu intelektualistis dan teoritis. Menyadari akan kekurangan-kakurangan ini, dan menyadari pula hakekat tujuan setiap ilmu pengetahuan, maka salah satu jlan yang dapat di tempuh ialah secara konsekuen, wajar dan sejauh mungkin mengamalkan kerja bagi setiap mata pelajaran, yang diatur dalam kurikulum. Dengan sepenuhnya menyadari, bahwa fasilitas pendidikan di daerah-daerah dan di sekolah-sekolah itu tak sama dan pula mengahadapi berbagai kesulitan, namun
100
karya pelajaran harus dimulai secara sungguh-sungguh dengan tak melupakan kondisi-kondisi setempat. Dengan demikian, kecuali menyadari hal diatas, pada anak didik akan timbul distansi antara penguasaan suatu jenis ilmu pengetahuan dan segi aplikasinya, segi pemanfaatannya, untuk penghidupan praktis. Para pendidik harus benar-benar menyadari hal-hal ini, terlebih-lebih dewasa ini dimana yang diutamakan pendidikan tenaga kerja, jadi pendidikan kejuruan. Harus dicegah bersama suatu gejala sosial, di mana tamatan SMA akhirnya tak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, hanya menambah pengangguran belaka. Penjelasan tentang ko-relasi pelajaran: Dewasa ini makin di rasakan bahwa suatu ilmu pengetahuan tertentu dalam aplikasinya untuk abdikan kepada kebahagiaan umat manusia tak mungkin dapat berdiri sendiri jika ingin di capai sukses. Di perguruan tinggi setiap mata kuliah pokok di kuliahkan bersama dengan beberapa mata kuliah pembantunya jadi kalalu di nilai dari segi appliednya perlu di temukan suatu ko-relasi antara beberapa cabang ilmu pengetahuan, agar pemanfaatannya, lebih ditingkatkan. Ditingkat S.M.A pun mengajarkan ilmu hayat misalnya adakalanya menyinggung bagian-bagian dari kimia ataupun fisika, agar dapat diperoleh pengertian yang lebih dari bagian yang sedang diajarkan. Agar dicapai sistematik yang baik dan manfaatnya terhadap pendidikan makin meningkat, maka dalam memerinci kurikulum menurut mata pelajaran di sediakan untuk ko-relasi mata pelajaran. Hal ini supaya mendapat perhatian sepenuhnya dari pengajar mata pelajaran pokok dan pula dari pengajar mata pelajaran yang ada sangkut pautnya, pada para pelajar dengan demikian dapat ditanamkan pengertian adanya secara nyata hubungan dengan mata pelajaran (ilmu pengetahuan) yang satu dengan yang lain. Pentahapan pemberlakuan Rencana Pelajaran agar dapat dilaksanakan di tiap-tiap SMA diatur sebagai berikut:
101
a. Murid-murid SMA yang baru masuk tahun 1969 langsung menggunakan Rencana Pelajaran 1968. b. Murid-murid Kelas II tahun 1969, yang sekarang duduk di Kelas I tahun 1968, akan mempergunakan Rencana Pelajaran yang dis empurnakan. c. Murid-murid Kelas III tahun 1969, yang sekarang duduk di Kelas II tahun 1968, akan tetap mempergunakan Rencana Pelajaran yang lama. d. Penggabubangan dari kelompok Sos – Bud menjadi satu, demikian juga dari kelompok Pas – Pal menjadi satu seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah dalam tahun 1968 ini diizinkan, karena masih tetap mempergunakan Rencana Pelajaran lama. e. Segala sesuatu yang mungkin timbul karena Instruksi ini akan ditampung dalam instruksi khusus. Rencana Pelajaran SMA 1968 yang telah disetujui adalah sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini.
102
RENCANA PELAJARAN SMA 1968 KELAS
SATU
1. Pendidikan Agama 2. PKN 3. Bahasa Indonesia 4. Pendidikan Olah Raga JUMLAH
3 2 3 3 11
1. Sejarah 2. Geografi 3. Ilmu Pasti 4. Fisika 5. Kimia 6. Biologi 7. Ekonomi & Koperasi 8. Menggambar 9. Bahasa Inggris
3 2 5 4 3 2 2 2 3
JUMLAH 1. PKK 2. Prakarya Pilihan a. Bahasa b. Keterampilan JUMLAH
26 2 1 2 42
KELAS ILMU PASTI-PENGETAHUAN ALAM II III KELOMPOK PEMBINAAN JIWA PANCASILA 1. Pendidikan Agama 3 3 1. Pendidikan Agama 2. PKN 2 2 2. PKN 3. Bahasa Indonesia 3 3 3. Bahasa Indonesia 4. Pendidikan Olah Raga 3 3 4. Pendidikan Olah Raga JUMLAH 11 11 JUMLAH KELOMPOK PEMBINAAN PENGETAHUAN DASAR 1. Bahsa & Kesenian Indonesia/Mengarang 4 4 1. Aljabar dan Analit 2. Sejarah 3 3 2. Ilmu Ukur: Sudut 3. Geografi & Antropologi Budaya 3 3 3. Ilmu Ukur: Ruang 4. Ekonomi & Koperasi 3 3 4. Fisika 5. Menggambar 2 2 5. Mekanika 6. Bahasa Inggeris 4 4 6. Kimia 7. Ilmu Pengetahuan Alam 2 2 7. Biologi Sastra-Budaya Sosial 8. Geografi 8. Bahasa Kawi Ilmu Pasti 2 3 9. Menggambar 9. Sejarah Kebudayaan Pengetahuan Dagang 1 2 10. Bahasa Inggeris 10. Ilmu Pasti Tata Buku 2 2 JUMLAH 26 28 JUMLAH KELOMPOK PEMBINAAN KECAKAPAN KHUSUS 1. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2 2 1. PKK 2. Prakarya Pilihan 2. Prakarya Pilihan a. Bahasa 1 a. Bahasa b. Keterampilan 2 b. Keterampilan JUMLAH 42 42 JUMLAH SASTRA-SOSIAL-BUDAYA
KELAS II III 3 2 3 3 11
3 2 3 3 11
3 1 2 4 2 4 3 2 2 3
4 1 2 4 2 4 3 2 2 3
26
28
2
2
1 2 42
42
103
KURIKULUM 1975
PENGANTAR Sejak tahun 1968 masyarakat dan dunia pendidikan telah mengalami perubahan perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan nasional,
pendidikan.
usaha-usaha
Kegiatan-kegiatan
pencetakan
penilaian
buku-buku
pelajaran,
pendidikan
secara
kegiatan-kegiatan
pembaharuan pendidikan melalui Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan, dan berbagai usaha lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan secara nasional. Di samping perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari usaha-usaha pembaharuan pendidikan, masyarakatpun selalu berubah dalam tuntutannya terhadap dunia pindidikan. Arah dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang ditetapkan pada tahun 1973, mencerminkan betapa masyarakat dan negara Indonesia telah secara jelas menggariskan harapannya kepada dunia pendidikan. Dunia dan masyarakat yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1968 belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968. Oleh karena itu, Pemerintah, cq. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada buian Mei 1974, menyadari betapa kita harus meninjau dan mempengaruhi kurikulum yang sudah berjalan selama 6 tahun itu agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baru masyarakat dan bangsa Indonesia Kebijaksanaan tersebut telah melahirkan serangkaian kegiatan, untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan baru. Hasil kegiatan-kegiatan tersebut, yang secara bersama telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan – Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, telah diterima dan disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibakukan sebagai kurikulum SMP dan SMA tahun 1975.
104
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-D/U 11975 dan Nomor 008-E/U/1975 kurikulum tersebut secara bertahap akan mulai berlaku pada tahun pengajaran 1976. Kiranya perlu disadari oleh semua pemimpin sekolah dan guru bahwa maksud utama dari pada disusunnya kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 008 E/U/1975 TENTANG PEMBAKUAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS DASAR PERTIMBANGAN:
a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang; b. bahwa sampai pada saat ini masih terdapat berbagai susunan dan materi kurikulum untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas; c. bahwa dalam rangka melakanakan usaha pembaharuan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas berdasarkan hasil-hasil pembaharuan melalui PPSP dan kegiatan-kegiatan lainnya selama PELITA I dan sambil menunggu pemantapan hasil-hasil Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan usaha pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. LANDASAN YURIDIS:
a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/73;
105
c. Undang-undang Nomor Nomor 4 Tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Nomor 12 Tahun 1954; 1954; d. Keputusan Presiden Republik Indonesia: Indonesia: 1) Nomor 9 Tahun 1973; 1973; 2) Nomor 6 / M Tahun 1974; 1974; 3) Nomor 44 Tahun 1974; 1974; 4) Nomor 45 Tahun 1974; 1974; e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Januari 1974 Nomor 041/O/1974. MEMPERHATIKAN:
Hasil-hasil serangkaian lokakarya bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan
dan
Kebudayaan
dengan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kantor-kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang terakhir diselenggarakan dalam bulan Agustus dan Nopember 1974. MENDENGAR :
Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. MEMUTUSKAN:
Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini. MENETAPKAN:
Pembakuan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang selanjutnya disebut Kurikulum SMA-1975.sebagai berikut: Bab I: Umum Pasal 1
106
(l) Yang dimaksudkan dimaksudkan dalam Keputusan ini dengan: a. Sekolah Menengah Umum tingkat Atas, untuk selanjutnya disingkat disingkat SMA, ialah lembaga Pendidikan sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama dan yang mempersiapkan siswanya untuk pendidikan yang lebih tinggi, serta juga mempunyai program pendidikan untuk siswa yang tidak akan melanjutkan studinya; b. Garis Besar Program Pengajaran, ialah ikhtisar daripada keseluruhan program pengajaran yang terdiri atas tujuan-tujuan kurikuler,tujuan-tujuan instruksionil dengan ruang lingkup bahan-bahan pengajaran yang diatur dan disusun secara berurutan menurut semester dan kelas yang bertujuan memberikan pedoman kepada para pengawas, kepala sekolah dan guruguru dalam rangka peningkatan kegiatan belajar-mengajar dalam kelas untuk mencapai tujuan pendidikan; c. Jam pelajaran, ialah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung selama 45 (empat puluh lima) menit; d. Semester, ialah iala h satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) hari belajar efektif; e. Pendidikan Umum, ialah pendidikan yang bersifat umum, yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup Program Pendidikan Moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik; f. Pendidikan Akademis, ialah pendidikan yang yang diberikan sebagai persiapan untuk melanjutkan studi; g. Pendidikan Ketrampilan, ialah pendidikan yang diberikan kepada siswa agar memiliki sesuatu kemampuan untuk bekerja, yang dapat digunakan bila tidak melanjutkan studinya. (2) Pendidikan di SMA berlangsung selama 3 (tiga) tahun. (3) Sekolah Menengah Atas menggunakan sistim kelas, sehingga terdapat kelas I, II dan III.
107
(4) Sekolah Menengah Atas menerapkan sistim semester sebagai satuan waktu dan satu tahun pelajaran terbagi menjadi dua semester. Bab II: Dasar Dan Tujuan Pendidikan Pasal 2
Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah Falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 3
(1) Tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rokhaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945. (2) Seluruh program pendidikan terutama program Pendidikan Umum dan bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial, harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan Unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda. Bab III: Tujuan Umum Dan Tujuan Khusus Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pasal 4
Tujuan Umum Pendidikan SMA adalah agar lulusan: a. Menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang utuh, sehat, kuat lahir dan batin, b. Menguasai hasil-hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di Sekolah Menengah Umum Umum tingkat Pertama
108
c. Memiliki bekal untuk melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi dengan menempuh: 1) program umum yang sama sama bagi semua siswa; 2) program pilihan bagi mereka yang mempersiapkan dirinya untuk studi di lembaga pendidikan yang lebih tinggi; d. Memiliki bekal untuk terjun ke masyarakat dengan mengambil ketrampilan untuk bekerja yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan minatnya dan kebutuhan masyarakat. Pasal 5
Tujuan khusus pendidikan SMA adatah agar lulusan: a. Di bidang pengetahuan: l. Memiliki pengetahuan tentang agama dan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945; 3. Memiliki pengetahuan yang fungsionil tentang fakta dan kejadian penting yang aktuil, baik lokal, regional, nasional maupun internasional; 4. Menguasai pengetahuan dasar dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa (Khusus bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris) serta menguasai pengetahuan yang cukup lanjut dalam satu atau beberapa dari bidang pengetahuan tersebut di atas; 5. Memiliki pengetahuan tentang berbagai jenis dan jenjang pekerjaan yang ada di masyarakat serta syarat-syaratnya; 6. Memiliki pengetahuan tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisi nasional; 7. Memiliki pengetahuan dasar tentang kependudukan, kesejahteraan keluarga dan kesehatan.
109
b. Di bidang Ketrampilan: 1. Menguasai cara belajar belajar yang baik; baik; 2. Memiliki ketrampilan memecahkan masalah dengan sistimatis; 3. Mampu membaca/memahami isi bacaan yang agak lanjut dalam bahasa Indonesia dan bacaan sederhana dalam bahasa Inggeris yang berguna baginya; 4. Memiliki ketrampilan mengadakan komunikasi sosial dengan orang lain, lisan maupun tulisan dan ketrampilan mengekspresi diri sendiri, lisan maupun tertulis; 5. Memiliki ketrampilan olah raga dan kebiasaan olah raga; 6. Memiliki ketrampilan sekurang-kurangnya dalam satu Cabang kesenian; 7. Memiliki ketrampilan dalam segi kesejahteraan kesejahteraan keluarga dan segi kesehatan; 8. Memiliki ketrampilan dalam bidang administrasi dan kepemimpinan; 9. Menguasai sekurang-kurangnya satu jenis ketrampilan untuk bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhan lingkungan. c. Di bidang Nilai dan Sikap: 1.
Menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2.
Menerima dan melalsanakan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain;
3.
Mencintai sesama manusia, bangsa dan lingkungan sekitarnya;
4.
Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa;
5.
Memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan dan masyarakat;
6.
Dapat mengapresiasikan kebudayaan dan tradisi nasional;
7.
Percaya pada diri sendiri dan bersikap makarya;
8.
Memiliki minat dan sikap positip terhadap ilmu pengetahuan;
110
9.
Memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku, bebas dan jujur;
10. Memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasionil dan obyektif dalam memecahkan persoalan; 11. Memiliki sikap hemat dan produktip; 12. Memiliki minat dan sikap yang positip dan konstruktip terhadap olahraga dan hidup sehat; 13. Menghargai setiap jenis pekerjaan dan prestasi kerja di masyarakat tanpa memindang tinggi rendahnya nilai sosial/ekonomi masing-masing jenis pekerjaan tersebut dan berjiwa pengabdian kepada masyarakat; 14. Memiliki kesadaran menghargai waktu. Bab IV: Susunan Kurikulum Pasal 6
Kurikulum SMA tersusun atas program pendidikan, yang meliputi: a. Program Pendidikan Umum; b. Program Pendidikan Akademis; c. Program Pendidikan Ketrampilan. Pasal 7
(1) Program Pendidikan Umum wajib diikuti oleh semua siswa dan meliputi: a. Pendidikan Agama; b. Pendidikan Moral Pancasila; c. Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan; d. Pendidikan Kesenian. (2) Program Pendidikan Akademis, yang meliputi: a. Pada semester pertama, mata-pelajaran:
111
1. Matematika; 2. Bahasa Indonesia; 3. Bahasa Inggeris; 4. IImu Pengetahuan Alam; 5. Ilmu Pengetahuan Sosial. b. Pada semester selanjutnya, mata pelajaran wajib yang diikuti oleh semua siswa, terdiri dari: 1. Matematika; 2. Bahasa Indonesia; 3. Bahasa Inggeris. c. Mata pelajaran mayor yang merupakan ciri dari setiap jurusan dan diikuti oleh siswa sesuai dengan jurusannya, terdiri dari: 1. Jurusan llmu pengetahuan Alam: 1.a. Fisika; 1.b. Kimia; 1.c. Biologi. 2. Jurusan llmu pengetahuan Sosial : 2.a. Tata buku/Ilmu pengetahuan Dagang dan Hitung Dagang; 2.b. Ekonomi/Koperasi; 2.c. Sejarah; 2.d. Geografi. 3. Jurusan Bahasa : 3.a. Bahasa Asing: 3.b. Sejarah; 3.c. Geografi/Antropologi;
112
3.d. Bahasa Daerah. d. Mata pelajaran minor, yang merupakan mata pelajaran pelengkap dalam jurusan yang dipilih, terdiri dari 3 (tiga) mata pelajaran dan setiap siswa diwajibkan memilih salah satu di antaranya, yakni: l.
Jurusan llmu Pengetahuan Alam: l.a. Menggambar; l.b. Ilmu Bumi/Antariksa; l.c. Bahasa Asing.
2. Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial: 2.a. Menggambar; 2.b. Iimu Pengetahuan Alam; 2.c. Bahasa Asing. 3. Jurusan Bahasa: 3.a. Menggambar, 3.b. Ilmu Pengetahuan Sosial; 3.c. Ekonomi/Koperasi. (3) Program Pendidikan Ketrampilan, terdiri atas: a. Program Pendidikan Ketrampilan wajib, yang bersifat pemberian bekal untuk dapat bekerja disusun dalam bentuk. paket yang merupakan kebulatan kesatuan program paling sedikit untuk 1 (satu) semester dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan kebutuhan daerah, meliputi bidang-bidang : l. Agraria; 2. Teknik; 3. Maritim;
113
4. Jasa; 5. Kerajinan. Dengan ketentuan bahwa bidang pelajaran ketrampilan wajib makin banyak diberikan kepada mereka yang akan terjun ke masyarakat. b. Program
Pendidikan
Ketrampilan
penunjang
teori,
untuk
llmu
Pengetahuan Alam, terdiri dari: l. Praktikum Fisika; 2. Bumi Antariksa; 3. Bahasa Asing. dengan ketentuan bahwa mata pelajaran ketrampilan penunjang teori makin banyak diberikan kepada mereka yang akan melanjutkan studi. (4) Bidang Pelajaran Kependudukan diintegrasikan dalam bidang studi yang relevan. Pasal 8
(1) Jam pelajaran dalam setiap minggu selama 4 (empat) semester pertama berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) dan pada semester 5 (lima) dan 5 (enam) berjumlah 36 (tiga puluh enam). (2) Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:
114
TABEL ALOKASI WAKTU KURIKULUM 1975
PROGRA M
Pendidikan Umum
Pendidikan Akademis
BIDANG STUDI
MA SA OR IEN TA SI
JURUSAN
II
IPS III
I
II
BAHASA
KELAS
I
SEMESTER
2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
III
I
II
III
Pend. Agama
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PMP
2
2 2 2 -
Orkes
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2 2 2 -
Pend. Kesenian Matemati ka B. Indonesia
6 5
B. Inggris
4
IPA
7
IPS
7
Waji b
Matemati ka B. Indonesia B. Inggris
Min or (Pili han)
-
-
2 2 2 -
2 2 2 -
-
-
2 2 2 -
-
2 2 2 -
-
6 6 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 -
-
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 6 6 7 7 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 6 6 7 7
IPA May or
Pendidikan Keterampil an
IPA
IPS
Bahasa
Fisika
TB / HD
B. Asing
2 3 3 4 4 4 4 4 6 6 2 2 2 4 4
Kimia
Eko/Kop
Sejarah
2 3 3 4 4 2 4 4 4 4 -
Biologi
Sejarah
Geografi
2 2 3 4 4 4 3 3 -
Geografi
B. Daerah
-
Mengga mbar Bumi Antariksa
Menggam bar
Menggambar
IPA
IPS
B. Asing
B. Asing
Eko/Kop
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 5
3 2 3 -
-
3 3 2 2 2 -
-
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
-
Pilihan Pra Vokasional
4 4 4 -
-
Pilihan Penunjang
3 3 3 7 7 3 3 3 7 7 3 3 3 7 7
37
Jam / Minggu
9
Jumlah Mata Pelajaran
3 7 1 3
3 7 1 3
3 7 1 3
3 6 1 0
-
3 6 1 0
4 4 4 -
3 7 1 3
3 7 1 3
3 7 1 3
3 6 1 0
-
3 6 1 0
4 4 4 -
3 7 1 3
3 7 1 3
115
-
3 3 3 7 6 6 1 8 8 3
Bab V: Susunan Program Pengajaran Dan Metode Penyampaian Pasal 9
(1) Garis Besar Program Pengajaran disusun menurut bidang studi, yang meliputi: a. Agama: l) Islam; 2) Kristen / Protestan; 3) Katolik; 4) Hindu; 5) Budha; b. Pendidikan Moral Pancasila : c. Ilmu Pengetahuan Sosial. d. Olahraga dan Kesehatan. e. Kesenian: 1) Seni Rupa; 2) Seni Musik; 3) Seni Drama; 4) Seni Tari. f.
Matematika
g. Bahasa l) Bahasa Indonesia; 2) Bahasa Daerah; 3) Bahasa Inggeris, dan Bahasa Asing lainnya; h. Ilmu Pengetahuan Alam; i.
Ketrampilan Khusus;
116
1) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga; 2) Jasa; 3) Agraria; 4) Maritim; 5) lndustri; 6) Kerajinan. (2) Isi dari pada Garis Besar Program Pengajaran adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. Pasal l0
Dalam metode penyampaian di SMA digunakan pendekatan berdasarkan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksionil (PPSI) yang dikembangkan melalui Model Satuan Pelajaran. Bab VI: Lain-Lain/Penutup Pasal 11
Kurikulum SMA - 1975 sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan.pada tahun ajaran 1976, dengan ketentuan sebagai berikut: a. mulai tahun ajaran 1976 dilaksanakan di kelas I; b. tahun ajaran 1977 dilaksanakan di kelas I dan II; c. tahun ajaran 1978 berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai dengan kelas III. Tahap pelaksanaan tersebut dilakukan secara nasional, dengan memberikan kemungkinan Departemen
bahwa
SMA
Pendidikan
dan
yang
menurut
penilaian
Kepala
Kebudayaan
setempat
secara
Perwakilan teknis
dan
administrative sudah mampu, dapat melaksanakan Kurikulum SMA – 1975 mulai tahun ajaran 1975.
117
Pasal 12
Kurikulum SMA–1975 tersebut dalam Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan pula untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan pada tahun ajaran 1975, dengan ketentuan bahwa pentahapan pelaksanaan sebagaimana tersebut pada pasal 11 secara mutatis-mutandis berlaku bagi sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SURAT K EPUTUSAN INI DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 JANUARI 1975 OLEH MENTERI PENDIDIKAN DAN K EBUDAYAAN: SYARIF THAJEB.
