Draft-manual Mutu Pada Smk

MANUAL MUTU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(MAK)

PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN P ENDIDIKAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

KATA PENGANTAR Pembinaan satuan pendidikan untuk mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam memperkuat kerangka waktu dan targettarget capaiannya, dipandang perlu untuk disusun buku pedoman tentang penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya akselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan oleh setiap satuan pendidikan. Harapannya, melalui panduan ini satuan pendidikan mulai merintis pembudayaan mutu di lingkungannya masingmasing. Sebenarnya, budaya peningkatan mutu mulai tampak setelah diterapkannya instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP yaitu Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS telah banyak membantu semua pihak dalam melakukan program monitoring sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dikenal dengan istilah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Panduan ini disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan dan produk

hukum

yang

telah

dikeluarkan

oleh

pemerintah.

Hal

yang

membedakannya barangkali terletak pada tujuan, ruang lingkup, dan sasarannya. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberi pedoman bagi semua satuan pendidikan dalam mememenuhi SNP dengan rincian langkah-langkah 1|Page

KATA PENGANTAR Pembinaan satuan pendidikan untuk mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) terus dilakukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 3 ayat (2) memberi rambu-rambu bahwa dalam peningkatan mutu dilakukan atas dasar prinsip keberlanjutan, terencana, dan sistematis dengan kerangka waktu dan target capaian yang jelas. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, khususnya dalam memperkuat kerangka waktu dan targettarget capaiannya, dipandang perlu untuk disusun buku pedoman tentang penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai upaya akselerasi peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan oleh setiap satuan pendidikan. Harapannya, melalui panduan ini satuan pendidikan mulai merintis pembudayaan mutu di lingkungannya masingmasing. Sebenarnya, budaya peningkatan mutu mulai tampak setelah diterapkannya instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP yaitu Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS telah banyak membantu semua pihak dalam melakukan program monitoring sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dikenal dengan istilah Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Panduan ini disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan dan produk

hukum

yang

telah

dikeluarkan

oleh

pemerintah.

Hal

yang

membedakannya barangkali terletak pada tujuan, ruang lingkup, dan sasarannya. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberi pedoman bagi semua satuan pendidikan dalam mememenuhi SNP dengan rincian langkah-langkah 1|Page

pemenuhan, personil yang dapat dilibatkan, waktu atau durasi, dan hasil yang ditargetkan. Sasaran utamanya adalah agar satuan pendidikan dapat mencapai SNP dalam waktu yang terukur. Panduan yang bersifat rinci akan dimuat pada panduan lainnya. Akhirnya dengan adanya panduan ini, kiranya semua pihak dapat memanfaatkannya dengan baik terutama bagi stakeholder di satuan-satuan pendidikan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di lingkungan pemerintah daerahnya masing-masing. Terima kasih.

Jakarta, 2012

2|Page

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Rasional B. Tujuan C. Dasar Hukum BAB II ACUAN MUTU PENDIDIKAN A. Definisi Mutu Pendidikan B. Siklus Mutu Pendidikan C. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan BAB III PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN A. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan B. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan C. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan D. Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan E. Tahapan dan waktu Pencapaian Mutu Pendidikan pada Setiap SNP BAB IV PELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SMK/MAK A. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggara, dan Masyarakat B. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Tingkat Satuan Pendidikan BAB V PENUTUP

3|Page

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional Penjaminan mutu pendidikan adalah serentetan proses dalam sistem yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data tentang program atau kegiatan pendidikan dalam mencapai mutu pendidikan. Proses penjaminan mutu diawali dari mengidentifikasi aspek pencapaian dan prioritas peningkatan, penyediaan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan

serta membantu membangun budaya peningkatan

mutu berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah dikaji berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dari Badan Standar nasional Pendidikan (BSNP). Penjaminan mutu secara langsung tentu saja memiliki kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia

berkaitan dengan dengan tiga aspek utama utama yaitu: (1)

pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, dan (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Khususnya pada aspek pertama, secara sederhana diartikan bahwa dalam aspek pengkajian mutu pendidikan di dalamnya perlu ada pemetaan dan penetapan langkah yang perlu dilakukan untuk pencapaian mutu. Kegiatan pemetaan salah satunya melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan instrumen lain yang dapat menambah informasi tentang profil sekolah. Adapun kegiatan penetapan langkah pencapaian mutu adalah rencana sistematis, rasional, dan terukur serta dirumuskan oleh satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian mutu pendidikan. Untuk mencapai mutu, ternyata tidak setiap satuan pendidikan mampu melakukannya. Banyak faktor yang menjadi kendala dan penghambat sehingga 4|Page

mereka tidak mampu melakukannya. Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam, salah satu sebabnya adalah karena budaya penjaminan mutu di satuan pendidikan relatif sangat lemah. Secara operasional, jika ingin membina budaya penjaminan mutu di setiap satuan pendidikan maka dipandang perlu memberi petunjuk atau panduan pencapaian mutu yang lebih rinci yaitu berdasarkan pada pencapaian setiap komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil riset menunjukkan menunjukkan bahwa sekolah dan madrasah madrasah merupakan merupakan pihak yang memberikan memberikan kontribusi terbesar terhadap proses proses dan dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan, sedangkan masyarakat, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu tersebut. Oleh karena itu, sekolah dan madrasah perlu diberdayakan dan didukung dalam usahanya menciptakan budaya mutu. Pihak masyarakat perlu didorong agar secara aktif mendukung program sekolah dan madrasah. Adapun pihak pemerintah daerah perlu ditingkatkan upaya koordinasinya agar mereka menyusun program dan penganggaran penjaminan mutu sebagai prioritas utamanya.

B. Tujuan Tujuan umum penyusunan pedoman penjaminan mutu adalah untuk memberikan acuan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan. Secara khusus penjaminan mutu bertujuan untuk: 1. memberi penjelasan tentang indikator esensial pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang diuraikan berdasarkan argumentasi perlunya pemenuhan indikator esensial, langkah pemenuhannya, waktu dan durasi implementasi pemenuhannya, dan hasil yang dapat diukur.

