MATERI PERSIAPAN SUKSES CPNS DAN PPPK TAHUN 2019
DISUSUN OLEH @DUNIACPNS
TES WAWASAN WAWASAN KEBANGSAAN KEBANGSA AN TES INTELEGENSI UMUM TES KARAKTERISTIK PRIBADI
DILARANG KERAS MEMPERBANYAK, MENYALIN, MENGKOPI, MENYEBARKAN, MENCETAK DAN MEMPERJUALBELIKAN MEMPERJUA LBELIKAN PDF INI TANPA IZIN TERTULIS DARI PIHAK @DUNIACPNS
APABILA TERDAPAT KESALAHAN KESALAHAN PADA PENULISAN EBOOK, SILAHKAN MENGIRIMKAN EMAIL:
[email protected]
TEAM AKAN SELALU MELAKUKAN PERBARUAN MATERI DAN REVISI SESUAI DENGAN KONDISI TERBARU PENERIMAAN CPNS DAN PPPK
SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
Salah satu tahapan penting dalam seleksi CPNS adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Tahapan ini harus dilalui oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Seperti tahun lalu, pelaksanaan SKD CPNS tahun 20! ini menggunakan sistem Computer "ssisted Test (C"T), (C"T), dan kelul kelulusan usan menggunakan nilai am#ang #atas (pass (passing ing grade). Nilai SKD memiliki #o#ot $0 persen, sementara Seleksi Kompetensi %idang (SK%) # o#otnya &0 persen.
Setiap pes Setiap pesert ertaa SKD har harus us men menger ger'ak 'akan an 00 soa soall yang ter terdir dirii dar darii soa soall Tes aa aasan san Ke#angsaan (TK) *+ soal, Tes ntelegensia -mum (T-) *0 soal, dan Tes Karakteristik Pri#adi (TKP) *+ soal.
TK di dim mak akssud udka kan n un unttuk me meni nila laii pe peng ngua uasa saan an pe peng nget etah ahua uan n da dan n ke kema mam mpu puan an mengimplementasikan nasionalisme, integritas, #ela negara, pilar negara, #ahasa ndonesia, Panasila, --D !$+, %hineka Tunggal ka, dan NK/. NK/ ini menakup sistem tata negara ndonesia, se'arah per'uangan #angsa, peran #angsa ndonesia dalam tatanan regional maupun glo#al, serta kemampuan #er#ahasa #e r#ahasa ndonesia seara #aik dan #enar. #en ar.
Sedangk Seda ngkan an T T- di dima maks ksudk udkan an un untu tuk k me meni nila laii in inte tele lege gens nsia ia pe pese sert rtaa se sele leks ksi. i. Per Perta tama ma,, kemampuan er#al atau kemampuan menyampaikan in1ormasi seara lisan maupun tulisan. Selain itu, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hu#ungan diantara angkaangka. Dari setiap 'aa#an yang #enar pada kelompok soal ini akan mendapat skor +, dan yang salah nilainya nol (0).
T- 'uga untuk menilai kemampuan 1igural, yakni kemampuan yang #erhu#ungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gam#ar, sim#ol, dan diagram. Selain itu 'uga kemampuan #erpikir logis, atau penalaran seara runtut dan sistematis, serta kemampuan #erpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan seara sistematik. Dari setiap 'aa#an yang #enar pada kelompok soal ini akan mendapat skor +, dan yang salah nilainya nol (0).
Kelompok soal ketiga adalah Tes Karakteristik Pri#adi (TKP). Soalsoal dalam kelompok soall ini men soa menaku akup p hal halha hall ter terkai kaitt den dengan gan pel pelaya ayanan nan pu#l pu#lik, ik, sos sosial ial #ud #udaya, aya, tek teknolo nologi gi in1orm in1 ormasi asi dan kom komunik unikasi asi,, pro pro1es 1esion ionali alisme sme,, 'e' 'e'ari aring ng ker ker'a, 'a, int integr egrita itass dir diri, i, sem semanga angatt #erprestasi. Selain itu, kreatiitas dan inoasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan #eradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, #eker'a mandiri dan tuntas. 3uga kemaua kem auan n dan kem kemamp ampuan uan #el #ela'a a'arr #er #erkel kelan' an'utan utan,, #eke #eker'a r'asam samaa dal dalam am kel kelomp ompok, ok, ser serta ta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. %er#eda dengan dua kelompok soal se#elumnya, TK dan T-, nilai untuk kelompok soal ini ter#esar + dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap 'aa#an. Karena itu, peserta diim#au untuk men'aa# seluruh soal TKP. TKP.
Passing Grade -ntuk dapat mengikuti seleksi lan'utan, peserta SKD harus melampaui nilai am#ang #atas (passing (pass ing grade) sepert sepertii diatu diaturr dalam Peraturan Peraturan 4enter 4enterii P"N/% No. *56207 tentang Nilai "m#a "m #ang ng %a %ata tass SK SKD D Pen Penga gadaa daan n CP CPNS NS 20 207. 7. 8P 8Pas assi sing ng gr grade ade #a #agi gi pes peser erta ta SK SKD D da dari ri kelompok pelamar 'alur umum sama seperti tahun lalu, yakni $* untuk TKP, 70 untuk Tdan 5+ untuk TK,9 Sementara Sementa ra unt untuk uk pel pelamar amar dar darii 1or 1ormas masii khus khusus, us, yan yang g tah tahun un lal lalu u men menggu ggunaka nakan n si siste stem m perangkingan, kali ini 'umlah akumulasi akumu lasi dan nilai T- ada #atas minimalnya. -ntuk pelamar dari 1ormasi sar'ana umlaude dan diaspora, akumulasi nilai paling sedikit 2!7 dengan nilai T- minimal 7+. Sedangkan #agi penyandang disa#ilitas, nilai kumulati1nya 2&0, dengan T- minimal 50. Putraputri Papua6Papua %arat, nilai akumulati1 2&0 dengan T- minimal &0. -ntuk eks tenaga honorer K, nilai akumulati1 minimal 2&0 dan T- minimal &0. 8-ntuk peserta seleksi dari olahragaan #erprestasi internasional, nilai terendah merupakan nilai am#ang #atas hasil SKD,9. Ditam#ahkan, Permen P"N/% No. *56207 ini 'uga mengatur adanya pengeualian untuk #e#erapa 'a#atan. -ntuk dokter spesialis dan instruktur pener#ang, nilai kumulati1 minimal 2!7, dengan nilai T- sesuai passing grade. Sedangkan Sedangkan untuk 'a#atan 'uru ukur, ukur, resuer, resuer, "%K, "%K, pengama pengamatt gunung gunung api, api, pen'aga pen'aga merus merusuar uar,, paang paang hean, hean, dan pen'aga pen'aga tahanan tahanan,, akumulasi nilainya paling sedikit 2&0 dengan nilai T- minimal 50.
MATERI MATERI SELEKSI KOMPETENSI DASAR
4ateri Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegaai Negeri Sipil meliputi: ) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: a) Nasionalisme; #) ntegritas; ) %ela Negara; d) Pilar negara; e) %ahasa ndonesia; 1) Panasila; g) -ndang-ndang Dasar !$+; h) %hinneka Tunggal ka; dan i) Negara Kesatuan /epu#lik /epu #lik ndonesia (sistem Tata Negara ndonesia, se'arah per'uangan #angsa, peranan %angsa ndonesia dalam tatanan regional maupun glo#al, dan kemampuan #er#ahasa ndonesia seara #aik dan #enar
2. Tes Intelegensi U! (TIU) dimaksudkan untuk menilai: a) Kemampuan er#al yaitu kemampuan menyampaikan in1ormasi seara lisan maupun tulisan; #) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hu#ungan di antara angkaangka; ) Kemampuan 1igural yaitu kemampuan yang #erhu#ungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gam#ar, sim#ol, dan diagram; d) Kemampuan #erpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran seara runtut dan sistematis; dan e) Kemampuan #erpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan seara sistematik. *. Tes Kara"teristi" Pribadi (TKP) untuk menilai: a) Pelayanan pu#lik; #) Sosial #udaya; ) Teknologi in1ormasi dan komunikasi; d) Pro1esionalisme; e) 3e'aring ker'a; 1) ntegritas diri; g) Semangat #erprestasi; h) Kreatiitas dan inoasi; i)
TWK Tes Wawasan Kebangsaan Tes Wawasan kebangsaan (TWK) merupakan, salah satu Tes Kompetensi Dasar yang wajib diikuti oleh para peserta dalam uji seleksi penerimaan CPNS. Tujuan diberlakukannya Tes Wawasan Kebangsaan adalah untuk menguji kemampuan penguasaan materi kebangsaan Indonesia dari para peserta tes yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang meliputi: a.
Sistem testa negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. b. Sejarah perjuangan bangsa. c. Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global. d. Kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
PANCASILA Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila atau yang biasa dikenal dengan lima sila dalam Pancasila adalah: 1. 2. 3. 4.
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
kebijaksanaan
dalam
Kelima sila tersebut tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusar Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. SEJARAH PERUMUSAN
Perumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi diawali dari usulan-
usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu: 1.
Lima Dasar oleh Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu: a. Peri Kebangsaan b. Peri Kemanusiaan c. Peri Ketuhanan d. Peri Kerakyatan e. Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.
2.
Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila", yaitu a. Kebangsaan b. Internasionalisme c. Mufakat d. Kesejahteraan e. Ketuhanan
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: Rumusan pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua: Pembukaan Undangundang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945 Rumusan ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950 Rumusan kelima: Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959). •
•
•
•
•
Pancasila yang digali dari bumi Indonesia merupakan: 1. Dasar negara yang merupakan sumber sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara kita. 2. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan serta memberi petunjuk bagi masyarakat yang beraneka ragam sifatnya. 3. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. 4. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual
berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. 5. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang dijunjung tinggi, bukan sekedar karena ditemukan dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikar kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang dimaksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itulah yang digunakan, sebab rumusan yang demikian itulah yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masingmasing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari silasila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila. FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI DASAR FALSAFAH NEGARA INDONESIA
Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, dapatlah ditemukan dalam beberapa dokumen historis dan di dalam perundangundangan negara Indonesia sebagai berikut: 1. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945 2. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta) 3. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV 4. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27 Desember 1945, alinea IV
5. 6.
Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI) tanggal 17 Agustus 1950 Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 di
UUD 1945 DAN AMANDEMEN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis ( basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undangundang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelum dilakukan Perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan Tambahan. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai UndangUndang Dasar Republik Indonesia. 1.
Periode berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949). Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950). Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. 3. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959). Pada periode
UUDS 1950 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950. 4. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966). Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gaga) menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undangundang dasar. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. •
• •
4.
Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966) Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan: Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
•
•
•
5.
Periode 21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999. Pada masa inl dikenal masa transisi. Yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J.Habibie sampai dengan lepasnya Provinsi Timor Timur dari NKRI.
6.
Periode Perubahan UUD 1945 (1999 - 2002). Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasalpasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu: 1.
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 1421 Oktober 1999: pertama UUD 1945. 2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000: kedua UUD 1945. 3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001: ketiga UUD 1945. 4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002: keempat UUD 1945.
Perubahan Perubahan Perubahan Perubahan
BHINNEKA TUNGGAL IKA Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari kitab Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. PENTINGNYA SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
Secara mendalam Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan benders, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lainlain yang sama. Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda
Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan namun justru bersatu dalam satu kesatuan yang justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu: a. Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah b. Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajah dan kebahagiaan bersama c. Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional d. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Berdasarkan prinsip-prinsip nasionalisme yang tersimpul dalam sila ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa nasionalisme (Persatuan Indonesia) pada masa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia memiliki peranan historis yaitu mampu mewujudkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi "Persatuan Indonesia" sebagai jiwa dan semangat perjuangan kemerdekaan RI. Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern baik berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya: 1. Serikat Dagang Islam (1990). 2. Budi Utomo (1908). 3. Serikat Islam (1911). 4. Muhammadiyah (1912). 5. Indische Partij (1911). 6. Perhimpunan Indonesia (1924). 7. Partai Nasional Indonesia (1929). 8. Partindo (1933). 9. dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita itu pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh organisasi politik/organisasi masyarakat yang ada yaitu permufakatan perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (1927). Kebulatan tekad untuk mewujudkan "Persatuan Indonesia" kemudian tercermin dalam ikrar "Sumpah Pemuda" yang dipelopori
oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang berbunyi: 1. 2. 3.
PERTAMA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah Satu Tanah Air Indonesia. KEDUA, Kami Putra dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Satu Bangsa Indonesia. KETIGA, Kami Putra dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia.
Berdasarkan Sumpah Pemuda terdapat tiga aspek Persatuan Indonesia, yaitu: 1.
Aspek Satu Nusa, yaitu aspek wilayah. Wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau yang tadinya bernama Hindia Belanda yang saat itu dijajah oleh Belanda. Ini untuk pertama kali secara tegas para pejuang kemerdekaan mengklaim wilayah yang akan dijadikan wilayah Indonesia merdeka 2. Aspek Satu Bangsa, yaitu nama baru dari suku-suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda yang tadinya dijajah oleh Belanda memplokamirkan satu nama baru sebagai Bangsa Indonesia. Ini adalah awal mula dari rasa nasionalisme sebagai kesatuan bangsa yang berada di wilayah Sabang sampai Merauke 3. Aspek Satu Bahasa, yaitu agar wilayah dan bangsa baru yang berdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang Merdeka. Untuk pertama kali para pejuang kemerdekaah memplokamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia merdeka yaitu bahasa Indonesia.
SEJARAH INDONESIA Sejarah Indonesia selama 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya.
1945 Kembalinya Belanda Bersama Sekutu
Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu
bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh satuan tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya ( South West Pacific Area Command/SWPAC). Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk komando SEAC (South East Asia Command) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malaya, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan panglima Lord Mountbatten sebagai Komando Tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu ( Recovered Allied Prisoners of War and Internees/RAPWI ). Mendaratnya Belanda Diwakili NICA
Berdasarkan Civil Affairs Agreement , pada 23 Agustus 1945 Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil Sekutu tiba di Jakarta, dengan didampingi Dr. Charles van der Plas, wakil Belanda pada Sekutu. Kehadiran tentara Sekutu ini, diboncengi NICA (Netherland Indies Civil Administration pemerintahan sipil Hindia Belanda) yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J van Mook, ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942 (statkundige concepti atau konsepsi kenegaraan), tetapi ia mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Pidato Ratu Wilhemina itu menegaskan bahwa di kemudian harp akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya adaiah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda, di bawah pimpinan Ratu Belanda. Pertempuran Melawan Sekutu dan NICA
Terdapat berbagai pertempuran yang terjad pada saat masuknya Sekutu dan NICA ke Indonesia, yang saat itu baru menyatakan kemerdekaannya. Pertempuran yang terjadi di antaranya adalah: 1. 2. 3.
Peristiwa 10 November, di daerah Surabaya dan sekitarnya Palagan Ambarawa, di daerah Ambarawa, Semarang dan sekitarnya Perjuangan Gerilya Jenderal Soedirman, meliputi Jawa Tengah dan
Jawa Timur 4. Bandung Lautan Api, di daerah Bandung dan sekitarnya 5. Pertempuran Medan Area, di daerah Medan dan sekitarnya 6. Pertempuran Margarana, di Bah 7. Serangan Umum 1 Maret 1949, di Yogyakarta 8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam, di Palembang 9. Pertempuran Lima Hari, di Semarang 10. Ibukota pindah ke Yogyakarta Karena situasi keamanan ibukota Jakarta (Batavia saat itu) yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946, Soekarno dan Hatta pindah ke Yogyakarta sekaligus memindahkan ibukota.
1946 Perubahan Sistem Pemerintahan
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri. Diplomasi Sjahrir
Ketika Syahrir mengumumkan kabinetnya, 15 November 1945, Letnan Gubernur Jendral van Mook mengirim kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan ( Minister of Overseas Territories, Overzeese Gebiedsdelen), J H.A. Logemann, yang berkantor di Den Haag: "Mereka sendiri (Sjahrir dan Kabmetnya) dan bukan Soekarno yang bertanggung jawab atas jalannya keadaan". Tanggal 10 Februari 1946, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknva dan menawarkan mendiskusikannva dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Tujuannya hendak mendirikan persemakmuran Indonesia, yang terdiri dari daerahdaerah dengan Permacam-macam tingkat pemerintahan sendiri, dan untuk menciptakan warga negara Indonesia bagi semua orang yang dilahirkan di sana. Pada bulan April dan Mei 1946, Sjahrir mengepalai delegasi kecil Indonesia yang pergi berunding dengan pemerintah Belanda di Hoge Veluwe. Lagi, ia menjelaskan bahwa titik tolak perundingan haruslah berupa pengakuan atas Republik sebagai negara berdaulat. Atas dasar itu Indonesia baru mau berhubungan erat dengan Kerajaan Belanda dan akan bekerja sama dalam segala bidang. Karena itu Pemerintah Belanda menawarkan suatu kompromi yaitu "Mau mengakui Republik sebagai salah satu unit negara federasi yang akan dibentuk sesuai dengan Deklarasi 10 Februari".
Sebagai tambahan ditawarkan untuk mengakui pemerintahan de facto Republik atas bagian Jawa dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan Sekutu. Karena Iljahrir tidak dapat menerima syaratsyarat ini, konferensi itu bubar dan is be lamateman-temannya kembali pulang Tanggal 17 Juni 1946, Sjahrir mengirimkan surat rahasi a kepada van Mook, menganjurkan bahwa mungkin perundingal yang sungguh-sungguh dapat dimulai kembali. Tanggal 17 Juni 1946, sesudah Sjahrir mengirimkan surat rahasianya kepada van Mook, surat itu dibocorkan kepada pers oleh surat kabar di Negeri Belanda. Pada tanggal 24 Juni 1946, surat kabar Indonesia menuntut dijelaskan desas desus tentang Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia terbatas pada Jawa dan Sumatra. Penculikan Terhadap PM Sjahrir
Tanggal 27 Juni 1946, dalam Pidato Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta, dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Dalam pidatonya, Hatta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir, akan tetapi menurut sebuah analisis, publisitas luas yang diberikan Hatta terhadap surat itu, menyebabkan kudeta dan penculikan terhadap Sjahrir. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikar terhadap Perdana Menteri Sjahrir, yang sudah terlanjur dicap sebagai "pengkhianat yang menjual tanah airnya". Sjahrir diculik di Surakarta, ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan Komandan Batalyon setempat. Pada malam tanggal 28 Juni 1946, Ir Soekarno berpidato di radio Yogyakarta. Ia mengumumkan, "Berhubung dengan keadaan di dalam negeri yang membahayakan keamanan negara dan perjuangan kemerdekaan kita, saya, Presiden Republik Indonesia, dengan persetujuan Kabinet dan sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946, untuk sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah". Selama sebulan lebih, Soekarno mempertahankan kekuasaan yang luas yang dipegangnya. Tanggal 3 Juli 1946, Sjahrir dibebaskan dari penculikan. Namun, baru tanggal 14 Agustus 1946, Sjahrir diminta kembali untuk membentuk kabinet dan tanggal 2 Oktober 1946, Sjahrir kembali menjadi Perdana Menteri. Konferensi Malino - Terbentuknya "Negara" Baru
Bulan Juni 1946 suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah mengusai sebelah Timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mook dan minta organisasiorganisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian;
Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Timur Raya.
1946 -1947 Peristiwa Westerling
Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 - Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penum pasan pemberontakan). Perjanjian Linggarjati
Konferensi antara Indonesia dan Belanda diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan netral, seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn. Bertempat di bukit Linggariati dekat Cirebon. Dalam pertemuan ini, tercapai suatu persetujuan pada tanggal 15 November 1946 yang pokok pokoknya adalah sebagai berikut: •
•
•
Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949 Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam mem bentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya
Untuk ini Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Sebuah Majelis Konstituante didirikan, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih secara demokratis dan bagian-bagian komponen lain. Indonesia Serikat pada gilirannya menjadi bagian Uni Indonesia-Belanda bersama dengan Belanda, Suriname dan Curasao. Kedua delegasi pulang ke Jakarta, dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman dua hari kemudian, pada tanggal 15 November1946, di rumah Sjahrir di Jakarta, berlangsung pemarafan secara resmi Perundingan Linggarjati. Sebenarnya Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun, Sjahrir yang diidentifikasikan dengan rancangan, dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres. Peristiwa yang Terjadi Terkait dengan Hasil Perundingan Linggarjati
Pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, S.M. Kartosuwiryo ditunjuk sebagai salah seorang dari lima anggota Masyumi dalam komite Eksekutif, yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Sidang tersebut membahas apakah
Persetujuan Linggarjati yang telah diparaf oleh Pemerintah Republik dan Belanda pada bulan November 1946 akan disetujui atau tidak. Van. Mook kepaia Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, ia telah memaksa terwujudnya Negara Indonesia Timur, dengan presiden Sukowati, lewat Konferensi Den pasar tanggal 18 - 24 Desember 1946. Pada bulan tanggal 25 Maret 1947 hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut, banyak unsur perjuang Republik Indonesia yang tak dapat menerima pemerintah Belanda merupakan kekuasaan berdaulat di seluruh Indonesia. Dengan seringnya pecah kekacauan, maka pada prakteknya perjanjian tersebut sangat sulit sekali untuk dilaksanakan. Proklamasi Negara Pasundan
Usaha Belanda tidak berakhir sampai di NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa, memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947 Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari, yang berisi: 1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama 2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikanlembaga devisa bersama. 3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerahdaerah yang diduduki Belanda. 4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama). 5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor. Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama Jawaban ini mendapatkan reaksi kerns dari kalangan parpol-parpol di Republik. Ketika jawaban yang memuaskan tidak kunjung tiba, Belanda terus mengembalikan ketertiban" dengan "tindakan kepolisian". Pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malarn (tepatnya 21 1947) mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama. Aksi Belanda rnenguasai semua pelabuhan perairan-dalam di Jawa di Sumatera perkebunan-perkebunan di sekitar Medan, instalasi-instalasi
minyak dan batubara di sekitar Palembang, dan daerah Padang diamankan. Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati membuat Sjahrir bingung dan putus asa, maka pada bulan Juli 1947 dengan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, karena sebelumnya dia sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pernerintah RI dengan Belanda. Naiknya Amir Syarifudin sebagai Perdana Menteri
Setelah terjadinya Agresi Militer Belanda I, pengganti Sjahrir adalah Aram Syarifudin yang sebelurnnya rnenjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, dia rnenggaet anggota PSII yang dulu untuk duduk dalam Kabinetnya. Termasuk menawarkan kepada S.M. Kartosoewirjo untuk turut serta duduk dalam kabinetnya menjadi Wakil Menteri Pertahanan kedua. Perjanjian Renville
Sementara peper-angan sedang berlangsung, Dewan Keamanon PBB, atas desakan Australia dan mengeluarkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947, dan segera setelah itu mendirikan suatu Komisi Jasa-jasa Baik, yang terdiri dari wakil wakil Australia, Belgia dan Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan. Tanggal 17 Januri 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat, Renville ternyata rnenghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh yang kedua belan pihak yang berselisih pada tanggal 19 lanuari ditandatangani persetujuan Renville Wilayah Republik selama masa peralihan sampai penyelesaian akhir dicapai, bahkan lebih terbatas lagi ketimbang persetujuan Linggariati: hanya meliputi sebagian kecil Jawa Tengah (Jogja dan delapan Keresidenan) dan ujung barat pulau Jawa Banten tetap daerah Republik Plebisit akan diselenggarakan untuk menentukan masa depan wilayah yang baru diperoleh Belanda lewat aksi Runtuhnya Kabinet Amir dan naiknya Hatta sebagai Perdana Menteri. Hanya empat hari sesudah Perianjian Renville ditandatangani, pada tanggal 23 Januari1948, Arnir Syarifudin dan seluruh kabinetnya berhenti. Kabinet baru dibentuk dan susunannya diumumkan tanggal 29 Januari1948. Hatta menjadi Perdana Menteri sekaligus tetap rnemangku jabatan sebagai Wakil Presiden. .
1948 – 1949 Agresi Militer II
Agresi Militer II terjadi pada 19 Desember 1948 yang dimulai dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh
lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Serangan Umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta
Serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III berdasarkan instruksi dari Panglima Besar Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukanBelanda. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta. Perjanjian Roem Royen
Akibat dari Agresi Militer tersebut, pihak internasional melakukan tekanan kepada Belanda, terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda, akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kernbali berunding dengan RI. Pada tanggal 7 Mei 1949, Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanlian Roem Royen. Serangan Umum Surakarta
Serangan Umum Surakarta berlangsung pada tanggal 7-10 Agustus 1949 secara gerilya oleh Para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar.Mereka berhasil membumihanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya. Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag. Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, yang menghasiikan kesepakatan: • •
Belanda mengakui kedaulatun Republik Indonesia Serikat. Irian Barat akin diselesaikan setahun setelah pengukuan kedaulatan.
Penyerahan kedaulatan oleh Belanda Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 2 Desember 1949, selang empat tahun setelah praklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika coevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di istana Dam, Amsterdarn. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa
mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele actiec (aksi polisionil) pada 1945-1949 adalah ilegal. TATA NEGARA
Lembaga-lembaga negara menurut UndangUndang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Majelis Permusvawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan aerwakilan Rakyat, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Jumlah anggota MPR periode 2009-2014 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Tugas dan wewenang MPR antara lain: 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (Undang-Undang Dasar). Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapa melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.
Anggota MPR memiliki hak mengajukan usu perubahan pasal-pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri: 1. 2. 3.
Sekurang-kurangnya 3/4 % dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presi den. Sekurang-kurangnya 2/3 % dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.
Putusan MPR sah apabila disetujui: 1. 2.
Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden. Sekurang-kurangnya 50% + 1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Alat kelengkapan MPR terdiri atas: 1. Pimpinan 2. Panitia Ad Hoc 3. Badan Kehormatan. Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2009-2014 adalah: 1. Ketua: Taufiq Kiemas digantikan Sidarto Danusubroto pada 8 Juli 2013 (F-PDIP) 2. Wakil Ketua: Hajriyanto Y. Thohari (F-PG) 3. Wakil Ketua: Melani Leimena Suharli (F-PD) 4. Wakil Ketua : Lukman Hakim Saifudin (F-PPP) 5. Wakil Ketua : Ahmad Farhan Hamid (Kelompok DPD) Berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presideh dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamasama. Undang-undang yang mengatur susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dewasa ini ialah Undang-Undang No. 16 tahun 1969 jo. UU No. 5 Tahun 1975, tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen adalah: 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. 3. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 4. MPR dapat memberhentikan Presiden sebelum habis masa jabatannya. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. (Pasal 4) Presiden berhak mengajukan RUU, dan menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU (Pasal 5). Tugas dan wewenang Presiden antara lain: 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10). Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR, terutama yang menimbulkan akibat yang lugs dan mendasar bagi Negara (Pasal 11). Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU (Pasal 12) Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangar DPR (Pasal 13). Presiden memberikan grasi dengan pertimbangar MA, dan memberikan amnestl dan abolisi dengan pertimbangar DPR (Pasal 14). Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan menurut UU (Pasal 15). Presiden membentuk dewan pertimbangar yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16). Presiden juga berhak mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2009-2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada scat anggota DPR yang Baru mengucapkan sumpah/janji. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru Jakarta yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir DPR RI. Dalam Sidang KNIP yang pertama dipilih Mr. Kasman
Singodimedjo sebagai Ketua Tugas dan wewenang DPR antara lain: 1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. 6. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 7. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial. 9. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 10. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan. 11. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. 12. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perciamaian, dan perjanjian dengan negara lain. 13. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindakanjuti aspirasi masyarakat. 14. Mernperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 15. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undangundang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungar daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pada anggota DPP melekat hak judikasi dan legislasi yakni berupa hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak
meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Alat kelengkapan DPR terdiri atas: 1.
Pimpinan Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembagalembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
2.
Komisi Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi. Pada periode 2009-2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing: 1. 2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
Komisi I, membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Komisi III. membidangi hokum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Komisi V, membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Komisi VI, membidangi perdagangan. perindustrian, investasi, koperasi, usaha kecti dan menengah), dan badan usana milik negara. Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. Komisi VIII membidangi agama, social dan pemberdayaan perempuan. Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja
dan transmigrasi. 10. Komisi X, membidangi pendidikan, pemuda, Olah Raga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. 11. Komisi XI, membidangi keuangan, keuangan, perencanaan pembangunan nanasional, perbankar, dan lembaga keuangan bukan bank. 3.
Badan Musyawarah Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian bestir keputusan penting DPR digodok erlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU). Pembentukar Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak. banyaknya sepersepuluh dari anggota anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh Pimpinan DPR
4.
Badan Anggaran Badan Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap yang memiliki tugas pokok nnelakukan pembahasan Anggaran Pendapatan oan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggotaanggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.
5.
Badan Kehormatan BK DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau mereha bilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyam paikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
6.
Badan Legislasi Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan
DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota anggota DPR. Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). 7.
Badan Urusan Rumah Tangga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pim pinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.
8.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perem puan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. BKSAP bertugas: 1.
2. 3. 4.
9.
Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan atau anggota parlemen negara lain. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri Memberikan saran atau usul kepada pimpinan pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen
Panitia Khusus
Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat mem bentuk panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat pari purna berdasarkan perimbangan jumlah anggota ti ap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka jan gka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggung jawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dibahas dalam rapat paripurna. DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Keanggotaan DPR dipilih melalui pemilu. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 19). DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden secara bersama-sama dan selanjutnya disahkan oleh Presiden. Fungsi DPR adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.
Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden. Hak angket, hak hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah. Hak menyampaikan pendapat. Hak mengajukan pertanyaan. Hak imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan. Hak mengajukan usul RUU.
Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU (Pasal 21). Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu, dan pada
masa persidangan DPR berikutnya Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu harus dicabut (Pasal 22). Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dengan undang-undang (Pasal 22B).
DEWAN PERWAKILAN Visi
Terwujudnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga legislatif yang kuat, setara dan efektif dalam memper juangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan ualam wadah Negara Kesatuan Re publik Indonesia (NKRI). Misi
Berdasarkan visi tersebut, rurnusan rnisi DPD RI masa bakti 2004-2009, disepakati sebagai berikut: 1.
2. 3.
4.
5.
Memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesimbungan. Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukar usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah. Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui arnandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengembangkan pola hubungan hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemilik kepentingan utama di daerah dan di pusat.
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh sel uruh anggta DPD tidak lebin dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Pasal 22C). DPD berhak rnengajukan RUU kepada DPR dan ikut rnembahasnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat-daerah, serta memberi pertimbangan atas RUU APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (Pasal 22D). DPD dapat melakukan pengawasan terhadap UU yang usuian dan pembahasannya dimiliki oleh DPD.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tenting Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak kewajiban sebagai berikut: Hak 1. Menyampaikan usul dan pendapat. 2. Memilih dan membela diri 3. Imunitas. 4. Protokoler 5. Keuangan dar administratif. 6. Mengamalkar Pancasila. 7. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan. 8. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 9. Mempertahankan dan rnemelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; 10. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraar rakyat; 11. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah; 12. Mendahulukan kepentingan kepentingan negara di di atas kepentingan pribadi, kelom pok, dan golongan. golongan. 13. Memberikan pertanggungjawaban pertanggungjawaban secara moral dan dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. 14. Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD 15. Menjaga etika dan norma adat daerah yang yang diwakilinya. Kewajiban
Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang didirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat "otoritatif" atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau "binding" yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang sernata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah KOMISI PEMILIHAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan Pemilik agar terselenggara sesuai asas (luber judil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E). KPU selain ada ditingkat pusat, juga terdapat KPU daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. BANK SENTRAL
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab, dan independensinya diatur dengan UU (Pasal 23D). BADAN PENAWAS KEUANGAN
Pasal 23 ayat (5. UUD Tahun 1945 rnenetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan keoada Dewan Perwakilan Rakyat. MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966 mengembalikan Kedudukan BPK RI pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1971 dengan UU No 5 Tahun 19: 3 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era Reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal bidang Keuangal Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain rnenegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannva perlu lebih diman-tapkan sebagai lernbaga yang independen dan profesional. Untuk lebih mernantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalarn Perubandn Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat UndangUndang di bidang Keuangan Negara, yaitu; UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • • •
Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan transparan.
Tujuan Strategis
1. 2.
3.
4. 5.
6. 7.
Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional. BPK mengedepankan nilai-nilai independensi dan profesionalisme dalam semua aspek tugasnya menuju terwujudnya akuntabilitas dan trans paransi pengelolaan keuangan negara. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan BPK bertujuan memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat pada umumnya dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada pemilik kepentingan atas penggunaan, pengelolaan, keefektifan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertujuan menjadi pusat pengaturan di bidang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkekuatan hukum mengikat, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi BPK sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar yang efektif, mengidentifikasi penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian intern, menyam paikan temuan dan rekomendasi kepada pemilik kepentingan dan menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Nilai-Nilai Dasar: 1.
Independensi BPK RI adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.
2.
Integritas BPK RI menjunjung tinggi integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.
3.
Profesionalisme BPK RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
MAHKAMAH AGUNG (MA)
Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: 1.
Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan reha bilitasi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Muhammad Hata All menjabat Mahkamah Agung pada periode 1 Maret 2012 hingga April 2017. Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier (hakim), atau tidak berdasarkan sistem karier dari kalangan profesi atau akademisi. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24). MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan komisi yudisial kepada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung (Pasal 24A). KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan penga-
laman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B). MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sejarah berdirinya MK diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal HI Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah rnenyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK adalah: 1.
Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. 2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua MK periode 2013-2016 adalah Hamdan Zoelva. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
PERANAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA A. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Akti
Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkup dunia internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri yang berbedabeda. Mengapa demikian? Karena politik luar negeri suatu negara tergantung pada tujuan nasional yang akan dicapai. Perang Dunia II berakhir, keadaan dunia dikuasai oleh dua kekuatan yang berideologi berbeda, yaitu blok arat dan blok !imur. lok arat dipimpin oleh Amerika Serikat yang berideologi liberal. Sebaliknya, blok !imur dipimpin oleh "ni So#iet yang berideologi komunis. $egara%negara dunia pun terpecah dalam kebijakan luar negerinya. Ada negara yang melaksanakan kebijakan luar negerinya beraliran liberal dan tidak sedikit pula yang melaksanakan kebijakan komunis. &alaupun demikian, muncul pula negara%negara yang tidak mengikuti kebijakan yang ada. Mereka bersi'at netral, seperti yang dilakukan Indonesia. (leh karena itu, bangsa Indonesia melaksanakan politik luar negerinya yang bersi'at bebas akti'. )elas sekali bah*a politik luar negri bebas akti' yang dijalankan Indonesia dapat bermakna sebagai usaha untuk mengabdikan kepada kepentingan nasional dan internasional.Dengan demikian, kebijakan politik luar negri Indonesia bersi'at 'leksibel. Artinya, tidak kaku dalam menjalin hubungan dengan negara lain, tetapi tidak mau negara lain mencampuri urusan negri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negri Indonesia dilakukan melalui proses diplomasi oleh para diplomat Indonesia, baik yang berada di berbagai per*akilan luar negeri maupun dalam negeri. Para petugas hubungan luar negeri atau dilpomat dalam dalam sebuah dinas dilpomatik berada di ba*ah Departemen +uar $egeri yang diberikan *e*enang oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. !ujuan melaksanakan hubungan luar negeri adalah dalam rangka meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Dasr pelaksanaan hubungan luar negeri adalah sikap saling menguntungkan, meningkatkan citra positi' Indonesia di luar negeri, memantapkan persatuan bangsa untuk keutuhan $KI.
Dalam menjalankan hubungan luar negerinya, Indonesia memiliki beberapa prinsip, yaitu- memelihara, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial di antara bangsa%bangsa di dunia. Prinsip% prinsip tersebut harus dipegang teguh dalam menjalankan hubungan atau kerja sama antara bangsa di dunia. Adapun 'aktor%'aktor yang menentukan perumusan politik luar negeri mencakup hal%hal berikut a. +etak geogra'is Indonesia Indonesia memiliki letak geogra'is yang strategis yaitu di posisi silang antara negara%negara di dunia. al ini dapat memba*a pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. b. Sejarah perjuangan Selama kurang lebih /01 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa lain, dan terus berjuang agar tidak kembali dijajah dalam bentuk apapun. c.Penduduk )umlah penduduk Indonesia sangat banyak sehingga dapat menjadi modal atau kekuatan bagi pembangunan bangsa apabila dipimpin dan diman'aatkan dengan baik. Sebaliknaya, apabila jumlah penduduk Indonesia yang banyak tersebut tidak diman'aatkan dengan baik akan mengundang kelemahan%kelemahan dalam hubungannaya dengan politil luar negeri. d. Kekayaan alam !anah air Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apabila bangsa Indonesia tersebut dapat meman'aatkan kekayaan tersebut secara e'ekti' dan optimal, bangasa Indonesia dapat memainkan peranan yang besar dalan menanggulangani krisis pangan dunia. e. Militer Apabila militer Indonesia kuat, akan dapat menangkal ancaman yang datang, baik dari dalam maupun luar. '. Situasi internasional erbagai pertikaian antar negara ndan perkembangan teknologi dapat memicu timbulnya kon'lik yang bersi'at internasional. g. Diplomasi Para diplomat harus dapat menjalankan tugas secara e'ekti' sesuia dengan tugas, ke*ajiban, dan 'ungsional. h. Pemerintahan yang bersih
"ntuk mendapatkan kepercayaan dan penghargaan, baik dari rakyat maupun negara lain, sangat diperlikan pemerintahan yang bersih dan ber*iba*a serta bebas dari korupsi, kolisi, dan nepotisme. i. Kepentingan nasional Kepentingan nasional lebih berorientasi pada pembangunan disegala bidang. (leh karena itu, pelaksaan politik luar negeri Indonesia harus mengabdi kepada kepentingan nasional yang selaras dengan kiprah perjuangan bangsa. B. Landasan Politik Luar Negeri Indonesia 2. +andasan idiil pancasila Pancasila adalah dasar negara Indonesia. $ilai%nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. 3. +andasan konstitusional atau struktur ""D 2450 +andasan konstitusional atau landasan hukum terlaksananya politil luar negeri Indonesia tercantum dalan pembukaan ""D 2450 alinea pertama dan alinea yang keempat. Dalam pembukaan ""D 2450 jelas terlihat bah*a arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas akti' dan berorientasi pada kepentingan nasional menitikberatkan pada solidaritas antar negera berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa%bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatakan kemandirian bangsa dan kerja sama untuk kesehjateraan rakyat.Selain itu, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamainan abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat ""D 2450 yang harus diperjuangkan secara terus%menerus.
/. +andasan operasional +andasn operasional politik luar negeri 6 Ketetapan MP tentang 7$ 6 Kebijakan Presiden yaitu Kepres 6 Kebijakan Menteri +uar negeri !. Peranan De"arte#en Luar Negeri Departemen +uar $egeri mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang politik dan hubungan luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Departemen +uar $egeri dibantu oleh badan%badan di ba*ahnya yang berada di luar negeri di negara%negara penerima atau pada organisasi%organisasi internaional, seperti Perserikatan angsa%angsa. Per*akilan pemerintah Indonesia di luar negeri, antara lain sebagai berikut.
a. Per*akilan Diplomatik
Setiap negara yang menjalin hubungan dengan negara lain ditandai dengan dilakukannya pertukaran per*akilan diplomatik. agamana pertukaran per*akilan diplomatik itu? Pertukaran per*akilan diplomatik, yaitu pertukaran per*akilan diplomatik antar negara yang dilakukan dengan cara menempatkan pejabat di negara penerima. Pejabat per*akilan diplomatik disebut diplomat. Per*akilan diplomatik Indonesia di luar negeri merupakan per*akilan pemerintah Indonesia yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan *ilayah kerjanya meliputi seluruh negara penerima. Seorang diplomat memiliki kekebalan diplomatik. Seperti berikut ini 6 Kekebalan terhadap alat kekuasaan negara penerima Kekebalan seperti ini dibutuhkan dalam rangka melindungi seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas. 8ontoh seorang pejabat Diplomatik Singapura di Indonesia bepergian menggunakan kendaraan dinas kedutaan. Di tengah perjalanan, ia menabrak mobil lain yang diparkir. Dengan kejadian itu, polisi Indonesia tidak mempunyai *e*enang untuk melakukan penilangan atau menahan SIM, kendaraan, atau menahan orangnya. 6 erhak Mendapat Perlindungan Seorang diplomat dalam menjalankan tugasnya berhak mendapat perlindungan dari gangguan. 6 Memiliki *e*enang untuk menolak bersakasi di pengadilan Pejabat diplomatik mempunyai hak untuk menolak bersakai di pengadilan, meskipun tidak mutlak. Dalam hal tertentu, ia dapat menjadi saksi demi menjaga hubungan baik kedua negara. 6 umah tinggal dan gedung kedutan bebas dari penggeledahan Seorang duta besar bertempat tinggal di gedung kedutan tempat melaksanakan tugasnya. 6 Kekebalan surat menyurat diplomatik Kekebalan ini diberikan untuk melindungi segala dokumen atau arsip yang dimiliki dan untuk menjaga kerahasiaan surat%menyurat yang dikirim ataupun yang diterima. Kekebalan ini termasuk tas yang diba*a bepergian, baik melalui darat, laut, maupun udara. Seorang diplomat selain mempunyai kekebalan juga mempunyai keistime*aan diplomatik, seperti berikut ini9 ebas dari ke*ajiban membayar pajak, misalnya pajak kendaraanbermotor, pajak penghasilan, pajak orang asing, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.
9 ebas dari ke*ajiban pabean atau bea masuk, bea keluar, cukai terhadapbarang%barang yang masuk atau yang keluar untuk kepentingan dinas pejabat dilpomatik. Per*akilan diplomatik Indonesia di luar negeri dapat berupa kedutaan besar yang ditempatkan pada suatu negara dan perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional. Kedutaan esar epublik Indonesia dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Duta besar diangkat oleh presiden. Duta besar Indonesia ditempatkan pada negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia. Perutusan tetap epublik Indonesia kedudukannya sama dengan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. 8ontohnya Duta esar Indonesia untuk Perserikatan angsa% angsa :P;. Selain duta besar dan perutusan tetap juga dikenal adanya kuasa usaha sementara yang merupakan Pejabat Dinas +uar $egeri yang ditunjuk oleh Menteri +uar $egeri. Mereka menjadi per*akilan diplomatik untuk sementara *aktu karena me*akili duta besar yang tidak di *ilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan melaksanakan tugasnya. b.Per*akilan konsuler !ugas pokoknya tidak jauh berbeda dengan tugas pokok per*akilan diplomatik. Per*akilan konsuler merupakan *akil negara pengirim yang melaksanakan tugas dalam bidang%bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan negara pengirim. 2; Konsulat jenderal yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal. 3; Konsulat yang dipimpin oleh seorang konsul. D. Tu$uan Kebi$akan Politik Luar Negeri Politik luar negeri bertujuan sebagai berikut 2. Membentuk negara kesatuan yang demokratis 3. Membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual dalam *adah negara kesatuan epublik Indonesia dan semua negara di dunia /. Membentuk satu dunia baru yang bersih dari penjajahan dalam segala bentuk untuk menuju kepada perdamaian dunia 5. Membina persaudaraan dan menjalin kerja sam antar bangsa dalam upaya kemakmuran dan kesehjateraan bersama. E. Peranan Politik Luar Negeri Bebas Akti di Era Globalisasi Saat ini kita berada pada era globalisasi, dimana batas%batas negara sudah menjadi kabur. Dengan demikian kita sudah menjadi negara dunia karena kemajuan teknologi yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan *arga negara lainnya di belahan bumi manapun. Sebagai *arga dunia di era globalisasi ini, Indonesia mau tidak mau ikut terlibat dalam segala akti#itas internasional. Perkembangan dunia yang sudah melintasi
batas%batas *ilayah negara lain sangat membutuhkan alasan yang jelas dan tegas agar tercipta suasana kerukunan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Peranan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi ini di*ujudkan dalam beberapa program, antara lain berikut ini2. Program pemantapan diplomasi Indonesia Pemerintah Indonesia mengupayakan jalur diplomasi untuk memantapkan politik luar negeri Indonesia yang telah menghasilkan beberapa kerja sama di berbagai bidang. a. Melakukan perundingan tentang batas negara dengan negara tetangga, antara lain sebagai berikut. 2; Perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan !imor leste 3; Perundingan batas maritim dengan Malaysia /; Perundingan batas laut dengan Singapura b. Melakukan kerja sama mengenai penanganan masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan Malaysia dan )ordania 3. Program perdamaian dunia Sebagai negara yang ikut serta akti' dalam proses perdamaian dunia, Indonesia merupakan negara yang diperhitungkan dalam upaya perdamaian dunia. al ini dibuktikan pada tahun 311<, Indonesia telah memperoleh kepercayaan sebagai anggota tidak tetap De*an Keamanan P periode 311=%3114. Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berperan akti' dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional, seperti masalah Israel% Palestin, masalah narkotika dan sebagainya, yang juga erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia melakuakn kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperi terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan d an perdagangan manusia. /. Program ekonomi Indonesia telah mengadakan kerja sam ekonomi, baik secar bilateral maupun multilateral dalam rangka meningkatkan kesehjateraan bersama. a. Penggalangan usaha Indonesia untuk promosi terpadu di berbagai negara amerika dan >ropa. b. Peningkatan perdagangan internasional 5. Program budaya
Dalam rangka memperkenalkan kebudayaan nasional Indonesia, hasil%hasil pembangunan dan daerah%daerah tujuan *isata, pemerintah Indonesia mem'asilitasi berbagai kegiatan budaya antara laina. Pagelaran budaya Indonesia Magiliticum uantum b. Pengiriman duta belia keberbagai negara. c. Program maganng bagi petani @iji yang ingin belajar lebih khusus tentang pertanian di Indonesia. d. Pemberian beasis*a kebudayaan dan seni bagi masyarakat dalam lingkup South &est Pasi'i# Dialogue. %. !onto& Pelaksanaan Kebi$akan Politik Luar Negeri Bebas Akti angsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri bebas akti' yang di*ujudkan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Selain itu bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia tyang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dimaksudakan untuk meningkatakan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melaluai berbagai macam 'orum sesuia dengan kepentingan dan kemampuan bangsa Indonesia. Per*ujudan politik luar negeri Indonesia yang bebas akti' dapat kita lihat pada beberapa contoh berikut2. Indonesia ikut akti' dalam penyelenggaraan Kon'erensi Asia%A'rika :KAA; pada tahun 2400. KAA dihadiri oleh 34 negara di ka*asan Asia%A'rika KAA menghasilkan 21 prinsip dasar yang dikenal dengan Dasasila bandung, aiti sebagai berikut. a. Menghormati hak%hak dasar manusia dan tujuan Btujuan dan sas%asa yang termuat dalam piagam P b. Menghormati kedaulatan dan integrutas semua bangsa c. Mengakui persamaan semua susku bangsa dan persamaan semua bangsa d. !idak melakukan inter#ensi e. Menghormati hak%hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian '. !idak mempergunakan peraturan%peraturan dari pertahanan bersama untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain g. !idak melakuakn ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan suatu negara h. Menyelesaikan segala perselisihan internasioanl dengan jalan damai, seperti perindingan, arbitrasi, atau penyelesaian hukum, ataupun lain%lain secara damai menurut pihak%pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam P. i. Memajukan kerja sama untuk kepentingan bersama
j. Menghormati hukum dan ke*ajiban internasional 3. Keakti'an Indonesia sebagi salah satu atau pendiri 7erakan $om%lok tahun 24<2, yang berusaha membantu dunia internasional untuk meredakan ketegangan perang dingin antara lok arat yang dipimpin Amerika Serikat dan lok !imur yang dipimpin oleh "ni%So#iet. /. Memprakasai berdirinya AS>A$ Indonesia akti' dalam merintis dan mengembangkan organisasi di ka*asan Asia !enggara :AS>A$;. Indonesia memiliki peranan khusus di AS>A$, begitu juga di negara anggota lainnya. agi Indonesia, AS>A$ merupakan organisasi regional yang mampu menjamin keamanan nasional sehingga dapat meningkatkan ketahan nasional. Selain itu, memperlancar proses pembangunan nasional dengan berbagai kegiatan AS>A$. AS>A$ dipandand dapat menciptakan stabilitas di Ka*asan Asia !enggara berdasarkan semangat perdamaian, saling pengertian, dan saling membantu. 5. Ikut serta membentu penyelesaian kon'lik berbagai negara dengan mengirimkan perdamaian P. Pasukan Indonesia yang dikirimkan untuk meredakan internasional antara lain sebagai berikut. a. Pasukan 7aruda 2 tahun 240< yang dikirimkan ke Mesir dalam rangka ikut menyelesaikan sengketa terusan SueC b. Pasukan 7aruda II tahun 24<1%24<2 dikirim ke aire c. Pasukan 7aruda III tahun 24
'( BUTIR PENGA)ALAN PAN!ASILA DAN !ONTO* PENGA)ALAN
utir B butir Pancasila yang dahulu ada /< butir sekarang diubah menjadi 50 butir pancasila. Dan sekarang ini masyarakat banyak yang belum tahu mengenai hal ini. Karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengumumkan butirBbutir pancasila. Pada jaman dahulu tahun 24G1 an untuk murid di Sekolah Dasar di*ajibkan mengha'al /< butir pancasila dan dulu terdapat banyak 'ilm yang merupakan pengamalan dari butir pancasila. Dalam masa re'ormasi menurut !ap MP no. IMP311/ ada perubahan isi butir B butir Pancasila dengan masa sebelumnya, sehinggga menjadi 50 butir. Butir butir "an+asila sila ke ,- Ketu&anan ang )a&a Esa
2. angsa Indonesia Percaya dan taH*a terhadap !uhan ang Maha >sa. 8ontoh- Memiliki dan meyakini satu agama dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma agama yang berlaku. 3. Manusia Indonesia percaya dan tak*a terhadap !uhan ang Maha >sa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing%masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 8ontoh- !idak menganggu ibadah agama yang lain /. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda%beda terhadap !uhan ang Maha >sa. 8ontoh- Menghormati sesama manusia 5. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap !uhan ang Maha >sa. 8ontoh- Kita harus hidup rukun meskipun beda agama karena kita satu bangsa Indonesia 0. Agama dan kepercayaan terhadap !uhan ang Maha >sa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan !uhan ang Maha >sa. 8ontoh- Setiap manusia bebas memilih agama yang sudah disahkan pemerintah <. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing%masing. 8ontoh- Saling menghormati ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah =. !idak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap !uhan ang Maha >sa kepada orang lain. 8ontoh- Kita dilarang memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu urusan dia dengan tuhannya, kita hanya di*ajibkan mengingatkan saja. Butir butir "an+asila sila ke /- Ke#anusiaan 0ang adil dan beradab
2. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk !uhan ang Maha >sa. 8ontoh- !idak boleh se*enang B *enang kurang bermartabat terhadap sesama sebab manusia mempunyai hak asasi yang sama 3. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan ke*ajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda%bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, *arna kulit dan sebagainya. 8ontoh- Menghargai perbedaan Kita perlu menyadari bah*a kita hidup memang berbeda beda dari suku, ras, maupun agama yang berdeda jadi perbedaan itu memang ada. /. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 8ontoh- !idak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun 5. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 8ontoh- ersedia mengikuti kerja bakti dengan berbaur masyarakat yang lain 0. Mengembangkan sikap tidak semena%mena terhadap orang lain. 8ontoh- !idak boleh memperlakukan orang lain secara semau kita sendiri yang buruk <. Menjunjung tinggi nilai%nilai kemanusiaan. 8ontoh- Saling menghormati dan menghargai =. 7emar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8ontoh- Memberi bantuan kepada orang lain yang butuh pertolongan kita G. erani membela kebenaran dan keadilan. 8ontoh- Sebagai manusia kita perlu menjunjung suatu kebenaran, jangan yang salah malah dibenarkan. Kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia
4. angsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 8ontoh- Sebagai bangsa Indonesia ketika saudara kita yang berada jauh ada musibah kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita 21. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 8ontoh- Manusia merupakan mahkluk sosial. )adi manusia tidak dapat hidup sendiri, perlu adanya saling membantu satu sama lain Butir butir "an+asila sila ke 1- Persatuan Indonesia
2. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8ontoh- ila di negara kita ada suatu masalah bukan berarti kita malah pindah negara. Kita perlu berbuat sesuatu yang bisa kita lakukan agar masalah tersebut terselesaikan. 3. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 8ontoh- Kita perlu ikut berpatisipasi berjuang apabila negara Indonesia terancam keamanannya. /. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 8ontoh- argailah produk%produk dalam negeri jangan semua produk menggunakan buatan dari luar. Kita perlu ikut mensejahterakan perekonomian nasional 5. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 8ontoh- Menjaga sumber daya dan kelestarian bumi yang ada di Indonesia 0. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 8ontoh- ila kita belum menjaga ketertiban dunia, kita bisa mulai dari yang terkecil seperti mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan kita. <. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar hinneka !unggal >ka. 8ontoh- !idak diperkenankan membeda bedakan antara suku, ras dan agama satu dengan lainnya. =. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 8ontoh- Menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa tanpa memandang suku, agama, dan ras.
Butir butir "an+asila sila ke '- Kerak0atan 0ang di"i#"in ole& &ik#at kebi$aksanaan dala# "er#us0a2aran 3 "er2akilan
2. Sebagai *arga negara dan *arga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan ke*ajiban yang sama. 8ontoh- Setiap manusia mempunyai hak dan ke*ajiban sama memperoleh pendidikan 3. !idak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 8ontoh- !idak boleh kita terlalu memaksa kehendak sendiri terhadap orang lain apalagi melakukan penyuapan. /. Mengutamakan musya*arah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 8ontoh- Ketika ada perbedaan kita perlu mengutamakan aspek bermusya*arah, tidak boleh mau menang sendiri. 5. Musya*arah untuk mencapai mu'akat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 8ontoh- Dalam bermusya*arah perlu tercapainya hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. 0. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musya*arah. 8ontoh- Kita perlu patuh, menerima dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mu'akat <. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung ja*ab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musya*arah. 8ontoh- Dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya =. Di dalam musya*arah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8ontoh- Di dalam bermusya*arah perlu mengutumakan kepetingan bersama daripada kepentingan pribadi G. Musya*arah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8ontoh- ermusya*arah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi 4. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungja*abkan secara moral kepada !uhan ang Maha >sa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,
nilai%nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 8ontoh- Dalam pengesahan keputusan sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma pada !M> serta tetap mempertahankan martabat 21. Memberikan kepercayaan kepada *akil%*akil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusya*aratan. 8ontoh- Mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap *akil B *akil terpilih untuk menjalankan tugasnya Butir butir "an+asila sila ke (- Keadilan sosial bagi seluru& rak0at Indonesia
2. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 8ontoh- &ajib hukumnya saling menghormati terhadap sesama manusia untuk tercapainya sikap kekeluargaan 3. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 8ontoh- Dalam berkehidupan perlu hidup adil terhadap manusia, contoh yang sering kita lihat perlakuan hukum terhadap kejahatan dengan koruptor. /. Menjaga keseimbangan antara hak dan ke*ajiban. 8ontoh- Dalam hidup memang antara hak dan ke*ajiban dibutuhkan akan tetapi haruslah seimbang. Misal anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara tapi *ajib hukumnya menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. 5. Menghormati hak orang lain. 8ontoh- Saling menghormati, baik, dan rukun terhadap sesama manusia 0. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 8ontoh- Memberi bantuan modal usaha dengan bunga 1J misalnya <. !idak menggunakan hak milik untuk usaha%usaha yang bersi'at pemerasan terhadap orang lain. 8ontoh- ersi'at se*ajarnya terhadap sesama, misal jangan sampai anda memberatkan orang lain apalagi sampai jatuhnya pemerasan =. !idak menggunakan hak milik untuk hal%hal yang bersi'at pemborosan dan gaya hidup me*ah. 8ontoh- ersikaplah hemat, lebih baik sisihkan uang anda untuk orang yang lebih membutuhkan. G. !idak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum. 8ontoh- )angan sampai dalam hidup kita membuat susah tetangga kanan kiri kita, misal membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita. 4. Suka bekerja keras. 8ontoh- idup jangan banyak mengeluh, kita perlu kerja keras dan cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kalau bisa memberi kepada orang yang membutuhkan 21. Suka menghargai hasil karya orang lain yang berman'aat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 8ontoh- Dalam hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipantenkan pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk kepentingan kita ada baiknya disertakan sumber dan pengarangnya 22. Suka melakukan kegiatan dalam rangka me*ujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 8ontoh- Melakukan kegiatan kegiatan membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya.
BELA NEGARA Proklamasi kemerdekaan Indonesia 2= Agustus 2450 merupakan sumber hukum bagi pembentukan $egara Kesatuan epublik Indonesia :$KI;. Proklamasi kemerdekaan itu telah me*ujudkan $KI dari Sabang hingga Merauke. $amun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan merupakan tujuan semata%mata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai cita%cita bangsa dan tujuan nasional. A. Landasan Idiil- Pan+asila Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan ""D 2450 yang ditetapkan pada tanggal 2G Agustus 2450, merupakan dasar negara epublik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun 'iloso'i bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam "" $o. 21 !ahun 3115 tentang Pembentukan Peraturan Perundang%undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk ""D 2450, tidak boleh bertentangan dengan nilai%nilai yang terkandung dalam Pancasila. umusan nilai% nilai dimaksud adalah sebagaI berikut2. Ketuhanan ang Maha >sa 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab /. Persatuan Indonesia 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusya*aratan per*akilan 0. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan ditetapkannya Pancasila yang termuat dalam Pembukaan ""D 2450 sebagai dasar negara sebagaimana diuraikan terdahulu, dengan demikian Pancasila menjadi idiologi negara. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus di*ujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu sistem, karena keterkaitan antar sila%silanya, menjadikan Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila%sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai idiologi negara tersebut, maka berdasarkan !ap MP $o.EIMP3112 tentang >tika Kehidupan erbangsa yang masih dinyatakan berlaku berdasarkan !ap MP $o.IMP311/, bersama ajaran agama khususnya yang bersi'at uni#ersal, nilai nilai luhur budaya bangsa
sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi Lacuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. >tika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara terperinci, makna masing%masing etika sosial ini dapat disimak dalam !ap MP $o.EIMP3112. B. UUD ,4'(- Landasan konstitusionil SANKRI ,. Kedudukan UUD ,4'( Dari sudut hukum, ""D 2450, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan ""D 2450, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum SA$KI pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.
Konstitusi atau ""D, yang bagi $egara Kesatuan epublik Indonesia disebut ""D 2450 hasil Amandemen I, II, III dan IE terakhir pada tahun 3113 :""D 2450; merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang%undangan epublik Indonesia. /. Pe#bukaan UUD ,4'( sebagai Nor#a Dasar 5 Groundnorms6 Pembukaan ""D 2450 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan ""D 2450, merupakan tempat dicanangkannya berbagai nor#a dasar yang melatar belakangi, kandungan +ita7+ita lu&ur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 2= Agustus 2450, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi atang%tubuh ""D 2450 maupun bagi "ndang% "ndang Dasar $egara epublik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat.
$orma%norma dasar yang merupakan cita%cita luhur bagi epublik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan ""D 2450 tersebut yang terdiri dari empat :5; alinea Alinea Pertama : Lah*a sesungguhya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan Alinea ini merupakan pernyataan yang menunjukkan alasan utama bagi rakyat di *ilayah india elanda bersatu sebagai bangsa Indonesia untuk menyatakan hak kemerdekaannya dari cengkeraman penjajahan Kerajaan elanda. LDi mana ada bangsa yang dijajah, maka yang demikian itu bertentangan dengan kodrat hakeka t
manusia, sehingga ada ke*ajiban kodrati dan ke*ajiban moril, bagi pihak penjajah pada khususnya untuk menjadikan merdeka atau membiarkan menjadi bangsa yang bersangkutan. $orma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas "ersatuan8 artinya negara epublik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 2= Agustus 2450 modal utama dan pertamanya adalah bersatunya seluruh rakyat di *ilayah eks india elanda, dari Sabang hingga ke Merauke, sebagai bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan elanda. Dengan demikian alinea pertama Pembukaan ""D 2450 tersebut tidaklah bermakna sebagai pembenaran bagi upaya kapanpun sebagian bangsa Indonesia yang telah bersatu tersebut untuk memisahkan diri dengan cara berpikir bah*a negara epublik Indonesia sebagai pihak penjajah. Alinea Kedua : LDan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Alinea kedua ini memuat pernyataan tentang keinginan atau +ita7+ita lu&ur bangsa Indonesia, tentang *ujud negara Indonesia yang harus didirikan. 8ita%cita luhur bangsa Indonesia tersebut sebagai norma dasar berbangsa dan bernegara pada dasarnya merupakan apa yang dalam literatur kontemporer disebut visi , merupakan cita%cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan atau digapai pencapaiannya. Alinea Ketiga : LAtas berkat rahmat Allah ang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini merupakan 'ormulasi 'ormil pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri, yang diyakini :norma dasar berikutnya; ke#erdekaan Re"ublik Indonesia adala& sebagai ra&#at Tu&an ang )a&a Kuasa , dan didukung ole& seluru& rak0at serta untuk ke"entingan dan keba&agiaan seluru& rak0at. Alinea Keempat : berbunyi LKemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu "ndang "ndang Dasar $egara epublik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan $egara epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada - Ketuhanan ang Maha >sa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya*aratan per*akilan, serta dengan me*ujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam alinea keempat itulah dicanangkan beberapa norma dasar bagi bangunan dan substansi kontrak sosial yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kerangka berdirinya suatu negara $egara Kesatuan epublik Indonesia, yang dapat dirinci dalam 5 :empat; hal a. Kalau alinea kedua dikategorikan norma dasar berupa cita%cita luhur atau #isi bangsa Indonesia maka dari rumusan kalimat alinea keempat LKemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah $egara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia N dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ini mengemukakan norma dasar bah*a dalam rangka mencapai #isi negara Indonesia perlu dibentuk suatu Pe#erinta&an Negara Indonesia dengan #isi "ela0anan :a; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, :b; memajukan kesejahteraan umum, :c; mencerdaskan kehidupan bangsa, dan :d; ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pe#erinta&an Negara #isi "ela0anan tersebut merupakan tugas negara atau tugas nasional, artinya bukan hanya menjadi ke*ajiban dan tanggung ja*ab Preseiden atau lembaga eksekuti' pemerintah saja kata OPemerintah dalam alinea ini harus diartikan secara luas, yaitu mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara beserta lembaga negaranya b. $orma dasar perlu dibuat dan diteta"kan Undang Undang Dasar 5UUD6 , sebagaimana disimpulkan dari kalimat LN maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu "ndang "ndang Dasar $egara Indonesia c. $orma dasar tentang Bentuk Negara 0ang de#okratis , yang dapat dilihat pada kalimat LNyang terbentuk dalam suatu susunan $egara epublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat d. $orma dasar berupa %alsaa& Negara Pan+asila sebagaimana dirumuskan dalam kalimat LN dengan berdasar pada Ketuhanan ang Maha >sa Nserta dengan me*ujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pan+asila yang mencakup lima Sila :2; Ketuhanan ang Maha >sa, :3; Kemanusiaan yang adil dan beradab, :/; Persatuan Indonesia,:5; Kerakyatan yang dipimpin ikmah Kebijaksanaan dalam Permusya*aratan per*akilan, :0; Keadilan Sosial bagi seluruh akyat Indonesia, merupakan norma%norma dasar 'ilsa'at negara bagi rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang digali dari pandangan hidup, kesadaran dan cita%cita hukum serta cita%cita moral luhur yang meliputi suasana keji*aan serta *atak dari bangsa Indonesia. Pancasila pada dasarnya merupakan 'ormulasi muara berbagai norma dasar berbangsa dan bernegara yang termuat pada alinea pertama, kedua dan ketiga secara terpadu
yang harus di*ujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya segenap norma hukum yang dibangun Indonesia dalam sistem dan hierarkhi peraturan perundang%undangan yang diberlakukan, rujukan utamanya adalah lima sila dari Pancasila. 1. Batang Tubu& UUD ,4'( sebagai Nor#a *uku# Dasar Negara Dari sudut hukum, batang tubuh ""D 2450 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 0 :lima; norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma%norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan ""D 2450, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara epublik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. atang !ubuh ""D 2450 hasil Amandemen I%IE pada tahun 3113 terdiri atas 32 bab, =5 pasal, serta tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Dalam ""D 2450 hasil Amandemen 3113 sebagaimana dipraktekkan di berbagai negara tidak ada lagi Penjelasan Pasal%Pasal. Pasal%pasal ""D 2450 dimaksud merupakan penjabaran dari pokok%pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan. umusan pasal tersebut merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun cakupan pasal demi pasal dalam ""D 2450 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.
Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan ""D 2450 yang ditetapkan pada tanggal 2G Agustus 2450, merupakan dasar negara epublik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun 'iloso'i bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam "" $o. 21 !ahun 3115 tentang Pembentukan Peraturan Perundang%undangan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk ""D 2450, tidak boleh bertentangan dengan nilai%nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari sudut hukum, ""D 2450, merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran lima norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma% norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan ""D 2450, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem penyelengagaran negara pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya. Konstitusi atau ""D, yang bagi $egara Kesatuan epublik Indonesia disebut ""D 2450 hasil Amandemen I, II, III dan IE terakhir pada tahun 3113 :""D 2450; merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarkhi peraturan perundang%undangan epublik Indonesia. Atas dasar itu, penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu ""D 2450. Pembukaan ""D 2450 sebagai dokumen yang ditempatkan di bagian depan ""D 2450, merupakan tempat dicanangkannya berbagai norma dasar yang melatar belakangi, kandungan cita%cita luhur dari Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan 2= Agustus 2450, dan oleh karena itu tidak akan berubah atau dirubah, merupakan dasar dan sumber hukum bagi atang% tubuh ""D 2450 maupun bagi "ndang%"ndang Dasar $egara epublik Indonesia apapun yang akan atau mungkin dibuat. $orma%norma dasar yang merupakan cita%cita luhur bagi epublik Indonesia dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara tersebut dapat ditelusur pada Pembukaan ""D 2450 tersebut yang terdiri dari empat :5; alinea. Dari sudut hukum, batang tubuh ""D 2450 merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 0 :lima; norma dasar negara (ground norms) Pancasila beserta norma norma dasar lainnya yang termuat dalam Pembukaan ""D 2450, menjadi norma hukum yang memberi kerangka dasar hukum sistem administrasi negara epublik Indonesia pada umumnya, atau khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusianya.
BENTUK NEGARA KESATUAN DAN )AKNA KESATUAN A. Bentuk Negara Berdasarkan UUD Negara Re"ublik Indonesia Ta&un ,4'(
Sebagaimana disebutkan dalam ab I, pasal 2 ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450, L$egara Indonesia ialah $egara Kesatuan, yang berbentuk epublik. Ini berarti bah*a (rganisasi Pemerintahan $egara epublik Indonesia bersi'at unitaris, *alaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka $egara kesatuan epublik Indonesia dibagi atas daerah%daerah pro#insi dan pro#insi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Pembagian daerah ke dalam pro#insi, kemudian kabupaten, kota dan desa tentunya tidak dimaksudkan sebagai pemisahan apalagi pemberian kadulatan sendiri. Pada dasarnya bentuk organisasi pemerintahan negara adalah unitaris, namun dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat saja diakukan pendelegasian urusan pemerintahan atau ke*enangan kepada pemerintahan pro#insi, kabupatenkota maupun desa. B. )akna Kesatuan dala# Siste# Pen0elenggaraan Negara Sebagai sebuah negara kesatuan :unitary state;, sudah selayaknya dipahami benar makna Lkesatuan tersebut. Dengan memahami secara benar makna kesatuan, diharapkan seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki pandangan, tekat, dan mimpi yang sama untuk terus mempertahankan dan memperkuat kesatuan bangsa dan negara.
@iloso'i dasar persatuan dan kesatuan bangsa dapat ditemukan pertama kali dalam kitab Sutasoma karya Mpu !antular. Dalam kitab itu ada tulisan berbunyi L BhinnekaTunggal Ika tan hana dharma mangrwa, yang berarti 9 berbeda%beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua. @rasa inilah yang kemudian diadopsi sebagai semboyan yang tertera dalam lambing negara 7aruda Pancasila. Semangat kesatuan juga tercermin dari Sumpah Palapa Mahapatih 7ajahmada. Sumpah ini berbunyiSira Gajah ahapatih Amangku!humi tan ayun amuktia palapa" sira Gajah ada: #$amun huwus kalah nusantara isun amukti palapa" lamun kalah ring Gurun" ring Seran" Ta%jung Pura" ring &aru" ring Pahang" 'ompo" ring Bali" Sunda" Palem!ang" Tumasik" samana isun amukti palapa# !erjemahan dari sumpah tersebut kutang lebih adalah-
Beliau Gajah ada Patih Amangku!umi tidak ingin melepaskan puasa Ia Gajah ada" #ika telah mengalahkan *usantara" saya (!aru akan) melepaskan puasa ika mengalahkan Gurun" Seram" Tanjung Pura" &aru" Pahang" 'ompo" Bali" Sunda" Palem!ang" Tumasik" demikianlah saya (!aru akan) melepaskan puasa# In'ormasi tentang Kitab Sutasoma dan Sumpah Palapa ini bukanlah untuk bernostalgia ke masa silam bah*a kita pernah mencapai kejayaan. In'ormasi ini penting untuk menunjukkan bah*a gagasan, hasrat, dan semangat persatuan sesungguhnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar sejarah bangsa Indonesia. $amun dalam alam modern%pun, semangat bersatu yang ditunjukkan oleh para pendahulu bangsa terasa sangat kuat. )auh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, misalnya, para pemuda pada tahun 243G telah memiliki pandangan sangat #isioner dengan mencita%citakan dan mendeklarasikan diri sebagai bangsa yang betbangsa dan bertanah air Indoensia, serta berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada saat itu, jelas belum ada bahasa persatuan. )ika pemilihan bahasa nasional didasarkan pada jumlah penduduk terbanyak yang menggunakan bahasa daerah tertentu, maka bahasa )a*a%lah yang akan terpilih. $amun kenyataannya, yang terpilih menjadi bahasa persatuan adalah bahasa Melayu. al ini menunjukkan tidak adanya sentimen kesukuan atau egoisme kedaerahan. Mereka telah berpikir dalam kerangka kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Dengan demikian, peristi*a Sumpah Pemuda tanggal 3G (ktober 243G adalah inisiati' original dan sangat jenius yang ditunjukkan oleh kalangan pemuda pada masa itu. Peristi*a inilah yang membentuk dan merupakan kesatuan psikologis atau keji*aan bangsa Indonesia. Selain kesatuan keji*aaan berupa Sumpah Pemuda tadi, bangsa Indonesia juga terikat oleh kesatuan politik kenegaraan yang terbentuk dari pernyataan kemerdekaan yang dibacakan Soekarno%atta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 2= Agustus 2450. Sejak saat itulah Indonesia secara resmi menjadi entitas politik yang merdeka, berdaulat, dan berkedudukan sejajar dengan negara merdeka lainnya. Makna kesatuan selanjutnya adalah kesatuan geogra'is, teritorial atau ke*ilayahan. Kesatuan ke*ilayahan ini ditandai oleh Deklarasi )uanda tanggal 2/ Desember 240= yang menjadi tonggak lahirnya konsep &a*asan $usantara. Dengan adanya Deklarasi )uanda tadi, maka batas laut teritorial Indonesia mengalami perluasan dibanding batas teritorial sebelumnya yang tertuang dalam Territoriale +ee aritiem Kringen ,rdonantie 24/4 :(rdinasi tentang +aut !eritorial dan +ingkungan Maritim; peninggalan elanda. Deklarasi )uanda ini kemudian pada tanggal 2G @ebruari 24<1 alam "ndang%"ndang $o. 5Prp24<1 tentang Perairan Indonesia. Konsep &a*asan $usantara sendiri diakui dunia
internasional pada tahun 24=G, khususnya pada Kon'erensi ukum +aut di 7ene#a. Dan puncaknya, pada 21 Desember 24G3 konsep &a*asan $usantara diterima dan ditetapkan dalam Kon#ensi ukum +aut Perserikatan angsa% angsa, atau lebih dikenal dengan "$8+(S :-nited *ations .on/ention on the $aw o0 the Sea;, yang kemudian dituangkan dalam "ndang%"ndang $o. 2= !ahun 24G0 tentang Pengesahan "$8+(S Dengan penegasan batas kedaulatan secara ke*ilayahan ini, maka ide kesatuan Indonesia semakin jelas dan nyata. Konsep kesatuan psikologis :keji*aan;, kesatuan politis :kenegaraan; dan kesatuan geogra'is :ke*ilayahan; itulah yang membentuk Lke%Indonesia%an yang utuh, sehingga keragaman suku bangsa, perbedaan sejarah dan karakteristik daerah, hingga keanekaragaman bahasa dan budaya, semuanya adalah 'enomena ke%Indonesia%an yang membentuk identitas bersama yakni Indonesia. Sebagai sebuah identitas bersama, maka masyarakat dari suku Dani di Papua, misalnya, akan turut merasa memiliki seni budaya dari suku atak, dan sebaliknya. Demikian pula, suku eta*i dan )akarta memiliki kepedulian untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi dan pranata sosial di suku Dayak di Kalimantan, dan sebaliknya. ubungan harmonis seperti ini berlaku pula unruk seluruh suku bangsa di Indonesia. Ibarat tubuh manusia, jika lengan dicubit, maka seluruh badanpun akan merasa sakit dan turut berempati karenanya. Dengan demikian, Indonesia adalah melting pot atau tempat meleburnya berbagai keragaman yang kemudian bertrans'ormasi menjadi identitas baru yang lebih besar bernama Indonesia. Indonesia adalah konstruksi masyarakat modern yang tersusun dari kekayaan sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ideologi yang tersebar di bumi nusantara. 7erakan separatisme atau upaya%upaya kearah disintegrasi bangsa, adalah sebuah tindakan ahistoris yang bertentangan dengan semangat persatuan dan kesatuan tersebut. Disamping kesatuan psikologis, politis, dan geogra'is diatas, penyelenggaraan pembangunan nasional juga harus didukung oleh kesatuan #isi. Artinya, ada koherensi antara tujuan dan cita%cita nasional yang termaktub dalam Pembukaan ""D 2450 dengan #isi, misi, dan sasaran strategis yang dirumuskan dalam encana Pembangunan )angka Panjang :P)P; $asional, encana Pembangunan )angka Menengah :P)M; $asional, encana Pembangunan )angka Panjang :P)P; Daerah, encana Pembangunan )angka Menengah :P)M; Daerah, hingga encana Strategis Kementerian+embaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah :SKPD; baik tingkat pro#insi maupun kabupatenkota. Dengan demikian, maka program%program pembangunan di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pada hakekatnya membentuk derap langkah yang serasi menuju kepada titik akhir yang sama.
ahkan keberadaan lembaga politik, pelaku usaha sektor s*asta, hingga organisasi kemasyarakatan :1i/il so1iety; sesungguhnya harus bermuara pada tujuan dan cita%cita nasional tadi. Ini berarti pula bah*a pencapaian tujuan dan cita%cita nasional bukanlah tanggungja*ab dari seseorang atau instansi saja, melainkan setiap *arga negara, setiap pega*aipejabat pemerintah, dan siapapun yang merasa memiliki identitas ke%Indonesia%an dalam dirinya, *ajib berkontribusi sekecil apapun dalam upaya me*ujudkan tujuan dan cita%cita nasional. !. Pers"ekti Se$ara& Negara Indonesia Konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa.
Kuntjoro Purbopranoto :24G2; menyatakan bah*a sejarah administrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 2G2<, dimana setelah pemerintahan diambilalih oleh elanda dari pihak Inggris, segera dibentuk suatu dinas pemerintahan tersendiri. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi, maka dinas pemerintahan setempat mulai merasakan perlunya diterapkan sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi mulai dilakukan pada tahun 2410, dan dibentuklah *ilayah%*ilayah setempat :lo1ale ressorten; dengan de*an%de*annya :lo1ale raden; di seluruh )a*a. $amun ternyata, tugas%tugas yang dilimpahkan kepada lo1ale ressorten tersebut sangat sedikit, sehingga desentralisasi yang direncanakan tersebut dianggap kurang berman'aat. Semenjak tanggal 2 Maret 2453, Pasukan )epang mendarat di beberapa tempat di Pulau )a*a, yakni anten serta dekat Kota Indramayu di Pantai +aut )a*a lainnya antar !ayu dan )uana dan di daerah Kragan. Masa itu merupakan a*al masa pendudukan )epang, yang diikuti dengan penyerahan diri panglima sekutu dan pena*anan terhadap pembesar % pembesar elanda. Peruba&an "enting dala# "erke#bangan tata "e#erinta&an sela#a $a#an "endudukan :e"ang8 ditandai dengan diteta"kann0a Undang7Undang No./; 0ang berlaku se+ara eekti #ulai tanggal < Agustus ,4'/ . Menurut "ndangB "ndang ini maka tata pemerintahan daerah pada jaman tersebut yang berlaku di tanah )a*a dan Madura, kecuali Kooti :S*apraja;, susunan pemerintah daerahnya terbagi atas Syuu :Karesidenan;, Si :Kota;, Ken :Kabupaten;, Gun :Ka*edanan;, Sen :Kecamatan; dan Ku :Desa;. Aturan%aturan tentang tata pemerintahan daerah terdahulu tidak berlaku lagi, kecuali aturan yang ditetapkan dalam undang%undang ini serta aturan yang berlaku buat Kooti. Kemudian dalam "ndang%"ndang $o.3G tanggal 22 Agustus 2453 diberikan aturan mengenai pemerintahan Syuu dan Toku!otu2Si. Sedangkan mengenai ketentuan tentang Kooti disebutkan pada
bagian penjelasan kedua "ndang%"ndang tersebut yang menerangkan tentang kedudukan Kooti Surakarta dan ogyakarta yang dianggap mempunyai keadaan istime*a, akan ditetapkan aturan tata pemerintahan yang bersi'at istime*a juga. Pada a2al #asa ke#erdekaan , perubahan sistem administrasi negara di Indonesia masih dalam keadaan darurat, karena adanya transisi pemerintahan. Sehingga angsa Indonesia berusaha sebisa mungkin untuk membentuk pirantiB piranti yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraaan negara sebagai suatu negara yang berdaulat. Pada saat "erta#a la&irn0a negara Re"ublik Indonesia8 suasana #asi& "enu& dengan keka+auan dan ketegangan , disebabkan oleh berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka belum dapat segera dibentuk suatu susunan pemerintahan yang lengkap dan siap untuk mengerjakan tugas%tugas pemerintahan seperti dikehendaki oleh suatu negara yang merdeka dan berdaulat. angsa Indonesia baru memulai sejarah sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, semenjak dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan.
Sebagai suatu adan Per*akilan seluruh rakyat Indonesia yang me*akili daerah B daerah dan beranggotakan pemimpin yang terkenal, kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia :PPKI; ditugaskan oleh pasal I Aturan Peralihan "ndang% "ndang Dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia. Sebelum hal tersebut terlaksana, untuk sementara *aktu dalam masa peralihan tersebut, pasal IE Aturan peralihan ""D menetapkan bah*a L Sebelum Majelis Permusya*aratan akyat, De*an Per*akilan akyat dan De*an Pertimbangan Agung dibentuk menurut "ndang B "ndang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite $asional. Marbun :3112; menyatakan, pada a*al masa berlakunya ""D 2450, seluruh mekanisme ketatanegaraan belum dapat dikatakan berjalan sesuai dengan amanat dalam ""D 2450. Semua masih didasarkan pada aturan peralihan yang menjadi kunci berjalannya roda pemerintahan negara. Pada saat itu lembaga B lembaga kenegaraan seperti DP, MA, MP, DPA maupun PK belum dapat terbentuk, kecuali Presiden dan &akil Presiden yang dipilih untuk pertama kalinya oleh PPKI pada tanggal 2G Agustus 2450. al ini disebabkan oleh karena proses pengisian atau pembentukan lembaga B lembaga kenegaraan seperti tersebut diatas memakan *aktu yang relati' lama, karena harus melalui mekanisme perundang B undangan. Sedangkan DP sebagai
partner Presiden belum juga dapat terbentuk. Menyadari hal ini, maka pembentuk ""D 2450 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan dibantu Komite $asional :Pasal IE Aturan Peralihan ""D 2450;. Selanjutnya ditetapkanlah Maklumat &akil Presiden $o.F tanggal 2< (ktober 2450, yang meningkatkan maka kedudukan Komite $asional menjadi badan legislati' yang berkedudukan sejajar dengan DP. Maklumat Pemerintah tanggal 25 $o#ember 2450 tersebut, telah memba*a perubahan besar dalam sistem pemerintahan negara. Perubahan tersebut adalah perubahan Kabinet Presidensiil menjadi Kabinet Parlementer, yang berarti Menteri%menteri tidak bertanggungja*ab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Perubahan sistem kabinet tersebut menghendaki dibentuknya partai B partai sebagai *adah politik dalam negara. $amun kabinet parlementer tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, sampai dengan terbentuknya $egara Kesatuan epublik Indonesia Serikat 2454. Pada saat itu, sistem pemerintahan saling berganti dari kabinet parlementer ke presidensiil kepada kabinet parlementer dan sebaliknya dari presidensiil ke parlementer. Mekanisme pemerintahan negara dapat dikatakan belum menentu atau stabil dan pasal%pasal dalam aturan tambahan juga tidak dapat dilaksanakan. Pelaksanaan ""D 2450 masih terbatas pada penataan dan pembentukan lembagaBlembaga kenegaraan, karena pemerintah Indonesia juga harus menghadapi pergolakan politik dalam negeri. Pembentukan lembaga%lembaga kenegaraan ternyata juga belum berhasil, mengingat usaha untuk mengokohkan negara kesatuan mendapat tantangan dari pihak elanda melalui agresi%agresi yang dilancarkannya dalam usaha menanamkan kembali imperialisme. Penyerahan kekuasaan oleh sekutu kepada pemerintah elanda setelah Perang Dunia II dijadikan momentum untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menghancurkan pemerintah negara epublik Indonesia yang sah. Pada tanggal / )uli 245< bertenpat di ogyakarta, kekuasaan atas Kalimantan, Sula*esi, Sunda Kecil dan Maluku diserahkan oleh sekutu kepada pemerintahan india elanda. Demikian juga pada tanggal = B G Desember 245<, telah dibentuk $egara Indonesia !imur di ba*ah kekuasaan elanda Muhamad amin, 24<1;. Agresi elanda terus berlanjut dengan tindakan polisional yang pertama dilakukan pada tanggal 32 )uli 245= dan yang kedua pendudukan ogyakarta pada tanggal 24 Desember 245G. Selama perang mela*an agresi elanda tersebut, telah dilakukan beberapa kali persetujuan antara pihak elanda dengan pihak negara epublik Indonesia, antara lain persetujuan +inggarjati 30 Maret 245= dan persetujuan en#ille.
Kesemuanya ini berakhir dengan terbentuknya negara%negara bagian yang bertujuan untuk memperlemah negara Indonesia, sehinga mempermudah pemerintah elanda untuk menguasai dan menanamkan kembali kekuasannya. Dengan terbentuknya negara%negara bagian tersebut sebagai negara boneka, pada akhirnya terbentuk negara serikat pada tahun 2454. Dengan sendirinya penyelenggaraan negara berdaasrkan ""D 2450 dalam $egara Kesatuan epublik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 2= Agustus 2450 menjadi terhambat atau terputus. Pada saat itu, ""D 2450 hanya berlaku dalam negara epublik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang berkedudukan di ogaykarta. Prinsip B prinsip negara hukum Pancasila dan ""D 2450 yang menjadi landasan mekamisme kenegaraan Indonesia yang juga merupakan landasan pokok bagi pengembangan administrasi negara tidak berjalan. Pembentukan hukum maupun pengembangan perundang B undangan yang berdasarkan Pancasila dan ""D 2450 belum dapat di*ujudkan karena tatanan hukum yang berlaku masih tetap di*arnai oleh hukum pada penjajah elanda. Produk hukum dan perundang%undangan yang dibentuk pada masa ini belum banyak yang menyangkut kepentingan umum dalam usaha me*ujudkan kesejahteraan rakyat. ubungan Indonesia%elanda semakin memburuk setelah agresi kedua tanggal 2G Desember 245G. Atas jasa baik Komisi P untuk Indonesia, telah diadakan Konerensi )e$a Bundar 5K)B6 di Den *aag antara Pe#erinta& Belanda dengan "e#erinta& Indonesia "ada tanggal /1 Agustus7/ No=e#ber ,4'4 . asil KM tersebut adalah bah*a Kerajaan elanda harus memulihkan kedaulatan atas *ilayah Indonesia kepada pemerintah epublik Indonesia Serikat :IS;, sedangkan kekuasaan pemerintahan akan diserahkan pada tanggal 3= Desember 2454 di )akarta. Pada saat itulah negara Indonesia berubah menjadi negara 'ederal yangterdiri dari 2< negara bagian.
Dengan demikian, menurut Ismail Sunny :24==; sejak saat itu, Negara Indonesia res#i beruba& dari negara kesatuan #en$adi negara serikat dengan Konstitusi RIS 5KRIS6 ,4'4 sebagai Undang7Undang Dasar . Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, dimana pertanggungja*aban seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah ditangan menteri%menteri sedangkan presiden tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi, dilain pihak yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden dengan seorang atau beberapa orang menteri. !ugas eksekuti' adalah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia, khususnya mengurus supaya konstitusi, undang B undang 'ederal dan peraturan lain yang berlaku untuk IS dijalankan.
Paparan di atas menunjukkan bah*a sekalipun presiden termasuk pemerintah, namun pertanggungja*abannya ada di tangan menteri. Mengingat DP yang ada pada *aktu itu bukan DP hasil pemilihan umum, maka terdapat ketentuan bah*a parlemen tidak dapat menjatuhkan menteri atau kabinet. Sehingga sistem pemerintahan parlementer yang dianut KIS adalah tidak murni :3uasi parlementer 1a!inet ;. Dalam KIS 2454 juga tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai siapa pemegang kedaulatan dalam negara IS. !etapi dalam KIS 2454 tersebut secara implisit disebutkan bah*a pemegang kedaulatan dalamnegara IS bukan rakyat, melainkan negara. Dengan kata lain, IS menganut paham kedaulatan negara dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan oleh menteri%menteri sesuai dengan sistem pemerintahan parlementer. !ugas%tugas yang menyangkut kepentingan umum dilaksanakan oleh menteri dengan ketentuan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam kabinet yang didalamnya teradapat menteri%menteri lain dari beberapa partai. Mengingat berbagai kebijaksanaan harus dirundingkan terlebih dahulu dalam sidang kabinet, maka dalam pelaksanaannya sering timbul benturan kepentingan dikarenakan perbedaan pandangan, sehingga sulit ditemukan jalan keluarnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintahan berjalan tidak stabil. Selain itu, kesulitan di bidang ekonomi dan politik sulit dikendalikan oleh pemerintah dalam suasana sistem multi partai tersebut. Pembentukan negara%negara bagian menimbulkan pertentangan dalam negara, antara lain terjadi antara golongan 'ederalis dan kaum republik. Struktur negara 'ederal tidak diterima oleh sebagian besar aliran%aliran politik yang sejak proklamasi kemerdekaan 2450 menghendaki bentuk negara kesatuan. Pertentangan tersebut berakhir dengan diadakannya persetujuan antara $egara IS yang menghasilkan perubahan kepada bentuk negara kesatuan berdasarkan ""DS 2401 pada tanggal 2= Agustus 2401. Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka tujuan untuk me*ujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan amanah mukadimah KIS tidak dapat terealisasi. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan yang berumur sekitar tiga bulan tersebut, pemerintahan di*arnai dengan pertentangan mengenai bentuk negara Indonesia. Administrasi negara tidak dapat menunjukkan peranan yang menonjol dalam upaya menegakkan negara hukum kepada terciptanya masyarakat yang sejahtera, karena pada masa itu akti#itas kenegaraan lebih banyak di*arnai oleh pertentangan politik khususnya mengenai paham bentuk negara. Dengan demikian, menurut Marbun :3112;, meskipun KIS 2454 menganut paham negara hukum dengan tujuan menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi
administrasi negara tidak memperoleh tempat untuk mengambil posisi sebagai sarana hukum yang menjembatani pemerintah sebagai adminsitratur negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum dengan rakyat sebagai sarana dan tujuannya. Atau dapat dikatakan bah*a dalam bidang administrasi negara telah terjadi ke#akuman yang disebabkan oleh adanya pergolakan dalam bidang politik sebagai usaha untuk menuju terciptanya kembali bentuk negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 2= Agustus 2450. Pada tanggal 24 Mei !ahun 2401 telah disepakati bersama untuk me*ujudkan kembali negara kesatuan dengan memberlakukan Undang7Undang Dasar Se#entara 5UUDS6 ,4(> . Dengan "" @ederal $o. = !ahun 24=1, ditetapkanlah ""DS 2401 berdasarkan pasal 241 KIS 2401 untuk kemudian menjadi ""D $egara Kesatuan epublik Indonesia yang mulai berlaku e'ekti' sejak tanggal 2= Agustus !ahun 2401. Dalam "ndang%"ndang Dasar tersebut, tanpak bah*a pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berada ditangan rakyat. Akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh 3 :dua; lembaga yaitu Pemerintah dan DP. Kekuasaan di bidang eksekuti' tetap merupakan *e*enang penuh pihak pemerintah. erbeda halnya dengan ketentuan dalam KIS 2454 yang menyatakan bah*a pemerintah adalah presiden dengan menteri%menteri, maka dalam ""DS 2401 tidak terdapat ketentuan semacam itu. Ketidakstabilan pemerintahan pada saat ini disebabkan pula oleh kedudukan Presiden Soekerno yang menjadi dimbol pemimpin rakyat, disamping sebagai simbol kenegaraan. Dalam kedudukannya tersebut sering terjadi konsepsi% konsepsi yuridis yang seharusnya menjadi sendi%sendi negara hukum tidak dilaksanakan sepenuhnya, karena tindakannya sering melanggar konstitusi. Dalam masa ini, kedudukan hukum berada di ba*ah kekuasaan dan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar re#olusi atau rakyat. ahkan bukan konstitusi melainkan ketokohan :'igur; yang berlaku sebagai pedoman dalam pemerintahan. Sehingga menurut Muhammad !olchah Mansoer :24==; keadaan ini bukanlah pemerintahan ruled !y the law tetapi rule !y the person. Di samping itu kedudukan Perdana Menteri yang tidak jelas dalam ""D 2401 juga merupakan salah satu sebab ketidakstabilan pemerintah. Dengan sistem banyak partai, menteri%menteri secara terang%terangan membela kepentingan dari golongannya sendiri, sehingga bagi Perdana Menteri sulit untuk menjamin solidaritas maupun kebulatan suara dalam putusan%putusan kabinet. Akibatnya tidak pernah tercipta adanya pemerintahan yang relati' lama dalam melaksanakan tugasnya karena kabinet silih berganti dalam *aktu relati' cepat. Adanya banyak partai cenderung menimbulkan gejala perpecahan diantara angsa Indonesia. Karena itulah negara terus menerus dilanda krisis kabinet yang ditimbulkan oleh koalisi kabinet multipartai. Inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Konsep
Demokrasi !erpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 240=. Di bidang parlemen, ketidakstabilan politik timbul karena adanya oppositionisme terhadap segala akti#itas pemerintahan. al ini timbul selain dari akibat paham demokrasi liberal yang menji*ai percaturan politik pada kurun *aktu itu, juga diakibatkan oleh pengaruh sikap oposisi angsa Indonesia terhadap pemerintah elanda pada masa lampau. Parpol pada saat itu masih lebih banyak berkisar pada kepribadian pemimpin%pemimpin daripada ideologinya. Dalam menghadapi pemerintahan nasional seringkali parpol masih dipengaruhi oleh cara pandang lama seperti pada saat menghadapi pemerintahan penjajahan. Seperti halnya KIS 2454, ""DS 2401 dibentuk dengan si'at sementara. Selain dari namanya, si'at sementara ini dapat juga dilihat dari pembentukan Konstituante :sidang pembuat ""D; yang bersama%bersama dengan pemerintah bertugas selekas%lekasnya menetapkan ""D epublik Indonesia yang akan menggantikan ""D 2401. Konstituante ini diharapkan cukup representati' untuk menetapkan "ndang%"ndang Dasar yang permanen mengingat keanggotaannya akan dipilih melalui pemilihan umum. Akan tetapi, sidang Konstituante menjadi medan perdebatan dan pertentangan diantara partai%partai dan pemimpin% pemimpin politik dalam memilih dasar negara. Selama 3,0 tahun sidang Konstituante tidak menghasilkan ""D sebagaimana diamanatkan oleh ""DS 2401. Mengingat kebuntuan sidang Konstituante, pemerintah mengusulkan idedemokrasi terpimpin dalam usahanya menuju kembali kepada ""D 2450, untuk mengganti sistem demokrasi liberal. Untuk #en0ela#atkan bangsa dan negara karena #a+etn0a sidang Konstituante8 #aka "ada tanggal ( :uli Ta&un ,4(4 dikeluarkanla& Dekrit Presiden 0ang berisi "e#berlakuan ke#bali UUD ,4'(8 #e#bubarkan Konstituante dan tidak #e#berlakukan UUDS ,4(> . Dari uraian di atas, pada masa ""DS 2401, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada sistem parlementer tidak menghasilkan suatu rintisan kearah tercapainya tujuan negara yang sejahtera sesuai dengan amanat dari konstitusi. Me*ujudkan kesejahteraan Indonesia yang menjadi tugas pemerintah dalam sistem banyak partai sebagai akibat pengaruh liberal, justru menimbulkan perpecahan diantara penyelenggara pemerintahan. Kepentingan golongan sebagai aspirasi partai lebih menonjol daripada kepentingan umum masyarakat Indonesia. Akibatnya perkembangan !ata $egara tidak jauh berbeda dengan perkembangan didalam negara liberal yang masih tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum dalam arti sempit. Dalam perkembangan yang tidak stabil tersebut, negara kesatuan yang demokratis
ternyata menimbulkan perpecahan diantara partai%partai politik yang ada. $egara ukum :Pancasila; seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat :2; ""DS 2401 tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. ahkan sebaliknya tersisih oleh mekanisme penyelenggaraan yang bersi'at liberal. Artinya, "ada #asa UUDS ,4(>8 ad#inistrasi negara tidak da"at tu#bu& dala# suatu 2ada& 0ang "en0elenggaraan negaran0a tidak #enginda&kan nor#a nor#a &uku# dan asas7asas &uku# 0ang &idu" berdasarkan alsaa& &uku# atau ideologi8 0ang berakar ke"ada a&a# de#okrasi dan berorientasi ke"ada "en0elenggaraan ke"entingan #as0arakat . Kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan ""D 2450 dicanangkan kembali melalui Dekrit Presiden !ahun 2404 dengan di*arnai oleh pertentangan politik antara parpol%parpol sebagai *arisan dari sistem pemerintahan parlementer berdasarkan ""DS 2401. Dengan dalih untuk mengatasi keadaan negara, menyelamatkan kelangsungan negara, menyelamatkan kelangsunagn negara dan kepentingan re#olusi, peranan presiden sangatlah besar. Kehidupan demokrasi yang belum dapat berjalan secara lancar menurut ""D 2450 berimbas terhadap hubungan antar lembaga lembaga kenegaraan, seperti MP, DP yang ditentukan oleh Presiden sebagai pengendalinya. Ditambah pula munculnya lembaga inskonstitusional yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Presiden sebagai kepala eksekuti' terlalu turut campur dalam bidang legislati' dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang notabene bertentangan dengan ""D 2450. Demikian pula dalam bidang udikati', Presiden telah campur tangan dalam masalah peradilan, sehingga dapat dikatakan bah*a pada masa ini kekuasaan >kskuti', +egislati' dan udikati' terpusat di tangan Presiden. Konsep negara hukum yang menggunakan landasan Pancasila dan ""D 2450 telah diinjak%injak oleh kepentingan politik. ukum hanya dijadikan sebagai alat politik untuk memperkokoh kekuasaan yang ada. ukum telah tergeser bersama% sama dengan demokrasi dan hak asasi yang justru menjadi ciri dan pilar sebuah negara hukum. Puncak kekacauan terjadi pada saat Partai Komunis Indonesia :PKI; menjalankan dominasi peranannya di bidang pemerintahan yang diakhiri dengan pengkhianatan total terhadap 'alsa'ah Pancasila dan ""D 2450 pada tanggal /1 September !ahun 24<0. Kondisi ini memaksa Presiden I saat itu yaitu Soekarno untuk mengeluarkan LSurat Perinta& ,, )aret yang ditujukan kepada +etnan )enderal. Soeharto dengan *e*enang sangat besar dalam usaha untuk menyelamatkan negara menuju kestabilan pemerintahan. Peristi*a ini menjadikan tonggak baru bagi sejarah Indonesia untuk kembali melaksanakan ""D 2450 secara murni dan konsekuen serta tanda dimulainya jaman orde baru.
Keinginan untuk pelaksanaan ""D 2450 secara murni dan konsekuen telah dituangkan dalam bentuk yuridis dalam Pasal 3 !ap MPS $o. FF !ahun 24<< dengan Pancasila sebagai landasan atau sumber dari segala sumber hukum. "ntuk me*ujudkan keinginan tersebut, telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain tentang Pemilihan "mum, kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kesatuan bangsa dan sebagainya. Ke*enangan%ke*enangan lembaga lainnya sudah mulai disesuaikan dengan ""D 2450, *alaupun undang%undang sebagai dasar pembentukannya belum dibuat bersama dengan DP. Pada #asa orde baru8 keberadaan ad#inistrasi negara lebi& ber"eran seiring dengan "erke#bangan dan keterlibatan "e#erinta& sebagai "e#eran ad#inistrasi negara dala# lingku" tugas "ublik untuk #en0elengarakan kese$a&teraan #as0arakat Indonesia . +andasan pengembangan dan arah serta posisi administrasi negara dalam konteks negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan ""D 2450, merupakan masalah yang dihadapi dalam negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan ""D 2450.
Mengacu pada kronologi sejarah $egara Indonesia, maka pada hakekatnya, ""D 2450 sebagai konstitusi negara disusun pertama kali sebagai sarana bagi negara bangsa untuk dapat sur/i/e dalam melalui masa re#olusi kemerdekaan. ""D 2450 menjadi dasar pembentukan sistem administrasi negara yang memecahkan masalah legitimasi, penetrasi, identitas, distribusi, dan integrasi sesuai dengan nilai nilai re#olusioner *aktu itu. Semangat national !rotherhood yang kuat tertuang dalam ""D 2450 dengan gagasan Majelis Permusya*aratan akyat yang me*akili seluruh kelompok dalam masyarakat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Disisi lain ""D 2450 mengakomodir dan ide kepemimpinan paternalistik dimana kosentrasi kekuasaan pemerintahan berada pada tangan Presiden. Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang e'isien berhadapan dengan masalah masalah pembangunan nation2state *aktu itu. $amun demikian, tanpa pembatasan masa jabatan yang tegas tidak adanya mekanisme 1he1k and !alan1e yang memadai membuka peluang bagi ter*ujudnya kekuasaan otoriter. al ini sebagaimana dilakukan oleh Presiden Sukarno pada tahun 2404 yang menjadikan ""D 2450 untuk melegitimasikan konsep Demokrasi terpimpin. Demikian juga halnya dengan Presiden Suharto yang menjadikan pelaksanaan ""D 2450 secara murni dan konsekuen merupakan dasar untuk menjalankan demokrasi kekeluargaan. Amandemen ""D 2450 yang dilakukan sejak berakhirnya pemerintahan (rde aru menggambarkan perubahan mendasar dari harapan sebagian besar masyarakat dan sikap elite yang berkuasa mengenai cara cara mengatasi permasalahan pembangunan negara bangsa. Salah satu perubahan mendasar dari amandemen disini adalah adanya sharing o0 power
dan penguatan !alan1e o0 power baik di antara unsur unsur penyelenggara negara maupun antara negara dan masyarakat :1i/il so1iety) Setiap organ negara menjalankan kekuasaannya secara fungsional dengan tidak lagi menganut paham distri!ution o0 power sesuai !rias Politica :eksekuti', legistlati dan yudikati';, Presiden tidak lagi disebut Kepala $egara dan Kepala Pemerintahan, prinsip check and balances system dikembangkan sebagai mekanisme kontrol. Desentralisasi pemerintahan ditegaskan, dengan pemberian otonomi kepada daerah. $amun demikian implementasi konstitusi masih menyisakan sejumlah persoalan, seperti kedudukan dan peran DPD, anggaran pendidikan 31J, susunan kementerian negara, dan yang lebih mendasar adalah belum ada peningkatan yang signi'ikan terhadap keadilan dan kemakmuran rakyat yang lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam ab I, pasal 2 ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450, L$egara Indonesia ialah $egara Kesatuan, yang berbentuk epublik. Ini berarti bah*a (rganisasi Pemerintahan $egara epublik Indonesia bersi'at unitaris, *alaupun dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian terdesentralisasikan. Sejalan dengan hal tersebut, maka $egara kesatuan epublik Indonesia dibagi atas daerah%daerah pro#insi dan pro#insi itu dibagi atas kabupaten dan kota. entuk negara dan perubahan politik ketatanegaraan sangat dipengaruhi oleh dinamika konstitusi dan arah kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perspekti' sejarah, konstistusi dan sistem administrasi negara Indonesia mengalami perubahan sesuai tantangan dan permasalahan pembangunan negara bangsa yang dirasakan oleh elite politik dalam suatu masa. Perubahan ini memba*a dampak pada tatanan kehidupan penyelenggaraan negara pada masing% masing periode tersebut. LA)BANG7LA)BANG NEGARA
endera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan *ujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam "ndang% "ndang Dasar $egara epublik Indonesia !ahun 2450 yang merupakan mani'estasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam me*ujudkan cita%cita bangsa dan $egara Kesatuan epublik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur di dalam bentuk "ndang%"ndang epublik Indonesia $omor 35 !ahun 3114 !entang endera, ahasa, Dan +ambang $egara, Serta +agu Kebangsaan. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas *ujud eksistensi bangsa dan $egara Kesatuan epublik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-
2. Persatuan 3. Kedaulatan /. Kehormatan 5. Kebangsaan 0. Kebhinnekatunggalikaan <. Ketertiban =. Kepastian ukum G. Keseimbangan 4. Keserasian dan 21. Keselarasan. B. Bendera Negara. endera negara diatur menurut ""D Q50 pasal /0, "" $o 353114, dan Peraturan Pemerintah $o.51240G tentang endera Kebangsaan epublik Indonesia. endera $egara epublik Indonesia, yang secara singkat disebut endera $egara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang D*i*arna :dua *arna;. endera $egara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 3/ :dua%pertiga; dari panjang serta bagian atas ber*arna merah dan bagian ba*ah ber*arna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. endera Indonesia memiliki makna 'iloso'is. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan ji*a manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan ji*a dan raga manusia untuk membangun Indonesia.endera $egara dibuat dari kain yang *arnanya tidak luntur. endera $egara dibuat dengan ketentuan ukuran-
2. 311 cm R /11 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan 3. 231 cm R 2G1 cm untuk penggunaan di lapangan umum /. 211 cm R 201 cm untuk penggunaan di ruangan 5. /< cm R 05 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan &akil Presiden 0. /1 cm R 50 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara <. 31 cm R /1 cm untuk penggunaan di kendaraan umum =. 211 cm R 201 cm untuk penggunaan di kapal G. 211 cm R 201 cm untuk penggunaan di kereta api 4. /1 cm R 50 cm untuk penggunaan di pesa*at udara 21. 21 cm R 20 cm untuk penggunaan di meja. 22. / cm R 0 cm untuk penggunaan di seragam sekolah. Pengibaran danatau pemasangan endera $egara dilakukan pada *aktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam,dalam keadaan tertentu, dapat dilakukan pada malam hari. endera $egara *ajib dikibarkan pada setiap peringatan ari Kemerdekaan angsa Indonesia tanggal 2= Agustus oleh *arga negara yang
menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh *ilayah $egara Kesatuan epublik Indonesia dan di kantor per*akilan epublik Indonesia di luar negeri.endera $egara *ajib dikibarkan setiap hari di2. Istana Presiden dan &akil Presiden 3. 7edung atau Kantor +embaga $egara /. 7edung atau Kantor +embaga Pemerintah 5. 7edung atau Kantor +embaga Pemerintah $onkementerian 0. 7edung atau Kantor +embaga Pemerintah Daerah <. 7edung atau Kantor De*an Per*akilan akyat Daerah =. 7edung atau Kantor Per*akilan epublik Indonesia di +uar $egeri G. 7edung atau alaman Satuan Pendidikan 4. 7edung atau Kantor S*asta 21. umah )abatan Presiden dan &akil Presiden 22. umah )abatan Pimpinan +embaga $egara 23. umah )abatan Menteri 2/. umah )abatan Pimpinan +embaga Pemerintahan $on Kementerian 25. umah )abatan 7ubernur, upati, &alikota, dan 8amat 20. 7edung Atau Kantor atau umah )abatan lain 2<. Pos Perbatasan dan Pulau%Pulau !erluar di &ilayah $egara Kesatuan epublik Indonesia 2=. +ingkungan !entara $asional Indonesia dan Kepolisian epublik Indonesia 2G. !aman Makam Pahla*an $asional. endera $egara dapat digunakan sebagai2. !anda perdamaian 3. !anda berkabung danatau /. Penutup peti atau usungan jenaCah. endera $egara sebagai penutup peti atau usungan jenaCah dapat dipasang pada peti atau usungan jenaCah Presiden atau &akil Presiden, mantan Presiden atau mantan &akil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota de*an per*akilan rakyat daerah, kepala per*akilan diplomatik, anggota !entara $asional Indonesia, anggota Kepolisian epublik Indonesia yang meninggal dalam tugas, danatau *arga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara. endera $egara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan angsa Indonesia tanggal 2= Agustus 2450 di )alan Pegangsaan !imur $omor 0< )akarta disebut endera Pusaka Sang Saka Merah Putih. endera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen $asional )akarta. Setiap orang dilarang2. Merusak, merobek, menginjak%injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain
dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan endera $egara 3. Memakai endera $egara untuk reklame atau iklan komersial /. Mengibarkan endera $egara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam 5. Mencetak, menyulam, dan menulis huru', angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada endera $egara dan 0. Memakai endera $egara untuk langit%langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan endera $egara. !. Ba&asa Negara. ahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal /< "ndang%"ndang Dasar $egara Kesatuan epublik Indonesia !ahun 2450 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 3G (ktober 243G sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. ahasa Indonesia ber'ungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
ahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam2. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 243G dengan bunyi, Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3. "ndang%"ndang Dasar I 2450 ab FE :endera, ahasa, dan +ambang $egara, serta +agu Kebangsaan; Pasal /< menyatakan bah*a ahasa $egara ialah ahasa Indonesia. Dari Kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai2. ahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa%bahasa daerah. 3. ahasa negara :bahasa resmi $egara Kesatuan epublik Indonesia; ahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ber'ungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan peman'aatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. ahasa Indonesia *ajib digunakan dalam peraturan perundang% undangan. ahasa Indonesia *ajib digunakan dalam dokumen resmi negara. ahasa Indonesia *ajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, &akil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Didalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia ber'ungsi sebagai-
2. +ambang kebanggaan kebangsaan 3. +ambang identitas nasional /. Alat penghubung antar *arga, antar daerah, dan antar budaya 5. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda kedalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, ahasa Indonesia mencerminkan nilai nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, ahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Sebagai lambang identitas nasional, ahasa Indonesia kita junjung disamping bendera merah putih dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan 'ungsi ini ahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. ahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur%unsur bahasa lain. @ungsi ahasa Indonesia yang ketiga B sebagai bahasa nasional B adalah sebagai alat penghubung antar *arga, antar daerah, dan antar suku bangsa. erkat adanya bahasa nasional kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikha*atirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya meman'aatkan ahasa Indonesia sebagai satusatunya alat komunikasi. @ungsi ahasa Indonesia yang keempat dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, adalah sebagai alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda beda kedalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Didalam hubungan ini ahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai%nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. +ebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh diatas kepentingan daerah atau golongan. Dalam kedudukan sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia ber'ungsi sebagai 2. ahasa resmi kenegaraan, 3. ahasa pengantar di lembaga pendidikan,
/. ahasa perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional, dan 5. ahasa pengantar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dinamis seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. D. La#bang Negara
+ambang negara Indonesia adalah 7aruda Pancasila dengan semboyan hinneka !unggal Ika. +ambang negara Indonesia berbentuk burung 7aruda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan :dari sudut pandang 7aruda;, perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher 7aruda, dan semboyan hinneka !unggal Ika yang berarti Lerbeda%beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh 7aruda. +ambang ini dirancang oleh Sultan amid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet epublik Indonesia Serikat tanggal 22 @ebruari 2401.+ambang negara 7aruda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah $o. 5/240G )umlah bulu melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia :2= Agustus 2450;, antara lain2. )umlah bulu pada masing%masing sayap berjumlah 2= 3. )umlah bulu pada ekor berjumlah G /. )umlah bulu di ba*ah perisaipangkal ekor berjumlah 24
5. )umlah bulu di leher berjumlah 50 perisai. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. 7ambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian bagian latar belakang dibagi menjadi empat dengan *arna merah putih berselang seling :*arna merah%putih melambangkan *arna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci;, dan sebuah perisai kecil miniatur dari perisai yang besar ber*arna hitam berada tepat di tengah%tengah. 7aris lurus horiContal yang membagi perisai tersebut menggambarkan garis k hatulisti*a yang tepat melintasi Indonesia di tengah%tengah. 4m!lem. Setiap gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila. intang !unggal. Sila ke%2- Ketuhanan ang Maha >sa. Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama%agama besar di Indonesia, Islam, Kristen, indu, uddha. antai >mas. Sila ke%3- Kemanusiaan ang Adil Dan eradab. antai yang disusun atas gelang%gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. 7elang yang lingkaran menggambarkan *anita, gelang yang persegi menggambarkan pria. Pohon eringin. Sila ke%/- Persatuan Indonesia. Pohon beringin :5i1us !enjamina; adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang B sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar tersebut dengan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting%rantingnya. al ini menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda%beda. Kepala anteng. Sila ke%5- Kerakyatan ang Dipimpin (leh ikmat Kebijaksanaan Dalam Permusya*aratanPer*akilan. inatang banteng :+atin Bos ja/ani1us; atau lembu liar adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama :musya*arah;, gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai%nilai khas bangsa Indonesia. Padi Kapas. Sila ke%0- Keadilan Sosial agi Seluruh akyat Indonesia. Padi dan kapas :yang menggambarkan sandang dan pangan; merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. al ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bah*a negara Indonesia memakai ideologi komunisme. Motto. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan semboyan negara
Indonesia, yaitu hinneka !unggal Ika. hinneka !unggal Ika berasal dari kalimat bahasa )a*a Kuno karangan Mpu !antular yang berarti L&alaupun berbeda%beda tetapi tetap satu yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat%istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air. Pita bertuliskan semboyan hinneka !unggal Ika. 2. 8akar 7aruda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan hinneka !unggal Ika ber*arna hitam. 3. Semboyan hinneka !unggal Ika adalah kutipan dari Kaka*in Sutasoma karya Mpu !antular Kata bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda%beda, kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara har'iah hinneka !unggal Ika diterjemahkan eraneka Satu Itu, yang bermakna meskipun berbeda%beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bah*a di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan angsa dan $egara Kesatuan epublik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Di tengah%tengah perisai sebagaimana terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulisti*a. Pada terdapat lima buah ruang yang me*ujudkan dasar Pancasila sebagai berikut2. Dasar Ketuhanan ang Maha >sa dilambangkandengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima 3. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan eradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri ba*ah perisai /. Dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai 5. Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh ikmat Kebijaksanaan dalam Permusya*aratanPer*akilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan 0. Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh akyat Indonesia dilambangkan denga kapas dan padi di bagian kanan ba*ah perisai. +ambang $egara menggunakan *arna pokok yang terdiri atas2. &arna merah di bagian kanan atas dan kiri ba*ah perisai 3. &arna putih di bagian kiri atas dan kanan ba*ah perisai /. &arna kuning emas untuk seluruh burung 7aruda 5. &arna hitam di tengah%tengah perisai yang berbentuk jantung dan 0. &arna alam untuk seluruh gambar lambang
+ambang $egara *ajib digunakan di2. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan 3. +uar gedung atau kantor 3. +embaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara /. Paspor, ijaCah, dan dokumen resmi yang diterbitkan p emerintah 5. "ang logam dan uang kertas atau 0. Materai. Dalam hal +ambang $egara ditempatkan bersama%sama dengan endera $egara, gambar Presiden danatau gambar &akil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan2. +ambang $egara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada endera $egara dan 3. 7ambar resmi Presiden danatau gambar &akil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada +ambang $egara. Penggunaan +ambang $egara sebagai cap dinas untuk kantor digunakan untuk kantor2. Presiden dan &akil Presiden 3. Majelis Permusya*aratan akyat /. De*an Per*akilan akyat 5. De*an Per*akilan Daerah 0. Mahkamah Agung dan badan peradilan <. adan Pemeriksa Keuangan =. Menteri dan pejabat setingkat menteri Setiap orang dilarang2. Mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak +ambang $egara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan +ambang $egara 3. Menggunakan +ambang $egara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, *arna, dan perbandingan ukuran /. Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi danatau perusahaan yang sama atau menyerupai +ambang $egara dan 5. Menggunakan +ambang $egara untuk keperluan selain yang diatur dalam "ndang%"ndang ini. eberapa aturan dalam penggunaan lambang negara diatur dalam ""D 2450 pasal /
lambang negara diatur dalam Konstitusi IS, ""D Sementara 2401, dan Peraturan Pemerintah$o. 5/240G. E. Lagu Kebangsaan. +agu Kebangsaan adalah Indonesia aya yang digubah oleh &age udol' Supratman. Penggunaan +agu Kebangsaan *ajib diperdengarkan danatau dinyanyikan2. "ntuk menghormati Presiden danatau &akil Presiden 3. "ntuk menghormati endera $egara pada *aktu pengibaran atau penurunan endera $egara yang diadakan dalam upacara /. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah 5. Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusya*aratan akyat, De*an Per*akilan akyat, De*an Per*akilan akyat Daerah, dan De*an Per*akilan Daerah 0. "ntuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat alam kunjungan resmi <. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasionaldan =. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia.
+agu Kebangsaan dapat diperdengarkan danatau dinyanyikan2. Sebagai pernyataan rasa kebangsaan 3. Dalam rangkaian program pendidikan danpengajaran /. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakanoleh organisasi, partai politik, dan kelompokmasyarakat lain danatau 5. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan,teknologi dan seni internasional. !ata 8ara Penggunaan +agu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan cara2. Diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. 3. +agu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikanlengkap satu stro'e, dengan satu kali ulangan padare'rein. /. +agu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik,dinyanyikan lengkap satu stanCa pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanCa pertama. Setiap orang yang hadir pada saat +agu Kebangsaan diperdengarkan danatau dinyanyikan, *ajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Setiap orang dilarang2. Mengubah +agu Kebangsaan dengan nada, irama, kata%kata,dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan +agu Kebangsaan
3. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan +agu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial atau /. Menggunakan +agu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. ""D 2450 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal /0, Pasal /< , Pasal /
Penyelenggaraan negara harus dilakukan untuk disesuaikan dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan negara yang berlandaskan Pancasila dan konstitusi negara, yaitu ""D 2450. Setelah norma%norma dasar negara dijabarkan dalam norma%norma hukum dasar dalam konstitusi sebagai kerangka dasar sistem administrasi negara beserta aspekaspeknya %%% aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek sumber daya manusia %%%, maka selanjutnya sistem administrasi negara tersebut dalam operasionalisasinya akan dituangkan dalam 'ormat berbagai bentuk dan jenjang kebijakan publik. Dalam konteks negara hukum, pada umumnya, berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik tersebut akan mengambil 'ormat dalam berbagai bentuk dan jenjang peraturan perundang%
undangan. al ini sesuai dengan pengertian ""D 2450 sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang%undangan, sebagaiman dimaksud dalam Pasal / "" $o. 23 !ahun 3122. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukanatau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang%undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga $egara atau pejabat yang ber*enang dan mempunyai kekuatan mengikat. Demikian pula dengan undang%undang atau peraturan negara. !ujuan undang%undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang%undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Dengan undang undang atau peraturan,kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. !ujuan dikeluarkannya undang%undang ini adalah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pemerintahan daerah.Peraturan perundang%undangan dan peraturan memiliki kekuatan yangmengikat. Artinya, undang%undang dan peraturan harus dilaksanakan.Seseorang yang melanggar peraturan dan undang% undang, akan dikenakan sanksi atau hukuman. Misalnya, peraturan lalu lintas. )ika kita melanggar peraturan lalu lintas, kita akan mendapatkan hukuman. ukuman dapat berupa denda atau kurungan penjara.Peraturan perundang% undangan dalam suatu negara adalah suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. B. Pengertian Peraturan Perundang7undangan erdasarkan "" $o. 23 !ahun 3122, maka de'inisi peraturan perundang% undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang ber*enang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang% undangan.
2. erbentuk peraturan tertulis Pada hakekatnya, hukum dikelompokkan ke dalam hukum tertulis berupa peraturan perundang%undangan, dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan :hukum adat;, norma agama, atau putusan hakim :yurisprudensi;. (leh karenanya, peraturan perundang%undangan hanya merupakan sebagian dari hukum yakni dalam arti hukum tertulis. Pengertian ini mengandung makna masih diakui, perlu dihormati dan *ajib ditaati ketentuan%ketentuan hukum adat :kebiasaan; yang secara empiris berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misal, masih dikenal dan diakui keberadaan +embaga Subak di ali, hak ulayat, dan sebagainya.
3. Pembentukannya harus dilakukan +embaga $egara atau pejabat yang ber*enang. Pengertian ini mengandung makna suatu peraturan perundang%undangan hanya sah secara hukum apabila dibuat oleh pejabat yang ber*enang membuatnya. /. Mengikat secara umum. Isi peraturan perundang%undangan mengikat secara umum, tidak mengikat orang tertentu :untuk hal%hal tertentu; saja. 8iri umum ini dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis dari pejabat ber*enang, yang biasanya bersi'at indi#idual, konkret, dan einmalig , yang lebih dikenal sebagai Lkeputusanpenetapan :!es1hikking ;. Pengertian mengikat umum dalam peraturan perundang%undangan tidak harus dimaknai sebagai mengikat semua orang, tetapi hanya untuk menunjukkan bah*a peraturan perundang%undangan tidak berlaku terhadap peristi*a konkret atau indi#idu tertentu. Karena itu, tidak disebut sebagai sesuatu yang mengikat umum melainkan sesuatu yang mengikat secara umum. !. Kedudukan Pan+asila dan UUD Negara Re"ublik Indonesia Ta&un ,4'( 2. Pancasila, merupakan sumber segala sumber hukum negara. 3. ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450 a. ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang%undangan. b. ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450 ditempatkan dalam +embaran $egara epublik Indonesia. c. Penempatan "ndang%"ndang Dasar $egara epublik Indonesia !ahun 2450 dalam +embaran $egara epublik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. D. :enis dan *ierarki Peraturan Perundang7undangan erdasarkan Penjelasan Pasal = ayat :3; "" $o. 23 !ahun 3122, yang dimaksud dengan Lhierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang% undangan yang didasarkan pada asas bah*a Peraturan Perundang%undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang%undangan yang lebih tinggi.
Mengacu pada pengertian tersebut, maka jenis dan hierarki peraturan perundang undangan berdasarkan "" $o. 23 !ahun 3122 adalah sebagai berikut 2. ""D $egara epublik Indonesia !ahun 2450. 3. Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat.
ang dimaksud dengan LKetetapan Majelis Permusya*aratan akyat adalah Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat epublik Indonesia $omor- IMP311/ tentang Peninjauan !erhadap Materi dan Status ukum Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusya*aratan akyat !ahun 24<1 sampai dengan !ahun 3113, tanggal = Agustus 311/ /. "ndang%"ndangPeraturan Pemerintah Pengganti "ndang%"ndang :Perpu;. a. "ndang%"ndang adalah Peraturan Perundang%undangan yang dibentuk oleh De*an Per*akilan akyat dengan persetujuan bersama Presiden. b. Perpu adalah Peraturan Perundang%undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ih*al kegentingan yang memaksa. 5. Peraturan Pemerintah. Peraturan Perundang%undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan "ndang%"ndang sebagaimana mestinya 0. Peraturan Presiden. Peraturan Perundang%undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang%undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. <. Peraturan Daerah :Perda; Pro#insi. Perda Pro#insi adalah Peraturan Perundang%undangan yang dibentuk oleh De*an Per*akilan akyat Daerah Pro#insi dengan persetujuan bersama 7ubernur. !ermasuk dalam Peraturan Daerah Pro#insi adalah anun yang berlaku di Pro#insi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus :Perdasus; serta Peraturan Daerah Pro#insi :Perdasi; yang berlaku di Pro#insi Papua dan Pro#insi Papua arat =. Perda KabupatenKota. Perda KabupatenKota adalah Peraturan Perundang%undangan yang dibentuk oleh De*an Per*akilan akyat Daerah KabupatenKota dengan persetujuan bersama upati&alikota. !ermasuk dalam Peraturan Daerah KabupatenKota adalah anun yang berlaku di KabupatenKota di Pro#insi Aceh. Sedangkan kekuatan hukum Peraturan Perundang%undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang%undangan sebagaimana dimaksud di atas. Di samping jenis dan hierarki di atas, masih ada jenis peraturan perundangundangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang%undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan ke*enangan. Peraturan perundang% undangan dimaksud mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusya*aratan akyat, De*an Per*akilan akyat, De*an Per*akilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, adan Pemeriksa Keuangan, Komisi udisial, ank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan "ndang%"ndang atau Pemerintah atas perintah "ndang% "ndang, De*an Per*akilan akyat Daerah Pro#insi, 7ubernur, De*an Per*akilan akyat Daerah KabupatenKota, upati&alikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Secara khusus, mengenai Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud di atas, adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. "" $o. 23 !ahun 3122 menggantikan "" $o. 21 !ahun 3125 tentang Pembentukan Peraturan Perundang%undangan. Sebagai pembanding, tata urutan peraturan perundang%undangan berdasarkan "" $o.21 !ahun 3115 tersebut adalah2. "ndang%"ndang Dasar $egara epublik Indonesia !ahun 2450. 3. "ndang%"ndangPeraturan Pemerintah Pengganti "ndang%undang. /. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 0. Peraturan Daerah, meliputi a. Peraturan Daerah Pro#insi b. Peraturan Daerah KabupatenKota c. Peraturan Desaperaturan yang setingkat. E. Kebi$akan Publik dala# %or#at Ke"utusan dan3atau Tindakan Ad#inistrasi Pe#erinta&an "" $o. /1 !ahun 3125 tentang Administrasi Pemerintahan :L"" AP; yang diberlakukan sejak tanggal 2= (ktober 3125, memuat perubahan penting dalam penyelenggaran birokrasi pemerintahan diantaranya adalah sebagai berikut2. mengenai jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan 3. Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi /. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.
Dalam "" AP tersebut, beberapa pengertian penting yang dimuat di dalamnya adalah sebagai berikut2. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan danatau tindakan oleh adan danatau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang
melaksanakan @ungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya 3. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan !ata "saha $egara atau Keputusan Administrasi $egara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh adan danatau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan /. !indakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan danatau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 5. Diskresi adalah Keputusan danatau !indakan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan danatau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang%undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, danatau adanya stagnasi pemerintahan. %. Ketaatan ?arga Negara Pada Peraturan Perundang7undangan. Peraturan perundang%undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari De*an Per*akilan akyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka *ajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Mentaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. (rang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila2. Memiliki pengetahuan tentang peraturan%peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia, 3. Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan%peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut. /. Memiliki sikap positi' terhadap peraturan%peraturan hukum 5. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang%undangan yang berlaku. (rang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut.
Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. (rang menjadi patuh, karena2. Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang berlaku secara nasional : Indo1trination;. 3. Pada a*alnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena 'aktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan
:habit;, sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang%undangan yang berlaku. /. (rang taat karena dia merasakan, bah*a peraturan yang ada tersebut dapat memberikan man'aat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya :utiliy; 5. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identi'ikasi dengan kelompok. Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna 2. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran%ukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk 3. Kepatuhan dari *arga%*arga masyarakat terhadap kaidah%kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan%badan legislati', eksekuti' dan judikati' /. Kaidah%kaidah hukum harus selaras dengan hakhak asasi manusia 5. $egara mempunyai ke*ajiban untuk menciptakan kondisi%kondisi sosial yang memungkinkan ter*ujudnya aspirasi%aspirasi manusia dan penghargaan yang *ajar terhadap martabat manusia 0. Adanya badan yudikati' yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang se*enang%*enang dari badan badan eksekuti'. ukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan manusia. (leh karena itu, setiap anggota masyarakat harus tunduk, mentaati dan bersikap positi' terhadap hukum. Man'aatnya adalah tidak terjadi kese*enang%*enangan, adanya keseimbangan antara hak dan ke*ajiban dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Sikap taat di*ujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. 8ontoh per*ujudan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari%hari seperti mematuhi peraturan lalu lintas :memakai atribut keselamatan dalam berkendara dll; , mematuhi peraturan terkait dengan interaksi masyarakat :tidak mencuri, menganiaya dll; dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan ke*arganegaraan :membuat K!P, membayar pajak, membuat KK dan lain%lain;. G. *akekat )entaati Perundang7undangan Nasional. Sejak Indonesia merdeka tangal 2= Agustus 2450 ada beberapa peraturan yang mengalami tata urutan perundang%undangan, yaituPertama, Ketetapan MPS nomor FFMPS24<< tentang LMemorandum DP% 7 mengatur LSumber !ertib ukum epublik Indonesia. Kedua, pada era re'ormasi, MP telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MP $omor IIIMP3111 tentang LSumber ukum dan !ata "rutan Peraturan Perundang%"ndangan. Ketiga pada tahun 3115 melalui "" I no. 21 tahun 3115 tentang Pembentukan Peraturan Perundang%"ndangan. Keempat pada tahun 3122
melalui "" $o. 23 !ahun 3122 tentang Pembentukan Peraturan Perundang% undangan dan "" $o. /1 !ahun 3125 tentang Administrasi Pemerintahan. Pentingnya perundang%undangan nasional bagi *arga $egara adalah sebagai berikut2. Memberikan kepastian hukum bagi *arga $egara 3. Melindungi dan menganyomi hak%hak *arga $egara /. Memberikan rasa keadilan bagi *arga $egara 5. Menciptakan ketertiban dan ketentraman Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam me*ujudkan ketertiban di masyarakat. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? 8icero kurang lebih 3111 tahun yang lalu menyatakan- L-!i so1ietas i!i ius artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah :hukum;. Kaidah :hukum; yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan si'at masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan ke*ajibannya. Perbuatan%perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan%perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di masyarakat. ).P. 7lastra #an +oan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai 'ungsi2. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup 3. Menyelesaikan pertikaian /. Memelihara dan mempertahankan tata tertib danaturan, jika perlu dengan kekerasan 5. Mengubah tata tertib dan aturan%aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat 0. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan 'ungsi hukum sebagaimana disebutkan di atas. *. Asas Peraturan Perundang7undangan erdasarkan "" $o. 23 !ahun 3122, maka dalam membentuk Peraturan Perundang undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang%undangan yang baik, yang meliputi2. kejelasan tujuan. setiap Pembentukan Peraturan Perundang%undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 3. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Setiap jenis Peraturan Perundang%undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang%undangan yang ber*enang. Peraturan Perundang%undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak ber*enang. /. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Dalam Pembentukan Peraturan Perundang%undangan harus benar%benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang%undangan. 5. dapat dilaksanakan. Setiap Pembentukan Peraturan Perundang%undangan harus memperhitungkan e'ekti#itas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara 'iloso'is, sosiologis, maupun yuridis 0. kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar%benar dibutuhkan dan berman'aat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. <. kejelasan rumusan. Setiap Peraturan Perundang%undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang%undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. =. keterbukaan. dalam Pembentukan Peraturan Perundang%undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersi'at transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas%luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang%undangan Materi muatan Peraturan Perundang%undangan harus mencerminkan asas2. pengayoman. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus ber'ungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat 3. Kemanusiaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap *arga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional /. Kebangsaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang%undangan harus mencerminkan si'at dan *atak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip $egara Kesatuan epublik Indonesia. 5. Kekeluargaan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musya*arah untuk mencapai mu'akat dalam setiap pengambilan keputusan. 0. Kenusantaraan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *ilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang% undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
yang berdasarkan Pancasila dan "ndang%"ndang Dasar $egara epublik Indonesia !ahun 2450. <. hinneka !unggal Ika. Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. =. Keadilan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang%undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap *arga negara. G. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang%undangan tidak boleh memuat hal yang bersi'at membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial 4. ketertiban dan kepastian hukum. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang%undangan harus dapat me*ujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. 21. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang%undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan indi#idu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Selain mencerminkan asas tersebut, Peraturan Perundang%undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang%undangan yang bersangkutan. Antara lain2. dalam ukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah 3. dalam ukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. I. Landasan3Dasar Keberlakukan Peraturan Perundang7undangan Secara umum ada beberapa landasandasar agar peraturan perundang%undangan dapat berlaku dengan baik. aik disini dalam arti bah*a peraturan perundang undangan dapat berlaku secara e'ekti' dan baik :sempurna; dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak / dasar keberlakuan peraturan perundangundangan, yaitu dasar 'iloso'is, dasar sosiologis, dasar yuridis. al lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang%undangan, tetapi menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu peraturan perundang%undangan, yaitu mengenai teknik penyusunan peraturan perundang%undangan. ,. Dasar %ilosois Dasar 'iloso'is peraturan perundang%undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar 'iloso'isideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar
hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. al ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. ukum diharapkan dapat mencerminkan nilai%nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang% undangan harus memperhatikan secara sungguh%sungguh nilai%nilai :cita hukum; yang terkandung dalam Pancasila. /. Dasar Sosiologis Dasar sosiologis peraturan perundang%undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisikenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang%undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara e'ekti'. Sebagai contoh, peraturan perundang%undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersi'at agraris. 1. Dasar uridis Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundangundangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal%hal sebagai berikuta. Keharusan adanya ke*enangan dari pembuat peraturan perundang undangan. al ini mengandung makna bah*a setiap peraturan perundangundangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang ber*enang. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak ber*enang akan mengakibatkan peraturan perundang%undangan tersebut batal demi hukum, artinya peraturan perundang%undangan tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bah*a batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang ber*enang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat bukan oleh kepala daerah dan DPD, maka Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum. $amun dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang%undangan tersebut nyatanya tidak mati :batal; dengan sendirinya tetapi ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum
b. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang%undangan. Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang%undangan tersebut. Misalnya, Pasal 3/ ""D 2450 menyatakan Lsegala pajak diatur dengan undang%undang. al ini jelas bah*a masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang%undang. )adi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan
c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. )ika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang%undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidakbelum mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala Daerah dan DPD, maka Perda tersebut batal demi hukum. Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang%undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang%undangan yang lebih tinggi, undang%undang misalnya. :. Prinsi"7Prinsi" Peraturan Perundang7undangan Dalam menyusun peraturan perundang%undangan dikenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para perancang atau penyusun peraturan perundangundangan. Prinsip%prinsip tersebut antara lain 2. Dasar peraturan perundang%undangan selalu peraturan perundang%undangan Dalam menyusun peraturan perundang%undangan harus ada landasan yuridis yang jelas. !anpa ada landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang%undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. +andasan atau dasar yuridis penyusunan peraturan perundang%undangan selalu peraturan perundangundangan, tidak dimungkinkan hukum lain yang dijadikan dasar yuridis selain peraturan perundang%undangan. Misalnya saja kita menyusun peraturan perundang% undangan dengan mengambil bahan dari hukum adat, yurispudensi, dan sebagainya.