PENJELASAN UMUM KURIKULUM SMA 1975 LATAR BELAKANG
Setelah Kurikulum 1968/1969 berjalan selama kurang lebih enam tahun dirasakan bahwa kurikulum tersebut perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan jaman dan masyarakat. Kesadaran tentang perlunya memperbaharui kurikulum ini dinyatakan untuk pertama kalinya oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan Lokakarya Perestuan (Sanctioning) Garis-garis Besar Program Pengajaran untuk kurikulum PPSP pada tanggal 14 Februari 1974. Sejak tahun 1969 memang telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat dari lajunya program pembangunan nasional. Program-program, kebijaksanaan dan fenomena yang telah mempengaruhi dan melahirkan perubahan-perubahan tersebut antara lain:
118
a. Kegiatan pembaharuan pendidikan selama PELITA I yang dimulai pada tahun 1969 telah melahirkan dan menghasilkan gagasan-gagasan baru yang sudah mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan nasional, b. Kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menurut implementasinya, c. Hasil analisa dan penilaian pendidikan nasional telah mendorong Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk meninjau kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan nasional, d. Inovasi di dalam sistem belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lebih efisien dan efektif telah memasuki dunia pendidikan Indonesia, e. Keluhan-keluhan Masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikan untuk meninjau system yang kini sedang berlaku. Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang melatar-belakangi perlunya dilakukan peninjauan kurikulum SMP/SMA agar lebih sesuai dengan tuntutan perubahan dan lebih efisien dan efektif di dalam menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kenyataan-kenyataan, kebijaksanaan baru, dan inovasi baru di bidang pendidikan yang secara garis besar kami utarakan di atas belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968/1969. Karena itu tema penyusunan kurikulum 1975 adalah untuk menyelaraskan kurikulum SMP/SMA dengan kebijaksanaan baru di bidang pendidikan nasional, dan inovasi di bidang sistem belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Untuk jelasnya kiranya perlu kami sebutkan di sini beberapa dokumen yang memuat kebijaksanaan Pemerintah di bidang pendidikan yang lahir sesudah tahun 1959: 1. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/I973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,
119
2. Keputusan Presiden Nomor 17/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun II Bab 22 “Pendidikan dan Pembangunan Generasi Muda” 3. Pidato tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyambut Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1974, 4. Pidato-pidato Pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: 4.1. Pada Lokakarya Perestuan Garis-garis Besar Program Pengajaran pada PPSP di Cisarua (Lokawiratama), tanggal l4 Pebruari 1974, 4.2. Pidato Pengarahan tertulis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Koordinasi PPSP di Bandungan, Semarang tanggal 27 luli 1974, 5. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Sidang Komisi IX DPR. Beberapa hasil pembaharuan pendidikan yang ikut diperhitungkan di dalam pembakuan kurikulum SD antara lain adalah: 1. Hasil-hasil Proyek Penulisan Buku-buku Pelajaran, 2. Inovasi di bidang metoda
belajar-mengajar, terutama PPSI (Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksionil), 3. Konsep Sekolah Pembangunan tentang integrasi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Di dalam melaksanakan program pembakuan kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk team yang terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal
Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
dan
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan pendidikan dan Kebudayaan (khususnya Direktorat Pendidikan Menengah Umum dan Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan) sebagai Panitia Pengarah dengan beranggotakan para ahli bidang-bidang pelajaran yang meliputi unsur-unsur Kepala Kantor Urusan Pembinaan SMP/SMA, para guru SMP/SMA yang terpilih dan para ahli dari lingkungan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta tenaga ahli dari Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan.
120
Untuk menjamin konsistensi antara hasil yang dikerjakan oleh team, dengan para pemegang pimpinan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia
Pengarah
telah
menempuh
proses
kerja
yang
mengenal
tahap
pengembangan dan tahap perestuan. Pada tahap perestuan (sanctioning) hasil kerja team diajukan kepada sidang Lokakarya yang diikuti oleh pada Kepala Perwakilan para Rektor Universitas dan Institut, pada Direktur dari lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Badan penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil terakhir konsep kerangka tujuan, struktur dan materi kurikulum diajukan kepada Menteri melalui pimpinan teras (Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan) setelah diolah bersama oleh para Kepala Perwakilan dan Direktur. Kini kurikulum tersebut telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara nasional dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pengajaran 1976, dengan catatan bahwa bagi sekolah-sekolah yang menurut penilaian Kepala Perwakilan telah mampu, diperkenankan melaksanakannya mulai tahun 1975. Kurikulum SMA tahun 1975 ini berlaku bagi SMA dan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP). Sedangkan Kurikulum SMP 1975 adalah kurikulum dari pada SLTP yang disempurnakan. Istilah SMP yang disempurnakan ini lahir dari gagasan untuk mengintegrasikan Sekolah-sekolah Lanjutan Kejuruan tingkat Pertama, secara berangsur-angsur dengan SMP dan menjadi Sekolah Menengah Umum yang berorientasi Kejuruan. Proses lanjutan kejuruan tingkat pertama menjadi SMP yang disempurnakan itu diatur dalam sebuah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08-f/U/1975. Agar kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pelaksana seperti maksud dari rencana kurikulum tersebut, maka disusunlah Penjelasan ini. Di samping Penjelasan Umum ini akan ditulis juga penjelasan-penjelasan khusus setiap bidang studi yang secara terperinci akan menjelaskan hal-hal berikut:
121
l. Prinsip-prinsip dasar dan fungsi sesuatu bidang studi, 2. Ruang lingkup dan tata urutan bahan pengajaran, 3. Pendekatan, 4. Metoda penyampaian, 5. Perlengkapan pengajaran, 6. Penilaian, dan 7. Alokasi waktu. Penjelasan Umum ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan kepada para pelaksana (guru dan tenaga-tenaga administrasi dan supervisi pendidikan) beberapa pengertian yang menyangkut: l. Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1975, 2. Sistematik kurikulum 1975, 3. Struktur program kurikulum 1975, 4. Garis-garis Besar Program Pengajaran kurikulum 1975, 5. Sistem penyajian yang akan digunakan dalam kurikulum 1975, dan 6. Sistem evaluasi yang akan digunakan dalam kurikulum 1975. PRINSIP-P RINSIP YANG MELANDASI K URIKULUM 1975
Dalam menyusun dan membakukan kurikulum ini digunakanlah beberapa prinsip yang memungkinkan sistem pendidikan pada SMA benar-benar lebih efisien dan efektif. 1. Prinsip Fleksibilitas Program. Penyelenggaraan pendidikan ketrampilan di
SMP/SMA harus mengingat faktor-faktor: ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program ketrampilan Kalau setiap sekolah
harus
melaksanakan
program-program
yang
sama,
akibatnya
kejenuhan bisa terjadi. Dan bila setiap sekolah harus menyelenggarakan
122
sesuatu program ketrampilan bisa terjadi bahwa program ketrampilan yang dikembangkan ternyata tidak ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Karena itu dalam hal ketrampilan, kurikulum SMA menganut prinsip fleksibilitas diukur dari ekosistem, kemampuan pemerintah dan masyarakat serta orang tua di dalam menyediakan fasilitas yang memadai. 2. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas. Waktu sekolah adalah sebagian kecil dari
waktu kehidupan siswa yang berlangsung selama 24 jam. Dari dua puluh empat jam tersebut hanya sekitar enam jam mereka ada di sekoiah. Karena itu kalau waktu yang sangat terbatas ini digunakan bagi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan para siswa di luar lingkungan, hubungan siswa,guru dari fasilitas pendidikan, maka berarti akan terjadi pemborosan yang merupakan gejala inefisiensi. Sering kita melihat bahwa waktu dua jam pelajaran digunakan mencatat pelajaran yang mungkin dapat dilakukan oleh murid di luar jam sekolah atau memperbanyak bahan tersebut, taiau di toko buku bahan yang diperlukan tidak ada. Cara pemanfaatan waktu seperti kami kemukakan di atas adalah bentuk inefisiensi penggunaan waktu. Efisiensi tidak hanya menyangkut penggunaan waktu secara tepat melainkan juga menyangkut masalah pendayagunaan tenaga secara optimal. Kami beranggapan bahwa tenaga manusia tidak dimanfaatkan secara optimal kalau dia harus belajar dan bekerja tanpa dan perhatian yang penuh. Murid-murid adalah manusia-manusia yang mengenal kelelahan dan batas perhatian. Kalau kita memaksakan murid-murid untuk belajar di luar perhatian dan kemampuan tenaganya akan berakibatkan penghamburan tenaga dan waktu. Karena itu di dalam menetapkan jumlah jam dan lamanya setiap pelajaran yang diberikan harus diukur dari sudut tingkat kemampuan, tenaga, luas dan lama perhatian yang dapat diharapkan dari seorang siswa. Melupakan kedua prinsip efisiensi tersebut akan mengakibatkan hasil belajar anak-anak kurang memuaskan. Atau dengan kata lain proses belajar yang dilakukan siswa tidak berjalan secara efektip.
123
Atas dasar prinsip efisiensi dan efektivitas inilah kurikulum 1975 memilih jumlah jam pelajaran selama seminggu 36 jam dan bukan 42 jam, karena pertimbangan bahwa para siswa dapat dituntut untuk bekerja lebih keras pada setiap jam yang teredia dengan tetap memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih santai pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan belajar yang sifatnya wajib dan akademis ditekankan pada hari Senin sampai dengan Jum'at sedangkan kegiatan-kegiatan pada hari Sabtu sifatnya pilihan wajib, ekspresif dan rekreatif. Atas dasar prinsip ini juga disarankan agar setiap pelajaran hendaknya tidak diberikan dalam 1 jam pelajaran saja untuk satu minggu melainkan antara 2 jam dan sebanyak-banyaknya 3 jam pada setiap pertemuan. Sistem semester masih tetap digunakan tetapi dengan suatu pengertian yang akan menuntut guru untuk secara sistematis dan berencana menyusun kegiatan-kegiatan belajarmengajar dalam satuan-satuan semester secara bulat. Bentuk usaha yang dilaksanakan adalah agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh murid dan guru bagi kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang efisien dan efektip. Prinsip ini juga akan mempengaruhi penyusunan jadwal pelajaran setiap minggunya. 3. Prinsip Berorientasi Pada Tujuan. Seperti telah kami singgung di atas,
waktu para siswa berada dalam lingkungan sekolah hanyalah sekitar seperempat dari pada waktu yang dimiliki siswa selama 24 jam, Ini berarti bahwa proses perkembangan siswa kea rah kedewasaannya tidak dapat sepenuhnya digunakan kepada sekolah semata-mata. Namun demikian kami menyadari bahwa sekolah adalah tempat yang paling strategis untuk pembinaan nilai dan sikap, ketrampilan dan kecerdasan yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Atas dasar pertimbangan di atas waktu yang terbatas harus benar-benar dimanfaatkan bagi pembinaan murid untuk hal-hal tersebut di atas, terutama untuk kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang tidak mungkin dilakukan dan diperoleh di luar sekolah. Dalam konteks yang demikian kami melihat
124
kenyataan bahan-bahan pelajaran makin tahun makin bertambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan masyarakat, Karena itu memilih
kegiatan-kegiatan
dan
pengalaman-pengalaman
belajar
yang
fungsionil dan efektip memerlukan kriteria. Untuk itulah kami menggunakan suatu prinsip kerja atau pendekatan dengan berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa sebelum menentukan jam dan bahan pelajaran terlebih dahulu akan ditetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh para siswa dengan jalan mempelajari sesuatu bidang pelaiaran (studi) Proses identifikasi dan perumusan tujuan ini berlangsung dari tingkatan yang paling umum, seperti dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam bentuk tujuan-tujuan institutionil, sampai pada tujuan-tujuan instruksionil khusus yang akan memberi arah kepada pemilihan bahan dan kegiatan belajar untuk setiap satuan pelajaran yang terkecil. Dengan prinsip ini dimaksudkan agar setiap jam dan kegiatan pelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru benar-benar terarah pada tercapainya tujuantujuan pendidikan. 4. Prinsip Kontinuitas. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menyatakan
bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah (Pertama dan Atas) adalah sekolah-sekolah umum yang masing-masing fungsinya dinyatakan dalam tujuan-tujuan institusionil. Namun demikian satu dengan yang lain berhubungan secara hirarkis. Karena itu dalam menyusun, kurikulum ketiga sekolah tersebut selalu diingat hubungan hirarkis yang fungsionil. Pendidikan Dasar disusun agar lulusannya, di samping siap untuk berkembang menjadi anggota masyarakat juga siap untuk mengikuti Pendidikan Menengah tingkat Pertama, demikian juga dengan Sekolah Menengah tingkat Pertama di samping memiliki bekal ketrampilan untuk memasuki masyarakat kerja, juga harus siap memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Hubungan fungsionil hirarkis ini harus diingat dalam menyusun program-program pengajaran dari ketiga sekolah tersebut. Kalau tidak dapat terjadi pengurangan yang
125
membosankan atau pemberian pelajaran yang sukar ditangkap dan dikunyah oleh para siswa karerra mereka tidak memiliki dasar yang kokoh. Bagi suatu bidang pelajaran yang menganut pendekatan spiral, seperti pelajaran sejarah atau kewargaan negara, perluasan dan pendalaman sesuatu pokok bahasan dari tingkat pendidikan satu ke tingkat berikutnya harus disusun secara berencana dan sistimatis. Garis-garis Besar Program Pengajaran yang disusun setiap bidang studi dikerjakan secara integral dengan maksud agar jelas perbedaan antara pokok bahasan, yang kelihatannya sama, yang diberikan di SD dengan di SMP. Para pelaksana (terutama guru) diharapkan untuk memahami hubungan yang fungsionil hirarkis antara pelajaran yang di SD dengan SMP, antara satu semester dengan semester berikutnya, dan bahkan antara satuan pelajaran satu bulan dengan bulan berikutnya. Pelaksanaan prinsip ini mengharuskan kita untuk memahami hubungan secara hirarkis antara satuan-satuan pelajaran. 5. Prinsip Pendidikan Seumur Hidup. Garis-garis Besar Haluan Negara
(GBHN) menganut pendidikan prinsip pendidikan seumur hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Prinsip ini mengandung makna, bahwa masa sekolah bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari waktu belajar yang akan berlangsung sepanjang hidup. Namun demikian kita menyadari lahwa sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah dan masyarakat untuk membina generasi muda dalam menghadapi masa depannya.
Bagi
pemudapun
usia
sekolah
adalah
usia
yang
khusus
diperuntukkan bagi kegiatan belajar. Dengan berprinsip kepada pendirian ini tugas sekolah tidak hanya membina pengetahuan dan kecakapan yang berguna untuk dimanfaatkan secara langsung
126
setelah mereka lulus, melainkan juga menyiapkan sikap dan nilai serta kemampuan untuk belajar terus bagi perkembangan pribadinya. Masyarakat belajar yang dicita-citakan akan terjadi bila generasi pengisi masyarakat tersebut bergairah untuk belajar dan masyarakatnya menantang para warganya untuk belajar. SISTEMATIK K URIKULUM 1975
Yang dimaksud dengan kurikulum SMA 1975 oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah serangkaian ketentuan dan pedoman yang meliputi unsur-unsur berikut: 1) Tujuan-tujuan Institusionil SMA, 2) Struktur Program Kurikulum, 3) Garis-garis Besar Program Pengajaran, 4) Sistem
Penyajian
yang
Menggunakan
Pendekatan
PPSI
(Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksionil), 5) Sistem Penilaian, 6) Sistem Bimbingan dan Penyuluhan, dan 7) Supervisi dan Administrasi. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa seseorang belum dapat disebut memahami
kurikulum
1975
apabila
baru
mempelajari
tujuan-tujuan
institusionilnya saja atau Garis-garis Besar Program Pengajaran, melainkan harus kesemuanya unsur tersebut. Karena kesemuanya unsur tersebut akan memberikan warna pada kurikulum 1975 sebagai sistem pengajaran. Berikut ini akan kami jelaskan kedudukan masing-masing unsur tersebut di atas sebagai bagian integral dari pada sistematik kurikulum 1975. Tujuan-tujuan Institusionil:
Di dalam Keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum SMP/SMA tahun 1975 telah digariskan Tujuan Umum dan Tujuan
127
Khusus dari pada pendidikan di SMP/SMA. Tujuan-tujuan tersebut pada pasal 4 adalah tujuan pendidikan yang secara melembaga harus dicapai oleh program pendidikan pada masing-masing sekolah. Karena itu tujuan-tujuan pendidikan pada tarap ini disebut tujuan institusionil. Sebagai satu kesatuan sistem, segala kegiatan belajar baik yang sifatnya akademis, ketrampilan, maupun pembinaan moral Pancasila telah disusun dan direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan seperti termaksud dalam rumusan tujuan institusionil. Karena itu setiap guru dan pelaksana pendidikan untuk setiap tingkatan pendidikan, harus memahami dan mendalami makna dari tujuan-tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri pada hakekatnya adalah penjabaran dari pada tujuantujuan pendidikan nasional yang telah digariskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Tanpa pemahaman yang mendalam akan makna tujuan-tujuan pada tingkatan ini akan memungkinkan terjadinya suatu ketidak serasian antara kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang kita rencanakan dengan tujuan-tujuan yang harus dicapai. Penjabaran tujuan dan arah pendidikan nasional ke dalam tujuan-tujuan institusionil adalah bentuk usaha agar tujuan umum pendidikan nasional benar benar menjadi pedoman di dalam menyusun program-program kegiatan belajarmengajar pada setiap lembaga pendidikan nasional. Tujuan-tujuin inititusionil tersebut di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam bentuk dua rumusan. Rumusan bersifat umum yang menggambarkan kualifikasi umum seorang lulusan setiap lembaga pendidikan. Rumusan umum ini disebut di dalam Keputusan tersebut sebagai tujuan umum. Tujuan umum ini kemudian dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus yang menggambarkan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para lulusan dalam hal pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya untuk berbagai bidang pelajaran. Dengan demikian akan mudahlah bagi kita untuk menyusun program-program pengajaran yang lebih khusus. Dengan itu pula kita akan mudah menyusun alat penilaian
128
untuk mengukur sampai berapa jauh rencana tentang kualifikasi lulusan sebuah sekolah telah tercapai. Di dalam tujuan-tujuan khusus ini secara umum digambarkan pengetahuan yang hendaknya dikuasai oleh murid dalam bidang kewargaanegara, kesehatan pengetahuan dan ketrampilan harus dikuasai dan sikapnya yang harus telah mempribadi. Sebelum mengakhiri penjelasan kami tentang tujuan insitusionil, kiranya perlu kami tegaskan di sini bahwa tujuan tersebut melukiskan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang hendaknya dimiliki dan dikuasai setelah menyelesaikan program program yang diselenggarakan pada sekolah tersebut. Dengan jelasnya tujuan-tujuan yang secara institusionil harus dikuasai itu, mudahlah kiranya bagi kita untuk memahami struktur program kurikulum yang akan dijelaskan pada bagian berikut ini. Struktur Program Kurikulum:
Kerangka umum dari program-program pengajaran yang akan diberikan pada setiap sekolah dapat dipelajari pada Struktur Program, (Lihat pasal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008-d/U/l975). Pada bagian ini dapat dipelajari : 1) Jenis-jenis progam pengajaran yang akan diselenggarakan di SMP/SMA, 2) Perbandingan alokasi yang diberikan kepada masing-masing jenis program pengajaran jam pelajaran yang disediakan untuk setiap minggu. 3) Alokasi jam pelajaran untuk setiap bidang-studi dari tingkatan-tingkatan, 4) Jenis-jenis bidang studi yang.diselenggarakan. Dengan mempelajari ini guru pemegang mata pelajaran akan mengetahui: 1) Kedudukan mata pelajaran / bidang pelajaran (bidang studi) yang dipegangnya dalam program-program setiap jurusan, 2) Lamanya pelajaran tersebut diberikan,
129
3) Waktu yang disediakan untuk menyelenggarakan program pelajaran tersebut pada setiap minggu semester. Dengan pengetahuan ini setiap guru dapat secepatnya memperkirakan strategi yang harus disusun dalam penyelenggaraan program yang harus dilaksanakan. Garis-garis Besar Program Pengajaran:
Bidang studi yang telah ditentukan jumlah jam yang disediakan untuk tiap minggu lamanya bidang tersebut diberikan, seperti tertulis pada struktur program, pada bagian ini secara terperinci dijelaskan : l) Tujuan yang harus dicapai setelah mgngikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan di SMP/SMA dalam bentuk rumusan tujuan-tujuan kurikuler, 2) Tujuan-tujuan yang hendaknya dicapai dalam setiap satuan pelajaran (baik semester atau tahunan) dalam bentuk tujuan instruksionil umum. 3) Pokok-pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, 4) Urutan penyampaian bahan-bahan pelajaran tersebut dari tahun pelajaran satu ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester ke satu semester berikutnya. Di dalam mempelajari bagian ini harus diingat bahwa kedudukan tujuan-tujuan dan bahan-bahan adalah untuk mencapai tujuan jelas sasarannya (dalam bentuk rumusan tujuan instruksionil yang lebih khusus), perincian pokok-pokok bahasan, alat-alat pelajaran yang harus disediakan dan digunakan, cuta mengajar dan belajar yang harus ditempuh, lamanya pelajaran itu diadakan, alat evaluasi yang perlu disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pada siswa. Proses pengembangan pokok bahasan yang diambil dari bagian Garis-garis Besar Program Pengajaran ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik dan pendekatan Sistem Instruksionil yang kemudian dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem lnstruksionil).
130
Sistem Penyajian:
Dalam rangka melaksanakan prinsip efisiensi dan efektivitas diperlukan suatu sistem yang menjamin bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan secara berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar yang fungsionil untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur Pengembangan Sistem Instruksionil berlandaskan kepada pandangan bahwa proses belajar-mengajar itu sebagai suatu system yang senantiasa harus diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan di sini harus jelas, spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk kemampuan atau tingkah laku siswa. Dengan tujuan yang jelas akan mudah kita menyusun alat evaluasinya, akan mudah kita menyusun materi pelajarannya dan akan mudah kita menyusun proses kegiatan belajar-mengajar yang sintetis. Dengan sistem pengajaran melalui PPSI akan terealisirlah gagasan pembaharuan dalam proses belajar-mengajar yang perlu diikuti oleh guru-guru. Untuk memudahkan pelaksanaan kurikulum 1975 dalam seri buku kurikulum ini dilengkapi dengan contoh-contoh konkrit tentang cara penyusunan proses pengajaran di kelas, yang dinamakan Model Satuan Pelajaran. Dengan Model Satuan Pelajaran sebagai contoh konkrit guru diwajibkan untuk selalu menyusun persiapan dalam program satuan-satuan pelajaran sepanjang tahun ia mengejar dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar tersebut di kelas. Kerangka Model Satuan Pelajaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bidang Studi Mata Pelajaran/Sub Bidang Studi Pokok Bahasan Kelas Semester Waktu
(apa?) (apa?) (mengenai apa?) (berapa?) (ke berapa?) (berapa jam pelajaran? .. yaitu 2 atau lebih)
131
I.
Petunjuk Umum: 1. Introduksi mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan melalui satuan pelajaran yang bersangkutan. 2. Prasyarat, yaitu kernarnpuan yang diperlukan untuk seterusnya.