5|Page

2. mengatur peran dan tanggung jawab setiap unsur organisasi pada satuan pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk mencapai mutu pendidikan

berdasarkan

acuan

mutu

delapan

Standar

Nasional

Pendidikan. 3. memberi petunjuk pengelolaan dan koordinasi penjaminan mutu pendidikan yang diawali dari pemetaan mutu pendidikan dengan berbagai penggunaan instrumen, pemenuhan standar yang mengacu pada SNP atau Standar mutu pendidikan di atas SNP, serta evaluasi mutu pendidikan.

C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi (SI), 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12/2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13/2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16/2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru,

6|Page

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19/2007 Tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan, 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25/2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26/ 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 27/2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Konselor, 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009.

7|Page

BAB II ACUAN MUTU PENDIDIKAN

A. Definisi Mutu Pendidikan

Ada tiga konsep dasar yang perlu dibedakan dalam peningkatan mutu yaitu kontrol mutu (quality control ), jaminan mutu ( quality assurance ) dan mutu terpadu (total quality ). Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu yang paling tua. Kegiatannya melibatkan deteksi dan eliminasi terhadap produkproduk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Tujuannya hanya untuk menerima produk yang berhasil dan menolak produk yang gagal. Dalam dunia pendidikan, kontrol mutu diimplementasikan dengan melaksanaan ujian sumatif dan ujian akhir. Hasil ujian dapat dijadikan sebagai bahan untuk kontrol mutu. Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses produksi agar dapat menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Jaminan mutu adalah sebuah cara menghasilkan produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Lanjutan dari konsep jaminan mutu adalah Total Quality Management (TQM ) yang berusaha menciptakan sebuah budaya mutu dengan cara mendorong semua anggota stafnya untuk dapat memuaskan para pelanggan. Dalam konsep TQM pelanggan adalah raja. Inilah yang merupakan pendekatan yang sangat populer termasuk dalam dunia pendidikan. Sifat TQM adalah perbaikan yang terus menerus untuk memenuhi harapan pelanggan. Dalam TQM, mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sistem manajemen mutu pendidikan adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan

8|Page

mengendalikan satuan pendidikan dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan ( continous improvement ).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berlaku saat ini bertumpu kepada tanggung jawab tiap pemangku kepentingan pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi SPMP terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara siklik dimulai dari (1) pengumpulan data, (2) analisis data, (3) pelaporan/pemetaan, (4) penyusunan rekomendasi, dan (5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas dilaksanakan secara kolaboratif antara satuan pendidikan dengan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63

Tahun

2009

tentang

Sistem

Penjaminan

Mutu

Pendidikan)

yaitu

penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah. SPMP berbasis pada data dan pemetaan yang valid, akurat, dan empirik. Data yang dikumpulkan oleh sekolah dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, dan profil sekolah. Selain itu Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan instrumen implementasi SPMP yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akseleratif dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan). B. Alur Penjaminan Mutu Pendidikan

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan alur siklus yang terpadu

dan

berkelanjutan.

Siklus

tersebut

dapat

menyatukan

dan

mengarahkan pelaksanaan penjaminan mutu secara internal dan eksternal. Adapun skema alur penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

9|Page

Gambar: Alur Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Bagan alir di atas dapat diterangkan sebagai berikut: 1. Lingkaran besar merupakan siklus Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di sekolah. Kegiatan yang esensialnya terdiri dari lima langkah yaitu pengembangan

standar

mutu,

penetapan

standar,

perencanaan

pemenuhan, pemenuhan standar, dan auidit/evaluasi. 2. Pada langkah pemenuhan standar, pihak sekolah tidak mampu melakukannya sendiri karena banyak komponen yang bukan merupakan kewenangannya dan perlunya ketentuan standarisasi dari pihak eksternal. Oleh karena itu dalam pemenuhan standar dan audit/evaluasi

10 | P a g e

dibutuhkan pedoman pemenuhan mutu yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). 3. Pedoman pemenuhan mutu menjadi acuan dalam melakukan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah daerah (MSPD). Kerangka kegiatan MSPD juga didasarkan pada SNP dan hasil Audit/evaluasi internal pihak sekolah. Hasil MSPD dapat dijadikan peta mutu dan atau profil mutu yang dapat digunakan untuk rencana intervensi pemerintah dan pemerintah daerah. 4. Intervensi pemerintah dan pemerintah daerah meliputi semua tahapan penjaminan mutu di sekolah sebagaimana terlihat dalam lingkaran besar pada gambar di atas. 5. Ketika sinergitas kegiatan penjaminan mutu telah dilakukan oleh sekolah di satu sisi dan intervensi pemerintah di pihak lain, maka pada dasarnya sekolah layak mendapat status terakreditasi.

C. Standar Nasional Pendidikan sebagai Acuan Mutu Pendidikan

Acuan mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah standar yang dibuat oleh pemerintah, sedangkan standar lain adalah standar yang dibuat oleh satuan pendidikan dan/atau lembaga lain yang dijadikan acuan oleh satuan pendidikan. Standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat digunakan setelah SNP dipenuhi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kekhasan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. SNP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan

11 | P a g e

secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan. Terdapat delapan SNP yaitu: 1.

Standar Isi

2.

Standar Proses

3.

Standar Kompetensi Lulusan

4.

Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.

Standar Sarana dan Prasarana

6.

Standar Pengelolaan

7.

Standar Pembiayaan

8.

Standar Penilaian Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan sebagian

standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Berikut ini disajikan kaitan antara SNP.

12 | P a g e

Gambar: Kaitan antar Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Setiap standar memiliki indikator ketercapaiannya dan setiap indikator merupakan acuan mutu pendidikan di Indonesia. Berikut ini adalah daftar indikator pemenuhan standar sebagai acuan mutu yang harus diupayakan dipenuhi oleh setiap sekolah di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. TABEL KOMPONEN, SUB-KOMPONEN DAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) PADA JENJANG SMK/MAK 1.

STANDAR ISI No 1

Komponen Kerangka dasar, dan struktur kurikulum

13 | P a g e

Sub Komponen 1.1.Pengembangan kurikulum

Indikator Esensial 1.1.1 Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihakpihak lain yang terkait. 1.1.2 Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-prinsip

2.