3. anya peraturan perundang%undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. !idak semua peraturan perundang%undangan dapat dijadikan dasar yuridis penyusunan peraturan perundang%undangan, tetapi hanya peraturan perundangundangan tertentu saja. Peraturan peundang%undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang%undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang%undangan yang akan disusun. Dengan demikian, tidak mungkin peraturan perundang%undangan yang lebih rendah tingkatannya dijadikan dasar yuridis dalam menyusun peraturan perundang%undangan. egitu juga, peraturan perundang%undangan yang tidak terkait langsung tidak dapat dijadikan dasar yuridis peraturan perundangundangan. /. Peraturan perundang%undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang%undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Dengan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hirarki peraturan perundang%undangan. Prinsip ini tidak mengurangi ke*enangan hakim
dalam sua dalam suatu tu per perkar karaa unt untuk uk mel melakuk akukan an pene penemua muan n huk hukum um mel melalu aluii pen pena's a'sira iran n :interpretasi;, konstruksi hukum dan penghalusan hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang%undangan. 5. Peraturan perundang%undangan baru mengesampingkan perundang%undangan lama. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang%undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang%undangan yang terbaru. Dalam bahasa latin prinsip ini lebih dikenal deng an le6 posteriori derogat le6 priori. priori. Dalam praktik prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak peraturan perundang%undangan perundang %undangan yang sederajat saling bertentangan isinya, namun nam un pri prinsi nsip p ini jus justr tru u ser sering ing dil dilangg anggar ar ter teruta utama ma ole oleh h piha pihak k yan yang g mer merasa asa berkepentingan. 8ontohnya antara "ndang%undang tentang Kejaksaan dan "ndang%undang tentang Kepolisian terjadi tarik menarik mengenai ke*enangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi :kasus / pejabat I yang dituduh melakukan korupsi;. Kejaksaan Agung mengklaim bah*a berdasarkan "ndang% "ndang tentang Kejaks Kejaksaan, aan, Kejaks Kejaksaan aan Agunglah yang ber*ena ber*enang ng melaku melakukan kan penyidikan. Sebetulnya tarik menarik ke*enangan ini tidak akan terjadi apabila masi ma sing% ng%ma masi sing ng pi pihak hak me mema maham hamii pr prin insi sip p le6 pos poster terior iorii der derogat ogat le6 pri priori ori.. erd e rdas asar arka kan n pad padaa pr prin insi sip p in inii se seme mest stin inya ya Ke Kepol polis isia ianl nlah ah ya yang ng ber ber*e *ena nang ng melakukan penyelidikan, karena "ndang%"ndang tentang Kepolisian lebih baru daripada "ndang%"ndang tentang Kejaksaan. (rang (ran g yan yang g me memp mpuny unyai ai ke kesa sada dara ran n te terh rhada adap p be berb rbag agai ai at atura uran n hu hukum kum aka akan n mematu mem atuhi hi apa yang men menjad jadii tun tuntut tutan an per peratu aturan ran ter terseb sebut. ut... Per Peratu aturan ran adal adalah ah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedan Se dangk gkan an Pe Pera ratu tura ran n pe peru runda ndang ng%u %unda ndang ngan an ad adal alah ah pe perat ratur uran an te tert rtul ulis is ya yang ng dibentuk oleh lembaga $egara atau pejabat yang ber*enang dan mempunyai kekuatan mengikat.. !ujuan undang undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak era re'ormasi ""D 2450 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahun ta hunan an Ma Maje jeli liss Pe Perm rmus usya ya*a *arat ratan an a akya kyat. t. Pe Peru ruba bahan han pe pert rtam amaa ta tang nggal gal 23 (ktober (kt ober 2444 2444,, per peruba ubahan han kedu keduaa tan tanggal ggal 2GAg 2GAgust ustus us 3111 3111,, per peruba ubahan han ket ketiga iga tanggal 4 $o#ember dan perubahan keempat tanggal 21 Agustus 3113. Peruba Peru bahan han%p %per erub ubaha ahan n te ters rseb ebut ut di dila lakuk kukan an da dala lam m upa upaya ya me menj nja* a*ab ab tu tunt ntut utan an re'orm re' ormasi asi di bid bidang ang pol politi itikdan kdanat atau au ket ketata atanega negaraa raan. n. Kons Konsek* ek*ens ensii per perubah ubahan an terhadap ""D 2450 berubahnya struktur kelembagaan,baik dilihat dari 'ungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga negara neg ara yang bar baru. u. +em +embaga baga yang dih dihila ilangka ngkan n adal adalah ah De* De*an an Per Pertim timbang bangan an Agun Ag ung, g, le lemb mbaga aga ya yang ng ba baru ru di ant antar arany anyaa Ko Komi misi si udi udisi sial al dan Ma Mahka hkama mah h Konsti Kon stitus tusi. i. )en )enis is dan hie hierkhi rkhi per peratu aturan ran per perunda undang% ng%unda undangan ngan saa saatt ini diat diatur ur berdasarkan ""
$o.23 !ahun 3122 tentang Pembentukan Peraturan Perundang%undangan. Dalam "ndang%"ndang tersebut, diatur pula mengenai asas dan landasan yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang%undangan.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat I ndonesia. UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1
(1) Negara Indonesia Indonesia ialah Negara Kesatuan Kesatuan yang berbentuk berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***) (3) Negara Indonesia Indonesia adalah adalah negara negara hukum.***)
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat bersidang sedikitnya sekali sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
1
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat berwenang mengubah dan dan menetapkan UndangUndangundang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****) (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat hanya dapat memberhentikan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden Presiden dibantu oleh satu satu orang Wakil Presiden. Presiden.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan mengajukan rancangan undang-undang undang-undang kepada Dewan Dewan Perwakilan Rakyat.*) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***) (2) Syarat-syarat untuk menjadi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*** undang-undang.*** )
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan pasangan secara langsung oleh rakyat. ***) (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***) (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***) (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****) (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***) 2
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama selama lima tahun, dan sesudahnya sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*) jabatan.*) Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan melakukan pelanggaran pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pengkhianatan terhadap negara, negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pr esiden dan/atau Wakil Presiden.***) Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***) (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***) (5) Apabila Mahkamah Konstitusi Konstitusi memutuskan bahwa bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** ) (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***) (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***) Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
3
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** ) (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** ) (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Presiden dari dua pasangan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****) Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*) (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*) Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****) (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rak yat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan R akyat.***) (3) Ketentuan Ketentuan lebih lebih lanjut tentang tentang undang.***)
perjanjian internasional internasional diatur dengan undang-
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya 4
ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13
(1) (2) (3)
Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.* Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*) Pasal 14
(1)
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*)
(2)
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
. Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*) Pasal l6
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus****)
BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*) (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*) (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)
5
BAB VI PEMERINTAH DAERAH Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** ) (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**) (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** ) (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**) (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**) (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** ) Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**) (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** ) Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.**) (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** ) BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**) (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**) (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** )
6
Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*) (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* ) (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* ) (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* ) (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.**)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** ) (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** ) (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** ) (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undangundang.*) Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)
7
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)
BAB VIIA***) DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** ) (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***) (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** ) (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang.*** ) Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***) (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** ) (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** ) (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)
8
BAB VIIB***) PEMILIHAN UMUM Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** ) (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** ) (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** ) (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** ) (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***) (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** ) BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** ) (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***) (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***) Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.*** Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.*** Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***
9
BAB VIIIA ***) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** ) (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** ) (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***) (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** ) (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang.***) BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )
untuk
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***) (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)
10
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** ) (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***) (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** ) (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***) (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24 B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***) (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** ) (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** ) (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang.*** )
Pasal 24C***
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** ) (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** ) (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwak ilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***) (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.*** (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** ) (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***) 11
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang BAB IXA**) WILAYAH NEGARA Pasal 25****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undangundang.** ) BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** ) (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***) Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XA**) HAK ASASI MANUSIA Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** ) (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** ) 12
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** ) (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**) (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**) (3) Setiap warga negara berhak pemerintahan.**)
memperoleh kesempatan yang
sama dalam
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )
Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** ) (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**) (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**) Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** ) Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**) (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )
13
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**) (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** ) (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** ) (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**) (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**) (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** ) (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** ) (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )
14
BAB XI AGAMA Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEG ARA**) Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** ) (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** ) (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** ) (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**) (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )
BAB XIII PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****) (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****) (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****) (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****) 15
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** ) (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** ) BAB XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****) (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** ) (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** ) (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****) (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undangundang.****)
16
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **) Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih. Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.** Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**) Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**) BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****) (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** ) (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****) (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** ) ATURAN PERALIHAN Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)
17
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** ) Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** ) ATURAN TAMBAHAN Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** ) Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )
Ditetapkan di Jakarta Pada tangal 10 Agustus 2002.
KETERANGAN : Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti; - Perubahan Pertama
:*
- Perubahan Kedua
: **
- Perubahan Ketiga
: ***
- Perubahan Keempat
: ****
-(Sos Pol/s-2)
18
19
BAHASA INDONESIA EJAAN YANG DISEMPURNAKAN (EYD)
Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambanglambang bunyi ujaran dan bagaimana interrelasi antara lambang-lambang itu dalam sutau bahasa. Dalam sistem ejaan suatu bahasa ditetapkan (a) bagaimana fonem dilambangkan dengan huruf, (b) bagaimana satuan-satuan morfologis, seperti kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, dan kata majemuk dituliskan: (c) bagaimana menuliskan kalimat dan bagian-bagian kalimat; serta (d) bagaimana pemakaian tanda baca. enggunaan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca tidak boleh diabaikan karena akan mengakibatkan perbedaan makna. !andingkan contohcontoh berikut: ". a. #aya baru saja datang dari !arat (dari Eropa). b. #aya baru saja datang dari barat (dari arah barat). $. a. %ni adalah buku sejarah-baru (sejarah baru). b. %ni adalah buku sejarah baru (buku sejarah yang baru). &. a. 'rang itu bernama #arjono #. (#astro adiprairo) b. 'rang itu bernama #arjono, #.. (#arjana ukum)
Pemakaian Huruf
Huruf yang digunakan adalah huruf latin dari /a/ sampai dengan /z/. Hurufhuruf /q/ dan /x/ tidak digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Indonesia, kecuali untuk menuliskan nama atau istilah. Huruf-huruf yang tidak dapat menempati posisi akhir adalah /c/, /ny/, /v/, / w/, dan /y/. Pemenggalan Suku Kata
Pemenggalan suku kata digunakan jika kata terpisah oleh pergantian baris. Cara pemenggalan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3.
4.
5. 6.
Jika ada dua vokal berurutan, pemenggalan dilakukan antara vokal pertama dengan vokal kedua; misalnya ma-in, la-ut. Huruf diftong tidak boleh dipenggal; misalkan sau-da-ra, au-la. Jika ada dua vokal yang mengapit sebuah konsonan, pemenggalannya dilakukan antara vokal pertama dengan konsonan; misalnya: a-da, nada. Jika terdapat dua konsonan atau lebih secara berurutan, pemenggalannya dilakukan antara konsonan pertama dengan konsonan kedua; misalnya cap-lok, infra, in-truk-si. Imbuhan termasuk morfonemiknya dipenggal sebagai satu kesatuan; misalnya pe-la-jar-an, trans- mi-g- ra-si. Kata yang terdiri atas dua unsur dipenggal atas unsur-unsurnya misalnya: ki-lo-gram, bi-o-gra-fi.
Catatan: Dalam pergantian baris akhiran (-i) dan suku kata yang terdiri atas satu vokal tidak boleh dipisahkan; misalnya: meng-a-lami, a-kan, itu. Penulisan Huruf Kapital
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama: 1. 2.
Awal kalimat: Dia mengantuk. Awal petikan langsung, misalnya Ibu berkata, "Kapan Anda pulang?" "Kapan Anda pulang,"tanya Ibu "sebaiknya besok saja". 3. Dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama tahun dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan, misalnya: Yang Mahakuasa, Yang Maha Esa, Alquran, hamba-Mu. 4. Nama gelar kehormatan, keagamaan, dan keturunan yang diikuti nama orang misalnya: Mahaputra Yamin, Roden Ayu Murtini, Haji Agus Salim. 5. Unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instasi dan nama tempat, misalnya: Presiden Habibie, Menteri Agama, Gubernur Irian Jaya.
6.
7. 8. 9.
10. 11.
12.
13. 14.
Unsur nama orang, misalnya : Amir Hamzah Dewi Sartika, Abdul Karim Al Ashari. Jika nama itu telah berubah menjadi nama jenis atau nama satuan ukuran, nama tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital, misalnya: 10 volt, 200 watt. Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa misalnya: bangsa Arab, suku Sunda, bahasa Inggris. Nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah, misalnya: tahun Masehi, bulan April, hari Lebaran, Perang Candu. Nama geografi, misalnya: Sungai Citarum, Pulau Jawa, dan sebagainya. Jika nama geografi digunakan sebagai nama jenis, nama geografi tersebut ditulis dengan huruf kecil, misalnya: gula jawa, jerut garut, garam inggris, salak pondoh. Unsur nama negara, lambang pemerintahan, serta nama dokumen resmi, misalnya: Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI. Setiap unsur bentuk ulang sempurna yang dipakai sebagai nama badan, lembaga pemerintah serta nama dokumen resmi, misalnya: Yayasan Ilmu-Imu Sosial, Undang-Undang Dasar 1945. Semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, judul karangan, kecuali kata tugas, misalnya: dari, ke, yang, dan sebagainya yang tidak menduduki posisi awal, misalnya: Dari Ave Maria ke Jalan lain ke Roma, Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa SMP Kelas VII. Unsur singkatan nama orang, gelar, dan sapaan, misalnya: Drs, Tn.S.H. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan dan pengacuan, misalnya: Ibu Lurah, Pak Guru.
Penulisan Huruf Miring
Huruf miring adalah huruf yang dicetak miring, pada tulisan tangan atau ketikan, huruf miring ialah huruf yang digarisbawahi. Huruf miring dipakai: 1. Untuk penulisan nama buku, majalah dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya: Negara Kertagama, Suara Karya. 2. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata, misalnya: bab ini tidak membicarakan. 3. Untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing yang belum disesuaikan ejaannya, misalnya: politik devide et impera, gnetum gnemon, oryza saliva. Penulisan Kata
A. Kata Dasar Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya: Ibu percaya bahwa engkau tahu. B.
Kata Turunan 1. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya: bergeletar, penetapan, mempermainkan.
2.
Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, imbuhan ditulis serangkai dengan kata mengikuti atau mendahuluinya, misalnya: bertepuk tangan, sebar luaskan, bertanggung jawab, garis bawahi, tondo tangani. 3. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata dengan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, unsur gabungan itu harus ditulis serangkai, misalnya: menggarisbawahi, dilipatgandakan, mempertanggungjawabkan, men galihbahasakan. 4. Jika salah satu satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu harus ditulis serangkai, misalnya: adipati, aerodinamika, antarkota, prasangka, purnawirawan, paccasarjana. Catatan: (1) Jika bentuk terikat tersebut diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital diantara kedua unsur ditulis tanda hubung, misalnya: non — Indonesia, antar-SMA. (2) Bentuk terikat (maha-) ditulis terpisah jika diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, misalnya: Maha Esa, Mahn Pengasih. C.
Bentuk Ulang Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: anak-anak, buah-buahan, buku-buku, tungganglanggang, dibesarbesarkan, bermain-main, buah-buahan.
D.
Gabungan Kata
1.
Gabungan kata ditulis terpisah, misalnya: duta besar, meja tulis, orang tua, rumah sakit. Gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan salah arti dapat ditulis dengan menggunakan tanda hubung, misalnya: alat pandang dengar, ibu - bapak kami, orang - tua muda. Gabungan kata berikut ditulis serangkai: acapkali, adakalanya, bilamana, bismilah, bumiputra, kilometer, daripada, dukacita, halalbihalal, hulubalang, kacamata, kasatmata, keretabahasa, manakala, manasuka, matahari, olahraga, peribahasa, puspawarna, radioaktif saputangan, sediakala, segitiga, sukacita, sukarela, syahbandar, titimangsa. Klitik (-ku), (-mu), dan (-nya) ditulis serangkai, rnisalnya: kuambil, bukuku, bajumu, dipukulnya. Kata depan ditulis terpisah, misalnya: ke luar, ke sana, di depan . Katakata keluar (antonim kata masuk), kesamping, kemari ditulis serangkai. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah, misalnya: si pengirim, sang raja. Partikel (-fah), (-kah), dan ( -tah) ditulis serangkai, rnisalnya: apakah,
2.
3.
4. 5. 6. 7.
8.
cobalah, apatah. Partikel per ditulis terpisah jika berarti mulai, demi, dan setiap, misalnya: per April, satu per satu, per lembar.
Penulisan Singkatan
Singkatan dibagi menjadi dua macam yaitu singkatan biasa (disebut singkatan) dan akronim. A. Singkatan adalah kata atau gabungan kata yang dipendekkan dengan satu huruf atau lebih: a. Singkatan nama-nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan titik, misalnya: A.S. Kramawijaya M.B.A ( Master of Business Administration) Bpk. (Bapak) Kol. (Kolonel) b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama organisasi serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata dituli dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya: DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih satu tanda titik, misalnya: dll (dan lain-lain) hlm (halaman) Yth. Sdr. Moh. Hasan Perhatikan singkatan yang menggunakan dua huruf berikut! a.n. (atas nama) d.a. (dengan alamat) u.b. (untuk beliau) u.p. (untuk perhatian) s.d. (sampai dengan) d.
B.
Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, timbangan dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya: Cu (Cuprum) TNT (trinitrotoluen) L (liter) cm (centimeter dilafalkan sentimeter) Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)
Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata.
a.
Akronim nama dari yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata, misalnya: TNI (Tentara Nasional Indonesia) LAN (Lembaga Administrasi Negara) MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
b.
Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital, misalnya: Iwapi (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Kowani (Kongres Wanita Indonesia) Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat)
c.
Akronim yang bukan nama dari yang gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya: pemilu (pemilihan umum) rapim (rapat pimpinan)
Penulisan Angka dan Lambang Bilangan
1.
Angka dipakal untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Dalam tulisan lazim digunakan angka arab atau angka romawi. Angka arab: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Angka romawi : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M.
2.
3.
Angka digunakan untuk menyatakan (i) ukuran panjang, berat, luas dan isi, (ii) satuan waktu, (iii) nilai uang, dan (iv) kuantitas, misalnya: (i) 0,5 sentimeter 10 liter (ii) 1 jam 20 menit pukul 15.00 (iii) Rp5.000.000,00 50 dolar Amerika 2.000 rupiah (iv) 27 orang
Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, atau, kamar pada alamat, misalnya: Jalan Tanah Abang Nomor 3, Hotel J.W. Marriot, kamar 67 4. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya: Bab X, pasal 5, halaman 252 Surat Yasin: 9
5.
6.
7.
8.
9.
Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. Bilangan utuh dua belas dua puluh dua b. Bilangan pecahan setengah seperenam belas seperseratus satu dua persepuluh Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Misal: • Paku buwono X • Pada awal abad XX • Dalam kehidupan abad ke-20 ini • Lihat bab II • Pasal 5 • Dalam Bab ke-2 buku itu • Daerah tingkat II itu • Di tingkat kedua gedung itu • Di tingkat ke-2 itu • Kantor di tingkat II itu Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran ( -an) mengikuti cara yang berikut. Misalnya: • Tahun 50-an atau tahun lima puluhan • Uang 5000-an atau uang lima ribuan • Lima uang 1000-an atau lima uang ribuan Lambang bilangan pada awal kalimat di tulis dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan, misalnya: • Amir menonton drama itu sampai tiga kali. • Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya: • Lima betas orang tewas dalam kecelakaan tersebut. • Pak Joko mengundang 250 orang tamu. Bukan: • 15 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. • Dua ratus lima puluh orang tamu diundang Pak Joko.
10. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya mudah dibaca, misalnya: • Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. • Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. 11. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuintansi.
Misalnya: • Kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. • Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan: • Kantor kami mempunyai 20 (dua puluh) orang pegawai • Di lemari itu tersimpan 805 (delapan ratus lima) buku dan majalah. 12. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat, misalnya: Saya lampirkan tondo terima uang sebesar Rp991.200,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah). Penulisan Unsur Serapan
Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sansekerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, atau bahasa Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman bahasa dalam bahasa Indonesia, dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti reshuffle, shuttle cook, I' exploitation del homme par I homme. Unsurunsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat diperbandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah yang berlaku pada unsur serapan adalah sebagai berikut: aa ae au ae ai c c cc cch
(Belanda) menjadi a paal--pal, baal--bal, actaaf--oktap jika bervariasi dengan e, menjadi e haemoglobin--hemoglobin, haematite--hematite tetap au tetap ae jika tak bervariasi dengan e aerobe--aerob, aerodinamics--aerodinamika tetap ai trailer--trailer, caisson--kaison di muka a, u, o, dan konsonan menjadi k calomel--kalomel, cubic--kubik di muka e, i, oe, dan y menjadi s central--sentral , cylinder--silinder di muka e dan i menjadi k accommodation--akomodasi, acclamation--aklamasi dan ch di muka a,o, dan konsonan menjadi k saccharin-- sakarin, chromosome--kromosom
ch ch e ea ee ei eo eu f gh gue i ie kh oe oo oo ou ph ps pt q rh sc
yang lafalnya s atau sy menjadi s achelon--eselon, machine--mesin yang lafalnya c menjadi c chek--cek, China--Cina tetap e effek--efek, synthesis—sintesis tetap ea idealist--idealis, habeas–habeas (Belanda) menjadi e stratofeer--stratosfer, systeem--sistem tetap ei eicosane--eikosan, eidetic--eidetik tetap eo stereo--stereo, geometry--geometri tetap eu neutron--neutron, eugenol--eugenol tetap f fanatic--fanatik, fossil--fosil menjadi g sorghum--sorgum menjadi ge igue--ige, gigue--gige pada awal suku kata di muka tetap i ion--ion, iambus--iambus tetap i jika lafalnya bukan i variety--varietas, patient--pasien (Arab) tetap kh khusus--khusus, akhir--akhir menjadi e oestrogent--estrogen, foetus--fetus (Inggris) menjadi u cartoon--kartun, pool--pul tetap o coordination--koordinasi, zoology--zoologi menjadi u gouvemour--gubernur, coupon--kupon menjadi f phase--fase, physiology--fisiologi tetap ps pseudo--pseudo, psychiatry--psikiatri tetap pt ptyalin--ptialin, pterosour--pterosour menjadi k aquarium--akuarium, aquator--equator menjadi r rhythm--ritme, rhetoric--retorik di muka a, o, u dan konsonan menjadi k scenografhy--senografi, scyphistoma--sifistoma
sch t th u ua ue ui uo uu v x x xc xc y y
z
di muka vokal menjadi sk schema--skema, schzophrenia--skizofrenia di muka i menjadi s ratio--ratio, action--aksi menjadi t theocracy--teokrasi, method--metode tetap u unit--unit, institute--institut tetap ua dualism--dualisme, quality--kualitas tetap ue duet--duet, suede--sued tetap ui conduite--konduite, equinox--ekuinoks tetap uo quota--kuota, quorum--kuorum menjadi u prematuur--prematur, vacuum--vakum menjadi v vitamin--vitamin, television--televisi pada awal kata tetap x xenon--xenon, xanthate--xantat pada posisi lain menjadi ks taxi--taksi, exsekutive—eksekutif di muka e dan i menjadi ks exception--eksepsi, exsess--ekses di muka a,o,u, dan konsonan ksk excavation--ekskavasi, ekclusive--eksklusif tetap y jika lafalnya y yen--yen, yuan--yuan menjadi i jika lafalnya i dynamo--dinamo, propyl--propil tetap z zenith--zenit, zygote--zigot
Pemakaian Tanda Baca
1. Tanda Titik ( . ) digunakan: a. Pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan, misal: • Ayahku tinggal di Solo. • Mereka mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini ayah akan membeli rumah di Surabaya. b. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ihtisar, atau daftar, misal: 1. Patokan umum 1.1 Isi karangan 1.2 …
c.
Untuk memisahkan angka jam, menit, detik, yang menunjukkan waktu atau jangka waktu, misal: • Puku113.30.20 • 13.35.20 jam d. Di antara nama penulis, judul karangan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka: • Siregar, Merari. 1920. Azab dan Sengsara. Jakarta: Balai Pustaka. • Firdausi, Aulia Najwa. 2006. Statistik Modern. Surakarta: CV Merdeka. e. Untuk memisahkan bilangan ribuan, atau kelipatannya, tetapi tidak dipakal jika tidak menunjukkan jumlah, misal • Jumlahnya ada 24.200 orang. • Nomor teleponnya 081548514855 • NIP 197305142007011012 f. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, kepala ilustrasi, tabel, di belakang alat pengirim dan tanggal surat atau penerima surat, misal: Acara Kunjungan Adam Malik Bandung, 1 April 1992 Yth. Sdr. Moh. Hasan JI. Aril 43 2.
Tanda Koma ( , ) digunakan: a.
Di antara unsur-unsur suatu perincian atau pembilangan, misal: • Saya membeli kenos, pena, dan tinta. • Satu, dua, tiga!
b.
Untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan, misalnya: • Saya ingin datang, tetapi hari hujan. • Didi bukan anak Saya, melainkan anak Pak Kanto.
c.
Untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya, misalnya: • Koichi hari hujan, saya tidak akan datang. • Ketika saya sedang membaca, tiba-tiba lampu padam. • Meskipun kedua orang tuanya sangat kaya, kedua gadis itu tidak sombong. Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu rnengiringi kalimatnya, misalnya: • Saya tidak akan datang kalau hari hujan. • Dia lupa akan janjinya karena sibuk. • Kedua gadis itu tidak sombong meskipun kedua orang tuanya sangat kaya.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat. Termasuk di dalamnya: oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, misalnya : • Akhir-akhir ini kasus kejahatan semakin marak. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. • Kita harus menghadapi ujian nasional dalam waktu dekat ini. Jodi, kita harus belajor lebih giat lagi. Untuk memisahkan kata seru, seperti: o, ya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat dalam, misalnya: • O, begitu? • Wah, bukan main! • Amboi, indahnya pemandangan itu! Untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, misalnya: • Kota Ibu, "Saya gembira sekali" • "Saya gembira sekali," kata Ibu, "karena kamu lulus" Di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, (iv) nama dan tempat wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, misalnya: • Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta. • Sdr. Abdulah, Jalan Pisang Batu I, Bogor • Kuala Lumpur, Malaysia Untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pustaka, misalnya: Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka Rakyat. Di antara bagian-bagian dalam catatan kaki, misalnya: W.J.S. Purwodarminto, Bahasa Indonesia untuk Karangmengarang (Yogyakarta : UP Indonesia, 1967), hal.4. Di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama keluarga atau marsga, misalnya: • B. Ratulangi, S.E. • Ny. Khadijah, M.A. Di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, misalnya: • 12,5 m • Rp12,50 Untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi (Iihat juga pemakaian tanda pisah), misalnya: • Guru saya, Pak Ahmad, sedang membaca koran di perpustakaan. • Di daerah kami, misalnya, masih banyak yang makan sirih. Untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat, misalnya:
Atas bantuan Agus, Susilo mengucapkan terimakasih.
Namun, tanda baca (,) tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri dengan tanda baca tanya atau tanda seru, misalnya: "Di mana Saudara tinggal ?" tanya Karim. 3.
Tanda Titik Koma ( ; ) digunakan: a. Memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, misalnya: Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga. b. Sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk, misalnya: Ayah mengurus tanaman; ibu sibuk bekerja didapur; adik menghapal nama-nama pahlawan.
4.
Tanda Titik Dua ( : ) digunakan: a. Pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti suatu pemberian atau rangkaian, misalnya: • Kita memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. • Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. (tidak memakai titik dua).
5.
b.
Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan suatu pemerian, misalnya: Ketua : Ahmad Wijaya Sekretaris : Susilo Hamdani Bendahara : Bogus Hartawan
c.
Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku, misalnya: Ibu : "Bawa kopor ini, Mir .1" Amir : "Baik, Bu !"
d.
(i) di antara jilid atau nomor dan halaman, iii) di antara bab dan ayat dalam kitab suci, (iii) di antara judul suatu karangan, (iv) nama kota dan penerbit buku acuan, misalnya: • Tempo, I ( 1971 ), 37:7 • Surat Yasin : 9
Tanda Hubung ( -) digunakan: a. Untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris, misalnya: -ada juga cara baru b. Untuk menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata didepannya, misalnya: -untuk mengukur panas-
6.
7.
8.
9.
10.
c. Untuk menyambung unsur-unsur kata ulang, misalnya: anak-anak, berulang-ulang d. Untuk memperjelas (i) hubungan kata dengan ungkapan, (ii) penghilang bagian kelompok kata, misalnya: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) e. Untuk merangkaikan (i) (se-) dengan kata berikutnya yang mulai dengan huruf kapital, (ii) (ke-) dengan angka, (iii) angka dengan akhiran (-an), (iv) singkatan hursuf kapital dengan imbuhan atau kata, (v) jabatan rangkap, misalnya: • se- Indonesia • ke-2 • 50 —an • di—PHK-kan • Menteri — Sekretaris Negara f. Untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur asing, misalnya: di—smash, pen—tackle—an Tanda Pisah (-) digunakan: a. Membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, misalnya: Kernerdekaan itu-saya yakin akan dapat dicapai—harus diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. b. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas, misalnya: Temuan ini—evolusi, teori kenisbian, dan kini pembelahan atom — telah mengubah wajah dunia ilmu pengetahuan. c. Di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti `sampai ke' atau `sampai dengan', misalnya: 1945 — 1950, Bandung — Jakarta Tanda Elipsis ( … ) digunakan: a. Dalam kalimat yang terputus— putus, misalnya: Kalau begitu . . . ya, marilah kita berangkat! b. Untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan, misalnya: Sebab-sebab kemerosotan … akan diteliti lebih lanjut Tanda Tanya (?) digunakan: a. Akhir kalimat tanya, misalnya: Kapan Anda berangkat ? b. Di dalam kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, misalnya: Ia dilahirkan tahun 1883(?) Tanda Seru ( ! ) digunakan: Sesudah anggapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidak percayaan, ataupun emosi yang sangat kuat, misalnya: • Alangkah sempitnya kamar itu! • Merdeka! Tanda Kurung ((...)) digunakan: a. Untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, misalnya: … telah selesai menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan).
b.
Untuk mengapit bagian keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, misalnya: Keterangan itu (lihat label!) menunjukkan anus… c. Untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya dapat dihilangkan, misalnya: Pejalan kaki itu berasal dari (kota) Surabaya d. Untuk mengapit kata atau huruf yang memerinci suatu aturan atau keterangan, misalnya: Faktor produksi menyangkut masalah (a) dana, (b) tenaga, dan (c) kemampuan.
11. Tanda Kurung siku ([...]) digunakan: a. Untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain, misalnya: Sang Supraba men[d]engar bunyi gemerisik. b. Untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung misainya: Persamaan kedua proses mi (perbedaannya dibicarakan dalam Bab II [lihat halaman 35] tidak dibicarakan) perlu. 12. Tanda Petik ("...") digunakan: a. Untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain, misalnya: "Saya belum siap," kata Nira, " tunggu sebentar!" b. Untuk mengapit judul syair, karangan atau Bab buku yang dipakai dalam kalimat, misalnya: Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa, Dari Suatu Tempat. c. Untuk penutup yang mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung, misalnya: Kata Tono, "Saya juga minta satu". d. Untuk menutup kalimat atau bagian kalimat yang ditempatkan di belakang tanda titik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dalam arti khusus, misalnya: Karena kulitnya hitam, Budi mendapat julukon "Si Hitam". 13. Tanda Petik Tunggal ( ‘…’ ) digunakan: a. Untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain, misalnya: "Kau dengar bunyi 'kring - kring' tadi?", tanya ayah pada Kok Rita. b. Untuk mengapit makna, terjemah, atau pemelasan kata atau ungkapan asing , misalnya: feed back 'balikan' 14. Tanda Garis Miring ( / ) digunakan: a. Dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwin, misalnya: No. 7/PK/1993. Tahun anggaran 2009/2010.
b.
Sebagai pengganti kata atau, tiap misalnya Dikirim lewat darat/laut (darat atau laut) Rp 12.500.00/lembar (tiap) 15. Tanda penyingkat atau apostrof (') digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. misalnya: • Ali 'kan kusurati. 'kan = akan • 1 Januar, '92 '92 = 1992 KOSAKATA Bagian tata bahasa yang mempelajari seluk beluk struktur morfem serta kemungkinan terjadinya perubahan golongan kata, anti, dan fungsi sebagai akibat perubahan strukturnya disobut morfologi. Yang menjadi objek penelitian morfologi adalah: a. Morfem dan proses pembentukannya menjadi kata. b. Pengulangar kata dan proses pembentukannya. c. Pemajemukan kata dan proses pembentukannya. Morfem
Morfem adalah satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengandung makna dan atau fungsi yang relatif stabil sehingga tidak dibagi atas bagian yang lebih kecil. Dengan perkataan lain, morfem merupakan kesatuan yang membedakan arti dalam pembentukan kata. Secara garis besar, morfem terdiri atas dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Penjelasannya sebagai berikut: a. Morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata dan mengandung makna leksikal. Misalnya: meja (KB), pukul (KK), baik (KS), dsb. b. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, dan hanya mempunyai makna gramatikal. Morfem terikat ini ada dua macam, yaitu morfem terikat morfdlogis; contohnya afiksasi (imbuhan); dan morfem terikat sintaksis; contohnya partikel dan kata tugas. Di samping kedua jenis morfem tersebut masih terdapat morfem yang mempunyai makna leksikal, tetapi tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat, misalnya juang, temu, pukang, dsb. Morfem seperti ini disebut morfem unik. 1. Pembentukan Kata Jadian
Proses pembentukan kata jadian disebut afiksasi atau pengaglutinasian. Proses ini terjadi apabila bentuk dasar dibubuhi imbuhan. Polanya adalah sebagai berikut: (bentuk dasar) + imbuhan
Bentuk dasar adalah bentuk bahasa tunggal maupun kompleks yang menjadi alas (dasar) pembentukan kata yang lebih luas, misalnya: • berperikemanusiaan = (ber-) + perikemanusiaan (bentuk dasar) • perikemanusiaan = (peri-) + kemanusiaan (bentuk dasar) • kemanusiaan = (ke - an) + manusia (bentuk dasar) Bentuk dasar pada manusia pada contoh di atas tidak dapat dipecahkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Bentuk dasar yang demikian disebut bentuk asal. Bentuk asal ini pada hakikatnya adalah kata kerja berimbuhan (me-) atau kata kerja berimbuhan (ber-), misalnya: penulis: menulis (bentuk dasar); (me-) + tulis pemandangan: memandang (bentuk dasar); (me-) + pandang peladang: berladang (bentuk dasar); (ber-) + ladang Pada kata benda berimbuhan (per-) atau (pe-an) bentuk dasarnya adalah kata kerja berimbuhan (per-), misalnya: petinju: bertinju (bentuk dasar); (ber-) + tinju perbuatan: berbuat (bentuk dasar); (ber-) + buat 2. Pembentukan Kata Ulang Proses pembentukan kata ulang disebut reduplikasi. Prosesnya terjadi apabila bentuk dasar diulang. Polanya adalah sebagai berikut: (bentuk dasar) + (bentuk dasar)
Proses pengulangan itu ada dua macam, yaitu: a.
Proses pengulangan seluruhnya Proses ini dengan atau tanpa variasi fonem dengan atau tanpa imbuhan, misalnya: kursi → kursi-kusi → rumah sakit- rumah sakit rumah sakit → buah-buahan buah b. Proses pengulangan sebagian, misalnya: berlarian → berlari-larian rumah besar → rumah-rumah besar → berjalan-jalan berjalan Prinsip proses pengulangan ada dua macam, yaitu
a.
Bentuk dasar yang diulang hendaknya bentuk berterima, yaitu bentuk yang digunakan dalam pemakaian bahasa, misalnya: kura-kura: bukan kata ulang karena bentuk dasar kura tidak terdapat dalam pemakaian bahasa. mengata-ngatakan: bentuk dasarnya mengatakan bukan mengata.
b.
proses pengulangan tidak mengubah golongan kata/jenis kata, misalnya: berkata (kata kerja) berkata-kata (kata kerja) cepat (kata sifat) cepat-cepat (kata sifat)
Makna proses pengulangan: a. Menyatakan intensitas dalam arti: • kualitas, misalnya: Ia berkata baik-baik. • kuantitas, misalnya: Rumah-rumah terendam air. • frekuensi, misalnya: Ia menggeleng-nggelengkan kepalanya. b.
Melemahkan arti dalam arti: • agak, misalnya: Ia berkata ragu-ragu. • menyerupai, misalnya: Mobil-mobilan itu sangat kuat karena terbuat dari besi. •. menyatakan pekerjaan berbalasan (resiprok) atau saling, misalnya: Para tamu bersalam-salaman ketika menghadiri acara itu. •. menyatakan bermacam-macam, misalnya: sayur-sayuran, buah buahan, pohon-pohonan. •. menyatakan kolektif, misalnya: dua-dua, empat-empat.
3.
Proses Pembentukan Kata Majemuk Proses pembentukan kata majemuk dapat juga disebut komposisi atau pemajemukan. Prosesnya yaitu dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Pola kata maiemuk ditentukan oleh golongan kata yang membentuk kata majemuk itu, misalnya: a. kb + kk = kapal terbang b. kb + kb = buah tangan c. kb + ks = rumah sakit d. ks + kb = besar kepala e. kk + kb = naik daun Kata majemuk harus dibedakan dengan frasa karena proses penggabungan pada kata majemuk dapat menimbulkan makna baru, misalnya:
kamar kecil jalan besar
kata majemuk karena bukan kamar yang kecil. → frasa karena menunjukkan jalan yang besar. →
Kata majemuk yang makna barunya tidak dapat ditelusuri dart unsurunsurnya disebut kata majemuk idiomatik atau ungkapan, misalnya: kambing hitam → makna barunya tidak dapat dicari dari kata kambing dan hitam, tetapi bermakna orang yang disalahkan. Ciri-ciri kata majemuk: a. Membentuk makna baru. b. Membentuk satu unsur pusat atau inti. c. Biasanya terdiri atas kata dasar. d. Mempunyai frekuensi pemakaian yang tinggi. e. Harus seluruhnya jika diulang. f. Masih dapat diberi imbuhan. Macam-macam kata majemuk: a. Kata majemuk kopulatif, yaitu persenyawaan dua kata yang sederajat, misalnya: tanah air, sumpah serapah. b. Kata majemuk deternatif, yaitu persenyawaan yang mempunyai hubungan atributif. Kata pertama sebagai yang diterangkan dan kata yang kedua sebagai yang menerangkan, misalnya: kamar tidur, raja muda, saputangan. c. Kata majemuk posesif, yaitu jika kata pertama sebagai yang menerangkan, sedangkan kata kedua sebagai yang diterangkan, misalnya: panjang tangan, keras kepala (menunjukkan kiasan), panjang tangan, keras kepala. Artinya kath majemuk menunjukkan kiasan. 4.
Imbuhan dalam Bahasa Indonesia Imbuhan atau afiks adalah morfem terikat morfologi yang digunakan dalam pembentukan kata. Imbuhan mempunyai bentuk, fungsi, dan makna/nosi. a.
Menurut bentuknya afiks itu ada lima macam, yaitu: 1) prefiks (awalan), misalnya: (me-), (ber-), (di-), (ter-), (pe-), (se-), dan (ke-). 2) infiks (sisipan), misalnya: (-el-), (-em-), dan (-er-). 3) sufiks (akhiran), misalnya: (-kan), (-i), (-an), (-nya). 4) konfiks (imbuhan terputus), misalnya: (ke-an), (per-an), (pean), dan (ber-an). 5) imbuhan gabung, misalnya: (me-kan), (di-kan), (me-i), (beran), (ke-an).
b.
Menurut fungsinya imbuhan itu ada dua macam, yaitu: 1) afiks pembentuk kata kerja, misalnya: (me-), (ber-), (di-), (ter-). 2) afiks pembentuk kata benda, misalnya: (pe-), (per-), (-an).
Imbuhan pembentuk kata kerja: Kata kerja atau verba adalah kata yang mengandung makna dasar tindakan (aksi), proses, dan keadaan yang bukan sifat. Ciri-ciri kata kerja adalah: a. dapat diperluas dengan sekelompok kata dengan + kata sifat. b. dinegasikan/diingkari dengan kata tidak. c. fungsi utamanya adalah sebagai predikat atau inti predikat dalam kalimat. Bentuk kata kerja: a. Verba asal, berdiri sendiri tanpa afiks, misalnya: ada, duduk b. Verba turunan 1) dasar bebas afiks wajib, misalnya: mendarat, melebar 2) dasar bebas afiks manasuka, misalnya: membaca, bekerja 3) dasar terikat afiks wajib, misalnya: bertemu, berjuang 4) reduplikasi, misalnya: berjalanjalan, memukul-mukul 5) majemuk, misalnya: naik haji, campur tangan c.
Imbuhan yang digunakan sebagai pembentuk kata kerja adalah: 1) prefiks (me-), (ber-), (ter-), (di-) 2) sufiks (-kan), dan (-i) 3) imbuhan gabung seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Prefiks 1 (me-) (di-) (ter-) (ke-
Sufiks 2 (per-) (ber-)
3 (-kan) (-i) (-an)
Berikut imbuhan pembentuk kata kerja dengan alomorf/variasi bentuk, nosi, dan contohcontohnya. Nama Imbuhan dengan Alomorfnya (me-)
(be-)
(ter-)
(per-)
(di-)
•
diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, / ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/, /t/, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu • diikuti huruf /k/, /g/, /h/, /kh/, dan semua vokal • diikuti huruf /i/, /m/, /n/, /ng/, / ny/, /r/, /y/, dan /w/ • diikuti huruf /b/, /p/, dan /f/ • diikuti huruf /d/' It/, /c/, hil, /sy/ • menjadi (menge-) jika diikuti kata bersuku kata satu • diikuti kata ajar • diikuti kata yang diawali konsonan r atau kata pertama bersuku kata /er/ alternasinya sama dengan awalan (ber-)
tidak mengalami alternasi
Nosi / Makna Gramatikal • menuju ke• melakukan perbuatan • bekerja dengan alat • mencari/ mengumpulakn • bembuat seperti • membuatjadi • membubuhi • menghasilkan/ mengeluarkan • menjadi seperti
Contoh
mempunyai • memakai • berada dalam keadaan • kumpulan/terdi n atas • mengadakan, mengerjakan • reflektif • resiprok • memanggil/ menganggap • mengeluarkan
beristri berbatu berbahagia berdua berkebun berapat bercukur bertinju berabang berkata bekerja
• • • • • • •
tidak sengaja dapat di ... tiba-tiba sampai ke ... superlatif intensitas menganggap sebagai • membuatjadi • intensitas menyatakan pasif
menepi menari mengail merotan mambabi buta membubur mengapur meratap melembaga mengecat mengelas
terambil terangkat terkejut terulang tertinggi tersipu-sipu
perbudak perlebar perturut
dibawa
Berikut imbuhan pembentuk kata benda dengan alternasi/alomorf, nosi, dan contohcontohnya. Nama Imbuhan dengan Alomorfnya (peng-), (pe-), alternasinya (pem-), (pensama dengan ),(peny-), (penge-) awalan (meng-)
(per-)
(ke-)
(se-)
(-el-), (-em-), (-er-)
(peng-an), (pe-an), (pem-an) (pengan), (peny-an), (penge-an) (per-an), (pe-an), (pel- an) (-an)
(-wan), (-wati)
alternasinya seperti awalan (ber-)
Nosi / Makna Gramatikal 1. orang yang (meng-) 2. orang yang (di ) 3. orang yang (ber-) 4. orang yang mudah … / memiliki sifat orang yang (ber-)
Contoh pembeli pesuruh petinju pemarah, pemalu
1. orang yang dianggap sebagai 2. menunjukan gabungan 3. menunjukan tingkat 1.menyatakan satu 2. menyatakan sama 3. menyatakan waktu 1. alat untuk 2. banyak 3. mengandung sifat 1. proses cars 2. hasil (meng-) 3. alat untuk (meng-)
ketua, kekasih kedua orang bangku kedua sebuah setinggi gunung sepulang telunjuk gerigi, geligi gemuruh
1. hal/keadaan (ber-) 2. wilayah yang( ber-) 3. tempat untuk (ber-) 1. hasil 2. alat 3. sesuatu yang (di-) 4. cara/poses 5. kumpulan/banyak 6. macam-macam 7. tiap-tiap 8. yang bersifat 9. tempat 1. ahli 2. bersifat 3. mempunyai banyak
pergerakan pegunungan persembunyian karangan timbangan makanan aturan daratan sayuran harian asinan belokan
pertapa
pembuatan penyelesaian penghidupan
negarawan dermawan hartawan
Pronomina
Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu kapada nomina lain, misalnya nomina pesawat dapat diacu dengan pronomina ia. Dalam bahasa Indonesia, ada tiga macam pronomina yaitu pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya.
1. Pronomina Persona
Pronomina persona adalah pronomina yang mengacu pada orang. Berikut adalah bagan pronomina dalam bahasa Indonesia.
Persona Pertama
Kedua
Ketiga
2.
Tunggal saya, aku, daku, (ku-), (-ku) engkau, kamu, dikau (kau-), (-mu)
Netral
Makna Ekslusif kami
Inklusif kita
kalian kamu (sekalian), anda (sekalian) Mereka (-nya)
ia, dia beliau, (-nya)
Pronomina Penunjuk
Pronomina penunjuk ada tiga macam, yaitu pronomina penunjuk umum, pronomina penunjuk tempat, dan pronomina penunjuk ihwal. Contoh pronomina ialah ini (mengacu kepada yang dekat), itu (mengacu kepada yang jauh), dan anu (mengacu kepada yang tidak dapat disebutkan). Pronomina penunjuk dapat berfungsi atribut/pelengkap, dan predikat, misalnya: Ini rumah saya
Saya membeli ini
3.
sebagai
subjek,
objek,
ini dapat S atau P bergantung intonasi ini = O
Pronomina Penanya
Pronomina penanya digunakan sebagai pertanyaan. Pada garis besarnya pronomina penanya ada dua macam yaitu apa dan mana. Berikut pronomina penanya dalam bagan. O SiMengBerk-n
+apa
+apa Di Ke Dari Bagai bila
mana
Apa Siapa Mengapa Berapa Kapan apabila di mana ke mana dari mana bagaimana bilamana
menanyakan barang menanyakan orang menanyakan sebab menanyakan jumlah menanyakan waktu menanyakan waktu menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan tempat menanyakan keadaan menanyakan waktu
Numeralia
Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya (orang, binatang, atau barang) maupun konsep. Pada dasarnya ada dua numeralia dalam bahasa Indonesia, yaitu (1) numeralia pokok, dan (2) numeralia tingkat. 1.
Numeralia pokok mengacu kepada bilangan. Numeralia ini ada lima macam, yaitu: a. Numeralia pokok tertentu, misalnya: satu, dua, sepuluh, dsb. b. Numeralia pokok klitika, misalnya: (eka-), (catur-), (panca-), dsb. c. Numeralia pokok kolektif, misalnya: ketiga, keempat d. Numeralia distributif, misalnya: tiapHap, setiap, dsb. e. Numeralia pokok tak tentu, misalnya banyak, sedikit, dsb.
2.
Numeralia bertingkat mengacu kepada bilangan tingkat, misalnya: orang kedua, bangku ketiga, dsb.
Adjektiva
Adjektiva, yang disebut juga kata sifat atau kata keadaan adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, Benda, atau binatang. 1. Dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, paling. Misalnya: lebih baik, paling baik. 2. Dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali. Misalnya: amat indah, sangat indah, indah sekali. 3. Dapat diingkari dengan kata ingkar tidak. Misalnya: tidak benar. 4. Dapat diulang dengan (se-nya). Misalnya: sebaik-baiknya. 5. Pada unsur serapan dapat berakhir (-er), (-wi), (-if), (-ah), (-al), (-ik). Misalnya: honorer, duniawi, ilmiah, formal, elektronik, negatif, dsb. Bentuk adjektiva ada beberapa macam, yaitu: 1. Adjektiva dasar, misalnya: anggun, lemah, rusak, murah, dsb. 2. Adjektiva turunan, misalnya: a. Dengan afiksasi: alami, penakut, keibuan, kebapakan, dsb. b. Dengan reduplikasi: kebarat-baratan, besar-besar, dsb. c. Dengan pemajemukan: tinggi hati, lemah lembut, dsb. Salah satu ciri utama adjektiva ialah bahwa kata tersebut dapat digunakan untuk tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan adjektiva ada tiga macam, yaitu: 1. Tingkat perbandingan ekuatif, menyatakan bahwa satu hal itu sama atau sebanding dengan yang lainnya. 2. Tingkat perbandingan komparatif, menyatakan bahwa suatu hal itu lebih atau kurang dari yang lain. 3. Tingkat perbandingan superlatif, menyatakan bahwa dari sekian hal
yang dibandingkan satu melebihi yang lain. Caranya dengan menggunakan paling atau (ter-) + adjektiva, contohnya: paling menyedihkan, terindah, dsb. Fungsi adjektiva dalam kalimat ada tiga macam, yaitu: 1. Sebagai predikat, misalnya: Gedung itu sangat megah 2. Sebagai atribut, misalnya: Anak rajin itu dipuji orang tuanya. 3. Sebagai nominal, misalnya: Dalam laut dapat diduga. Adverbia
Adverbia adalah kata yang memberi keterangan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya: Saya ingin lekas-lekas pulang. (lekas-lekas = adverbia) Orang itu sangat baik. (sangat = adverbia) • •
Adverbia sebagai kategori harus dibedakan dengan keterangan sebagai fungsi dalam kalimat, misalnya: la datang kemarin. Kemarin merupakan nomina yang berfungsi sebagai keterangan waktu dalam kalimat itu Bentuk adverbia ada bermacam-macam: 1. Adverbia dasar, misalnya: sangat, hanya, lebih, segera, dsb. 2. Adverbia turunan, misalnya: a. Dengan afiksasi (-nya): agaknya, sebaiknya, sesungguhnya, dsb. b. Dengan afiksasi (se-nya): sebenarnya, sesungguhnya, dsb. c. Dengan pengulangan kata dasar: diam-dim, lekas-lekas, dsb. d. Dengan pengulangan kata dasar + (-an): habis-habisan. e. Dengan pengulangan kata dasar + (senya): sekuat-kuatnya… Kata Tugas
Kata tugas adalah kata yang mempunyai ciri-ciri: 1. Hanya mempunyai makna gramatikal (tidak memiliki makna leksikal). 2. Tidak mengalami perubahan bentuk, kecuali kata tugas yang sifatnya ambivalen, misalnya: • Kata depan di, ke, dari tidak bermakna leksikal. • Kata depan di, ke dari tidak dapat diberi imbuhan serta tidak dapat diulang. Macam-macam kata tugas: 1. Preposisi atau Kata Depan Bertugas sebagai unsur pembentuk frasa preposional. Preposisi terletak di depan frasa yang mengikutinya berupa nomina, verba, atau adjektiva. Bentuk preposisi bermacam-macam, yaitu: a. bentuk tunggal, misalnya: bagi, untuk, guna menandai,
di
ke
dari dengan oleh
pada sejak
b.
hubungan peruntukan menandai hubungan tempat berbeda menandai hubungan arah menuju tempat menandai hubungan asal menandai hubungan kesertaan/cara menandai hubungan pelaku menandai hubungan ihwal peristiwa menandai hubungan waktu dari saat
bentuk turunan Dengan cara afiksasi, misalnya: bersama, menandai hubungan beserta kesertaan menjelang menandai hubungan waktu sesaat sebelum menuju menandai hubungan terhadap tujuan/arah menurut menandai hubungan sumber sekeliling menandai hubungan sekitar ruang lingkup geografi selama menandai hubungan kurun waktu mengenai menandai hubungan sasaran bagaikan menandai hubungan pemiripan
Dengan menggabungkan preposisi + preposisi, misalnya: daripada menandai hubungan perbandingan kepada menandai hubungan arah oleh karena menandai hubungan oleh sebab penyebab sampai menandai hubungan dengan, ke batas waktu/tempat selain dari menandai hubungan perkecualian Dengan menggabungkan preposisi + bukan preposisi, misalnya: di otos, di dalam, ke samping, di bawah, dsb.
2.
Konjungsi
Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih, seperti dan, atau, tetapi, dsb. Pada garis besarnya konjungsi itu ada dua macam, yaitu: a.
Konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang yang menghubung menghubungkan kan dua dua unsur atau lebih yang setara, misalnya: dan menandai hubungan penambahan atau menandai hubungan pemilihan tetapi menandai hubungan perlawanan
b.
Konjungsi subornatif, yaitu konjungsi konjungsi yang menghubungkan menghubungkan dua klausa klausa atau lebih yang tidak setara, misalnya: sesudah menandai hubungan ketika, waktu sebelum jika, kalau, menandai hubungan manakala syarat andaikan, menandai hubungan seandainya pengandaian agar, menandai hubungan supaya, tujuan buat biarpun, menandai hubungan sekalipun, konsesif walaupun seakan-akan, seakan-akan, menandai hubungan seolah-olah pemiripan sebab, menandai hubungan karena penyebaban sehingga, menandai hubungan sampai pengakibatan bahwa menandai hubungan penjelasan dengan menandai hubungan cara
c.
Konjungsi korelatif, yaitu yaitu konjungsi yang menghubungkan menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang setara, misalnya: baik maupun • • tidak hanya tetapi juga • sedemikian + kata sifat + (-nya) sehingga • jangankan ... pun
d.
Konjungsi antarkalimat, yaitu konjungsi yang yang menghubungkan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, misalnya: "Akhir-akhir ini kasus pencurian sangat marak terjadi. Oleh karena itu,
kits harus meningkatkan kewaspadaan." kewaspadaan." e.
Konjungsi antarparagraf, yaitu konjungsi yang melalui suatu paragraf yang mempunyai hubungan dengan paragraf lain, misalnya: adapun, akan hal itu, dsb.
3.
Interjeksi
Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan perasaan manusia, manusia, seperti sedih, heran, sakit, jijik, dsb. Contoh interjeksi: a. Bernada negatif: cis, cih, bah, idih, brengsek. b. Bernada positif: positif: aduhai, amboi, asyik, syukur. syukur. c. Bernada keheranan: ai, lo, Masya Allah. d. Bernada netral: ayo, hai, halo, wah, oh. 4.
Artikel
Artikel adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Bentuknya ada tiga macam, yaitu: a. Menyatakan jumlah tunggal, misalnya: sang untuk menyatakan manusia, bends, yang ditinggikan. sri untuk menyatakan manusia yang berderajat tinggi (sri Paus). hang, dang (terdapat dalam kasusastraan lama). b. Menyatakan kelompok, misalnya: para untuk manusia yang memiliki sifat tertentu (para ilmuwan). c. Menyatakan makna netral, misalnya: si untuk untuk mengiringi nama orang (si Aminah). si hitam manis untuk membentuk nomina dari adjektiva. 5.
Partikel
Partikel adalah kata tugas yang berbentuk klitik karena harus selalu dilekatkan pada kata yang mendahuluinya. Ada empat macam partikel, yaitu: a. (-kah) yang berfungsi untuk: • membentuk kalimat tanya, misalnya: Diakah yang datang? • membuat kalimat lebih formal, misalnya: Ke manakah anak itu? • memperjelas bahwa kalimat itu kalimat tanya, misalnya: Haruskah saya memilih jalan ini? b. (-Iall) yang berfungsi untuk: untuk: • menghaluskan nada perintah, misalnya: Pergilah sekarang! • mempertegas perintah, misalnya: Ambil berapa sajalah yang kau inginkan! c. (pun) yang berfungsi untuk menegaskan. menegaskan. • Mereka pun berkehendak seperti itu. • Kadang-kadang Kadang-kadang pun dipakai bersama lah, misalnya: Mereka pun berangkatlah. berangkatlah.
d.
(-tah) yang digunakan untuk misalnya: Apatah hidup ini tanpa tanpa engkau? engkau?
TATA MAKNA
Ilmu yang mempelajari makna kata serta perubahan-perubahannya disebut semantik Makna kata ialah hubungan kata itu sebagai lambang bunyi dengan benda, perbuatan, serta sifat yang dimaksudkan. Proses pembentukan kata adalah sebagai sebagai berikut: Kata (lambang bunyi)
makna
bendanya, tindakan, sifat
Semantik mencakup makna kata, perubahan makna kata, perpindahan makna kata, dan nilai rasa kata. Macam-macam Makna Kata
Berdasarkan sifat hubungan antara kata dengan maknanya, makna kata dapat dibagi menjadi dua macam. 1.
Makna leksikal (disebut (disebut juga makna kamus), yaitu yaitu makna kata yang yang langsung mengacu kepada benda, tindakan, atau sifat yang dimaksudkan oleh kata itu. Misalnya: rumah langsung mengacu kepada benda tertentu pergi langsung mengacu kepada tindakan tertentu baik langsung mengacu kepada sifat tertentu
2.
Makna gramatikal/struktural (disebut juga makna tata bahasa), yaitu yaitu makna kata yang timbul kemudian setelah mengalami proses tata bahasa. Proses tata bahasa itu ada dua macam, m acam, yaitu proses morfologis (pembentukaan kata) dan proses sintaksis (pembentukan frasa dan klausa atau kalimat). Misalnya: • prefiks (ber-) pada kata berilmu mempunyai ilmu • prefiks (meN-) pada kata mendarat menuju ke darat • kata saya dalam kalimat: Saya membaca buku yang melakukan
Berdasarkan ada tidaknya makna tambahan makna kata dapat dibedakan atas: 1. Makna denotatif (disebut juga makna konseptual, konseptual, makna objektif, makna lugas, atau makna sebenarnya), yaitu makna kata dalam alam wajar dan sesua dengan konsep makna kata asal. Makna denotatif merupakan makna kata apa adanya karena tidak mengandung makru tambahan, baik tambahan rasa maupun tambahan denotasi lainnya atau kiasan. Misalnya: • Bulan bersinar terang. • Anak itu jatuh dari tangga.
2.
Makna konotatif (disebut juga makna kontekstual, makna subjektif atau tambahan rasa, makna kiasan), yaitu aspek makna sebuah kata atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicaraan dan pendengar atau pada penulis dan pembaca. Makna ini merupakan tambahan dari sikap sosial serta sikap pribadi yang dikemukakan pada makna konseptual. konseptual. Misalnya : • Pada bulan muda banyak orang bepergian. • Harga karet jatuh di pasar dunia.
Berdasarkan hubungan makna antara satu kata dengan kata lain, dikenal beberapa istilah: 1.
Sinonim, yaitu yaitu dua kata atau atau lebih lebih yang pada dasarnya dasarnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Misalnya: telah — sudah. 2. Homonim, yaitu yaitu dua kata atau atau lebih yang sama lafal dan ejaannya, ejaannya, tetapi mengungkapkan makna yang berbeda karena dari asal yang berlainan atau tidak tidak mempunyai hubungan hubungan makna. makna. Misalnya : • bisa (dapat) bisa (racun) • tanggal (lepas) tanggal (kalender) Menurut tingkatan, homonim itu ada dua macam: a. Homograf, yaitu dua kata atau lebih yang sama ejaannya, ejaannya, tetapi berbeda lafalnya lafalnya dan tidak mempunyai mempunyai hubungan hubungan makna. Misalnya • apel (buah) apel (berkumpul, berkunjung) • serak (sebar) serak (parau) b. Homofon, yaitu dua kata atau lebih yang sama lafalnya, tetapi berlainan ejaannya ejaannya dan tidak mengandung hubungan makna. makna. Misalnya • songs (ragu-ragu) sanksi (hukuman) • bank (tempat menyimpan uang) bang (kakak) 3. Hiponim, yaitu yaitu dua kata atau atau lebih lebih yang maknanya terangkum oleh sebuah kata yang makna lebih luas atau superordinatnya. Misalnya: • mawar, melati, cempaka hiponim kepada bunga • ayam, itik, bebek hiponim kepada unggas 4. Polisemi, kata-kata kata-kata yang yang memiliki memiliki makna makna ganda, ganda, tetapi masih masih dalam dalam satu alur pengertian. Kepolisemian terjadi karena pergeseran makna atau tafsiran yang berbeda. Misalnya: • kepala (jawatan) kepala (anggota tubuh) • jatuh (dari atas ke bawah) jatuh (nilai ujiannya) jatuh (sakit)
Perubahan Makna Kata
Berdasarkan cakupan makna yang dimiliki sebuah kata, dikenal beberapa perubahan makna kata yaitu: 1.
2.
Meluas, yaitu apabila cakupan cakupan makna makna kata sekarang lebih lebih luas dibandingkan dibandingkan cakupan makna asalnya/semula. Misalnya: berlayar: dulu sekarang
: bergerak di laut dengan menggunakan menggunakan kapal layar : mengarungi lautan dengan apa saja
bapak: dulu sekarang
: orang tua laki-laki : siapa saja laki-laki yang patut dihormati
Menyempit, yaitu apabila cakupan makna kata sekarang lebih sempit sempit dibandingkan dibandingkan cakupan makna asalnya/ semula. s emula. Misalnya: sarjana: dulu sekarang
: untuk menyebut menyebut semua orang cendikiawan : untuk menyebut lulusan universitas
pendeta: dulu sekarang
: untuk menyebut orang yang berilmu agama : untuk menyebut menyebut guru agama Kristen
3. Amelioratif , yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih baik atau nilai konotasinya positif. Misalnya: wanita: dulu sekarang tunanetra: sekarang
: nilai konotasinya rendah : nilai konotasinya tinggi
: nilai konotasinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang buta
4.
Penyoratif , yaitu proses perubahan makna kata yang dirasakan nilainya menjadi lebih rendah atau nilai konotasinya negatif. Misalnya: • gerombolan sekarang dirasakan nilai konotasinya negatif • oknum nilai konotasinya konotasinya negatif
5.
Sinestesia, yaitu perubahan makna akibat pertukaran tanggapan antara dua indra yang berlainan. Misalnya: Kalimat "Kata-katanya pedas". Kata pedas sebenarnya
merupakan tanggapan indra perasa, tetapi dalam kalimat tersebut dikaitkan dengan indra pendengar. 6. Asosiasi, yaitu perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Misalnya: Kalimat "Beni saja amplop". Kata amplop dalam kalimat tersebut bermakna memberi uang suap. Perpindahan Makna Kata
Perpindahan makna kata terjadi jika sebuah kata menduduki nilai semantik baru dalam penggunaan bahasa umum. Beberapa macam perpindahan makna di antaranya: 1. 2. 3. 4.
Kata yang berasal dari tiruan bunyi (onomatope), misalnya mengetuk, menggedor, mengaum, tokek, tekukur. Kata yang berasal dari nama orang (apelativa), misalnya mujair, boikot, delman, honda. Majas (disebut juga kiasan), yaitu yaitu kata kata yang yang maknanya diganti dengan makna konotasi yang lain. Istilah, yaitu kata atau gabungan kata yang secara tepat mengungkapkan mengungkapkan makna konsep, proses, dan sifat sif at dalam bidang tertentu.
Majas
Majas kadang-kadang disalahtafsirkan dengan istilah gaya bahasa. Seperti disebutkan di atas majas hanyalah sebagian dari gaya bahasa yang menggunakan katakata dalam arti kiasan atau bukan dalam arti sebenarnya. Pada garis besarnya, majas itu ada tiga macam, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. 1. Majas Perbandingan Perbandingan Majas perbandingan ada tiga macam, yaitu perumpamaan, metafora, dan personlfikasi. a.
b.
c.