II. Tujuan Instruksionil (Khusus): Tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dalam bentuk rumusan tingkah laku yang seperasionil dan spesifik diukur dalarn rangka evaluasi. III. Materi Pelajaran: Pokok-pokok bahan pelajaran yang akan diberikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan instruksionil yang telah dirumuskan. IV. Kegiatan Belajar-Mengajar: Rumusan mengenai pendekatan pengajaran yang digunakan dan langkahlangkah yang dilakukan oleh guru serta kegiatan-kegiatan yang diharapkan dari siswa dalam setiap langkah proses pengajaran. V. Alat-alat Pelajaran: Rumusan alat-alat bantu pengajaran dan sumber bahan yang dipergunakan dalam memberikan pelajaran. VI. Evaluasi atau Penilaian: Rumusan mengenai prosedur yang ditempuh dalam mengevaluasi hasil belajar siswa yang disertai pula dengan penjelasan mengenai jenis test yang dipakai. Alat evaluasi yang digunakan dalam satuan pelajaran yang bersangkutan
disertai
dengan
pedoman
penggunaannya
(hendaklah
dilampirkan). Sistem Evaluasi SMP/SMA:
Kurikulum 1975 ini akan mengubah pandangan lama tentang system penilaian dalam hal mana pelaksanaan penilaian hanya dapat diadakan pada akhir semester
132
atau akhir tahun.. dangan lama tentang sistem penilaian dalam hal mana pelaksanaan penilaian hanya dapat Dengan mengimplementasikan PPSI, dengan sendirinya guru-guru dituntut untuk melaksanakan pada setiap akhir sesuatu satuan pelajaran. Dengan kata lain evaluasi diadakan terus menerus dan diselenggarakan secara menyeluruh dalam arti seluruh aspek tingkah laku siswa dinilai. 3. KURIKULUM SMA - 1975
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh di bawah ini diberikan ikhtisar Buku Kurikulum SMP/SMA 1975 sebagai: BUKU I: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
A. Pengantar B. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008-E/U/1975, 17 Januari 1975 C. Penjelasan Umum BUKU II: GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN (GBPP)
A. Bidang Studi: pendidikan Agama l. Islam 2. Kristen-Protestan 3. Katolik 4. Budha 5. Hindu B. Bidang Studi Pendidikan Moral Pancasila. C. Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) D. Bidang Studi Bahasa l. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggeris 3. Bahasa Asing lainnya E. Bidang Studi Olahraga dan Kesehatan F. Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) G. Bidang Studi Matematika H. Bidang Studi Kesenian 1. Seni Tari 2. Seni Rupa
133
3. Seni Musik 4. Seni Drama I. Bidang Studi Ketrampilan l. Jasa 2. Teknik 3. Kerajinan 4. Pendidikan Kesejahteraen Keluarga 5. Pertanian 6. Maritim BUKU III: PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM A. Pedoman Khusus dan Model Satuan Pelajaran B. Pedoman Penilaian C. Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan D. Pedoman Administrasi dan Supervisi.
134
KURIKULUM 1984 PENGANTAR
Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang dilandasi oleh Pancasila dan undangundang Dasar 1945 dinyatakan bahwa sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan kreativitas, mutu, dan efisiensi kerja. Penyesuaian itu dilakukan antara lain melalui perbaikan kurikulum sekolah sebagai salah satu di antara berbagai upaya Perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Perbaikan kurikuium diadakan sebagai akibat perkembangan sistem pendidikan nasional dalam kerangka memenuhi tuntutan pembangunan nasional. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengembangan pendidikan, hasil penilaian kurikulum maupun keadaan pendidikan di negaranegara lain, memperkuat tuntutan dan upaya untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum khususnya dan penyelenggaraan pendidikan di sekoiah pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan mutu kecerdasan bangsa seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan pertimbangan ini, saya menerbitkan Keputusan Nomor 0461/U/1983 tentang perbaikan Kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Keputusan Nomor 0209/u/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Perbaikan kurikulum ini diharapkan memberi peluang yang lebih besar kepada anak didik untuk
memperoleh
pendidikan
yang
sesuai
dengan
bakat,
minat,
dan
kemampuannya serta lebih mampu memenuhi keanekaragaman kebutuhan masyarakat, terutama lapangan kerja.
135
Dengan perkataan lain, salah satu ciri yang dimiliki oleh kurikulum yang baru ini adalah adanya keluwesan dalam progam kurikulum. Pada Sekolah Menengah umum Tingkat Atas (SMA), dengan diterapkannya asas keluwesan, tidak akan ada lagi jurusan-jurusan yang terpisah secara Ketat. Pemisahan jurusan-jurusan secara ketat mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan guru, ruang, dan fasilitas, penyaluran anak didik yang terlalu dini dan mengikat, serta kemungkinan pilihan program belajar yang terlalu terbatas. Kurikulum yang baru memberikan kemungkinan kepada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas untuk mengadakan berbagai program belajar. Melalui cara ini, sekolah tidak hanya menyiapkan siswa-siswa yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, melainkan juga menyiapkan mereka yang mempunyai bakat dan minat untuk mendapatkan pendidikan tambahan jenis lain ataupun untuk memasuki lapangan kerja. Sehubungan dengan itu, kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang baru ini mencakup Program Inti yang wajib bagi semua siswa dan Program Khusus atau Pilihan yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa serta kebutuhan lingkungan Ini mengandung arti bahwa disamping adanya program belajar yang dirancang secara terpusat diberi kan pula kemungkinan kepada daerah atau sekolah untuk merancang program-program tertentu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Upaya pengembangan Kurikulum ini diadakan secara bertahap dalam arti meskipun kurikulum yang baru ini mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 1984/1985, upaya pemantapan tetap diadakan secara terus menerus. Ini penting, mengingat Kurikulum harus selalu disesuaikan dengan tahap pembangunan nasional melalui penyempurnaan isi, bentuk, dan cara penyajiannya. Buku ini disusun untuk menyajikan landasan, program, dan pengembangan Kurikulum 1984 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, sebagai penyebaran lebih lanjut dari isi keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/u/l983.
tentang
Perbaikan
Kurikulum
Sekolah
Menengah
Umum
Tiagkat.Atas. Dalam buku ini dapat diperoleh gambaran tentang latar belakang,
136
tujuan dan lingkup program pendidikan, pokok-pokok pelaksaaan kurikulum serta pentahapan pelaksanaannya. Uraian yang lebih terperinci mengenai program program dan pokok-pokok pelaksanaan kurikulum dapat diikuti dalam petunjuk pelaksanaan kurikulum, yang disusun secara terpisah. Demikianlah buku ini diterbitkan untuk disebarluaskaan ke seluruh sekolah agar kurikulum
yang
baru
ini
dapat
dilaksanakan
sebaik-baiknya
dengan
memanfaatkan segala sumber yang tersedia, baik di dalam maupun di luar sekolah. [Jakarta, 2 Mei 1984] K URIKULUM 1984 SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS
MENIMBANG: a. bahwa sistem pendidikan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IIIMPR/1983 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan kreativitas, mutu dan efisiensi kerja; b. bahwa penyesuaian tersebut pada sub a dilakukan antara lain melalui perbaikan kurikulum sekolah sebagai salah satu di antara berbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah; c. bahwa hasil penilaian kurikulum 1975/1976/1977 yang telah diadakan menunjukkan bahwa ada beberapa unsur baru dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1983 yang belum tertampung masih terdapat kesenjangan antara progam kurikulum dan pelaksanaan di sekolah, serta masih terdapat kesenjangan antara Program kurikulum dan kebutuhan di lapangan kerja, serta masih terdapat ketidak sesuaian materi kurikulum dalam berbagai bidang studi pada sekolah tertentu dengan kemampuan belajar para anak didik yang bersangkutan; d. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MEMUTUSKAN:
137
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
TENTANG
PERBATKAN
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH IJMUM TINGKAT ATAS, yang selanjutnya disebut Kurikulum 1984 SMA. Bab I: Umum Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan: a. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas untuk selanjutnya disingkat SMA adalah Lembaga Pendidikan Menengah Umum Tingkat Atas yang merupakan lanjutan dari Sekolah lanjutan Umum Tingkat Pertama (SMP); b. Program Inti, adalah perangkat mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa; c. Program Khusus (Pilihan), adalah perangkat mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat, dan tujuan belajar perorangan serta kebutuhan lingkungan; d. Program Khusus A, adalah program yang terutama diadakan untuk memberi bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, terutama di universitas dan institut; e. Program Khusus B, adalah program yang terutama diadakan untuk memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan langsung bekerja sesudah tamat SMA maupun yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi akademi, politeknik, dan pendidikan lainnya yang setingkat; f. Semester, adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) hari belajar efektif; g. Kegiatan Intrakurikuler, adalah kegiatan yang dilakukan di setolir yang penjatahan
waktunya
telah
ditetapkan
dalam
struktur
program
dan
dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal dalam masing-masing mata Pelajaran;
138
h. Kegiatan Kokurikuler, adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk waktu libur), yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan anlara berbagai jenis pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya; j. Kredit, adalah ukuran satuan beban siswa yang ditentukan oleh jam pelajaran tatap muka dan pekerjaan rumah per minggu per semester; k. Bimbingan Karier, adalah upaya pemberian pedoman dalam kegiatan belajar mengajar yang dikaitkan dengan tuntutan memasuki kehidupan, tata hidup, dan kejadian di dalam kefudupan serta untuk mempersiapkan peralihan dari kehidupan di sekolah ke dunia kerja. Bab II: Dasar Dan Tujuan Pendidikan SMA Pasal 2
(1) Pendidikan SMA berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (2) Tujuan umum pendidikan SMA diadakan untuk menunjang tercapainya tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 3
Tujuan Pendidikan SMA dapat dijabarkan sebagai berikut: a. mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara lndonesia yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, terutama di universitas dan institut; c. memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi, akademi, politeknik, program diploma atau program lainnya yang setingkat;
139
d. memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya Bab III: Program SMA Pasal 4
(1) Pendidikan di SMA berlangsung selama 3 (tiga) tahun yang terdiri dari kelas I, II, dan III. (2) Setiap I (satu) tahun pelajaran terbagi menjadi 2 (dua) semester, sehingga pendidikan di SMA berlangsung dari semester I (satu) sampai dengan 6 (enam). Pasal 5
Program kurikulum SMA terdiri dari: a. Program Inti; b. Program Khusus (Pilihan). Pasal 6
(1) Program Inti diadakan dalam rangka: l. memenuhi tujuan SMA sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3. 2. mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar siswa; 3. mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi semua siswa. (2) Progam Inti mencakup 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan program di SMA. (3) Program Inti terdiri dari 15 (lima belas) Mata Pelajaran yang isinya wajib dikuasai oleh semua siswa.
140
Pasal 7
(1) Progam Khusus (Pilihan) terdiri dari: a. Progam A; b. Program B. (2) Siswa dapat memilih Program A dan B atas dasar kemampuan dan minat yang bersangkutan. (3) Program Khusus (Pilihan) mencakup 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan program.di SMA. Pasal 8
(l) Program A disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan dengan kepentingan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. a. Progam Ilmu-ilmu Fisik; b. Program llmu-ilmu Biologi; c. Program Ilmu-ilmu Sosial; d. Program Pengetahuan Budaya (termasuk pengetahuan Agama). (2) Setiap siswa dapat memilih salah satu di antara program yang terdapat pada ayat (l) sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan. (3) Masing-masing program tersebut pada ayat (l) mencakup 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan program di SMA. Yang isinya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang sesuai. Pasal 9
(1) Program B, disajikan dalam bentuk program-program yang disesuaikan bidang-bidang kehidupan yang ada di masyarakat, yaitu: a. Program-program di bidang Teknologi Industri; b. Program-progam di bidang Komputer;
141
c. Program-program di bidang pertanian dan Kehutanan; d. Program-program di bidang Jasa; e. Program-program di bidang Kesejahteraan Keluarga; f. Program-program di bidang Maritim; g. Program-program di bidang Budaya; h. Program-program di bidang pengetahuan Agama; i.
Program-progam di bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
(2) Setiap siswa dapat memilih salah satu di antara program-program dalam setiap bidang yang terdapat pada pasal 9 ayat (l) sesuai dengan kemampuan dan minat siswa yang bersangkutan; Pasal 10
Unsur-unsur baru seperti Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Wawasan Nusantara, Wiraswasta, Gizi, Pendidikan Lalu lintas, Pembangunan Desa, Pendidikan Politik, dan Pendidikan Bela Negara dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Pasal 11
Penyajian mata pelajaran dan penjatahan waktu, baik pada Program lnti maupun pada Program Khusus (Pilihan) dari semester 1 sampai dengan 6 ditetapkan dalam struktur program. BAB IV: POKOK-POKOK PELAKSANAAN KURIKULUM Pasal 1 2
(l) Program Kurikulum 1984 SMA dilakukan melalui Kegiatan lntrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler baik dalam Program Inti maupun Program Khusus (Pilihan). (2) Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di sekolah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam struktur program.
142
(3) Kegiatan Kokurikuler dilakukan di luar jam pelajaran biasa secara teratur dan hasilnya ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi para siswa untuk setiap mata pelajaran. (4) Kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran biasa dalam waktu-waktu tertentu dan diberi nilai tersendiri. Pasal 13
(l) Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan Kurikulum 1984 SMA menerapkan sistem kredit. Secara umum satu kredit diartikan dengan 1 (satu) jam pelajaran tatap muka ditambah 1/2 (setengah) jam pelajaran pekerjaan rumah per minggu per semester. (2) Setiap siswa yang berhasil menamatkan SMA telah menyelesaikan minimal 222 (dua ratus dua puluh dua) kredit, yang terdiri dari: 1. Program Inti 134 (seratus tiga puluh empat) kredit: 2. Prolram Khusus (Pilihan) 88 (delapan puluh delapan) kredit Pasal 14
(1) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya. (2) Penilaian dilakukhn secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan Program. Pasal l5
(l) Dalam rangka memilih Program-program Khusus (Pilihan) bagi setiap siswa dalam Kurikulum 1984 SMA dilaksanakan program Bimbingan Karier. (2) Program Bimbingan Karier tersebut pada ayat (1), dilaksanakan untuk membantu siswa dalam: a. memahami dirinya; b. memahami lingkungan/dunia kerja dalam tata hidup tertentu;
143
c. mengembangkan
rencana
dan
kemampuan
untuk
mengambil
keputusan tentang masa depannya. BAB V: PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM Pasal 16
(l) Pengembangan kurikulum dilakukan secara bertahap dan terus menerus. (2) Pengembangan Program inti dan Program A diadakan berdasarkan pedoman dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan lebih lanjut oleh Direkrur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya masin-masing. (3) Pengembangan Program B diadakan berdasarkan pedoman dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabarkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kepala Badan Penelitian dan- Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau Kepaia Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Sekolah sesuai dengan cirri keadaan daerah masing-masing. Pasal 17
Kurikulum 1984 SMA sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini, dilaksanakan secara bertahap mulai tahun ajaran 1984/1985 dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahun ajaran 1984/1985 dilaksanakan di kelas I; b. tahun ajaran 1985/1986 dilaksanakan di kelas I dan kelas II; c. tahun ajaran 1986/1987 dan seterusnya dilaksanakan di kelas I, kelas II, dan kelas III.
144
Pasal 18
Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum 1984 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. BAB VI: PENUTUP Pasal 19
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Pasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1984. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PROF. DR. NUGROHO NOTOSUSANTO LAMPIRAN
KEPUTUSAN
MENTERI
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN TANGGAL 2 MEI 1984 No 0209/U/1984 TENTANG LANDASAN, PROGRAM, DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 1984 SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) BAB I: PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Dari penilaian kurikulum telah ditemukan masalah masalah dasar dalam bidang kurikulum sebagai berikut: 1. Adanya beberapa unsur baru dalam GBHN 1983 yang perlu ditampung dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 2. Masih terdapatnya kesenjangan antara program kurikulum dengan kebutuhankebutuhan lapangan kerja dan pendidikan tinggi. 3. Belum sesuainya kurikulum berbagai bidang/mata pelajaran dengan taraf kemampuan belajar siswa.
145
4. Adanya kelemahan-kelemahan isi kurikulum dalam berbagai bidang/mata pelajar di berbagai jenis/jenjang pendidikan, antara lain terlalu saratnya isi kurikulun yang harus diajarkan. 5. Adanya kesenjangan antara jumlah lulusan SMA yang tidak memenuhi penyaratan untuk dapat melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi dan jumlah keseluruhan lulusan SMA. Di samping itu, dari penilaian kurikulum tersebut dapat pula disimpulkan adanya kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaanya dilapangan. Dalam menuju cita-cita pendidikan nasional kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/ MPR/ 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan tanpa menumbuhkan manusia-manusia pembangunan berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mewujudkan dirinya secara bermakna, sehingga
setiap
individu,
seyogyanya
terwujud
sebagai
bagian
dari
lingkungannya. Guna mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat sedang membangun serta kemajuan ilmu dan teknologi. Ditinjau dari segi pengembangan kurikulum, masalah-masalah dasar yang dikemukakan di atas merupakan masalah kebijakan yang perlu diusahakan pemecahannya dalam bentuk perbaikan kurikulum secara terus menerus. Hal ini sejalan dengan kebijakan Departemen Pendidikandan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1983 tertanggal 22 Oktober l983 tentang Perbaikan Kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah khususnya pasal 2 dan 4 yang menyatakan bahwa:
146
l.
Perbaikan terhadap kurikulum mencakup: a. peninjauan kembali dan perbaikan kurikulum secara menyeluruh melalui pendekatan pengembangan dengan bertitik tolak pada : 1) pilihan kemampuan dasar, baik pengetahuan maupun keterampilan yang perlu dikuasai dalam pembentukan kemampuan dan watak; 2) keterpaduan dan keserasian antara matra kognitif, psikomotorik dan afektif; 3) penyesuaian tujuan dan struktur program dengan perkembangan masyarakat, pembangunan maupun ilmu dan teknologi. b. pelaksanaan
Pendidikan
sejarah
perjuangan
bangsa
sebagai
bidang/program pendidikan yang berdiri sendiri, dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah tingkat Atas, termasuk pendidikan luar sekolah. c. pengadaan program studi baru yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan perkembangan di lapangan kerja. 2. Upaya perbaikan kurikulum berlangsung secara bertahap dan terus-menerus dengan bertitik tolak dan mengarah pada pemantapan usaha : a. pengembangan kurikulum inti dan program khusus (pilihan) bagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu; b. penerapan analisis sistem dalam penentuan bidang minat dan sasaran kurikulum; c. perwujudan azas keluwesan dalam isi kurikulum maupun pengelolaan proses belajar-mengajar dalam kerangka pengembangan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler; d. kemungkinan penyesuaian dengan kecepatan belajar anak didik, secara perorangan maupun kelompok;
147
e. pendekatan program kepada ketuntasan belajar dalam masing-masing bagian maupun keseluruhan program kurikulum, f.
efisiensi proses belajar;
g. penerapan konsep berorientasi pada lapangan/bidang pekerjaan dalam kurikulum pendidikan kejuruan; h. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. SMA merupakan salah satu sekolah yang kurikulumnya mengalami penyempurnaan dan hasil penyempurnaan diberlakukan secara bertahap di seluruh Indonesia mulai tahun ajaran 1984/1985. B. TUJUAN UMUM SMA
Pertama, sebagaimana halnya yang berlaku bagi setiap lembaga pendidikan, SMA bertujuan mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. Kedua, sebagai lembaga pendidikan umum pada tingkat menengah atas, SMA bertujuan memberikan bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Ketiga, sehubungan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat akan tenaga kerja terampil tingkat menengah,.pendidikan di SMA bertujuan pula memberikan bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya: BAB II: LINGKUP PROGRAM SMA A. PROGRAM INTI
Program Inti, yang wajib diikuti semua siswa, terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan/fungsi SMA yang pertama, yakni mendidik siswa menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, dan sekaligus merupakan perwujudan upaya untuk menempatkan siswa dalam suasana kebersamaan.
148
Program Inti merupakan progam pendidikan yang wajib bagi semua siswa dengan mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan ilmu dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi semua siswa. Progam Inti untuk SMA mencakup kurang dari program keseluruhan di SMA. Program Inti dalam kurikulum SMA mencakup mata-mata pelajaran : l.
Pendidikan Agama
2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 4. Bahasa dan Sastra Indonesia 5. Ekonomi 6. Geografi 7. Pendidikan Jasmani dan Olahraga/Kesehatan 8. Pendidikan Seni 9. Pendidikan Keterampilan 10. Matematika 11. Biologi 12. Fisika 13. Kimia 14. Sejarah 15. Bahasa Inggris Mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa diwajibkan selama 6 semester dengan jumlah waktu seluruhnya untuk masing-masing mata pelajaran l2 jam pelajaran. Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia juga diwajibkan selama 6 semester dengan jumlah waktu seluruhnya 18 jam pelajaran.