Pengembangan diri peserta didik

1.2 Struktur kurikulum

1.2.1

1.3.Beban belajar

1.3.1.

1.4.Muatan Lokal

1.4.1

2.1 Layanan bimbingan dan konseling

2.1.1

2.1.2

2.2 Kegiatan ekstra kurikuler

2.2.1

2.2.2

2.

pengembangan kurikulum dalam Standar Isi. Kurikulum sekolah mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi. Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik Sekolah melaksanakan kegiatan BK secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah

STANDAR PROSES No 1.

Komponen Perencanaan

Sub Komponen 1.1 Kualitas silabus

1.2 Kualitas RPP

1.3 Sumber Belajar

14 | P a g e

Indikator Esensial 1.1.1 Kegiatan untuk merencanakan pembelajaan 1.1.2 Kepemilikan silabus 1.1.3 Komponen silabus 1.1.4 Keterkaitan antar komponen dalam silabus 1.2.1 Kepemilikan RPP 1.2.2 Komponen RPP 1. 2.3 Keterkaitan antar komponen RPP 1.2.4 Keterkaitan RPP dengan silabus 1.2.5 Kelayakan kegiatan pembelajaran 1.3.1 Ketersedian buku teks, buku panduan, sumber belajar lain 1.3.2 Pemanfaatan buku teks, buku panduan,

2.

3

3.

Pelaksanaan Pembelajaran

Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi

2.1 Kualitas Pengelolaan kelas 2.2 Pelaksanaan Pembelajaran

3.1 Pelaksanaaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi

sumber belajar lain 2.1.1 Pengelolaan kelas 2.2.1 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk pendahuluan 2.2.2 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk inti 2.2.3 Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup 2.2.4. Pelaksanaan Prakerin 3.1.1 Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian) 3.1.2Tindak Lanjut

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN No 1

Komponen Cerdas, berpengetahuan, berkepribadian, berakhlak mulia, serta siap hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut

Sub Komponen 1.1 Percaya diri dan bertanggung

Indikator Esensial 1.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab

1.2 Biasa berbagai sumber belajar

1.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar 1.3.1 Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi 1.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab 1.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman 1.6.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 1.7.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai kompetensi keahlian dan kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran studi kasus/nyata dan rekaan (hanya untuk SMK). 1.8.1 Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan

1.3 Berprestasi

1.4 Produktif dan bertanggung jawab 1.5 Biasa hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan sportif 1.6 Siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 1.7 Menguasai kompetensi keahlian dan kewirausahaan(han ya untuk SMK) 1.8 Berkomunikasi secara efektif dan

15 | P a g e

2

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia

santun 2.1 Melaksanakan ajaran agama

secara efektif dan santun 2.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia

2.2 Berakhlak mulia

3

Memiliki rasa kebangsaan 3.1 dan cinta tanah air

3.2

3.3

3.4

3.5

4

Berfikir logis dan analisis

4.1 4.2

2.2.1 Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya Menghargai 3.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar keberagaman untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi. Menegakkan aturan 3.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial. Bekerjasama dan 3.3.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar tolong-menolong bekerjasama dalam kelompok, tolongmenolong dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya (hanya untuk SD). Berpartisipasi siswa 3.4.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar dalam kehidupan yang dapat melibatkan partisipasi siswa bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI. Cinta dan bangga 3.5.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar terhadap bangsa, yang dapat menunjukkan kecintaan dan negara dan tanah air kebanggaan terhadap bangsa, negara Indonesia dan tanah air Indonesia. Belajar iptek secara 4.1.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar efektif iptek secara efektif. Mengenali dan 4.2.1 Siswa memperoleh pengalaman belajar menganalisis gejala untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan social alam dan sosial.

5

Memiliki rasa seni dan memahami budaya

5.1 Mengekspresikan seni dan budaya

6

Sehat jasmani dan rohani serta sportif

6.1 Bugaran jasmani serta hidup sehat 6.2 Menjaga tubuh serta lingkungan

16 | P a g e

5.1.1 Siswa memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. 6.1.1 Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat 6.2.2 Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba

4.

STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PTK) No 1

Komponen Guru

Sub Komponen 1.1 Kualifikasi guru

1.2 Kompetensi guru 2

Tenaga kependidikan

2.1 Kualifikasi tenaga kependidikan

2.2 Kompetensi tenaga kependidikan

5.

Indikator Esensial 1.1.1 Guru mempunyai kualifikasi minimal 1.1.2 Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal 1.2.1 Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan 2.1.1 Kepala sekolah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal 2.1.2 Konselor mempunyai kualifikasi pendidikan minimal 2.1.3 Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal 2.1.4 Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal 2.1.5 Penanggung jawab bengkel mempunyai kualifikasi pendidikan minimal 2.1.6 Sekolah mempunyai penjaga sekolah 2.2.1 Kepala sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan 2.2.2 Konselor mempunyai komptensi yang dipersyaratkan 2.2.3 Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

STANDAR SARANA PRASARANA No 1

Komponen Lahan

2

Ruang Kelas

3

Kondisi ruang kelas

4

Ruang Perpustakaan

5

Perabotan perpustakaan

6

Kondisi ruang perpustakaan

7

Laboratorium/ Bengkel

17 | P a g e

Sub Komponen 1.1 Luas lahan m2/Siswa, Jumlah Rombongan belajar, Siswa, Guru 2.1 Perabot yang dimiliki ruang kelas 3.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kelas untuk belajar 4.1 Buku perpustakaan 5.1 Ketersediaan peralatan multimedia 6.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar 7.1 Peralatan pendidikan

Indikator Esensial 1.1.1 Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP

2.1.1 Perabot yang dimiliki ruang kelas sesuai dengan SNP 3.1.1 Kelayakan/kenyaman ruang kelas untuk belajar 4.1.1 Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku 5.1.1 Ketersediaan peralatan multimedia di ruang perpustakaan 6.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar

7.1.1 Peralatan pendidikan di laboratorium IPA

No

8

9

10

11

12

13

Komponen

Ruang Kerja Pimpinan

Ruang Kerja Guru

Tempat Ibadah

Ruang Jamban

Ruang UKS

Ruang Konseling

18 | P a g e

Sub Komponen di laboratorium IPA 7.2 Peralatan pendidikan di laboratorium Fisika 7.3 Peralatan pendidikan di laboratorium Kimia 7.4 Peralatan pendidikan di laboratorium Biologi 7.5 Peralatan pendidikan di laboratorium Bahasa 7.6 Peralatan pendidikan di laboratorium IPS 7.7 Peralatan pendidikan di laboratorium TIK 7.8 Peralatan kerja di ruang bengkel 8.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kerja pimpinan 8.2 Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan 9.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang kerja guru 9.2 Kelengkapan sarana kerja guru 10.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang ibadah 10.2 Kelengkapan sarana ruang ibadah 11.1 Kelayakan/ kenyamanan jamban 11.2 Kelengkapan sarana jamban 12.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang UKS 12.2 Kelengkapan sarana ruang UKS 13.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang konseling 13.2 Kelengkapan

Indikator Esensial lengkap 7.2.1 Peralatan pendidikan di laboratorium Fisika lengkap 7.3.1 Peralatan pendidikan di laboratorium kimia lengkap 7.4.1 Peralatan pendidikan di laboratorium biologi lengkap 7.5.1 Peralatan pendidikan di laboratorium bahas lengkap 7.6.1 Peralatan pendidikan di laboratorium IPS lengkap 7.7.1 Peralatan pendidikan di laboratorium TIK lengkap 7.8.1 Peralatan kerja di ruang bengkel lengkap 8.1.1 Kelayakan ruang kerja pimpinan

8.1.2 Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan 9.1.1 Kelayakan ruang kerja guru

9.2.1 Kelengkapan saran ruang kerja guru 10.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang ibadah

10.2.1 Kelengkapan sarana ruang ibadah

11.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang jamban

11.2.1 Kelengkapan sarana jamban 12.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang UKS

12.2.1 Kelengkapan sarana ruang UKS 13.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang konseling

13.2.1 Kelengkapan sarana ruang konseling

No 14

15

16

6.

Komponen Tempat bermain/OR

Ruang Sirkulasi

Pencemaran

Sub Komponen sarana konseling 14.1 Kelayakan/ kenyamanan tempat bermain/OR 14.2 Kelengkapan sarana tempat bermain/OR 15.1 Kelayakan/ kenyamanan ruang sirkulasi 15.2 Kelengkapan sarana ruang sirkulasi/ penghubung antar bangunan 16.1 Pencemaran lingkungan 16.2 Kelengkapan sarana drainase, pembungan limbah, perindang

Indikator Esensial 14.1.1 Kelayakan/kenyamanan tempat bermain/OR 14.2.1 Kelengkapan sarana tempat bermain/OR

15.1.1 Kelayakan/kenyamanan ruang sirkulasi

15.2.1 Kelengkapan sarana ruang sirkulasi

16.1.1 Pencemaran lingkungan 16.2.1 Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)

STANDAR PENGELOLAAN No 1

Komponen Perencanaan Program

Sub Komponen 1.1 Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah

1.2 Kepemilikan rencana kerja sekolah

1.3 Program peningkatan

19 | P a g e

Indikator Esensial 1.1.1 Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah. 1.1.2 Warga sekolah memahami visi, misi dan tujuan sekolah 1.1.3 Sosialisasi KTSP sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah 1.2.1 Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS (Rencana Kerja Sekolah 4-tahunan) dan RKA-S (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) atau rencana kerja tahunan) 1.2.2 Penyusunan rencana kerja sekolah (RKS) memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidik, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab/kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta 1.2.3 Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karir guru 1.3.1 Sekolah melaksanakan program

mutu sekolah

2

3

Pelaksanaan Rencana Kerja

Pengawasan dan Evaluasi

2.1 Realisasi visi dan misi ke dalam rencana kerja sekolah 2.2 Sekolah menyusun pedoman pengelolaan sekolah 2.3 Sekolah menciptakan lingkungan yg kondusif untuk kegiatan pembelajaran 2.4 Sekolah menyediakan akses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel 2.5 Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain 3.1 Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah 2 kali setahun

3.2 Sekolah melakukan sosialisasi hasil pelaksanaan program sekolah

3.3 Kepala sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik

3.4 Sekolah sudah melakukan akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

20 | P a g e

peningkatan mutu sekolah 1.3.2 Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan hasil kelulusan siswa. 2.1.1 Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan PTK, dan Pelaksanaan kegiatan kesiswaan. 2.2.1 Sekolah menyusun pedoman-pedoman pengelolaan sekolah 2.3.1 Budaya dan lingkungan sekolah kondusif untuk pembelajaran.

2.4.1 Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel

2.5.1 Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah 3.1.1 Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah minimal 1 kali per tahun 3.1.2 Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut 3.2.1 Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program sekolah

3.2.2 Sekolah melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah. 3.3.1 Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik pada setiap akhir semester 3.3.2 Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester 3.4.1 Sekolah mengikuti akreditasi oleh BAN-SM untuk menentukan status akreditasi sekolah

3.5 Pelibatan /Partisipasi Warga sekolah 3.6 Kepala sekolah menerapkan kepemimpinan yang efektif

4

7.

Sistem informasi manajemen

4.1 Sekolah menerapkan sistem informasi manajemen yang mudah diakses oleh warga sekolah

3.5.1 Guru dilibatkan dalam perumusan visi, misi dan tujuan, serta penyusunan rencana kerja sekolah. 3.6.1 Sesuai kompetensinya kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah 3.6.2 Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan cirri-ciri kepemimpinan yang efektif. 4.1.1 Warga sekolah, mudah mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah.