Perumpamaan/simile Perumpamaan/simile ialah majas yang yang menggunakan menggunakan perumpamaan atau peribahasa yang menggunakan kata seperti, umpama, sebagai, laksana, ibarat, serupa, bak . Contoh: • Keadaan seperti makan buah simalakama. • Dia berada di kota besar seperti rusa masuk kampung. Metafora ialah majas perbandingan perbandingan yang menggunakan kata-kata kiasan yang tidak menggunakan kata seperti, disebut juga perbandingan langsung. Contoh: • Bunga bangsa gugur di medan laga. • Dia adalah pelita hatiku. Personifikasi ialah majas perbandingan perbandingan dengan cara meletakkan sifatsifat insan (orang) pada benda matt.
Contoh: • Peluit kereta api menjerit. • Senja memanggil burung kesayangannya. 2. Majas Pertentangan Majas pertentangan ada tiga macam, yaitu hiperbola, litotes, dan ironi. a.
b.
Hiperbola yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna berlebih-lebihan padahal maknanya biasa-biasa saja. Contoh: • Sejuta kenangan mengusik pikiranku. • Harga-harga bergerak naik secepat kilat. Litotes yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang mengandung makna merendahkan, padahal maksudnya tinggi. Contoh: • Sumbangan ini hanyalah setetes air pemuas dahaga. • Mamplrlah ke gubuk buruk kami.
c.
Ironi yaitu majas pertentangan yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan yang dimaksud. Contoh: • Baru pukul dua dini hari, mengapa engkau sudah pulang?
3.
Majas Pertautan
Majas pertautan ada empat macam, yaitu metonimia, sinekdok, alusio, dan eufemisme. a. Metonimia ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal pembuat atau merek dagang benda itu. Contoh: • Ia sedang mengisap Gudang Garam (rokok). • Setiap pergi ke sekolah, is naik Honda (mobil). b. Sinekdok ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang dipentingkan. Contoh: • Indonesia hanya memenangi satu gelar dalam kejuaraan All England (sinekdok totem proparte, yaitu keseluruhan untuk menyatakan sebagian). • Dalam rangka memperingati HUT ke-64 RI, setiap kepala keluarga dikenat iuran Rp 25.000,00 (pars prototo, yaitu sebagian untuk menyatakan keseluruhan). c. Alusio ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan peristiwaperistiwa umum yang terjadi atau menggunakan bahasa yang umum untuk menggunakan suatu maksud. Contoh: • Hati-hati jangan sampai terjadi peristiwa Madiun terjadi lagi. • Engkau ini hanya kura-kura dalam perahu saja. d. Eufemisme ialah majas pertautan yang menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan'kesopanan atau kata-kata pantang.
Contoh: • kencingdiganti dengan kata ke belakang • bodohdiganti dengan kurangpandai Misal: Maaf, Pak, saya akan ke belakang sebentar. Istilah
Istilah adalah kata atau gabungan kata yang secara cermat mengungkapkan suatu konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Perangkat peraturan pembentukan istilah dan istilah yang dihasilkannya disebut tata istilah. Adapun, perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu dan nama yang digunakan secara umum bahasa disebut istilah umum, misalnya: • metabolism istilah biologi • natrium kloridanama zat kimia • diagnosis istilah khusus kedokteran • daya istilah umum TATA KALIMAT
Ilmu yang mempelajari kalimat disebut sintaksis. Yang menjadi objek penelitian sintaksis adalah frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Frasa (Kelompok Kata)
Frasa atau kelompok kata adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan, tetapi tidak membentuk Subjek — Predikat dan tidak membentuk makna baru. Bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya. Misalnya dalam frasa: buku saya artinya tetap, yaitu buku milik saya. Berbeda dengan mata majemuk yang dapat menimbulkan makna baru, misalnya rumah sakit bukan bermakna rumah yang sakit. 1.
Macam-macam Frasa a.
Frasa nominal yaitu frasa yang berintikan kata benda, misalnya rumah baru (inti atau yang diterangkan adalah rumah). b. Frasa verba yaitu frasa yang berintikan kata kerja, misalnya sudah pergi (berintikan kata kerja pergi). c. Frasa adjektiva yaitu frasa yang berintikan kata sifat, misalnya sangat baik (berintikan kata sifat baik). d. Frasa adverbia yaitu frasa yang tidak mempunyai inti, frasa ini hanyalah gabungan dua kata keterangan atau lebih, misalnya: sudah akan, hampir tidak. e. Frasa preposional yaitu frasa yang didahului kata depan dan frasa ini juga tidak mempunyai inti. 2. Menurut tipe strukturnya frasa itu dapat dibagi menjadi: a. Frasa endosentris yaitu frasa yang salah satu atau kedua unsurnya
b.
3.
menjadi inti frasa itu. Frasa endosentris dibagi menjadi tiga yaitu: • Frasa endosentris yang subordinatif yaitu apabila salah satu unsurnya sebagai inti dan unsur lainnya sebagai keterangan, misalnya: harga pasar beberapa guru D M M D D = diterangkan = inti M = menerangkan = penjelas Mayoritas frasa dalam bahasa Indonesia berpola (D - M), frasa yang berpola (M - D) sangat sedikit. • Frasa endosentris yang koordinatif yaitu apabila semua unsur frasa itu dapat berlaku sebagai inti, misalnya: suami istri, baik buruknya, sawah Wang, meja kursi. Frasa setara dapat disisipi konjungsi dan, atau, maupun tanpa mengubah makna. • Frasa endosentris yang apositif apabila salah satu unsurnya sebagai keterangan, tetapi keterangan itu dapat mengganti kedudukan yang diterangkannya. Misalnya: Pak Ahmad, guru baru di sekolah kami, melambaikan tangannya. Frasa guru baru di sekolah kami dalam kalimat tersebut berfungsi menjelaskan Pak Ahmad. Frasa eksosentris yaitu frasa yang unsur- unsurnya tidak menjadi Intl frasa itu. Frasa eksosentris dibagi dua, yaitu: • Frasa eksosentris yang efektif yaitu frasa yang menunjukan arch, misalnya di sekolah, kepada peminta-minta, dari pasar. • Frasa eksosentris yang objektif yaitu frasa yang salah satu unsurnya sebagai objek, misalnya melambaikan tangan. Pola Pembentuk Frasa
Pola pembentukan frasa adalah sebagai berikut: a. Kata benda + kata benda, misalnya rumah beton, kapal layar b. Kata benda + kata kerja, misalnya kapal terbang, baju renang c. Kata benda + kata sifat, misalnya baju kotor, kitab suci d. Kata kerja + kata benda, misalnya pulang kampung, mandi madu e. Kata keterangan + kata sifat, misalnya sangat indah, what kuat Klausa
Klausa adalah suatu konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional yang menurut tata bahasa tradisional dikenal sebagai Subjek dan Predikat. Klausa ini merupakan bagian dari kalimat yang luas atau kalimat majemuk. Klausa terdiri atas dua macam, yaitu: 1.
Klausa utama/induk kalimat yaitu klausa yang dapat berdiri sebagai kalimat. Cirinya bahwa klausa utama tidak boleh didahului konjungsi, misalnya Bapak membaca Koran. lbu memasak di dapur. Bapak membaca koran merupakan klausa utama. Demikian juga lbu memasak
2.
di dapur. Klausa bawahan/ anak kalimat yaitu klausa yang tidak dapat berdiri sebagai kalimat. Cinnya didahului oleh konjungsi, misalnya Saya datang ketika la tidur. Klausa ketika la tidur dalam kalimat itu tidak dapat berdiri sendiri.
Kalimat
Kalimat adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, serta diakhiri oleh intonasi selesai. Dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik (.), tanda tanya(?), atau tanda seru (!). Menurut ahli tata bahasa tradisional, kalimat ialah satuan kumpulan kata yang mengandung pengertian yang lengkap. Kelengkapan ini merupakan keharmonisan bentuk dan tanggapan. Pola yang menentukan sempurna atau tidaknya suatu kalimat adalah Subjek — Predikat (Objek)
Menurut ahli tata bahasa modern, kalimat ialah suatu bagian ujaran yang didahului oleh kesenyapan dan diakhiri oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Kalimat harus mencakup beberapa segi, yaitu: 1. Unsur segmental/utama kata, frasa, dan klausa. 2. Unsur suprasegmental/prosodi berupa intonasi. 3. Makna/arti. 4. Situasi. Sebelum membicarakan kalimat, berikut ini beberapa istilah yang berhubungan dengan kalimat, yaitu: 1.
Kategori dan Fungsi
Kata yang mempunyai bentuk dan perilaku yang sama dimasukkan dalam kategori/ kelompok yang sama. Bahasa Indonesia memiliki empat kategori yang sama: (1) verba atau kata kerja, (2) nomina atau kata benda, (3) adjektiva atau kata sifat, dan (4) adverbia atau kata keterangan. Di samping itu ada satu kelompok lain yang dinamakan kata tugas yang terdiri dari atas kelompok preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, interjeksi atau kata seru, dar partikel. Setiap kata atau frasa dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata atau frasa lain yang ada dalam kalimat itu. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Di samping itu ada fungsi lain yaitu atributif (yang menerangkan), predikatif (yang dianggap sebagai sebutan), dan
substantif (yang dianggap sebagai kata benda). Dalam bab ini hanya dibicarakan tentang fungsi kata atau fungsi frasa dalam kalimat. a.
Predikat Predikat merupakan bagian yang dipentingkan dalam kalimat dan memberikan penjelasan tentang subjek. Misalnya kalimat saya makan, kata makan dalam kalimat itu merupakan intinya. Oleh karena itu, makna dalam kalimat itu adalah predikat. Contoh lain kalimat saya yang makan. Kata saya dalam kalimat itu merupakan bagian yang dipentingkan atau predikat.
b.
Subjek Subjek adalah bagian yang diterangkan dalam kalimat. Misalnya kalimat dia guru. Dia dalam kalimat itu adalah bagian yang diterangkan atau subjek. Contoh lain: Anak itu rajin. Kucing itu binatang. Ayah sedang bekerja. Kata anak, kucing dan ayah dalam kalimat itu merupakan bagian yang diterangkan atau subjek.
c.
Objek Objek adalah bagian predikat dalam kalimat yang mempunyai kedudukan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kalimat kecuali berubah bentuk atau arti. Misalnya kalimat saya membaca buku di perpustakaan. Membaca buku dalam kalimat itu tidak dapat dipisahkan, kecuali berubah bentuk kata membaca menjadi baca atau berubah artinya. Ada fungsi lain dalam kalimat yang seperti objek yaitu pelengkap. Perbedaannya terletak pada objek dapat dijadikan subjek dalam kalimat pasif, sedangkan pelengkap tidak dapat dijadikan subjek.
d.
Keterangan Keterangan adalah bagian predikat dalam kalimat yang kedudukannya renggang sehingga dapat dipisahkan tanpa menimbulkan perubahan makna. Contoh frasa di perpustakaan dalam kalimat saya membaca buku di perpustakaan dapat dipisahkan tanpa mengubah makna kalimat menjadi di perpustakaan saya membaca buku.
2.
Bagian Kalimat
Jika dilihat dari bentuk sintaksisnya, kalimat dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian inti kalimat disebut juga unsur inti dalam kalimat (bagian kalimat yang tidak dapat dilepaskan) dan bagian bukan inti kalimat (bagian kalimat yang dapat dilepaskan). Bagian inti (unsur inti) kalimat
yaitu S — P — (0), dan bagian yang bukan inti yaitu keterangan, misalnya: • Kami kemarin sore mendatangi pertemuan itu. • Kami mendatangi pertemuan itu (bagian inti), kemarin sore (bukan bagian inti). 3.
Ragam Kalimat
Menurut tata bahasa tradisional, jika dilihat dari bentuknya, kalimat dapat berupa kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Adapun menurut tata bahasa modern, kalimat itu dapat berupa kalimat mayor dan kalimat minor. Jika ditinjau dari segi maknanya, kalimat dapat berupa kalimat deklarat-if atau kalimat berita, kalimat interogat-ifatau kalimat tanya, kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat eksklamat-if atau kalimat seru, dan kalimat emfatik atau kalimat penegasan. Kalimat Tunggal
Kalimat tunggal adalah kalimat yang mempunyai satu klausa atau satu susunan Subjek-Predikat. Kalimat tunggal terdiri atas satu kesatuan baik dengan atau tanpa bagian bukan inti, misalnya: • Saya menulis. • Saya menulis surat. • Saya menulis surat untuk ibu. 1)
Kalimat Tunggal Berpredikat Nomina Kalimat berpredikat nomina disebut juga kalimat skuatif atau kalimat persamaan. Pola pembentukkannya ialah dengan menggabungkan dua nomina/frasa nomina sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, digunakan kata adalah. Dalam tata bahasa lama, kalimat seperti ini disebut kalimat nomina, misalnya: Saya mahasiswa IKIP. S P Jika frasa nomina pertama dibubuhi partikel (—lah), frasa pertama berubah fungsinya menjadi P, misalnya: Dialah adik saya. P S Jika kalimat ekuatif yang menggunakan adalah, kata adalah berfungsi sebagai P dan frasa nomina di belakangnya yang asalnya berfungsi sebagai P berubah menjadi pelengkap. Misalnya: Penghentian seorang karyawan S adalah masalah biasa. P pelengkap
2)
Kalimat Tunggal Berpredikat Adjektiva Kalimat berpredikat adjektiva disebut kalimat states. Dalam tata bahasa lama, sama seperti kalimat ekuatif disebut kalimat nominal. Pola pembentukannya adalah dengan menjejerkan nomina/frasa nomina dengan adjektiva/frasa adjektiva sebagai S dan P. Jika S atau P atau kedua-duanya panjang, dapat digunakan kata adalah, misalnya: Ayahnva sakit. S P Pernyataan Ketua Koperasi itu S adalah tidak benar. P pelengkap
3)
Kalimat Tunggal Berpredikat Verba. Kalimat berpredikat verba disebut kalimat verbal. Kalimat verbal ada tiga macam, yaitu: •
•
Kalimat transitif Kalimat transitif adalah kalimat berobjek. Kalimat transitif dibagi menjadi (1) kalimat ekatransitif, yaitu yang berobjek satu, misalnya: Pemerintah akan memasok semua S P kebutuhan lebaran. O Kalimat dwitransitif, yaitu kalimat yang berobjek dua misalnya: Ia mencarikan adiknya pekerjaan. S P O pelengkap
•
Kalimat tak transitif Kalimat tak transitif adalah kalimat tak berobjek dan tak berpelengkap. Seperti halnya dengan kalimat tunggal lain kalimat tak transitif dapat diikuti oleh keterangan. Polanya adalah S — P (Ket). Jika verba tak transitif diikuti nomina, nomina itu merupakan bagian dari verba, misalnya : Padinya menguning. S P Ia berjalan kaki ke sekolah. S P keterangan
•
Kalimat semitransitif. Kalimat semitransitif adalah kalimat tak berobjek, tetapi berpelengkap. Verba dalam kalimat semitransitif adalah verba semitransitif. Misalnya: Botol itu berisi airputih. S P pelengkap
4)
Kalimat dengan Frasa lain sebagai Predikat
Selain frasa nomina, frasa verbal, frasa adjektiva, dan frasa lainnya pun dapat berfungsi sebagai predikat. Contoh kalimat dengan P frasa lainnya: • Tinggalnya di Ujungpandang. (di Ujungpandang = P = frasa preposional). • Anaknya banyak. (banyak = P = numeralia/kata bilangan). Kalimat Aktif dan Pasif
Kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal: (1) macam verba yang menjadi predikat, (2) subjek dan objek, dan (3) bentuk verba yang dipakai. Kalimat pasif adalah perubahan kalimat aktif transitif dengan cara sebagai berikut: a. Pertukarkanlah S dengan 0. b. Gantilah P yang berprefiks (me-) dengan (di-), atau hapuslah (me-) clan verbanya jika pelaku perbuatannya pronomina pertama dan pronomina kedua. c. Tambahan kata oleh pada pelaku pronomina ketiga sifatnya fakultatif Jika pelakunya pronomina pertama atau pronomina kedua, tidak perlu ditambahkan kata oleh. Misalnya kalimat transitif berikut: 1) Pak Toha mengangkat asisten baru. 2) Mereka mernperbaiki rumah itu. 3) Kami tidak rnemaksa orang lain. 4) Toni ingin mencium Tini. Jika kalimat di atas diubah menjadi kalimat pasif, maka akan menjadi: • Asisten baru diangkat (oleh) Pak Toha. • Rumah itu diperbaiki (oleh) mereka. • Orang lain tidak kami paksa. Kalimat (4) tidak dapat dijadikan kalimat pasif karena akan mengubah anti asalnya. Jika dipasifkan akan menjadi Tini ingin dicium. Padahal, seharusnya Toni yang ingin mencium Demikian juga kalimatkalimat aktif transitif yang mengandung kata-kata yang secara kodratnya mengacu keinginan seperti senang, mau, berhasil tidak dapat dijadikan kalimat pasif. Kalimat pasif berperfiks (ter-) menunjukkan ketidaksengajaan dan tidak memasalahkan siapa yang menjadi pelakunya. Misalnya: • Penumpang bus itu terlempar ke luar. • Soal itu terlepas dari rasa senang dan tidak senang. Kalimat Menurut Isinya
Ditinjau dari segi maknanya, kalimat terbagi menjadi lima kelornpok, yakni:
a. Kalimat Berita
Kalimat berita ialah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu kepada pambaca atau pendengar. Kalimat berita tersebut juga kalimat deklaratif. Ciri-ciri kalimat berita adalah sebagai berikut: 1) Isinya memberitahukan sesuatu. 2) Intonasinya netral (nada suara berakhir turun). 3) Tanggapan pembaca atau pendengar tidak ada (zero). 4) Dalam tulisan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Contoh kalimat berita: • Tadi pagi terjadi tabrakan mobil di dekat Monas. • Saya melihat orang itu memberi sesuatu kepada pengemis. b.
Kalimat Perintah
Kalimat perintah ialah kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Ciriciri kalimat perintah adalah sebagai berikut: 1) Isinya perintah untuk melakukan sesuatu. 2) Intonasinya perintah (nadanya agak naik). 3) Tanggapannya dalam bentuk perbuatan. 4) Dalam tulisan, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru (!). Contoh kalimat perintah: • Berliburlah ke ternpat nenekmu! (aktif tak transitif) • Carilah pekerjaan apa saja! (aktif transitif) • Dijual saja mobil setua ini, ya! (pasif) Macam-macam kalimat perintah: 1) Perintah biasa: Usirlah anjing itu! 2) Permintaan: Coba ambilkan majalah itu! 3) Ajakan: Mari kita berangkat sekarang! 4) Syarat: Tanyakan kepadanya, tentu is mau menerangkannya! 5) Ejekan/cemooh: Buatlah sendiri jika engkau bisa! 6) Larangan: langanlah merokok di sini! c.
Kalimat Tanya
Kalimat tanya ialah kalimat yang isinya menanyakan sesuatu kepada seseorang. Kalimat tanya disebut juga kalimat interogatif. Pada garis besarnya kalimat tanya itu ada dua macam: (1) kalimat tanya total, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, (2) kalimat tanya parsial, yaitu kalimat tanya yang jawabannya ditentukan oleh kata tanyanya.
Ciri-ciri kalimat tanya: 1) Isinya menanyakan sesuatu. 2) Intonasinya tanya (naik pada akhir kalimat). 3) Tanggapannya berupa jawaban. 4) Dalam bahasa tulis diakhiri dengan tanda tanya (?). Cara membentuk kalimat tanya total ada empat cara, yaitu: 1) Dengan menambahkan kata apakah, misal: Apakah Anda sakit? 2) Dengan menambahkan partikel (-kah), misal: Sakitkah Anda? 3) Dengan mengubah intonasinya, misal: Anaknya malas? 4) Dengan menambah kata bukan, ya, belum, dan tidak, misal: Dia sakit, bukan? Cara membentuk kalimat tanya parsial ialah dengan menambahkan kata tanya apa (siapa, berapa, kapan, apabila) dan mana (di mana, ke mana, dari mana, bagaimana, bilamana), misalnya: • Siapa yang dicarinya? • Apa yang dikehendakinya? • Kapan peristiwa itu terjadi? d.
Kalimat Seru
Kalimat seru ialah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Karena rasa kagum berhubungan dengan sifat, maka kalimat seru dibentuk dari kalimat statif. Kalimat seru disebut juga kalimat i nterjektif. Cara membuatnya adalah sebagai berikut: 1) Balikkan urutan kalimat dari 5 — P menjadi P — S. 2) Tambahkan partikel (-nya) pada P. 3) Tambahkan kata seru di depan P. Contoh: Gadis itu contik Cantik gadis itu Cantiknya gadis itu Alangkah cantiknya gadis itu! e.
Kalimat Emfatik
Kalimat emfatik kalimat memberikan penegasan khusus kepada subjek. Penegasan ini dilakukan dengan (1) menambah partikel (-lah) di belakang 5, dan (2) menambah kata sambung yang di belakang S. Dengan penegasan itu, berubah fungsi menjadi P. Contoh: Dia memulai pertengkaran. S P O Dijadikan kalimat emfatik menjadi: Dialah yang memulai pertengkaran. P S Kalimat Majemuk Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih.
Pada garis besarnya kalimat majemuk terbagi menjadi dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat mejemuk bertingkat. a.
Kalimat Majemuk Setara
Kalimat majemuk setara ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa yang hubungannya setara. Klausa-klausa dalam kalimat majemuk setara merupakan klausa utama. Klausa satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan kata penghubung atau yang disebut koordinator. Itulah sebabnya kalimat majemuk setara disebut juga kalimat koordinasi atau kalimat gabung. Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk setara dapat digambarkan sebagai berikut:
Menurut hubungan antarklausanya, kalimat majemuk setara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 1)
Kalimat majemuk setara dengan hubungan penjumlahan. Hubungannya ditandai oleh kata sambung dan, serta, atau baik… maupun… Jika dilihat konteksnya, hubungan penjumlahan itu dapat dinyatakan: (1) sebab akibat, misalnya: Pengaruh revolusi itu tertanam dalam dirinya dan dari situ idenya tentang perjuangan berkembang cepat ; (2) urutan waktu, misalnya: Ia hanya mengangguk-angguk dan air matanya mengalir deras; (3) pertentangan, misalnya: Keberhasilannya dicapai dengan kerja keras dan hanya kegagalon yang dapat diharapkan dari hidup bermalas-malas; (4) perluasan, misalnya: Ujian seperti itu disebut uji bakat dan terutama mengukir kemampuan intelektual seseorong. 2) Kalimat majemuk setara dengan hubungan memilih. Hubungannya ditandai oleh kata atau, misalnya: Beliau sedang melamun atau sedang memikirkon saya. 3) Kalimat majemuk setara dengan hubungan perlawanan. Hubungannya ditandai oleh kata tetapi. Jika dilihat isinya, hubungan perlawanan ini dapat menyatakan (1) penguatan, misalnya: Bapak menjadi perhatian penduduk tidak hanya dari keluarga, tapi juga menjadi perhatian penduduk di desaku; (2) implikasi, misalnya: Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah dapat membaca buku ; (3) perluasan, misalnya: Adat dipertahankan supaya tidak berubah, tetapi unsur baru dari luar yang dianggap baik boleh dimasukkan. b.
Kalimat Majemuk Bertingkat Kalimat majemuk bertingkat adalah
kalimat tunggal yang diperluas dan perluasan itu berbentuk klausa baru. Hubungan antra klausa satu dengan klausa lain disambung dengan subordinator. Itulah sebabnya, kalimat majemuk bertingkat disebut juga kalimat subordinasi atau kalimat kompleks. Hubungan antarklausa dalam kalimat majemuk bertingkat dapat digambarkan sebagai berikut:
Konjungsi atau kata sambung yang digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat adalah: 1) Sejak: menyatakan hubungan waktu awal. 2) Sewaktu, ketika: menyatakan hubungan waktu bersamaan. 3) Sebelum, sehabis: menyatakan hubungan waktu berurutan. 4) Hingga, sampai: menyatakan hubungan waktu hadir. 5) Jika, kalau, andaikan: menyatakan hubungan syarat. 6) Supaya, agar: menyatakan hubungan tujuan. 7) Walaupun, biarpun, kendatipun, meskipun: menyatakan hubungan konsesif/perlawanan. 8) Seperti, ibarat: menyatakan hubungan perbandingan. 9) Sebab, karena: menyatakan hubungan penyebab. 10) Sehingga, sampai-sampai, maka, akibatnya: menyatakan hubungan akibat. 11) Seakan-akan, seolah-olah: menyatakan hubungan sangkalan. 12) Padahal: menyatakan hubungan kenyataan. 13) Makanya: menyatakan hubungan hasil. 14) Bahwa, apa: menyatakan hubungan penjelas. 15) Yang: menyatakan hubungan atribut/ keterangan. Berdasarkan klausa sematannya/anak kalimatnya, kalimat majemuk bertingkat dapat dibagi menjadi kalimat majemuk bertingkat: 1)
2) 3)
4) 5) 6)
Anak kalimat pengganti keterangan waktu, misalnya: Sejak aku diserahkan orang tua kepada nenek, aku tidur di atas dipan di kamar nenek. Anak kalimat pengganti keterangan syarat, misalnya: Jika anda mau mendengarkannya, saya tentu akan senang sekali. Anak kalimat pengganti keterangan tujuan, misalnya: Nenekku bercerita tentang kepahlawanan agar aku memiliki keberanian seperti pahlawan itu. Anak kalimat pengganti keterangan konsesif, misalnya: Walaupun hatinya sedih, dia tidak pernah menangis di hadapanku. Anak kalimat pengganti keterangan perbandingan, misalnya: Daripada menganggur, cobalah engkau bekerja di kebun saya. Anak kalimat pengganti keterangan sebab, misalnya: Keadaan menjadi
7)
8) 9) 10) 11) 12)
c.
genting karena musuh akan melancarkan aksinya. Anak kalimat pengganti keterangan akibat, misalnya: Biaya pengobatannya sangat mahal sehingga perhiasan istrinya habis terjual. Anak kalimat pengganti keterangan cara, misalnya: Ia mencoba bertahan dengan kedua tangannya menutup mukanya. Anak kalimat pengganti keterangan sangkalan, misalnya: Dia diam seakan-akan dia tidak mengetahui mosalah itu. Anak kalimat pengganti keterangan objek, misalnya: Dia mengatakan bahwa isi buku ini belum sempurna. Anak kalimat pengganti keterangan predikat, misalnya: Ayahnya adalah orang yang mendidik siswa. Anak kalimat pengganti keterangan subjek, misalnya: Orang yang sedang bermain gitar itu ternyata penyanyi terkenal.
Kalimat Efektif Kalimat yang baik harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah: (1) unsurunsur penting yang ada dalam sebuah kalimat, (2) aturan-aturan tentang EYD, dan (3) cara memilih kata/diksi dalam kalimat. Kalimat yang jelas dan baik akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif.
Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kalimat efektif adalah: 1)
Kesepadanan dan Kesatuan Yang dimaksud dengan kesepadanan dan kesatuan dalam kalimat ialah kemampuan struktur bahasa dalam mendukung gagasan ide. Struktur tersebut paling kurang mengandung subjek dan predikat. Tanpa subjek atau predikat, kalimat tersebut tidak akan menjadi efektif, misalnya: (1) Kepada para mahasiswa diharap mendaftarkan diri . (2) Di dalam keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Penjelasan: Kalimat (1) kehadiran preposisi kepada dalam kalimat tersebut menjadikan kalimat tersebut tidak mempunyai subjek sehingga preposisi kepada harus dihilangkan. Kalimat tersebut menjadi: Para mahasiswa (S) diharap (P) mendaftarkan diri (K). Demikian juga kalimat (2) seharusnya menjadi : Keputusan itu (S) merupakan kebijaksanaan yang dapat menguntungkan umum. Dalam kalimat efektif ide pokok kalimat harus jelas. Ide pokok tersebut biasanya ditempatkan pada awal kalimat. Perhatikan contoh kalimat berikut: (1) Ia ditembak mati ketika masih dalam tugas, (2) Ia masih dalam
tugas militer ketika ditembak mati.
Ide pokok atau inti kalimat (1) Ia ditembak mati, sedangkan ide pokok kalimat (2) Ila masih dalam tugas militer. Kalimat panjang yang mengandung beberapa anak kalimat dapat menimbulkan ide pokok menjadi tidak jelas, misalnya: Kami sependapat dan terima kasih atas saran Saudara untuk memberikan honor yang lebih banyak kepada para guru, namun honornya sekarang ini tampaknya sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan dikaitkan dengan kemampuan keuangan yayasan.
Kalimat di atas dapat dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga tampak ide pokoknya, misalnya: Kami berterima kasih atas saran untuk memberikan honor yang lebih tinggi kepada guru. Saran itu kami setujui. Namun, tampaknya honor tersebut sudah yang paling tinggi yang dapat kami berikan bila dikaitkan dengan keuangan yayasan. 2) Kesejajaran (Paralelisme)
Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam kalimat adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama yang digunakan dalam secara paralel atau sejajar. Jika sebuah pikiran dinyatakan dengan frasa, pikiran lain harus dalam bentuk frasa. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, gagasan lain pun harus dinyatakan dengan kata benda atau kata kerja, misalnya: (1) Penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara AS dari Filipino akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika. (2) Dihapusnya pangkalan asing dan ditariknya tentara AS dari Filipino akan mempercepat terwujudnya cita-cita segenap bangsa Asia Afrika. (3) Penekanan Ide Pokok Sebuah kalimat memiliki sebuah ide pokok. Dalam bahasa lisan ide pokok yang akan ditonjolkan biasanya dilafalkan dengan intonasi tertentu, misalnya memperlambat ucapan atau meninggikan suara. Dalam bahasa tulisan terdapat beberapa cara untuk menonjolkan ide pokok itu, yaitu: (a) Penempatan ide pokok pada awal kalimat, misalnya: Dia berpendapat bahwa salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya perusahaan adalah rasio yang masih timpang antara jumlah karyawan dengan produksi. (b) Penyusunan peristiwa menurut urutan yang logis, misalnya: Kehidupan anak itu susah, sulit. dan tragis. (c) Pengulangan kata, misalnya: Pembongunan mempunyoi banyok dimensi, tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya
4)
Penghematan Penggunaan Kata Unsur penting dalam pembentukan kalimat efektif adalah penghematan penggunaan kata yang tidak diperlukan. Unsurunsur penghematan yang perlu diperhatikun, yaitu: (1) Penghindaran pengeluaran subjek, misalnya: Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui pejabat tinggi memasaki ruang pertemuan. Kalimat ini akan menjadi efektif jika subjek tidak diulang, menjadi: Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui pejabat tinggi memasuki ruang pertemuan. (2) Penghindaran unsur atas dalam hiponirn, misalnya: Warna merah dan warna ungu adalah warna kesayangannya. Kalimat ini akan menjadi efektif jika kata warna dihilangkan sehingga menjadi: Merah dan ungu adalah warna kesayongannya. (3) Penghilangan kata depan yang tidak perlu, misalnya: Anggota DPRD dori Jawa Barat mengadokon kunjungan ke daerah (kata dari dihilangkan). Presiden menekankan bahwa dalam pembangunan ini kepentingon daripada rakyat harus diutamakan. (kata daripada dihilangkan). Bapak guru sedang membicarakan mengenai masalah kebudayaan. (kata mengenai dihilangkan karena setelah predikat transitif (me-) langsung diikuti objek). 5) Kevariasian dalam struktur kalimat. Kalimat—kalimat yang menggunakan pola dan bentuk yang sama akan menimbulkan kebosanan dan suasana monoton pada pernbaca. Oleh karena itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi. Kemungkinan variasi kalimat adalah sebagai berikut: (1) Variasi dalam pembukaan kalimat. (2) Variasi dalam pola kalimat. (3) Variasi dalam jenis kalimat.
LATIHAN SOAL TWK: PANCASILA Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Penilaian : Nilainya 0 jika salah dan 5 jika benar Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pil ihan jawaban yang tersedia!
1.
Undang-undang Dasar 1945 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh bala tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu… A. PPKI B. DPR C. BPUPKI D. MPR E. Seikoden
2.
Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah… A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia.
3.
Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut, kecuali… A. Patriotisme B. Sukuisme Chauvimisme C. Ekstrimisme D. Jingoisme
4.
Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai… A. Sumber dari segala sumber hukum. B. Hukum tertinggi di Indonesia. C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia. D. Setingkat dengan UUD 1945. E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia.
5.
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan… A. Pandangan hidup B. Falsafah dan dasar negara
C. Sumber hukum D. Semua benar E. Semua salah 6.
Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan per buatan… A. Menghormati hak-hak orang lain B. Semangat perjuangan yang tinggi C. Tekad yang bulat D. Pengendalian diri E. Semena-mena
7.
Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam… A. TAP MPR RI No.II/MPR/1978 B. INPRES No.12 Tahun 1968 C. UU No.5 Tahun 1985 D. TAP MPR No.I/MPR/1983 E. UUD 1945
8.
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal… A. 2 Maret 1978 B. 4 Maret 1978 C. 12 Maret 1978 D. 14 Maret 1978 E. 22 Maret 1978
9.
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai… A. Dasar negara B. Dasar kenegaraan C. Dasar beragama D. Dasar ketatanegaraan E. Dasar perjuangan bangsa
10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa… A. Mengatur batas hak asasi manusia. B. Mengatur kepentingan bersama. C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. D. Hak asasi manusia setiap manusia. E. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. 11. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan … A. Presiden
B. C. D. E.
Presiden dan wakil presiden Dewan Perwakilan Rakyat Majelis Permusyawaratan Rakyat Menteri
12. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam… A. Pidato Bung Karno B. Proklamasi 17 Agustus 1945 C. Pembukaan UUD 1945 D. Piagam Jakarta E. Kitab Sutasoma 13. Landasan idiil negara kita adalah… A. UUD 1945 B. Tap MPR C. Pancasila D. Proklamasi Kemerdekaan E. Keputusan Presiden 14. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepecayaan adalah meru pakan asasi… A. Pribadi B. Perlakuan dan perlindungn C. Politik D. Sosial budaya E. Hukum 15. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan… A. TAP MPR B. Keputusan presiden C. Pancasila dan UUD 1945 D. Wilayah Indonesia E. Undang-undang 16. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai asas dalam adat-istiadat, kebudayaan dan religius yang terangkum pada ... A. Ma Lima B. Sutasoma C. Tripakara D. Gotong royong E. Perundang-undangan 17. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu : A. Sila kedua
B. C. D. E.
Sila ketiga Sila keempat Sila kelima Sila pertama
18. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila memenuhi syarat empat kausalitas, sebagai mana tercantum di bawah ini, kecuali causa… A. Prima B. Materialis C. Formalis D. Efisien E. Finalis 19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, oleh karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran… A. Sila pertama B. Sila kedua C. Sila ketiga D. Sila keempat E. Sila kelima 20. Pembahasan dasar Negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada ... A. 9 Agustus 1945 B. 1 Juni 1945 C. 17 Agustus 1845 D. 18 Agustus 1945 E. 1 Agustus 1945
LATIHAN SOAL TWK: UUD 1945 Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pil ihan jawaban yang tersedia!
1.
Kapan amandemen pertama dilakukan? A. 19 Oktober 1999 B. 19 Oktober 2000 C. 19 Oktober 2001 D. 19 Oktober 1998 E. 19 Oktober 2002
2.
Berapa kali UUD 1945 di-amandemen? A. 1 kali B. 2 kali C. 3 kali D. 4 kali E. 5 kali
3.
Kapan amandemen ketiga dilakukan? A. 9 November 2001 B. 9 November 2002 C. 9 November 2003 D. 9 November 2004 E. 10 November 2002
4.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ... A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4 E. 32 ayat 3
5.
Yang dimaksud dengan alat bukti dalam UU no. 24 tahun 2003 adalah… A. Surat atau tulisan B. Keterangan saksi C. Keterangan ahli D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah
6.
Di bawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali… A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum E. Memutus sengketa peradilan pidana dan perdata
7.
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal ... A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4 E. 22 ayat 1
8.
Menurut Pasal 1 UUD 1945 amandemen, MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena… A. Kedaulatan berada di tangan rakyat. B. Kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung. C. Kedaulatan berada ditangan legislatif dan presiden/wapres yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung D. Kedaulatan berada di tangan Mahkamah Konstitusi E. Kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR
9.
Pasal berapa saja UUD 1945 ketiga kali diamandemen? A. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. B. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 25. C. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 26. D. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 27. E. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 24, dan 25.
10. Siapa yang berwenang memberi grasi dan rehabilitasi? A. Presiden B. DPR C. MPR D. Semua jawaban benar E. Semua jawaban salah 11. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal… A. 23A B. 23B C. 23C D. 23D E. 22A
12. Pasal berapa saja UUD 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24. E. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 21 dan 24. 13. Apa yang dimaksud dengan referendum? A. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kehendak MPR untuk mengubah UUD 1945. B. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. C. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk meminjam bantuan ekonomi. D. Referendum adalah kegiatan untuk meminta pendapat rakyat secara tidak langsung yang menyatakan setuju atau tidak setuju untuk menyatakan perang. E. Semua jawaban salah. 14. Kapan amandemen kedua dilakukan? A. 18 Agustus 2000 B. 18 Agustus 2001 C. 18 Agustus 2002 D. 18 Agustus 2003 E. 17 Agustus 2001 15. Apa dasar hokum pembentukan Mahkamah Konstitusi? A. UU Nomor 21 tahun 2003 B. UU Nomor 22 tahun 2003 C. UU Nomor 23 tahun 2003 D. UU Nomor 24 tahun 2003 E. UU Nomor 25 tahun 2003 16. Pasal berapa saja UUD 1945 kedua kali diamandemen? A. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 35. B. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. C. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 37. D. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 38. E. Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 35, dan 36. 17. Pada waktu Indonesia berbentuk RIS, UUD 1945 ... A. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia. B. Hanya berlaku beberapa pasal. C. Masih berlaku di wilayah Jakarta.
D. Masih berlaku di seluruh Indonesia. E. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. 18. Bunyi pasal 32 ayat 1 mengenai kebudayaan nasional Indonesia adalah… A. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia B. Negara Indonesia dilandasi oleh beragann budaya C. Negara nnennajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan nnenjannin kebebasan nnasyarakat dalann nnennelihara dan nnengennbangkan nilai-nilai budayanya D. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional E. Negara memperbolehkan masyarakat Indonesia menyerap dan mengembangkan kebudayaan asing 19. Dewan Perwakilan Rakyat nnenniliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur dalam pasal… A. 20A B. 20B C. 20C D. 20D E. 20E 20. Berkenaan dengan perubahan isi dari UUD 1945, sebenarnya telah diatur oleh TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang… A. Interpelasi B. Budget C. Mosi tidak percaya D. Menyatakan pendapat E. Referendum
LATIHAN SOAL TWK: BHINNEKA TUNGGAL IKA
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pil ihan jawaban yang tersedia!
1.
Seorang pemimpin seharusnya memberikan pekerjaan kepada bawahannya dengan bijaksana yaitu… A. Selalu memberikan contoh pada setiap pekerjaan. B. Melakukan pengecekan langsung terhadap semua hasil bawahan. C. Memberikan pekerjaan sesuai dengan kodrat kemanusiannya. D. Memilih dengan teliti pekerjaan yang pantas akan diberikan. E. Menasehati setiap agar melakukan pekerjaan dengan baik.
2.
Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti… A. Meletakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. C. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. D. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan ke pentingan pribadi. E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
3.
Cinta kepada tanah air dan bangsa dapat dibuktikan dengan cara… A. Mengekspor semua hasil hasil bumi Indonesia dan mengimpor barang luar negeri. B. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain dan melakukan proteksi. C. Menggunakan produksi dalam negeri meskipun mampu membelinya. D. Tidak menggunakan produksi luar negeri meskipun mampu membelinya. E. Mengurangi impor barang dari luar negeri agar devisa tetap stabil.
4.
Pada saat menjelang perayaan HUT Republik Indonesia sering diadakan pawai dan perlombaan untuk memeriahkannya. Bentuk keikutsertaan anda untuk memeriahkannya adalah dengan … A. Memasang bendera B. Menyanvikan lagu Indonesia Raya
C. Menikmati hari libur tanggal 17 Agustus D. Menyumbang untuk kegiatan E. Menonton perlombaan 5.
Sikap manusia yang bertakwa dapat dibuktikan dengan cara… A. Selalu melindungi kesalahan orang lain B. Bekerja slang dan malam agar berbahagia C. Hanya beribadah tanpa berusaha lebih baik D. Bersyukur dan selalu berusaha lebih baik E. Kurang bersyukur terhadap hasil yang dicapai
6.
Prinsip-prinsip dasar demokrasi telah tercermin dalam kehidupan masyarakat desa, terutama pada saat mengatasi pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama, yaitu denga cara seperti di bawah ini, kecuali… A. Partisipasi B. Berdoa C. Sumbangan D. Gotong royong E. Kerja bakti
7.
Putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat serta diliputi dengan semangat kekeluargaan adalah dengan… A. Mengutamakan putusan golongan yang berkuasa B. Melaksanakan hasil putusan bersama C. Mempertahankan pendapat golongan yang sefaham D. Meninggalkan ruang rapat karena berbeda pendapat E. Menghormati pendapat yang disampaikan
8.
Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masingmasing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai… A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah B. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan dimana saja. C. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan D. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
9.
Proses penebangan hutan yang tidak mengindahkan keseimbangan antara alam dan manusianya akan berakibat… A. Pengusaha semakin kaya dan korup B. Meluaskan ozon di seluruh dunia C. Kemiskinan bagi penduduk sekitar hutan D. Reboisasi dan rehabilitasi hutan
E.
Bencana alam yang tak terkendali
10. Menurut pasal 1 ayat (1) UUD 1945; Negara indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk… A. Republik B. Presidensial C. Parlementer D. Demokrasi E. Monarki 11. Melaksanakan sila kedua dari pancasila, harus dilaksanakan sikap dan tingkah laku yang menggambarkan… A. Menghormati dan menghargai orang lain B. Menilai baik hasil kerja orang lain C. Suka memberi pertolongan kepada yang lain D. Meminta dengan hormat melaksanakan keinginannya E. Berani membela kebenaran dan keadilan 12. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sehingga kepentingan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh… A. DPR dan MPR B. DPA dan BPK C. Presiden D. DPR E. MPR 13. Tujuan wawasan nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan… A. Ekonomi nasional B. Flora dan fauna C. Politik demokrasi D. Sosial budaya E. Penduduk keterampilan 14. Sisi negatif yang harus dihindari dalam menyongsong kemajuan teknologi dewasa ini adalah… A. Pro aktif B. Eksklusivisme C. Kuriositas D. Adaptif E. Profesionalisme 15. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis secara sederhana adalah… A. Menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi
B.
Mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya C. Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan D. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya E. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pimpinan 16. Seorang pemimpin harus berani mendorong orang-orang yang menjadi asuhannya, agar berani mengambil misiatif dan sanggup mempertanggungjawabkannya. Pola kepemimpinan ini adalah… A. Ing Ngarsa Sung Tulada B. Ing Madya Mangun Karsa C. Tut Wuri Handayani D. Idealis dan karismatik E. Demokratis dan populis 17. Sikap kritis dan inovatif sangat dominant pada era perkembangan zaman seperti dewasa ini, tetapi cara penyampaiannya harus tetap pada karakteristik dan budaya bangsa yang bersumber pada norma… A. Hukum B. Kesopanan C. Susila D. Filsafat E. Adat istiadat 18. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada UUD 1945 ... A. Bab III pasal 4 ayat (1) B. Bab IV pasal 16 ayat (2) C. Bab I pasal I ayat (2) D. Bab IV pasal 18 E. Bab II pasal 2 ayat (2) 19. Pada dasarnya UUD 1945 dapat diubah oleh MPR sesuai dengan pasal 37, dengan persyaratan… A. Dihadiri oleh ½ jumlah anggota MPR dan semua anggota setuju. B. Disetujui oleh 1/2 jumlah anggota MPR dan dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota M PR. C. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh ½ yang hadir. D. Dihadiri dan disetujui oleh ½ jumlah anggota MPR lebih satu ( ½ + 1) jumlah anggota MPR. E. Dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota MPR dan disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir. 20. Untuk mengambil keputusan dalam suatu rapat, banyak cara yang digunakan. Cara yang cocok untuk bangsa Indonesia adalah… A. Suara terbanyak B. Musyawarah dan mufakat
C. Bergantung pada pemimpin D. Aklannasi pada kuorum E. Perwakilan dan utusan
LATIHAN SOAL TWK: SEJARAH INDONESIA
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pil ihan jawaban yang tersedia!
1.
Sejak kemerdekaan, Pemilihan Umum untuk pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di .. A. MPR dan DPR B. Konstituante C. Konstituante dan DPR D. DPR E. MPR
2.
Tuntutan rakyat Indonesia melalui Trikora antara lain ... A. Perkuat ketahanan revolusi Indonesia B. Bubarkan PKI dan antek-anteknya C. Bantu perjuangan rakyat Sabah dan Serawak D. Bubarkan kabinet seratus menteri E. Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat
3.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk pertama kalinya Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh… A. Majelis Permusyawaratan Rakyat B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia C. Komite Nasional Indonesia Pusat D. Dewan Perwakilan Rakyat E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
4.
Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul ditunjuk sebagai… A. Duta besar Indonesia di PBB B. Konsultan perwakilan Indonesia di PBB C. Utusan tetap Indonesia di PBB D. Ketua anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB E. Kepala perwakilan tetap di PBB
5.
Salah satu basil yang paling menonjol dari Orde Baru yang telah mendapatkan pengakuan internasional adalah… A. Pelaksanaan transmigrasi B. Pembangunan industri C. Swasembada pangan D. Penyelenggaraan KB
E.
Pemberantasan buts huruf
6.
Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken kabinet, yaitu… A. Kabinet yang beranggotakan partapartai politik terkuat B. Kabinet yang beranggotakan tokoh politik dan militer C. Kabinet yang beranggotakan tenagatenaga ahli dalam bidangnya D. Kabinet tanpa menteri-menteri negara E. Kabinet yang mengikutsertakan golongan oposisi
7.
Konsideran yang diambil dalam memutuskan Dekrit Presiden 1959 adalah… A. Kembali ke UUD 1945 B. Dukungan rakyat Indonesia atas keadaan yang membahayakan persatuan C. Dukungan partai politik terhadap kepemimpinan Soekarno D. Dorongan pemerintah RRC E. Soekarno terpengaruh oleh golongan komunis
8.
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah digunakan operasi militer… A. Pagar Betis B. Kerukunan C. Corps Tjadangan Nasional (CTN) D. Operasi Merdeka Timur E. Komando Mandala
9.
Usulan penyelesaian Irian Barat yang berisi penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun dilakukan oleh… A. U Thant B. Ronald Reagen C. Ellsworth Bunker D. Bhoutros Ghali E. JF Kennedy
10. Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan gagasan Sumitro pada masa Kabinet Natsir yang menganjurkan pembangunan ekonomi baru dengan cara… A. Mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional B. Mengubah ekonomi komunis menjadi ekonomi liberal C. Menata ekonomi Indonesia ke arah yang baru D. Mengubah ekonoomi liberal menjadi ekonomi campuran E. Menumbuhkan perkembangan ekonomi swasta 11. Langkah-langkah yang dilakukan Deandels untuk mempertahankan Jawa dan serangan lnggris, adalah dengan berbagai upaya, kecuali… A. Memperbanyak jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi.
B. C. D. E.
Mendirikan benteng-benteng pertahanan. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Membangun jalan raga Anyer — Panarukan. Mewajibkan penduduk pribumi memasok beras ke benteng benteng pertahanannya.
12. Berbeda dengan organisasi pergerakan sebelumnya Muhammadiyah bergerak di bidang sosial-keagannaan karena… A. Perkumpulan politik kurang cepat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat B. Pimpinan pusat berkedudukan di Yogyakarta C. Modernisasi Islam memberi jawaban terhadap Kepincangan sosial D. Perbaikan sosial merupakan dasar perjuangan politik E. Ingin memberantas kemiskinan 13. Pada masa pendudukan di Indonesia, Jepang berkepentingan untuk merangkul golongan nasionalis sekuler dan intelektual Indonesia dalam membantu usahanya menghadapi perang melawan sekutu. Untuk itu Jepang membentuk suatu organisasi yang bernama… A. PUTERA B. Seinendan C. Keibondan D. PETA E. Heiho 14. Propaganda Pemerintah Jepang di Indonesia dikenal dengan gerakan tiga A, yaitu Nippon pelindung, cahaya dan pemimpin Asia. Pada tahun 1943, gerakan ini chrubah menjadi PUTERA dan beranggotakan tokohtokoh pergerakan nasional di bawah ini, kecuali… A. Soekarno B. Muhammad Hatta C. Muhammad Yamin D. Ki Hajar Dewantara E. Ki Haji Mas Mansyur 15. Tujuan utama Jepang mengobarkan perang Pasifik adalah… A. Membantu Jerman untuk memenangkan perang di kawasan Eropa B. Ingin menggantikan kedudukan bangsa Barat di Asia C. Membantu negara-negara Asia agar lepas dari penjajahan D. Balas dendam terhadap Amerika Serikat E. Menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang negara besar 16. Pemerintah Belanda sangat gigih untuk menaklukkan Aceh, karena berkaitan dengan… A. Pemaksaan terhadap rakyat Aceh untuk menerima kehadiran Snouck Hurgronje. B. Tujuan Belanda dalam pembulatan negeri jajahan. C. Keinginan untuk menjalin hubungan yang erat dengan para ulama.
D. Tujuan Belanda untuk membumi hanguskan kerajaan Aceh. E. Keinginan untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Aceh. 17. Kaum wanita Indonesia tidak ketinggalan ikut berjuang untuk kemerdekaan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda. Di samping Kartini di Jawa Tengah, Dewi Sartika di Jawa Barat, Cut Nya Dhien di Aceh, maka yang mewakili pejuang Sumatera Barat adalah… A. Cut Meutiah B. Siti Walidah Ahmad Dahlan C. Maria Martina Tiahahu D Rasuna Said E. Rahmah El Yunusiah 18. Pada jaman revolusi, pers nasional mempunyai andil yang besar bagi peduangan menegakkan kemerdekaan, dengan cara… A. Memberikan informasi tentang kelemahan musuh B. Menyebarluaskan tentang kebohongan musuh C. Mengumumkan orang-orang yang menjadi antek Belanda D. Meyakinkan negara-negara lain tentang tujuan perjuangan E. Mengadakan per uangan masyarakat ke arah sasaran yang dituju 19. Yang mendesak untuk dilaksanakannya politik etika di Indonesia adalah… A. Van Mook B. Daendels C. Van Deventer D. Raffles E. Van den Bosch 20. Cita-cita Indische Partij (SP) adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah… A. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan B. Meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia C. Memberantas kebencian antar suku D. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua mua orang Hindia E. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia
LATIHAN SOAL TWK: TATA NEGARA
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah satu jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pil ihan jawaban yang tersedia!
1.
Pertimbangan dikeluarkannya POLRI dari institusi ABRI adalah… A. Memperbaiki dan meningkatkan citra POLRI dalam masyarakat B. Dapat menegakkan hukum lebih konsekuen dalam masyarakat C. Meningkatkan profesionalisme POLRI dalam menjalankan tugas D. Memperoleh keleluasaan dalam menjalankan tugas-tugasnya E. Dapat bekerja sama dengan ABRI melindungi masyarakat
2.
Paradigma Baru tentang peran politik TNI pada hakikatnya menun jukkan… A. Peningkatan peran sosial politik TNI B. Pemantapan peran sosial politik TNI C. Pengurangan peran sosial politik TNI D. Pembalasan peran sosial politik TNI E. Penambahan peran sosial politik TNI
3.
Ketentuan yang merupakan perwujudan sumber hukum urutan tertinggi adalah… A. Mahkamah Agung B. UUD 1945 C. Pancasila D. TAP MPR E. Keputusan Presiden
4.
Yang dimaksud pemerintah pusat adalah… A. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR dan MA B. Presiden dan Wakil Presiden C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI D. Presiden dan Wakil Presiden, MA, POLRI E. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri
5.
Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai… A. Dasar Negara B. Dasar Keimanan C. Dasar Kenegaraan D. Dasar Beragama E. Dasar Ketatanegaraan
6.
Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 diantara kewenangan
pemerintah pusat yang tidak diotonomikan adalah… A. Pendidikan B. Agama C. Sosial D. Pertahanan E. Kesehatan 7.
Susunan pemerintah daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 terdiri dari… A. Kepala Daerah dan Wakilnya. B. Kepala Daerah dan DPRD. C. Kepala Derah, DPRD dan Badan Eksekutif Derah. D. Kepala Derah dan dinas-dinas. E. Kepala Deerah dan Tripida/Muspida.
8.
Propenas adalah singkatan dari… A. Perancanaan Pembangunan Nasional B. Proyek Pembangunan Nasional C. Program Pembangunan Nasional D. Prosedur Pembangunan Nasional E. Program Pengembangan Nasional
9.
Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen, tercantum dalam… A. Pasa114 B. Pasal 25 C. Pasal 24 D. Pasal 27 E. Pasal 7
10. Menurut UUD 1945 Amandemen, Indonesia menganut sistem pemerintahan… A. Sentralisasi B. Desentralisasi C. Presidensial D. Parlementer E. Monarki 11. Menurut UUD 1945 Amandemen, salah satu tugas MPR, kecuali… A. Meminta Pertanggung-jawaban Presiden sebagai mandataris. B. Mengubah UUD 1945. C. Memberhentikan Presiden. D. Menetapkan GBHN. E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 12. Yang dimaksud undang-undang dasar menurut UUD 1945 adalah… A. Hukum dasar tertulis B. Hukum adat
C. Hukum tidak tertulis D. Konvensi E. Hukum Negara 13. Menurut UUD 1945 pasal 10, kekuasaan Presiden selaku kepala negara adalah… A. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU. B. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. C. Memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. D. Memberikan tanda jasa dan hak-hak lain tanda kehormatan. E. Memilih menteri dan melantiknya. 14. Dalam rangka pembangunan nasional yang langsung bertugas sebagai pemikir, perencanaan dan sekaligus pelaksanaan pembangunan adalah… A. Presider B. TNI C. Ahli-ahli ekonomi D. Masyarakat umum E. Pegawai Negeri 15. Perekonorman Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan prinsip sebagai benkut, kecuali… A. Efisiensi B. Kebangsaan C. Berwawasan lingkungan D. Kemandirian E. Kebersamaan 16. Dinas propinsi merupakan unsur pemerintahan propinsi dipimpin oleh kepala yang berada dibawah gubernur, melalui… A. Wakil Gubernur B. Sekretarts Daerah C. Unit Pelaksana Teknis D. Kepala Dinas E. Menteri 17. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 Amandemen adalah… A. Presiden B. Mahkamah Konstitusi C. Mahkamah Agung D. Depkumham E. MPR 18. Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dalam … A. PP Nomor 151 B. PP Nomor 150
C. PP Nomor 105 D. PP Nomor 106 E. PP Nomor 107 9.
Peraturan pemerintah tentang pedoman organisasi perangkat daerah (PP Nomor 84 tahun 2000) disahkan pada ... A. 25 Juli 2000 B. 25 Agustus 2000 C. 25 September 2000 D. 25 Oktober 2000 E. 25 November 2000
20. UUD 1945 telah mengalami amandemen yang ke ... A. Satu B. Dua C. Tiga D. Empat E. Lima
LATIHAN SOAL TWK: PERAN NEGARA
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah sate jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!
1.
Sistem kebijakan meliputi 3 unsur yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut, kecuali… A. Pelaku publik B. Kebijakan publik C. Lingkungan publik D. Dana kebijakan E. Tidak ada yang benar
2.
Apabila diperhatikan dengan seksama, kunci utama bagi keberhasilan berbaga upaya dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah… A. Pembinaan kesadaran warga negara B. Pengembangan proyek-proyek yang strategis C. Pungutan pajak yang proporsional D. Penegakan hukum secara konsisten E. Peningkatan kesejahteraan rakyat
3.
Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari program stabilisasi dan reformasi ekonomi nasional yang mendesak dan perlu dilakukan oleh pemerintah yang Baru adalah kecuali… A. Pembangunan lembaga keuangan B. Penyelesaian utang dunia usaha C. Mewujudkan efisiensi ekonomi D. Meningkatkan keterbukaan E. Menegakkan hukum dengan adil
4.
Undang-undang terbaru tentang ketenagalistrikan adalah… A. UU No.21 tahun 2009 B. UU No.22 tahun 2008 C. UU No.21 tahun 2009 D. UU No.30 tahun 2009 E. UU No.21 tahun 2010
5.
Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) berdasarkan… A. Keppres No.27 tahun 1999 B. UU nomor 2 tahun 1999 C. TAP MPR No.II/MPR/1978
6.
D. TAP MPR NO.IV/MPR/1978 E. TAP MPR NO.V/MPR/1978 Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom diatur dalam… A. TAP NOV/MPR/2000 B. PP No.25 tahun 2000 C. Keppres No.30 tahun 2003 D. Keppres No. 102 tahun 2001 E. PP No.30 tahun 2003
7.
Kekuasaan kepala negara dalam sistem pemerintahan negara adalah… A. Otoriter B. Tidak terbatas C. Tidak tak terbatas D. Absolut E. Mutlak
8.
Asas pemerintahan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara disebut… A. Asas keterbukaan B. Asas proporsionalitas C. Asas profesionalistas D. Asas akuntabilitas E. Asas hukum
9.
Dasar-dasar kepemerintahan yang baik adalah mencakup hal-hal diantaranya sebagai berikut, kecuali… A. Partisipasi B. Aturan hukum C. Transparansi D. Individualis E. Keadilan
10. Kebijakan pemerintah paling tidak dalam bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berdasarkan… A. Adat istiadat B. Hukum dan kewenangan tertentu C. Agama dan kepercayaan D. Musyawarah untuk mufakat E. Keinginan masyarakat 11. Semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam arti pilihan-pilihan apapun baik untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan biasa disebut dengan… A. Keadilan pemerintah B. Kebijakan pemerintah C. Peraturan pemerintah D. Strategi pemerintah
E.
Keputusan pemerintah
12. Kebijakan pemerintah sehubungan dengan upaya privatisasi BUMN pada saat ini, apabila dikaji secara mendalam dapat dipahami bahwa tujuan utamanya adalah … A. Mewujudkan efisiensi birokrasi B. Mencapai peningkatan produksi C. Mengatasi kelemahan manajemen D. Mengoptimalkan penggunaan tenaga E. Meningkatkan sumber days manusia 13. Undang-undang terbaru tentang minyak dan gas bumi adalah… A. UU No.21 tahun 2001 B. UU No.22 tahun 2002 C. UU No.21 tahun 2002 D. UU No.21 tahun 2001 E. UU No.22 tahun 2001 14. Waktu beban puncak sistem kelistrikan JAMALI terjadi pada jam ... A. Antara 18:00 WIB sampai 22:00 WIB B. Antara 19:00 WIB sampai 22:00 WIB C. Antara 17:00 WIB sampai 21:00 WIB D. Antara 18:00 WIB sampai 21:00 WIB E. Antara 17:00 WIB sampai 22:00 WIB 15. Visi kebijakan energi nasional adalah… A. Terjaminnya penyediaan energi untuk kepentingan nasional B. Menurunnya intensitas penggunaan energi C. Menerapkan struktur pasar yang kompetitif D. Menciptakan open access pada sistem penyaluran energi, khususnya untuk BBM, gas dan listrik E. Meningkatkan konsumsi listrik oleh publik 16. Pelaksanaan Demand Side Management (DSM) melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan listrik, penerapan standard dan pengendalian pemakaian energi, pada dasarnya bertujuan untuk… A. Peningkatan efisiensi energi B. Peningkatan penguasaan teknologi energi C. Peningkatan usaha penunjang energi nasional D. Peningkatan kualitas jasa penunjang energi nasional E. Peningkatan penggunaan energi 17. Langkah kebijakan energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi dengan mengembangkan dan memanfaakan teknologi hemat energi baik di sisi hulu maupun di sisi hilir A. Intensifikasi B. Diversifikasi C. Konversi
D. Regulasi E. Kooperasi 18. Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 diadakan di ... A. Kuala Lumpur B. Bangkok C. Bandung D. Mesir E. Singapura 19. Teori atau model kebijakan pemerintah yang memandang kebijakan sebagai variasi terhadap kebijakan pemerintah masa lampau disebut… A. Teori institusionalisme B. Teori kelompok C. Teori inkrementalisme D. Teori rasionalisme E. Teori chauvinisme 20. Indonesia keluar dari OPEC pada tahun… A. 2004 B. 2006 C. 2009 D. 2012 E. 2000
LATIHAN SOAL TAW: BAHASA INDONESIA
Jumlah Soal : 20 butir Waktu : 15 menit Petunjuk: Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 20, pilihlah salah sate jawaban yang saudara anggap paling tepat diantara 5 pilihan jawaban yang tersedia!
1.
Pernyataan berikut ini yang termasuk ragam bahasa dalam surat keputusan resmi adalah… A. Direktur Bank Buana Cipta menetapkan nama-nama berikut ini sebagai panitia lelang untuk tahun 2007. B. Berkenaan dengan hasil rapat ketua organisasi mahasiswa, kami sampaikan putusan hasil rapat sebagai berikut. C. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan nomor 15/UP/J36.1.1/2007, setiap kegiatan mahasiswa harus diketahui oleh dosen kokurikuler. D. Yang bertanda tangan di bawah ini kedua belah pihak dan sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut. E. Ketua panitia lomba menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa berikut ini telah melaksanakan tugas sebagai juri.
2.
Gadis cantik itu ... masa kecilnya di Kota Bukit Tinggi.
Konstruksi yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah… A. Bercerita B. Bercerita perihal C. Menceritakan tentang Bercerita tentang D. Menceritakan mengenai 3.
Pelayanan kesehatan di berbagai tempat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengakibatkan resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena itu,…
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter B. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima C. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan D. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi E. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik 4.
Bentuk perulangan yang menyatakan makna resiprokal terdapat dalam kalimat…
A. Kita perlu mewaspadai gerak-gerik orang asing yang baru datang ke desa ini. B. Hormat-menghormati sesama tetangga merupakan perilaku yang baik untuk menciptakan kedamaian dalam bermasyarakat C. Sesama tetangga yang tinggal dalam satu kawasan diharapkan dapat saling membantu D. Polisi mematai-matai kegiatan kelompok itu selama satu tahun E. Ketika ditanya, orang itu memberikan jawaban yang berbelit-belit sehingga penduduk di sana menjadi marah 5. Bangsa Indonesia dan bangsa Jepang sama-sama memiliki sistem feodalisme yang berorientasi vertikal. Namun, bangsa Jepang memiliki budaya malu yang tinggi. Mereka sangat malu jika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Di Indonesia, penerapan kedisiplinan kita soot ini masih terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi atau kerugian yang akan diterimanya apabila melanggar peraturan. Rasa malu cenderung timbul apabila kesalahannya diketahui orang lain dan menyebabkan harga dirinya berkurang. Orang Jepang dan orang Indonesia sama-sama memiliki daya tahan dalam menjalankan kehidupan yang sulit dan penuh rintangan. Bedanya orang Indonesia menerjemahkan tahan menderita itu sebagai kepasrahan pada nasib, hanya menjalani dan menerima hidup apa adanya, sedangkan orang Jepang melakukan usaha nyata untuk mengubah kondisi yang kurang menguntungkan itu nilai budaya yang mengutamakan kedamaian dan keselarasan menyebabkan masyarakat Indonesia, seperti halnya masyarakat Jepang, dikenal sebagai masyarakat yang ramah tamah. Namun, apabila dikaitkan dengan segi ekonomis, orang Jepang dikenal sangat hemat, cenderung sulit untuk mengeluarkan uangnya untuk halhal yang di luar rencana. Ringkasan perbandingan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah… A. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sifat keramahannya. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu,cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. B. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, sama-sama Asia dan sifat keramahannya, bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu, cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. C. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, daya tahan tinggi terhadap penderitaan, dan sikap dalam menghadapi kesulitan. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia berbeda dalam hal budaya malu,cara menyikapi penderitaan, dan segi ekonominya. D. Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem feodalisme, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.
E.
6.
Bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki persamaan dalam hal sistem kebudayaan, tetapi berbeda dari segi sistem ekonominya.
Semua masalah penting telah dibahas dalam majelis itu. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak dibahas dalam majelis itu.
Simpulan dari kedua pernyataan itu adalah… A. Beberapa masalah yang penting dikemukakan oleh Pak Zakaria, tetapi tidak dibahas B. Semua masalah yang dikemukakan dalam majelis tidak dikemukakan oleh Pak Zakaria C. Beberapa masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting D. Semua masalah yang dikemukakan Pak Zakaria tidak penting E. Majelis itu tidak membahas semua masalah yang dikemukakan oleh Pak Zakaria 7.
Pola gabungan kata sikat gigi sama dengan pola gabungan kata… A. Sepasang sepatu B. Rumah sakit C. Tenda biru D. Angkat kaki E. Ikan asin
8.
Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat… A. Teknik bernyanyi Rossa, diva musik Indonesia, selama konser tunggalnya sangat memukau penonton B. Data mahasiswa Baru yang diterima di perguruan tinggi itu antara tahun 2005 s/d 2007 telah disimpan dalam dokumen C. Anton, Wawan, dan Agnes bersahabat sejak mereka masih duduk dibangku SMP D. Semua keputusan kepala sekolah tentang tata tertib sekolah telah diumumkan kepada seluruh siswa tetapi ada beberapa siswa yang belum mengetahuinya E. Sahabat saya, yang tinggal di Plaju, sekarang sudah pindah ke Bandung
9.
Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat.
Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat… A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih. B. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga. C. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila. D. Sakitnya tidak tertahankan olehku. E. Obat itu bukan main mahalnya.
10. Kata yang bercetak miring berikut yang tepat adalah… A. Jika tidak ada permintaan dari atasan untuk mengubah butirbutir anggaran, kita tidak perlu mengadakan perubahan butir-butir tersebut. B. Meskipun berlatih di arena yang telah disiapkan sebelumnya, is selalu tidak mendapatkan hasil dari kegiatan perlatihannya itu. C. Keputusan itu dirumuskan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu sehingga perumusannya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. D. Pemandu diskusi telah menyimpulkan hasil pembahasan. Berkesimpulan tersebut disusun berdasarkan hasil presentasi dan tanggapan peserta. E. Tadi pagi ayah mempertinggikan tiang jemuran. 11. Bersama dengan ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... Kalimat pembuka surat undangan di atas sebaiknya diubah menjadi A. Bersama ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... B. Dengan ini datangnya, surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... C. Berhubung ada hal yang harus dibicarakan, dengan datangnya surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... D. Dengan ini adanya surat ini, kami bermaksud mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat pada ... E. Dengan surat ini kami mengundang seluruh pengurus OSIS untuk mengikuti acara rapat yang akan diselenggarakan pada ... 12. Sebagai ... dan juga sebagai dokter yang membuka ... di rumahnya, Ridwan meyakini kota berperan penting dalam membangkitkan warga. Ekonomi kreatif di sejumlah negara dengan Inggris sebagai pelop' or, terbukti membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja lebih besar daripada ekonomi berbasis industri gelombang kedua. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Arsitektur, praktek, kreatifitas B. Arsitek, praktikum, kreatif C. Arsitek, praktik, kreativitas D. Arsitektur, praktisi, kreatif E. Arsitek, praktisi, kreator 13. Kalimat berikut yang seluruhnya ditulis dengan menggunakan ejaan yang benar adalah… A. Sastrawan selaku subyek sangat penting peranannya di dalam perkembangan kesusastraan B. Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Kesusastraan Indonesia
memiliki perkembangan yang sangat menggembirakan C. Perbedaan pendapat Sastrawan akan jelas terlihat keberadaannya dari segi apapun dalam kesusastraan D. Oleh karena itu, setiap pelajar yang belajar menganalisis karya sastra harus selalu memperhatikan latar belakang budaya sastrawannya E. Perbedaan pendapat antar sastrawan Indonesia tidak menutup kemungkinan menjadi penyebab terjadinya perselisihan 14. Pelayanan kesehatan di berbagai ternpat di tanah air belum berorientasi kepada pasien. Hal ini ditandai oleh maraknya pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan kondisi klinis. Pemakaian antibiotik yang melebihi kebutuhan bisa mengokibatkon resistansi dalam tubuh pasien. Kuman penyakit dalam tubuh menjadi kebal. Oleh karena… Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… A. Perlu ditumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan B. Pasien harus diberi antibiotik di atas kebutuhan supaya daya tahan tubuh lebih tinggi C. Setiap penyakit harus diobati dengan antibiotik D. Pasien harus selalu mematuhi semua instruksi dari dokter E. Pasien harus pasrah pada layanan kesehatan yang diterima 15. Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat. Fungsi imbuhan (ke-an) pada kalimat di atas sama dengan fungsi (-nya) pada kalimat… A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih. B. Sakitnya tidak tertahankan olehku. C. Obat itu bukan main mahalnya. D. Hasil kebunnya cukup untuk membiayai hidup keluarga. E. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila. 16. Setelah pernancor televisi swasta menayangkon sinetron berseri, ibu saya selalu mengikuti tayangan tersebut, demikian pula dengan ibu Nina, tetangga saya. Di rumah sakit, baik karyawan maupun pasien tompak sering menyaksikan acara tersebut. Para pedagang pun menyempatkan diri untuk menontonnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang menggernan acara sinetron. Wacana di atas menarik simpulan dengan cara… A. Silogisme B. Kausal C. Analogi D. Entimem E. Generalisasi
17. Unsur serapan dalam kalimat berikut ini yang tepat terdapat dalam kalimat… A. Kataloog disediakan untuk mencari buku di perpustakaan. B. Kakakku diterima di Fakultas Technik UI. C. Anak-anak kecil menyukai film kartun. D. Saya pernah melihat ikan arwana di aquarium. E. Siapakah nama gupernur yang baru itu? 18. Usaha perladangan telah menyebabkan timbulnya tanah kritis. Tanah kritis ini selanjutnya menimbulkan berbagai bencana besar yang mengancam ketenteraman hidup manusia dan menghalangi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Seluruh curah uang pemerintah dengan satuan hitung miliar itu tidak ada gunanya dituangkan dalam bentuk waduk, dam, dan bendungan di Pulau Jawa kalau hutan-hutan tidak ada. Seluruh bangunan mahal itu hanyalah merupakan mekanisme fisik pencegah banjir dan jaminan buat hidup pertanian yang tidak akan mencapai sasaran. Dengan demikian, bangunan yang mahal itu merupakan pemborosan besar bila daerahdaerah aliran sungai di hulu-hulu dan di gunung-gunung tidak terlindung oleh selimut hutan. Di samping itu tanah kritis menyebabkan erosi dan banjir kronis di Pulau Jawa dan Madura sehingga setiap tahun menimbulkan kerugian bernilai 1,3 juta ton beras. Hubungan sebab — akibat yang dapat diringkas dari seluruh isi teks di atas adalah… A. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah B. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan bencana alam. C. Usaha perladangan menyebabkan terancamnya pembangunan ekonomi. D. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis dan pemborosan besar. E. Usaha perladangan menyebabkan timbulnya tanah kritis sehingga merugikan pembangunan ekonomi dan menimbulkan berbagai bencana alam. 19. Kusta dikenal sebagai penipu ulung. Gejalanya kerap meniru-niru penyakit kulit lain sehingga agak sulit membedakannya. Bedanya adalah bahwa kulit yang mengidap kusta akan mati rasa. Penyakit ini sering diderita oleh masyarakat yang ekonominya rendah. Pernyataan di atas mengungkapkan… A. Kusta sama dengan penyakit lain. B. Antara kusta dan penyakit kulit tidak dapat dibedakan. C. Penyakit kusta dapat juga diderita orang kaya. D. Penderita kusta rentan pada pars orang miskin.
E.
Orang yang tingkatekonominya tinggi kebal terhadap kusta.
20. Terumbu karang juga merupakan habitat sejumlah biota. Ikon kerabu, kakap merah, udang, dan ikon hias banyak berlindung di sana. Perusakan terumbu karang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan biota-biota itu terancam punah. Kalimat tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut untuk menyelamatkan terumbu karang adalah… A. Boleh saja mereka mengambil terumbu karang itu asal untuk membantu perekonomian mereka B. Kalau mereka merusak terumbu karang, mereka berkewajiban untuk memulihkan kembali C. Yang bertanggung jawab terhadap perusakan itu adalah orang atau nelayan yang tinggal di sekitar laut D. Sebaiknya yang merusak diberi pekerjaan baru yang mereka inginkan E. Perusak terumbu karang harus diberantas dengan cara diberi sanksi yang berat
KUNCI JAWABAN Kunci Jawaban TWK: UUD 1945 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab A D A B D E A A A A
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab B A A A D B E C A E
Kunci Jawaban TWK: TATA NEGARA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab C C B E A D B B C B
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab A D A B B B C D C D
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab A A B B A C C B C B
Kunci Jawaban TWK: BTI No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab C A E A D B B D E A
Kunci Jawaban TWK: SEJARAH No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab C E B A B C B D C A
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab E A A C B C D D C B
Kunci Jawaban TWK: PERAN NEGARA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab D D A D A B A B D B
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab B A E A A A C C C C
Kunci Jawaban TWK: BAHASA INDONESIA No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jawab C D D B D D D A C A
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jawab E C D A E E C E B E
TES INTELEGENSI UMUM (TIU) SINONIM Tips Perbanyak membaca buku, majalah, koran atau artikel agar dapat menambah wawasan dan penguasaan kosa kata dalam berbahasa Indonesia.
Abrasi = Pengikisan Absah = Sah Absolut = Mutlak Absurd = Janggal Acum = ujukan Ad interim = Sementara Adjekti!a = "ata si#at A#eksi = "asih sayang Agresi = Serangan Agunan = Jaminan Ahli = Pakar Akselerasi = Percepatan Akurat = Seksama Almanak = Penanggalan Ambiguitas = $ermakna ganda Andal = %angguh Anemia = "urang darah Anggaran = Aturan Anjung = Panggung Antagonis = $erlawanan Anulir = Abolisi Api = $arah Aplikasi = Pelaksanaan Arogan = Sombong Artis = Seniman Asa = &arapan Asterik = %anda bintang Asumsi = Anggapan sinonim $ahari = 'aut $ahtera = Perahu $ala = $encana
$andela = Peti kemas $arbar = %idak beradab $erdikari = Mandiri $ergaul = $erteman $erongsang = Marah(marah $erpretensi = Prasangka $hineka = $erbeda(beda $icu = )ongkrak $iologi = &ayati $isa = )apat $oga = Makanan kenikmatan $ona#ide = )apat dipercaya $romocorah = esidi!is $ubut = *abut $ukti diri = Identitas $ungalow = Pesanggrahan $ura = Sembur $urkak = *adar sinonim *enteng = $ody guard *itra = +ambaran *opyright = &ak cipta )ampak = Akibat )arma = Pengabdian )aur = Siklus )eduksi = "onklusi )e#leksi = Penyimpangan )ehidrasi = "ehilangan cairan tubuh )ekade = )asa warsa )ekadensi = "emerosotan moral )elusi = Ilusi )emagog = %iran
)emisioner = &abis masa jabatan )eportasi = Pembuangan ke luar negeri sinonim )eri!asi = A#iksasi )eskripsi = Pelukisan )iagnosis = Penaksiran )ialog = brolan )ikotomi = )ibagi dua )inamis = $ergerak maju )isharmoni = %idak selaras )iskriminasi = Subordinat )isorientasi = Salah tujuan )isparitas = Perbedaan )ispensasi = Pengecualian )itenggak = )itelan bulat(bulat )i!estasi = Pelepasan )ominasi = Penguasaan )onasi = $antuan )osis = %akaran )ursila = Jahat -bi = dang kering -bonit = "ayu hitam sinonim -konomis = &emat -ksibisi = Perunjukan -kska!asi = Penggalian -ksklusi# = %ertentu -kspansi = Perluasan -ksploitasi = Pendayagunaan -kspresi = Aktualisasi diri -kstensi = Perluasan -kuilibrium = "eseimbangan -laborasi = Penjelasan terperinci -mbargo = 'arangan -mbarkasi = "eberangkatan -mpati = Ikut merasakan -mpiris = ealitas -ndemi = /abah -pilog = Penutup -reksi = $irahi -stetika = "eindahan -stimasi = Perkiraan -tos = Pandangan hidup -!akuasi = Pengungsian -!aluasi = Penilaian -!okasi = Penggugah rasa sinonim 0auna = &ewan 0enomena = "enyataan
0ertile = Subur 0ile = Arsip 0itnah = ekaan 0legmatis = $ertemperamen lamban 0lora = %anaman 0orum = 'embaga 0rekuwensi = Sinyal 0riksi = $entrokan 0rustasi = Putus &arapan 0undamental = Mendasar 0ungi = Jamur 0usi = +abugan 0uturistis = Menuju masa depan +alat = "eliru +emar = +etol +enerik = mum +enjah = *epat berbuah +enre = Aliran +eothermal = Panas bumi +etir = Pahit +lobal = )unia +losarium = "amus ringkas +ongseng = Sangrai +rasi = Pengampunan hukuman dari presiden +reen belt = Jalur hijau sinonim &armonis = Serasi &arta benda = Mal &ayati = &idup &edonisme = &ura(hura &egemoni = Inter!ensi &epotenusa = Sisi miring &erbi = $erhubungan dengan tumbuh(tumbuhan &eroisme = Jiwa kepahlawanan &eterogen = %idak sejenis &igienis = $ersih &iperbola = $erlebihan &olistik = "eseluruhan &omogen = Sejenis &uma = 'ahan &umanisme = "emanusiaan Identitas = $ukti diri Imbas = -#ek Imbasan = Isapan Implikasi = Akibat Implisit = %ersirat
Impulsi# = Spontan Indolen = 'esu In#iltrasi = Penyusupan Inheren = Melekat Injeksi = Suntik Ino!asi = Penemuan Insenti# = $onus Insinuasi = Sindiran Insomnia = %idak bisa tidur Inspeksi = Pemeriksaan Insting = 1aluri Instruktur = Pelatih Instrumental = 0ragmental Interaksi = &ubungan Interpelasi = &ak bertanya Intuisi = $isikan &ati In!asi = Pencaplokan In!estigasi = Pemeriksaan 22 "ompilasi Soal(soal Aseli *P1S Ironi = $ertentangan dengan harapan Iterasi = Perulangan Jajak = %elaah Jargon = Slogan Jeda = Jarak Jemawa = Angkuh Jumantara = Awang(awang "aldera = "awah "ampiun = Juara "apital = Modal "apling = %anah yang sudah dipetak(petak "arakteristik = *iri "arat = 3at oksidasi "arni!ora = &ewan pemakan daging "awat = )awai "ecenderungan = "esamaan "edap = apat "ekeh = +elak tawa "elenger = Pingsan "eletah = +enit "endala = &ambatan "hayalan = Imajinasi "isi(kisi = %erali "lari#ikasi = Penjelasan "limaks = %itik puncak "olaborasi = "erja sama
"olong = ongga di bawah rumah "omedi = 'awak "ompatriot = ekan senegara "ompendium = ingkasan "omplotan = Persekutuan "onduite = Perilaku "ondusi# = Aman "on#iden = 4akin "on#rontasi = Pertikaian "onka# = *ekung "onklusi = "esimpulan "onkret = 1yata "onkurensi = Sengketa "onsensus = Mu#akat "onser!asi = Perlindungan "onspirasi = Persekongkolan "onstan = "ontinu "ontemporer = Pada masa ini "ontiniu = $ersambung "ontradiksi = Pertentangan "on!eks = *embung "on!oi = Pergerakan "orelasi = &ubungan "oreogra#i = Ilmu tari "reasi = *iptaan "redibel = Andal "redibilitas = )apat dipercaya "rusial = Penting "udeta = Perebutan kekuasaan "udus = Suci "uliner = Masakan "ulminasi = "limaks "uno = Antik 'aba = "euntungan 'andskap = Pertamanan 'ati# = Indah 'egal = Sah 'iga = Perserikatan 'oka = %empat Majemuk = $eragam Makar = Muslihat Makelar = Pialang Mal = &arta benda Mala = $encana Manunggal = $ersatu Mayapada = )unia Mediator = Perantara Mekar = Mengembang
Mengecoh = Mengakali Militan = Agresi# Misteri = ahasia Misti#ikasi = Sakralisasi Mistik = +aib Mitra = "awan Mi5er = Aduk(aduk Mobilitas = +erak Model = *ontoh Monoton = %erus(menerus Motilitas = +erak Mudun = $eradab Mutakhir = %erkini Mutakhir = %erkini Aristo *ha ndra 6 %eam 7 Mutilasi = Pemotongan 1abati = $otani 1arati# = %erinci 1ir = %idak 1isbi = elati# 1iscaya = Pasti 1orma = kebiasaan 1uansa = Perbedaan makna mni!ora = &ewan pemakan daging dan tumbuh(tumbuhan pas = Pesuruh ral = $erkaitan dengan mulut risinil = Asli rtodok = "onser!ati# todidak = $elajar sendiri !al = $ulat telur Pangkas = Potong Paparan = +ambaran Paradigma = "erangka berpikir Paradoks = 'awan asas Paradoksal = "ontras Paras = /ajah Paripurna = Sempurna Partikelir = Swasta Paseban = Penghadapan Pedagogi = Pengajaran Pedoman = Panduan Pembatasan = estriksi Pemugaran = Perbaikan Pencerahan = "esadaran Perdeo = +ratis Per#orasi = Perlubangan Perlop = *uti Pingsan = "elenger
Pioner = Perintis Plagiator = Penjiplak Planning = encana Poly = $anyak Preman = Partikelir Premi = Iuran pertanggungan asuransi Preposisi = "ata depan Prestise = Martabat Pretensi = Pura(pura Primer = tama Prominen = "ondang Promotor = Penganjur Prosedur = Mekanisme Proteksi = Perlindungan Protesis = $uatan abat = Potongan harga ahib = Pendeta alat = Pembetulan ambang = Acak ancu = "acau andom = Secara acak apel = Pembayaran sekaligus apuh = ingkih ati#ikasi = Pengesahan e#erensi = Surat keterangan elasi = ekanan ende8!ous = Pertemuan esidu = Sisa estriksi = Pembatasan ingkih = apuh isi = "hawatir omansa = "isah cinta ona = /arna Sahih = $enar Sandang = Pakaian Sanksi = &ukuman Sapta = $ilangan Sasana = +elanggang Selebaran = isalah Semboyan = Slogan Serebrum = tak besar Seremoni = Perayaan Serikat = Perkumpulan Sine 9ua non = &arus ada Sinkron = Sesuai Sintesis = $uatan Somasi = +ugatan Sosialisasi = Pengenalan
Spesi#ik = "husus Sporadis = Jarang Stagnasi = "emacetan Standar = $aku Statis = %idak akti# Stigma = *acat Strata = %ingkatan :: "ompilasi Soal(soal Aseli *P1S Strategi = %aktik Sumbang = %idak sinkron Super!isi = Pengawasan Sutradara = Pengarah adegan Swatantra = tonomi Syahdan = "onon %a;aru# = Perkenalan %abiat = /atak %alenta = $akat %andang = 'awatan %anggal = 'epas %angkal = *egah %anur = Perapian %ara# = %ingkat %arget = Sasaran
%elatah = +erak(gerik %endensi = "ecenderungan %entati# = $elum pasti %ermin = %ahap %impang = %ak seimbang %iran = )iktator %rail = "isi(kisi %ransedental = "esinambungan %robadur = Penyanyi lagu cinta )inamis Statis )iskursus )ogma )istansi )ensiti )ualisme Padu )ungu $rilian -klektik +radul -kspresi Impresi -kspresi# Pasi# -ksternal Internal -kstrinsik Internal -lastis "aku -lektik %ak pilih(pilih -lusi# *anggih -lusi# Mudah dimengerti -mpati %idak peduli -pigon Maestro -soteris %erbuka -!aporasi "ondensasi -!olusi e!olusi 0akta 0iksi 0eminim Maskulin 0iksi 1on#iksi 0ikti# 0akta 0isik Mental 0rontal +radual +agal $erhasil +amang $erani +ara(gara Akibat +asal +enap &armoni Sumbang &ayati $aka &ayati Mati &emat $oros &igienis "otor &iperbola Apa adanya &olistik Monistik
Idealisme "ompromi Illegal Sah Imigrasi -migrasi Impresi -kspresi Indi!idual "olekti# Induksi eduksi In#erior Superior In#lasi )e#lasi Insomnia 1yenyak Internal -ksternal Introyeksi Proyeksi Jahat $aik Jawab %anya Jinak $uas Jumbo "ecil "akek *ucu "aleidoskop Seragam "andang %andang "apabel $odoh "apitalisme Sosialisme "ebal Mempan "ecil $esar "edaluwarsa $aru "ekal 0ana "ekang $ebas "endala Pendukung "ohesi Adhesi "olekti# Indi!idual "ompatibel "aku "onduktor Penghambat "onklusi raian "onklusi# -lusi# "onrol Acuh "onser!asi -kploitasi "onstan $erubah(ubah "onsumen Penghasil "ontan &utang "ontiniu %erputus "ontra Setuju "ontradiksi "on!ergensi "on!eks *ekung?konka# "redit Pemasukan "risis Stabil "rusial Sepele "ualitas "uantitas "urus %ambun 'abil Stabil 'ambat *epat 'ancar Macet
'ancung Asli 'angit $umi 'as $ubut 'iberal Pembatasan 'iberalisme 0undamentalisme @@ "ompilasi Soal(soal Aseli *P1S 'onggar Sempit Makar Jujur Makar Setia Mandiri $ergantung Mandiri )ependen Marah Senang Maya 1yata Merana Senang Merdeka
Pejuang Pengkhianat Pembangun )estrukti# Pemberani Penakut Penambahan -liminasi Penting emeh Percaya diri endah diri Perintis Pewaris Perkasa 'emah Pertahanan Serangan Planning %ak terencana Plural %unggal Plus Minus Polemik ukun Poliandri Monogami Positi# 1egati# Positi# agu(ragu Preambul Penutup Pre#iks Akhiran Pro "ontra Pro#essional Amatir Progresi# egresi# Prolog -pilog Prominen $iasa Proporsional 1orak Proposisi eaksi aksasa "erdil amai Sepi amalan Pasti asional Irrasional asionalisme -mpirisme egresi# Progresi# emeh Penting emisi Penambahan hukuman e!olusi -!olusi itel +rosir i!alitas Persesuaian utin Jarang Sala# Mutakhir Sampling andom Sederhana *anggih Sekarang "emarin Sekuler "eagamaan Sekulerisme Spiritualisme Senang Merana Senior Junior Separasi Penyatuan Aristo *ha ndra 6 %eam Sesuai $erbeda
Setem Sumbang Siau Mendidih Simpati Antipati Sinergi )ualistik Sinkron Sumbang Sipil Militer Skeptis 4akin Soliter Indi!idual Sporadis Jarang Stabil 'abil Statis )inamis Subur %andus Sumbang %epat %ak8im 'ancang %ambun "urus %awa %angis %erapung %enggelam %eratur "acau
%erjamin %ak tentu %erkatung %erbenam %erputus "ontinu %etiron Asli %idak berdaya Sinergi %idak Peduli -mpati %inggi endah %ransedensi Imanesi %unggal &eterogen ni!ersal Parsial
PEMAHAMAN WACANA Pengertian Paragra# adalah karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. atau paragra# dapat juga diartikan sebagai seperangkat kalimat yang terdiri atas satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. "alimat Pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragra#. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama Syarat Paragraf
Paragra# yang baik adalah paragra# yang mampu menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragra# yaitu harus memiliki kesatuan, kepaduan dan kelengkapan.
"esatuan BnityC
4ang dimaksud kesatuan yaitu suatu paragra# harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. &ubungan pikran yang satu dengan pikran lainnya menandakan bahwa paragra# tersebut telah memiliki kesatuan
"epaduan B"oherensiC
"epaduan terwujud dari hubungan kompak antarkalimat pembentuk paragra#. "epaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami.
Ada beberapa cara agar paragra# memiliki kepaduan yang kompak, yaitu dengan menggunakan kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran.
"elengkapan
Suatu paragra# dikatakn lengkap apabila berisi kalimat(kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Jenis-Jenis Paragraf
Paragra# terdiri atas beberapa macam paragra# yang dikategorikan berdasarkan letak kalimat pokok dan berdasarkan isinya. Macam(macam paragra# tersebut yaitu sebagai berikutD
Jenis(Jenis Paragra# dan *ontohnya $erdasarkan 'etak "alimat Pok ok Paragra#
E. Paragraf Deduktif adalah suatu paragra# yang terdiri dari kalimat ide pokoknya terletak di awal paragra#. *ontohnya membaca merupakan #aktor utama dalam menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup hanya dengan membaca buku(buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup dengan membaca buku(buku kesehatan. Seperti halnya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, cukup dengan membaca buku(buku yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. F. Paragraf Induktif adalah suatu paragra# yang kalimat ide pokoknya terletak diakhir paragra#. *ontoh dari Pengertian Paragra# Indukti# adalah seseorang ingin menguasai ilmu hukum, cukup dengan membaca buku(buku hukum,. Ingin mendapatkan pengetahuan kesehatan cukup dengan membaca buku(buku kesehatan. Seperti halnya dengan pengetahuan yang lain. Jadi membaca merupakan #aktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. G. Paragraf Campuran yaitu H paragra# yang kalimat ide pokoknya terletak diawal paragra# dan ditegaskan kembali diakhir paragra# . *ontoh Membaca merupakan #aktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup membaca buku(buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup membaca buku(buku kesehatan. $egitu juga ilmu(ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku(buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut. Sekali lagi membaca merupakan #aktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. 2. Paragraf Narasi yaitu H paragra# yang tidak memiliki kalimat ide pokok. Artinya semua kalimat dianggap penting, tidak ada kalimat yang dijelaskan . Semua kalimat berkedudukan sama antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. *ontoh Seseorang yang ingin menguasai ilmu hukum, cukup membaca buku(buku hukum. Ingin memiliki pengetahuan tentang kesehatan, cukup membaca buku(buku kesehatan. $egitu juga ilmu(ilmu pengetahuan yang lain cukup dengan cara membaca buku(buku yang berhubungan erat dengan ilmu tersebut.
Jenis( jenis paragra# dan contohnya ditinjau dari isinya
E. Pengertian Paragraf Ekspsisi yaitu H paragra# yang isinya memaparkan suatu masalah atau peristiwa . *ontoh "egiatan dalam memeriahkan &% I ke : tanggal E> Agustus FKE2 di desa Simpang Pematang. Semua warga desa Simpang Pematang turut memeriahkan acara &% I ke : dengan mengikuti beragam perlombaan yang disediakan oleh panitia, perlombaan tersebut antara lain panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, memasukkan paku kedalam botol, tarik tambang dan lain sebagainya. F. Pengertian Paragraf Deskripsi yaitu H paragra# yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dengan kata(kata sehingga para pembaca seolah(olah merasakan, melihat, mendengar dan mengalami langsung keadaan atau peristiwa tersebut . *ontoh Malam bulan purnama yang meriah. *ahaya bulan purnama yang sangat terang. "eadaan malam bagaikan siang, yang terang bukan saja di tempat( tempat yang lapang, bawah pepohonan pun tampak terang. Anak(anak terlihat senang sekali, ada yang main kejar(kejaran, main sumput(sumputan, dan juga ada yang main pencak silat. Anak(anak remajapun tidak mau ketinggalan, mereka banyak menikmati sinar bulan purnama dengan duduk(duduk santai dibawah pohon. Sebagian lagi jalan(jalan berkeliling kampung. G. Paragraf Argumentasi yaitu H paragra# yang isinya meyakinkan pembaca sehingga pembaca menerima gagasan penulis . *ontoh Membaca merupakan #aktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Seorang dokter pasti selalu membaca buku( buku medis, sebab tanpa membaca buku medis ia akan banyak mengalami kesulitan ketika akan mendeteksi penyakit pasien. Seorang pelajar, tanpa mau membaca buku pelajaran secara rutin, pasti akan banyak mengalami kesulitan ketika menjawab pertanyaan dari guru. $anyak lagi contoh(contoh membaca yang selalu dilakukan oleh seseorang. 2. Pengertian Paragraf Persuasi yaitu H paragra# yang isinya membujuk atau mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti pendapat atau gagasan penulis . Jenis paragra# ini hampir sama dengan paragra# argumentasi bahwadiawal paragra# penulis menyajikan pendapat dahulu kemudian disajikan pernyataan yang berupa alasan . Perbedaannya yaitu pada paragra# argumentasi alasan yang digunakan berupa #akta, sedangkan pada paragra# persuasi alasannya berupa kalimat himbauan, ajakan atau harapan penulis. *ontoh Membaca merupakan #aktor utama untuk menguasai ilmu pengetahuan. Sebab seseorang yang tidak mau membaca buku pasti tidak banyak memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu banyak bersumber dari buku. Anak yang pintar misalnya, dia pasti menjadi kutu buku. %iada hari tanpa membaca baginya. siapa saja yang kurang membaca pasti ia sangat terbatas pengetahuannya. leh karena itu biasakanlah membaca buku(buku ilmu pengetahuan, bila ingin memiliki ilmu pengetahuan.
7. Pengertian Paragraf Narasi yaitu H paragra# yang isinya menceritakan masalah atau suatu peristiwa , sehingga pembaca dapat terhibur atau terharu terhadap masalah atau peristiwa yang terjadi . *ontoh $eberapa minggu yang lalu kami telah melakukan perjalanan ke 'ampung. ombongan kami terdiri dari 7 mobil pribadi. "endaraan kami melaju dengan cepat secara beriringan. Perjalanan sangat menyenangkan, tak seorangpun yang tidak gembira. Semua sangat bahagia melihat pemanandangan walau hanya didalam mobil ketika suasana dan gemerlapnya lampu( lampu yang menghiasi kota $andar 'ampung. Struktur Paragraf
)alam Pengertian Paragra# kita mengetahui bahwa sebuah paragra# tentunya terdiri dari beberapa kalimat. "alimat tersebut yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. "alimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang memuat penjelasan kalimat utama.
"alimat tama
%erdiri atas satu kalimat saja. $iasanya kalimat utama memiliki ciri(ciri sebagai berikut E. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. F. $erupa kalimat sempurna yang bisa berdiri sendiri. G. Memiliki arti yang jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. 2. )apat terbentuk tanpa perlu kata sambung.
"alimat Penjelas
%erdiri atas beberapa kalimat. *iri(cirinya sebagai berikut E. %idak dapat berdiri sendiri F. "alimat tersebut harus dijelaskan oleh kalimat lain untuk mengetahui maknanya. G. $iasanya memerlukan kata sambung 2. Isinya berupa perincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat utama. Struktur suatu paragra# biasanya berkaitan dengan pengurutan letak kalimat utama dan kalimat(kalimat penjelas. Atas dasar kategori kalimat dalam paragra# tersebut, struktur paragra# dapat dikategorisasikan menjadi tiga, yaitu E. Paragraf Deduktif , yaitu paragra# yang kalimat utamanya terdapat pada awal paragra# dan diikuti dengan kalimat kalimat penjelas. F. Paragraf Induktif , yaitu paragra# yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragra# dan didahului dengan kalimat(kalimat penjelas G. Paragraf Campuran , merupakan gabungan dari dedukti# dan indukti#. "alimat utamanya terdapat pada awal dan akhir paragra#, diselingi dengan kalimat(kalimat penjelas.
2. Paragraf Tanpa !a"imat #tama Bparagra# 1arasi, yaitu paragra# yang tidak memiliki kalimat pokok, namun memiliki ide pokok. $iasa terdapat di teks cerita dan berbentuk deskripsi. $ungsi Paragraf
E. Mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. F. Menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragra#, ganti paragra# berarti ganti pikiran juga. G. Memudahkan dalam pengorganisasiaan gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahana bagi pembacanya 2. Memudahkan dalam pengembangan topik karnagan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. 7. Memudahkan dalam pengendalian !ariabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa !ariabel.
MATEMATIKA DASAR
BILANGAN BULAT DAN PECAHAN
A. BILANGAN BULAT Bilangan bulat adalah bilangan yang memuat bilangan bulat positif, nol dan bilangan bulat negatif. Dan dinyatakan dengan B. Jadi B ! ",#$,#%,#&,#',(,',&,%,$," ) Gamba* bilangan bulat pada ga*is bilangan adalah sebagai be*ikut + .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
# #$ #% #& #' ( ' & % $ bilangan bulat negatif bilangan bulat positif -ada ga*is bilangan di atas, ika suatu bilangan semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besa*, dan semakin ke ki*i semakin ke/il.
B. 0-12A3I 4ITUNG -ADA BILANGAN BULAT '. -enumlahan Dua Bilangan Bulat dan 3ifat#3ifatnya a. -enumlahan dua bilangan bulat tanpa alat Bantu 5ontoh + # 6 % "". 5a*anya ika kita pinam kemudian membaya* %, maka kita masih punya pinaman &. Jadi # 6 % #& b. -enumlahan dua bilangan bulat dengan ga*is bilangan 5ontoh '. 6 7#%8 "". .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#%
#&
#'
(
'
&
%
$
9
:
6 7#%8 & &. #: 6 & "". .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#;
#:
#9
#
#$
#%
#&
#'
(
'
&
#: 6 & #
/. 3ifat#sifat penumlahan bilangan bulat 0pe*asi pada himpunan bilangan bulat memenuhi sifat + '8 Te*tutup Untuk semba*ang bilangan bulat p dan <, ika p 6 < *, maka * adalah bilangan bulat 5ontoh & 6 7#8 #% & dan # adalah bilangan bulat, maka #% adalah bilangan bulat. &8 =omunitatif Untuk semba*ang bilangan bulat p dan <, be*laku p 6 < < 6 p 5ontoh '. & 6 % % 6 & &. #% 6 ' ' 6 7#%8 #& %8 Asosiatif Untuk semba*ang bilangan bulat p, <, dan *, be*laku 7p 6 <8 6 * p 6 7< 6 *8. 5ontoh + 7& 6 7#'88 6 % & 6 7#' 6 %8 '6%&6& $$ $8 >empunyai unsu* identitas Untuk semba*ang bilangan bulat p, maka p 6 ( ( 6 p p ( adalah unsu* identitas 7 elemen net*al 8 pada penumlahan. &. -engu*angan Bilangan Bulat a. -engu*angan dua bilangan bulat dengan ga*is bilangan 5ontoh + # % """. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#%
#&
#'
(
'
&
%
$
9
:
#%& b. -engu*angan sebagai penumlahan dengan la?an pengu*angnya Dalam bentuk umum ditulis ika a dan b adalah bilangan bulat, maka a @ b a 6 7#b8 5ontoh + '. $ @ 9 $ 6 7#98 #& &. & @ 7#%8 & 6 % /. -engu*angan dua bilangan bulat be*sifat te*tutup Untuk semba*ang bilangan bulat p dan <, ika p # < *, maka * adalah bilangan bulat 5ontoh + & # #% & dan adalah bilangan bulat, maka #% adalah bilangan bulat. %. -e*kalian Bilangan Bulat dan 3ifat#3ifatnya a. >engingat kembali a*ti pe*kalian dua bilangan 5ontoh +
'. & % a*tinya % 6 % 9 &. $ 7#&8 a*tinya #& 6 7#&8 6 7#&8 6 7#&8 #; %. 7#:8 7#%8 &' 4al di atas menunukan bah?a + '8 4asil kali dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif. &8 4asil kali bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatif. %8 4asil kali dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. b. 3ifat#sifat pe*kalian bilangan bulat '8 Te*tutup Untuk semba*ang bilangan bulat p dan <, ika p < *, maka * adalah bilangan bulat 5ontoh + & 7#8 #'( & dan adalah bilangan bulat, maka #'( adalah bilangan bulat. &8 =omunitatif Untuk semba*ang bilangan bulat p dan <, be*laku p < < p 5ontoh '. & % % & 9 &. #% ' ' 7#%8 #% %8 Asosiatif Untuk semba*ang bilangan bulat p, <, dan *, be*laku 7p <8 * p 7< *8. 5ontoh + 7& 7#'88 % & 7#' %8 #& % & #% #9 #9 $8 >empunyai unsu* identitas Untuk semba*ang bilangan bulat p, maka p ' ' p p ' adalah unsu* identitas 7 elemen net*al 8 pada pe*kalian. 8 -e*kalian bilangan nol Untuk semba*ang bilangan bulat p, maka ( p p ( ( 5ontoh + % ( ( % ( 98 Dist*ibutif Untuk semba*ang bilangan bulat p, < dan * be*laku p 7< 6 *8 7p <8 6 7p *8 p 7< # *87p <8 # 7p *8 5ontoh + ; 77#&8 6 %8 7; 7#&88 6 7; %8 $. -embagian Bilangan Bulat -embagian me*upakan kebalikan da*i pe*kalian 5ontoh + a. ; + & $ sebab & $ ; b. #C + % #% sebab % 7#%8 C /. #'( + 7#&8 sebab #& #'( Da*i /ontoh diatas te*lihat bah?a + a. 4asil bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif b. 4asil bagi bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, atau sebaliknya adalah bilangan bulat negatie. /. 4asil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif.
. -e*pangkatan Bilangan Bulat. a. >engingat kembali a*ti pe*pangkatan 5ontoh '. && & & $ &. $$ $$$$ &9 %. 7#%8% 7#%87#%87#%8 #&: b. 3ifat#sifat pe*pangkatan Untuk semba*ang bilangan bulat a,m dan n , be*laku '8 amanam6n &8 am+anam#n %8 7am8namn 5ontoh '. &%&6% &. %+%&%#&%% %. 7&%8&&%&&9 5. BILANGAN -15A4AN '. -enge*tian -enge*tian pe/ahan melalui benda konk*it gamba* dan lambangnya,
' bagi an
1 ba 4
1 ba 2
gian
gian
3 bagian 4
E E E E E E E E E 1 2 3 4 5 6 7 8 ( 8 8 8 8 8 8 8 8 Ja*ak titik ( sampai ' dibagi menadi ; bagian yang sama, sehingga 1 2 3 te*dapat bilangan 8 , 8 , 8 , dan sete*usnya. &. >engu*utkan pe/ahan 5ontoh + 3usunlah de*etan pe/ahan Ja?ab
3 5 1 , , dalam u*utan naik 4 6 2
3 9 5 10 1 6 = , = , = 4 12 6 12 2 12 6 9 10 1 3 5 =a*ena 12 < 12 < 12 maka 2 < 4 < 6
1 3 5
Jadi, de*etan pe/ahan dalam u*utan naik adalah 2 , 4 , 6 %. Jenis#Jenis -e/ahan a. -e/ahan >u*ni -e/ahan mu*ni adalah pe/ahan yang pembilangnya lebih ke/il da*i 1 2 3 penyebutnya. 5ontoh + 4 , 8 , 4 , dan sete*usnya b. -e/ahan Tidak >u*ni -e/ahan tidak mu*ni adalah pe/ahan yang pembilangnya lebih da*i 25 7 10 atau sama dengan penyebutnya. 5ontoh + 4 , 2 , 3 ,dan sete*usnya. /. -e/ahan 5ampu*an -e/ahan /ampu*an adalah pe/ahan yang te*di*i atas bilangan bulat dan 2 1 2 bagian bilangan pe/ahan mu*ni. 5ontoh + 1 3 , 3 4 , 5 3 , dan sete*usnya. -e/ahan tidak mu*ni dapat dinyatakan menadi pe/ahan /ampu*an dan sebaliknya. 5ontoh + 25 '. Nyatakan 4 menadi pe/ahan /ampu*an 25 24 + 1 24 1 1 1 = = + =6+ =6 4 4 4 4 4 4 1 Nyatakan % 4 dalam bentuk pe/ahan tidak mu*ni. 1 1 12 1 12 + 1 13 Ja?ab + % 4 =3 + 4 = 4 + 4 = 4 = 4
Ja?ab +
&.
d. Bentuk desimal '8 Dalam sistem desimal, angka#angka dalam suatu bilangan mempunyai a*ti + 2ibuan 2atusan -uluhan
'
&
%
$,
3atuan
9
:
-e*se*ibuan -e*se*atusan -e*sepuluhan
&8 Dengan menggunakan penge*tian te*sebut, maka Bilangan desimal dapat diubah menad pe/ahan /ampu*an atau pe/ahan mu*ni 2 1 5ontoh + (,& 10 = 5 -e/ahan /ampu*an atau pe/ahan mu*ni dapat diubah menadi bilangan desimal. 1 1 ×5 5 5ontoh + 2 = 2 ×5 =10 =0,5
e. -e*sen -e*sen a*tinya pe*se*atusan, ditulis dengan notasi F. Jadi pe/ahan dengan penyebut '(( disebut pe*sen 30 42 5ontoh + 100 =30%, 100 = 42 % Untuk mengubah pe/ahan menadi pe*sen + a a = × 100%, dengan b( b b 3
3
300
5ontoh + 12 =12 × 100% =12
% = 25 %
15 3 = 15 % = 100 20
D. 0-12A3I 4ITUNG -ADA -15A4AN '. -enumlahan dan -engu*angan -e/ahan a. -enumlahan atau pengu*angan dua pe/ahan atau lebih, dapat dilakukan ika pe/ahan#pe/ahan itu memiliki penyebut yang sama a c a+ c ,b ≠ 0 + = b b b a c a− c − = ,b≠0 b b b
5ontoh + 3 1 3 +1 4 '. 5 + 5 = 5 = 5 9
2
9−2
7
3
&. 4 − 4 = 4 = 4 =1 4 b. Untuk penumlahan atau pengu*angan yang penyebutnya tidak sama kita ha*us samakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan =-= da*i penyebut#penyebutnya. a c ad cb ad + cb + = + = b d bd bd bd a c ad cb ad − cb − = − = b b bd bd bd
5ontoh 2 4 10 12 10 + 12 22 7 = =1 '. 3 + 5 =15 + 15 = 15 15 15 3
1
12
5
12 − 5
7
&. 5 − 4 =20 − 20 = 20 =20 /. -enumlahan pe/ahan memiliki sifat#sifat be*ikut + '8 =omutatif a c c a + = + b d d b
5ontoh 2 3 3 2 + = + 3 5 5 3
&8 Asosiatif
( ) 5ontoh ( ) a c + b d
e f
+ =
( ) ( )
a c e + + b d f
1 3 4 1 3 4 + + = + + 5 5 7 5 5 7
&. -e*kalian dan -embagian -e/ahan a. 4asil pe*kalian dua pe/ahan dipe*oleh dengan mengalikam pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. a c a× c ac = × = b d b× d bd 2 4 2× 4 8 5ontoh + 3 × 5 = 3 ×5 =15
b. Untuk membagi suatu pe/ahan dengan pe/ahan lain sama a*tinya dengan mengalikan pe/ahan pe*tama dengan kebalikan pe/ahan kedua a c a d a × d ad : = × = = b d b c b × c bc 2 4 2 5 2 ×5 10 5 5ontoh + 3 : 5 = 3 × 4 = 3× 4 =12 = 6
%. -enumlahan dan -engu*angan pada -e/ahan Desimal Untuk menumlahkan atau mengu*angkan bilangan#bilangan de/imal, maka tanda koma desimal diletakan pada satu lau*, sehingga angka *atusan, puluhan, satuan, pe*sepuluhan, pe*se*atusan dan sete*usnya masing#masing te*letak pada satu lau*. 5ontoh + '. &%$,9 6 $,9:; disusun menadi &%$,9 $,9:; 6 &;(,&%; &. 9:,&: @ &',&'% disusun menadi
9:,&: &',&'% @
$9,(: $. -e*kalian dan -embagian pada -e/ahan De/imal a. -e*kalian pada pe/ahan de/imal -e*kalian dengan '(,'((,'(((, dan sete*usnya dilakukan dengan menggese* koma de/imal ke kanan menu*ut angka nol pada bilangan# bilangan di atas&,:&% '(( &:&,% Tanda koma be*gese* & kali be*dasa*kan banyaknya ( Banyaknya tempat de/imal da*i hasil kali dua bilangan de/imal dengan menumlahkan banyak tempat da*i pengali#pengalinya
⏟= 15 , 62686 ⏟ × 4,258 5ontoh + 3,67 & tempat de/imal % tempat de/imal tempat de/imal b. -embagian bilangan dalam bentuk de/imal -embagian dengan '(, '((, '((( dan sete*usnya dilakukan dengan menggese* tanda koma keki*i menu*ut banyaknya angka nol pada bilangan#bilangan diatas. 5ontoh + ',:& '((( (,((':& ⏟
❑
❑
❑
Tanda koma be*gese* % angka. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan de/imal, buatlah aga* pembaginya menadi bilangan bulat /ontoh '. '%,&';% + (,'$ diubah menadi + &. '%&',;% + '$ 7 pembagi dan bilangan yang dibagi dikalikan '(( 8 1. BILANGAN B1NTU= BA=U '. Untuk menuliskan ba*isan bilangan be*pangkat dengan bilangan pokok '( dengan & /a*a yaitu 1 1 1 1 a. .. . , 10.000 , 1000 , 100 , 10 ,1 ,10 ,100 , 1000 ,10.000 ,.. . dapat diubah b. ", '(#$, '(#%, '(#&, '(#', '((, '(', '(&, '(%, '($," &. 5a*a menulis bilangan bentuk baku + a. >enulis bentuk baku lebih da*i ' 7 bilangan besa* 8 2umus bentuk baku a '( n dengan 'a'( 5ontoh + Bilangan Bentuk Baku '. ;((.((( ; '( &. ';(.((( ',; '( %. &.%$(.((( &,%$ '( 9 $. %$,:& %,$:& '( & . %.$9.((( %,$9 '( 9 b. >enentukan bilangan bentuk baku anta*a ( dan ' atau bilangan ke/il 2umus Bentuk baku a '( n dengan 'a'( 5ontoh + 8,7 1 '. (,(;: 100 = 8,7 × 100 = 8,7 × 10 2 −
8,1
1
&. (,(((;'10000 =8,1× 10000 =8,1× 10− 4
BENTUK ALJABAR
A. -1NG12TIAN 3U=U, A=T02 DAN 3U=U 31J1NI3 Dalam matematika bentuk yang melibatkan a*iabel disebut bentuk alaba*, sepe*ti $a, &, & &, $b dan #&ab. -e*hatikan bentuk be*ikut + && 6 %y @ $ 6 y 6 : 6 & Da*i bentuk di atas didapat + '. 3uku#sukunya + && , %y , @$ , y , : dan & &. akto*nya + H & dan & adalah fakto* da*i & & % dan y adalah fakto* da*i %y #$ dan adalah fakto* da*i #$ dan y adalah fakto* da*i y : dan adalah fakto* da*i : %. 3uku#suku seenis + H %y dan y #$ dan : $. 3uku tidak seenis + && dan & . a*iable 7 peubah8 + &, y dan 9. =oefisien + H & koefisien da*i & % dan koefisien da*i y #$ dan : koefisien da*i :. =onstanta +& B. 0-12A3I 4ITUNG -ADA B1NTU= ALJABA2 '. -enumlahan dan -engu*angan 3uku#3uku 3eenis 5ontoh + 3ede*hanakan bentuk#bentuk alaba* be*ikut ini '. : 6 & &. b @ &b 6 %b %. &ab 6 %ab $. 9 @ $ @ Ja?ab + Dapat dipe*gunakan sifat#sifat dist*ibutif penumlahan + '. : 6 & 7: 6 &8 C &. b @ &b 6 %b 7 @ & 6 %8 b 9b %. &ab 6 %ab 7& 6 %8 ab ab $. 9 @ $ @ 79 @ $ # '8 &. -e*kalian dan -embagian 3uku#3uku 3eenis 5ontoh + 3elesaikan pe*kalian dan pembagian suku#suku seenis be*ikut ini '. %b &b &. #$y 7#%y8 %. 9a + &a $. $y + 7#y8
Ja?ab + '. %b &b 9b &. #$y 7#%y8 '&y %. 9a + &a %a $. $y + 7#y8 #$ %. -emangkatan 3uku#3uku 3eenis -emangkatan dapat dia*tikan sebagai pe*kalian be*ulang. 5ontoh + Tentukan hasil pemangkatan bentuk alaba* be*ikut '. 7&8& %. #7&y8& &. 7#%a8& $. 7%ab8& Ja?ab '. 7&8& & & $ &. 7#%a8& #%a 7#%a8 Ca %. #7&y8& #7&y &y8 #$y $. 7%ab8& %ab %ab Cab $. -enumlahan dan -engu*angan 3uku#3uku yang Tidak 3eenis 5ontoh + '. $a 6 &b @ a 6 b".. &. ;p @ :< @ %p 6 <".. Ja?ab + '. $a 6 &b @ a 6 b $a @ a 6 &b 6 b 7$ @ '8a 6 7& 6 '8b %a 6%b &. ;p @ :< @ %p 6 < ;p # %p @ :< 6 < 7; # %8p 6 7#: 6 8< p @ &< . -e*kalian dan -mbagian 3uku#3uku yang Tidak 3eenis 5ontoh + '. &y '(y &. 7#&p8 %< #'(p< %. %a 7#$b8 7#&/8 &$ab/ 6 x x $. 9 + &y 2 y =3 y 8a
a
. ;a + 7#&b8 − 2 b =− 4 b 9. -emangkatan Dua 3uku yang Tidak 3eenis 5ontoh + '. 7 6 &8& 7 6 &87 6 &8 7 6 &86&7 6 &8 & 6 & 6 & 6 $ & 6 $ 6 $ &. 7% # a8& 7% # a87% # a8 %7% # a8 6 7#a87% # a8
C # %a # %a 6 a& a& @ 9a 6 C 5. 0-12A3I 4ITUNG -ADA B1NTU= -15A4AN ALJABA2 '. -enumlahan dan -engu*angan -e/ahan Bentuk Alaba* =onsep dasa* penumlahan dan pengu*angan bentuk alaba* yang paling dipe*hatikan adalah penyebut ha*us sama. Bila belum sama penyebutnya disamakan dengan =-= da*i penyebut pe/ahan#pe/ahan te*sebut. 5ontoh + 2 x 3 x 2 x + 3 x 5 x '. 7 + 7 = 7 = 7 &. %.
2
3 x 2 3 x . x 2 . y 3 x + 2 y + = + = y x xy xy xy 3 1 3 . y 1. x 3 y − x = − = − x y xy xy xy
&. -e*kalian dan -embagian -e/ahan Bentuk Alaba* -e*kalian pe/ahan alaba* dipe*oleh dengan mengalikan pembilang dengan penmbilang dan penyebut dengan penyebut. 3edangkan membagi pe/ahan bentuk alaba* sama a*tinya dengan mengalikan pe/ahan pe*tama dengan kebalikan pe/ahan yang kedua. 5ontoh + 3 x y 3 x . y 3 xy '. y × x = y . x = xy =3 &.
3 y 1 3 y x 3 y . x 3 xy 3 y : = × = = = 2 x x 2 x 1 2 x . 1 2 x 2
PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR SATU VARIABEL
A. -123A>AAN LIN1A2 3ATU A2IAB1L 7 -L3 8 '. -enge*tian =alimat te*buka yang memiliki hubungan sama dengan disebut pe*saman. -e*samaan linea* satu a*iabel adalah kalimat te*buka yang memiliki hubungan sama dengan dan a*iabelnya be*pangkat satu. 5ontoh. '. 6& &. % 6 $ p %. ; @ y % >asing#masing pe*saman diatas hanya memiliki satu a*iabel yaitu , p dan y. Tiap#tiap a*iabelnya hanya be*pangkat satu. &. 5a*a >enentukan Aka* -enyelesaian -L3 -enyelesaian da*i suatu pe*saman linea* satu a*iabel se*ing disebut sebagai aka* penyelesaian. Jadi ika a*iabel suatu -L3 diganti dengan aka*nya maka pe*saman te*sebut menadi bena* dan ika diganti dengan yang bukan aka*, maka menadi kalimat salah. Adapun /a*a menentukan aka* penyelesaian -L3 adalah sebagai be*ikut + a. Dengan /a*a substitusi 5ontoh + Tentukan penyelesaian da*i pe*saman 6 % :, untuk a*iable pada bilangan asli. Ja?ab + Untuk ', maka ' 6 % $"""""""..kalimat salah &, maka & 6 % """""""..kalimat salah %, maka % 6 % 9"""""""..kalimat salah $, maka $ 6 % :"""""""..kalimat bena* , maka 6 % ; """"""".kalimat salah Te*nyata ika diganti dengan $, kalimat te*sebut menadi bena*, maka penyelesaian da*i pe*saman 6 % : adalah $ b. >enyelesaikan pe*samaan dengan menambah atau mengu*angi, mengali, dan membagi kedua *uas dengan bilangan yang sama. =onsep dasa* '8 >enambah atau mengu*angi kedua *uas pe*samaan dengan bilangan yang sama, be*tuuan untuk a*iabel dan konstanta supaya te*pisah tidak di satu *uas. &8 >engalikan atau membagi kedua *uas pe*samaan dengan bilangan yang sama, be*tuuan untuk menadikan koefisien dalam a*iabel adalah ' 5ontoh '. 6 : '& 6 : @ : '& @ : K kedua *uas diku*angi dengan :, supaya tinggal di *uas ki*i, yaitu a*iabel saa.
&. $a @ ; $ $a @ ; 6 ; $ 6 ; K kedua *uas ditambah ;, supaya tinggal $a di *uas ki*i. $a '& $a + $ '& + $ K kedua *uas dibagi dengan $, supaya a be*koefisien ' a% 1 %. 3 y 6 9 '& 1 1 y 6 9 @ 9 '& @ 9 K kedua *uas di ku*angi 9, supaya tinggal y 3 3 1 y9 3 1 y % 9 % K kedua *uas dikalikan %, supaya y 3
y ';
be*koefisien '
%. >eme/ahkan >asalah 3eha*i#4a*i yang Be*kaitan Dengan -L3 5ontoh + Dalam suatu uian te*dapat $( soal, ika ada pese*ta yang sudah menge*akan p buah soal dan sisanya tinggal : buah. a. 3usunlah pe*samaan dalam p b. Be*apa buah soal yang sudah dike*akan Ja?ab + a. $( @ p : b. $( @ p : $( @ p @ $( : @ $( #p #%% #p 7#'8 #%% 7#'8 p %% B. -12TIDA=3A>AAN LIN1A2 3ATU A2IAB1L 7 -tL3 8 '. -enge*tian -e*tidaksamaan linea* satu a*iabel adalah kalimat te*buka yang dihubungkan dengan tanda M, , O, dan P se*ta hanya memiliki a*iabel satu, dan a*iabelnya be*pangkat satu. 5ontoh + '. 9a M ; &. - @ % P 9 %. $y @ 9 &y 6 ; &. 5a*a >enentukan Aka* -enyelesaian -tL3 >enyelesaikan aka* -tL3- pada dasa*nya sama sepe*ti menyelesaikan -L3 hanya te*dapat /atatan yaitu +
Ingat mengalikan atau membagi kedua *uas pada pe*tidaksamaan linea* dengan bilangan negatif, maka tanda pe*tidaksaman ha*us diubah, tanda M menadi dan tanda O menadi P 5ontoh + '. Tentukan penyelesaian da*i @ $ &, untuk a*iabel pada bilangan ', &, %,",'(. @$& @ $ 6 $ & 6 $ K kedua *uas ditambah $, supaya tinggal y di *uas ki*i. 9 -enyelesaiannya adalah :,;,C,'(, ka*ena nilai 9 &. Tentukan penyelesaian da*i 9 6 % O 6 ;, untuk a*iabel pada bilangan ', &, %,", '(. 9 6 % O 6 ; 9 6 % # % O 6 ; # %K kedua *uas diku*ang %dulu 9 @ O 6 @ K kedua *uas diku*ang , supaya a*iabel ada di satu *uas. O ka*ena tanda pe*tidaksamaan O maka penyelesaiannya adalah ', &, %, $, dan . %. Tentukan penyelesaian da*i #& # 9 $, a*iabel bilangan bulat #& # 9 $ #& @ 9 6 9 $ 6 9 #& '( #& + 7#&8 M '( + 7#&8 K Ubahlah tanda pe*tidaksamaan ka*ena dikalikan dengan bilangan bulat negatif M # >aka penyelesaiannya adalah "., #;, #:, #9.
ARITMETIKA SOSIAL DAN PERBANDINGAN
A. A2IT>1TI=A 303IAL '. >enghitung Nilai =eselu*uhan, Nilai -e*unit, dan Nilai 3ebagian. 5ontoh + '. -andi membeli ' lusin buku tulis dengan ha*ga 2p. ';.(((,((. Be*apa *upiahkah ha*ga setiap buku Ja?ab + ' lusin '& buah 4a*ga ' lusin buku tulis 2p. ';.(((,(( Rp.18.000 , 00 =¿2p. '.((,(( >aka ha*ga sebuah buku tulis 12 &. -ak =a*o menual '(.((( buah buah genteng pada pembeli dengan ha*ga 2p. %(.(((,(( pe* '(((. 4itunglah umlah uang yang dite*ima -ak ka*o da*i hasil penualan genteng te*sebut Ja?ab + 4a*ga genteng pe* '((( buah 2p. %(.(((,(( 4a*ga '(.((( buah '( -*. %(.(((,(( 2p. %.((.(((,(( Jadi umlah uang yang dite*ima pak =a*o adalah 2p. %.((.(((,(( &. 4a*ga -enualan, 4a*ga -embelian, Laba dan 2ugi. 3eo*ang pedagang ika mempe*oleh ha*ga ual lebih besa* da*i pada ha*ga pembelian maka dikatakan pedagang te*sebut mempe*oleh untung 7laba8 sebaliknya ika ha*ga ual yang dite*ima lebih ke/il da*i ha*ga pembelian maka pedagang te*sebut mengalami ke*ugian 7teko*8. Jadi + Laba ha*ga penualan @ ha*ga pembelian. 2ugi ha*ga pembelian @ ha*ga penualan. 5ontoh + '. 3eo*ang pedagang membeli 9 buah sepeda dengan ha*ga *ata#*ata 2p. &((.(((,(( pe* buah. =emudian ia menual $ buah dengan ha*ga 2p. &&.(((,(( pe* buah dan sisanya diual dengan ha*ga 2p. &((.(((,(( pe* buah. Tentukan laba yang dite*ima oleh pedangan te*sebut Ja?ab + 4a*ga beli 9 buah sepeda 9 2p. &((.(((,(( 2p. '.&((.(((,(( 4a*ga ual $ buah sepeda $ 2-. &&.(((,(( 2p. C((.(((,(( 4a*ga ual & buah sepeda & 2p. &((.(((,(( 2p. $((.(((,(( 4a*ga ual selu*uhnya 2p. C((.(((,(( 6 2p. $((.(((,(( 2p. '.%((.(((,(( Jadi laba 2p. '.%((.(((,(( @ 2p. '.&((.(((,(( 2p. '((.(((,(( &. Ibu yani membeli ' ke*anang mangga yang be*isi ( =g dengan ha*ga 2p. '(.(((,((. Ia menual %( =g mangga te*sebut dengan ha*ga 2p. %.((,(( pe* =g dan sisanya busuk sehingga tidak laku diual. Be*apa *upiah ke*ugian yang dialami ibu yani Ja?ab + 4a*ga pembelian 2p. '((.(((,(( 4a*ga ual %( =g mangga %( 2p. %.((,(( 2p. '(.(((,((
2ugi 2p '(.(((,(( @ 2p. '(.(((,(( 2p. $.(((,(( %. -e*sentase laba, *ugi a. -e*sentase laba dan *ugi te*hadap ha*ga pembelian. laba -e*sentase laba h arg a pembelian × 100% rugi
-e*sentase *ugi h arg a pembelian × 100% 5ontoh + 3eo*ang pedagang membeli ba*ang dengan ha*ga 2p. (.(((,(( kemudian menualnya dengan ha*ga 2p. 9(.(((,((. Tentukan pe*sentase labanya Ja?ab + Laba 4a*ga penualan @ ha*ga pembelian Laba 2p. 9(.(((,(( @ 2p. (.(((,(( 2p. '(.(((,(( laba -e*sentase laba h arg a pembelian × 100% Rp.10.000 , 00
Rp.50.000 , 00 × 100% =20F b. >enghitung ha*ga ual bila pe*sentase laba Q *ugi sudah diketahui. 5ontoh + -ak Bu*han membeli pesa?at teleisi dengan ha*aga 2p. '.(((.(((,((. 3etelah bebe*apa ?aktu diual, te*nyata da*i hasil penualan te*sebut pak Bu*han mengalami ke*ugian sebesa* ' F. Be*apa *upiah ha*ga penualannya Ja?ab + 15 2ugi ' F da*i 2p. '.(((.(((,(( 100 × Rp.1.000.000 ,00 2p. '(.(((,(( Jadi ha*ga ualnya 2p. '.(((.(((,(( @ 2p. '(.(((,(( 2p. ;(.(((,(( /. >enghitung ha*ga beli bila ha*ga ual dan pe*sentase laba Q *ugi diketahui. >isalnya pe*sentase laba p F da*i ha*ga pembelian maka pe*sentase ha*ga beli '(( F da*i ha*ga beli. -e*sentase ha*ga ual 7'(( 6 p8F da*i ha*ga beli 100 4a*ga beli 100 + p ha*ga ual 5ontoh + 3ebuah ba*ang diual dengan ha*ga 2p. &%(.(((,(( dan mempe*oleh laba ' F. 4itunglah ha*ga pembeliannya Ja?ab + -e*sentase laba ' F -e*sentase ha*ga beli '(( F -e*sentase ha*ga ual '(( F 6 ' F '' F 100 4a*ga beli 115 ×ha*ga ual
100
115 ×2p. &%(.(((,(( 2p. &((.(((,((
$. 2abat 2abat disebut uga potongan ha*ga Q diskon. 5ontoh + Toko >u*ah membe*ikan diskon ' F kepada setiap pembeli. 3ebuah ba*ang dipasang dengan ha*ga 2p. :.(((,((. Tentukan besa* uang yang ha*us dibaya* oleh pembeli untuk pembelian ba*ang te*sebut Ja?ab + 15 Diskon ' F 100 2p. :.(((,(( 2p. ''.&(. Besa* uang yang ha*us dibaya* pembeli 2p. :.((( @ 2p. ''.&(,(( 2p. 9%.&(,(( . Netto Netto be*kaitan dengan b*utto dan ta*a. Netto adalah be*at be*sih, ta*a adalah potongan be*at dan b*utto adalah be*at koto*. 5ontoh + 3ebuah ka*ung be*isi be*as be*tuliskan b*utto ;( kg dan ta*a :, F. Tentukan netto Ja?ab + 7,5 Ta*a :, F da*i b*utto 100 × 80 kg=6 kg Jadi netto ;( kg @ 9 kg :$ kg. 9. -aak -aak hampi* sama dengan potongan lebih khusus lagi potongan yang me*upakan ke?aiban, misalnya paak penghasilan. 5ontoh + -enghasilan pak =a*o 2p. '.((.(((,(( pe* bulan dan dipotong paak '( F. Be*apakan penghasilan be*sih pak =a*o tiap bulannya Ja?ab + 10 -aak '( F 100 × Rp.1.500.000 , 00 =Rp.150.000 -enghasilan be*sih pak =a*o 2p. '.((.(((,(( @ 2p. '(.(((,(( '.%(.(((,(( :. Bunga Tunggal a. Bunga uang adalah selisih anta*a uang yang didapat setelah te*simpan di dalam tabungan untuk angka ?aktu te*tentu dengan uang pe*tama penyimpanan 7 modal 8. b. 3uku bunga adalah bunga yang dinyatakan pe*sentase anta*a bunga dengan modalnya. unga 3uku bunga !"dal × 100% /. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung be*dasa*kan modal simpanan tanpa mempe*hitungkan bunga yang didapat.