149
Mata pelajaran Ekonomi yang berisi bahan pelajaran tentang ekonomi dengan titik berat pada koperasi, di wajibkan minimal selama dua semester dengan jumlah waktu seluruhnya 6 jam pelajaran. Mata pelajaran Geografi, yang bahan pelajarannya dimulai dari Geografi Indonesia dan dilanjutkan Geografi umum yang mencakup Geografi manusia dan alam, diwajibkan minimal selama 4 semester dengan jumlah waktu seluruhnya sepuluh jam pelajaran. Pendidikan Jasmani dan Olahraga/Kesehatan, Pendidikan Seni dan Pendidikan Keterampilan diwajibkan minimal selama 4 semester dengan jumlah waktu seluruhnya untuk masing-masing mata pelajaran 12 jam pelajaran dengan catatan: 1. Didalam pendidikan Jasmani dan olahraga / Kesehatan, sesuai dengan namanya, tercakup pula unsure pendidikan kesehatan. 2. Untuk Pendidikan Seni, setiap sekolah diwajibkan memberikan seni rupa yang mencakup pelajaran menggambar mistar serta 1 cabang seni yang lain atau lebih. 3. Pendidikan keterampilan lebih diarahkan pada usaha menumbuhkan minat dan apresiasi terhadap pekerjaan yang menggunakan tangan, disamping pembinaan keterampilan itu sendiri, melalui pelajaran Kerajinan dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing diwajibkan selama 1 atau 2 semester dengan jumlah waktu seluruhnya untuk masing-masing mata pelajaran 6 jam pelajaran. Mata Pelajaran Biologi, Fisika, Kimia dan Sejarah diwajibkan selama 1 atau 2 semester dengan jumlah waktu seluruhnya untuk masing-masing mata pelajaran 4 jam pelajaran, dengan catatan mata pelajaran Sejarah mencakup baik Sejarah Dunia maupun sebagian Sejarah Indonesia yang materinya tidak mencakup dalam Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Unsur-unsur baru seperti pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, wawasan nusantara, wirawasta, gizi, lalu lintas, pembangunan desa, pendidikan
150
politik, pendidikan bela negara, dan sebagainya, dimasukan kedalam mata pelajaran yang sesuai. B. PROGRAM KHUSUS (PILIHAN)
Program Khusus merupakan Program yang terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan / SMA yang kedua dan ketiga yaitu menyiapkan siswa yang akan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi dan yang akan terjun ke dunia kerja. Program ini diadakan dengan bertitik tolak pada perbedaan bakat dan minat perorangan serta kebutuhan lingkungan. Program khusus untuk SMA mencakup kurang lebih 40 persen dari program keseluruhan . Program Khusus dari Kurikulum 1984 SMA terdiri dari 2 (dua) Jenis, yaitu Program A dan Program B. 1. Program A
Program A adalah program yang terutama dimaksudkan untuk memenuhi tujuan / SMA yang kedua yakni memberikan bekal kemampuan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya Universitas / Institut. Program A ini disajikan dalam bentukProgram-program yang disesuaikan dengan persyaratan kelompok-kelompok program studi pada pendidikan tinggi. Ada 4 kelompok program studi pada pendidikan tinggi yang berlaku dewasa ini, yaitu kelompok Ilmu-ilmu Fisik, Ilmu-ilmu Biologi, Ilmu-ilmu Psikososial, dan Pengetahuan Budaya. Sesuai dengan lingkup program pendidikan di SMA dimana Psikologi tidak diajarkan, program – program yang tercakup dalam program A di SMA terdiri dari: a. Program Ilmu-Ilmu Fisik b. Program Ilmu – Ilmu Biologi c. Program Ilmu- Ilmu Sosial d. Program Pengetahuan Budaya
151
Masing-masing program berisi mata pelajaran yang diperlukan untuk dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan bobot sebagai berikut:
MATA PELAJARAN
i g o l o p o r t n A n a d i g o l o i s o S -
a r a g e n a t a T -
a y a d u B h a r a j e S -
a r t s a S -
a k i t a m e t a M 4
s i r g g n I a s a h a B 2
n i a l g n i s A a s a h a B / h a r e a D a s a h a B -
a k i s i F 4
a i m i K 4
i g o l o i B 2
i m o n o k E -
Ilmu-ilmu Biologi
3
4
4
-
-
-
-
-
4
2
-
Ilmu-ilmu Sosial
-
-
-
4
3
3
-
-
2
4
-
Pengetahuan Budaya
-
-
-
-
3
-
3
3
1
4
2
PROGRAM
Ilmu-ilmu Fisik
Program pengetahuan khusus mengenai program pengetahuan budaya, di dalamnya tercakup pengetahuan agama. Adapun kegunaan masing–masing program adalah sebagai berikut: a. Program ilmu–ilmu fisik menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji baik gejala-gejala alamiah yang menyangkut benda/ bahan tak hidup, seperti fisika, kimia, elektronika, astronomi, geologi, dan sebagainya, maupun bidang matematika. b. Program ilmu–ilmu biologi menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji gejalagejala alamiah yang hidup, seperti pertanian, kedokteran, biologi, dan sebagainya. c. Program ilmu-ilmu sosial menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji
152
kehidupan sosial manusia seperti ilmu administrasi, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. d. Program pengetahuan budaya menyiapkan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke program studi pendidikan tinggi yang mengkaji aspek– aspek budaya, seperti hukum, pengetahuan agama (teologi), filsafat, bahasa, sastra, sejarah, dan sebagainya. Siswa- siswa yang telah memilih suatu program tertentu dapat mengambil juga mata pelajaran yang lain, asal hal tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelesaian program pokoknya. 2. Program B
Program B disediakan sebagai sarana untuk menampung minat dan bakat siswa untuk mendalami berbagai bidang kehidupan yang ada di masyarakat.Program ini lebih diarahkan untuk mempersiapkan siswa- siswa yang akan langsung bekerja sesudah tamat SMA maupun yang akan memasuki akademi, politeknik, program diloma, dan sebagainya, sebelum bekerja. Program B disajikan dalam bentuk program- program yang disesuaikan dengan bidang-bidang kehidupan yang ada di masyarakat.Bidang- bidang kehidupan yang dimaksud terdiri, antara lain, atas teknologi industri, pertanian dan kehutanan, jasa, kesejahteraan keluarga, maritim, budaya, dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, program B di SMA mencakup program–program di bidang teknologi industri computer pertanian dan kehutanan, jasa, kesejateraan keluarga, maritim, budaya.Adapun kegunaan masing-masing program di atas adalah sebagai berikut: a. Program di bidang teknologi industri menyiapkan siswa yang memilih bidang teknologi industri sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke politeknik, akademi teknik, dan sebagainya. b. Program dibidang kegiatan menyiapkan siswa yang memilih bidang computer, sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang melanjutkan
153
pendidikan ke akademi computer, program diploma bidang computer, dan sebagainya. c. Program di bidang pertanian dan kehutanan menyiapkan siswa yang memilih bidang pertanian dan kehutanan, sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang melanjutkan pendidikannya ke Akademi Pertanian, Kehutanan, dan sebagainya. d. Program dibidang Jasa menyiapkan siswa yang memilih bidang pelayan sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Perdagangan, Akademi Pariwisata, Akademi Sekretaris, dan sebagainya. e. Program dibidang Kesejahteraan Keluarga menyiapkan siswa yang memilih bidang kesejahteraan keluarga sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Gizi, Akademi Kesejahteraan Keluarga, Dan sebagainya. f. Program di bidang maritim menyiapkan siswa yang memilih bidang kelautan sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akanmelanjutkan pendidikannya ke Akademi Pelayaran, Perikanan Laut, dan sebagainya g. Program di bidang Budaya menyiapkan siswa yang memilih bidang budaya sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke Akademi Bahasa, Akademi Teater, Akademi Seni Rupa, dan sebagainya. h. Program di bidang Pengetahuan Agama menyiapkan siswa yang memilih bidang Agama sebagai lapangan kerja setelah tamat SMA ataupun yang akan melanjutkan pendidikannya ke program-program pendidikan agama yang sederajat dengan akademi atau program diploma. Contoh program-program yang tercakup dalam masing-masing bidang adalah sebagai berikut:
154
Bidang Teknologi Industri
Contoh Program Yang Dapat Dipilih Siswa - Kerajinan Keramik - Kerajinan Kulit - Otomotif - Instalasi Listrik - Elektronika - Pertukangan Kayu - dan sebagainya
Komputer
- Perangkat lunak - Perangkat keras dan sebagainya
Pertanian dan Kehutanan
- Pertanian - Perikanan Darat - Peternakan - Kehutanan - dan sebagainya
Jasa
- Tataniaga - Koperasi - Pembukuan - Pariwisata - dan sebagainya
Kesejahteraan Keluarga
- Tataboga - Tatabusana - dan sebagainya
Maritim
- Pelayaran - Penangkapan Ikan Laut - dan sebaginya
Budaya
- Bahasa Daerah (yang bersangkutan) - Sastra Daerah (yang bersangkutan) - Seni Daerah (yang bersangkutan) - Sejarah Budaya Daerah (yang bersangkutan) - dan sebagainya
Pengetahuan Agama
- Agama Islam - Agama Kristen Protestan - Agama Katolik - Agama Hindu - Agama Budha
155
Masing-masing program terdiri dari baik mata pelajaran umum/ akademik sebagai dasar untuk bidang-bidang kejuruan yang bersangkutan, maupun mata pelajaran kejuruan yang berhubungan dengan masing-masing program. Berbeda dengan Pendidikan Keteramiplan pada program inti, bidang-bidang kejuruan pada program B lebih diarahkan pada tujuan pembinaan keterampilan yang diperlukan sebagai bekal persiapan bagi para lulusan untuk bekerja/ memasuki bidang-bidang kehidupan di masyarakat.Perbedaannya dengan lulusan sekolah menengah kejuruan adalah bahwa lulusan SMA yang memilih program B memilih kemampuan dasar yang lebih luas sedangkan kemampuan kejuruannya lebih terbatas/ tidak selengkap lulusan sekolah menengah kejuruan. Dalam pengembangan program B, perlu ditetapkan patokan mengenai segi kesesuaiannya untuk berbagai bidang kehidupan. Masing-masing Program pada program A maupun program B pada dasarnya dapat diambil mulai semester manapun, tergantung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program yang bersangkutan.Siswa-siswa yang akan melanjutkan ke Universitas/ Institut dapat mengambil sebagian pelajaran pada program B, dan demikian pula sebaliknya, asal hal tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelesaian program pokok yang dipilih.Disamping itu, bagi lulusan yang bekerja setelah menamatkan SMA, bila nantinya berhasil mengembangkan kemampuannya selama di lapangan masih terbuka kesmpatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi asal telah memenuhi persyaratan yang dituntut oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Penentuan jenis-jenis program yang akan diadakan di sekolah diserahkan kepada masing-masing
sekolah
dengan
mempertimbangkan
bakat/
minat
siswa,
kemampuan sekolah yang bersangkutan, dan keadaan/ kebutuhan lingkungan setempat.
156
C. STRUKTUR PROGRAM
Struktur program untuk Program A serta contoh struktur program untuk program B dapat dilihat pada bagan struktur program kurikulum masing-masing berikut ini. STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 1984 SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS UNTUK PROGRAM PILIHAN A Program A adalah dalam rangka menyiapkan siswa yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. 1. PROGRAM STUDI: ILMU-ILMU FISIK BEBAN PROGRAM PROGRAM INTI
PROGRAM PILIHAN
BELAJAR MATA PELAJARAN 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Moral Pancasila 3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 4. Bahasa & Sastra Indonesia 5. Sejarah Nasional Indonesia & Dunia 6. Ekonomi 7. Geografi 8. Pendidikan Olah Raga & Kesehatan 9. Pendidikan Seni 10. Pendidikan Keterampilan 11. Matematika 12. Biologi 13. Fisika 14. Kimia 15. Bahasa Inggris JUMLAH 16. Matematika 17. Biologi 18. Fisika 19. Kimia 20. Bahasa Inggris JUMLAH JUMLAH BEBAN BELAJAR
KELAS / SEMESTER I II III 1 2 3 4 5 6 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 37 37
2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 37 37
2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 6 2 4 4 3 19 38
2 2 3 2 2 2 2 2 17 6 2 6 4 3 21 38
2 2 2 2 2 3 13 8 3 6 5 3 25 38
2 2 2 2 3 11 6 3 6 5 3 23 34
Σ
12 12 6 18 14 6 10 8 10 10 8 6 4 4 6 134 25 10 22 18 12 88 222
157
2. PROGRAM STUDI: ILMU-ILMU BIOLOGI BEBAN PROGRAM PROGRAM INTI
PROGRAM PILIHAN
BELAJAR MATA PELAJARAN 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Moral Pancasila 3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 4. Bahasa & Sastra Indonesia 5. Sejarah Nasional Indonesia & Dunia 6. Ekonomi 7. Geografi 8. Pendidikan Olah Raga & Kesehatan 9. Pendidikan Seni 10. Pendidikan Keterampilan 11. Matematika 12. Biologi 13. Fisika 14. Kimia 15. Bahasa Inggris JUMLAH 16. Matematika 17. Biologi 18. Fisika 19. Kimia 20. Bahasa Inggris JUMLAH JUMLAH BEBAN BELAJAR
KELAS / SEMESTER I II III 1 2 3 4 5 6 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 37 37
2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 37 37
2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 4 4 4 4 3 19 38
2 2 3 2 2 2 2 2 17 4 6 4 4 3 21 38
2 2 2 2 2 3 13 6 7 4 5 3 25 38
2 2 2 2 3 11 6 5 4 5 3 23 34
Σ
12 12 6 18 14 6 10 8 10 10 8 6 4 4 6 134 20 22 16 18 12 88 222
3. PROGRAM STUDI: ILMU-ILMU SOSIAL BEBAN PROGRAM PROGRAM INTI
BELAJAR MATA PELAJARAN 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Moral Pancasila 3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 4. Bahasa & Sastra Indonesia 5. Sejarah Nasional Indonesia & Dunia 6. Ekonomi 7. Geografi 8. Pendidikan Olah Raga & Kesehatan 9. Pendidikan Seni 10. Pendidikan Keterampilan 11. Matematika 12. Biologi 13. Fisika 14. Kimia 15. Bahasa Inggris JUMLAH
KELAS / SEMESTER I II III 1 2 3 4 5 6 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 37
2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 37
2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
2 2 3 2 2 2 2 2 17
2 2 2 2 2 3 13
2 2 2 2 3 11
Σ
12 12 6 18 14 6 10 8 10 10 8 6 4 4 6 134
158
PROGRAM PILIHAN
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Ekonomi Sosiologi & Antropologi Tata Negara Matematika Bahasa Inggris Bahasa Asing lainnya JUMLAH JUMLAH BEBAN BELAJAR
37
37
5 3 2 3 3 3 19 38
5 3 2 4 5 2 21 38
5 3 3 4 5 4 25 38
5 3 3 3 6 3 23 34
20 12 10 14 20 12 88 222
4. PROGRAM STUDI: PENGETAHUAN BUDAYA BEBAN PROGRAM PROGRAM INTI
PROGRAM PILIHAN
BELAJAR MATA PELAJARAN 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Moral Pancasila 3. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 4. Bahasa & Sastra Indonesia 5. Sejarah Nasional Indonesia & Dunia 6. Ekonomi 7. Geografi 8. Pendidikan Olah Raga & Kesehatan 9. Pendidikan Seni 10. Pendidikan Keterampilan 11. Matematika 12. Biologi 13. Fisika 14. Kimia 15. Bahasa Inggris JUMLAH 16. Sejarah Budaya 17. Sastra 18. Sosiologi & Antropologi 19. Bahasa Inggris 20. Bahasa Daerah / Bahasa Asing lainnya 21. Matematika JUMLAH JUMLAH BEBAN BELAJAR
KELAS / SEMESTER I II III 1 2 3 4 5 6 2 2 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 37 37
2 2 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 3 37 37
2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 4 3 2 5 3 2 19 38
2 2 3 2 2 2 2 2 17 4 3 4 5 3 2 21 38
2 2 2 2 2 3 13 4 6 4 7 4 25 38
2 2 2 2 3 11 4 4 4 7 4 23 34
Σ
12 12 6 18 14 6 10 8 10 10 8 6 4 4 6 134 16 16 14 24 14 4 88 222
STRUKTUR PROGRAM KURIKULUM 1984 SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS UNTUK PROGRAM PILIHAN B Program B adalah dalam rangka menyiapkan siswa yang mempunyai bakat dan minat untuk langsung memasuki lapangan kerja atau melalui latihan tambahan guna memasuki lapangan kerja.
159
K ESETARAAN PROGRAM A
DAN
PROGRAM B. Yang dimaksud dengan
kesetaraan dalam hal ini adalah penyamaan program yang dimuat dalam Program A dengan bidang-bidang pilihan yang dimuat dalam Program B. PELAKSANAAN PROGRAM B. Siswa memilih Program B dimulai di Kelas 2 dan
3, sedangkan siswa di Kelas 1 mempelajari Program Inti yang sama dengan Program A sebagaimana dalam tabel berikut ini.
PROGRAM A
Program Inti
Program Inti
PROGRAM B
Program Pilihan (A, B)
Kelas III Kelas II
Program Inti
TABEL KESETARAAN PROGRAM A Ilmu-ilmu Fisik
PROGRAM B BIDANG Teknologi Industri
Komputer Maritim Ilmu-ilmu Biologi
Pertanian dan Kehutanan
Ilmu-ilmu Sosial
Jasa
Kesejahteraan Keluarga
Pengetahuan Budaya
Budaya
PILIHAN Kerajinan Tangan Kerajinan Kulit Otomotif Instalasi Listrik Elektronika Pertukangan Kayu Perangkat Lunak Perangkat Keras Pelayaran Penangkapan Ikan Laut Pertanian Perikanan Darat Peternakan Kehutanan Tataniaga Koperasi Pembukuan Pariwisata Tataboga Tatabusana Tatagraha Bahasa Daerah
160
Ilmu-ilmu Agama
Pengetahuan Agama
Sastra Daerah Seni Daerah Sejarah Budaya Bahasa Asing Agama Islam Agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Budha
BAB III: POKOK-POKOK PELAKSANAAN KURIKULUM
Ada beberapa segi pelaksanaan kurikulum yang perlu mendapat perhatian dan erat hubungannya dengan ciri-ciri Kurikulum 1984 SMA. Segi-segi yang dimaksud mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, administrasi kurikulum, pendekatan belajar mengajar dan penilaian, serta bimbingan karir. A. KEGIATAN
INTRAKURIKULER,
KOKURIKULER,
DAN
EKSTRAKURIKULER
Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pendidikan secara keseluruhan dari sekolah yang bersangkutan. Kegiatan Intrakurikuler dilakukan di sekolah yang penjatahan waktunya telah ditentukan dalam struktur program.Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal yang perlu dicapai dalam masing-masing mata pelajaran. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa, yang bertujuan agar siswa lebih memperdalam dan lebih menghayati apa yang dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler.Kegiatan kokurikuler dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti mempelajari buku-buku tertentu, melakukan penelitian, membuat karangan, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis,dengan tujuan untuk lebih menghayati/ memperdalam apa yang telah dipelajari.Hasil kegiatan ini ikut menentukan dalam pemberian nilai bagi para siswa. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan diluar jam pelajaran biasa ( termasuk pada waktu libur ), yang dilakukan di sekolah ataupun diluar sekolah dengan
161
tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa mengenal hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Kegiatan mengunjungi obyek-obyek tertentu (gunung, candi, museum, dan sebagainya), drama, palang merah remaja, pramuka, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis, dapat digolongkan kedalam kegiatan ekstrakurikuler.Kegiatan ini dilakukan secara berkala atau hanya dalam waktu-waktu tertentu dan ikut menilai. B. ADMINISTRASI KURIKULUM
Dalam rangka meningkatkan tepat guna dan daya guna pendidikan, dalam kurikulum 1984 SMA diterapkan system kredit yang sekaligus pula dikaitkan dengan system penilaian siswa. Dengan kredit disini dimaksudkan ukuran satuan beban belajar siswa yang ditentukan oleh jumlah jam pelajaran tatap muka dan pekerjaan rumah per minggu, per semester, dengan cara perhitungan sebagai berikut: 1 kredit = 1 jam pelajaran tatap muka + ½ jam pelajaran pekerjaan rumah per minggu per semester (1 jam pelajaran = 45 menit). Hal ini mengandung arti bahwa untuk setiap 1 jam pelajaran tatap muka, para siswa diberi pekerjaan rumah yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih ½ jam pelajaran. Setiap siswa yang berhasil menamatkan SMA telah menyelesaikan minimal 222 kredit, dengan perincian: a. Program Inti
=
134 kredit
b. Program Khusus =
88 kredit
Jumlah
=
222 kredit
Untuk melaksanakan system kredit dengan baik, perlu disusun formulir-formulir yang dapat digunakan sekolah dalam mengatur dan mengelola program pendidikannya yang sekaligus dapat menunjukan kepada ketuntasan belajar siswa sesuai dengan patokan yang ditetapkan.
162
Ketuntasan
belajar
pelaksanaannya
ini
menunjukan
diarahkan
pada
kepada
penguasaan
hasil
belajar,
sedangkan
keterampilan
mengelola
perolehannya. C. PENDEKATAN BELAJAR MENGAJAR DAN PENILAIAN
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan lebih banyak mengacu kepada bagaimana seseorang belajar, selain kepada apa yang ia pelajari. Keterampilan untuk mampu mengelola perolehannya biasa disebut “pendekatan keterampilan proses”. Kegiatan penilaian terutama diarahkan pada upaya untuk menentukan seberapa jauh tujuan-tujuan maupun proses belajar mengajar yang diinginkan telah terwujud.Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses maupun hasil belajar serta pengelolaan program. D. BIMBINGAN KARIER
Peranan bimbingan dan penyuluhan, terutama bimbingan karier, penting artinya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perbedaan perseorangan dan kebutuhan lingkungan. Bimbingan Karier bukan hanya berarti bimbingan jabatan atau bimbingan tugas, tetapi memiliki arti yang lebih luas yaitu bimbingan agar seseorang dapat memasuki kehidupan, tata hidup dan kejadian di dalam kehidupan, serta mempersiapkan peralihan dari kehidupan sekolah ke dunia kerja.Secara lebih khusus, program bimbingan karier terutama berperan membantu siswa dalam: (1) memahami dirinya; (2) memahami lingkungan/ dunia kerja dalam tata hidup tertentu; dan (3) mengembangkan rencana dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang masa depannya. Dalam pelaksanaanya, program bimbingan karier ini dapat dilakukan 1 atau 2 kali dalam sebulan, dapat dalam bentuk tatap muka, system belajar sendiri, atau gabungan antara keduanya.Nara sumber yang ada di masyarakat perlu dimanfaatkan dalam melaksanakan program ini.Program bimbingan karier inipun
163
perlu sekaligus dikaitkan dengan masalah patokan tentang segi kesesuaian program pendidikan untuk berbagai bidang kehidupan. BAB IV: PENGEMBANGAN DAN PENTAHAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM A. AZAS-AZAS PENGEMBANGAN
Pengembangan Kurikulum 1984 SMA berpedoman pada azas-azas sebagai berikut : 1. Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN Kurikulum dikembangkan dengan berlandaskan Pancasila, UNdangundang Dasar 1945, serta Garis-Garis Besar Haluan Negara yang berlaku, dalam kerangka mewujudkan cita-cita pembangunan nasional pada umumnya, dan tujuan pendidikan nasional pada khususnya. 2. Keluwesan Kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan baik tuntutan kenutuhan siswa pada umumnya maupun kebutuhan pada siswa secara perorangan
sesuai
dengan
minat
dan
bakatnya,
serta
kebutuhan
lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan program inti dan program khusus (Pilihan), serta penggunaan system kredit. 3. Pendekatan Pengembangan Pengembangan Kurikulum dilakukan secara baertahap dan terus-menerus, yaitu dengan jalan mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan dan hasilhasil yang telah dicapai untuk mengadakan perbaikan/pemantapan dan pengembangan lebih lanjut. 4. Peran Serta Daerah Dalam pengembangan kurikulum ada pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Wewenang Pusat adalah mengembangkan konsep Program Inti dan Program Khusus (A dan B), sedangkan Daerah berwenang
164
menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan konsep tersebut, sesuai dengan cirri dan kondisi daerah, terutama Program B. Materi Kurikulum 1984 pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan materi Kurikulum 1975; yang berbeda adalah organisasi pelaksanaanya, sehingga dengan demikian Kurikulum 1984 dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahan/buku buku serta sarana yang ada. Perubahan yang diadakan lebih mengarah pada penyederhanaan materi setiap mata pelajaran sehingga mencakup hanya materi-materi yang penting saja. Dengan
berkurangnya
kepadatan
materi
kurikulum,
hal
itu
memungkinkanterlaksananya kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. B. PENTAHAPAN PELAKSANAAN
Kurikulum 1984 SMA dilaksanakan secara bertahap mulai dengan I pada tahun ajaran 1984/1985, kelas I dan kelas II pada tahun ajaran 1985/1986; dan kelas I, kelas II, kelas III pada tahun ajaran 1986/1987; dan seterusnya. Pentahapan pelaksanaan kurikulum tersebut digambarkan dalam bagan berikut:
Tahun Pelajaran
1984/1985
1985/1986
1986/1987
dan seterusnya
√ -
√ √ -
√ √ √
√ √ √
Kelas I II III
√ = Kelas yang menerapkan Kurikulum 1984
UNDANG-UNDANG
TENTANG
SISTEM
PENDIDIKAN
NASIONAL TAHUN 1989 Sebagai perwujudan dari kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai suatu sistem telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Maret 1989. Undangundang ini memuat aspek antara lain sebagai berikut:
165
Hakikat Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta
didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan dating. Dasar. Pendidikan Nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Fungsi . Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan . Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
KURIKULUM 1994 PENGANTAR
Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mewujudkan pembangunan nasional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional, yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan.