STANDAR PEMBIAYAAN No 1

Komponen Penyusunan Program Pembiayaan

2

Penetapan besaran biaya operasi non personalia, ATS dan BAHP

Sub Komponen 1.2. RAPBS dan RAKS disusun bersamasama dengan Komite Sekolah dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua siswa 2.1. Besaran Standar Biaya Operasi Nonpersonalia

2.2. Realisasi Besaran Pembiayaan selain Operasi Non personalia, ATS dan BAHP

21 | P a g e

Indikator Esensial 1.2.1. Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua murid

2.1.1. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per sekolah/program keahlian 2.1.2. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per rombongan belajar 2.1.3. Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per peserta didik 2.1.4. Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar pembiayaan 2.1.5. Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan 2.2.1. Sekolah menghitung besaran biaya operasi selain biaya operasi non personalia, ATS dan BAHP

2.3. Realisasi Pengelolaan Pembiayaan Operasi Nonpersonalia 2.4. Realisasi Perolehan Dana Pembiayaan Sekolah 3

Pelaporan Pengelolaan Program Pembiayaan

3.1. Dokumen Laporan Pembiayaan Operasi Nonpersonalia

2.3.1. Kemudahan mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah

2.4.1. Besaran peroleh dana yang berrsumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, orang tua siswa, dan masyarakat 3.1.1.Sekolah menyusun laporan pengelolaan pembiayaan 3.1.2.Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan

8.

STANDAR PENILAIAN No 1

Komponen Teknik, mekanisme dan prosedur penilaian

Sub Komponen 1.1. Teknik-teknik penilaian

1.2. Prosedurpenillaian

2

Pelaksanaanpenilaian

22 | P a g e

2.1. Penilaian oleh pendidik

Indikator Esensial 1.1.1.Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian, misal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk perilaku, lembar penilaian untuk proses pencapaian kompetensi 1.2.1.Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa 1.2.2.Satuan pendidikan melakukan validitas empiric terhadap instrument penilaian 1.2.3. Satuan pendidikan memiliki instrumen yang berkualitas 2.1.1. Siswa menerima informasi hasil ulangan harian 2.1.2.Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi 2.1.3.Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM 2.1.4.Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif 2.1.5.Guru menggunakan berbagai teknik untuk menilai hasil belajar kognitif siswa 2.1.7.Guru mengolah/ menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa 2.1.8. Guru memanfaatkan hasil penilaian

2.2. Penilaian oleh sekolah

2.1.9.Setiap akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian 2.1.10.Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama 2.1.11.Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian kepada guru PKN 2.2.1. Satuan pendidikan mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan) 2.2.2.Satuan pendidikan melaksanakan: kriteria kenaikan kelas, KKM 2.2.3. Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.

2.3. Penilaian oleh Pemerintah

3

Pemantauan penilaian yang berkualitas dan tindaklanjutnya

3.1.Pemantauan penilaian yang berkualitas

2.3.1.Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk seleksi masuk, 2.3.2. Satuan pendidikan memiliki rata-rata UN setinggi UN SSN 2.3.3. Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap UNTUK SMK 2.3.4. Guru melakukan penilaian terhadap perilaku kerja siswa sewaktu praktik di bengkel/kebun/modiste UNTUK SMK 2.3.5.Guru menilai produk hasil praktik siswa 3.1.1.Pemantauan terahadap kualitas soal

3.1.2.Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian

Satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SNP, dapat mengembangkan standar yang lebih tinggi lagi yaitu berupa: 1. Standar mutu di atas SNP yang dapat diadopsi dan/atau diadaptasi dari standar internasional. 2. Standar mutu di atas SNP yang berbasis pada keunggulan dan spesifikasi tertentu.

23 | P a g e

BAB III PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan yang dimaksud dalam bab ini adalah upaya pemenuhan standar nasional pendidikan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu satuan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kekurangan sekolah dalam SNP. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan instrument evaluasi diri sekolah (EDS). Berdasarkan hasil EDS kemudian dilihat lebih rinci saran upaya pemenuhan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dalam bab ini. Perlu dipertegas, bahwa upaya pemenuhan SNP oleh SMK/MAK yang dibuat dalam manual ini merupakan upaya pembimbingan yang memungkinkan untuk digunakan oleh sekolah, jika situasi dan kondisinya sesuai dan memungkinkan untuk diimplementasikan oleh sekolah. Namun demikian, sekolah dapat membuat upaya yang berbeda dengan apa yang disarankan dalam manual ini sepanjang upaya tersebut normatif dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

A. Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan berdasarkan Permen Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan

tingkat

kecerdasan

kehidupan

bangsa

melalui

pendidikan.

Berdasarkan peraturan di atas, tujuan akhir penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicitacitakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Adapun tujuan antara pada

24 | P a g e

penjaminan mutu pendidikan adalah terbangunnya SPMP yang di dalamnya termasuk: 1. terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; 2. pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; 3. ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal; 4. terpetakannya secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten atau kota, dan satuan atau program pendidikan; 5. terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah. Berdasarkan pada ketentuan di atas, kegiatan penjaminan mutu pendidikan pada lingkungan pendidikan formal dan jenjang pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi kegiatan: 1. Pengisian evaluasi diri sekolah oleh satuan pendidikan. Proses ini menghasilkan profil mutu sekolah; 2. Penyusunan rencana pemenuhan SNP atau rencana peningkatan mutu sekolah, baik dalam kurun waktu jangka menengah (4 tahunan) atau tahunan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);

25 | P a g e

3. Sekolah

melaksanakan

rencana

pemenuhan

SNP

atau

rencana

peningkatan mutu sekolah berdasarkan situasi dan kondisi sekolah; 4. Kepala sekolah dan pihak terkait mengevaluasi proses pememuhan SNP oleh satuan pendidikan atau kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah. Dari proses ini, sekolah mendapatkan informasi mengenai tingkat ketercapaian, faktor pendukung dan penghambat upaya pemenuhan SNP; 5. Kepala sekolah dan pihak terkait melakukan perencanaan ulang kegiatan pemenuhan SNP untuk kemudian dilakukan perbaikan berkelanjutan. Tahapan kegiatan ini dilakukan secara berulang. Pada waktu sekolah sudah memenuhi SNP, sekolah harus meningkatkan standar mutu sekolah di atas SNP.