5ontoh + '. 3eo*ang penabung menyimpan uangnya sebesa* 2p. &.(((.(((,((. Be*apa suku bunga setiap bulannya ika angka ?aktu satu tahun tabungannya menadi 2p. &.%9(.(((,(( Ja?ab + Bunga selama ' tahun 2p. &.%9(.(((,(( @ 2p. &.(((.(((,(( 2p. %9(.(((,(( unga 3uku bunga dalam ' tahun !"dal × 100% 360.000 × 100% = 18 % 2.000.000 #uku bunga dalam 1 $aun 18 = 3uku bunga dalam ' bulan 12 12
', F &. -ak Andi menyimpan uangnya pada sebuah bank dengan bunga ' F setahun. 3elama 9 bulan ia mempe*oleh bunga sebesa* 2p. '(.(((,((. Be*apa *upiah modal -ak Andi 15 % 1 3uku bunga selama 9 bulan 6 × 12 =7 2 % -e*sentase modal '(( F da*i modal 100 100 × bunga = × Rp.150.000 =Rp.2.000.000 1 Jadi modal 7 1 7 2 2
B. GA>BA2 B123=ALA '. -enge*tian skala 3kala adalah pe*bandingan a*ak pada peta 7 gamba* 8 dengan a*ak sebena*nya. &arak padagambar 3kala &arak #ebenarnya 3kala dinotasikan denyan R + S. 5ontoh + 3kala suatu peta ' + (.(((, maka tiap ' /m pada gamba* me?akili a*ak (.((( /m atau (( m &. >enghitung akto* -embesa*an dan -enge/ilan pada Gamba* Be*skala -ada gamba* be*skala ika uku*an sebena*nya lebih da*i uku*an pada gamba* 7 peta 8, skalanya disebut fakto* penge/ilan, sebaliknya bila uku*an sebena*nya ku*ang da*i uku*an pada gamba* maka skalanya disebut fakto* pembesa*an. Untuk memahami bagaimana menghitung fakto* skala pe*hatikan /ontoh be*ikut + '. Ja*ak kota 3olo dan kota Joga adalah 9$ km. -ada gamba* a*ak kedua kota itu %& /m. 4itungkal fakto* penge/ilannya Ja?ab + Ja*ak sebena*nya 9$ km 9.$((.((( /m Ja*ak pada gamba* 7 peta 8 %& /m
&arak padagambar
3kala &arak #ebenarnya 32
1
6. 400. 000 =200.000 =1:200.000 &. Denah *umah digamba* dengan skala ' + &((, tinggi *umah pada gamba* adalah % /m. Be*apakah tinggi *umah sesungguhnya Ja?ab + Tinggi *umah pada gamba* % /m 3kala gamba* ' + &((, a*tinya tinggi pada gamba* dipe*ke/il dengan 1 tinggi susungguhnya. 200 Tinggi *umah sesungguhnya tinggi pada gamba* &(( % /m &(( 9(( /m 9 m 5. -12BANDINGAN '. -enge*tian -e*bandingan a -e*bandingan anta*a besa*an a dan b ialah a + b atau b dimana a( dan b( dalam membandingkan te*dapat dua /a*a yaitu + a. >embandingkan dengan /a*a men/a*i selisihnya. b. >embandingkan dengan /a*a men/a*i hasil baginya. 5ontoh + -anang mista* Teguh %( /m dan panang mista* aa* & /m, maka untuk membandingkan kedua uku*an te*sebut dapat dilakukan a. Dengan men/a*i selisihnya yaitu %( @ & /m /m 30 6 b. Dengan men/a*i hasil baginya yaitu 25 = 5 =6: 5 Untuk pe*bandingan dalam bentuk hasil bagi dapat digunakan untuk menguku* pe*bandingan dan besa*an yang seenis, misalnya + ( g*am + kg ( + ((( g*am ( + ((( ' + '(( &. -e*bandingan 3eha*ga -e*hatikan dafta* hubungan anta*a banyak pensil dan ha*ga pensil be*ikut Banyak pensil 4a*ga pensil ' $(( & ;(( % '&(( $ '9(( " " " " n Da*i dafta* diatas didapat bah?a + banyak pen#il bari# per$ama 1 -e*bandingan banyak pen#il bari# kedua = 2
h arg a pen#il bari#per$ama
400
1
-e*bandingan h arg a pen#il bari# kedua =800 = 2 >aka da*i dafta* te*sebut pe*bandingan banyak pensil dan ha*ga pensil adalah sama. Be*dasa*kan u*aian diatas , dapat disimpulkan ika naik tu*unnya banyak pensil sebanding dengan naik tu*unnya ha*ga pensil, maka pe*bandingan anta*a banyak pensil dan ha*ganya me*upakan pe*bandingan seha*ga. 5ontoh + 4a*ga & kg gula adalah 2p. ;.(((,((. Be*apakan ha*ga C kg gula Ja?ab + a. -e*hitungan dengan /a*a satuan Rp.8.000 , 00 = Rp.4.000 , 00 4a*ga ' kg gula 2 4a*ga C kg gula C 2p. $.(((,(( 2p. %9.(((,(( b. -e*hitungan dengan /a*a pe*bandingan & kg K 2p. ;.(((,(( 9× 8.000 =¿ 2p. %9.(((,(( C kg K 2 %. -e*bandingan Be*balik 4a*ga 5ontoh + Ibu membagikan kele*eng pada % anak, masing#masing mene*ima %( tanpa sisa. Be*apa kele*eng yang dite*ima masing#masing anak bila dibagikan pada anak C anak '( anak ' anak . Banyak anak =ele*eng yang dibagikan % %( buti* '; buti* C '( buti* '( C buti* ' 9 buti* Dafta* te*sebut mempe*lihatkan ko*espondensi satu#satu anta*a banyak anak dan banyak kele*eng yang dite*ima setiap anak. 4asil kali banyaknya anak dengan banyaknya kele*eng yang dite*ima untuk setiap ba*is adalah sama, yaitu % %( '; C '( '( C ' C C( >aka, banyaknyaanak pada bari# per$ama 3 1 -e*bandinganbanyaknyaanak pada bari# ke$iga = 9 = 3 banyaknya kelereng pada bari# per$ama
30
3
-e*bandinganbanyaknya kelereng pada bari# ke$iga =10 = 1 Da*i dafta* te*sebut te*lihat bah?a pe*bandingan banyaknya anak me*upakan kebalikan da*i pe*bandingan banyaknya kele*eng. Bentuk pe*bandingan te*sebut me*upakan pe*bandingan be*balik ha*ga. 5ontoh + 3eo*ang pembo*ong mempe*hitungkan ?aktu yang dipe*lukan dalam menyelesaikan pembuatan sebuah *umah. Jika memakai C peke*a akan
meme*lukan ?aktu %& ha*i. Be*apakah banyaknya peke*a yang dipe*lukan ika *umah te*sebut ha*us selesai dalam ?aktu &( ha*i Ja?ab + a. -e*hitungan dengan /a*a hasil kali Banyaknya peke*aan %& ha*i C peke*aan &;; ha*i peke*a 288 ari pe ker 'a Banyaknya peke*a selama &$ ha*i 24 ari '& peke*a b. -e*hitungan dengan pe*bandingan be*balik nilai C %& &$ sehingga + 9 24 = x 32
C %& &$ &;; &$ 288 24 '&
PENARIKAN KESIMPULAN ATAU SILOGISME
>isal dibe*ikan bebe*apa pe*nyataan. Da*i pe*nyataan te*sebut dapat dita*ik kesimpulan yang me*upakan pe*nyataan ba*u. -*oses pena*ikan kesimpulan ini dinamakan infe*ensi. Jika penala*an me*upakan aktiitas be*piki* maka pena*ikan kesimpulan me*upakan lambang aktiitas te*sebut. Jadi pena*ikan kesimpulan adalah lambang aktiitas piki*an yang abst*ak yang be*bentuk bahasa atau bentuk#bentuk lambang lainnya. Bentuk da*i pena*ikan kesimpulan te*sebut dinamakan a*gumen. Jadi a*gumen didefinisikan sebagai himpunan seumlah be*hingga pe*nyataan sedemikian sehingga pe*nyataan te*akhi* disebut kesimpulan atau konklusi dan semua pe*nyataan lain disebut p*emis#p*emis. 3e/a*a simbolis, a*gumen didefinisikan sebagai be*ikut. Definisi + A*gumen adalah himpunan pe*nyataan#pe*nyataan yang ditulis sebagai
-' -& -% . -n Jadi < Dimana -', -&, -%, -n disebut p*emis, dan < disebut konklusi. -*oses pena*ikan kesimpulan se/a*a logis da*i p*emis#p*emis disebut deduksi. -ena*ikan kesimpulan yang dilakukan ha*us sah atau alid. aliditas suatu pena*ikan kesimpulan dapat diui dengan /a*a mengui aliditas bentuk da*i pena*ikan kesimpulan te*sebut dalam hal ini a*gumennya. 3uatu a*gumen dikatakan sah ika p*emis#p*emis be*nilai bena* maka konklusinya be*nilai bena*. 3ebaliknya suatu a*gumen dikatakan tidak sah ika semua p*emis be*nilai bena* tetapi konklusinya be*nilai salah. Jadi dalam pena*ikan kesimpulan, p*emis#
p*emis dianggap atau diasumsikan bena* dan a*gumennya ha*us sah atau alid. 3ebelum kita mengkai bebe*apa a*gumen, te*lebih dahulu kita akan mempelaa*i konsep tautologi dan kont*adiksi yang sangat penting dalam membuktikan aliditas a*gumen. Be*ikut ini dibe*ikan definisi dan /ontoh da*i tautologi dan kont*adiksi. Definisi + Tautologi adalah pe*nyataan maemuk yang selalu be*nilai bena* tanpa memandang nilai kebena*an da*i komponen#komponen pembentuknya. 5ontoh sede*hana tautologi dibe*ikan be*ikut ini. 5ontoh + pe*nyataan p ∨ p me*upakan tautologi. Dengan tabel kebena*an, kita akan buktikan hal ini. Tabel '. Tabel =ebena*an p p)
Definisi + =ont*adiksi adalah pe*nyataan maemuk yang selalu be*nilai salah tanpa memandang nilai kebena*an da*i komponen#komponen pembentuknya. Be*ikut ini /ontoh kont*adiksi. 5ontoh + pe*nyataan
p p
me*upakan kont*adiksi. Dengan tabel
kebena*an be*ikut ini, kita akan buktikan bah?a kont*adiksi.
p p
me*upakan
Da*i definisi dan /ontoh da*i tautologi dan kont*adiksi, elas bah?a ingka*an da*i suatu tautologi me*upakan kont*adiksi. Demikian uga sebaliknya, ingka*an da*i kont*adiksi me*upakan tautologi. 3uatu
pe*nyataan yang bukan me*upakan tautologi maupun kont*adiksi disebut kontingensi. Dalam mempelaa*i pena*ikan kesimpulan konsep mengenai tautologi ini me*upakan konsep te*penting ka*ena digunakan untuk membuktikan apakah suatu pena*ikan kesimpulan sah atau tidak. 0leh ka*ena itu sebelum kita mempelaa*i pena*ikan kesimpulan, ada baiknya kita mempe*dalam pemahaman mengenai konsep ini dengan menge*akan soal#soal be*ikut ini. 3elanutnya kita siap mempelaa*i pena*ikan kesimpulan dalam hal ini kita akan kai te*lebih dahulu bentuk pena*ikan kesimpulannya yaitu a*gumen. Be*ikut ini dibe*ikan /ontoh pena*ikan kesimpulan.
=edua /ontoh di atas mempunyai bentuk yang sama. Bentuk a*gumen tidak mempe*hatikan kalimat atau pe*nyataan. A*gumen te*sebut memiliki bentuk sebagai be*ikut.
A*gumen dengan bentuk sepe*ti di atas disebut modus ponens. 3alah satu /a*a untuk mengetahui aliditas suatu a*gumen adalah dengan menggunakan konsep tautologi. 5a*anya adalah sebagai be*ikut. =ita bentuk pe*nyataan maemuk yang me*upakan implikasi dimana antesedennya me*upakan konungsi p*emis#p*emis da*i a*gumen te*sebut dan kesimpulan da*i a*gumen menadi konsekuennya. Jadi untuk membuktikan bah?a a*gumen te*sebut sah atau alid bentuk a*gumen di atas diubah menadi bentuk implikasi sehingga dipe*oleh 7p → q) ∧ p] →
Bentuk implikasi te*sebut ha*us dibuktikan bena* tanpa memandang nilai kebena*an da*i komponen#komponen pembentuknya. Be*a*ti dengan tabel kebena*an kita akan buktikan apakah pe*nyataan te*sebut te*masuk tautologi atau bukan. Jika me*upakan tautologi maka a*gumen te*sebut sah atau alid. 3ebaliknya ika bukan me*upakan tautologi maka a*gumen itu tidak alid. -embuktian dengan menggunakan tabel kebena*an be*ikut ini. q.
3etiap kemungkinan nilai kebena*an da*i pe*nyataan p dan q akan menghasilkan nilai kebena*an pe*nyataan 7p → q) ∧ p] → q yang selalu bena* dengan kata lain pe*nyataan te*sebut me*upakan tautologi. Jadi a*gumen yang be*bentuk modus ponens me*upakan a*gumen yang alid. 4al ini be*a*ti /a*a pena*ikan kesimpulan dengan menggunakan modus ponens me*upakan pena*ikan kesimpulan yang sah atau alid. 3elanutnya kita akan mempelaa*i a*gumen dengan bentuk modus tolens melalui /ontoh be*ikut ini. 5ontoh + Jika saya giat belaa* maka saya lulus uian Te*nyata saya tidak lulus uian Be*a*ti saya tidak giat belaa* A*gumen di atas se/a*a umum be*bentuk
Dengan tabel kebena*an, silakan Anda men/oba membuktikan aliditas modus tolens di atas yaitu dengan melihat apakah pe*nyataan maemuk
7p→ q) ∧ ~q] → ~p me*upakan tautologi.
-e*nyataan 7p→ q) ∧ ~q] → ~p selalu be*nilai bena*, tanpa memandang bena* atau tidak pe*nyataan yang menadi komponen pembentuk pe*nyataan 7p → q) ∧ ~q] → ~p. Jadi pe*nyataan 7p → q) ∧ ~q] → ~p me*upakan tautologi. Dengan demikian bentuk a*gumen dengan enis modus tolens me*upakan pena*ikan kesimpulan yang sah atau alid. Bentuk pena*ikan kesimpulan yang ketiga adalah a*gumen yang disebut silogisme. Untuk memahami a*gumen bentuk ini, Anda pe*hatikan /ontoh be*ikut. 5ontoh + 3etiap ha*i 3abtu, ibu tidak masuk ke*a Jika tidak masuk ke*a, ibu suka be*kebun Jadi setiap ha*i 3abtu, ibu suka be*kebun A*gumen di atas se/a*a umum mempunyai bentuk sebagai be*ikut.
Untuk membuktikan aliditas a*gumen di atas, dengan tabel kebena*an akan dibuktikan bah?a pe*nyataan 7p → q) ∧ (q → s)] → (p → s) me*upakan tautologi. Tabel kebena*an pe*nyataan te*sebut disaikan be*ikut ini.
Da*i tabel nampak bah?a pe*nyataan 7p → q) ∧ (q → s)] → (p → s) selalu be*nilai bena*, bagaimanapun nilai kebena*an da*i komponen# komponen pembentuknya. >aka dikatakan bah?a pe*nyataan te*sebut me*upakan tautologi. Dengan demikian pena*ikan kesimpulan dengan bentuk a*gumen enis silogisme me*upakan pena*ikan kesimpulan yang sah. =etiga bentuk a*gumen yang telah kita pelaa*i di atas, selanutnya digunakan sebagai dasa* pena*ikan kesimpulan yang sah. 3elain menggunakan ketiga bentuk a*gumen te*sebut, ika dipe*lukan kita dapat menggunakan semua atu*an#atu*an di dalam logika asalkan atu*an# atu*an te*sebut telah dibuktikan kebena*annya. Be*ikut ini salah satu /ontoh soal mengenai pena*ikan kesimpulan. 5ontoh + -e*hatikan p*emis#p*emis be*ikut ini. -*emis ' + Jika Anita mendapat A pada uian akhi* maka Anita mendapat A untuk mata kuliah itu. -*emis & + Jika Anita mendapat A untuk mata kuliah itu maka ia dinominasikan mene*ima beasis?a. -*emis % + Anita tidak dinominasikan mene*ima beasis?a. Da*i p*emis#p*emis te*sebut, kesimpulan apa yang dapat dita*ik =ita akan menyelesaikan masalah di atas. 3ilakan Anda ikut men/oba untuk menyelesaikannya. Aga* kita dapat lebih mudah melihat bentuk da*i
pena*ikan kesimpulan yang kita buat maka kita akan ubah p*emis#p*emis di atas dalam symbol logika dengan memisalkan pe*nyataan#pe*nyataan yang membentuk p*emis#p*emis sebagai be*ikut. p + Anita mendapat A untuk uian akhi* q + Anita mendapat A untuk mata kuliah itu r + Anita dinominasikan mene*ima beasis?a
Dengan pemisalan te*sebut akan dipe*oleh te*emahan se/a*a simbol logika sebagai be*ikut. -*emis ' p→ q -*emis &
<→ s
-*emis % r Da*i p*emis ' dan &, dengan menggunakan silogisme dipe*oleh p → q Da*i pe*nyataan p → q dan p*emis ketiga yaitu r dipe*oleh p dengan menggunakan modus tolens. Jadi da*i ketiga p*emis te*sebut dapat dita*ik kesimpulan p. Jadi Anita tidak mendapat A untuk uian akhi*.
Object1
TES KARAKTERISTIK PRIBADI (TKP) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) bertujuan untuk menggali pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, dan sejauh mana tingkat kedewasaan dan stabilitas emosi seseorang. Tes TKP tidak memiliki nilai benar dan salah. Namun setiap pilihan jawaban akan menunjukkan skor yang berbeda-beda. kor paling rendah adalah ! dan skor paling tinggi adalah ". Tips dan Trik# !. $adilah pribadi yang tegas dalam menegakkan peraturan dan bersikaplah pro%esional. Pahami dengan benar apa nilai kepribadian yang sedang dinilai oleh soal TKP yang sedang kalian kerjakan. &da !' aspek yang diujikan dalam Tes Karakteristik Pribadi sesuai dengan P ermenpan No ' Tahun *!+. !' aspek itu adalah # a) Pelayanan publik b) osial budaya ) Teknologi in%ormasi dan komunikasi d) Pro%esionalisme e) $ejaring kerja %) ntegritas diri g) emangat berprestasi h) Kreatiitas dan inoasi i) 0rientasi pada pelayanan j) 0rientasi kepada orang lain k) Kemampuan beradaptasi l) Kemampuan mengendalikan diri m) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas n) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan o) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan p) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. . 1liminasi kemungkinan jawaban yang memiliki nilai paling rendah. 2alu %okus dengan pilihan jawaban yang memiliki skor 3 atau ". 4iasanya jawaban dengan skor nilai 3 dan " memiliki kemiripan.
. Karena tidak memiliki pengurangan nilai, maka jawablah semua pertanyaan TKP sesegera mungkin. Passing 5rade !3 mengharuskan teman-teman untuk teliti dalam menjawab. 3. Pengalaman pada tes 6PN *!+, soal TKP panjang-panjang dan memerlukan konsentrasi tinggi. 6ari kalimat atau kata yang menjadi kuni dari soal agar kalian tidak hilang %okus yang pada akhirnya waktu habis karena sibuk membaa soal.
LATIHAN SOAL PENDALAMAN MATERI TKP BAGIAN 1
!. aya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan presentasi di kantor besok pagi. &. aya yakin besok presentasi saya berjalan dengan baik, namun saya tetap mempersiapkan dengan maksimal. 4. 7eski begitu saya emas kalau-kalau ternyata besok presentasi saya kurang lanar 6. aya pasrah jika ada kendala 8. Tak mungkin presentasi saya tidak lanar 1. Tapi 7ungkin saja presentasi saya terganggu hal lain JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# A. Saya yakin besok !esen"asi saya be!#a$an %en&an baik' na()n saya "e"a (e(e!siakan %en&an (aksi(a$. *Sko! +, 4. 7eski begitu saya emas kalau-kalau ternyata besok presentasi saya kurang lanar (kor !) 6. aya pasrah jika ada kendala (kor ) 8. Tak mungkin presentasi saya tidak lanar (kor ) 1. Tapi 7ungkin saja presentasi saya terganggu hal lain (kor 3) . 8alam setiap pekerjaan pasti memiliki job desription masing-masing, dan saya telah melakukan sesuai dengan job desription tersebut. &. 8itengah-tengah kesibukan pekerjaan, saya tetap mau membantu teman menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda 4. aya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. 6. aya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya. 8. aya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. 1. 1nggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# A. Di"en&a-"en&a- kesib)kan eke!#aan' saya "e"a (a) (e(ban") "e(an (enye$esaikan eke!#aannya yan& "e!")n%a *sko! +, 4. aya akan membantu kawan saya yang lain jika diminta. (skor 3) 6. aya mau mempelajari hal lain diluar deskripsi jabatan saya. (skor )
8. aya hanya akan melakukan pekerjaan diluar deskripsi jabatan jika diminta oleh atasan. (skor ) 1. 1nggan berkontribusi lebih dari apa yang telah dikerjakan saat ini. (skor !) . aya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. &. aya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. 4. 2aporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. 6. aya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. 8. aya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. 1. aya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# A. Saya akan se$esaikan "e!$ebi- %a-)$) $ao!an "e!seb)"' sebab bisa sa#a %i(in"a o$ea"asan se/ak")/ak").*sko! +, 4. 2aporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda.(skor ) 6. aya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan.(skor 3) 8. aya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan.(skor !) 1. aya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja.(skor ) 3. &ndi adalah seorang karyawan yang rajin. Namun apa yang akan terjadi pada masa mendatang tak ada yang tahu &. &ndi tetap saja akan terkena P9K jika ekonomi nasional lesu 4. 7ustahil karyawan serajin &ndi kena P9K 6. Karakter &ndi sebagai karyawan rajin dapat membantu kenaikan karirnya kelak 8. Pemeatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap itra perusahaan 1. 9arusnya karyawan rajin tak boleh kena P9K JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# &. &ndi tetap saja akan terkena P9K jika ekonomi nasional lesu (kor 3) 4. 7ustahil karyawan serajin &ndi kena P9K (kor !) 0. Ka!ak"e! An%i seba&ai ka!ya/an !a#in %aa" (e(ban") kenaikan ka!i!nya ke$ak *Sko! +, 8. Pemeatan banyak karyawan tidaklah terlalu berpengaruh terhadap itra perusahaan (kor ) 1. 9arusnya karyawan rajin tak boleh kena P9K (kor ) ". etelah mematangkan renana, &. aya masih khawatir apakah renana tersebut bisa berhasil 4. 4erhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga
6. 7anusia berusaha sebaik-baiknya dan Tuhan yang menen tukan 8. 4agaimanapun aranya renana harus berhasil 1. aya minta pendapat orang lain terlebih dulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# &. aya masih khawatir apakah renana tersebut bisa berhasil (kor !) 4. 4erhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga (kor ) 0. Man)sia be!)sa-a sebaikbaiknya %an T)-an yan& (enen")kan *Sko! +, 8. 4agaimanapun aranya renana harus berhasil (kor ) 1. aya minta pendapat orang lain terlebih dulu, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang (kor 3) '. $ika suatu renana kerja terlihat rumit, maka &. aya tak mau repot-repot menobanya 4. aya khawatir jika menobanya dan gagal 6. aya berani menoba setelah mempertimbangkan risikonya 8. aya minta pendapat isteri :ang penting saya oba dulu 1. :ang penting saya oba dulu JAWABAN: Penilaian menggunakan skala nilai skor# &. aya tak mau repot-repot menobanya (kor !) 4. aya khawatir jika menobanya dan gagal (kor ) 0. Saya be!ani (enoba se"e$a- (e(e!"i(ban&kan !isikonya *Sko! +, 8. aya minta pendapat isteri :ang penting saya oba dulu (kor 3) 1. :ang penting saya oba dulu (kor ) BAGIAN 2
!. ikap saya terhadap perubahan, ide-ide dan ara-ara baru dalam bekerja &. Perubahan bukan jaminan keberhasilan pekerjaan. 4. Perubahan adalah suatu yang pasti. 6. Keberhasilan pekerjaan bergantung pada jenis perubahan, ide dan ara-ara baru tersebut 8. tabilitas dalam bekerja lebih penting. 1. 8engan adanya perubahan, kondisi kerja pasti lebih baik. $awaban 1 . 4erpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar &. aya tidak berpendapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya 4. aya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. 6. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya.
8. aya meyakini bahwa loyalitas itu penting, sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. 1. aya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik saya tidak ragu untuk pindah $awaban 1 . Kerja keras dan ermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang berman%aat. 4erkaitan dengan hal itu saya senang.. &. Pekerjaan yang menantang. 4. Pekerjaan yang rutin. 6. Pekerjaan yang menumbuhkan kreatiitas baru. 8. 4ekerja dengan standar yang tinggi. 1. 4ekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. $awaban 6 3. aya memiliki buku %aorit dan buku tersebut dihilangkan oleh teman dekat saya. &. aya marah pada teman saya 4. aya memintanya untuk mengganti buku tersebut karena buku itu %aorit saya. 6. aya sangat menyukai buku tersebut, namun buku itu sudah hilang. 8. aya memusuhinya dan melarangnya meminjam buku saya lagi. 1. aya memintanya untuk mengganti dan mengatakan padanya untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam buku saya lagi. $awaban 1 ". Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. &. aya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa ook dengan pekerjaan ini. 4. etiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. 6. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. 8. aya mulai menari pekerjaan lain sembari tetap bekerja diperusahaan saat ini. 1. aya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut walaupun belum memiliki pekerjaan lain. $awaban &
BAGIAN 3
!. udah sejak lama saya berusaha untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi belum juga tampak hasilnya. Pada akhirnya saya # &. 8engan terpaksa menerimanya 4. 7enerimanya dengan sedikit kekeewaan 6. 7enerimanya dengan lapang dada
8. 7embeni diri sendiri 1. 7eratapi diri sendiri . ;ntuk menapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya # &. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak 4. 7endorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan 6. 7endorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan 8. 7enstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik 1. 7engajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik . Ketika teman kantor sedang membiarakan satu teman yang bermasalah, saya akan &. 7embiarakan dengan teman dekat kemungkinan terbaik 4. 7engajak teman-teman mempertimbangkan suatu tindakan tertentu 6. 7eyakinkan teman-teman akan keperluannya dilakukan suatu tindakan 8. 7engajukan usulan alternati% tindakan yang tepat 1. 7enyetujui saja apa yang menjadi keputusan 3. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu, seorang teman akan meninggalkan terlebih dahulu, maka saya# &. 7emaksa untuk tetap tinggal 4. 7embujuknya untuk menyelesaikan tugas 6. 7empersilakan pergi 8. 7eminta pertimbangan teman yang lain 1. 7emintanya untuk mempertimbangkan ". aya mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba sahabat datang dengan muka emberut dan tampaknya ingin urhat (menurahkan isi hati) kepada saya. &tas kejadian itu saya # &. 7enanggapi dan memberi berbagai alternati% penyelesaiannya 4. 7eneruskan koreksi laporan dan tidak memerdulikan keinginan teman saya 6. 7endengarkan eritanya dengan penuh perhatian 8. 8engan menyesal tidak dapat mendengarkan keluhannya 1. Terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan eritanya '. Ketika munul suatu masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya # &. &kan bertanggung jawab 4. 7enunjuk orang lain sebagai penyebab 6. 7enermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya 8. 7elihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah 1. 7embiarkan masalah tetap berlangsung
<. Kerja keras dan ermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang berman%aat bagi organisasi. 4erkaitan dengan hal tersebut, saya senang ... &. 4ekerja dengan standar hasil yang tinggi 4. Pekerjaan yang menumbuhkan kreatiitas baru 6. Pekerjaan yang rutin 8. Pekerjaan yang menantang 1. 4ekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih +. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain hal yang terjadi adalah# &. Kebanyakan orang ingin agar penjelasan tersebut diulang 4. ebagian orang masih meminta penjelasan 6. 0rang memahami penjelasan saya 8. 0rang menjadi antusias atas penjelasan saya 1. Tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan =. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, saya # &. 4erusaha menjajagi peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya 4. 7engarahkan pembiaraan pada halhal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya 6. 4erusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya 8. 7enunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan saya 1. 7enjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya !*. 8alam melaksanakan suatu tugas yang diperayakan kepada saya, saya ... &. elalu menari alternati% lain agar tidak mengambil keputusan sendiri 4. Tidak berani mengambil keputusan sendiri 6. elalu menunggu keputusan pimpinan 8. 4erani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diperayakan kepada saya 1. 7enyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut diluar wewenang saya !!. 8alam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada saya hasilnya mengeewakan. 7eskipun saya sudah berusaha anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. &. ulit mengakui penilaian tersebut 4. 7enerima penilaian tersebut 6. 7enyangkal penilaian tersebut 8. Tersinggung merasa dipermalukan 1. 4erusaha menerima penilaian tersebut !. ahabat ayah saya tiba-tiba masuk rumah sakit terkena serangan jantung. aya akan # &. 7enemaninya untuk memberi dukungan
4. kut bersedih dan terus memikirkannya 6. 4erusaha untuk tidak memikirkannya 8. 7enghibur keluarga semampu saya 1. Tetap melanjutkan kegiatan saya !. 7enurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. ;ntuk itu upaya saya adalah ... &. 4ekerja dengan ermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui 4. 4erusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya 6. 4ekerja sepenuh hati 8. 4ekerja sampai larut malam 1. 4ekerja berdasarkan perintah atasan !3. 8i unit kerja saya telah terjadi pergantian pimpinan. ikap saya adalah ... &. Tidak peduli 4. 4erusaha mengenal dan memahami isi dan misi pimpinan baru 6. Tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut diap penjilat 8. 4erusaha mengenal pribadi pimpinan baru 1. Pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa !". &tasan yang saya sukai adalah yang >. &. angat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan 4. elalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya 6. enantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan 8. Tidak terlalu membantu bawahan menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya mampu menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya 1. elalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan !'. aya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya namun usulan tersebut menurut atasan saya kurang tepat. ikap saya adalah ... &. 7erasa sangat keewa 4. 7enoba menari alternati% usulan yang lain untuk diajukan lagi 6. 7erasa keewa tetapi berusaha melupakan penolakan tersebut. 8. Tetap menoba memberikan alasan dan pembenaran atas usulan tersebut sampai dapat meyakinkan atasan saya 1. Tidak merasa keewa dan berusaha melupakan penolakan tersebut !<. aya sedang mengerjakan ujian alon pegawai negeri sipil, waktu yang disediakan tinggal lima menit lagi padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan, saya # &. 4erusaha menutupi keemasan saya
4. Tak ingin memikirkannya 6. 7emikirkan apa yang saya rasakan 8. 7erasa gelisah, khawatir tidak selesai 1. 7engerjakan soal tersisa sampai waktu habis !+. $ika saya diterima menjadi PN dan saya tidak mempunyai uang maka saya akan # &. 6ari pinjaman ke teman sekantor 4. 4ekerja apapun asal bisa dapat uang 6. 7engundurkan diri dari PN 8. 7enari sumbangan dari suatu lembaga 1. 7enari bantuan atasan
SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir 1. Sebagai ie!"!gi terb#ka$ maka %an&asi"a sebaikn'a ... A. Dises#aikan engan ie!"!gi "ain B. Di%a#kan engan ie!"!gi "ain (. Dib#atkan %ena)siran resmi D. Dita)sirkan #"ang E. Dik!ntraskan engan ie!"!gi "ain *. Di a"am ie!"!gi tera%at tiga #ns#r esensia"$ sa"ah sat#n'a aa"ah bah+a setia% ie!"!gi se"a"# mem#at aan'a gagasan,gagasan -ita" 'ang s#ah i'akini kebenarann'a #nt#k iaikan asar an arah serta bagi ter&a%ain'a t##an 'ang te"ah itent#kan. Uns#r ini iseb#t ... A. Ke'akinan B. Mit!s (. L!'a"itas D. D!ktrin E. (ita,&ita /. Pan&asi"a aa"ah sika% menta" an tingkah "ak# bangsa In!nesia 'ang mem%#n'ai &iri khas$ mer#%akan ke##kan %an&asi"a sebagai 0 A. Dasar Negara B. Ie!"!gi bangsa (. (ita,&ita an t##an bangsa In!nesia D. Way of life
E. Ke%ribaian Bangsa In!nesia . Lambang i'akini sebagai sa"ah sat# %en!r!ng keberhasi"an s#at# &ita,&ita. Pai an ka%as %aa b#r#ng 2ar#a me"ambangkan ... A. Ket#hanan 3ang Maha Esa B. Keman#siaan 'ang ai" an beraab (. Persat#an In!nesia D. Kerak'atan 'ang i%im%in !"eh hikmah kebiaksanaan a"am %erm#s'a+aratan4%er+aki"an E. Keai"an s!sia" bagi se"#r#h rak'at In!nesia.
5. Hari Kesaktian Pan&asi"a i%eringati setia% tangga" 0 A. 1 6#ni B. ** 6#ni (. /7 Se%tember D. 1 Okt!ber E. 17 N!-ember 8. UUD 195 sebe"#m iamanemen menegaskan bah+a kea#"atan iat#r i tangan rak'at an i"ak#kan se%en#hn'a !"eh ... A. MP: B. DP: (. Presien D. MA E. Perana Menteri ;. UUD 195 mer#%akan k!nstit#si %ertama negara :e%#b"ik In!nesia 'ang ber"ak# m#"ai tangga" ... A. 1; Ag#st#s 195 < 1; Ag#st#s 19= B. 1; Ag#st#s 195 < 1; Ag#st#s 1957 (. 1= Ag#st#s 195 < *; Desember 199 D. 1; Ag#st#s 195 < 1; Ag#st#s 199 E. *7 Ag#st#s 195 < 1; Ag#st#s 199 =. A"asan kemba"in'a %aa UUD 195 aa"ah bah+a UUD 195 iangga% sebagai ... A. K!nstit#si %ertama 'ang ber"ak# B. Warisan nenek m!'ang (. K!nstit#si 'ang iangga% mam%# menaga kesat#an an %ersat#an bangsa D. K!nstit#si 'ang %a"ing baik saat ini E. K!nstit#si 'ang &!&!k #nt#k bangsa in!nesia 9. T##an %er#bahan UUD 195 'ait# men'em%#rnakan at#ran asar mengenai aminan an %er"in#ngan HAM agar ses#ai engan %erkembangan %aham HAM an %eraaban #mat man#sia 'ang mer#%akan s'arat bagi s#at# negara h#k#m 'ang ter&ant#m a"am ... A. H#k#m Internasi!na" B. UUD 195 (. Kitab Unang,Unang H#k#m Piana D. Peranian Internasi!na" E. Pan&asi"a 17. Terbent#kn'a negara me"a"#i aan'a ke"ebihan an !minasi sese!rang atas !rang "ain$ %emahaman it# mer#%akan intisari ari ... 11. A. Te!ri %eranian B. Te!ri %emerintahan (. Te!ri %!"itik D. Te!ri '#riis E. Te!ri kek#asaan
11. 2ab#ngan ari bebera%a negara 'ang ike%a"ai !"eh se!rang raa an memi"iki kek#asaan as"i %aa %emerintah %#sat$ negara terseb#t berbent#k ... A. Serikat B. D!mini!n (. Kesat#an D. Pr!tekt!rat E. Uni 1*. T!k!h 'ang meng#s#"kan agar 'ang menanatangani naskah %r!k"amasi &#k#% S!ekarn! an Hatta atas nama bangsa In!nesia aa"ah ... A. B.M. Diah B. Ahma S#bar! (. (hair#" Sa"eh D. S#karni E. Sa'#ti Me"ik 1/. Unt#k mengenang %eristi+a :engasengk"!k te%atn'a i markas bekas k!m%i Peta$ ibang#n ... A. 2e#ng :engasengk"!k B. Per%#stakaan :engasengk"!k (. M!n#men :engasengk"!k D. Sek!"ah :engasengk"!k E. Taman :engasengk"!k 1. Negara mer#%akan !rganisasi kek#asaan 'ang teriri ari berma&am,ma&am s#k# bangsa$ !"eh karena it# har#s ... A. Memberikan %e"a'anan terbaik B. Mem%erhatikan kesem%atan ber#saha (. Mema#kan keseahteraan #m#m D. Meng#tamakan %embang#nan ek!n!mi E. Me"estarikan kehi#%an setia% s#k# 15. Di In!nesia ikena" engan aan'a sistem kekerabatan %atri"inea" an matri"inea". S#k# 'ang mengan#t sistem kekerabatan matri"inea" aa"ah ... A. Batak B. :eang (. 2a'! D. Ba"i E. Minangkaba# 18. S#m%ah %em#a mer#%akan titik ba"ik %em#a In!nesia #nt#k bersat# emi me+##kan In!nesia mereka. 3ang memba&akan s#m%ah %em#a aa"ah ... A. Amir S'a)r#in B. M!h. 3amin (. S#g!n! 6!'!%#s%it! D. D!k! Marsai E. :!hani
1;. Penanaman m!a" asing 'ang itera%kan %emerintah k!"!nia" be"ana tern'ata mam%# memba+a %er#bahan s!sia" a"am mas'arakat In!nesia$ 'ait# ... A. Timb#"n'a g!"!ngan b#r#h an %eng#saha B. Mas'arakat In!nesia m#"ai mengena" sistem #ang (. T#mb#hn'a g!"!ngan ter%e"aar D. Terain'a %engambi"a"ihan tanah %eesaan E. Tara) hi#% an tingkat s!sia" ek!n!mi mas'arakat meningkat 1=. 3ang b#kan mer#%akan T#gas MP: sebe"#m i"ak#kan amanemen aa"ah 0 A. Meneta%an 2BHN B. Meneta%kan an meng#bah UUD (. Me"antik Presien an Waki"n'a D. Memi"ih Presien an Waki"n'a E. Pe"aksanaan kea#"atan rak'at 19. Sistem %emerintahan men#r#t UUD 195 menegaskan bah+a .. A. Kek#asaan ke%a"a negara tak terbatas B. Kek#asaan ke%a"a negara %er"# ibatasi (. Kek#asaan ke%a"a negara sangat terbatas D. Kek#asaan ke%a"a negara se#m#r hi#% E. Kek#asaan ke%a"a negara tiak tak terbatas. *7. Dengan aan'a %rinsi% !t!n!mi se"#as,"#asn'a$ aerah iberi ke+enangan mengat#r #r#san %emerintahann'a seniri$ ke&#a"i i biang0 A. Agama B. Perek!n!mian (. Wi"a'ah D. S!sia" Mas'arakat E. SDA *1. Paa hakikatn'a setia% +arga negara berhak atas %ekeraan an %enghi#%an 'ang "a'ak bagi keman#siaan. At#ran asar ini ter&ant#m a"am UUD 195... A. Bab > Pasa" *; ?1@ B. Bab > Pasa" *; ?*@ (. Bab > Pasa" *= ?1@ D. Bab >II Pasa" /7 ?1@ E. Bab >II Pasa" /7 ?*@ **. H#k#m 'ang %!siti) aa"ah h#k#m 'ang ... A. Mengat#r tata &ara me"aksanakan an mem%ertahankan h#k#m B. Berisi %erintah an "arangan (. Han'a ber"ak# %aa mas'arakat tertent# D. Ber"ak# sekarang E. Ber"ak# i masa menatang */. Men#r#t at#ran 'ang ter&ant#m a"am UUD 195$ kea#"atan rak'at aa"ah i tangan rak'at an i"ak#kan se%en#hn'a !"eh MP: 'ang angg!tan'a teriri ari #ns#r,#ns#r ke&#a"i... A. Ut#san aerah B. Ut#san g!"!ngan
(. Ut#san %artai %!"itik D. Ut#san TNI E. Ut#san %emerintah *. Setia% negara memi"iki si)at tiak teta% an har#s menga"ami %er#bahan. O"eh karena it#$ har#s ikembangkan %!"a %emerintahan 'ang re"ati) tahan terhaa% ge!"ak 'ang akan atang. Ha" ini iseb#t #ga ... A. K!m%"eksitas B. Keragaman (. Integritas D. Dinamika E. P"#ra"itas *5. Dem!krasi aa"ah %emerintahan 'ang berasa" ari rak'at$ i"ak#kan !"eh rak'at$ an #nt#k ke%entingan rak'at sehingga kea#"atan beraa i tangan rak'at. Kea#"atan rak'at se%en#hn'a i"ak#kan !"eh .... A. DP: an MP: B. DPA an BPK (. Presien D. DP: E. MP: *8. Sa"ah sat# Negara iba+ah 'ang masih mengan#t s'stem em!krasi %ar"ementer hingga saat ini aa"ah 0 A. Inggris B. Amerika (. Be"gia D. Argentina E. (hina *;. Mas#kn'a %engar#h Hin# %ertama ka"i ib#ktikan engan aan'a %enem#an %rasasti ari keraaan... A. K#tai B. Sri+ia'a (. Tar#manegara D. Mataram Hin# E. Maa%ahit *=. 2#bern#r O( 'ang memaksa an memerintahkan rka'at #nt#k memb#at a"an ra'a An'er < Panar#kan aa"ah 0 A. :a))"es B. Pieter B!th (. an en B!s&h D. Daene"s E. an er (a%""en *9. Paa aba %ertengahan ?8,15 M@ kehi#%an s!sia" an s%irit#a" mas'arakat barat ik#asai !"eh se!rang 0 A. Pa#s
B. (. D. E.
Presien :aa Misi!naris 6enera"
/7. U%a'a USA memben#ng "#asn'a k!m#nisme i Asia Tenggara i+##kan a"am membent#k ... A. OAS B. (ENTO (. ANUS D. SEATO E. NATO /1. Kebiakan #nia 'ang berisi #nt#k meng#rangi emisi gas r#mah ka&a tert#ang a"am0 A. Pr!t!&!" M!ntrea" B. The 2"!ba" Warming (!n)eren&' (. K!n)erensi 2reen%ea&e D. Pr!t!&!" T!k'! E. K!n)erensi Lingk#ngan i Ba"i Bacaan untuk soal 32-33
CSe&ara ek!n!mis$ ke"a'akan %enanaan %r!'ek ini masih a"am taha% %embi&araan antara %emerintah 6e%ang an In!nesia$ kata S#ti'!s!. CPaaha" st#i ke"a'akan biang teknik #nt#k %r!'ek CSubway i 6akarta s#ah se"esai. /*. Di a"am teks terseb#t tiak aa %ern'ataan ... A. Pr!'ek subway it# akan ianai !"eh negara asing B. St#i ke"a'akan #nt#k %r!'ek it# s#ah ram%#ng (. Pr!'ek it# akan i"aksanakan i bebera%a k!ta besar D. A%akah %r!'ek ini berni"ai ek!n!mis ata# tiak$ be"#m iketah#i E. ke"a'akan %enanaan %r!'ek ini masih a"am taha% %embi&araan //. 3ang imaks# engan %r!'ek s#b+a' berh#b#ngan engan ... A. 6a"an ra'a B. La"# "intas (. Perkeretaa%ian D. Tata k!ta E. Kema&etan /. ... sekt!r %ertanian an trans%!rtasi bagi kab#%aten W!n!giri sebesar :%**9$= mi"iar ata# 17$* ari t!ta" kegiatan ek!n!mi. Kata 'ang te%at #nt#k me"engka%i ka"imat i atas aa"ah ... A. Distrib#si B. K!ntrib#si (. K#antitas D. K!m!itas E. Akti)itas
/5. Sete"ah gas %ertanian i P!r!ng me"eak an mene+askan serta me"#kai bebera%a !rang$ %emerintah men'eb#t "#a%an "#m%#r sebagai disaster . Makna kata disaster %aa ka"imat i atas aa"ah... A. Ke&e"akaan B. M#sibah (. Ben&ana D. Ke"a"aian E. Ke&er!b!han /8. :EKO2NISI F A. Pengemba"ian B. %emberitah#an (. Pengak#an D. T#nt#tan E. Pengam%#nan /;. SABAN F A. 6arang B. Seka"i (. Tia%,tia% D. Pernah E. Se"a"# /=. AN2OT F A. Ata# B. K#mat (. Anai D. Ka&a# E. Sering /9. ULTIMA G A. ina" B. Kesan (. Biasa D. A+a" E. Pesan 7. NAAS G A. Unt#ng B. (e"aka (. :#gi D. Baik E. Bangkr#t 1. (HAOS G A. Han&#r B. Labi" (. N!rma" D. Ka&a#
E. Berantakan *. DANA J PEN22ELAPAN F A. Uang J Brankas B. Kar'a T#"is J Peni%"akan (. De%!sit! J Perbankan D. (ek J Ak#ntansi E. Kan-as J L#kisan
J
/. KA:DIOLO2I J 6ANTUN2 F A. Phat!"!gi J Peta B. armak!"!gi J Obat,Obatan (. Ak#ntansi J Per#sahaan D. Bi!"!gi J I"m# E. Matematika J Ka"k#"at!r
J
. NELA3AN J PE:AHU F A. K!ki J O-en B. Pen#"is J Pena (. !t!gra)er J Kamera D. Petani J Trakt!r E. Menahit J Ba# 5. HUMO: J KOMEDIAN F A. Mem!ri J Amnesia B. Her!isme J E%ik (. K"imaks J Drama D. Per&eraian J Pernikahan E. S#rat J Unangan
J
J
8. Di!n membe"i *7 kg beras enis A seharga :% 8.777$774kg an /7 kg beras enis B engan harga :%. .777$774kg. Ke#a enis beras teseb#t kem#ian i&am%#r. Agar Di!n mena%at #nt#ng $ maka beras tereb#t i#a" seharga ... 4kg. A. :% .99*$77 D. :% 8.;*7$77 B. :% 5.;*7$77 E. :% 8.99*$77 (. :% 5.99*$77 ;. Paa tah#n *717 seb#ah %abrik g#"a mem%r!#ksi g#"a %asir seban'ak t!n. 6ika kebiakan %r!#ksi #nt#k tah#n *711 an *71* iteta%kan kenaikann'a sebesar 1*5 ari %r!#ksi tah#n *717$ bera%a t!n #m"ah %r!#ksi g#"a %asir %abrik tereb#t a"am tiga tah#n terakhir ini A. Tak a%at itent#kan B. 198$= (. *=*$9 D. ;9$* E. =7$5; =. Uk#ran seb#ah k!ta %aa s#at# %eta aa"ah %anang 1* &m an "ebar 9 &m. A%abi"a %eta terseb#t mem%#n'ai ska"a 1 J *77$ "#as sebenarn'a ari k!ta terseb#t aa"ah ... m *.
A. 17= B. *18 (. *7
D. /* E. /7
9. Seb#ah mesin a%at mem!t!ng seenis ka'# a"am 8 menit an se!rang t#kang ka'# engan mengg#nakan gergai tangan a%at me"ak#kan %ekeraan terseb#t a"am 1= menit. Sete"ah menit$ "istrik %aam an ka'# tereb#t har#s i%!t!ng engan gergai tangan. Bera%a menit 'ang i%er"#kan t#kang ka'# #nt#k men'e"esaikan %em!t!ngan ka'# terseb#t A. * menit D. 1 menit B. 8 menit E. 15 menit (. 1* menit 57. 6ika aa"ah *;$= ari 5 an ' aa"ah 5b ari *;$= maka ... A. G ' B. ' (. F' D. h#b#ngan an ' tiak a%at itent#kan E. ' 51. 6ika % sembarang bi"angan$ F /%*5Q an ' F *%* Q$ manakah %ern'ataan berik#t 'ang benar A. G ' B. ' (. F ' D. h#b#ngan an ' tiak a%at i tent#kan E. ' 5*. Ni"ai mata k#"iah T!n! %aa semester I 'ang "a"# aa"ahJ Agama F =7$ Pengantar Ak#ntansi F =5$ Bahasa In!nesia F ;7$ Matematika Ek!n!mi F 97$ Bahasa Inggris F ;7$ Pan&asi"a F =7$ an Pengantar Per%aakan F ;7. Dari ata terseb#t$ bera%akah meian ari ni"ai 'ang i%er!"eh T!n! %aa semester I 'ang "a"# A. ;7 D. 97 B. ;= E. =5 (. =7 5/. Di a"am s#at# ke"as tera%at /7 sis+a an ni"ai rata,rata tes matematika aa"ah %. Pak g#r# matematika mereka menaikkan ni"ai setia% sis+a sebesar 17. Tent#kan rata,rata ni"ai bar# sis+a terseb#tR A. % /77 D. % /7 B. 17% E. /7% (. % 17 5. Ait'a a%at menge%ak b#k# seban'ak 11* b#ah sehari$ seangkan %embant#n'a han'a a%at menge%ak engan ke&e%atan ke&e%atan Ait'a. Bera%a "amakah +akt# 'ang i%er"#kan mereka ber#a #nt#k menge%ak 587 b#k#$ ika masing,masing bekera seniri, seniri %aa hari,hari 'ang berbea A. hari D. = hari B. * hari E. 8 hari
(. hari 55. Seb#ah m!bi" a%at menem%#h *7 mi" %er ga"!n bensin ika bera"an engan ke&e%atan 57 mi"4am. Dengan ke&e%atan 87 mi"4am$ arak 'ang a%at item%#h berk#rang 1*. Bera%akah arak 'ang a%at item%#h !"eh m!bi" terseb#t engan 11 ga"!n bensin an berke&e%atan 87 mi"4am A. 195$1 mi" D. 19/$8 mi" B. *77 mi" E. 198 mi" (. *7$/ mi" 58. Dari 177 sis+a$ /9 gemar !"ahraga. Diantara %enggemar !"ahraga$ aa 11 !rang sis+a #ga gemar bermain m#sik. 6ika aa /* sis+a tiak gemar !"ahraga ma#%#n m#sik$ maka ban'akn'a %enggemar m#sik ari 177 sis+a it# aa"ah ... A. *9 D. ;1 B. /9 E. 5 (. 7 5;. Dari 87 !rang anak$ iketah#i bah+a /; !rang iantaran'a men'#kai sa'#ran$ 19 !rang men'#kai ikan$ an !rang tiak men'#kai ke#an'a. Bera%a !rang anak 'ang men'#kai sa'#ran an ikan A. D. 58 B. < E. > 85 (. < 58 5=. =$ *$ **$ 58$ 1=$ A. 1** B. 1* (. 1*8 D. 1*= E. 1/7 59. D$ E$E$$ $ 2$ A. H an I B. 2 an 2 (. 2 an H D. 2 an I E. H an H 87. Sem#a men# makanan rest!ran B i!"ah ari bahan !rganik. Sem#a men# engan bahan !rganik i!"ah engan &ara tiak ig!reng. A. Sebagian men# makanan i!"ah tan%a mengg#nakan min'ak ?tiak ig!reng@. B. Sem#a men# 'ang i!"ah engan &ara ig!reng b#kan men# rest!ran B. (. Sem#a men# rest!ran B i!"ah tan%a ig!reng engan min'ak. D. Sebagian men# rest!ran B engan bahan !rganik i!"ah engan &ara ig!reng. E. Sem#a men# i!"ah engan &ara ig!reng mengg#nakan bahan !rganik. 81. 6ika T!n! "#"#s k#rang ari sat# ata# sama engan tah#n$ maka ia akan iterima berkera sebagai kar'a+an i %er#sahaan A.
6ika T!n! s#ah bekera i %er#sahaan A$ maka a'ahn'a akan membe"ikan T!n! seb#ah se%ea m!t!r. T!n! tiak mena%at se%ea m!t!r ari a'ahn'a. A. T!n! men'e"eseikan st#in'a k#rang ari tah#n. B. T!n! men'e"eseikan st#in'a "ebih ari tah#n. (. T!n! bekera i %er#sahaan A. D. T!n! men'e"eseikan st#in'a te%at tah#n. E. T!n! bekera engan se%ea m!t!r. Teks logika Analitik
Enam !rang sis+a 'ait# Amir$ Kiki$ Sha)ira$ A"i$ Wah'#$ Dan :ara ingin mengik#ti "atihan !"ahraga. 6a+a" !"ahraga 'ang terseiaJ basket an karate hari Se"asa$ bamint!n an renang hari Kamis$ baseba"" an tenis mea hari 6#mat. Setia% anak han'a bisa mengik#ti %a"ing ban'ak sat# enis !"ehraga a"am sat# hari. Amir an Sha)ira i+aibkan !rang t#a mereka #nt#k mengik#ti !"ahraga renang. :ara an Kiki te"ah berse%akat #nt#k memi"ih !"ahraga bamint!n. Han'a :ara an Wah'# 'ang tiak mengik#ti !"ah raga basket. :ara tiak memi"ih tenis mea. 8*. O"ahraga a%a 'ang bisa i"ak#kan !"eh :ara an Sha)ira se&ara bersamaan A. Basket B. Bamint!n (. :enang D. Baseba"" E. Karate 8/.
2ambar se"an#tn'a aa"ah ...
A.
B.
(.
D.
8.
2ambar se"an#tn'a aa"ah ...
E.
A.
B.
(.
D.
E.
85.
2ambar se"an#tn'a aa"ah ...
A. 88. A. B. (. D. E.
B.
(.
D.
E.
Kaangka"a sa'a merasa "a%ar ketika am kera$ maka 'ang sa'a "ak#kan aa"ah ... Men'e"esaikan %ekeraan ter"ebih ah#"# kem#ian makan Meminta iin atasan #nt#k makan Meminta teman menggantikan kera sebentar Ke pantry segera memb#at makanan Pergi ke +ar#ng terekat #nt#k membe"i makan
8;. Ketika seang iminta %im%inan #nt#k bekera "emb#r$ tiba,tiba aa te"e%!n ari r#mah memberi tah# bah+a anak seang sakit$ sika% kita ... A. Segera kemba"i ke r#mah B. Pekeraan kant!r "ebih %enting (. Meminta istri #nt#k "emb#r se"esai D. Me"ihat #"# k!nisin'a$ a%abi"a sakit %arah segera kemba"i r#mah E. S#ah aa istri an %embant# i r#mah 8=. Karena "emb#r kera kemarin$ siang ini sa'a merasa sangat mengant#k$ keraan tiak aa 'ang se"esai karena tiak )!k#s$ sebaikn'a sa'a ... A. Segera ti#r siang B. Segera makan siang (. Meminta iin atasan #nt#k istirahat seenak D. Meminta teman #nt#k memiat E. Segera ke m#sh!"ah #nt#k ti#r 89. Saat #"ang tah#n %im%inan kant!r$ teman,teman ser#angan beren&ana memberikan %esta ke#tan$ ta%i kek#rangan ana maka kami mengambi" ana %embia'aan ra%at$ mengenai ha" ini ... A. Tiak a%a,a%a asa"kan seikit
B. (. D. E.
Men!"ak ren&ana ini Menghimba# agar %at#ngan saa Tiak ik#t,ik#tan Memakai ana s%!ns!r
;7. 6ika sa'a seang mengerakan ses#at#$ k!nisi 'ang a%at men#k#ng sa'a bekera !%tima" aa"ah ... A. K!nisi tenang an santai B. Saat tiak aa se!rang%#n a"am r#angan (. Dengan r#angan n'aman an ingin D. A%a%#n k!nisin'a sa'a ber#saha sek#at tenaga E. Sa'a g#nakan %ikiran sa'a agar)!k#s %ekeraan b#kan masa"ah tem%at ;1. A. B. (. D. E.
Target kera an beban kera 'ang tinggi men#r#t sa'a aa"ah ... S#at# tantangan 'ang har#s kita haa%i Mer#%akan a"an kita #nt#k me"angkah kee%an Lebih baik sa'a menbg#n#rkan iri ari%aa sa'a stress Mer#%akan a"an sa'a men&a%ai tingkat %im%inan tertinggi Sebagai sarana me"atih iri
;*. Ditengah %r!'ek besar an memb#t#hkan tangg#ng a+ab besar sa'a menga"ami kegaga"an besar 'ang sangat mengan&am karir sa'a$ sebaikn'a sa'a .. A. Meminta maa) atas kegaga"an sa'a B. Bertangg#ng a+ab se%en#hn'a atas a%a 'ang sa'a "ak#kan (. Tiak ber%#t#s asa$ sa'a aikan kegaga"an ini sebagai %eng#at "angkah kee%an D. Bertangg#ng a+ab engan segera meng#n#rkan iri ari %ekeraan E. Men&ari,&ari a"ang iba"ik kegaga"an ini ;/. Aa ta+aran beasis+a me"an#tkan %eniikan i "#ar negeri$ ta%i ana te"at meng#m%#"kan s'arat %ena)taran sehingga tiak a%at mengik#ti tes mas#k$ mengenai ha" ini ... A. Sa'a teta% ber#saha agar bisa mengik#ti se"eksi beasis+a B. Tiak ber%#t#s asa$ ber#saha men'ia%kan sega"a %ers'aratan #nt#k tah#n e%an (. Meminta %im%inan agar masih i%erb!"ehkan mengik#ti tes mas#k D. Biasa saa karena masih aa tah#n e%an E. Tiak ter"a"# mem#singkan karena sa'a %#n'a k!neksi a"am agar bisa ik#t beasis+a ;. Saat seang ra%at bersama se"#r#h %ega+ai i-isi tem%at sa'a bekera$ sa'a biasan'a memberikan mas#kan ber#%a %ena%at teta%i bebera%a teman sa'a #ga memberikan %ena%at$ sika% sa'a akan ha" ini ... A. Teta% ber%egang teg#h %aa ie sa'a B. Men&!ba mem%engar#hi 'ang "ain agar set## terhaa% %ena%at sa'a (. Sa'a &#k#% ekat engan %im%inan ra%at$ sa'a 'akin ie sa'a iset##i D. Bersika% terb#ka an menerima sem#a %ena%at 'ang aa E. Men&!ba se"a"# ber)ikir %!siti) atas sega"a ke%#t#san ra%at
;5. A. B. (. D. E.
6ika aa +akt# "#ang$ se"ama akhir %ekan sa'a biasan'a ... 2#nakan #nt#k ti#r siang Sa'a aak ke"#arga #nt#k makan i "#ar Ber"atih bermain m#sik Sa'a g#nakan #nt#k mem%e"aari ha",ha" "ain 'ang si)atn'a %!siti) Sa'a g#nakan #nt#k men'e"esaikan %ekeraan kant!r 'ang be"#m se"esai
;8. Pim%inan menginginkan agar berita,berita 'ang seang hangat ibi&arakan ib#at seb#ah k#m%#"an berita agar mem#ahkan iba&a nantin'a$ maka sebaikn'a ... A. Sa'a b#atkan k"i%ing k!ran engan angka +akt# tia% b#"an B. Sa'a k#m%#"kan berita,berita ari internet internet an sa'a bookmark tia% a"amatn'a (. Sa'a k#m%#"kan berita maa"ah an k!ran 'ang berisi berita %enting D. Sa'a bersama teman,teman men'im%an tia% k!ran an maa"ah ke rak,rak kh#s#s E. Sa'a meminta OB #nt#k mengk"i%ing k!ran 'ang %enting ;;. Ana memi"iki bebera%a r#mah 'ang ise+akan. Sa"ah sat# !rang 'ang men'e+a r#mah ana me"a%!rkan ika r#mah ana b!&!r. Maka 'ang akan ana "ak#kan aa"ah ... A. Segera membenahi keb!&!ran terseb#t B. Membebankan tangg#ng a+ab ke%aa si %en'e+a (. Memberikan %ena+aran r#mah ana 'ang "ain #nt#k item%ati D. Meminta %aa %en'e+a #nt#k sementara menamba"n'a seniri E. Meminta %aa %en'e+a r#mah #nt#k segera meningga"kan r#mah terseb#t bi"a s#ah tiak n'aman ;=. Ana akan keatangan rekan kera ana ari "#ar k!ta. Dia beren&ana mengina% i r#mah ana. Maka 'ang akan ana "ak#kan aa"ah ... A. Meminta kant!r #nt#k mem)asi"itasi keatangann'a se"ama i r#mah ana B. Men!"akn'a se&ara ha"#s (. Men'ia%kan sega"a 'ang i%er"#kan ses#ai engan kemam%#an ana D. Meminta rekan ana #nt#k memba+a %er"engka%ann'a seniri E. Memb!"ehkann'a mengina% i r#mah asa"kan #r#san ana im#ahkan ;9. Seringka"i terai ke"a"aian ketika kita memesan makanan$ %e"a'an tiak "angs#ng memberitah#kan bi"a makanan 'ang kita %esan terseb#t s#ah habis. Men#r#t ana sebagai %e"anggan 'ang %er"# itangg#"angi ari ha" terseb#t aa"ah ... A. Pe"a'an terseb#t segera memberi tah# ika makanan 'ang ana %esan s#ah habis B. Memberikan ana a"ternati) makanan "ain saat ana memesan makanan (. Membrikan &atatan imen# ika makanan terseb#t s#ah habis D. Dengan inisiati) %ribai %e"a'an terseb#t "angs#ng mengganti men# 'ang ham%ir sama E. Memberitah# ana bi"a ana bertan'a =7. Ana beren&ana #nt#k mengambi" sisa &#ti tah#nan. Nam#n$ tiba,tiba rekan ana meminta ana agar membata"kan &#tin'a karena rekan ana ingin meneng#k ke"#argan'a 'ang sakit i "#ar k!ta. Maka reaksi 'ang ana berikan %aa keaian terseb#t aa"ah ... A. Men#na &#ti
B. (. D. E.
Teta% &#ti karena hak Meminta maa) karena tiak a%at membant# Mem%ertimbangkann'a (#ti bersamaan
=1. Tetangga ana sakit an tiak bisa mengantar anakn'a berangkat ke sek!"ah. Maka 'ang ana "ak#kan aa"ah... A. Membe"ikan !bat agar "ekas semb#h B. Mena+arkan iri #nt#k mengantarkan anakn'a ke sek!"ah (. Memba+a tetangga ke r#mah sakit D. Men'arankan agar anak tiak %er"# ke sek!"ah E. Mene"%!n +a"i ke"as an meminta agar si anak tiak ke sek!"ah =*. :ekan kera ana imarahi !"eh atasan karena aa !k#men 'ang hi"ang. Maka 'ang ana "ak#kan aa"ah ... A. Membiarkann'a #nt#k mengingat imana !k#men terseb#t B. Menenangkann'a karena imarahai !"eh atasan (. Membant# men&ari !k#men 'ang hi"ang D. Ik#t men'a"ahkann'a E. P#ra,%#ra tiak tah# =/. A. B. (.
Sebagai %ega+ai bar# 'ang akan ana "ak#kan ... Bekera sebaik m#ngkin Mengerakan t#gas 'ang iberikan atasan Ber#saha se&e%at m#ngkin mem%e"aari t#gas an tangg#ng a+ab serta membang#n re"asi engan rekan kera D. Ban'ak bertan'a %aa rekan kera tentang %ekeraan E. Meng!bser-asi &ara kera rekan
=. Perat#ran bar# meng#bah sistem / shift menai * shift, terai %er#bahan +akt# kera. Kebet#"an ana bekera seka"ig#s k#"iah. (ara ana men'ika%i %erat#ran terseb#t engan ... A. Mengat#r #"ang a+a" k#"iah agar tiak menggangg# am kera B. Mengk!m#nikasikan ke%aa atasan tentang a+a" kera an k#"iah agar tiak bentr!k (. (#ti k#"iah sementara +akt# sam%ai ana a%at membagi +akt# engan %ekeraan D. Meng#n#rkan iri ari %ekeraan E. Men&ari kam%#s "ain 'ang a%at men'es#aikan a+a" k#"iah engan am kera =5. Ana aa"ah %ega+ai %#sat 'ang mena%atkan kanaikan abatan an item%atkan i aerah ter%en&i". Maka ana akan ... A. Me"ak#kan neg!siasi agar item%atkan i k!ta besar B. Men!"ak kenaikan %angkat terseb#t engan a"asan be"#m mam%# mena"ankan amanat (. Meng#s#"kan teman "ain #nt#k ia#kan D. Menerima an mena"ankan t#gas terseb#t engan %en#h btangg#ng a+ab E. Meminta im#tasi ke i-isi "ain
=8. Ana bar# saar !m%et ana tertingga" %aaha" ana s#ah beraa i a"am angk#tan #m#m$ maka ana akan ... A. Meminam #ang %aa %en#m%ang "ain B. Segera t#r#n an kemba"i ke r#mah (. Berkata ##r %aa s#%ir angk#tan an meminta maa) D. Panik E. Ma"# =;. Ketika i a"am "i)t$ ana han'a ber#a engan %eabat$ maka ana akan ... A. Segera ke"#ar "i)t B. Sa"ah tingkah (. Men'a%a engan s!%an D. Bisa saa E. P#ra,%#ra sib#k bermain gaget ==. Ana seang aa ani engan teman,teman ana$ ta%i teman,teman ana atang ter"ambat$ maka sika% ana ... A. Sabar B. Ha" it# s#ah baisa (. Marah D. Meneg#r keter"ambatan mereka E. Lain ka"i atang ter"ambat saa =9. S#at# ketika rekan kera ana ban'ak 'ang "emb#r$ sementara ana s#ah men'e"esaikan %ekeraan$ maka ana akan ... A. Ik#t "emb#r karena s#ngkan B. Iin %#"ang an men'erahkan %ekeraan 'ang s#ah ana se"esaikan (. Ik#t "emb#r engan keaaaan ter%aksa D. Teta% %#"ang sambi" menerta+akan teman 'ang "emb#r E. P#"ang iam,iam 97. Ana aa"ah se!rang P#teri In!nesia seka"ig#s$ s#at# ketika ana akan mengik#ti karantina Miss ni!erse, seangkan masih ban'ak seka"i beban %ekeraan kant!r 'ang har#s ana se"esaikan$ maka ana akan ... A. Ke"#ar ari PNS B. Meminta iin atasan agar bisa me"im%ahkan %ekeraan ke rekan 'ang "ain (. Segera men'e"esaikan %ekeraan$ ka"a# tiak terkear$ bar# meminta iin atasan D. Meng#n#rkan iri ari k!ntes Miss ni!erse E. Marah %aa keaaan 91. Sebagai se!rang artis %a%an atas$ ana seang men'e"esaikan sinetr!n strippin" an seang kear tan'ang$ %aaha" ana sangat "e"ah an ingin istirahat bebera%a hari$ maka sika% ana ... A. Mem!h!n iin &#ti bebera%a hari
B. Teta% me"an#tkan shootin" karena har#s %r!)esi!na" #. Mengk!ns#msi s#%"emen an -itamin agar bisa teta% )it #nt#k men'e"esaikan shootin" D. P#ra,%#ra sakit E. Bekera asa",asa"an 9*. A. B. (. D. E.
Hari ini ana keh#anan ketika %#"ang kant!r$ maka ana akan ... Men'a"ahkan rama"an &#a&a Biasa saa Men'ia%kan %a'#ng i a"am tas Memba+a ba# "ebih #nt#k hari,hari berik#tn'a Ber!a agar tiak h#an
9/. S#at# ketia ana it#gaskan i front office #nt#k me"a'ani %e"anggan$ %aaha" sebe"#mn'a ana tiak %ernah bekera i bagian terseb#t$ maka ana akan ... A. Segera be"aar B. Asa" bekera (. Bekera sebisan'a D. Sia% be"aar ari a%a 'ang nanti ia%atkan a"am %raktikn'a E. Tak#t 9. A. B. (. D. E.