166
Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta sekalian peraturan pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, maka kurikulum Sekolah Menengah Umum perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan
tahap
perkembangan
siswa
dan
kesesuaiannya
dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 Tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Lampiran II tentang Garis-garis Besar Program Pengajaran, dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum. Buku Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum (Lampiran I) memuat hal-hal pokok sebagai berikut : Landasan yang dijadikan acuan dan pedoman dalam pengembangan kurikulum; tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan menengah dan tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum; program pengajaran yang mencakupisi program pengajaran, lama pendidikan dan susunan program pengajaran; pelaksanaan pengajaran; penilaian dan pengembangan kurikulum selajutnya, di tingkat nasional dan tingkat daerah. Buku Garis-garis Besar Program Pengajaran setiap mata pelajaran (Lampiran II) memuat hal-hal sebagai berikut: pengertian dan fungsi mata pelajaran; tuuan pengajaran mata pelajaran yang bersangkutan dan ruang lingkup bahan kajian/pelajaran; pokok-pokok bahasan, konsep atau tema, dan uraian tentang keluasan dan kedalamannya; dan rambu-rambu cara penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
167
Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum (Lampiran III) terdiri atas pedoman kegiatan belajar-mengajar untuk setiap mata pelajaran, pedoman pengelolaan kegiatan belajar-mengajar, dan pedoman bimbingan belajar/bimbingan karir serta pedoman penilaian kegiatan dan hasil belajar. Demikianlah buku ini diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh sekolah agar kurikulum
ini
dipedomani
dan
dilaksanakan
sebaik-baiknya
dengan
memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Pengantar ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hasan di Jakarta, 25 Februari 1993.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 061/U/1993 TENTANG KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH UMUM MENIMBANG:
Bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, dipandang perlu menetapkan Kurikulum Sekolah Menengah Umum. MENGINGAT:
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992; c. Nomor 64/M Tahun 1988; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
168
a. Nomor 0222b/0/1980
tanggal
11
September
1980
dengan
semua
perubahannya; b. Nomor 0222f/0/1980 tanggal 11 September 1980; c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983; d. Nomor 0574/P/1990 tanggal 25 Agustus 1990; e. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 November 1992; MEMPERHATIKAN:
1. Hasil serangkaian Rapat Kerja Kelompok Pengembangan Kurikulum; 2. Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1991; 3. Saran tertulis Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional terhadap Buku Landasan, Program, dan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN:
Pertama : (1) Mengesahkan
dan
Memberlakukan
Kurikulum
Sekolah
Menengah Umum yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun pelajaran 1994/1995. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Buku Landasan, Program, dan Pengebangan Kurikulum Sekolah Menengah Umum; Garis-garis Besar Program Pengajaran; dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini. Kedua
: (1) Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
169
(2) Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga
: (1) Upaya perbaikan dalam rangka penyempurnaan Kurikulum Sekolah Menengah Umum dilakukan secara terus-menerus untuk disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, keadaan dan kebutuhan lingkungan, kebutuhan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. (2) Dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perubahan
Kurikulum
Sekolah
Menengah
Umum
dapat
dilakukan sewaktu-waktu. Keempat :
(1) Perubahan yang berkenaan dengan isi Landasan, Program dan Pengembangan
Kurikulum
Sekolah
Menengah
Umum
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Perubahan yang berkenaan dengan isi Buku Garis-garis Program Pengajaran untuk setiap mata pelajaran yang berlaku secara nasional dan atau isi Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulu Sekolah Menengah Umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar
dan
Menengah
setelah
mendengar
pertimbangan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima
: Dengan berlakunya Keputusan ini Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0209/U/1984 dinyatakan tidak berlaku.
Keenam : Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Surat Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1993 oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan: Fuad Hasan.
170
LAMPIRAN
I
KEPUTUSAN
MENTERI
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN NOMOR; 061/U/1993 TANGGAL, 25 FEBRUARI 1993 TENTANG
LANDASAN,
PROGRAM
DAN
PENGEMBANGAN
KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH UMUM BAB I: LANDASAN
Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Sebagai perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berfingsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurangkurangnya setara dengan tamatan pendidikan dasar (Pasal 3, 5, dan 6 Undangundang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Peserta didik dimungkinkan untuk pindah dari jalur pendidikan sekolah ke jalur pendidikan luar sekolah atau sebaliknya, atau dari satu jenis pendidikan lain dalam jenjang yang sama. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, termasuk juga dalam hal biaya penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.
171
Satuan
pendidikan
menyelenggarakan
kegiatan
belajar-mengajar
yang
dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjan dan berkesinambungan. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (2), dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989). Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemapuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989). Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah luar biasa. Disamping itu, terdapat pula pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah keagamaan. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah
yang
mengutamakan
perluasan
pengetahuan
dan
peningkatan
keterampilan siswa. Sekolah Menengah Umum (SMU) merupakan bentuk satuan pendidikan di jalur pendidikan sekolah pada pendidikan menengah umum yang mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan (Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 dan Pasal 1 butir 2 serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) butir, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990. Kurikulum SMU disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.
172
BAB II: TUJUAN
A.
Tujuan Pendidikan Nasional
Pendidikan
Nasional
bertujuan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa
dan
mengembangkan manusia Indonesia sutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989). B. Tujuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Sekolah Menengah Umum Pendidikan menengah bertujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; dan 2. Meningkatkan
kemampuan
siswa
sebagai
anggota
masyarakat
dalam
mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum (SMU) mengacu kepada tujuan pendidikan menengah dan mengutamakan penyiapan siswa untuk menlanjutkan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). BAB III: PROGRAM PENGAJARAN
Kurikulum Sekolah Menengah Umum disusun untuk mencapai tujuan pendidikan pada Sekolah Menengah Umum. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Menengah Umum. Program pengajaran sekolah menengah umum terdiri dari program pengajaran umum dan program pengajaran khusus. Program pengajaran
173
umum diselenggarakan di kelas I dan II SMU, sedangkan program pengajaran khusus mulai diadakan dikelas III SMU. A. Program Pengajaran Umum
Program pengajaran umum merupakan program pengajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa kelas I dan kelas II. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan minat siswa sebagai dasar untuk memilih program pengajaran khusus yang sesuai di kelas III. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelaja ran yang disusun dalam mata pelajaran sebagai berikut: 1.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.
PendidikanAgama
3.
Bahasa dan Sastra Indonesia
4.
Sejarah Nasionaldan Sejarah Umum
5.
Bahasa Inggris
6.
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
7.
Matematika
8.
Ilmu Pengetahuan Alam a. Fisika b. Biologi c. Kimia
9.
Ilmu Pengetahuan Sosial a. Ekonomi b. Sosiologi c. Geografi
174
10. Pendidikan Seni B. Program Pengajaran Khusus
Program Pengajaran Khusus diselenggarakan di kelas III dan dipilih oleh siswa sesuai
dengan
kemampuan
dan
minatnya.
Program
ini
dimaksudkan
untukmempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan padajenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Siswa di kelas III diberi peluang untuk berpindah ke program pengajaran khusus lainnya sesuai dengan kemampuan, minat, dan kemajuan belajarnya. Kesempatan untuk berpindah dari program khusus yang telah dipilihnya ke program khusus lainnya diberikan sampai dengan akhir catur wulan I kelas III. Program pengajaran khusus terdiri dari: Program Bahasa, Program Ilmu Pengetahuan Alqm, dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Setiap program khusus terdiri dari sejumlah mata pelajaran umum dan mata pelajaran khusus. Jenis mata pelajaran umum dan jumlah jam pelajaran masing-masing mata pelajaran umum pada setiap program khusus adalah sama. Mata-mata pelajaran pada setiap program khusus adalah sebagai berikut. l. Program Bahasa Program
ini
dimaksudkan
untuk
mempersiapkan
siswa
melanjutkan
pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan bahasa dan budaya, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Selain daripada itu, program inijuga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Program pengajaran ini berisi bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran berikut: a. Mata Pelajaran Umum: l) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
175
2) Pendidikan Agama, 3) Bahasa dan Sastra Indonesia, 4) SejarahNasional dan Sejarah Umum, 5) Bahasa Inggris, 6) Pendidikan Jasmani danKesehatan. b. Mata Pelajaran Khusus 1) Bahasa dan Sastra Indonesia 2) Bahasa Inggris, 3) Bahasa Asing Lain, 4) Sejarah Budaya. 2. Program Ilmu Pengetahuan AIam (IPA) Program llmu Pengetahuan Alam dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang berkaitan dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Selain daripada itu, program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Program ini berisi bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran berikut: a. Mata Pelajaran Umum l) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) Pendidikan Agama, 3) Bahasa dan Sastra Indonesia, 4) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, 5) Bahasa Inggris,
176
6) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. b. Mata Pelajaran Khusus l) Fisika, 2) Biologi, 3) Kimia 4) Matematika. 3. Program Ilmu Pengetahuan Sosial Program
ini
dimaksudkan
untuk
mempersiapkan
siswa
I
melanjutkan
pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi yang I berkaitan dengan ilmu pengetahuan sosial, baik dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional. Selain daripada itu, program ini juga memberikan bekal kemampuan kepada siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Program pengajaran ini berisi bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran berikut: a. Mata pelajaran Umum l) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2) PendidikanAgama, 3) Bahasa dan Sastra Indonesia, 4) Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, 5) Bahasa Inggris, 6) Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. b. Mata Pelajaran Khusus 1) Ekonomi, 2) Sosiologi, 3) Tata Negara,
177
4) Antropologi. c. Susunan Program Gambaran menyeluruh mengenai mata-mata pelajaran dan jumlah waktu minimal yang dibutuhkan untuk setiap mata pelajaran untuk kelas I, II dan III dapat diiihat pada susunan program berikut ini: 1. SUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM KELAS I DAN KELAS II Program Umum
MATA PELAJARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
10.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pendidikan Agama Bahasa dan Sastra Indonesia Sejarah Nasional dan Sejarah Umum Bahasa Inggris Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Matematika IPA a. Fisika b. Biologi c. Kimia IPS a. Ekonomi b. Sosiologi c. Geografi Pendidikan Seni
Jumlah
KELAS & JUMLAH JAM PELAJARAN I II 2 2 5 2 4 2 6
2 2 5 2 4 2 6
5 4 3
5 4 3
3 2 2
3 2 2 -
42
42
Keterangan: 1 jam pelajaran adalah 45 menit.
178
2. SUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN SEKOLAH MENENGAH UMUM KELAS III a. PROGRAM BAHASA
MATA PELAJARAN
JUMLAH JAM PELAJARAN
UMUM 1.
Pendidikan Panacasila dan Kewarganegaraan
2
2.
Pendidikan Agama
2
3.
Bahasa dan Sastra Indonesia
3
4.
Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
2
5.
Bahasa Inggris
5
6.
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan *)
2
KHUSUS 1.
Bahasa dan Sastra Indonesia
8
2.
Bahasa Inggris
6
3.
Bahasa Asing Lain **)
9
4.
Sejarah Budaya
5
JUMLAH
42
Keterangan: *)
Diselenggarakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan sekolah. **) Penentuan mata pelajaran Bahasa Asing Lain dilakukan oleh sekolah berdasarkan keadaan dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Siswa memilih mata pelajaran Bahasa Asing Lain yang diselenggarakan oleh sekolah.
b. PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM
MATA PELAJARAN
JUMLAH JAM PELAJARAN
UMUM 1.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2. Pendidikan Agama 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum 5. Bahasa Inggris 6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan *) KHUSUS
2 2 3 2 5 2
179
1. 2. 3. 4.
Fisika Biologi Kimia Matematika
7 7 6 8
JUMLAH
42
Keterangan: *) Diselenggarakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan disesuaikan dengan kesempatan yang tersedia di lingkungan sekolah.
c. PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
MATA PELAJARAN UMUM 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2. Pendidikan Agama 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum 5. Bahasa Inggris 6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan *) KHUSUS 1. Ekonomi 2. Sosiologi 3. Tata Negara 4. Antropologi
JUMLAH Keterangan: *) Diselenggarakan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kesempatan yang tersedia di lingkungan sekolah.
JUMLAH JAM PELAJARAN 2 2 3 2 5 2 10 6 6 6
42 disesuaikan
dengan
D. Kegiatan Ekstra Kurikuler Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luarjam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan ekstra kurikuler berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler. Kegiatan-kegiatan untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian, seperti: Kepramukaan, usaha kesehatan sekolah, olahraga, palang merah, kesenian, dan kegiatan lainnya diselenggarakan juga dengan menggunakan waktu di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program.
180
Kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas dimaksudkan juga untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan. E. Uraian Singkat tentang masing-masing mata pelajaran l.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diarahkan pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam bentuk perilaku seharihariberdasarkan nilai moral Pancasila, nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa Indonesia dan nilai moral Agama. Di samping itu mata pelajaran ini dimaksudkan pula untuk membina pengetahuan dan kemampuan yang berkenaan dengan hubungan antara warganegara dengan negara dan pendidikan pendahuluan bela negara. Pengembangan sikap dan perilaku siswa pada jenjang Pendidikan Menengah selalu diorientasikan pada berbagai lingkungan kehidupan (diri/pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan dunia) dan aspek kehidupan. Mata pelajaran ini berisi kemampuan pemahaman konsep, pengembangan sikap dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai dasar dan norma dasar Pancasila beserta penjabarannya.
2. Pendidikan Agama Mata pelajaran Pendidikan Agama dimaksudkan untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa yang bersangkutun dengun memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. Bahan kajian masing-masing mata pelajaran Agama adalah sebagai berikut: a. Mata pelajaran Agama Islam berisi bahan kajian tentang keimanan, ibadah, Al Qur'an, akhlak, syariah, muamalah, dan tarikh.
181
b. Mata pelajaran Agama Kristen Protestan berisi bahan kajian tentang sigala sesuatu yang bersumber dari Tuhan Yesus seperti kasih, ibadah, pengutusan,
ketaatan,
dan
janji
keielamatan,
pengertian
dan
penghayatan tentang dasar kehidupan sehari-hari. c. mata pelajaran Agama Katolik berisi bahan kajian tentang peristiwaYesus Kristus, tanggapan iman akan peristiwa Yesus Kristus, agama, Kitab
Suci,
umat
beriman,
manusia
dan
dunia,
keselamatan,
masyarakatyang dikehendaki Allah, dan Kerajaan Allah. d. Mata
pelajaran
Agama
Hindu
berisi
bahan
kajian
tentang
filsafatr/taqwa, siodha, sila/dharma; radacara, yaduya, sejarah, Weda, mithologi, dan sosiologi. e. Mata pelajaran Agama Budha berisi bahan kajian tentang bhakti, sila, sadda, tripitaka, dan sejarah. 3. Bahasa dan Sastra Indonesia Mata pelajaran Bahasa dan sastra Indonesia bertujuan untuk meningtatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam berbahasa secara tepat dan kreatif, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan bernalar, kematangan emosional dan sosial, serta meningkatkan kepekaan perasaan dan kemampuan siswa untuk memahamidan menikmati karya Sastra' Mata pelajaran
Bahasa
dan
sastra
Indonesia
juga
dimaksudkan
untuk
meningkatkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa persatuan' Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk kelasf, II, da; III mencakup pemahaman berbagai fungsi bahasa' bentuk, makna, dan penggunaannya untuk berkomunikasi dan membahas masalah-masalah pengetahuan alam, sosial dan budaya, serta memahami dan menikmati karya sastra. Khusus untuk kelas III program Bahasa, ruang lingkup mata pelajaran Bahasa dan Sasha Indonesia mencakup pula pengenalan dasardasar kebahasaan dan kesusasteraan.
182
4. SejarahNasional dan Sejarah Umum Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum dimaksudkan untuk menanamkan pemahaman tentang adanya perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga negara Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia. Bahan kajian Sejarah Nasional meliputi kehidupan dan perkembangan rnasyarakat Indonesia
dari
masa
kuno,
masa
tradisional,
dan
masa
imperialisme/kolonialisme, pergerakan nasional, proklamasi kemerdekaan, serta upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sampai dengan masa mengisi kemerdekaan. Bahan kajian Sejarah Umum mencakup perkembangan baru bangsa-bangsa Asia, Eropa, Amerika sampai dengan perang dunia kedua, proses perubahan dan kecenderungan pembentukan tata kehidupan dunia baru dan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. 5. Bahasa Inggris Mata
pelajaran
Bahasa
Inggris
bertujuan
untuk
mengembangkan
keterampilan siswa dalam membaca, menyimak, berbicara, dan menulis bahasa Inggris sebagai lanjutan dari pengajaran bahasa Inggris di jenjang pendidikan
sebelumnya.
Keterampilan
berbahasa
Inggris
tersebut
diperlukan untuk menunjang penyerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, dan peningkatan hubungan antar bangsa. Mata pelajaran ini berisi keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis dalam bahasa lnggris yang disajikan secara terpadu dengan penekanan pada keterampilan mernbaca. Unsur-unsur bahasa yang berupa tata bahasa, kosakata, lafal, dan ejaan disajikan untuk menunjang ke empat keterampilan berbahasa tersebut. Pokok bahasan dan kosakata yang dicakup dalam program Ilmu Pengetahuan Sosial terutama dikaitkan dengan bidang ilmu pengetahuan sosial, dalam program Ilmu Pengetahuan
183
Alam pokok bahasan dan kosakatanya terutama dikaitkan dengan bidang ilmu pengetahuan alam, sedangkan dalam program Bahasa pokok bahasan dan kosakatanya terutama dikaitkan dengan sastra. 6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan adalah bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan kegiatan jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk pertumbuhan dan pengembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, seimbang. Mata pelajaran ini terdiri atas kegiaan pokok dan kegiatan pilihan. Kegiatan pokok terdiri atas atletik, senam, permainan, dan pendidikan kesehatan. Sedangkan kegiatan pilihan terdiri atas renang, pencak sila! bulu tangkis, tenis mej4 tenis, sepak takraw, softball, j udo, olahraga yang berkembang di daerah, pengobatan tradisional dan kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS). 7. Matematika Mata pelajaran Matematika di SMU diberikan dengan maksud untuk menata dan meningkatkan ketajaman penalaran siswa yang dapat membantu memperjelas menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol-simbol, serta lebih mengembangkan sikap logis, kritis, cermat, disiplin,
dan
menghargai
kegunaan
matematika'
Mata
pelajaran
Matematika di kdlas I dan kelas II SMU berisi aljabar, trigonometri, kalkulus,
geometri,
peluang,
dan
statistika,
dimaksudkan
untuk
memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mempelajari bidang-bidang ilmu lainnya. Pada program Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran ini khususnya dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta lebih mengembangkan kemampuan matematika yang diperlukan dalam mempelajari bidang-bidang ilmu alam
184
dan matematika lebih lanjut sebagai bekal untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. 8. Fisika Mata pelajaran Fisika di SMU bertujuan menggunakan fisika sebagai wahana untuk memahami kosep-konsep fisika dan saling keterkaitannya, serta mampu menerapkan konsep-konsep fisika dan metode ilmiah yang melibatkan keterampilan proses untuk memecahkan rnasalah dalam kehidupan sehari-hari serta mengembangkan sikap dan nilai-nilai ilmiah. Selain itu, pembelajaran fisika juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
akan
perkembangan
lptek,
kelestarian
lingkungan
dan
kebanggaan nasional. Konsep-konsep fisika yang diajarkan di SMU merupakan kelanjutan dan pendalaman konsep-konsep di SLTP. Di kelas satu dan dua merupakan dasar untuk mamahami konsep-konsep di kelas tiga, sedangkan di kelas tiga merupakan dasar untuk mempelajari konsepkonsep fisika lebih lanjut di perguruan tinggi. Konsep-konsep tersebut sifatnya lebih absfak dan lebih kuantitatifyang meliputi; mekanik4 listrik, magnet, panas, gelombang bunyi, cahaya, fisika modern, elektronika dan penerapannya dalam pengetahuan tentang bumi dan antariksa. 9. Biologi Mata pelajaran Biologi di SMU bertujuan memberikan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitanny4 serta mampu menerapkan konsep-konsep biologi dan metode ilmiah yang melibatkan keterampilan proses untuk memecahkan masalah dalar'r kehidupan seharihari. Selain itu, pembelajaran biologi juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lptek, kelestarian lingkungan dan kebanggaan nasional. Konsep-konsepbiologi yang dipelajari di kelas satu dan dua SMU merupakan kelanjutan, pendalaman dan perluasan konsep-konsep di SLTP dan juga merupakan dasar untuk mempelajari konsep-konsep yang lebih mendalam dan lebih luas di kelas tiga. Sedangkan konsep-konsep biologi
185
yang dipelajari di kelas tiga merupakan kelanjutan, pendalaman dan perluasan konsep-konsep di kelas satu dan dua merupakan dasar untuk mempelajari konsep-konsep lebih lanjut dijenjang pendidikan tinggi, maupun untuk bekal dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep biologi di SMU sifatnya lebih mikroskopis, lebih abstrak dan lebih menunjukkan saling keterkaitan (sibernetik) sebagai sistem. Konsep-konsep biologi tersebut mencakup biologi sel, anatomi, fisiologi, keanekaragaman, genetika, evolusi, lingkungan dan perlindungan, dan pengawetan alam. 10. Kimia Mata pelajaran Kimia di SMU bertujuan memberikan pengetahuan untuk memahami penerapan konsep-konsep kimia dan saling keterkaitannya, serta mampu menerapkan konsep-konsep kimia dan metode ilmiah yang melibatkan keterampilan proses untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran kimia juga diharapkan dapat
meningkatkan
kesadaran
Iptek,
kelestarian
lingkungan
dan
kebanggaan nasional. Konsep-konsep kimia yang dipelajari di kelas I dan II SMU merupakan dasar untuk mempelajari konsep-konsep kimia yang lebih mendalam dan lebih luas di kelas III. Selain itu juga merupakan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan konsep-konsep kimia yang dipelajari di kelas III merupakan dasar untuk mempelajari konsep-konsep kimia lebih lanjut di jenjarrg pendidikan tinggi serta merupakan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep kimia di SMU meliputi struktur, transformasi, d inam ika, dan energitika zat.