C. Prinsip Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip: 1. berbasis pada hasil pemetaan, 2. terencana dan sistematis, 3. dalam kerangka waktu yang rasional dan pasti, 4. memiliki target capaian mutu yang jelas dan terukur, 5. terbuka dan disempurnakan secara berkelanjutan, serta 6. menghormati otonomi satuan pendidikan;

D. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Satuan pendidikan merupakan pelaksana penjaminan mutu memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

26 | P a g e

1. Melakukan evaluasi diri sebagai dasar perencanaan program pemenuhan dan peningkatan mutu secara internal, dan sebagai informasi bagi unit lain guna mendukung pemenuhan standar mutu pendidikan. 2. Melaksanakan proses pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai perwujudan dari penjaminan mutu pendidikan. 3. Menyusun pelaporan pemetaan mutu satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan di tingkay satuan pendidikan, pengelola program, dan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Menyediakan data bagi pihak lain guna kepentingan akreditasi, kebijakan peningkatan

mutu

pendidikan,

fasilitasi,

pemenuhan

standar,

perencanaan program, dan audit kinerja.

E. Tahapan

Kegiatan

Penjaminan

Mutu

Pendidikan

di

Satuan

Pendidikan

Satuan pendidikan sebagai pelaksana penjaminan mutu melakukan penjaminan mutu sesuai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemetaan Mutu

Pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, diartikan sebagai informasi tentang pencapaian delapan standar nasional pendidikan, dimulai dengan: a. Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkatsatuan pendidikan, dengan tahapan sebagai berikut: 1) Membentuk tim untuk penjaringan atau pengumpulan data mutu pendidikan atau data pencapaian delapan standar nasional pendidikan. 2) Mengisi

instrument

untuk

menjaring

data

tentang

pendidikan seperti instrument Evaluasi Diri Sekolah (EDS).

27 | P a g e

mutu

3) Memasukan data dari instrument ke format data mutu pendidikan; 4) Memelihara

data

yaitu

mengecek

kebenaran

data

mutu

pendidikan yang dilengkapi dengan bukti-bukti, dan menjaga kemutahiran data. 5) Mengolah data mutu pendidikan menjadi informasi mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS); 6) Menyiapkan data mutu pendidikan kepada unit/instansi yang memerlukan

untuk

membantu

pengembangan

satuan

pendidikan; 7) Menyampaikan data mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kepada penyelenggara sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota; MAK ke kementrian agama kabupaten/kota). b. Menyusun profil mutu SMK/MAK dengan tahapan berikut: 1) Satuan Pendidikan menentukan acuan mutu pendidikan sebagai acuan atau patok duga ( benchmark ), baik Standar Pelayanan Minimal dan atau Standar Nasional Pendidikan. 2) Mengolah data mutu pendidikan menjadi profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 3) Profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan berisi kesenjangan antara keadaan nyata posisi setiap Standar di satuan pendidikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan; 4) Menyampaikan

laporan profil mutu pendidikan pada tingkat

satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota; MAK ke kementrian agama kabupaten/kota.

28 | P a g e

2. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

a. Menggunakan profil mutu pendidikan sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kegiatam Sekolah (4 tahunan) dan/atau RKAS. Minimal berisi komponen standar yang akan dipenuhi oleh satuan pendidikan dan komponen yang akan diusulkan pemenuhannya oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah. b. Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).

3. Pemantauan

a. Pemantauan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan cara pengecekan keterlaksanaan pemenuhan standar, dan mencatat penyebab berbagai kendala dalam pemenuhan standar. b. Melakukan

penilain

internal

terhadap

pelaksanaan

program

peningkatan mutu pendidikan.

4. Pelaporan

a. Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan stándar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat

untuk

dijadikan

bahan

menyusun

program

peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya.

29 | P a g e

c. Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.

5. Pengembangan Standar di atas SNP

Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan ini dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari SNP menjadi SNP plus atau standar lainnya sebagai acuan mutunya yang sesuai dengan kemampuan dan visi satuan pendidikan.

30 | P a g e

1. Menjaring dan mengumpulkan informasi mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan 2. Menyusun profil mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

1. Menggunakan profil mutu pendidikan untuk dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan, dan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (4 tahunan) dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2. Melakukan perbaikan mutu pendidikan atau upaya pemenuhan standar mencapai standar yang dijadikan acuan berdasarkan program yang telah direncanakan (RKS atau RKAS).

Melakukan penilain internal terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan

a. Menuliskan pelaksanaan peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada tahun berjalan, dan menjadi dasar untuk penyusunan program untuk tahun berikutnya. b. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, atau provinsi/pusat untuk dijadikan bahan menyusun program peningkatan mutu atau pemenuhan standar pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya. c. Melakukan pemutakhiran data mutu pendidikan setelah pelaksanaan program peningkatan mutu.

Satuan pendidikan yang telah mencapai atau memenuhi standar tertentu sebagai acuan mutu pendidikan dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi.

Gambar: Tahapan Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan

31 | P a g e

F. Tahapan dan Waktu Pencapaian Mutu Pendidikan pada setiap SNP

Pada bagian ini dijelaskan tahapan dan waktu pencapaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada setiap SNP. Berikut adalah tabel tahapan dan waktu pemenuhan SNP.

32 | P a g e

TABEL LANGKAH PEMENUHAN SNP PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN 1. STANDAR ISI INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI

ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR

Sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum dengan melibatkan unsur guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang memiliki prinsip otonomi yang menuntut partisipasi warga sekolah dan semua stakeholder pada tingkat satuan pendidikan. Arah dan kebijakan KTSP serta keberhasilannya ditentukan oleh kerjasama semua pihak yang terkait

Sekolah, mengembangkan kurikulum berdasarkan acuan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam Standar Isi.

Standar isi merupakan bagaian inti dari struktur kurikulum (KTSP) yang ditampilkan dalam bentuk mata pelajaran sesuai standar yang berlaku dan muatan lokal. Pengembangan mata pelajaran diuraikan dalam bentuk silabus dan RPP.

LANGKAH PEMENUHAN 

















Kurikulum sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun



Melakukan sosialisasi tentang kebijakan KTSP. Melakukan rapat koordinasi untuk menyusun KTSP Menyusun draft KTSP oleh 2 – 3 orang guru yang memiliki wawasan tentang KTSP Melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan tentang isi dan struktur KTSP. Hasil keputususan ditinjau kembali di setiap awal tahun. Melakukan analisis terhadap standar isi Melakukan analisis kebutuhan untuk pengembangan KTSP yang relevan dengan visi dan misi sekolah, pembiayaan, dan kondisi lingkungan Menetapkan kebijakan tentang struktur kurikulum (susunan mata pelajaran, jumlah jam pelajaran, jadwal, dan tenaga pendidik). Merencanakan pencapaian tujuan sekolah sesuai visi dan misinya dipertimbangkan dari formasi atau struktur mata pelajaran yang akan disampaikan Kajian terhadap Peraturan Pemerintah

PERSONIL

Guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, nara sumber, dan pihak-pihak lain yang terkait.