Bagaimana &ara ana bekera ... Mengik#ti SOP 'ang aa Mengik#ti &ara seni!r Dengan &ara seniri Mengik#ti at#ran 'ang aa Mengik#ti SOP engan menambahkan seikit m!ti)asi
95. A. B. (. D. E.
Ketika ban'ak angg!ta tim kera ana 'ang berbea s#k# engan ana$ maka ana akan ... Bersika% t!"eran an mengh!rmati mereka Menaga arak engan mereka Was%a a"am bersika% kha+atir ika #&a%an ana a%at men'ingg#ng mereka meminta atsan #nt#k meminahkan ana ke tim kera 'ang "ain saa
98. ketika ban'ak angg!ta tim kera ana 'ang berbea agama engan ana$ maka ana akan ... A. bersika% t!"eran an mengh!rmati mereka B. Menaga arak engan mereka (. Was%a a"am bersika% D. Kha+atir ika #&a%an ana a%at men'ingg#ng mereka E. Meminta atsan #nt#k meminahkan ana ke tim kera 'ang "ain saa 9;. Sa"ah se!rang rekan kera a"am tim kera ana mer#%akan se!rang %ega+ai bar#$ maka ana ...
A. B. (. D. E.
Senang karena ia bisa iaikan %es#r#h Senang membent#n'a a"am mem%e"aari "ingk#ngan kera (#ek saa +a"a# ia meminta bant#an %aa sa'a Ber#saha bersika% engan %en#h +iba+a i e%ann'a Meminta atasan #nt#k menggantin'a engan a"asan ia be"#m sia% i"ibatkan a"am kera tim
9=. A. B. (. D. E.
Di kant!r sa'a akan iaakan a&ara b#ka %#asa bersama$ maka sa'a akan ... Mengik#ti a&ara terseb#t karena merasa tiak enak ika tiak ik#t P#"ang sebe"#m a&ara terseb#t se"esai Iin tiak mengik#ti a&ara terseb#t karena ana s#ah "e"ah Ik#t a&ara terseb#t karena ban'ak rekan sa'a 'ang #ga mengik#tin'a Mengaak rekan,rekan sekant!r #nt#k ber%artisi%asi a"am a&ara terseb#t
99. A. B. (. D. E.
Di kant!r sa'a akan iaakan a&ara sara%an bersama$ maka sa'a akan ... Mengik#ti a&ara terseb#t karena merasa tiak enak ika tiak ik#t P#"ang sebe"#m a&ara terseb#t se"esai Iin tiak mengik#ti a&ara terseb#t karena ana s#ah sara%an Ik#t a&ara terseb#t karena ban'ak rekan sa'a 'ang #ga mengik#tin'a Mengaak rekan,rekan sekant!r #nt#k ber%artisi%asi a"am a&ara terseb#t
177. 6ika anak ana marah karena tiak be"ikan seb#ah mainan 'ang ia inginkan$ maka ana akan ... A. Memberin'a %engertian agar membe"i barang 'ang "ebih ban'ak man)aatn'a saa B. Men'#r#hn'a #nt#k berhenti marah (. Memarahin'a agar berhenti merengek D. Meniamkann'a hingga ia tenang E. Meningga"kann'a i t!k! mainan terseb#t
PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK DAN TIU Sebagai ie!"!gi terb#ka$ maka %an&asi"a sebaikn'a ises#aikan engan ie!"!gi "ain. ?A@ Ke'akinan mer#%akan sa"ah sat# #ns#r ie!"!gi 'ang mene"askan bah+a setia% ie!"!gi se"a"# mem#at aan'a gagasan,gagasan -ita" 'ang s#ah i'akini kebenarann'a #nt#k iaikan asar an arah serta bagi ter&a%ain'a t##an 'ang te"ah itent#kan. ?A@ 3. Pan&asi"a aa"ah sika% menta" an tingkah "ak# bangsa In!nesia 'ang mem%#n'ai &iri khas$ mer#%akan ke##kan %an&asi"a sebagai Ke%ribai,an Bangsa In!nesia. ?E@ 4. Si"a ke"ima V keai"an s!sia" bagi se"#r#h rak'at in!nesia i"ambangkan engan simb!" C%ai an ka%as. ?E@ 5. 1 Okt!ber mer#%akan tangga" bersearah karena tangga" terseb#t$ %an&asi"a i%erkena"kan berkaita %eristi+a 2/7SPKI ke bangsa in!nesia$ an %aa tangga" it# iseb#t hari kesaktian %an&asi"a. ?D) 6. Kea#"atan rak'at aa i MP:. ? A@ 7. UUD 195 mer#%akan k!nstit#si %ertama negara :e%#b"ik In!nesia 'ang ber"ak# m#"ai tangga" 1= Ag#st#s 195 < *; Desember 199. ?C@ 8. A"asan kemba"in'a %aa UUD 195 aa"ah bah+a UUD 195 iangga% sebagai K!nstit#si 'ang iangga% mam%# menaga kesat#an an %ersat#an bangsa ?C@ 9. T##an %er#bahan UUD 195 ter&ant#m a"am UUD 195. ? B) 10. Te!ri kek#asaan 'ang bersi)at )isikJ 'ait# 'ang k#at"ah 'ang berk#asa ?aaran 'ang ian#t !"eh Ma&hia-e"i@. ?E@ 11. Uni aa"ah gab#ngan ari bebera%a Negara 'ang ike%a"ai !"eh se!rang raa an memi"iki kek#asaan as"i %emerintah %#sat. ?E@ 12. Per#ningan antara g!"!ngan m#a an g!"!ngan t#a a"am %en'#s#nan teks Pr!k"amasi Kemerekaan In!nesia ber"angs#ng %#k#" 7*.77 , 7.77 ini hari. Teks %r!k"amasi it#"is ir#ang makan i "aksamana Taashi Maea "n Imam B!n!" N! 1. Para %en'#s#n teks %r!k"amasi it# aa"ah Ir. S!ekarn!$ Drs. M!h. Hatta$ an Mr. Ahma S!ebar!. K!nse% teks %r!k"amasi it#"is !"eh Ir. S!ekarn! seniri. Di r#ang e%an$ hair B.M Diah Sa'#ti Me"ik$ S#karni an S!eir!. S#karni meng#s#"kan agar 'ang menanatangani teks %r!k"amasi it# aa"ah Ir. S!ekarn! an Drs. M!h. Hatta atas nama bangsa In!nesia. Teks Pr!k"amasi In!nesia it# iketik !"eh Sa'#ti Me"ik. ?D@ 13. on!"en #e$!latan Tekad T!g! %er&!angan 'engasdengklok 'ang beraa i Kam%#ng B!!ng T#g#$ Desa :engasengk"!k Utara$ Ke&amatan :engasengk"!k$ Kab#%aten Kara+ang Pr!-insi 6a+a Barat ib#at engan t##an #nt#k mem%eringati Per#angan Pe#ang Kemerekaan a"am mem%ertahankan Kemerekaan :e%#b"ik In!nesia. ?C@ 14. Keanekaragaman s#k# an b#a'a mer#%akan keka'aan s#at# bangsa$ maka %emerintah bersama se"#r#h rak'atn'a +aib me"estarikan kehi#%an setia% s#k#$ agar tiak menga"ami ke%#nahan. ?E@ 15. Sistem kekerabatan matri"inea" aa"ah s#at# aat mas'arakat 'ang mengik#ti garis ket#r#nan berasa" ari %ihak ib#. Di In!nesia 'ang mengan#t sistem ini aa"ah s#k# Minangkaba# i S#matera Barat. ?E@ 16. S#g!n! 6!'!%#s%it! aa"ah %em#a 'ang memba&akan s#m%ah %em#a$ ia #ga mer#%akan ket#a K!ngres Pem#a II. ? C@ 17. Seak ib#kan'a In!nesia bagi %enanam m!a" s+asta asing$ ban'ak %erkeb#nan 'ang beriri an mas'arakat In!nesia m#"ai mengena" sistem #ang. Mereka bera"ih %r!)esi menai b#r#h %abrik an %erkeb#nan 'ang igai engan #ang$ sehingga mereka mengena" sistem #ang sebagai a"at t#kar. ? B@ 1. 2.
Ses#ai materi tata negara bagian s#s#nan "embaga tinggi negara$ te"ah ie"askan t#gas, t#gas MP:. 3ang tiak termas#k aa"ah meneta%kan an meng#bah UUD 195 karena ini mer#%akan t#gas MP: sete"ah amanemen. ? B@ 19. Sistem %emerintahan men#r#t UUD 195 menegaskan bah+a Kek#asaan ke%a"a negara tiak tak terbatas$ 'ang berarti kek#asaan ke%a"a negara terbatas. ? E@ 20. Biang agama tiak iat#r a"am !t!n!mi aerah. ? A@ 21. Bab >II Pasa" /7 ?1@ mene"askan tentang %aa hakikatn'a setia% +arga negara berhak atas %ekeraan an %enghi#%an 'ang "a'ak bagi keman#siaan. ?D@ 22. H#k#m 'ang %!siti) aa"ah h#k#m 'ang ber"ak# sekarang. ? D@ 23. Kea#"atan rak'at aa"ah i tangan rak'at an i"ak#kan se%en#hn'a !"eh MP: 'ang angg!tan'a teriri ari #ns#r,#ns#r se%erti #t#san aerah$ g!"!ngan$ %!"itik$ TNI. ?E@ 24. Si)at tiak teta% an har#s menga"ami %er#bahan ini iseb#t inamika. ?D@ 25. Kea#"atan rak'at se%en#hn'a i"ak#kan !"eh DP: an MP: sebagai "embaga "egis"ati). ?A@ 26. Negara 'ang masih mengan#t s'stem em!krasi %ar"ementer hingga saat ini &!nt!hn'a aa"ah Peran&is an Inggris. ?A@ 27. Mas#kn'a %engar#h Hin# %ertama ka"i ib#ktikan engan aan'a %enem#an %rasasti ari keraaan K#tai. ?A@ 28. an en B!s&h aa"ah g#bern#r enera" Hinia,Be"ana %enggagas tanam %aksa. an er (a%e""en aa"ah %eng#asa Hinia,Be"ana %ertama 'ang memerintah i Hinia sete"ah ik#asai !"eh Keraaan Inggris se"ama bebera%a tah#n. Daene"s aa"ah 'ang memerintahkan %embang#nan a"an terseb#t. ?D) 29. Paa aba %ertengahan ?8,15 M@ kehi#%an s!sia" an s%irit#a" mas'arakat barat ter%#sat %aa !ktrin gerea 'ang ik#asai !"eh se!rang Pa#s. ?A@ 30. SEATO ?South $ast %sia &hreaty 'r"ani(ation@ mer#%akan !rganisasi bent#kan USA sebagai #%a'a USA memben#ng "#asn'a k!m#nisme i Asia Tenggara. ?D@ 31. Pr!t!&!" K'!t! aa"ah seb#ah amanemen terhaa% K!n-ensi :angka Kera PBB tentang Per#bahan Ik"im ?UN((@$ seb#ah %erset##an internasi!na" mengenai %emanasan g"!ba". Negara,negara 'ang merati)ikasi %r!t!&!" ini berk!mitmen #nt#k meng#rangi emisi ata# %enge"#aran karb!n i!ksia an "ima gas r#mah ka&a "ainn'a. ?D@ 32. Pern'ataan 'ang tiak aa a"am teks aa"ah )royek itu akan dilaksanakan di beberapa kota besar . ?C@ 33. Berasarkan ba&aan terseb#t$ %r!'ek subway berh#b#ngan engan %erkereta,a%ian. ?C@ 34. #ontri$!si J s#mbangan$ Distri$!si J %embagian$ #!antitasJ #m"ah$ #o"oditas J barang agangan$ Akti(itasJ tinakan. ?B@ 35. Kata Disaster berarti ben&ana. ?s#mberJ kam#s bahasa Inggris@ ?C@ 36. :ek!gnisi F ?1@ ha" ata# keaaan 'ang iak#i %engak#an ?*@ %engena"an ?/@ %enghargaan. ?C@ 37. Saban F berasa" ari bahasa aerah ?Beta+i@ 'ang artin'a tia%,tia%. ? C@ 38. Ang!t F berasa" ari bahasa a+a 'ang artin'a sakit "agi ataa# k#mat "agi sakit gi"a atang "agi %en'akitn'a. ?B@ 39. U"tima F ?bagian@ akhir )ina". 6ai$ "a+ann'a aa"ah a+a". ?D@ 40. Naas F sia"$ nasib ?menim%an'a a"am s#at# ke&e"akaan@. 6ai$ "a+ann'a aa"ah #nt#ng. ?A@ 41. (ha!s F abn!rma"$ ai "a+ann'a aa"ah n!rma". ?C@ 42. Dana ige"a%kan kar'a t#"is ii%"ak. ?B@ 43. Kari!"!gi mem%e"aari ant#ng$ )armak!"!gi mem%e"aari !bat,!batan. ?B@ 44. Ne"a'an mengg#nakan %erah#$ %etani mengg#nakan trakt!r. ?D@ 45. H#m!r ihasi"kan k!meian$ her!isme ihasi"kan e%ik. ?B@ 18.
46.
Harga im%as
F X?*7 Y 8777@ ?/7 Y .777@Z J X*7 /7Z F X1*7.777 1*7.777Z J 57 F :% .=774kg Harga #a" engan "aba F .=77 Y ?174177@ F :% .99*$77 ?A@ 47.
Besarn'a %r!#ksi a"am / tah#n terakhir tiak a%at itent#kan karena %r!#ksi g#"a %aa tah#n *71* tiak iketah#i. ?A@
=. L#as F ?1* Y *77@ &m Y ?9 Y *77@ &m F *77 &m Y 1=77 &m F /*7777 &m* F /* &m* ?D@ 9.
4
Ka'# 'ang te"ah ter%!t!ng mengg#nakan mengg#nakan mesin se"ama menit
6
2
F = 3
bagian. 2 1 Ka'# 'ang be"#m ter%!t!ng 1 − = bagian. 3
3
6ai$ +akt# 'ang ib#t#hkan #nt#k mem!t!ng [ bagian ka'# engan mengg#nakan gergai tangan F [ Y 1= menit F 8 menit. ?B@ 57. J ' 27,8 100
45
10 × 45: 0
F'
× 27,8
?C@
51. F /%* 5 \' F *%* F ?*%* @ ?% * 1@ \ * F ' ?% 1@ \ 6ai$ G ' ? A@ *2. +, +, +, 80 , , *,
Meian F =7 ?ni"ai tengah@ ?C@ 5/.
5.
a+b+c+⋯ =p 30 10a + 10b + 10c + ⋯ = 10 a + b + c + ⋯ 30 30 F 17% ?B@
560: 112 +
112 4
587 J 17 F hari ? C@ 55. Dengan ke&e%atan 57 mi"4am a%at menem%#h *7 mi"4ga"!n bensin. Dengan ke&e%atan 87 mi"4am$ arak 'ang a%at item%#h berk#rang 1*$ menaiJ
F *7 mi" < 1* Y *7 mi" F *7 mi" < *$ mi" F 1;$8 mi" 6ai$ tera%at 11 ga"!n bensin$ maka arak 'ang item%#h F 11 Y 1;$8 mi" F 19/$8 mi" ? D@ 58. n?S@ F 177 n?O@ F /9 n?O ] m@ F 11 n?O ∪ m@ F /* n?m@ n?S@ < n?O ∪ m@ F ?O@ n?m@ , n?O ] m@ 177 < /* F /9 n?m@ < 11 177 < /* F *= n?m@ 8= F *= n?m@ n?m@ F 8= < *= F 7 ?C@ 5;. n?S@ F 87
n?A@ F /; n?B@ F 19 n?A U B@ F n?S@ < n?A U B@ F n?A@ n?B@ < n?A ] B@ 87 < F /; 19 < n?A ] B@ n? A ] B@ F 58 < 87 F< ?B@ 5=. =
*
18
** ,*
58
*=
1*
/ ,/= 178
,1= /8 ,;* 1 ?,*@ ?,*@ ?,*@ P!"aJ eret bers#s#n / engan s#s#nan n!m!r sat# engan menga"ikan ?,*@. ?B@ 59. D
E E 5 5
8
8
sama
sama
2 ;
2 ;
sama
H =
H =
sama
1 1 1 P!"a * tingkat a%at ise"esaikan se%erti gambar i atas.
?C@
87. Dengan h#k#m si"!gisme$ maka kesim%#"ann'a aa"ahJ sebagian men# rest!ran B engan bahan !rganik i!"ah engan &ara tiak ig!reng. Artin'a$ sebagiann'a "agi ig!reng. ?C@ 81. K#"iah k#rang ari tah#n V kar'a+an A.
Kar'a+an A V ibe"ikan m!t!r. Tern'ata T!n! tiak ibe"ikan m!t!r. Berarti T!n! b#kan kar'a+an A an k#"iah "ebih ari tah#n. ? B@ 8*. Mak Makaa a+aban a+abann'a n'a aa"ah aa"ah Baseb Baseba"". a"". ?D@ Sh :a Bas K
Ba :
Base TM 8/.
K!tak 'ang ber+arna hitam bergerak searah ar#m am engan engan hit#ngan /$$1 maka #nt#k se"an#tn'a bergerak seban'ak * k!tak. ?B@ 8.
Paa gambar tera%at / b#ah segi"ima 'ang hi"ang sat# sisin'a. Per%#taran masing,masing segi"ima aa"ah ;*^. Segi"ima ter"#ar ber%#tar searah ar#m am. Segi"ima tengah an %a"ing a"am ber%#tar ber"a+anan engan arah ar#m am. ? D@ 85.
Masing,masing gambar bergeser searah ar#m am seban'ak * segitiga. ? C@
PEMBAHASAN SOAL TES TKP ?KA:AKTE:SITIK KEP:IBADIAN@
%oin o
5
4
3
2
88
A
D
B
E
8;
D
E
(
A
8=
(
A
E
B
89
(
B
D
A
;7
E
D
A
(
;1
D
B
A
E
;*
(
B
A
E
;/
B
A
(
D
;
D
E
B
A
;5
B
D
(
A
;8
B
A
(
D
;;
A
(
D
B
;=
(
A
B
D
;9
(
B
A
E
=7
A
D
(
E
1
=1
B
(
A
E
=*
(
A
B
E
=/
(
A
B
D
=
B
A
(
D
=5
D
B
(
E
=8
(
A
B
D
=;
(
D
E
B
==
D
A
(
B
=9
B
E
A
(
97
(
B
E
D
91
(
B
A
D
9*
(
D
E
B
9/
D
A
(
B
9
E
A
D
B
95
A
D
(
B
98
A
D
(
B
9;
B
D
E
A
9=
E
D
A
B
99
E
D
A
(
177
A
D
B
(
( B D E B ( D E ( E E E E D B
D D E E A E A E D A E A E ( E E ( ( B E
SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir
1.
Paham Paham ang meneta meneta!ka !kan n agama agama sebagai sebagai h"k"m !#$itik !#$itik %a$am %a$am %"nia %"nia m#%ern& m#%ern& mer"!aka mer"!akan n 'enis i%e#$#gi ... A. Libera$isme B. ("n%a ("n%amen menta$ ta$ism isme e ). M#na M#nark rkis isme me D. Ka!it Ka!ita$i a$isme sme E. S#si S#sia$ a$is isme me
*.
Kema Kemam! m!"a "an n i%e# i%e#$# $#gi gi %a$a %a$am m mem! mem!en enga gar" r"hi hi %an %an seka seka$i $ig" g"s s men menes es"a "aik ikan an %iri %iri %eng %engan an !ert"mb"han ata" !erkembangan masarakatna %iseb"t %imensi ... A. +ea$ita B. I%ea I%ea$i $ism sme e ). ($eks ($eksibe ibe$i $itas tas D. Ker# Ker#ha hani nian an E. Dina Dinami mis s
,.
Pan-as Pan-asi$a i$a a%a$ah a%a$ah s"mber s"mber ni$ai. ni$ai. A%a!"n A%a!"n ni$ai %a$am %a$am !an-as !an-asi$ i$a a ang ang siatn siatna a abstrak abstrak %an "m"m sehingga memer$"kan !enasiran "$ang ses"ai kea%aan bangsa %an !erkembangan /aman %iseb"t ni$ai ... A. Dasar B. Inst Instr" r"me ment nta$ a$ ). Prak Praksi sis s D. D#mi D#mina nan n E. 0ang 0ang men%ar men%arah ah %aging %aging
.
Berik"t Berik"t ini mer"!ak mer"!akan an ni$ai ang ang terkan%"ng terkan%"ng %a$am %a$am !an-asi$a !an-asi$a si$a si$a !ertama !ertama a%a$ah a%a$ah ... A. Me2"'"%kan kea%i$an kea%i$an se-ara merata B. Mengembang Mengembangkan kan 'i2a 'i2a keman"si keman"siaan aan ). Mengh#rma Mengh#rmati ti !eme$"k !eme$"k agama $ain $ain saat beriba%ah beriba%ah D. Me2"'"%ka Me2"'"%kan n !ersat"an !ersat"an %an kesat"an kesat"an bangsa E. Me2"'"%ka Me2"'"%kan n kehi%"!an kehi%"!an masarakat masarakat ang %em#kratis %em#kratis 3. Pemb"kaan Pemb"kaan UUD UUD 143 ter-ant" ter-ant"m m %a$am Piagam Piagam 5akart 5akarta a ang %isahkan %isahkan !a%a !a%a tangga$ 6 A. *4 Mei 143 B. 1 5"n 5"nii 1433 1433 ). ** 5"ni 5"ni 14 143 3 D. 1 5"ni 5"ni 14 143 3 E. 17 Ag"st" Ag"st"s s 143 143 8.
Pasa Pasa$$ *4 UUD UUD 143 143 aat aat 9*: 9*: men menat atak akan an nega negara ra men' men'am amin in keme kemer% r%ek ekaa aan n tia! tia!;t ;tia ia! ! !en%"%"k "nt"k meme$"k agamana masing;masing %an beriba%at men"r"t agama %an ke!er-aaanna it". O$eh karena it"& kebebasan beragama %iartikan sebagai ... A. Kebebasan ang bers"mber bers"mber !a%a martabat man"sia man"sia sebagai makh$"k -i!taan -i!taan T"han B. Kebebasan "nt"k menent"kan %an memi$ih agama ang %ian"t serta ber!in%ah;!in%ah. ber!in%ah;!in%ah. ). Kebebasan %a$am %a$am men'a$ankan men'a$ankan iba%ah ka!an ka!an sa'a %an %imana sa'a. sa'a.
D. Kebebasan me$ak"kan me$ak"kan !enembahan %an membent"k a$iran bar" keagamaan keagamaan E. Kebebasan "nt"k meme$"k ata" ata" ti%ak meme$"k sa$ah sa$ah sat" agama resmi 7. Berik"t Berik"t ini ini ketent"an ketent"an ang ang ti%ak ti%ak ter-ant" ter-ant"m m %a$am %a$am UUD 143& ait" ait" ... A. Pembagian kek"asaan B. Bent Bent"k "k nega negara ra ). T"n'angan T"n'angan !e'abat !e'abat negara negara D. Sistem Sistem !emerintah !emerintahan an E. UUD 143 mer"!a mer"!akan kan h"k"m h"k"m %asar %asar <. Beri Berik" k"tt ini ini ang ang bukan termas"k !#k#k sistem !emerintahan %a$am UUD 143 a%a$ah .... A. In%#nesia a%a$ah negara negara h"k"m B. Sistem Sistem k#nstit"s k#nstit"si#na$ i#na$ ). Siste Sistem m !ar$em !ar$ement enter er D. Kek"asaan Kek"asaan ke!a$a ke!a$a negara negara ti%ak tak terbatas terbatas E. Presi%en Presi%en ti%ak ti%ak betangg"ng betangg"ng 'a2ab 'a2ab ke!a%a ke!a%a DP+ 4. Berik"t Berik"t ini ini ang ang b"kan b"kan mer"!akan mer"!akan t"'"an t"'"an k#nstit k#nstit"si "si a%a$ah a%a$ah 6 A. Sebagai h"k"m %ari sega$a s"mber h"k"m B. Membatasi Membatasi kek"asaan kek"asaan !eng"asa !eng"asa agar ti%ak se2enang;2enang se2enang;2enang.. ). Me$in% Me$in%"ng "ngii HAM. HAM. D. Sebagai Sebagai !e%#man !e%#man !ene$enggara !ene$enggaraan an negara. E. Men'a%i Men'a%i me%ia me%ia !engen%a$i !engen%a$i kek"asaan kek"asaan ang tak terbatas terbatas 1=. Asas %a$am negara h"k"m ang ang meng"tamakan $an%asan $an%asan !erat"ran !er"n%ang;"n%angan& ke!at"han& %an kea%i$an %a$am setia! kebi'akan !ene$enggaraan negara %iseb"t asas ... A. Ak"ntabi$itas B. Pr#e Pr#esi# si#na$ na$ita itas s ). Pr#!# Pr#!#rsi rsi#na #na$i $itas tas D. Ke!ast Ke!astian ian h"k"m h"k"m E. Tertib Tertib !ene$e !ene$enggar nggaraan aan negara negara 11. Di ba2ah ini ini a%a$ah -#nt#h -#nt#h negara ang terbent"k %ari occupatie& occupatie& ait".. A. 5erman B. In%ia ). K#ng# #ng# D. Libe Liberi ria a E. 0"g# 0"g#s$ s$a> a>ia ia 1*. Pa%a tangga$ ** '"ni '"ni 143& BPUPKI BPUPKI membent"k !anitia !anitia ke-i$ ang berangg#takan berangg#takan sembi$an #rang. Berik"t ini termas"k angg#ta !anitia sembi$an& kecuali ... A. M"h. 0amin B. Ahma% Ahma% s"bar s"bar%'# %'# ). A.A. A.A. Marami Maramis s D. S"!#m "!#m# # E. Abik"s Abik"sn# n# )#kr#s" )#kr#s"#s# #s#
1,. S"at" batas $a"t ang %itarik %ari seb"ah garis %asar %engan 'arak 1* mi$ ke arah $a"t %iseb"t batas ... A. Lan%as k#ntinen B. ?#na ?#na Ek#n#m Ek#n#mii Eks$"si Eks$"si ). La"t La"t Terit Terit#ri #ria$ a$ D. Daera Daerah h Pabean Pabean E. Batas Batas ke%a ke%a"$a "$atan tan 1. Setia! Setia! negara memi$iki memi$iki siat ti%ak teta! %an har"s menga$ami menga$ami !er"bahan. !er"bahan. O$eh karena it"& har"s %ikembangkan %ikembangkan !#$a !emerintahan !emerintahan ang re$ati re$ati tahan terha%a! terha%a! ge'#$ak ge'#$ak ang akan %atang. Ha$ ini %iseb"t '"ga ... A. K#m!$eksitas B. Kera Keraga gama man n ). Inte Integr grit itas as D. Dina Dinami mika ka E. P$"r P$"ra$ a$it itas as 13. Pasa$ ang menggambarkan menggambarkan keanekaragam;an keanekaragam;an Agama %i In%#nesia a%a$ah .. A. Pasa$ *< aat 1 B. Pasa Pasa$$ *4 *4 aat aat * ). Pasa$ Pasa$ ,= aat aat * D. Pasa$ Pasa$ *
1<. Sistem !emerintahan !emerintahan !resi%ensia$ !resi%ensia$ %iseb"t %iseb"t '"ga sebagai fixed executive karena ... A. Masa 'abatan !ara menteri menteri ti%ak %itent"kan %itent"kan #$eh ke!er-aaan !ar$emen B. Kabinet %a!at %a!at %i'at"hkan %i'at"hkan #$eh !ar$emen !ar$emen me$a$"i me$a$"i m#si ti%ak !er-aa ). Para menteri menteri ti%ak betangg"n betangg"ng g 'a2ab ke!a%a !ar$emen !ar$emen D. Para menteri menteri bertangg"n bertangg"ng g 'a2ab ke!a%a !resi%en !resi%en E. Presi%en Presi%en se2akt";2 se2akt";2akt" akt" %a!at memb"bar memb"barkan kan kabinet 14. Ber%asarkan UUD UUD 143& ang memegang kek"asaan eksek"ti a%a$ah a%a$ah ...
A. B. ). D. E.
Presi%en MA Presi%en Presi%en %an !ara !ara menteri menteri 9kabinet: 9kabinet: DP+ MP+
*=. @"bern"r& b"!ati& %an 2a$ik#ta& masing;masing masing;masing sebagai ke!a$a ke!a$a !emerintah %aerah !r#>insi& kab"!aten& k#ta %i!i$ih me$a$"i ... A. Mekanisme %em#kratis B. Pemi$ Pemi$iha ihan n $angs"n $angs"ng g ). Pemi$ihan Pemi$ihan #$eh #$eh !ar!#$ !ar!#$ ma#ritas ma#ritas D. Pemi$ihan Pemi$ihan #$eh #$eh ka$angan ka$angan menengah menengah atas E. Sem"a Sem"a 'a2ab 'a2aban an sa$ah. sa$ah. *1. Ot#n#mi Daerah Daerah %iat"r %a$am %a$am Un%ang;Un%ang 9UU: n#m#r 6 A. *3 tah"n 144* B. *3 tah" tah"n n 1444 1444 ). < tah tah"n "n *== *==1 1 D. *, tah tah"n "n *== *== E. ,* tah" tah"n n *== *== **. S"mber h"k"m ang berasa$ berasa$ %ari keakinan kesa%aran kesa%aran in%i>i%" %an !en%a!at !en%a!at "m"m %iseb"t s"mber h"k"m ... A. (#rma$ B. Mate Materi rie$ e$ ). 0"ris! 0"ris!r"% r"%ensi ensi D. Trak Trakta tatt E. K#n>e #n>ens nsii *,. U!aa !emerintah !emerintah %a$am !emberantasan !emberantasan tin%akan !i%ana k#r"!si %iat"r %a$am ... A. UU N#. *= Tah"n 1471 '# UU N#. ** Tah"n 1444 B. UU N#. ,1 Tah"n Tah"n 1444 '# UU UU N#. *= Tah"n Tah"n *==1 ). UU N#. , Tah"n 1471 1471 '# UU N#. N#. * Tah"n Tah"n *=== D. UU N#. Tah"n 1487 1487 '# UU N#. N#. 1 Tah"n Tah"n *==1 E. UU N#. Tah"n 1487 1487 '# UU N#. N#. * Tah"n Tah"n *==1 *. Ber%asarkan !aham ang %ian"t& %ian"t& %em#krasi %ik$asiikasikan %ik$asiikasikan men'a%i men'a%i tiga bagian& ait" ait" 6 A. Dem#krasi $angs"ng& $angs"ng& ti%ak $angs"ng& %an %an %em#krasi ter!im!in B. Dem#krasi Dem#krasi Libera$ Libera$&& k#m"nis& k#m"nis& %an gab"ngan gab"ngan ). Dem#krasi ter!imin& !an-asi$a& %an !ar$ementer !ar$ementer D. Dem#krasi Dem#krasi $angs"ng& $angs"ng& !an-asi$a !an-asi$a %an !ar$ementer !ar$ementer E. Dem#krasi Dem#krasi reeren% reeren%"m& "m& %engan !emisaha !emisahan n kek"asaan kek"asaan *3. Magna )harta mer"!akan mer"!akan k#ntrak ata" !er'an'ian !er'an'ian antara bebera!a bangsa2an bangsa2an %an ra'a. Di Inggris& ang berisikan tentang ha$;ha$ berik"t ini& ke-"a$i6 A. +a'a beserta ket"r"nanna ket"r"nanna ber'an'i akan mengh#rmati mengh#rmati kemer%ekaan& hak& %an kebebasan @ere'a Inggris. B. Kek"asaan Kek"asaan ra'a ra'a har"s har"s %ibatas %ibatasi. i.
). Hak Asasi Man"sia 9HAM: $ebih !enting %ari!a%a ke%a"$atan& h"k"m ata" kek"asaan. D. +a'a ber'an'i ke!a%a !en%"%"k kera'aan ang bebas "nt"k memberikan hak;hak. E. Pet"gas !a'ak %a!at menarik "ang i"ran !a'ak tan!a !enge-"a$ian. *8. Pergantian sistem !emerintahan ang ber$ak" %i In%#nesia !a%a tah"n 143 %i%asarkan !a%a ... A. Mak$"mat Waki$ Presi%en N#m#r I Tangga$ 18 Okt#ber 143 B. Mak$"mat Waki$ Presi%en N#m#r I Tangga$ 18 Okt#ber 143 ). Mak$"mat Waki$ Presi%en N#m#r II Tangga$ 18 Okt#ber 143 D. Mak$"mat Pemerintah Tangga$ , N#>ember 143 E. Mak$"mat Pemerintah Tangga$ 1 N#>ember 143 *7. 0ang b"kan mer"!akan +a'a Kera'aan Singasari a%a$ah... A. Ken Ar#k B. An"sa!ati ). T#h'aa D. +a%en Wi'aa E. Kertanegara *<. Di ba2ah ini sa$ah sat" nama +a'a Sam"%ra Pasai a%a$ah... A. S"$tan Ma$ik as;Sa$eh B. S"$tan Ibrahim ). S"$tan Iskan%ar M"%a D. +a%en Patah E. S"$tan Trengg#n# *4. Di ba2ah ini !er'an'ian ang timb"$ %ari Perang D"nia I& ke-"a$i.. A. Per'an'ian ersai$$es B. Per'an'ian St. @ermani. ). Per'an'ian Ne"$i$ D. Per'an'ian Trian#n E. Per'an'ian P#st%am ,=. Negara ang temas"k %a$am b$#k asis %a$am Perang D"nia II a%a$ah... A. Inggris B. Peran-is ). A"stria D. P#$an%ia E. Be$gia ,1. K#misi PBB ang membant" mene$esaikan !erse$isihan antara In%#nesia %an Be$an%a atas 2i$aah Irian Barat a%a$ah6 A. UNTEA B. UN)I ). KTN D. A(NEI E. UNES)O
,*. Di 0aasan ga$"h& '"m$ah !asien "sia rema'a '"str" men%#minasi& m"$ai %ari rema'a !"t"s sek#$ah& rema'a ang masih sek#$ah& rema'a ang ti%ak %i"r"si ke$"arga& hingga rema'a ang memi$iki #bsesi tinggi& teta!i ti%ak kesam!aian. Ka$imat inti %ari ka$imat $"as terseb"t a%a$ah ... A. 5"m$ah !asien "sia rema'a men%#minasi. B. Pasien "sia rema'a memi$iki #bsesi tinggi. ). Obsesi rema'a ti%ak kesam!aian. D. 0aasan @a$"h %i%#minasikan #$eh berbagai masa$ah rema'a. E. M"$ai rema'a !"t"s sek#$ah sam!ai rema'a #bsesi tinggi a%a %i 0aasan @a$"h. ,,. Otak man"sia ibarat seb"ah !isa". Otak man"sia ang -ar%as ti%ak akan ber!restasi tinggi bi$a ti%ak be$a'ar %an ber$atih. Otak man"sia ang IC;na se%ang;se%ang sa'a akan men%a!at !restasi gemi$ang bi$a be$a'ar ter"s;mener"s. Demikian !"$a %engan !isa"& sebi$ah !isa" ang ta'am akan men'a%i t"m!"$ bi$a ti%ak %iasah. Seba$ikna& sebi$ah !isa" ang t"m!"$ akan ta'am bi$a %iasah ter"s;mener"s. Dengan %emikian& bi$a kita ingin ber!restasi& hen%akna se!erti !isa" ang %iasah ter"s. Ha$ ang %iana$#gikan %a$am !aragra %i atas a%a$ah ... A. Prestasi %an !isa". B. Otak man"sia %engan !isa". ). Ber$atih %engan %iasah. D. Man"sia %engan !isa". E. Ke!an%aian %engan keta'aman. ,. Pen"$isan nama %an 'abatan ang te!at ter%a!at !a%a ka$imat ... A. Aahna a%a$ah se#rang @"bern"r. B. Sia!a B"!ati ang bar" %i$antik it" ). Semingg" ang $a$" K#$#ne$ Har#n# meningga$ %"nia. D. Brig'en S"ma%i bar" %i$antik men'a%i Ma#r 5en%era$. E. Presi%en bar" sa'a me$antik bebera!a menteri. 35. Bank Indonesia menilai bahw agejolak harga minyak internasional yang terjadi saat ini tidak akan berpengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Alasannya bahwa kebutuhan dollar A! untuk impor minyak goreng cenderung menurun. Kata signifikan !a%a ka$imat terseb"t mengan%"ng makna ang sama %engan kata ... A. Se-ara ber$ebihan B. Se-ara bermakna ). Besar D. Se-ara k"at E. Se-ara merata ,8. )E+UK A. P"sat B. Sim!ang ). Tan%a D. Lek"k E. P#r#s ,7. KLA+I(IKASI
A. B. ). D. E.
Pengat"ran Penent"an Penegasan Pen'e$asan Pemeriksaan
,<. DEPENDENSI A. S"bsi%i B. S2a%aa ). Man%iri D. Tergant"ng E. Sen%iri ,4. KASA+ F G A. Ha$"s B. +ata ). Lemb"t D. @ra%asi E. Lemah =. +EAKSI F G A. Penarikan B. Penggab"ngan ). Daa tarik D. Daa t#$ak E. Pen#$akan 1. @ENTA+ F G A. +ag" B. Tak"t ). Berani D. Tantang E. Was;2as *. BAIT PUISI A. Ben%era Lag" Kebangsaan B. L#teng Bang"nan ). Sa'ak Pr#sa D. Hiasan Di%ing L"kisan E. Sa!" Tangan Air Mata ,. MEN)U+I MEN0ESAL A. Men-#ntek Mengh"k"m B. Menanam Meniang ). Meman%ikan Mene$im"ti D. Menakiti Menangis E. Men-"-i Men'ahit
. INTENSITAS (+EKUENSI A. 5a"h 5arak B. Ha%iah Pengab%ian ). Hak Ke2a'iban D. Penghargaan Pengh#rmatan E. Panas S"h" 3. BAWAN@ SIUN@ A. B"k" Lembar B. Pakaian K#%i ). Te$"r B"tir D. Kain Meter E. Beras @ram
8. A%a , 'enis tiket ang terse%ia "nt"k seb"ah !ert"n'"kkan m"sik IP +! *3.=== ke$as I +! 1*.===& %an ke$as II +! 4.===. Da$am !ert"n'"kkan terseb"t& se'"m$ah P tiket ke$as I& B tiket ke$as II& %an + tiket ke$as IP berhasi$ ter'"a$. Dari !i$ihan %iba2ah ini& manakah ang men"n'"kkan !r#sentase hasi$ !en'"a$an tiket ke$as I A. 1== J P9P B +: B. 1== J 1*P91*P 4B *3+: ). 1*P91*P 4B *3+: D. 1== J 94B *3+:91*P 4B *3+: E. 1== J 1*P91*P 4B *3+: 7. Se$"sin te$"r %an 3 kg sa2# !a%a saat ini hargana sama. 5ika harga sat" $"sin te$"r naik *= %an harga sa2# naik *& bera!akah tambahan "ang ang %i!er$"kan "nt"k membe$i sat" $"sin te$"r %an 3 kg sa2# A. 8 D. 11 B. 1= E. 1* ). * <. Perban%ingan 9rasi#: antara !ega2ai $aki;$aki %an !erem!"an %a$am seb"ah kant#r a%a$ah < 7. Diantara berik"t ini& manakah ang tidak m"ngkin mer"!akan '"m$ah !ega2ai %i kant#r terseb"t A. 13 #rang D. 4= #rang B. 73 #rang E. 1=3 #rang ). <3 #rang 4. Perban%ingan '"m$ah ke$ereng Amat %engan )emen a%a$ah 7 3& se%angkan !erban%ingan '"m$ah ke$ereng Bagi# %an Amat a%a$ah , . 5ika se$isih '"m$ah ke$ereng Amat %an )emen a%a$ah 18 b"ah& maka banakna ke$ereng Bagi# a%a$ah ... A. 38 D. *< B. * E. ,= ). = 3=. 5ika a%a$ah $"as !ersegi ang sisina < -m %an 0 a%a$ah $"as $ingkaran ang mem!"nai %iameter 38 -m& maka ... A. F 0
B. ). D. E.
G0 0 H"b"ngan %an 0 ti%ak %a!at %itent"kan 0
31. Sa$ah sat" s"%"t !a%a segitiga sik";sik" a%a$ah 3Q. H"b"ngan antara !an'ang a$as %an tinggi segitiga terseb"t a%a$ah ... A. A$as G tinggi B. A$as F tinggi ). A$as tinggi D. H"b"ngan antara a$as %an tinggi ti%ak %a!at %itent"kan E. A$as tinggi 3*. 5ika rata;rata R& & %an ,= a%a$ah 1=& maka rata;rata R %an a%a$ah ... A. = D. 1= B. 3 E. 13 ). 7 3,. 5ika R rata;rata %ari 3n& ,n& %an 7& rata;rata %ari *n& 8n& %an 4& maka ... A. R B. R F ). R G D. H"b"ngan R %an ti%ak %a!at %itent"kan E. R R 3. Seb"ah !abrik memi$iki tiga b"ah mesin & 0& %an ? ang %ig"nakan "nt"k memb"at $am!" ne#n. 5ika ketigana beker'a& %ihasi$kan *4 $am!" !er hari. 5ika %an 0 beker'a& teta!i ? ti%ak& %ihasi$kan 134 $am!" !er hari. 5ika 0 %an ? beker'a& teta!i ti%ak& %ihasi$kan 17 $am!" !er hari. Pr#%"ksi harian mesin ? a%a$ah ... A. 4= $am!" D. 8* $am!" B. < $am!" E. 8= $am!" ). 7, $am!" 33. 5arak 0#gakarta K$aten %i !eta a%a$ah 8 -m. Ska$a ang %i!erg"nakan %i !eta it" a%a$ah 1 7==.===. nik# berse!e%a %ari #gakarta ke k$aten %engan ke-e!atan ,8 km'am. Bi$a Nik# berangkat !a%a !"k"$ =8.==& !"k"$ bera!a Nik# tiba %i Ka$aten A. !k =7.== D. !k =<.== B. !k =7.1= E. !k =<.1= ). !k =7.,= 38. S"at" ke$as ter%iri atas < anak. Dari se$"r"h anak ang mengik"ti kegiatan ekstrak"$ik"$er& ter-atat *= anak mengik"ti ekstra kesenian& *3 anak ekstra #$ahraga& 1* anak ekstra !ram"ka& 1= anak mengik"ti ekstra kesenian %an #$ahraga& 3 anak mengik"ti ekstra kesenian %an !ram"ka& 8 anak mengik"ti ekstra #$ahraga %an !ram"ka& se%angkan anak ekstra kesenian& #$ahraga& %an !ram"ka. 5"m$ah anak ang mengik"ti kegiatan ekstra k"$ik"$er a%a$ah ... A. < anak D. = anak B. 3 anak E. , anak
). * anak 37. Seb"ah kant"ng berisi 33 ke$ereng hitam& 8= ke$ereng !"tih& %an bebera!a ke$ereng ab"; ab". 5ika %iambi$ sat" ke$ereng %ari kant"ng terseb"t& ni$ai kem"ngkinan terambi$na ke$ereng ab";ab" a%a$ah . Banakna ke$ereng ab"; ab" %a$am kant"ng terseb"t a%a$ah ... b"tir. A. 1,3 D. 1=3 B. 1*3 E. 11= ). 113 58. , 3 4 13 13 *3 *1 ;;; ;;;
A. ,3 %an *, B. ,3 %an *7 ). 3 %an *, 59. *, <1
A. B. 1, ).
*7
D. 3 %an *7 E. ,3 %an 3
4
, 1 ;;; D. 18 E. V
60. Setia! sis2a !eserta kesenian a%a$ah !eserta be$a %iri ata" renang.
Ti%ak a%a !eserta be$a %iri ata" renang ang b"kan !eserta me$"kis. In%a b"kan !eserta me$"kis. A. In%a a%a$ah b"kan !eserta be$a %iri ma"!"n kesenian. B. In%a a%a$ah !eserta me$"kis %an b"kan !eserta kesenian. ). In%a a%a$ah b"kan !eserta kesenian& teta!i !eserta renang. D. In%a a%a$ah !eserta renang %an b"kan !eserta me$"kis. E. In%a a%a$ah b"kan !eserta kesenian teta!i !eserta be$a %iri. 61. Angg#ta ang memi$iki anak $ebih %ari tiga #rang menerima !iagam %an ha%iah.
De%# menerima !iagam #rganisasi& teta!i ti%ak menerima ha%iah. A. De%# a%a$ah angg#ta #rganisasi ang anakna k"rang %ari tiga #rang. B. De%# a%a$ah angg#ta #rganisasi ang anakna $ebih %ari tiga #rang. ). De%# a%a$ah angg#ta #rganisasi ang berhak menerima ha%iah. D. De%# a%a$ah b"kan angg#ta #rganisasi ang berhak menerima ha%iah. E. De%# a%a$ah b"kan angg#ta ang anakna $ebih %ari tiga #rang. 62. Sem"a s#!ir b"s sering mengem"%ikan ken%araanna %engan ke-e!atan tinggi.
Sebagian s#!ir b"s ang sering mengem"%ikan ken%araanna %engan ke-e!atan tinggi& ti%ak !ernah mengant"k saat mengem"%i. A. Sem"a ang ti%ak !ernah mengem"%ikan m#bi$na %engan ke-e!atan tinggi b"kan s#!ir b"s. B. Sem"a ang ti%ak !ernah mengant"k saat mengem"%ikan ken%araanna b"kan s#!ir b"s. ). Sem"a s#!ir b"s ti%ak !ernah mengant"k saat mengem"%ikan ken%araanna. D. Sebagian s#!ir b"s !ernah mengant"k saat mengem"%ikan ken%araanna.
E. Sebagian s#!ir b"s mengant"k saat mengem"%ikan ken%araanna %engan ke-e!atan tinggi.
63.
@ambar se$an'"tna a%a$ah ...
A.
B.
).
D.
E.
64.
@ambar se$an'"tna a%a$ah ...
A.
B.
).
D.
E.
D.
E.
65.
@ambar se$an'"tna a%a$ah ...
A.
B.
).
66.
Pa%a 2akt" bang"n ti%"r saa sering merasa6 A. T"gas;t"gas ang begit" banak te$ah menanti saa B. Bersemangat "nt"k me$ak"kan aktiitas sehari;hari ). Agak !"sing 'ika memikirkan s"asana kant#r ang k"rang naman D. Berhara! atasan ti%ak akan marah $agi hari ini E. Berhara! sem#ga hari ini hari baik;baik sa'a
67.
Ketika a%a sa$ah se#rang tetangga An%a menigga$ %"nia& maka An%a akan... A. I/in ke!a%a atasan "nt"k ti%ak mas"k ker'a
B. ). D. E.
Teta! mas"k ker'a sete$ah i/in ter$ambat karena ingin bertak/iah %"$" Mas"k ker'a sa'a karena An%a akan bertak/iah ketika !"$ang ker'a sa'a Meniti!kan !esan be$a s"ngka2a ke!a%a tetangga ang $ainna sa'a Teta! beker'a sa'a karena An%a ti%ak ter$a$" mengena$ tetangga terseb"t
68.
Ketika An%a berk"n'"ng ke seb"ah !"sat !erbe$an'aan& An%a senang 'ika... A. Kea%aanna se!i B. Disk#nna m"rah ). S"asananana bersih %an naman D. Para sat!am %an !et"gas ang $ainna ramah E. Tem!at iba%ah %an t#i$etna bersih %an mema%ai
69.
5ika a%a se#rang rekan ang memberikan se-ara $angs"ng berkas;berkas temanna "nt"k %itin%ak$an'"ti #$eh An%a& maka An%a akan... A. Ti%ak mem!e%"$ikanna B. Memberina n#m#r "r"t se!erti k$ien ang $ain ). Segera menin%ak$an'"tina D. Menin%ak$an'"tina 'ika a%a imba$an sa'a E. Menin%ak$an'"tina karena An%a ti%ak enak hati %engan teman An%a it"
70.
Saa berhasi$ mengatasi tantangan ter"tama karena ... A. Nasib baik a%a %i tangan saa B. Saa berani men-#ba ha$;ha$ ang ti%ak berisik# ). Saa berani men-#ba %engan sega$a risik#na D. Saa men%a!at bant"an %ari $ingk"ngan E. Saa ti%ak !"t"s asa mengha%a!i kegaga$an
71.
5ika a%a kesem!atan "nt"k berk#m!etisi %a$am bi%ang ang saa senangi& maka saa6 A. Menga$ahkan !esaing %engan meningkatkan %iri B. Ti%ak ik"t k#m!etisi ). Ik"t ka$a" a%a kem"ngkinan menang D. Ber"saha keras menga$ahkan !esaing %engan men-ari ke$emahan mereka E. Lebih baik ti%ak "sah ik"t karena kha2atir akan ka$ah
72.
Ketika An%a memba2a anak An%a ke !asar& anak An%a tiba;tiba meminta "nt"k %ibe$ikan !ermainan& maka An%a akan... A. Men#$akna karena hargana maha$ B. Men#$akna karena An%a ma" ia membe$ina sen%iri %engan "ang tab"nganna ). Segera membe$ikanna karena ia memaksa D. Men#$akna karena ha$ terseb"t tak a%a %a$am ren-ana An%a %an %ia E. Mengab"$kanna karena An%a tak"t ia menangis
73.
An%a senang tingga$ %a$am $ingk"ngan ang... A. +"mahna ber%ekatan B. Tert"t"! ). Se!i D. S"asanana in%i>i%"a$ E. S"asanana !en"h keke$"argaan
74.
Ketika Ket"a +T An%a memb"t"hkan 2argana "nt"k me$ak"kan ker'a bakti %i $ingk"ngan r"mah An%a %an sekitarna& An%a se%ang sib"k. Maka An%a akan... A. Teta! ik"t %a$am ker'a bakti 2a$a" An%a se%ang !"na t"gas men%a%ak B. Menem"i Pak +T %an 2arga %engan memba2a maa %an makanan ). Meminta sa$ah se#rang !eker'a An%a "nt"k ik"t serta %a$am ker'a bakti D. Ti%ak ambi$ !e%"$i %engan sem"a ang ter'a%i E. Meminta #rang $ain "nt"k me2aki$i An%a %a$am ker'a bakti terseb"t
73. 5ika An%a se%ang %a$am kea%aan ang $e$ah& biasana An%a akan... A. Segera istirahat B. Teta! mene$esaikan !eker'aan ang be$"m se$esai ). Memakai ba$sem ata" se'enisna D. Ng#br#$ %engan sese#rang ang $ain E. Istirahat %an ti%ak bisa %igangg" #$eh sia!a !"n 78. Harga;harga saat ini ber"bah %engan -e!at %an ke-en%er"nganna meningkat Sementara !en%a!atan %ari saa terbatas& mengha%a!i kea%aan ini saa.. A. Memb"at ran-angan !engg"naan ke"angan se-ara $ebih hati;hati B. Meran-ang !engg"naan "ang seka$ig"s minta tambahan ga'i ). Marah terha%a! sit"asi ang ti%ak menent" D. Meng"rangi !enge$"aran "nt"k ha$;ha$ ang ti%ak -#-#k E. Meminta tambah "ang sak" %ari #rang t"a
ter"s.
77. 5ika An%a se%ang memi$iki banak !eker'aan %an atasan An%a memberi !eker'aan ang bar" $agi ke!a%a An%a !a%aha$ !eker'aan sebe$"mna be$"m An%a se$esaikan& maka An%a akan... A. Menerimana %an mengatakan bah2a !eker'aan sebe$"mna be$"m se$esai B. Menerimana %an meminta rekan ker'a An%a "nt"k mene$esaikanna ). Memintana "nt"k memberikan !eker'aan terseb"t ke!a%a rekan An%a ang $ain D. Men#$akna karena An%a s"%ah memi$iki banak !eker'aan E. Men#$akna karena An%a ingin memberikan !eker'aan '"ga ke!a%a rekan An%a ang $ain 7<. 5ika An%a s"%ah ti%ak memi$iki !eker'aan a!a !"n %i kant#r& maka An%a akan... A. Bersantai;santai hingga %atang !eker'aan se$an'"tna B. Ti%ak m"ngkin karena !eker'aan saa ti%ak akan a%a habisna ). Meminta !eker'aan ke!a%a atasan An%a D. Mena2arkan %iri ke!a%a rekan ker'a An%a ang m"ngkin se%ang kere!#tan E. Menikmati kea%aan kant#r sa'a sebe$"m An%a kemba$i sib"k 74. Saat saa mengha%iri !ernikahan se#rang kerabat %ari $"ar k#ta bersamaan %engan it" a%a t"gas kant#r& se%angkan mingg" $a$" saa s"%ah memb#$#s saa akan.. A. Mem!ersia!kan %iri se'ak a2a$ %an membi-arakanna %engan !im!inan "nt"k mene$esaikan t"gas %i hari $ain B. Me$aksanakan t"gas s"ngg"h;s"ngg"h %an ini$ah kesem!atan "nt"k mem!erbaiki kiner'a saa ). Meminta i/in ti%ak %a!at mengik"ti t"gas hari ini D. Menger'akan t"gas %engan s"ngg"h;s"ngg"h E. Memi$ih !ergi %an ber"saha sebaik m"ngkin !a%a t"gas berik"tna
<=. An%a memi$iki keinginan "nt"k men%irikan seb"ah $embaga !en%i%ikan ang... A. Berk"a$itas B. Ter'angka" ). E$ite D. Maha$ E. Berakh$ak <1. Ketika m"n-"$ s"at" masa$ah %a$am !eker'aan ang kebet"$an a%a katitanna %engan ha$; ha$ ang men'a%i ke2a'iban saa& maka saa6 A. Akan bertangg"ng 'a2ab B. Membiarkan masa$ah teta! ber$angs"ng ). Me$ihat %"$" a%akah #rang $ain ang '"ga t"r"t bersa$ah D. M"ngkin a%a !ihak $ain ang har"sna bertangg"ng 'a2ab E. Mem!ertimbangkan kem"ngkinan bah2a saa ti%ak bersa$ah akan ha$ it" <*. A. B. ). D. E.
N#nt#n i$m !a%a saat 'am kant#r men"r"t saa... B#$eh sa'a Ti%ak b#$eh B#$eh asa$ !im!inan menet"'"i B#$eh asa$ !eker'aan s"%ah se$esai B#$eh asa$ ti%ak ketah"an
<,. Mene%iakan 'a'anan %i me'a ker'a kant#r men"r"t saa... A. B#$eh sa'a asa$ ti%ak ter$a$" banak B. B#$eh asa$ bagi;bagi %engan atasan ). Ti%ak b#$eh D. Meminta i'in atasan %"$" E. B#$eh asa$ atasan '"ga me$ak"kan <. Ketika berk"n'"ng ke kant#r k$ien ang akan An%a a"%it& An%a men%a!atkan "ang %ari k$ien sebagai !engganti trans!#rt& maka An%a akan.... A. Menerimana se!an'ang ti%ak %iketah"i #$eh rekan ang $ain B. Mengemba$ikan %engan ha$"s ). Marah karena k$ien te$ah ber"saha men#g#k An%a D. Men#$ak bi$a %is"r"h atasan E. Men#$ak karena An%a tah" it" gratiikasi <3. Seh"b"ngan %engan !eker'aan An%a& kant#r An%a memeberikan 'atah "ang makan sebesar +!.3==.===&; "nt"k makan siang setia! harina. Uang terseb"t akan %iganti se"sai %engan b"kti !embaaran makan siang. Nam"n men"r"t An%a makan siang An%a se$ama ini ti%ak sebesar '"m$ah terseb"t. O$eh karena it" An%a akan... A. Teta! makan %engan '"m$ah terseb"t %emi men%a!atkan "ang reimb"rse B. Makan %engan '"m$ah ang se-"k"!na men"r"t An%a ). Makan se-"k"!na ta!i mema$s"kan k2itansina D. Makan se-"k"!na %engan k2itansi ang sebenarna E. Ik"t bagaimana rekan saa ang $ain sa'a <8. T"gas An%a har"s %ise$esaikan %a$am sat" mingg". Maka An%a akan... A. Mene$esaikan t"gas ang $ainna %"$" $ebih ang $ebih %ekat batas 2akt"na
B. ). D. E.
Men"m!"k t"gas terseb"t !a%a %atar t"gas An%a Membiarkan t"gas terseb"t hingga An%a tergerak "nt"k mene$esaikanna Mene$esaikan t"gas terseb"t manaka$a s"%ah %itagih #$eh atasan An%a Mene$esaikan t"gas 'ika a%a ang membant" An%a
<7. S"at" hari An%a se%ang ra!at bersama !ara !im!inan& sa$ah se#rang !im!inan menge$"arkan !en%a!atna. Nam"n An%a ti%ak set"'" %engan !en%a!at terseb"t& maka An%a akan... A. Langs"ng menge$"arkan !en%a!at An%a '"ga 2a$a" ia !im!inan B. Men"t"! m"$"t karena ti%ak ma" membantah !im!inan ). Mengiakan sa'a "nt"k menet"'"i !en%a!at !im!inan terseb"t D. Meningga$kan r"angan ra!at karena An%a geram %engan !im!inan An%a E. Biasa sa'a karena ha$ terseb"t s"%ah sering ter'a%i <<. Men"r"t rekan;rekan saa& saa ini #rang ang6 A. Ti%ak memi$iki ketek"nan %a$am menger'akan !eker'aan r"tin B. Memi$iki ketek"nan ren%ah ). Terka%ang tek"n D. Terka%ang m"%ah 'engke$ %an k"rang tek"n menger'akan ses"at" E. )"k"! tek"n <4. Sete$ah mene$esaikan !eker'aan tertent"& saa 6 A. Langs"ng me$ak"kan aktiitas $ain B. Istirahat se'enak ). Mengakses sit"s 'e'aring s#sia$ sema-am a-eb##k "nt"k mengetah"i kabar terbar" %ari kerabat %an ka2an saa D. Memba-a K#ran E. Mene$iti !eker'aan terseb"t a!akah masih a%a keke$ir"an& $a$" me$ak"kan aktiitas $ain 4=. 5ika menga$a$ami kegaga$an %a$am rangka men-#ba ses"at" maka saa.. A. Men-ari bant"an "nt"k 'a$an ke$"ar B. Mengangga! kegaga$an sebagai resik# seka$ig"s $atihan ). Akan ber"saha ter"s "nt"k men-#ba $agi sam!ai berhasi$ D. Ke-e2a teta!i masih a%a semangat "nt"k men-#ba E. Merasa kehi$angan semangat "nt"k mem"$ai 41. Ketika saa %iminta me$ak"kan !eker'aan berat& saa.. A. Men#$ak %iberikan !eker'aan se!erti it" B. Mem!ertimbangkan %"$" "nt"k menerimana ). Teta! menerimana& meski!"n ti%ak s"ka %engan !eker'aan it" D. Merasa tertantang me$ak"kan !eker'aan it" E. Menerahkan !eker'aan terseb"t ke!a%a #rang $ain 4*. 5ika An%a %iminta "nt"k menggambar !eman%angan& maka ang ter$intas !ertama ka$i %a$am !ikiran An%a "nt"k %igambar ia$ah... A. @"n"ng B. Sa2ah ). La"tan D. Pantai
E. Kar%"s 4,. PNS ang kreati it" a%a$ah PNS ang... A. Bisa membagi 2akt"na B. )e!at ker'ana ). Bisa memb"n"h r"tinitasna D. Menikmati !eker'aanna E. Aneh 4. Pasangan saa ti%ak men"kai tem!at %imana saa beker'a& sika! saa6 A. Menanakan a$asan !asangan saa mengatakan ha$ terseb"t B. Men'e$askan bah2a saa '"ga men-intai !eker'aan saa ). Mem!ertimbangkan "nt"k berhenti %ari !eker'aan saa D. Teta! memi$ih !eker'aan saa %engan resik# mem"t"s h"b"ngan %engan !asangan saa E. Memba2a !asangan saa ketem!at saa beker'a %an membiarkan %irina meni$ai 43. Saa se%ang ti%ak %a$am k#n%isi it "nt"k beker'a& sika! saa6 A. I/in ke!a%a atasan saa "nt"k !"$ang %an beristirahat B. Beristirahat se'enak %engan hara!an %a!at $ebih sehat nantina ). Me$im!ahkan !eker'aan ke!a%a teman $a$" i/in ke!a%a atasan "nt"k !"$ang D. Teta! beker'a semam!" saa E. Men"r"h teman saa "nt"k menger'akan !eker'aan saa 48. Teman saa menanakan !r#ses !eker'aan saa& sika! saa6 A. Ti%ak membahasna& karena !eker'aan saa biar$ah hana saa %an atasan ang tah" B. Mengatakan bah2a sem"a ber'a$an %engan baik ). Mengatakan a!a a%ana %an meminta saran ke!a%a teman an%a bi$a %i!er$"kan D. Mengatakan bah2a an%a %a!at mene$esaikanna sen%iri E. Ti%ak membahasna %an menga$ihakan t#!ik agar teman saa ti%ak sakit hati 47. Saa mem!"nai se#rang sa"%ara ang ingin seka$i beker'a %item!at saa beker'a& ang saa $ak"kan6 A. Memberina a$amat r"mah H+D kant#r saa B. Memberitah"kan !ihak H+D bah2a sa"%ara saa akan men%atar $#2#ngan !eker'aan ). Memberikan trik %an -e$ah "nt"k bisa men%a!atkan $#2#ngan terseb"t D. Menemangatina nam"n tak membant" a!a!"n E. Ti%ak mem!e%"$ikanna 4<. Tim b#$a >#$i "nit kami %i!erkirakan akan ka$ah me$a2at tim b#$a >#$i "nit $ain %a$am instansi kami. Sika! saa %a$am !ertan%ingan6 A. Lebih baik %iam karena sa%ar akan kek"atan tim kami B. Ber"saha bersemb"ni agar ti%ak %iketah"i bah2a saa a%a$ah !en%"k"ng tim $emah ). Teta! memberikan %"k"ngan %engan !en"h semangat D. 5ika tim kami ka$ah ti%ak$ah menga!a& karena s"%ah %i!re%iksikan %emikian E. Memberikan %"k"ngan %ari!a%a saa %i-a! ti%ak setia ka2an 44. Bagi saa& kegaga$an a%a$ah A. Isarat tegas bah2a kita har"s berhenti
B. ). D. E.
5"str" meningkatkan ketangg"han saa "nt"k men-#ba $agi %engan $ebih baik Sering men'at"hkan menta$ saa Saa "!aakan "nt"k ti%ak meng"rangi semangat saa M"ngkin a%a "ns"r keke$ir"an %ari angg#ta tim saa
1==. Men"r"t saa& !ara !emim!in besar %"nia it"6 A. Mereka memang s"%ah T"han tak%irkan men'a%i !emim!in besar B. Mereka ber"saha keras %a$am hi%"!na "nt"k s"kses ). Mereka meng"sahakan kesem!atan %an asi$itas sehingga bisa s"kses D. Mereka a%a$ah !riba%i ang $angka E. Mereka sangat ber"nt"ng bisa s"kses %an men'a%i !emim!in besar
PEMBAHASAN SOAL LATIHAN TWK DAN TIU 1. ("n%amenta$isme a%a$ah !aham ang meneta!kan agama sebagai h"k"m !#$itik %a$am %"nia m#%ern. 9B: 2. Dimensi %inamis mer"!akan Kemam!"an i%e#$#gi %a$am mem!engar"hi %an seka$ig"s menes"aikan %iri %engan !ert"mb"han ata" !erkembangan masarakatna. 9E: 3. Ni$ai !raksis a%a$ah !er$"na !enasiran "$ang ses"ai kea%aan bangsa %an !erkembangan /aman. 9C: 4. Mengh#rmati !eme$"k agama $ain saat beriba%ah mer"!akan !eri$ak" -erminan si$a !ertama. 9C: 5. Piagam 5akarta 95akarta )harter: %itan%atangani seka$ig"s %isahkan #$eh Panitia Sembi$an !a%a tangga$ ** 5"ni 143. Piagam 5akarta ini a2a$na akan %i'a%ikan teks kemer%ekaan& teta!i kem"%ian %i'a%ikan sebagai !emb"kaan UUD 143. 9C: 6. Pan-asi$a sebagai %asar i$saat negara. Lihat !a%a !emb"kaan UUD 143& a$enia . 9B: 7. T"n'angan !e'abat negara ti%ak ter-ant"m %a$am UUD 143. 9C: 8. Karena negara In%#nesia ti%ak mengan"t sistem !emerintahan !ar$ementer se'ak a2a$ %ibent"kna UUD 143 sam!ai saat ini. 9C: 9. T"'"an k#nstit"si sebagai h"k"m %ari sega$a s"mber h"k"m& membatasi kek"asaan !eng"asa agar ti%ak se2enang;2enang me$in%"ngi HAM& %an sebagai !e%#man !ene$enggaraan negara. 9E: 10. Asas Ke!astian H"k"m a%a$ah Asas ang meng"tamakan $an%asan !erat"ran !er"n%ang; "n%angan& ke!at"han& %an kea%i$an %a$am setia! kebi'akan !ene$enggaraan negara %a$am negara h"k"m. 9D: 11. Penak$"kan occupatie mer"!akan ter;bent"kna negara !a%a %aerah ata" 2i$aah k#s#ng ang %ik"asai. Ha$ ini ter'a%i !a%a Liberia ang %iambi$ a$i #$eh !ara bekas b"%ak negr# #rang Amerika ang se$an'"tna Liberia %imer%ekakan !a%a tah"n 1<7. 9D: 12. S"!#m# b"kan mer"!akan angg#ta !anitia sembi$an. 9D: 13. Batas La"t Terit#ria$ batas $a"t ang %itarik %ari seb"ah garis %asar %engan 'arak 1* mi$ ke arah $a"t. 9C: 14. Dinamika siat ti%ak teta! %an har"s menga$ami !er"bahan. 9D: 15. Pasa$ *4 aat * keanekaragaman agama %i In%#nesia. 9B: 16. M"h. 0amin a%a$ah #rang ang !ertama meng"s"$kan ke!aka b"ng Karn# Bhinneka T"ngga$ ika %i'a%ikan semb#an Bangsa. 9C: 17. Pasa$ 1<& 1insi& Daerah Kab"!aten %an Daerah K#ta %i!i$ih se-ara %em#kratis. Pemerintah %aerah men'a$ankan #t#n#mi se$"as;$"asna& ke-"a$i "r"san !e;merintahan ang #$eh "n%ang;"n%ang %itent"kan sebagai "r"san Pemerintah P"sat. 9A: 21. UU N#. *3 tah"n 1444 tentang !erimbangan antara ke"angan !"sat %an %aerah. Ot#n#mi %aerah a%a$ah hak& 2e2enang& %an ke2a'iban %aerah #t#n#m "nt"k mengat"r %an meng"r"s sen%iri "r"san !emerintahan %an ke!entingan masarakat setem!at ses"ai %engan !erat"ran !er"n%ang;"n%angan %an %iat"r #$eh UU N#. ,* tah"n *==. 9E: 22. S"mber h"k"m k#n>ensi a%a$ah s"mber h"k"m ang berasa$ %ari keakinan kesa%aran in%i>i%" %an !en%a!at "m"m. 9E: ,
23. UU N#. ,1 Tah"n 1444 '# UU N#. *= Tah"n *==1 U!aa !emerintah %a$am !emberantasan tin%akan !i%ana k#r"!si. 9B: 24. Ber%asarkan !aham ang %ian"t& %em#krasi Dem#krasi Libera$& k#m"nis& %an gab"ngan . 9B: 25. Isi Magna )arta sebagai berik"t 9E) a: +a'a beserta ket"r"nanna ber'an'i akan mengh#rmati kemer%ekaan& hak& %an kebebasan @ere'a Inggris. b: +a'a ber'an'i ke!a%a !en%"%"k kera'aan ang bebas "nt"k memberikan hak;hak. -: Para !et"gas keamanan %an !em"ng"t !a'ak akan mengh#rmati hak;hak !en%"%"k. %: P#$isi ata"!"n 'aksa ti%ak %a!at men"nt"t sese#rang tan!a b"kti %an saksi ang sah. e: Sese#rang ang b"kan b"%ak ti%ak akan %itahan& %itangka!& %inatakan bersa$ah tan!a !er$in%"ngan negara %an tan!a a$asan h"k"m sebagai %asar tin%akanna. : A!abi$a sese#rang tan!a !er$in%"ngan h"k"m s"%ah ter$an'"r %itahan& ra'a ber'an'i akan meng#reksi kesa$ahanna. g: Kek"asaan ra'a har"s %ibatasi. h: Hak Asasi Man"sia 9HAM: $ebih !enting %ari!a%a ke%a"$atan& h"k"m ata" kek"asaan. *8. Mak$"mat 2aki$ !resi%en N# tangga$ 18 Okt#ber 143& Peng"m"man Ba%an Peker'a tangga$ 1 N#>ember 143& %an Mak$"mat Pemerintah tangga$ 1 N#>emebr 143. 9E: *7. +a%en Wi'aa a%a$ah +a'a Kera'aan Ma'a!ahit. 9D: *<. +a'a Sam"%ra Pasai S"$tan Ma$ik as;Sa$eh& S"$tan M"hamma%& %anMa$ik A/ ?ahir. 9A: *4. Per'an'ian P#st%am a%a$ah !er'an'ian sete$ah Perang D"nia II. 9E: ,=. UN)I Ba%an !er%amaian ini %ibent"k !a%a tangga$ *< 5an"ari 144 "nt"k menggantikan K#misi Tiga 9A: ,1. Sarat;sarat k#n>ensi a%a$ah Diak"i %an %i!erg"nakan ber"$ang "$ang %a$am !raktik !ene$enggaraan negara& Ti%ak bertentangan %engan UUD 143& Mem!erhatikan !e$aksanaan UUD 143 9E: ,*. Ka$imat inti S P 9O: Di 0aasan @a$"h '"m$ah !asien rema'a K S '"str" men%#minasi m"$ai ... P K 9A: ,,. Ana$#gi ait" memban%ingkan %"a siat !aragra terseb"t& antara #tak man"sia %an !isa". 9B: ,. Pen"$isan nama %an 'abatan ang te!at ter%a!at !a%a ka$imat XSemingg" ang $a$" K#$#ne$ Har#n# meningga$ %"niaY. Nama #rang har"s mengg"nakan h"r" besar. 9C: ,3. Kata signiikan bermakna !enting. Berarti kata signiikan 'ika %i!akai %a$am ka$imat X... ti%ak akan ber!engar"h ang signiikan terha%a! ni$ai t"kar r"!iah.Y Da!at %iganti %engan kata ang men%ekati& ait" besar. 9C: ,8. )er"k $iang 9$"bang& $ek"k: ang mas"k ke %in%ing 9temb#k& tanah& %sb: g"a 9%i g"n"ng: r"ang ber!etak;!etak 9%a$am $emari: s"%"t 9!#'#k& !e$#s#k:& %i %a!"r 9kamar& r"mah& %sb: r#ngga 9%i se$a;se$a timb"nan barang& %sb:. 9D: ,7. K$ariikasi berasa$ %ari kata asing ang memi$iki arti men'e$askan men'ernihkan membeningkan terha%a! ses"at" ang be$"m tent" kebenaranna. 9D:
,<. De!en%ensi berasa$ %ari kata asing ketergant"ngan kea%aan tergant"ng !a%a #rang $ain be$"m %a!at hi%"! man%iri kea%aan %i'a'ah kea%aan ti%ak mer%eka %i ba2ah kek"asaan ata" !engar"h negara $ain. 9D: ,4. Kasar 91: ti%ak rata 9!erm"kaan:& ti%ak ha$"s 9*: kasa!& kesat 9,: ti%ak baik b"atanna& gabas 9: ti%ak $emah $emb"t 9tentang tingkah $ak": 93: %a!at %iraba 9%i$ihat %ari:. 5a%i& $a2anna a%a$ah ha$"s. 9A: =. +eaksi 91: %aa tarik 9*: tenaga tarik& 'a%i $a2anna a%a$ah %aa t#$ak. 9D: 1. @entar rag";rag" ata" tak"t& 'a%i $a2anna a%a$ah berani. 9C: *. Bait bagian %ari !"isi& $#teng bagian %ari bang"nan. 9B: ,. Sete$ah men-"ri kita menesa$& sete$ah menanam kita meniang. 9B: . Intensitas %an rek"ensi ham!ir sama& %emikian '"ga !enghargaan %an !engh#rmatan. 9D: 3. Ba2ang %ihit"ng %engan si"ng& %emikian '"ga te$"r %ihit"ng %engan b"tir. 9C: 8. Pen'"a$an tiket ke$as I 1*.===P91*.===P 4.===B *3.===+: 1* P91*P 4B *3+: 9C: 7. 5"m$ah kara2an tah"n $a$" 9*4 ; ,: 9* J ,: ,* #rang 5"m$ah kara2an tah"n ini a%a$ah , ka$i '"m$ah kara2an tah"n $a$" , J ,* 48 #rang. 9A: <. 5"m$ah !ega2ai ang m"ngkin a%a$ah ang bisa %ibagi %engan '"m$ah !erban%ingan 9< 7 13:. 9C: 4. A 7R 3R B A , A ) 18 b"ah *R 18 b"ah& R < b"ah. A 7R 97 J <: b"ah 38 b"ah. A 38 1 b"ah B , 9, J 1: b"ah * b"ah 9B: 3=. R .< 9*<:* 14* G *8 5a%i R G 9B: 31. Segitiga mem!"nai s"%"t 4=Q& 3Q& 3Q Maka a$as tinggi. 9C:
3*.