186
11. Ekonomi Mata pelajaran Ekonomi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya seoara kritis dan objektif. Untuk program Ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi. Mata pelajaran ini berisi bahan kajian ekonomi dan akuntansi. Bahan kajian ekonomi mencakup masalah ekonomi, pengertian dasar ekonomi, kegiatan ekonomi yang bersifat perseorangan dan bagian-bagian tertentu dari masyarakat, ekonomi Indonesia Dan luar negeri, pengelolaan bahan usaha dan dasar-dasar ekonometri. Bahan akuntansi mencakup pengertian dasar akuntansi, siklus akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang dan koperasi, serta komputer akuntansi. 12. Sosiologi Mata pelajaran Sosiologi dimaksudkan untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan hidup bermasyarakat, dan mampu menempatkan diri di berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat. Mata pelajaran Sosiologi pada Program Ilmu Pengetahuan Sosial dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kepekaan
dan
kemampuan
mengungkapkan berbagai gejala dan masalah sosial-budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran ini berisi bahan kajian tentang proses perubahan sosial-budaya, sosialisasi, moderenisasi, pelapisan sosial, dan masalah-masalah sosialbudaya dalam kehidupan sehari-hari.
187
13. Geografi Mata
pelajaran
Geografi
kemampuan
dan
sikap
menghadapi
gejala
dimaksudkan rasional
alam
dan
yang
untuk
memberikan
beitanggung
kehidupan
di
muka
jawab bumi
bekal dalam serta
permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Mata pelajaran ini mencakup pemahaman dasar-dasar pengertian geografi dan sistem informasi geografi; kajian sistematik tentang gejala-gejala alam dan kehidupan; kajian regional (wilayah) mengenai beberapa kawasan penting dunia yang ada di benua Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika; kajian khusus yang sejalan dengan kecenderungan perkembangan ekonomi, kemajuan ilrnu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengenai indusfi dan persebarannya serta pola keruangan desa dan kota. 14. Tata Negara Mata
pelajaran
Tata
Negara
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan Negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, system pemerintahan negara RI, maupun nagara lain. Mata pelajaran ini berisi konsep-konsep dasar negara secara umum, bentuk negara, sistem pemerintahan RI sejak proklamasi 1945 sampai dengan sekarang, hukum serta sistem politik di negara RI, dan hubungan intemasional. Mata pelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir rasional, kritis dalam memahami permasalahan tentang hak dan kewajiban kehidupan berbangsa dan bernegara. 15. Sejarah dan Budaya Mata pelajaran Sejarah Budaya dimaksudkan untuk menanamkan pernahaman tentang adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini, dan masa mendatang sehingga siswa
188
menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini. Bahan kajian Sejarah Budaya berisi kajian tentang perkembangan kebudayaan di Indonesia dan luar Indonesia dari masa pra sejarah hingga masa kini, perkembangan dan kecenderungan unsur-unsur budaya mutakhir, serta peranan kebudayaan dalam pembangunan nasional. 16. Bahasa Asing Lain Mata pelajaran Bahasa Asing Lain dimaksudkan untuk memberikan kepada siswa keterampilan awal membaca, menyimak, berbicara, dan menulis dalam bahasa asing untuk penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya dan untuk peningkatan hubungan antarbangsa. Mata pelajaran ini berisi keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis dalam bahasa asing yang diajarkan secara terpadu. Unsurunsur bahasa seperti: tata bahasa, Kosakata, lafal, dan ejaan, diajarkan untuk menunjang keempat keterampilan berbahasa tersebut. Mata Pelajaran ini berupa antara lain mata pelajaran Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Jepang, dan atau Bahasa Perancis. 17. Pendidikan Seni Mata pelajaran Pendidikan Seni bertujuan untuk menanarnkan dan mengembangkan cita rasa keindahan dan keterampilan berolah seni serta rasa cinta dan bangga terhadap seni budaya bangsa Indonesia. Selain itu mata pelajaran Pendidikan Seni bertujuan untuk rnenyeimbangkan kemampuan rasional dan emosional. Matapelajaran ini berisikan bahan kajian seni musik, senirupa, seni tari, dan seni teater. 18. Antopologi Mata pelajaran Antropologi dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya
189
dalam
kehidupan
sehari-hari;
menanamkan
kesadaran
perlunya
menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri; menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan bermasyarakat. Mata pelajaran ini berisi kajian tentang : asal mula kebudayaan Indonesia, dan factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kebudayaan seperti lingkungan alam/fisik, ras dan sebagainya; bentuk-bentuk masyarakat di Indonesia; tinjauan terhadap beberapa masyarakat suku di Indonesia; peranan unsur kebudayaan tradisional terhadap pembangunan dan bagaimana membentuk kebudayaan menuju masa depan. F. Lama Pendidikan Pendidikan di sekolah menengah umum berlangsung selama tiga tahun. Bagi siswa yang memiliki kemampuan luar biasa dimungkinkan menempuh pendidikan di sekolah menengah umum lebih singkat dari waktu yang ditentukan. G. Perpindahan Sekolah Siswa sekolah menengah umum dapat pindah ke sekolah menengah kejuruan atau satuan pendidikan menengah lainnya yang setara asalkan memenuhi persyaratan pada sekolah atau satuan pendidikan yang dituju. BAB IV: PELAKSANAAN
A. Waktu Belajar Kurikulum Sekolah Menengah Umum menerapkan sistem catur wulan yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi tiga bagian waktu yang masingmasing disebut catur wulan ( I tahun = 3 catur wulan). Jumlah hari belajar dalam satu
tahun
ajaran
adalah
240
hari,
termasuk
di
dalamnyawaktu
bagi
penyelenggaraanpenilaian kegiatan, kemajuan dan hasil belajar siswa. Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun ajalan sekurang-kurangnya 204hari.Satu jam pelajaran lamanya 45 menit.
190
B. Sistem Guru Sekolah Menengah Umum menggunakan sistem guru mata pelajaran. C. Perencanaan kegiatan belajar-mengaiar Perencanaan kegiatan belajar-mengajar meliputi : a. Perencanaan tahunan b. Perencanaan catur wulan, dan c. Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk persiapan mengajar. D. Bahasa Pengantar Bahasa pengantar dalam pendidikan pada sekolah menengah umum adalah bahasa Indonesia (Pasal 41 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989). E. Sistem Pengajaran l.
Kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan dengan sistem klasikal di mana sekelompok siswa dengan kemampuan rata-rata hampir sama, dengan usia yang hampir sama, menerima pelajaran dari seorang guru dalam mata pelajaran tertentu supaya ada diskusi dalam waktu dan tempat yang sama. Bila diperlukan dapat dibentuk kelompok sesuai dengan tujuan dan keperluan pengajaran.
2. Kegiatan belajar-mengajar pada dasarnya mengembangkan kemampuan psikis dan fisik serta kemampuan penyesuaian sosial siswa secara utuh. Dalam rangka mempersiapkan siswa untuk m elanjutkan ke pend idikan tinggi atau memasuki lapangan kerja, perlu dilaksanakan pula kegiatan belajar-mengajar
yang
mengembangkan
kemandirian,
sikap
bertanggungjawab dalam belajar dan mengemukakan pendapat, berpikir secara teratur, kritis, disiplin, dan keberanian dalam mengambil suatu keputusan. 3. Mengingat kekhasan setiap mata pelajaran, cara penyajian pelajaran atau metode mengajar hendaknya memanfaatkan berbagai sarana penunjang
191
seperti kepustakaan, alat peraga, lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta narasumber. F. Kegiatan Perbaikan dan Pengayaan Kegiatan perbaikan adalah kegiatan belajar-mengajar yang dimaksudkan untuk membantu siswa memahami bahan kajian atau pelajaran sehingga siswa mampu mencapai tingkat penguasaan minimal yang ditetapkan. Kegiatan pengayaan adalah kegiatan belajar-mengajar yang dimaksudkan untuk perluasan dan pendalaman bahan kajian atau pelajaran bagi siswa yang telah mencapai tingkat penguasaan minimal lebih awal dari padarata-rata siswa lainnya. Kegiatan perbaikan dan pengayaan dilaksanakan dengan menggunakan waktu yang disediakan sesuai dengan keadaan kebutuhan. G. Tahap Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum Sekolah Menengah Umum dilaksanakan secara bertahap mulai dengan kelas I pada tahun ajaran 199411995, kelas I dan II pada tahun ajaran 199511996, dan semua kelas pada tahun ajaran 199611997 dan seterusnya. H. Penahapan pelaksanaan kurikulum dapat digambarkan dalam baganberikut ini. BAB V: PENILAIAN
A. Penilaian Kemajuan Belajar Penilaian Kegiatan dan kernajuan belqjar siswa adalah upaya pengumpulan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan kegiatan pembelajaran. Penilaian ini juga memberikan umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar. B Penilaian Hasil Belajar Penilaian hasil belajar adalah upaya pengumpulan informasi untuk mengetahui seberapajauh pengetahuan dan kemampuan telah dicapai oleh siswa pada akhir setiap catur wulan, dan akhir tahun pelajaran, atau akhir pendidikan SMU.
192
Penilaian hasil belajar pada akhir catur wulan, akhir tahun pelajaran, direncanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaksankan oleh sekolah yang bersangkutan, sedangkan penilaian akhir.peqdidikan SMU direncanakan oleh Ditjen Dikdasmen dan dilaksanakan'oleh sekolah yang bersangkutan dengan koordinasi Kantor Wilayah Depdikbud, berpedoman pada ketentuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Penilaian hasil belajar pada akhir catur wulan 3 kelas II mencakup semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas II. Penilaian ini dapat digunakan sebagai: a. bahan pertirnbangan dalam pemilihan program pengajaran khusus di kelas III, b. salah satu unsur utama untuk menetukan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar pada akhir pendidikan di SMU digunakan untuk. menyatakan bahwa siswa yang bersangkutan telah selesai mengikuti (tamat) pendidikan SMU. Penilaian hasil belajar yang didasarkan atas ukuran yang ditetapkan secara nasional dilakukan untuk mernperoleh keterangan tentang mutu hasil pendidikan di SMU. BAB VI: PENGEMBANGAN KURIKULUM SELANJUTNYA
A. Tingkat Nasional Pada
tingkat
nasional,
pengembangan
kurikulum
selanjutnya
mencakup
penyesuaian isi, bahan pelajaran, dan cara dengan memperhatikan tahap perkembangan
siswa
dan
kesesuaiannya
dengan
lingkungan,
kebutuhan
pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan menengah umum. B. Tingkat Daerah. Pada tingkat daerah, pengembangan kurikulum pendidikan menengah umum selanjutnya sesuai dengan Pasal l5 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990, dan tanpa mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional,
193
mencakup: (1) Penjabaran lebih lanjut bahan kajian atau pokok bahasan dan atau bahan pelajaran kurikulum yang berlaku nasional, misalnya mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; (2) Penambahan bahan pelajaran/bahan kajian atau pokok bahasan, berdasarkan kurikulum yang berlaku nasional, misalnya: mata pelajaran Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; dan (3) Penyesuaian cara penyampaian yang tercantum dalam kurikulum nasional dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.
MASA DEMOKRASI PARTISIPATORI [ORDE REFORMASI] 1998 – SAMPAI DENGAN SEKARANG (2010)
PROLOG Salah satu tuntutan gerakan “Reformasi” dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah membuahkan hasil, yaitu mundurnya Presiden Soeharto sebagai pemimpin rejim pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden selama 32 tahun disambut dengan gembira oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Puncaknya gerakan reformasi yaitu ketika krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru berimplikasi tuntutan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai produk dari masa pemerintahan Orde Baru. Para reformis menuntut agar seluruh kebijakan berkenaan dengan
194
kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mendukung gerakan reformasi harus dirubah secara total. Atas dasar itu, pendidikan sebagai salah satu unsur kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut untuk disempurnakan secepat mungkin. Langkah pertama yang dilakukan adalah penyempurnaan kurikulum Kurikulum 1994.
KURIKULUM 1994 YANG DISEMPURNAKAN ATAU DISESUAIKAN [SUPLEMEN GBPP 1999] Seiring dengan terjadinya gerakan Reformasi pada tahun 1998 yang menuntut peningkatan kesadaran terhadap keterbukaan, bidang pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut untuk segera direformasi. Sorotan yang pertama kali untuk direformasi atau disempurnakan dalam bidang pendidikan ditujukan kepada Kurikulum 1994 yang sedang berjalan pada waktu itu. Pada hakikatnya, penyempurnaan ini merupakan proses dari penelitian dan pengembangan kurikulum secara terus menerus. Sebenarnya
sebelum
terjadinya
reformasi
pun,
Kurikulum
1994
telah
mendapatkan berbagai tanggapan, kritik, dan saran yang sangat konstruktif dari masyarakat, praktisi, dan pakar pendidikan. Atas dasar itu dan seiring dengan tuntutan reformasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1998 meresponnya dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan peserta didik dan kepentingan nasional. Dari serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan atau menyesuaikan Kurikulum 1994 selama 1 tahun, akhirnya pada tahun 1999 telah dihasilkan dokumen “Penyempurnaan/Penyesuaian Kurikulum 1994 [Suplemen Garis-Garis Besar Program Pengajaran atau GBPP 1999] SMU”. Sejumlah mata pelajaran dalam Suplemen GBPP SMU yang telah disempurnakan yaitu sebagai berikut:
195
1.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2.
Bahasa dan Sastra Indonesia
3.
Sejarah Nasional dan Sejarah Umum
4.
Bahasa Inggris
5.
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
6.
Matematika
7.
Fisika
8.
Kimia
9.
Biologi
10. Ekonomi dan Akuntansi 11. Sosiologi 12. Geografi 13. Pendidikan Seni 14. Sejarah Budaya 15. Tata Negara 16. Antropologi Jadi sebenarnya penyempurnaan/penyesuaian ini lebih diarahkan hanya pada peninjauan kembali substansi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan jiwa reformasi, sedangkan Struktur Kurikulum sebagaimana yang terdapat dalam Kurikulum 1994 SMA secara prinsip tidak mengalami perubahan sama sekali.
Suplemen
GBPP
SMA
sebagai
hasil
penyempurnaan
mulai
diimplementasikan pada awal tahun 1999/2000.
196
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI [KURIKULUM 2004] LANDASAN,
PENGERTIAN,
PRINSIP
PENGEMBANGAN,
DAN
PELAKSANAAN A. Landasan
Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perkembangan dan perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tersebut. Atas dasar tuntutan mewujudkan masyarakat seperti itu, diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspekaspek
moral,
akhlak,
budi
pekerti,
perilaku,
pengetahuan,
kesehatan,
keterampilan dan seni. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. Dengan demikian, peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan kurikulum sekolah dan madrasah yang berbasis pada kompetensi peserta didik. Penyempurnaan
kurikulum
ini
dilandasi
oleh
kebijakan-kebijakan
yang
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. UUD 1945 dan perubahannya; 2. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN;
197
3. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Daerah Otonom berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Pergeseran pengelolaan tersebut berimplikasi pada penyempurnaan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyempurnaan kurikulum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu berkenaan dengan pasal pasal sebagai berikut: 1) Pasal
3
tentang
Pendidikan
Nasional
berfungsi
mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, barakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab; 2) Pasal 35 Ayat (1) tentang standar nasional pendidikan berkenaan dengan standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; 3) Pasal 36 ayat (1) dan (2) tentang pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional dan tujuan pendidikan, serta memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan potensi peserta didik; 4) Pasal 37 ayat (1) tentang muatan wajib pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah; dan;
198
5) Pasal 38 ayat (1) tentang penetapan Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah dan ayat (2) tentang peran koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi dan untuk pendidikan menengah dalam pengembangan kurikulum Pendidikan dasar dan Menengah sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah. B. Pengertian
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sesuai dengan pengertian tersebut, Kurikulum 2004 berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan untuk mencapai tujuan nasional dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah dan madrasah. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang dikaitkan dengan bahan kajian dan bahan pelajaran secara kontekstual. Pada pendidikan kejuruan kompetensi yang berkait dengan tugas-tugas lulusan di tempat kerja, ditetapkan berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di dunia kerja sesuai dengan keahliannya. Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan sejak Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, Kelas I sampai dengan Kelas XII yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis peserta didik. Khusus pendidikan kejuruan kompetensi yang dituangkan dalam kurikulum adalah sta ndar kompetensi yang berlaku di dunia kerja yang bersangkutan.
199
C. Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Pelaksanaan 1. Prinsip-Prinsip Pengembangan
a. Peningkatan Keimanan, Budi Pekerti Luhur, dan Penghayatan nilai-nilai Budaya Keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya perlu digali, dipahami, dan diamalkan untuk mewujudkan karakter dan martabat bangsa. b. Keseimbangan Etika, Logika, Estetika, dan Kinestetika Pengalaman belajar dirancang dengan memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. c. Penguatan Integritas Nasional Penguatan integritas nasional dicapai melalui pendidikan yang menumbuhkembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang mampu memberikan sumbangan terhadap peradaban dunia. d. Perkembangan Pengetahuan dan Teknologi Informasi Kemampuan berpikir dan belajar dengan cara mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian serta menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. e. Pengembangan Kecakapan Hidup Kecakapan
hidup
mencakup
keterampilan
diri
(personal
skills),
keterampilan berpikir rasional (thinking skills), keterampilan sosial (social skills), keterampilan akademik (academic skills), keterampilan vokasional (vocational skills). Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, dan berhitung; sikap, dan perilaku adaptif, kreatif, kooperatif, dan kompetitif.
200
f. Pilar Pendidikan Kurikulum mengorganisasikan fondasi belajar ke dalam empar pilar, yaitu: (i) belajar untuk memahami, (ii) belajar untuk berbuat kreatif, (iii) belajar untuk hidup dalam kebersamaan, dan (iv) belajar untuk membangun dan mengekspresikan jati diri yang dilandasi ketiga pilar sebelumnya. g. Komprehensif dan Berkesinambungan Kompetensi mencakup keseluruhan dimensi kemampuan yaitu pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, pola pikir dan perilaku yang disajikan secara berkesinambungan mulai dari usia Taman Kanak-kanak atau Raudhatul Athfal sampai dengan pendidikan menengah. Kemampuan mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap, pola piker dan perilaku. Substansi mencakup norma, nilai-nilai, dan konsep, serta fenomena dan kenyataan yang berkembang dalam kehidupan masyar akat. h. Belajar Sepanjang Hayat Pendidikan diarahkan pada proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlanjut sepanjang hayat. i.
Diversifikasi Kurikulum Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik
2. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan
a. Kesamaan Memperoleh Kesempatan Penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
201
b. Berpusat Pada Anak Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, dan menilai diri sendiri diutamakan agar peserta didik mampu membangun kemauan, pemahaman, dan pengetahuannya. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik perlu terus menerus diupayakan. Penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian upaya tersebut. Penyajiannya disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. c. Pendekatan Menyeluruh dan Kemitraan Semua pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan mulai dari Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal, kelas I sampai dengan XII. Pendekatan yang digunakan dalam mengorganisasikan pengalaman belajar berfokus
pada
kebutuhan
mengintegrasikan
berbagai
peserta disiplin
didik ilmu.
yang
bervariasi
Keberhasilan
dan
pencapaian
pengalaman belajar menuntut kemitraan dan tanggung jawab bersama dari peserta didik, guru, sekolah dan madrasah, orangtua, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, dan masyarakat. d. Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan Standar kompetensi disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah dan madrasah.
Standar
kompetensi
dapat
dijadikan
acuan
penyusunan
kurikulum berdiversifikasi berdasarkan pada satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, serta taraf internasional. D. Tujuan
Rumusan tujuan untuk masing-masing satuan pendidikan mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang
202
Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang menyertainya. Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; memiliki etos dan budaya kerja; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. STRUKTUR DAN SISTEM PERSEKOLAH DAN MADRASAH A. Jenjang dan Jalur Pendidikan serta Jenis Sekolah
Pendidikan di SMA dalam jalur pendidikan formal berlangsung selama 3 tahun, yaitu mulai kelas X sampai dengan kelas XII yang diperuntukkan terutama bagi siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Di jalur nonformal, pendidikan menengah setara dengan Paket C. Posisi SMA dalam jenjang dan jalur pendidikan digambarkan dalam struktur persekolahan berikut ini.
203
STRUKTUR PERSEKOLAHAN DAN MADRASAH Dunia Kerja/Hidup di Masyarakat
Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik
TINGGI
MENENGAH
XII XI X
SMA dan MA
IX VIII VII
SMP dan MTs
SMK dan MAK
Paket C
18 17 16
Paket B
15 14 13
Paket A
12 11 10 9 8 7
Taman Penitipan Anak & Kelompok Bermain
6 5 4 3 2 1 Lahir
SMLB
SMPLB
DASAR VI V IV III II I
SD dan MI
SDLB
TK dan RA
TKLB
USIA DINI
JENJANG PENDIDIKAN
FORMAL
TINGKAT/ KELAS
NONFORMAL JALUR
USIA (TH)
B. Sistem Kenaikan Tingkat/Kelas
Sekolah
dan
madrasah
pada
jenjang
pendidikan
dasar
dan
menengah
menggunakan sistem kenaikan tingkat/kelas, yaitu mulai dari Tingkat/Kelas I sampai dengan Tingkat/Kelas XII yang harus ditempuh oleh siswa secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan lama masa belajar pada setiap satuan pendidikan. Penempatan siswa di kelas-kelas awal Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan pada perkembangan fisik dan mental serta keharusan wajib belajar.
204
Sedangkan di setiap kelas berikutnya, penempatan siswa menggunakan sistem kenaikan kelas yang didasarkan pada penguasaan kompetensi. C. Sistem Belajar
Pengaturan waktu belajar di semua jenjang dan jenis pendidikan dasar dan menengah menggunakan sistem semester, yaitu sistem yang membagi waktu belajar satu tahun pelajaran ke dalam 2 periode belajar.
STANDAR KOMPETENSI
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, fungsi dan tujuan pendidikan nasional diwujudkan ke dalam standar nasional dan kurikulum. Keterkaitan antara fungsi dan tujuan pendidikan nasional, standar nasional, dan kurikulum dibagankan sebagai berikut. KETERKAITAN FUNGSI, TUJUAN, DAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL SERTA KURIKULUM
Standar nasional meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Standar nasional ini kemudian dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum meliputi pengembangan kerangka dasar dan struktur
205
kurikulum, seperangkat bahan kajian, mata pelajaran, pedoman, silabus, dan bahan ajar. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan kerangka kebijakan untuk pelaksanaan kurikulum 2004 yang memuat landasan, fungsi, tujuan, dan prinsip, struktur dan sistem persekolahan, standar kompetensi lulusan, struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum, serta penilaian dan pengembangan kurikulum selanjutnya. Bahan Kajian merupakan penjabaran dari standar isi yang mencakup kajian yang dibakukan dalam bentuk kompetensi. Mata pelajaran merupakan seperangkat kompetensi dasar yang dibakukan dan substansi pelajaran mata pelajaran tertentu per satuan pendidikan dan per kelas selama masa persekolahan. Mata pelajaran memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per kelas dan per satuan pendidikan sesuai dengan tingkatan pencapaian hasil belajarnya.