WAKTU/DURASI PEMENUHAN

Awal tahun

Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum), dan Kepala Sekolah

Setiap awal semester

Kepala Sekolah, Guru,

Setiap awal

HASIL 







Tersedianya Dokumen KTSP (buku I)

Tersedianya Dokumen KTSP (buku I) Terjaminnya relevansi antara visi, misi, tujuan, dan struktur mata pelajaran yang diberikan.

Tersedianya Dokumen

33 | P a g e

INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI

mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi.

Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi


2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dengan demikian menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pendidikan Kurikulum dikembangkan dengan sejumlah prinsip yaitu diantaranya memperhatikan kebutuhan kehidupan, menyeluruh, dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Oleh

LANGKAH PEMENUHAN













Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Memasukkan lima kelompok mata pelajaran pada kerangka KTSP yang dibuat. Menetapkan sebaran jumlah jam pelajaran untuk lima kelompok mata pelajaran sesuai dengan visi dan misi sekolah dengan tetap sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku Mendiskusikan indikator pencapaian tujuan dari masing-masing kelompok mata pelajaran Sosialisasi kepada guru untuk memperhatikan tujuan pokok kelima kelompok mata pelajaran. Kajian terhadap lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi Memasukkan keterangan beban belajar pada KTSP Buku I

PERSONIL

Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum).


HASIL

semester 



Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum)

Awal tahun





KTSP (buku I) Terjaminnya relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan indikator pencapaian dari lima kelompok mata pelajaran. Tersosialisasinya tujuan kelompok mata pelajaran yang relevan dengan visi dan misi sekolah

Tersedianya Dokumen KTSP (buku I) Tersosialisasinya beban belajar kepada siswa dan orang tua siswa.


mencakup kelima kelompok mata pelajaran dengan karakteristiknya masing-masing sesuai dengan Standar Isi.

Sekolah menerapkan beban belajar sesuai dengan Standar Isi

Kurikulum sekolah dibuat dengan mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi


2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Dengan demikian menjadi persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggaraan pendidikan Kurikulum dikembangkan dengan sejumlah prinsip yaitu diantaranya memperhatikan kebutuhan kehidupan, menyeluruh, dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Oleh karrena itu perlu diatur beban belajar supaya dapat memberi pelayanan kepada peserta didik secara proprsional sesuai usia dan tingkat perkembangannya Lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi mengatakan bahwa pengembangan KTSP harus memperhatikan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan,

LANGKAH PEMENUHAN



















PERSONIL


Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Memasukkan lima kelompok mata pelajaran pada kerangka KTSP yang dibuat. Menetapkan sebaran jumlah jam pelajaran untuk lima kelompok mata pelajaran sesuai dengan visi dan misi sekolah dengan tetap sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku Mendiskusikan indikator pencapaian tujuan dari masing-masing kelompok mata pelajaran Sosialisasi kepada guru untuk memperhatikan tujuan pokok kelima kelompok mata pelajaran. Kajian terhadap lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi Memasukkan keterangan beban belajar pada KTSP Buku I Sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua peserta didik tentang beban mengajar dalam berbagai bentuk kesempatan pertemuan.

Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum).

Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum)

Awal tahun

Kajian terhadap lampiran Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006 tentang Standar Isi Memasukkan prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan,

Kepala Sekolah, Guru, Wakasek Kurikulum (atau Tim Pengembang Kurikulum), dan komite sekolah.

Di awal semester

HASIL

semester 











KTSP (buku I) Terjaminnya relevansi antara visi, misi, dan tujuan dengan indikator pencapaian dari lima kelompok mata pelajaran. Tersosialisasinya tujuan kelompok mata pelajaran yang relevan dengan visi dan misi sekolah

Tersedianya Dokumen KTSP (buku I) Tersosialisasinya beban belajar kepada siswa dan orang tua siswa.

Tersedianya Dokumen KTSP (buku I) Tersosialisasinya tentang visi, misi, dan kebijakan sekolah yang telah

34 | P a g e


budaya, dan usia peserta didik.

Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik


kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Hal ini perlu dijadikan rambu-rambu karena esensi dari KTSP bersifat otonomi dan kontekstual dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Selain itu BK memiliki perananan yang penting untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik.

LANGKAH PEMENUHAN



 









dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada naskah KTSP (Buku I) yang tercermin dalam visi dan misi sekolah serta muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan Sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua peserta didik tentang visi, misi, dan kebijakan sekolah yang telah mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. Menganalisis permasalahan siswa. Menyusun program BK berdasarkan hasil analisis Menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa Menetapkan jadwal rutin pelayanan BK. Penyediakan buku pemantauan perkembangan belajar siswa. Membuat daftar giliran layanan BK untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa

PERSONIL


HASIL

mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. Bentuk sosialisasinya dapat berupa poster, spanduk, dan dalam berbagai pertemuan. Kepala Sekolah dan guru BK

Harian







Deskripsi identifikasi potensi dan permasalahan perkembangan peserta didik Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuan nama siswa, waktu, dan isi layanan


budaya, dan usia peserta didik.

Sekolah melakukan kegiatan pelayanan konseling yang diperuntukkan bagi semua peserta didik yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik


kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Hal ini perlu dijadikan rambu-rambu karena esensi dari KTSP bersifat otonomi dan kontekstual dengan keadaan lingkungan sekitarnya.

Kegiatan BK memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membina peserta didik untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi dan bakat yang dimilikinya. Selain itu BK memiliki perananan yang penting untuk membantu peserta didik dalam mengatasi masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta.didik.