(++30) 3
= 10
+=0 (+) 2
=
0 2
= 0 9A:
3,. Misa$kan 'ika k#eisien n %iganti 1& maka R 3& 3&87& sehingga R G . 9C: 3. 0 ? *4
0
134 ? 4= 9A:
33. 5arak 0#gakarta K$aten 9S: 8 J 7==.=== .*==.=== * km Ke-e!atan Nik# 9>: ,8 km'am Wakt" tem!"h Nik# 9t: S 1 * ,8 1 'am ata" 1 'am 1= menit 6
Tiba !"k"$ =7.1=
9B:
38. Diketah"i n9s: < n9k n #: 1= n9k: *= n9k n !: 3 n9#: *3 n9# n !: 8 n9!: 1* n9k n # n !: R '"m$ah anak ik"t ekstrak"$ik"re$ Solusi n9k: n9#: n9!: n9k n #: n9k n !: n9# n !: n9k n # n !: *= *3 1* 1= 3 8 = 9D:
37. Ni$ai rata;rata 97&* J ,3: 97&3 J =: 9< J 3: ,3 = 3 *3* ,== ,8= 1*= 41* 1*= 7&8 9C:
3<.
1= ,
5
4
1= 15
13
1= *3
*1
,3
*7
8 8 8 8 Angka ang %i-etak teba$ %itambah 1= %an ang ti%ak %i-etak teba$ %itambah 8& maka 1= *3 ,3 %an *1 8 *7. 9B:
34. *,
<1
*7
4
,
1
1,
, , , , , , Tia! s"k" %ibagi , "nt"k men%a!atkan angka berik"tna& sehingga 'a2abanna a%a$ah 1 , 1,. 9B: 8=. Kesenian Be$a%iri +enang. Be$a%iri +enang me$"kis. Karena In%a b"kan !eserta me$"kis& maka In%a b"kan !eserta Be$a%iri& renang& ma"!"n kesenian. 9A:
81. Sese#rang %iseb"t angg#ta ang memi$iki anak $ebih %ari tiga #rang a%a *& ait" menerima !iagam %an ha%iah. 5ika hana menerima sa$ah sat" sa'a& maka %ia b"kan$ah angg#ta ang memi$iki anak $ebih %ari tiga #rang. 9A: "atatan Pre%ikat %ari !remis ini a%a$ah '"m$ah anakna& b"kan angg#ta. 5a%i& De%# teta! mer"!akan angg#ta& teta!i '"m$ah anakna k"rang %ari tiga #rang. 8*. Sebagian s#!ir b"s ti%ak !ernah mengant"k saat mengem"%i& artina sebagian s#!ir b"s ang $ain !ernah mengant"k saat mengem"%ikan ken%araanna. 9D: 8,.
B#$a hitam ber!"tar ke kanan %an ma'" %engan $angkah gena! 9*& & 8:. B#$a !"tih ber!"tar ke kanan %an ma'" %engan $angkah 1& *& ,& & %st.
9C:
8.
@ambar garis %i %a$am %an %i $"ar $#ngkarang bertambah sat" setia! !#$ana. 9A:
83.
Bagian atas segi$ima %iisi "r"tan angka ber"r"t 91& *& ,& ...:. H"r" XA& B& )& ...Y bergerak searah 'ar"m 'am %an akan me$angkah %"a b agian bi$a me$e2ati bagian atas segi$ima. H"r" X?& & & ...Y bergerak ber$a2anan %engan 'ar"m 'am %an akan me$angkah %"a bagian bi$a me$e2ati bagian atas segi$ima. Angka X4& <& 7& ...Y 9%ihit"ng m"n%"r: bergerak ber$a2anan %engan arah 'ar"m 'am %an akan me$#m!ati %"a bagian bi$a me$e2ati bagianb atas segi$ima. 9D:
PEMBAHASAN SOAL TES TKP 9KA+AKTE+SITIK KEP+IBADIAN:
4=
)
B
A
D
)
41
D
)
B
E
E
4*
E
A
B
)
A
4,
D
A
B
)
D
4
B
E
A
D
A
43
A
B
E
D
B
48
B
D
A
E
A
47
)
B
D
E
D
4<
D
)
B
A
D
44
)
D
A
E
E
1==
B
D
E
)
Poin No 88 87 8< 84 7= 71 7* 7, 7
5
B B D B E A B E B
4
E A E A ) D ) A )
3
A ) B E D ) D ) E
2
D D ) ) B E E B A
73
)
B
A
D
78
D
A
B
E
77
E
D
)
B
7<
)
B
D
A
74
A
B
E
D
<=
E
A
B
)
<1
A
E
B
)
<*
B
D
E
)
<,
D
A
)
B
<
B
E
)
D
<3
D
B
A
E
<8
A
B
E
D
<7
A
E
)
B
<<
E
D
)
B
<4
E
A
B
)
1
) A E ) D D A E A ) ) D A D
E A D E ) ) ) A E B A
SOAL DAN PEMBAHASAN LATIHAN TWK TIU TKP Pembahasan Lihat Bagian Akhir 1. Peratran !ang "iangga# sebagai sara hati mansia. Atran hi"# tentang #eri$ak baik "an brk ber"asarkan kebenaran "an kea"i$an% "isebt ... A. N&rma Agama B. N&rma Kessi$aan C. N&rma Kes&#anan D. N&rma Kea"i$an E. N&rma Hkm '. M&narkisme mer#akan #aham "imana kera(aan mer#akan smber tama "ari kese(ahteraan negaran!a. Negara !ang menera#kan i"e&$&gi ini a"a$ah ... A. Amerika Serikat B. Astra$ia C. Brnei Darssa$am D. )sia E. *erman +. Se,ara har-iah% #an,asi$a it "iartikan ... A. Lima #e"&man kebangsaan B. Dasar !ang memi$iki $ima nsr C. Lima k&m#&nen #enting D. Lima nsr hi"# mansia E. a$sa-ah !ang memi$iki $ima #e"&man bernegara /. *"$ #i"at& !ang "isam#aikan &$eh S&ekarn& "a$am si"ang D&krits *nbi 0&sakai bahasa In"&nesia2 3Ba"an Pen!e$i"ik Usaha Persia#an Kemer"ekaan45 #a"a tangga$ 1 *ni 16/7% a"a$ah ... A. Lahirn!a bangsa In"&nesia B. Kesaktian Pan,asi$a C. Lahirn!a #an,asi$a D. Pe"&man hi"# berbangsa E. a$sa-ah hi"# #an,asi$a 7. Ska memberi #ert&$&ngan ke#a"a &rang $ain agar "a#at ber"iri sen"iri% mer#akan ni$ai !ang terkan"ng "a$am Pan,asi$a si$a ... A. Pertama B. Ke"a C. Ketiga D. Keem#at E. Ke$ima 8. Tangga$ 19 *anari 1679 "ibentk Panitia Teknis !ang "itgaskan Presi"en S&ekarn& ntk meren,anakan% meran:,ang "an mermskan gambar $ambang negara% !ang "inamakan ... A. Panitia De$a#an B. Panitia Sembi$an
C. D. E.
Panitia Len,ana Negara Panitia Pembangnan Panitia Lambang Negara
;. )an,angan $ambang negara kar!a S$tan Hami" II akhirn!a "iset(i &$eh Presi"en S&ekan& #a"a tangga$ 19 ebrari 1679 "an "iresmikan #emakaiann!a "a$am ... A. Si"ang PBB B. K&n-erensi Asia:A-rika C. Si"ang Kabinet )IS D. Krat&n Ka"ri!ah P&ntianak E. K&n-erensi Me(a Bn"ar <. Da$am #en(e$asan UUD 16/7 "in!atakan bah=a 3negara In"&nesia ber"asarkan atas hkm 3re,hsstaat45 ti"ak ber"asarkan atas kekasaan be$aka 3ma,hsstaat45. O$eh karena it% negara "a$am men(a$ankan akti>itasn!a hars .... A. Ber"asarkan #emerintah B. Ber"asarkan hkm C. Menga, #"a kebthan D. Mer(k #a"a ke#entingan E. Menrti keinginan #engasa 6. Sega$a Sesat #ermasa$ahan !ang ter(a"i "an men!angkt #i"ana hars "ise$esaikan se,ara hkm% ha$ ini sesai "engan #asa$ ? UUD 16/7. A. ' D. 7 B. + E. / C. 1
19. Terbentkn!a negara me$a$i a"an!a ke$ebihan "an "&minasi sese&rang atas &rang $ain% #emahaman it mer#akan intisari "ari .... A. Te&ri #er(an(ian B. Te&ri #emerintahan C. Te&ri #&$itik D. Te&ri !ri"is E. Te&ri kekasaan 11. Se#an(ang se(arah In"&nesia% te$ah "ise$enggarakan #emi$ seban!ak? A. 19 ka$i B. 11 ka$i C. 6 ka$i D. / ka$i E. 8 ka$i 1'. Lembaga !ang men(a$ankan #emerin:tahan "aerah "an me$aksanakan tgas mengatr rmah tangga "aerah n!a saat In"&nesia bar mer"eka a"a$ah? A. K&mite Nasi&na$ In"&nesia Daerah B. K&mite Nasi&na$ In"&nesia Mer"eka C. K&mite Nasi&na$ Perbantan Daerah D. K&mite Daerah E. K&mite Daerah Perbantan Nasi&na$
1+. Negara !ang mengaki ke"a$atan Negara )e#b$ik In"&nesia !ang #ertama ka$i a"a$ah ? A. *e#ang B. In"ia C. Thai$an" D. Amerika Serikat E. Mesir 1/. Nama ra(a kera(aan Ternate:Ti"&re a"a$ah sebagai berikt% kecuali ... A. Pangeran Nk B. @aina$ Abi"in C. S$tan Baab$$ah D. S$tan Agng E. S$tan Hairn 17. Tiga tnttan rak!at Tritra5 "isam#aikan &$eh ? A. In"is,he Parti( B. KAMI C. *&ng 0e$ebes D. Tiga Serangkai E. *&ng *a>a 18. APBN "iteta#kan "engan #erset(an ? A. DP) B. Presi"en C. MA D. MP) E. Ke(aksaan Agng 1;. a"(ahMa"a !ang terkena$"engansm#ahPa$a#an!aberasa$"arikera(aan ? A. Sing&sari B. Ma(a#ahit C. Sam"eraPasai D. Ktai E. Sri=i(a!a 1<. Bi$a Presi"en "an Waki$ Presi"en mangkat "a$am =akt bersamaan% maka tgas kenegaraan "igantikan &$eh ? A. Keta MP) B. Menteri "a$am Negeri C. Menteri Da$am Negeri% Menteri Lar Negeri% Menteri Pertahanan D. Menteri Lar Negeri E. Menteri Pertahanan 16. Berikt Ini !ang mer#aan tgas "an =e=enang Makamah Agng a"a$ah ? A. Memeriksa "an memts #erm&h&nan "i tingkat ban"ing B. Memeriksa "an memts #erm&h&nan #enin(aan kemba$i #tsan !ang be$m mem#er&$eh stats h&km teta#
C. D. E.
Memberikan nasihat ke#a"a #resi"en "a$am #emberian "an #en&$akan ab&$isi Meng(i se,ara materia$ terha"a# #eratran #ern"ang:n"anga "i atas n"ang:n"ang Memberikan #ertimbangan "a$am bi"ang hkm ke#a"a $embaga tinggi Negara
'9. Pemisahan kekasaan #a"a tiga $embaga !ang berbe"a $egis$ati-% !"ikati-% eksekti-5 "isebt ? A. Trias P&$itika B. Trim>irat C. Magnm O#s D. M&narki E. Tirani '1. Hkm !ang mengatr hbngan antara negara "engan a$at:a$at #er$engka#ann!a ata hbngan antara negara "engan =arga negara% termask "a$am.... A. Hkm #ri>at B. Hkm #i"ana C. Hkm #er"ata D. Hkm a"ministrasi negara E. Hkm Pb$ik ''. Berikt ini $embaga Negara !ang ti"ak "i#i$ih $angsng &$eh rak!at a"a$ah.. A. Angg&ta DP) B. Angg&ta DPD C. Presi"en D. Waki$ Presi"en E. Angg&ta BPK '+. Di antara negara:negara berikt ini% !ang menera#kan sistem #emerintahan re-eren"m a"a$ah ... A. S=iss B. Inggris C. Ita$ia D. Be$an"a E. Be$gia '/. Lembaga kekasaan kehakiman !ang ber=enang memeriksa "an memts #erm&h&nan ban"ing a"a$ah ... A. K&misi "isia$ B. Penga"i$an Tinggi C. Penga"i$an Negeri D. Mahkamah Agng E. Mahkamah K&nstitsi '7. Sat m&"e$ ata #&$a ber#ikir sebagai #a!a ntk me$aksanakan #erbahan !ang "iren,anakan "isebt ... A. )en,ana #embangnan B. Para"igma #embangnan C. Strategi #embangnan D. P&$a #embangnan
E.
U#a!a #embangnan
'8. Perang Ta#an$i "i Smatera Utara "i#im#in &$eh ... A. Pang$ima P&$im B. Th&mas Mat$essi C. M&hamma" Shahab D. Sisingamangara(a CII E. Pet& S!ari- ';. Hasi$ ke#tsan si"ang II PPKI #a"a 16 Agsts 16/7 a"a$ah ... A. Pemi$ihan #resi"en "an =aki$ #resi"en B. Peneta#an "an #engesahan UUD 16/7 C. Pembentkan Ba"an K&mite Nasi&na$ sebagai #embant #resi"en D. Peneta#an 1' menteri ntk membant tgas #resi"en E. Peneta#an "an #engesahan #embkaan UUD 16/7 '<. )mah a"at T&ngk&nan berasa$ "ari Pr&>insi ? A. S$a=esi Se$atan B. S$a=esi Utara C. S$a=esi Tengah D. S$a=esi Tenggara E. Ma$k '6. Sebagai akibat "itera#kann!a #&$itik ek&n&mi $ibera$ #a"a akhir aba" ke:16 ter(a"i #emin"ahan #en""k ke in"stri se#erti "i ba=ah ini% ke,a$i ... A. In"stri g$a B. In"stri ke$a#a sa=it C. In"stri teh D. In"stri k&#i E. In"stri tembaka +9. De$egasi Pakistan #a"a k&n-erensi Pan,a negara "i B&g&r '< Desember 167/ a"a$ah ? A. *a=ahar$a$ Nehr B. M&hamma" A$i C. U N D. A$i *inah E. Sir *&hn K&te$a=a$a +1. Perteman APE0 #a"a tangga$ 1/:17 N&>ermber '996 "i Singa#ra membahas ? A. Per(an(ian ekstra"isi B. Per(an(ian eks#&r im#&r C. Perbahan ik$im "nia D. Ker(asama ek&n&mi g&ba$ E. Krisis ek&n&mi g$&ba$ Bacaan untuk soal no. 32 s.d. 34.
Tgas tama se&rang gr a"a$ah menga(ar sis=a "i sek&$ah% bkan memberi $es tambahan "i rmah. &ks #a"a #emberian $es "i rmah akan ber#engarh #a"a e-isiensi #en"i"ikan%
"an bkan ti"ak mngkin akan menrnkan ka$itas "e"ikasi se&rang gr. Pemberian $es tambahan sebaikn!a "i$akkan han!a ntk meningkatkan ka$itas sis=a !ang krang% "an bkan sebagai sarana menambah #enghasi$an. +'. I"e #&k&k "ari #aragra- "i atas a"a$ah ... A. &ks tama se&rang gr a"a$ah menga(ar sis=a "i sek&$ah B. &ks #a"a #emberian $es tambahan "i rmah akan ber#engarh terha"a# e-isiensi #en"i"ikan C. Pemberian $es tambahan akan menrnkan ka$itas "e"ikasi se&rang gr D. Pemberian $es tambahan a"a$ah sarana menambah #enghasi$an E. Pemberian $es tambahan akan meningkatkan ka$itas "e"ikasi se&rang gr ++. Paragra- "i atas termask "a$am #aragra- ... A. De"kti- B. In"kti- C. E-ekti- D. De"kti- In"kti- E. In"kti- De"kti- +/. Dari ba,aan "iatas% "a#at "isim#$kan bah=a se&rang gr "a#at memberikan $es tambahan asa$kan ... A. Men"a#atkan ang tambahan !ang ban!ak B. Ti"ak menga(ar "i sek&$ah C. Memberi tambahan i$m terha"a# sis=an!a !ang krang D. Meningkatkan #&#$aritas E. Meningkatkan kemam#an sis=a terbaik "i sek&$ah +7. Penggnaan tan"a ba,a ser !ang men!atakan #erasaan ata em&si ter"a#at #a"a ka$imat ... A. 0e#at "atang$ah kemari B. Benar% B Sa!a ti"ak mengambi$ ang it C. Ah% ak ti"ak #er,a!a $agi sema ,a#anm D. W&=% in"ah seka$i #eman"angan "i sini E. Ker(akan tgasm "engan baik +8. AMBAL F A. )ia$ B. Para"e C. Barisan D. Pa=ai E. )ih +;. DEMAOI F A. Menghast B. Menghina C. Membe$a D. Mem#e$a(ari E. Memb(k
+<. LE*A) F A. Lemas B. Lemah C. Penat D. Les E. La$ai +6. TELAA G A. Latan B. Smr C. Dana D. Mata Air E. Ars /9. )OBOH G A. )nth B. Miring C. Han,r D. Tegak E. )sak /1. DAWAI G A. Ta$i B. Tambang C. Ka=at D. Pita E. Sabt /'. ILM 2 SKENA)IO F A. Drama 2 Panggng B. San"i=ara 2 P$&t C. Teater 2 A,ara D. )esita$ 2 Tin(aan E. Pameran 2 Pengn(ng /+. KEPAK 2 SAAP F A. Hir# 2 &ksigen B. San"ar 2 ke#a$a C. Hentak 2 kaki D. Tarik 2 ta$i E. Makan 2 r&ti //. DAUN 2 DU)I F TE)ATAI 2 A. )anting B. Ka#r C. Kamb&(a D. Kakts E. Air
2
2
/7. IKAN MAS 2 IKAN PAUS F INSAN 2 A. )sa B. Par:#ar C. An(ing D. Air Ta=ar E. Ikan /8. Pak ba" membe$i ' keran(ang mangga "an "(a$ kemba$i "engan harga )# 7+'.999. *ika men"a#at ntng /9% bera#a r#iahkah harga #embe$ian sekeran(ang mangga tersebtJ A. )# 1<9.999 D. )# +<9.999 B. )# 169.999 E. )# +<7.999 0. )# '1'.<99 /;. Se&rang #a"agang te$r membe$i "a kinta$ te$r a!am seharga )# 1.+89.999. "engan ban!akn!a te$r im#&r !ang bere"ar "i #asaran% harga (a$ te$r a"a$ah )# 7.899 #er kg. Bera#akah kergian #e"agang tersebt (ika han!a ter(a$ :n!a sa(a "ari se$rh te$r !ang te$ah "ibe$in!aJ A. )# 1<9.999 D. )# 1.9'9.999 B. )# /<9.999 E. )# 6+'.999 0. )#
7'. Sat "esa ter"iri atas '+< ke$arga "engan rata:rata (m$ah angg&ta setia# ke$arga a"a$ah / &rang "an (m$ah &rang "e=asa se$rhn!a 7<9 &rang. Sat saat "esa it terserang =abah >irs a"a$ah 9%7 bagi anak:anak. Bera#a &rang anak !ang "i#erkirakan akan tert$ar >irs itJ A. 1<8 D. +;' B. '81 E. +<9 0. '69 7+. Se&rang mahasis=a men"a#at ni$ai ;<% <8% <9% "an 61 ntk em#at mata k$iah. Bera#a ni$ai !ang hars "i#er&$eh ntk mata k$iah !ang ke$ima agar "i#er&$eh rata:rata <+J A. <9 D. <7 B. ;7 E. 67 0. 69 7/. T&n& meningga$kan k&ta A #k$ 8.17 "an sam#ai "i k&ta B #k$ 6./7. (ika ia mengen"arai m&bi$n!a "engan ke,e#atan rata:rata 89 kmR(am "an beristirahat sat (am ntk makan% bera#a km (arak k&ta A ke k&ta BJ A. '19 km D. 1+7 km B. 1;7 km E. 189 km C. 179 km 77. Pa"a #erm$aan #eker(aan tertent% counter #a"a sebah mesin -&t&k&#i menn(kkan angka 1'7/. Pa"a akhir #eker(aan tersebt counter menn(kkan angka '++/. *ika =akt ntk men!e$esaikan #eker(aan tersebt a"a$ah +9 menit% bera#akah ke,e#atan rata:rata #er "etik mesin -&t&k&#i it ber&#erasiJ A. 9%8 #er "etik D. +8 #er "etik B. 1%1 #er "etik E. '7 #er "etik C. 8 #er "etik 78. Sema tem#at ""k sebah bis te$ah #enh "an a"a 7 &rang !ang ber"iri. Pa"a ha$te beriktn!a% a"a 1' &rang trn "an / &rang !ang naik. Bera#akah (m$ah tem#at ""k !ang k&s&ng (ika sema #enm#ang te$ah ""kJ A. / D. 1 B. + E. Ti"ak a"a C. '
7;. Mri" sebah TK a"a$ah se(m$ah A anak. Dari (m$ah tersebt% se(m$ah B anak ska me$kis% se(im$ah 0 anak ska menari% "an se(m$ah D anak ska me$kis "an menari. Bera#ak #&rsi (m$ah anak !ang ti"ak men!kai me$kis ata menariJ A.
(A−B−C)
B.
(D+C+B)
C.
(A −D−C−B)
D.
(A +D−C−B)
E.
A−C+B+D
A A
A A
A
7<. + < 1+ 1< '+ ...
A. '< "an ++ B. ++ "an +< 0. +< "an /+
D. '< "an +< E. +< "an /+
76. 79 /9 199 69 ... 1/9 '99 169 A. 1'9 D. 179 B. 1+9 E. 189 0. 1/9 89. '% +% ...% ...% 1'% 1; A. /% 11 D. /% ; B. 8% < E. 7% < 0. 7% 8 Untuk soal nomor 60 – 62, gunakan informasi berikut!
I=an $ebih tinggi "ari#a"a amir. Amir $ebih tinggi "ari#a"a "i "an Ban"i. *&k& $ebih tinggi "ari#a"a Amir "an )i"=an. Ti"ak a"a !ang tinggin!a sama. 81. *ika I=an ti"ak $ebih tinggi "ari#a"a *&k&% maka !ang tertinggi a"a$ah ... A. Amir D. *&k& B. Ban"i E. "i 0. )i"=an 8'. Pern!ataan !ang benar a"a$ah ... A. Ban"i $ebih tinggi "ari#a"a )i"=an B. )i"=an $ebih tinggi "ari#a"a "i 0. *&k& $ebih tinggi "ari#a"a Ban"i D. )i"=an $ebih tinggi "ari#a"a Amir E. *&k& $ebih $ebih tinggi "ari#a"a )i"=an 8+. *ika Ban"i $ebih tinggi "ari#a"a )i"=an% maka ... A. Amir $ebih tinggi "ari#a"a )i"=an B. Ban"i $ebih tinggi "ari#a"a *&k& 0. "i $ebih tinggi "ari#a"a )i"=an D. *&k& $ebih tinggi "ari#a"a I=an E. I=an $ebih tinggi "ari#a"a Ban"i 8/. Diam:"iam bi berisi% "iam:"iam #engga$i berkarat. A. Diamn!a &rang #an"ai it emas% "iamn!a &rang b&"&h it $m#r B. Diamn!a &rang #an"ai it ber#ikir% "iamn!a &rang !ang b&"&h sia:sia 0. Me$akkan #erbatan baik tan#a hars "iketahi &$eh &rang $ain D. Memamerkan #erbatan baik !ang (arang "i$akkan E. Orang !ang se$a$ men(a"i #antan bagi &rang $ain 87. Ketika a"a (angan "imakan% te$ah habis maka "imakan. Makna #eribahasa "i atas a"a$ah ... A. Harta ben"a kita hars "ibagikan ke &rang $ain !ang $ebih membthkan
B. 0. D. E.
Harta ben"a ti"ak "iba=a mati *angan serakah akan akan keka!aan !ang "imi$iki Hemat "an menabng a"a$ah ,ara ntk ka!a Hi"#$ah hemat "an ska menabng. Se$ama ti"ak ter"esak% (angan$ah tabngan it "isik:sik
88. Atas sega$a #erkataan "an #erintah atasan sa!a ... A. Mem#er,a!ain!a B. Segera me$aksanakan 0. Mengangga#n!a han!a ba$an D. Men!angg#i E. Menimbang ter$ebih "ah$ 8;. )ekanan memberikan se(m$ah ang atas ba$as (asa% sika# sa!a ... A. Men&$ak "an memberi #engertian B. Men&$ak "an me$a#&rkann!a ke KPK 0. Men&$ak karena (m$ahn!a se"ikit D. Menerima karena rekanan masih sa"ara E. Menerima asa$ #im#inan ikt menerima 8<. Biasn!a teman ker(a menrima k&nsmsi a#abi$a se"ang me$akkan kegiatan a"it% mengenai ha$ ini ... A. Biasa sa(a B. Bkan mer#akn k&r#si 0. Asa$ ti"ak me=ah ti"ak a#a:a#a D. Sebaikn!a be$i sen"iri E. Memberikan #en(e$asan ke#a"a a"itee mengenai k&"e etik 86. Ban!ak seni&r "i kant&r !ang memakai sen"a$ saat ker(a% sa!a sebagai (ni&r !ang bar mask ... A. Ti"ak ikt B. Memberi ,&nt&h "engan mamakai se#at 0. Tergantng #erintah #im#inan D. Ikt kebiasaan !ang s"ah a"a E. Menegr seni&r ;9. Ha$ #ertama !ang an"a $akkan ketika "atang ke kant&r a"a$ah ... A. Men!a$akan k&m#ter kem"ia membka facebook B. Sara#an ter$ebih "ah$ "i kantin 0. Menata rang ker(a D. Men!e$esaikan #eker(aan !ang tertn"a kemarin E. Men!sn ren,ana ker(a "an target (angka #en"ek ;1. Sa$ah sat rekan ker(a sa!a a"a !ang terin"ikasi memakai &bat:&batan ter$arang% sa!a sebagai teman ker(a harsn!a ...
A. B. 0. D. E.
Memberin!a nasihat "an semangat agar bisa $e#as "ari (eratan &bat ter$arang Memberikan #engertian baha!a nark&ba Menga(akn!a ntk mengikti rehabi$itasi "ari ke,an"an nark&ba Me$a#&rkann!a ke #im#inan A,h sa(a karena bkan mer#akan masa$ah sa!a
;'. Sa!a "ita=ari #im#inan ntk #r&m&si (abatan men(a"i ke#a$a seksi% teta#i sa!a hars mtasi ker(a ke$ar #$a #a"aha$ istri sa!a bar sa(a me$ahirkan% sika# !ang sa!a ambi$ ... A. Men&$ak ta=aran tersebt B. Menerima (ika "iberi ang #in"ah "engan (m$ah !ang besar 0. Menerima ta=aran tersebt asa$kan ke$arga (ga ikt #in"ah D. Menerima ta=aran tersebt "engan k&nsekensi ke$arga sa!a tingga$kan sementara E. Meminta agar #r&m&si (abatan "i k&ta tem#at tingga$ sa(a ;+. Beker(a menrt sa!a se$ain sebagai ,ara men,ari kesksesan a"a$ah sabagai iba"ah% ntk it sa!a ... A. Beker(a keras setia# =akt B. Bersaha sekat tenaga "emi ke$arga 0. Bersaha sekat tenaga "an memberikan terbaik D. Me$akkan a#a sa(a "emi kesksesan E. Beker(a se,ara #r&-esi&na$ "an snggh:snggh ;/. Setia# #eker(aan berat "an "engan tenggat =akt !ang sem#it menrt sa!a... A. Mer#akan #eker(aan !ang ti"ak ,&,&k "engan karakter sa!a B. Sa!a ti"ak akan mam# menger(akann!a 0. Mer#akan sebah tantangan sen"iri bat sa!a D. Sebagai sarana ber-ikir kreati- "an in&>ati- "a$am men!e$esaikan setia# tantangan E. Sa!a gnakan sebagai bahan a,an ntk me$atih rasa tanggng (a=ab sa!a ;7. Pim#inan memberikan sebah #eker(aan ke#a"a sa!a% biasan!a #eker(aan ini "ise$esaikan "a$am =akt sat b$an% teta#i sa!a memi$iki ,ara agar #eker(aan ini "a#at se$esai "a$am ' mingg "engan se"ikit mener&b&s atran n&rma$ !ang a"a% maka sebaikn!a ... A. Sa!a menggnakan ,ara !ang biasa "ignakan sehingga ti"ak timb$ #ermasa$ahan B. Sa!a gnakan ,ara !ang bar "engan s!arat ti"ak me$anggar #eratran #ern"angan !ang a"a 0. Sa!a gnakan ,ara !ang $ain meski#n =aktn!a (ga sama seb$an D. Sa!a meminta #etn(k atasan E. Sa!a gnakan ,ara !ang bar !ang #enting #eker(aan "a#at se$esai $ebih ,e#at "an ra#i ;8. I"e sa!a ka"ang ka$a ti"ak "i"engar &$eh #im#inan% mengenai ha$ ini sebaikn!a sa!a ... A. Bersaha sekat tenaga agar #en"a#at sa!a "i"engarkan #im#inan B. Bersika# biasa sa(a karena ka"angka$a a"a i"e $ain !ang $ebih baik 0. Intr&#eksi "iri ter$ebih "ah$% mngkin "a$am men!am#aikan i"e sa!a a"a kesa$ahan D. Sa!a gn akan sebagai bahan #embenahan "iri
E. Mngkin i"e !ang sa!a sam#aikan krang bergna bat &rganisasi% &$eh karena it "ikem"ian hari sebisa mngkin sa!a beri i"e !ang $ebih baik ;;. An"a ingin menambah men makanan ata minman a#a ,a-e an"a. Agar men"a#atkan res#&n #&siti- "ari #e$anggan !ang an"a $akkan a"a$ah ... A. Membat men "engan nama !ang nik B. Menerima maskan "ari #e$anggan 0. Man,ari chef han"a$ D. Mena=arkan harga mrah #a"a men bar E. Memberikan sam#e$ makanan #a"a #engn(ng ;<. Pen"ingin "i $&bi kant&r an"a menga$ami keb&,&ran. Maka !ang akan an"a $akkan a"a$ah ... A. Memin"ahkan ben"a:ben"a agar ti"ak basah B. Meminta cleaning service ntk membersihkan 0. Memin"ahkan $&bi ke area !ang $ebih n!aman D. Segera memanggi$ teknisi E. Memin"ahkan $&bi agar teknisi "a#at beker(a maksima$ ;6. H(an !ang trn membatb $antai kant&r men(a"i $i,in "an k&t&r. Maka agar #e$anggan merasa n!aman !ang #er$ an"a $akkan a"a$ah ... A. Men(aga kebersiha $antai agar tete# kering B. Membat (a$r "arrat agar #e$anggan teta# n!aman 0. Men!e"iakan tem#at #eniti#an a$as kaki D. Memasang kar"s "i se#an(ang (a$an agar $antai teta# kering E. Me$arang setia# kar!a=an ata #engn(ng mask kant&r "a$am kea"aan basah <9. An"a se"ang menikmati msik $e=at ear#h&ne an"a. Tiba:tiba a"a &rang !ang ingin menan!akan sesat #a"a an"a. Maka !ang an"a $akkan a"a$ah ... A. Menge,i$kan volume earphone "an men!imak #ertan!aan B. *ika memakai earphone sa!a ti"ak #ernah mem#erhatikan seke$i$ing sa!a 0. Segera me$e#as earphone "an men"engarkan #ertan!aan &rang tersebt D. Men(a=ab #ertan!aan sambi$ memakai earphone E. Membiarkan &rang tersebt bertan!a #a"a &rang $ain <1. An"a memi$iki sahabat "i$ar k&ta !ang akan menikah. Pa"a saat !ang bersamaan an"a memi$iki ban!ak #enge$aran. Maka !ang an"a $akkan a"a$ah ... A. Memberikan ,a#an "an ka"& $e=at (asa #engiriman B. Meng#a!akan ntk teta# "atang 0. Akan mengn(ngin!a $ain =akt D. Memin(am ang agar "a#at mengha"iri a,ara tersebt E. Memberi se$amat $e=at #esan singkat "an me"ia s&sia$ mi$ikn!a.
<'. Teman $ama an"a ingin me$akkan #ene$etian "i tem#at ker(a an"a ntk tgas akhirn!a. Maka !ang an"a "a#at $akkan ntk teman an"a a"a$ah ... A. Men!arankan agar mengambi$ tem#at #ene$itian "i tem#at $ain B. Men,&ba memberikan #r&#&sa$ #ene$itian #a"a atasan an"a 0. Membantn!a men!ebarkan angket D. Membant memani#$asi angket bi$a ti"ak men"a#atkan iin "ari #ersahaan E. Mengisiangket tan#a se#engetahan teman karena ti"ak ingin mengrs iin #ene$itian <+. An"a a"a$ah &rang !ang krang men!kai keramaian. Ketika an"a "in"ang "i a,ara #esta "an bertem teman:teman an"a maka ... A. Berbin,ang se#er$n!a B. Memi$ih ntk men,i,i#i hi"angan 0. Bersaha agar ti"ak ter$ihat teman:teman !ang $ain D. Bersaha membar "engan teman:teman E. Menga(ak #asangan agar "a#at menghin"ari teman
<<. Saat mengha"a#i rekan ker(a !ang berma$s:ma$asan% an"a akan ... A. Bersika# tegas B. Men,&ba memahami #ermasa$ahann!a 0. Marah D. Membiarbkan sa(a E. Mengangga#n!a mak$m% mngkin "ia $e$ah <6. Bagaimana sika# an"a "a$am beker(a A. Bekerk(a "engan santai sambi$ seseka$i membka s&sia$ me"ia B. Beker(a "engan giat ketika "ia=asi C. Beker(a sambi$ seseka$i mengakses sits online shop D. Ber#ra:#ra bekerb(a "engan tekn E. Beker(a "engan giat baik "ia=asi ma#n ti"ak 69. Sebagai keta tim% an"a men"a#ati angg&ta tim an"a men(a"i #enghambat terse$esaikann!a #eker(aan% maka an"a akan ... A. Menegrn!a "i"e#an mm B. Menegrn!a "engan keras 0. Menan!akan #ermasa$ahan #eker(aann!a D. Membiarkann!a E. Men,&ba mengetahi #ermasa$ahann!a "an men,&ba membant men!e$esaikann!a 61. Menrt rekan ker(a an"a% an"a a"a$ah se&rang !ang ... A. )a(in B. Amanah 0. S#e$ D. Tegas E. Disi#$in 6'. Ketika ti"ak a"a !ang men!et(i s$an an"a% maka an"a akan ... A. Se"ih B. Pts asa 0. Marah D. Ti"ak ma menga(kan s$ $agi E. Bersaha memahami k&n"isi 6+. Pa"a sat ketika an"a men!a#a teman an"a% tern!ata an"a sa$ah &rang% maka an"a akan ... A. Pra:#ra ti"ak ter(a"i a#a#n B. Meminta maa- sembari ber$a$ 0. Meminta maa- "an se"ikit basa:basi D. Ma$ "an mood rsak seharian E. Biasa sa(a
6/. An"a "itn(k men(a"i keta sebah &rganisasi% maka an"a akan ... A. Sia# mengemban amanah B. Sia# "an segera mem#e$a(ari a#a !ang "ibthkan se&rang #emim#in 0. Men&$akn!a karena merasa be$m #antas D. Men&$akn!a karena merasa be$m sia# E. Men&$akn!a karena merasa a"a !ang $ebih #antas 67. Sa$ah se&rang rekan "a$am sat tim ker(a an"a mer#akan &rang !ang ska ter$ambat. Maka an"a ... A. Ti"ak akan men,&nt&hn!a B. Ti"ak ska "engan sika#n!a 0. Memberikan nasihat ke#a"an!a D. Mengingatkan "ia agar ti"ak ter$ambat $agi E. Me$a#&rkann!a ke#a"a atasan an"a 68. Sa$ah se&rang rekan "a$am sat tim ker(a an"a mer#akan &rang !ang ska ti"ak mask kant&r. Maka an"a ... A. Ti"ak akan men,&nt&hn!a B. Ti"ak ska "engan sika#n!a 0. Memberikan nasihat ke#a"an!a D. Mengingatkan "ia agar bisa $ebih ra(in E. Me$a#&rkann!a ke#a"a atasan an"a 6;. Ketika tingkat #en,a#aian #eker(aan !ang te$ah "i$akkan &$eh tim ker(a an"a be$m memaskan% maka an"a akan ... A. Merasa ke,e=a B. Ber#ts asa 0. E>a$asi "iri bersama rekan:rekan an"a D. Meminta tambahan #ers&ne$ #a"a atasan an"a E. Merasa bah=a tim an"a te$ah gaga$ me$aksanakan tgasn!a 6<. Agar bisa ikt kegiatan #erkemahan "i $ereng gnng% maka an"a akan ... A. Segera me$&bi &rang ta agar "iiinkan B. Menngg srat resmi "ari sek&$ah sebe$m mengtarakann!a ke#a"a &rang ta 0. Iin ke#a"a &rang ta bebera#a (am sebe$m an"a berangkat D. Meminta rekan an"a ntk membant "a$am iin ke#a"a &rang ta an"a E. Ti"ak (a"i ikt #erkemahan karena tam#akn!a mstahi$ &rang ta an"a mengiinkan 66. Agar &rang ta an"a set( membe$ikan an"a sebah se#e"a m&t&r% maka an"a akan ... A. Men(e$askan k&n"isi an"a sekarang sehingga mereka tergerak ntk membe$ikan an"a m&t&r B. Merengek:rengek seharian 0. Meminta kakak an"a ntk men!am#aikan maks" an"a it ke#a"a &rang ta
D. Men!erahkan ang tabngan an"a agar bisa membe$i m&t&r "an meminta &rtang ta ntk me$engka#i kekrangann!a E. Memin(am m&t&r &rang ta an"a sa(a 199. An"a mengetahi a"a #ena=aran beasis=a "ari instansi an"a beker(a% maka sika# an"a akan ... A. Mem#ersia#kan "iri ntk bisa $&$&s "a$am se$eksi #enerimaan beasis=a tersebt B. Menga(ak rekan:rekan an"a ntk trt me$amar beasis=a it 0. Bersaha men(aga agar in-&rmasi tersebt (angan sam#ai "iketahi &$eh rekan:rekan an"a D. Ikt serta "a$am se$eksi #enerimaan beasis=a (ika sa!a ti"ak sibk E. Menghbngi #im#inan an"a bah=a sebaikn!a an"a sa(a !ang "i#i$ih
PEMBAHASAN SA A"#HAN "$% "#U &AN "%P "es $a'asan %ebangsaan
1. N&rma Kessi$aan !ait n&rma ata #eratran !ang "iangga# sebagai sara hati mansia. Atran hi"# tentang #eri$ak baik "an brk ber"asarkan kebenaran "an kea"i$an.B5 '. M&narkisme mer#akan #aham "imana kera(aan mer#akan smber tama "ari kese(ahteraan negaran!a. Saat ini masih a"a ban!ak negara !ang mengant #aham m&narki "iantaran!a a"a$ah Brnei Darssa$am% Arab Sa"i "an $ainn!a. *a"i #sat kekasaan tertinggi a"a$ah ra(a !ang memerintah "an segena# ketrnann!a. (5 +. Se,ara har-iah% #an,asi$a it "iartikan sebagai "asar !ang memi$iki $ima nsr.B5 /. a)irn*a Pan+asila a"a$ah ("$ #i"at& !ang "isam#aikan &$eh S&ekarn& "a$am si"ang D&krits *nbi 0&sakai bahasa In"&nesia2 3Ba"an Pen!e$i"ik Usaha Persia#an Kemer"ekaan45 #a"a tangga$ 1 *ni 16/7. Pi"at& ini #a"a a=a$n!a "isam#aikan &$eh S&ekarn& se,ara ak$amasi tan#a ("$ "an bar men"a#at sebtan 3Lahirn!a Pan,asi$a4 &$eh mantan Keta BPUPK Dr. )a"(iman We"!&"iningrat "a$am kata #engantar bk !ang berisi #i"at& !ang kem"ian "ibkkan &$eh BPUPK tersebt. (5 7. Ska memberi #ert&$&ngan ke#a"a &rang $ain agar "a#at ber"iri sen"iri% mer#akan ni$ai !ang terkan"ng "a$am Pan,asi$a si$ake$ima. E5 8. Tangga$ 19 *anari 1679 "ibentk Panitia Teknis "engan nama Panitia Len,ana Negara "i ba=ah k&&r"inat&r Menteri Negara @&n"er P&rt& &$i& S$tan Hami" II !ang "itgaskan Presi"en S&ekarn& ntk meren,anakan% meran,ang "an mermskan gambar $ambang negara.(5 ;. )an,angan $ambang negara kar!a S$tan Hami" II akhirn!a "iset(i &$eh Presi"en S&ekan& #a"a tangga$ 19 ebrari 1679 "an "iresmikan #emakaiann!a "a$am Si"ang Kabinet )IS #a"a tangga$ 11 ebrari 1679. (5 <. Da$am #en(e$asan UUD 16/7 "in!atakan bah=a 3negara In"&nesia ber"asarkan atas hkm 3re,hsstaat45 ti"ak ber"asarkan atas kekasaan be$aka 3ma,hsstaat45. O$eh karena it% negara "a$am men(a$ankan akti>itasn!a hars ber"asarkan hkm. B5 6. Pasa$ 1 a!at + 3Negara In"&nesia a"a$ah negara hkm 3. (5 19. Te&ri kekasaan !ang bersi-at -isik2 !ait !ang kat$ah !ang berkasa a(aran !ang "iant &$eh Ma,hia>e$i5. E5 11. Se#an(ang se(arah In"&nesia% te$ah "ise$enggarakan #emi$ seban!ak11 ka$i. B5 1'. Ka$a "i #sat a"a K&mite Nasi&na$ In"&nesia Psat KNIP5% ntk "aerah "ibentk$ah K&mite Nasi&na$ In"&nesia Daerah. A5 1+. Pengakan ke"a$atan "ia=a$i &$eh #er(an(ian ker(asama antara In"&nesia "an Mesir. E5 1/. Nama ra(a kera(aan Ternate:Ti"&re a"a$ah @aina$ Abi"in% S$tan Baab$$ah% S$tan Hairn% Pangeran Nk% S$tan Mansr. &5 17. Tiga tnttan ke#a"a #emerintah !ang "iserkan #ara mahasis=a !ang tergabng "a$am Kesatan Aksi Mahasis=a In"&nesia KAMI5 "isam#aikan &$eh Tritra. Isin!a a"a$ah bbarkan PKI "an &rmasn!a% #er&mbakan kabinet D=ik&ra% "an trnkan harga. B5 18. Anggaran Pen"a#atan "an Be$an(a Negara ata "isingkat APBN% a"a$ah ren,ana keangan tahnan #emerintahan Negara In"&nesia !ang "iset(i &$eh De=an Per=aki$an )ak!at. APBN berisi "a-tar sistematis "an ter#erin,i !ang memat ren,ana #enerimaan "an #enge$aran Negara se$ama sat tahn anggaran 1 *anari +1 Desember5. APBN% Perbahan APBN "an Pertaggng(a=aban APBN setia# tahn "iteta#kan "engan Un"ang: Un"ang. A5
1;. a"(ah Ma"a mer#akan se&rang #atih "ari kera(aan !ang "i#im#in &$eh ra(a Ha!am Wrk !akni kera(aan ma(a#ahit. B5 1<. Sesai "engan #asa$ < a!at + UUD 166/7% 3*ika Presi"en "an Waki$ Presi"en mangkat% berhenti% "iberhentikan% ata ti"ak "a#at me$akkan ke=a(ibann!a "a$am masa (abatann!a se,ara bersamaan% #e$aksana tgas ke#resi"enan a"a$ah Menteri Lar Negeri% Menteri Da$am Negeri "an Menteri Pertahanan se,ara Bersama:sama. (5 16. Diminta ata#n ti"ak% MA "a#at memberikan #ertimbangan "a$am bi"ang hkm ke#a"a $embaga tinggi Negara. E5 '9. Pemisahan kekasaan #a"a + $embaga !ang berbe"a $egis$ati>e% !"ikati-% eksekti-5 "isebt Trias #&$itika. A5 '1. Hkm !ang mengatr hbngan antara negara "engan a$at:a$at #er$engka#ann!a ata hbngan antara negara "engan =arga negara% termask "a$amHkm #ri>at. A5 ''. Angg&ta BPK "i#i$ih &$eh DP) atas #ertimbangan DPD. E5 '+. S=iss mengant sistem #emerintahan re-eren"m #ar$ementer "an #resi"ensi$5 !ang berarti "iketai &$eh #resi"en "an #ar$emen. )e-eren"m berasa$ "ari kata refer mengemba$ikan5 !ang berarti #e$aksanaan #emerintahan "ikemba$ikan R "ia=asi &$eh mas!arakatn!a. Di S=iss% #ar$emen se#enhn!a mengatr #emerintahan "a$am negara% "an mereka se$a$ bersaha men,a#ai keseimbangan "inamika "i antara ba"an $egis$ati- "an eksekti-. A"a "a (enis re-eren"m !ang "itera#kan "i Negara S=iss% !ait facultative referendum "an obligatory referendum. Facultative referendum a"a$ah ketika *ika #en""k men&$ak sat hkm% mereka hars bisa men"a#atkan 79.999 tan"a tangan !ang ti"ak men!et(i hkm tersebt "a$am =akt 199 hari. *ika s"ah "i"a#ati "emikian% maka akan "ia"akan sat #emi$ihan nasi&na$ ntk menentkan a#akah #ara #en""k $ainn!a (ga men!et(i ata men&$ak hkm tersebt. Ini a"a$ah ti#e re-eren"m !ang sering "ignakan. Obligatory referendum a"a$ah sat ke=enangan ntk #en""k agar "a#at membat sat aman"emen k&nstitsi a#abi$a mereka men"a#atkan 199.999 tan"a tangan !ang men!et(in!a "a$am =akt 1< b$an. A5 '/. Penga"i$an Tinggi a"a$ah #enga"i$an tingkat ban"ing% !ait #enga"i$an !ang memeriksa kemba$i #erkara !ang te$ah "i#tskan #enga"i$an negeri. Tem#at ke""kan #enga"i$an tinggi "i ibk&ta #r&>insi. B5 '7. Pengertian Para"igma Pembangnan a"a$ah sat m&"e$% #&$a !ang mer#akan sistem ber-ikir sebagai #a!a me=("kan #erbahan !ang "iren,anakan sesai "engan ,ita:,ita kehi"#an bermas!arakat men( hari es&k !ang $ebih baik se,ara kantitas ma#n ka$itasn!a.Hakekat kedudukan Pancasila sebagai paradgima pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa di dalam semua aspek pembangunan niai!nilai Pancasila harus mewarnai "iwa pembangunan baik dalam perencanaan pelaksanaan pengorganisasian pengawasan maupun dalam evaluasinya Pembangnan !ang "i$akkan
"i berbagai bi"ang kehi"#an ini a"a$ah ntk meningkatkan harkat "an martabat mas!arakat In"&nesia ber"asarkan ni$ai k&"rat mansia. B5 '8. Perang Ta#an$i "i Smatera Utara "i#im#in &$eh Sisingamangara(a CII. &5 ';. Hasi$ ke#tsan si"ang II PPKI #a"a 16 Agsts 16/72 Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi. Membentuk Komite Nasional (Daerah). Menetapkan ! departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan " menteri negara.
&5 '<. )mah a"at S$a=esi Se$atan )mah T&ngk&nan5 )mah a"at S$a=esi Utara )mah M&ng&n"&=5 )mah a"at S$a=esi Tengah )mah Sa&ra(a5
)mah a"at S$a=esi Tenggara )mah Istana Bt&n5 )mah a"at Ma$k )mah Bai$e&5 A5 '6. Sebagai akibat "itera#kann!a #&$itik ek&n&mi $ibera$ #a"a akhir aba" ke:16 ter(a"i #emin"ahan #en""k ke in"stri2 Perkebnan tembaka "i De$i% Smatra Utara. Perkebnan teb "i *a=a Tengah "an *a=a Timr. Perkebnan kina "i *a=a Barat. Perkebnan karet "i Smatra Timr. Perkebnan ke$a#a sa=it "i Smatera Utara. Perkebnan teh "i *a=a Barat "an Smatera Utara. A5 +9. De$egasi Pakistan #a"a k&n-erensi Pan,a negara "i B&g&r '< Desember 167/ a"a$ah A$i *inah. &5 +1. Para #emim#in ek&n&mi nnegara:negara angg&ta &rm Ker(asama Ek&n&mi Asia Pasi-ik APE05 me$akkan #erteman "engan Per"ana Menteri Denmark% Lars L&kke )asmssen ntk membahas #ersia#an #erteman PBB tentang Perbahan Ik$im "i Denmark% Desember '996. (5 +'. I"e #&k&k a"a$ah gagasan #&k&k "ari sebah #aragra-. I"e #&k&k "ari #aragra- tersebt a"a$ah tentang tgas tama se&rang gr% !ait menga(ar "i sek&$ah. A5 ++. Paragra- #a"a s&a$ memi$iki gagasan tama !ang ter$etak "i a=a$ #aragra-% sehingga termask "a$am #aragra- "e"kti-. A5 +/. Ba,aan #a"a s&a$ men(e$askan bah=a sebaikn!a $es tambahan "i$akkan han!a ntk meningkatkan ka$itas sis=a !ang krang. (5 +7. Makna #enggnaan tan"a ba,a ser #a"a ka$imat s&a$ #i$ihan A men!atakan #erintah% #i$ihan B men!atakan kesngghan% #i$ihan 0 men!atakan keti"ak#er,a!aan% #i$ihan D men!atakan #erasaan% "an #i$ihan E men!atakan #erintah. &5 "es #ntelegensi Umum
+8. Amba$ F sebah isti$ah "a$am sastra $ama !ang artin!a berarak:arak biasan!a "ignakan ntk mengngka#kan sat iring:iringan barisan ata ber#a=ai. &5 +;. Demag&gi F isti$ah "a$am #&$itik ntk men!atakan ata mem#er&$eh kekasaan "engan (a$an menghast "an membangkitkan em&si rak!at "a$am #i"at&:#i"at&n!a. A5 +<. Le(ar F sat kea"aan "imana sese&rang merasa sangat #enat $etih5 sehabis me$akkan sesat. (5 +6. Te$aga F genangan air !ang ,k# $as "an "a$am "i "aratan% $a=ann!a a"a$ah genangan air !ang ,k# $as !ang me$ingk#i "aratan $aR $atan5. A5 /9. )&b&h F 15 rnth barang !ang besar se#erti rmah% temb&k% "sb.5 '5 (ath% rebah #&h&: #&h&nan% tanaman% "sb.5 (a"i% $a=ann!a )OBOH a"a$ah tegak. &5 /1. Da=ai F ka=at !ang ha$s. (a"i% $a=ann!a a"a$ah tambang. B5 /'. Skenari& bagian "ari -i$m% #$&t bagian "ari san"i=ara. B5 /+. Sa!a# "ike#akkan agar bisa terbang% kaki "ihentakkan agar bisa (a$an. (5 //. Teratai mem#n!ai "an% se#&$a "engan kakts mem#n!ai "ri. &5 /7. Ikan Mas 2 Ikan Pas (enis:(enis ikan se#&$a "engan (enis:(enis a$at #erna#asan% Insang 2 Par:#ar. B5 /8. F
harga campuran setelah dinaikkan −harga campuran 2
Misa$kan #embe$ian F 532 .000 −u
/9 F !00" u /9 F 7+'.999 : 5 V 199 # F 7+'.999 !0u 1%/ F 7+'.999 F +<9.999 B5 /;. Harga be$i F V )# 1.+8.999 F )# 1.9'9.999 Harga (a$ F V '99 kg V )# 7.899 F )#
$C
! B + B + (B − !0) 2 $ B − !0 3
5 2
B − !0 $ 3% − 30
B Q /9 A Q 0 F B Q B 19 A Q 0 F 3 B 19 2
F /95 19 F 79 3
2
(5
79. ' / F 9 X! F ' Q '5 : '5 F 9 X F :' "an F ' X karena F Y ' berarti harga "an ! tak "a#at "itentkan. 71. *ika # G 9 "an 9% maka2 F #' Q ' X! F # Q 5'
&5
X F #' Q '5 Q '# "imana 9 X F '# *a"i% G ! A5 7'. *m$ah =arga F '+< ke$arga V / &rang )ata:rata #er ke$arga F 67' (i=a. *m$ah anak:anak F 67' 7<9 F +;' (i=a. Perkiraan (m$ah anak:anak terkena =abah F +;' V 9%7 F 1<8 (i=a. A5 7+.
&%+%'+%0+!+ 5
$%3
++7 Q F /17 F <9 A5 7/. Lama #er(a$anan F 6./7 8.17 F + (am +9 menit. Istirahat 1 (am% (a"i $ama berken"araan F + (am +9 menit 1 (am F ' (am +9 menit. *arak A B F ' V 89 km F 179 km. (5 77. ' Q !' F Q !5 ' '! ; F Q !5 ' '! ; F Q !5 ' '75 1; F Q !5 ' (5 78. 1' trn k&s&ng ; / naik k&s&ng +
B5
7;. A F (m$ah anak B F (m$ah ska me$kis 0 F anak ska menari D F anak ska me$kis "an menari Misa$kan (m$ah anak !ang ti"ak ska me$kis "an menari sebagai C% maka2 A F B : D5 Q 0 : D5 Q D Q C A F B D Q 0 Q C A B Q D 0 F C A Q D B 0 F C *a"i% #&rsi (m$ah anak !ang ti"ak ska me$kis "an menari F (A+D−C−B) &5 A
7<.
Q 19
+
Q 19
1+
-
Q 19
.-
Q 19
'+
2- ++
Q 19
Angka !ang "i,etak teba$ "itambah 19 "an !ang ti"ak "i,etak teba$ "itambah 19% maka2 1< 19 F '< "an '+ Q 19 F ++. A5 76.
Q 79
79
Q 79 /0
199
0179./0
Q 79
Q 79
Angka !ang "i,etak teba$ "itambah 79 "an !ang ti"ak "i,etak teba$ "itambah 79% maka2 C F 199 Q 79 F 179 "an 69 Q 79 F 1/9. &5 89.
Q1
Q'
' + #.
#!. #$. #".
#%.
Q+ 1-
Q/
Q7
1' ;E5
I=an ti"ak $ebih tinggi "ari#a"a *&k&% maaka *&k& $ebih tinggi "ari#a"a I=an. I=an $ebih tinggi "ari#a"a Amir "an Amir $ebih tinggi "ar#a"a "i "an B"i. *a"i% !ang #a$ing tinggi a"a$ah *&k&. &5 Keterangan sama "engan n&m&r atasn!a. (5 I=an G *&k& G Amir G "i G )i"=an. A5 Diamn!a bi "a$am #eribahasa "i atas "im#amakan "engan "iamn!a &rang beri$m% se"angkan "iamn!a #engga$i "im#amakan "engan "iamn!a &rang b&"&h. Orang beri$m it ka$a ia "iam% ia ber#ikir% teta#i ka$a &rang b&"&h !ang "iam% "iamn!a it sia:sia% tak a"a gnan!a. B5 Peribahasa "i atas mengan(rkan kita se$a$ hi"# hemat% ti"ak b&r&s. Artin!a kita sebaik: baikn!a "a#at men!im#an. Ka$a a"a ke$ebihan ang =a$a#n se"ikit% hen"ak$ah "itabng. Ka$a kita "itim#a kessahan% kita "a#at menggnakan sim#anan ata tabngan it. Ka$a kita tiba:tiba sakit misa$n!a% se"angkan kita ti"ak a"a $agi ang #a"a kita !ang "a#at "i#akai memba!ar "&kter "an &bat% "a#at$ah kita ambi$ ang tabngan kita ta"i. Teta#i% ka$a ti"ak #er$ benar% sim#anan it (angan$ah seka$i:ka$i "isik. E3
"es %arakteristik Priba4i Poin No
1
/
5
2
88
B
D
A
E
8;
A
B
0
D
8<
E
D
0
B
86
B
A
E
0
;9
E
0
D
B
;1
0
A
B
D
;'
D
0
E
A
;+
0
E
B
A
;/
D
0
E
B
;7
B
0
E
A
;8
E
D
0
B
.
0 E A D A E B D A D A
;;
B
E
D
0
;<
E
D
0
B
;6
A
0
D
B
<9
0
A
D
B
<1
A
B
0
E
<'
B
0
A
D
<+
D
A
E
B
0
A
B
E
<7
E
D
A
B
<8
A
D
E
B
<;
B
D
A
0
<<
A
B
0
E
<6
E
B
D
A
69
E
0
B
A
61
A
E
D
B
6'
E
A
0
B
6+
0
B
D
A
6/
A
B
E
D
67
D
E
0
A
68
D
E
0
A
6;
0
D
A
E
6<
B
A
D
0
66
A
D
0
E
199
A
B
D
0
A A E E D E 0 D 0 0 E D 0 D 0 D E 0 B B B E B E