Tolok ukur kompetensi dikemukakan
dalam indikator. Pedoman merupakan acuan bagi pengembangan, pemasyarakatan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian kurikulum. Pedoman meliputi pedoman pembelajaran, pedoman penilaian kelas, pedoman penyusunan silabus, pedoman penggunaan sarana belajar, pedoman pengelolaan kurikulum, dan pedoman bimbingan karir. Silabus merupakan penjabaran kompetensi dan tujuan ke dalam rincian kegiatan dan strategi pembelajaran, kegiatan dan strategi penilaian, dan alokasi waktu per mata pelajaran per satuan pendidikan dan per kelas. Bahan ajar merupakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Keterkaitan antara fungsi dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar isi diwujudkan ke dalam bahan kajian, seperangkat kompetensi lintas kurikulum dan mata pelajaran. Keterkaitan ini dapat dilihat pada bagan berikut.
206
KETERKAITAN ANTARA FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL, STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, DAN STANDAR ISI
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Bahan Kajian Kompetensi Lintas Kurikulum
Standar Isi
Standar Kompetensi Mata Pelajaran dan Kegiatan Belajar Pembiasaan
Fungsi dan tujuan nasional adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 20/2003. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai peserta didik sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan. Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah adalah sebagai berikut: •
Keyakinan dan ketaqwaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
•
Menginternalisasi nilai dasar humaniora untuk menerapkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
•
Wawasan kebangsaan dan bernegara.
•
Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya secara produktif, kompetitif, koperatif, dan mampu memanfaatkan lingkungan secara bertanggungjawab.
•
Berpikir logis, kritis, inovatif, dan kreatif dalam memecahkan masalah, serta berkomunikasi secara verbal baik lisan maupun tertulis sesuai dengan konteksnya melalui berbagai media termasuk teknologi informasi.
•
Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik
207
Memanfaatkan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki untuk hidup di
•
masyarakat. Meningkatkan pengetahuan dan kecakapan melalui belajar secara mandiri
•
dalam rangka membangun masyarakat belajar. Kemampuan berolah raga, menjaga kesehatan, membangun ketahanan dan
•
kebugaran jasmani. Berekspresi dan menghargai seni dan keindahan.
•
Standar Kompetensi Lulusan kemudian dijabarkan ke dalam Standar Isi yang memuat Bahan Kajian, dan Mata Pelajaran serta Kegiatan Belajar Pembiasan. Kompetensi dalam bahan kajian disajikan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pernyataan pemeringkatan dalam aspek. Kompetensi tersebut memuat delapan peringkat pencapaian prestasi peserta didik selama mereka mengikuti pendidikan
prasekolah,
pendidikan
dasar,
dan
pendidikan
menengah.
Pemeringkatan tersebut terdiri atas 6 level, yaitu Level 0, 1, 2, 3, 4, 4-A, 5 dan 6 sebagaimana terinci dalam tabel di bawah ini. PEMERINGKATAN DAN KESETARAANNYA DENGAN KELAS
Level
Kesetaraan Kelas
Penjelasan
0
TK dan RA
1
I – II
2
III – IV
3
V - VI
4
VII – VIII
4-A
IX
Kesiapan untuk memasuki sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah, namun tidak menjadi prasyarat untuk memasuki sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Penguasaan kemampuan dasar untuk menggunakan bahasa lisan, tulis, dan angka dalam berkomunikasi. Tahap orientasi operasional konkret untuk beralih secara bertahap ke kemampuan berpikir yang lebih abstrak. Pencapaian kompetensi lulusan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan peralihan ke jenjang sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah. Penguasaan keterampilan berpikir dan penalaran proses abstraksi melalui kompetensi yang dipelajari dan diterapkan dalam menyelesaikan masalah. Pencapaian kompetensi lulusan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah sesuai dengan tuntutan wajib belajar 9 tahun untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
208
5
X
6
XI – XII
yang lebih tinggi atau hidup di masyarakat. Penguasaan kompetensi yang mendukung pemilihan dan/atau penentuan program studi atau pilihan atau keahlian. Pencapaian kompetensi lulusan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan serta madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja, atau hidup di masyarakat.
Pemeringkatan kompetensi harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi guru, tenaga kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan. Pemeringkatan
kompetensi
ini
bermanfaat
sebagai
dasar
penilaian
dan
pemantauan proses kemajuan dan hasil belajar peserta didik. Pemeringkatan bermanfaat
bagi pelayanan
individual, benchmarking,
dan fleksibilitas
penyelenggaraan pendidikan. Kompetensi bahan kajian menjadi acuan dalam penyusunan kompetensi mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan. Kompetensi bahan kajian dicapai melalui sepuluh bahan kajian yang berlaku mulai dari SD, SDLB, dan MI; SMP, SMPLB, dan MTs; serta SMA, SMALB, MA, SMK, dan MAK. Kesepuluh bahan kajian tersebut yaitu: 1) Pendidikan Agama; 2) Pendidikan Kewarganegaraan 3) Bahasa; 4) Matematika; 5) Ilmu Pengetahuan Alam; 6) Ilmu Pengetahuan Sosial; 7)
Seni
dan
Budaya;
8)
Pendidikan
Jasmani
dan
Olah
Raga;
9)
Keterampilam/Kejuruan; dan 10) Muatan Lokal. Pengorganisasian bahan kajian ke dalam mata pelajaran memperhatikan dan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut: (1) Perkembangan psikologis dan fisik anak, (2) Kebermanfaatan atau kegunaan atau pragmatik bagi anak, (3) Beban belajar anak, dan (4) Disiplin keilmuan.
209
Pengorganisasian kesepuluh bahan kajian ke dalam mata pelajaran untuk SMA dan MA adalah sebagai berikut: 1. Pendidikan Agama 2. Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Kesenian 7. Pendidikan Jasmani 8. Sejarah 9. Geografi 10. Ekonomi 11. Sosiologi 12. Fisika 13. Kimia 14. Biologi 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi 16. Keterampilan/Bahasa Asing Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan hidup dan belajar sepanjang hayat yang dibakukan dan harus dicapai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar secara berkesinambungan. Kompetensi Lintas Kurikulum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman, sesuai dengan agama yang dianutnya.
210
2. Menggunakan
bahasa
untuk
memahami,
mengembangkan,
dan
mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. 3. Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep, teknik-teknik, pola, struktur, dan hubungan. 4. Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. 5. Memahami dan menghargai lingkungan fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan
menggunakan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
nilai-nilai
untuk
mengambil keputusan yang tepat. 6. Berpartisipasi, berinteraksi, dan berkontribusi aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. 7. Berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. 8. Berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan. 9. Menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain.
STRUKTUR
KURIKULUM
SEKOLAH
MENENGAH
ATAS
DAN
MADRASAH ALIYAH
Struktur kurikulum berisi: (1) sejumlah mata pelajaran, (2) kegiatan belajar pembiasaan, dan (3) alokasi waktu. Mata pelajaran mengutamakan kegiatan instruksional yang berjadwal dan berstruktur. Kegiatan belajar pembiasaan mengutamakan
kegiatan
pembentukan
dan
pengendalian
perilaku
yang
diwujudkan dalam kegiatan rutin, spontan, dan pengenalan unsur-unsur penting
211
kehidupan masyarakat. Alokasi waktu menunjukan satuan waktu yang digunakan untuk tatap muka. Kurikulum SMA dan MA mencakup 2 jenis yaitu: (a) Struktur Kurikulum Program Studi dan (b) Struktur Kurikulum Program Pilihan. Sekolah dan madrasah dapat menentukan struktur kurikulum yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan. Masa belajar di SMA dan MA ditempuh selama 3 tahun mulai dari Kelas X, XI, dan XII. Struktur Kurikulum pada SMALB dan MALB disesuaikan dengan ketunaan. 1. Struktur Kurikulum Program Studi
Program studi terdiri atas Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa. Kelas X merupakan program bersama yang diikuti oleh semua peserta didik. Pada Kelas XI dan XII dikelompokkan ke dalam tiga program studi, yaitu: Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa. Program studi Ilmu Alam mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip alam. Program studi Ilmu Sosial mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip kemasyarakatan. Program studi Bahasa mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki karakter, kompetensi, dan kecakapan hidup melalui pemahaman prinsip-prinsip multikultural dan komunikasi bahasa. Struktur kurikulum program studi Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini.
212
STRUKTUR KURIKULUM Kelas X
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2. Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Kesenian 7. Pendidikan Jasmani 8. Sejarah 9. Geografi 10. Ekonomi 11. Sosiologi 12. Fisika 13. Kimia 14. Biologi 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi 16. Keterampilan/Bahasa Asing Jumlah
Alokasi Waktu Smt 1 Smt 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 *
2 2 4 4 4 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 *
38
38
Penjelasan untuk Kelas X: 1)
2) 3)
4)
5)
6)
Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas X adalah 38 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Minggu belajar untuk kelas X dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 – 40 minggu. Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. Jam tatap muka per minggu adalah 28.5 jam (1.710 menit), dan jumlah jam tatap muka per tahun adalah 969 jam (58.140 menit) – 1.140 jam (68.400 menit). Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang dimaksudkan untuk membekali kemampuan bagi peserta didik untuk hidup di masyarakat dan pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah serta pemilihannya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan siswa dan sekolah/madrasah. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap
213
7)
mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu. Kegiatan belajar pembiasaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi waktunya diatur oleh sekolah dan madrasah.
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU ALAM
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2. Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Kesenian 7. Pendidikan Jasmani 8. Sejarah 9. Geografi 10. Fisika 11. Kimia 12. Biologi 13. Teknologi Informasi dan Komunikasi 14. Keterampilan /Bahasa Asing
Jumlah
Alokasi Waktu Kelas XI Kelas XII Smt 1 2 3 4 4 5 2 2 2 1 4 4 4 2 *
Smt 2 2 3 4 4 5 2 2 1 2 4 4 4 2 *
Smt 1 2 3 4 4 5 2 2 5 4 5 2 *
Smt 2 2 2 4 4 5 2 2 4 5 4 2 *
39
39
38
36
Penjelasan untuk Program Studi Ilmu Alam: 1)
2) 3)
4)
Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Kelas XII semester 1 (satu) adalah 38 jam pelajaran dan semesDaerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 – 40 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 29,25 jam (1.755 menit), dan jumlah jam tatap muka per tahun adalah 994,5 jam (59.670 menit) – 1.170 jam (70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu, dan jam tatap muka per minggu adalah 28,5 jam (1.710 menit) dan jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 513 jam (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan.
214
5)
6)
7)
8)
Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 27 jam (1.620 menit), dan jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 378 jam (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang mencakup kecakapan hidup yang membekali peserta didik untuk hidup di masyarakat dan pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu. Kegiatan belajar pembiasaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi waktunya diatur oleh sekolah dan madrasah.
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL
Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2. Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Kesenian 7. Pendidikan Jasmani 8. Sejarah 9. Geografi 10. Ekonomi 11. Sosiologi 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Keterampilan/ Bahasa Asing
Jumlah
Alokasi Waktu Kelas XI Kelas XII Smt 1 2 3 4 4 4 2 2 3 3 5 5 2 *
Smt 2 2 3 4 4 4 2 2 3 3 5 5 2 *
Smt 1 2 3 4 4 4 2 2 3 3 5 4 2 *
Smt 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 5 4 2 *
39
39
38
36
Penjelasan untuk Program Studi Ilmu Sosial: 1)
Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah. 2) Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. 3) Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 – 40 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 29,25 jam
215
(1.755 menit), dan jumlah jam tatap muka per tahun adalah 994,5 jam (59.670 menit) – 1.170 jam (70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. 4) Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu, dan jam tatap muka per minggu adalah 28,5 jam (1.710 menit) dan jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 513 jam (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. 5) Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 27 jam (1.620 menit), dan jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 378 jam (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. 6) Keterampilan/Bahasa Asing merupakan mata pelajaran pilihan yang mencakup kecakapan hidup yang membekali peserta didik untuk hidup di masyarakat dan pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah. 7) Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu. 8) Kegiatan belajar pembiasaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi waktunya diatur oleh sekolah dan madrasah. STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI BAHASA
Mata Pelajaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pendidikan Agama Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Kesenian Pendidikan Jasmani Sejarah Antropologi Sastra Indonesia Bahasa Asing lainnya Teknologi Informasi dan Komunikasi Keterampilan
Jumlah
Alokasi Waktu Kelas XI Kelas XII Smt 1 2 3 4 6 4 3 2 3 2 4 4 2 *
Smt 2 2 3 4 6 4 3 2 3 2 4 4 2 *
Smt 1 2 3 4 6 4 2 2 3 2 4 4 2 *
Smt 2 2 2 4 5 4 2 2 3 2 4 4 2 *
39
39
38
36
Penjelasan untuk Program Studi Bahasa: 1)
Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas XI adalah 39 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu
216
2) 3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah. Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. Minggu belajar untuk kelas XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 – 40 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 29,25 jam (1.755 menit), dan jumlah jam tatap muka per tahun adalah 994,5 jam (59.670 menit) – 1.170 jam (70.200 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. Minggu belajar untuk kelas XII semester 1 adalah 18 minggu, dan jam tatap muka per minggu adalah 28,5 jam (1.710 menit) dan jumlah jam tatap muka semester 1 adalah 513 jam (30.780 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Minggu belajar untuk kelas XII semester 2 adalah 14 minggu, jam tatap muka per minggu adalah 27 jam (1.620 menit), dan jumlah jam tatap muka semester 2 adalah 378 jam (22.680 menit). Daerah atau sekolah dan madrasah dapat mengatur jumlah minggu belajar sesuai dengan kebutuhan. Bahasa terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing Lain (Arab, Jerman, Perancis, Jepang, dan Mandarin). Mata pelajaran Keterampilan pemilihannya disesuaikan dengan bakat, minat siswa dan kebutuhan dan pengalokasian waktunya diatur sekolah dan madrasah. Pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam tabel di atas merupakan contoh pengalokasian waktu untuk setiap mata pelajaran. Sekolah dan madrasah dapat mengatur alokasi waktu sesuai kebutuhan siswa, sekolah dan madrasah, dan daerah dengan tetap berpatokan pada alokasi waktu per minggu. Kegiatan belajar pembiasaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi waktunya diatur oleh sekolah dan madrasah.
2. Struktur Kurikulum Program Pilihan
Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah Program Pilihan dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih sejumlah mata pelajaran yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Struktur kurikulum Program Pilihan tersebut memuat jumlah dan jenis mata pelajaran serta alokasi waktu sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini.
217
STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM PILIHAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN MADRASAH ALIYAH
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
A. Inti 1. Pendidikan Agama 2. Kewarganegaraan 3. Bahasa dan Sastra Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Kesenian 7. Pendidikan Jasmani 8. Sejarah 9. Geografi 10. Ekonomi 11. Sosiologi 12. Fisika 13. Kimia 14. Biologi 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi 16. Keterampilan/Bahasa Asing B. Pilihan [terdiri atas sejumlah mata pelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat]
Jumlah
Kelas X
Kelas XI
Kelas XII
2 2 4 4 4 2 2 2 (1) 1 (2) 2 2 3 3 3 2 *
2 2 4 4 4 2 2 -
2 2 4 4 4 2 2 -
-
16
12
38
36
32
Penjelasan untuk Program Pilihan: 1) Kelas X merupakan program bersama yang diikuti oleh semua peserta didik. 2) Program Pilihan yang dimulai pada Kelas XI dan XII terdiri atas sejumlah mata pelajaran yaitu: Bahasa dan Sastra Indonesia, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Antropologi, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, Aqidah Akhlak, Tafsir Hadits, Ushul Fiqh, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Keterampilan. 3) Standar kompetensi mata pelajaran Ilmu-ilmu Agama sebagai pilihan dikembangkan oleh Departemen Agama dan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. 4) Pemilihan mata pelajaran untuk Program Pilihan di Kelas XI dan XII didasarkan pada minat dan kemampuan peserta didik untuk memilih program studi di perguruan tinggi. 5) Pemilihan mata pelajaran dilakukan dengan cara: a. Peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan ke bidang Ilmu Alam dapat memilih beberapa mata pelajaran yang bercirikan bidang tersebut ditambah dengan mata pelajaran lainnya,
218
b. Peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan ke bidang Ilmu Sosial dapat memilih beberapa mata pelajaran yang bercirikan bidang tersebut dan ditambah dengan mata pelajaran lainnya, dan c. Peserta didik yang memiliki minat dan kemampuan ke bidang Bahasa dapat memilih beberapa mata pelajaran yang bercirikan bidang tersebut ditambah dengan mata pelajaran lainnya. 4) Alokasi waktu total yang disediakan untuk kelas X dan XI adalah 36 jam pelajaran per minggu. Daerah, sekolah atau madrasah dapat menambah alokasi waktu total atau mengubah alokasi waktu mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, sekolah, madrasah atau daerah. Madrasah menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran keagamaan. 5) Satu jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 45 menit. 6) Minggu belajar untuk kelas X dan XI dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 – 40 minggu, dan jam tatap muka per minggu adalah 27 jam (1.620 menit), jumlah jam tatap muka per tahun adalah 918 jam (55.080 menit). 7) Minggu belajar untuk kelas XII dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 - 40 minggu, dan jam tatap muka per minggu adalah 24 jam (1440 menit), jumlah jam tatap muka per tahun adalah 816 jam (48.960 menit). 8) Bahasa terdiri atas mata pelajaran Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Asing Lain (Arab, Jerman, Perancis, Jepang, dan Mandarin). 9) Alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam Program Pilihan disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. 10) Kegiatan belajar pembiasaan dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang alokasi waktunya diatur oleh sekolah dan madrasah. 11) Penjelasan teknis untuk pelaksanaan program pilihan akan diatur dalam pedoman tersendiri. PELAKSANAAN KURIKULUM A. Umum
Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip “Kesatuan dalam Kebijakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan”. Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/sekolah dan madrasah. Perwujudan “Kesatuan dalam Kebijakan” tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran, beserta Pedoman Pelaksanaannya. Perwujudan “Keberagaman dalam Pelaksanaan” tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembelajaran.
219
Pelaksanaan kurikulum di daerah perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. perencanaan dan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 2. perluasan kesempatan berimprovisasi dan berkreasi dal am meningkatkan mutu pendidikan; 3. penegasan tanggung jawab bersama antara orang tua, sekolah dan madrasah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu pendidikan; 4. peningkatan pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja penyelenggaraan pendidikan; 5. perwujudan keterbukaan dan kepercayaan dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan otoritas masing-masing yang dapat membangun kesatuan dan persatuan bangsa; dan 6. penyelesaian masalah pendidikan sesuai dengan karakteristik wilayah yang bersangkutan. Kurikulum dapat didiversifikasikan dengan cara disesuaikan, diperluas, dan diperdalam untuk melayani keberagaman penyelenggaraan satuan pendidikan, kebutuhan dan kemampuan daerah dan sekolah dan madrasah ditinjau dari segi geografis dan budaya serta kemampuan dan minat peserta didik sehingga sekolah dan madrasah dapat melayani seluruh peserta didik dengan kemampuan di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-rata untuk mencapai hasil yang optimal. Diversifikasi kurikulum yang melayani minat peserta didik dan kebutuhan daerah dirancang oleh daerah dan sekolah dan madrasah. Perwujudan diversifikasi kurikulum
pendidikan
kejuruan
mengacu
pada
pencapaian
penguasaan
kompetensi sesuai dengan dunia kerja setempat. Diversifikasi kurikulum juga dilaksanakan untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Diversifikasi kurikulum juga perlu dilaksanakan untuk peserta didik
220
dari daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. B. Khusus
1. Bahasa Pengantar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap-tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian dan/atau penyajian keterampilan tertentu. Bahasa asing Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 2. Hari Belajar Jumlah hari belajar satu tahun pelajaran adalah 204 sampai dengan 240 hari dan jumlah minggu efektif adalah 34 - 40. Pengaturannya dilaksanakan dengan sistem semester. Pengaturan hari efektif diwujudkan dalam kalender pendidikan yang berlaku secara nasional. 3. Kegiatan Kurikuler Kegiatan kurikuler dibedakan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. a. Intrakurikuler Kegiatan
intrakurikuler
merupakan
kegiatan
pembelajaran
untuk
menguasai kompetensi dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban peserta didik, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Khusus satuan pendidikan kejuruan, kegiatan intrakurikuler disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi dunia kerja dan industri. Kegiatan intra kurikuler efektif per minggu dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam 5 hari atau 6 hari kerja sesuai dengan kebutuhan sekolah dan madrasah setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
221
b. Ekstrakurikuler Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan untuk memenuhi tuntutan penguasaan kompetensi
mata
pelajaran,
pembentukan
karakter
bangsa,
dan
peningkatan kecakapan hidup yang alokasi waktunya diatur secara tersendiri
berdasarkan
madrasah/daerah.
pada
Kegiatan
kebutuhan
dan
ekstrakurikuler
kondisi
dapat
sekolah
berupa
dan
kegiatan
pengayaan dan kegiatan perbaikan atau kunjungan studi ke tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan esensi materi pelajaran tertentu atau kegiatan-kegiatan kepramukaan, perkoperasian, kewirausahaan, kesehatan sekolah dan madrasah, olah raga, dan palang merah. 4. Tenaga Kependidikan Guru dipersyaratkan mempunyai kualifikasi dan atau kompetensi khusus untuk menunjang pencapaian kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Khusus
guru sekolah dan madrasah kejuruan dipersyaratkan memiliki
sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Guru bertugas merencanakan dan melaksanakan
proses
pembelajaran,
menilai
hasil
pembelajaran,
dan
melakukan pembimbingan dan pelatihan. Kepala
Sekolah
dan
madrasah
bertugas
melaksanakan
administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan profesional untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Pengawas
bertugas
merencanakan,
melaksanakan,
memantau
dan
mengevaluasi pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan serta memberikan pelayanan profesional kepada kepala sekolah dan madrasah dan guru termasuk menyebarkan gagasan baru atau pelaksanaan pembelajaran bermutu secara efisien.
222
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan Pelaksanaan pembelajaran menggunakan sumber belajar, buku dan alat pelajaran termasuk teknologi dan multi media yang disediakan pemerintah dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Sekolah dan
madrasah menciptakan kondisi yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan kejiwaan peserta didik. 6. Remedial, Pengayaan, dan Percepatan Belajar Sekolah dan madrasah memberikan layanan bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Peserta didik yang mencapai ketuntasan kompetensi lebih cepat dari waktu yang ditentukan memperoleh pengayaan dan dapat mengikuti program percepatan belajar. 7. Bimbingan dan Konseling Sekolah dan madrasah memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dalam konteks pengembangan kepribadian, sosial, karier, dan belajar lanjutan. Bimbingan dan konseling diberikan secara berkesinambungan oleh guru yang memenuhi persyaratan. Guru mata pelajaran perlu memberikan dukungan profesional kepada guru bimbingan khusus dalam mengatasi siswa yang bermasalah. 8. Pengembangan atau Penyusunan Silabus Daerah, sekolah dan madrasah mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing tetapi tetap berdasarkan pada standar kompetensi.
Dinas
Pendidikan
propinsi
dan
kabupaten/kota
dapat
mengkoordinasikan kegiatan penyusunan silabus. Penyusunan silabus dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di daerah dengan melibatkan nara sumber sesuai keahliannya. Standar kompetensi dan silabus muatan lokal dapat disusun untuk melayani kebutuhan, potensi, kekhasan, dan keunggulan lokal. Silabus khusus perlu disusun untuk melayani peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam
223
mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Silabus khusus juga perlu disusun untuk melayani peserta didik dari daerah terpencil, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 9. Pengelolaan Kurikulum Sekolah dan madrasah mengelola kurikulum dengan memberdayakan seluruh unsur penyelenggara, komite sekolah dan madrasah, dewan pendidikan, dunia usaha dan industri serta pengendali mutu sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi untuk mewujudkan pencapaian standar kompetensi nasional. Kabupaten/kota, dan propinsi berperan dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasi dan mensupervisi pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di sekolah dan madrasah. 10. Sekolah dan Madrasah Bertaraf Internasional Sekolah dan madrasah bertaraf internasional didirikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing pada tingkat nasional.
Sekolah dapat
menggunakan kurikulum nasional dan atau penggabungan kurikulum nasional dan internasional yang disesuaikan dengan kekhasan serta potensi sekolah, madrasah, dan daerah. Bahasa Inggris dan bahasa asing lain dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. C. Pentahapan Pelaksanaan
Kurikulum 2004 ini dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2004/2005 secara bertahap bagi sekolah dan madrasah yang telah siap melaksanakannya dengan pentahapan sebagai berikut: 1. Pada tahun Pertama mulai Kelas X SMA. 2. Pada tahun Kedua dilaksanakan di Kelas X, XI SMA. 3. Pada tahun Ketiga dan seterusnya dilaksanakan pada seluruh kelas di SMA.
224
Bagi sekolah dan madrasah yang belum siap melaksanakan kurikulum mulai tahun pelajaran 2004/2005 diharapkan dapat memulainya paling lambat tahun pelajaran 2006/2007 dengan pentahapan seperti di atas. D. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran diselenggarakan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik. Kegiatan perlu pembelajaran memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus supaya setiap individu mampu menjadi pebelajar sepanjang hayat
dan
mewujudkan
masyarakat
belajar.
Kegiatan
pembelajaran
mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan, dan mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. Dalam hal ini kegiatan pembelajaran mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi, kreativitas, kemandirian, kerjasama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi, dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. E. Penilaian Hasil Belajar
Penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar dalam ketuntasan pengusaan kompetensi. Penilaian di sekolah dan madrasah (internal) dilakukan dalam bentuk ulangan harian dan penugasan untuk menngetahui kemajuan dan hasil belajar di kelas. Penilaian di sekolah dan madrasah digunakan untuk penentuan perbaikan, pengayaan dan penentuan kenaikan kelas.
225
Penilaian akhir dapat diselenggarakan oleh sekolah dan madrasah atau oleh pihak luar (eksternal). Penilaian eksternal dapat digunakan sebagai pengendali mutu pendidikan seperti Ujian Akhir Nasional dan Tes Kemampuan Dasar. Penilaian Kelas sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru. Dalam Penilaian Kelas, guru berwenang untuk menentukan kriteria keberhasilan, cara, dan jenis penilaian. Penilaian Kelas berorientasi pada: •
Acuan/Patokan Semua kompetensi perlu dinilai menggunakan acuan kriteria berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah dan madrasah menetapkan kriteria sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
•
Ketuntasan Belajar Pencapaian hasil belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasyarat penguasaan kompetensi lebih lanjut.
•
Alat Penilaian Penilaian menggunakan berbagai cara, tes dan non-tes, untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik.
•
Kriteria Penilaian Penilaian memberikan informasi yang akurat tentang pencapaian kompetensi dasar peserta didik, adil terhadap semua peserta didik, terbuka bagi semua pihak, dan dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus menerus untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan belajar peserta didik.
Sekolah dan madrasah melaporkan hasil penilaian kepada siswa, orang tua, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan memuat deskripsi kemajuan dan hasil belajar secara utuh dan menyeluruh. Hasil penilaian dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran dan program.
226
PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM SELANJUTNYA A. Penilaian Kurikulum
Penilaian kurikulum dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Pusat dan Daerah.
Penilaian kurikulum dilakukan untuk mengetahui keterlaksanan
kurikulum sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penilaian kurikulum digunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan dan mengembangkan kurikulum selanjutnya. B. Pengembangan Kurikulum Selanjutnya
Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik, maka masing-masing lembaga tingkat pusat, daerah dan sekolah dan madrasah mempunyai tanggungjawab tertentu. Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyempurnaan dan pengembangan: •
standar kompetensi siswa dan warga belajar;
•
standar materi pokok;
•
pembelajaran dan penilaian hasil belajar secara nasional;
•
pengendalian mutu,
Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penjabaran dan pelaksanaan kurikulum yang mencakup: •
pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus;
•
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
•
penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan kurikulum; dan
•
pelaksanaan pemantauan dan penilaian.
Sekolah dan madrasah bertanggungjawab dalam pelaksanaan kurikulum yang mencakup: •
pengembangan kurikulum dalam bentuk silabus;
•
perencanaan pembelajaran dan penilaian; dan
227
•
pelaksanaan
dan
pengelolaan
pembelajaran;
serta
pelaksanaan
dan
pengelolaan penilaian hasil belajar.
UNDANG-UNDANG
TENTANG
SISTEM
PENDIDIKAN
NASIONAL TAHUN 2003 Mengingat telah terjadi Amandemen terhadap UUD 1945 dan seiring dengan bergulirnya prinsip desentralisasi dan otonomi dalam bidang pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 27 Maret 1989 perlu disesuaikan atau disempurnakan lagi. Undangundang ini memuat aspek antara lain sebagai berikut: Hakikat Pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi . Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan . Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
228
KURIKULUM SMA 2006 Kurikulum SMA tahun 2006, sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, masih menggunakan pola penjurusan yang terdiri atas: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam; (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial; (3) Program Bahasa; dan (4) Program Keagamaan.
KERANGKA DASAR KURIKULUM Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kelompok mata pelajaran estetika; e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Cakupan setiap kelompok mata pelajaran adalah sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Cakupan Kelompok Mata Pelajaran
No.
Kelompok Mata Pelajaran
1.
Agama dan Akhlak Mulia
2.
Kewarganegaraan dan Kepribadian
Cakupan Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta
229
No.
Kelompok Mata Pelajaran
3.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4.
Estetika
5.
Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
Cakupan didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja. Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMP/MTs/SMPLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportivitas dan kesadaran hidup sehat. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat. Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.
230
Selain tujuan dan cakupan kelompok mata pelajaran sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum perlu dikemukakan prinsip pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.
PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM Kurikulum SMA dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. b. Beragam dan terpadu Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi. c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
231
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)
untuk
menjamin
relevansi
pendidikan
dengan
kebutuhan
kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir,
keterampilan
sosial,
keterampilan
akademik,
dan
keterampilan
vokasional merupakan keniscayaan. e. Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan
dan
mata
pelajaran
yang
direncanakan
dan
disajikan
secara
berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. f. Belajar sepanjang hayat Kurikulum
diarahkan
kepada
proses
pengembangan,
pembudayaan
dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PRINSIP PELAKSANAAN KURIKULUM Dalam pelaksanaan Kurikulum SMA menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam
232
hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan). e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan). f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
233
g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
STRUKTUR KURIKULUM Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kompetensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA. Struktur Kurikulum SMA di Kelas X: 1) Kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 4. Muatan
lokal
merupakan
kegiatan
kurikuler
untuk
mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk
234
keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu. STRUKTUR K URIKULUM K ELAS X Komponen A.
B. C.
Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Fisika 7. Biologi 8. Kimia 9. Sejarah 10. Geografi 11. Ekonomi 12. Sosiologi 13. Seni Budaya 14. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 15. Teknologi Informasi dan Komunikasi 16. Keterampilan Bahasa Asing Muatan Lokal Pengembangan Diri Jumlah
Alokasi Waktu Smt 1 Smt 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2*) 38
2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2*) 38
2*) Ekivalen 2 jam pembelajaran.
235
Struktur Kurikulum SMA di Kelas XI dan XII: 1) Kurikulum SMA/MA Kelas XI dan XII Program IPA, Program IPS, Program Bahasa, dan Program Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulum tersebut secara berturut-turut disajikan pada Tabel 5, 6, 7, dan 8. Muatan
lokal
merupakan
kegiatan
kurikuler
untuk
mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik. 2) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. 3) Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit. 4) Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34-38 minggu. STRUKTUR K URIKULUM K ELAS XI DAN XII: PROGRAM IPA
Komponen A.
Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia
Alokasi Waktu Kelas XI
Kelas XII
2 2 4
2 2 4
236
Komponen
B. C.
Alokasi Waktu
4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Fisika 7. Biologi 8. Kimia 9. Sejarah 10. Seni Budaya 11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Keterampilan Bahasa Asing Muatan Lokal Pengembangan Diri
Kelas XI 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2*)
Kelas XII 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2*)
Jumlah
39
39
2*) Ekivalen 2 jam pembelajaran. STRUKTUR K URIKULUM K ELAS XI DAN XII: PROGRAM IPS
Komponen A.
B. C.
Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Sejarah 7. Geografi 8. Ekonomi 9. Sosiologi 10. Seni Budaya 11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Keterampilan Bahasa Asing Muatan Lokal Pengembangan Diri
Jumlah
Alokasi Waktu Kelas XI
Kelas XII
2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2*)
2 2 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2*)
39
39
2*) Ekivalen 2 jam pembelajaran. STRUKTUR K URIKULUM K ELAS XI DAN XII: PROGRAM BAHASA
Komponen A.
Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris
Alokasi Waktu Kelas XI
Kelas XII
2 2 5 5
2 2 5 5
237
Alokasi Waktu
Komponen
B. C.
5. Matematika 6. Sastra Indonesia 7. Bahasa Asing 8. Antropologi 9. Sejarah 10. Seni Budaya 11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Keterampilan Bahasa Asing Muatan Lokal Pengembangan Diri
Jumlah
Kelas XI 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 *) 2
Kelas XII 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 *) 2
39
39
2*) Ekivalen 2 jam pembelajaran. STRUKTUR K URIKULUM K ELAS XI [K HUSUS UNTUK MA]
DAN
Komponen A.
B. C.
Mata Pelajaran 1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Bahasa Indonesia 4. Bahasa Inggris 5. Matematika 6. Tafsir dan Ilmu Tafsir 7. Ilmu Hadist 8. Ushul Fiqih 9. Tasawuf/Ilmu Kalam 10. Seni Budaya 11. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 13. Keterampilan Bahasa Asing Muatan Lokal Pengembangan Diri
Jumlah
XII: PROGRAM K EAGAMAAN
Alokasi Waktu Kelas XI Kelas XII Smt 1
Smt 2
Smt 1
Smt 2
2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2*)
2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2*)
2 2 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2*)
2
2 2 2 2*)
38
38
38
38
2
2 *) Ekuivalen 2 jam pembelajaran )
** Ditentukan oleh Departemen Agama
238
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap tingkat dan/atau semester.
BEBAN BELAJAR Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester. Kedua sistem tersebut dipilih berdasarkan jenjang dan kategori satuan pendidikan yang bersangkutan. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester. Satuan pendidikan SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan
program
pendidikan
yang
peserta
didiknya
diwajibkan
mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.
239
Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu pada setiap satuan pendidikan untuk SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK adalah 38 s.d. 39 jam pembelajaran. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.
Satuan Pendidikan
Kelas
Satu jam pembelajaran tatap muka (menit)
I s.d. III
35
Jumlah jam pembelajaran Per minggu
Minggu Efektif per tahun ajaran
Waktu pembelajaran per tahun
Jumlah jam per tahun (@60 menit)
34-38
884-1064 jam pembelajaran (30940 – 37240 menit)
516-621
26-28
SD/MI/ SDLB*) IV s.d. VI
35
32
34-38
SMP/MTs/ SMPLB*)
VII s.d. IX
40
34-38
34-38
SMA/MA/ SMALB*)
X s.d. XII
45
38-39
34-38
SMK/MAK
X s.d XII
45
36
38
1088-1216 jam pembelajaran (38080 – 42560 menit 1088 - 1216 jam pembelajaran (43520 – 48640 menit) 1292-1482 jam pembelajaran (58140 - 66690 menit) 1292-1482 jam pembelajaran (58140 – 66690 menit)
635-709
725-811
969-1111,5
1026 (standar minimum)
KALENDER AKADEMIK Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Alokasi Waktu
Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
240
Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh matapelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada tabel di bawah ini.
No.
Kegiatan
1.
Minggu efektif belajar
2.
Jeda tengah semester Jeda antarsemester
3. 4. 5.
6. 7. 8.
Libur akhir tahun pelajaran Hari libur keagamaan
Hari libur umum/nasional Hari libur khusus Kegiatan khusus sekolah/madrasah
Alokasi Waktu Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu Maksimum 2 minggu Maksimum 2 minggu Maksimum 3 minggu 2 – 4 minggu
Maksimum 2 minggu Maksimum 1 minggu Maksimum 3 minggu
Keterangan Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
Satu minggu setiap semester Antara semester I dan II Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
Penetapan Kalender Pendidikan
1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
241
2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. 3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. 4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masingmasing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah/pemerintah daerah.
242
PENUTUP
PROFIL KURIKULUM YANG PERNAH BERLAKU Perkembangan SMA yang dimulai pada zaman kolonial Belanda sampai dengan zaman Republik Indonesia tampak sangat dinamis. Pada awal pendiriannya sekitar awal abad ke-20, SMA saat itu dinamakan dengan Algemene Middlebare School (AMS) yang merupakan sekolah elit hanya bagi peserta didik dari golongan masyarakat Eropa khususnya Belanda yang ada di bumi nusantara dan masyarakat pribumi kelas bangsawan. Namun sejak kolonial Jepang dan Republik Indonesia, SMA mulai dibuka bagi peserta didik dari semua tingkatan golongan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan untuk masuk SMA. Dari penelusuran Kurikulum SMA secara historis, hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kurikulum merupakan sesuatu hal yang bisa dan biasa terjadi kapan saja sesuai dengan berbagai tuntutan seperti politik, kondisi, situasi, dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pada intinya, kurikulum di suatu negara tidak akan terlepas dari tuntutan semua atau sebagian unsur-unsur tersebut. Biasanya, kurikulum baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tumpuan politik negara untuk mentransformasi dan melestarikan bidang kehidupan sosial dan budaya dari negara yang bersangkutan. Perkembangan SMA atau nama lain yang setara sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan zaman kemerdekaan disajikan dalam tabel berikut ini. KURIKULUM
1.
KURIKULUM SMA ZAMAN KOLONIAL Kurikulum AMS Masa Kolonial Belanda
PROFIL
Menyiapkan peserta didik dari kalangan elite kolonial Hindia-Belanda dan bangsawan pribumi untuk menjadi pegawai pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Sekolah Belanda menggunakan pengantar bahasa Belanda, sedangkan sekolah pribumi
243
KURIKULUM
Kurikulum SMT Masa Kolonial Jepang
2.
KURIKULUM SMA ZAMAN REPUBLIK Kurikulum SMA Masa Perang Kemerdekaan
Kurikulum SMA Masa Demokrasi Liberal
Kurikulum SMA 1964 Gaya Baru Masa Demokrasi Terpimpin Kurikulum SMA 1968 Masa Demokrasi Pancasila
Kurikulum SMA 1975 Masa Demokrasi Pancasila
Kurikulum SMA 1984 Masa Demokrasi Pancasila
Kurikulum SMU 1994 Masa Demokrasi Pancasila
Kurikulum SMA 2004 (KBK) Masa Demokrasi Partisipatori (Reformasi) Kurikulum SMA 2006 Masa Demokrasi Partisipatori (Reformasi)
PROFIL
menggunakan bahasa Melayu. Setelah tahun 1928, bahasa pengantar sekolah pribumi menggunakan bahasa Indonesia. Menyiapkan peserta didik dalam rangka membangun kawasan Asia Timur Raya yang kuat di bawah kekuasaan Jepang. Bahasa pengantar menggunakan bahasa Indonesia dan Jepang.
Membentuk manusia dan warga negara yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Mulai dari Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 dan seterusnya, Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar dalam proses pendidikan. Bahasa daerah sebagai bahasa ibu boleh digunakan dalam proses pendidikan pada kelas rendah di sekolah dasar. Membentuk manusia dan warga negara yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Menyiapkan manusia dan warga negara sebagai pelaksana dan pengamal Panca Sila dan Panca Wardana. Membentuk manusia Panca Sila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Mempersiapkan siswa untuk pendidikan yang lebih tinggi, serta juga mempunyai program pendidikan untuk siswa yang tidak akan melanjutkan studinya. Memberikan bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan memberikan bekal kemampuan bagi siswa yang akan terjun ke dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikannya. Melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemapuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; memiliki etos dan budaya kerja; dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Menguasai dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik.
244
EPILOG Apabila segala perubahan kurikulum di Indonesia dicermati dan dipelajari, banyak hal yang bisa dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia untuk membangun sumber daya manusia yang diharapkannya pada setiap periode tertentu. Sekaligus, hal itu juga dapat menjadi bahan atau informasi yang berharga dalam merancang kurikulum di masa-masa yang akan datang. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan suatu kurikulum akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Meskipun kurikulum sudah dirancang sebaik mungkin, namun di dalam pelaksanaannya akan tergantung kepada kemampuan para kepala sekolah dan guru untuk menjabarkannya lebih lanjut di tingkat sekolah dan kelas. Selain itu juga, implementasi kurikulum akan sangat tergantung kepada dukungan para birokrasi dan pembina pendidikan di lapangan dengan kebijakan-kebijakan operasionalnya. Kurikulum sebagai produk “consensus making” memuat rancangan segala perangkat
mengenai
isi
atau
bahan
pelajaran
dan
cara-cara
untuk
menyampaikannya kepada para peserta didik, yang disertai dengan prosedur dan teknik penilaian terhadap pencapaiannya. Hal itu menunjukkan bahwa kurikulum, pembelajaran, dan penilaian memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.
245
KEPUSTAKAAN
American Architectural Foundation. (2005). Report from the National Summit on School Design. Washington, DC: KnowledgeWorks. Armstrong, Bavid G. (1989). Developing and Documenting the Curriculum. Boston, MA: Allyn and Bacon. Arnett, Jeffrey Jensen. (1999). “Adolescent Storm and Stress, Reconsidered.” American Psychologist . Vol. 54, No. 5, 317-326. Aunurrahman. (2009). Belajar ALFABETA, CV.
dan
Pembelajaran.
Bandung:
Penerbit
Bloom, Benjamin S., J. Thomas Hasting, & George F. Madaus. (1971). Handbook on For-mative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: Mc-Graw-Hill Company. Bloom, Benjamin S. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York: McGraw-Hill Book Company. Cole, Peter G. & Lorna KS Chan. (1994). Teaching Principles and Practice. New York: Prentice Hall. Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. (1964). Rencana Pelajaran dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Gaya Baru . Jakarta: Balai Pustaka. Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. (1968). Rencana Pendidikan dan Pelajaran Sekolah Menengah Atas 1968 . Jakarta: Direktorat Pendidikan Umum, Kejuruan, dan Kursus-Kursus. -------. (1975). Kurikulum Sekolah Menengah Atas Tahun 1975 . Jakarta: Depdikbud. -------. (1984). Kurikulum Sekolah Menengah Atas Tahun 1984 . Jakarta: Depdikbud. -------. (1986). Pendidikan di Indonesia: Dari Jaman ke Jaman . Jakarta: Balai Pustaka. -------. (1996). Kurikulum Sekolah Menengah Atas Tahun 1984 . Jakarta: Depdikbud. Depatemen Pendidikan Nasional. (2004). Kurikulum Berbasis Kompetensi [Kurikulum 2004]. Jakarta: Pusat Kurikulum. Dewantara, Ki-hajar. (1930). “Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran”. Wasita, Jilid II, No. 1 – 2, Juli – Agustus. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. (2001). Dokumentasi Bangunan Kolonial Kota Bandung. Bandung: Disbudpar Jabar.
246
Glatthorn, Allan A. (1987). Curriculum Leadership. Glenview, IL: Scott, Foresman and Co. Good, Thomas L. & Jere E. Broophy. (1990). Educational Psychology: A Realistic Approach. New York: Longman. Gronlund, Norman E. (1976). Measurement and Evaluation in Teaching. New York: Mac-Millan Publishing Company. Hasan, Hamid S. (2008). Evaluasi Kurikulum. Bandung: Kerjasama antara UPI Bandung dan PT Remaja Rosdakarya. Hirsch, E.D. (1999). The Schools We Need and Why We Don’t Have It . New York: Anchor Books Double Day. Jasin, Anwar. (1987). Pembaharuan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan. Jakarta: Balai Pustaka. Jerald, Craig D. (2009). Defining A 21 st Century Education. Alexandria, VA: The Center for Public Education. Kartodirdjo, Sartono; Marwati Djoened Poesponegoro; & Nugroho Notosutanto. (1975-a). Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. -------. (1975-b). Sejarah Nasional Indonesia. Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. -------. (1975-c). Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kartono, Kartini. (1997). Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Bebarapa Kritik dan Sugesti. Jakarta: Pradnya Paramita. Kurasawa, Aiko. (1991). Jawa ni okeru Bunkyô no Gaikyô (Japanese Educational Policy in Java). Tokyo: Kita Zai Sei Kon. Miller, John P. & Wayne Seller. (1985). Curriculum: Perspectives and Practices. New York: Longman. Pareto, Vilfredo. 1971. Manuale di economia politica (Manual of political economy). Translation of French edition from 1927. Translated by Ann S. Schwier. Edited by Ann S. Schwier and Alfred N. Page. New York: A.M. Kelley. Pink, Daniel H. (2006). A Whole New Mind. New York: Rinehead Books. Ravitch, Diane. (1995). National Standards in American Education. Washington, DC: Brooking Institution Press. Sanjaya, Wina. (2009). Strategi Pembelajaran berorientasi pada Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sekolah Menengah Atas Negeri 3, Yogyakarta. (1997). 55 Tahun (1942–1997) SMA 3 Yogyakarta. Yogyakarta: Ikatan Alumni Padmanaba.
247