LANGKAH PEMENUHAN



 











Sekolah melaksanakan kegiatan BK secara terprogram, yang meliputi: perencanaan,

Program BK merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum dan layanan pendidikan. Oleh karen aitu menjadi indikator mutu karena merupakan kelengkapan dalam membina siswa. Bukti kegiatan BK dapat







dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada naskah KTSP (Buku I) yang tercermin dalam visi dan misi sekolah serta muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan Sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua peserta didik tentang visi, misi, dan kebijakan sekolah yang telah mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. Menganalisis permasalahan siswa. Menyusun program BK berdasarkan hasil analisis Menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa Menetapkan jadwal rutin pelayanan BK. Penyediakan buku pemantauan perkembangan belajar siswa. Membuat daftar giliran layanan BK untuk semua siswa (bersifat rutin) dan mencatat kasus pelayanan bagi siswa yang membutuhkan Melaporkan perkembangan kemajuan siswa secara terbatas dalam waktu tertentu dihadapan kepala sekolah dan pengawas. Menyusun program BK berdasarkan hasil analisis Menganalisis kebutuhan bakat dan minat siswa Menyusun program kerja BK dalam satu tahun berjalan

PERSONIL


HASIL

mempertimbangkan karakter daerah, kebutuhan sosial masyarakat, kondisi budaya, dan usia peserta didik. Bentuk sosialisasinya dapat berupa poster, spanduk, dan dalam berbagai pertemuan. Kepala Sekolah dan guru BK

Harian







Kepala Sekolah dan guru BK

Bulanan





Deskripsi identifikasi potensi dan permasalahan perkembangan peserta didik Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuan nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.

Deskripsi identifikasi potensi dan permasalahan perkembangan peserta didik Dokumen program

35 | P a g e


pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.


direkam sesuai panduan yang tersedia.

LANGKAH PEMENUHAN  



Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP itu sendiri.













PERSONIL

Melakukan layanan BK Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program BK tiap bulan. Membuat program tindak lanjut sesuai program dan memperhatikan hasil evaluasi bulanan. Menganalisis kebutuhan bakat dan Guru yang dipilih untuk minat siswa membina kegiatan Menganalisis potensi dan kompetensi ektrakurikuler guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler. Menetapkan jadwal kegiatan ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler. Melakukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ektrakurikuler dengan memasukkan program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan


HASIL



Bulanan







layanan BK untuk satu tahun berjalan Laporan bulanan hasil evaluasi layanan BK.

Deskripsi identifikasi potensi peserta didik kaitannya dengan kegiatan ektrakurikuler Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter, kewirausahaan, dan prestasi). Daftar hadir guru pembina dan peserta


pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.


direkam sesuai panduan yang tersedia.

LANGKAH PEMENUHAN  



Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler secara terprogram, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian dari kegiatan pengembangan dalam struktur KTSP. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan KTSP itu sendiri.













Sekolah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler bagi semua

Kegiatan ektrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak terstruktur dalam mata pelajaran tetapi sangat berpengaruh terhadap





PERSONIL

Melakukan layanan BK Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program BK tiap bulan. Membuat program tindak lanjut sesuai program dan memperhatikan hasil evaluasi bulanan. Menganalisis kebutuhan bakat dan Guru yang dipilih untuk minat siswa membina kegiatan Menganalisis potensi dan kompetensi ektrakurikuler guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler. Menetapkan jadwal kegiatan ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler. Melakukan tindak lanjut untuk peningkatan mutu kegiatan ektrakurikuler dengan memasukkan program pada tahun berikutnya atau melakukan perbaikan secara spontan setelah ditemukan peluang untuk pengembangan

Menganalisis potensi dan kompetensi guru untuk pemenuhan kebutuhan program ekstrakurikuler. Menetapkan jadwal kegiatan

Guru yang dipilih untuk membina kegiatan ektrakurikuler


HASIL



Bulanan









Bulanan



layanan BK untuk satu tahun berjalan Laporan bulanan hasil evaluasi layanan BK.

Deskripsi identifikasi potensi peserta didik kaitannya dengan kegiatan ektrakurikuler Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter, kewirausahaan, dan prestasi). Daftar hadir guru pembina dan peserta didik. Agenda kegiatan ektrakurikuler yang memuat hari/tanggal, jumlah siswa, guru pembina, dan isi kegiatan ektrakurikuler Deskripsi identifikasi potensi peserta didik kaitannya dengan kegiatan ektrakurikuler

36 | P a g e


siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah


pembinaan peserta didik sebagai manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguhsungguh.

LANGKAH PEMENUHAN





ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler.

PERSONIL


HASIL 





2. STANDAR PROSES

Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter, kewirausahaan, dan prestasi). Daftar hadir guru pembina dan peserta didik. Agenda kegiatan ektrakurikuler yang memuat hari/tanggal, jumlah siswa, guru pembina, dan isi kegiatan ektrakurikuler


siswa sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi sekolah


pembinaan peserta didik sebagai manusia seutuhnya karena dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Oleh karena itu perlu dikembangkan secara sungguhsungguh.

LANGKAH PEMENUHAN





PERSONIL


ektrakurikuler dan jenis ekstrakurikuler yang akan dibina Melakukan pembinaan kegiatan ektrakurikuler Melaporkan perkembangan kemajuan siswa dalam kegiatan ektrakurikuler.

HASIL 





Program kurikuler yang sekurang-kurangnya membuat nama kegiatan, tujuan, target, langkah pembinaan ekstrakurikuler, dan dampak yang diharapkan (pembinaan karakter, kewirausahaan, dan prestasi). Daftar hadir guru pembina dan peserta didik. Agenda kegiatan ektrakurikuler yang memuat hari/tanggal, jumlah siswa, guru pembina, dan isi kegiatan ektrakurikuler

2. STANDAR PROSES





 



Kegiatan untuk merencanakan pembelajaan Kepemilikan silabus Komponen silabus Keterkaitan antar

Silabus merupakan perencanaan pembelajaran yang harus disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, silabus dapat dijadikan dokumen mutu yang berfungsi sebagai bagian perencanaan, penilaian, dan bahan acuan (base line)






Workshop penyamaan persepsi tentang format silabus sesuai ketentuan yang berlaku dan relevansi muatan silabus dengan visi sekolah Penyusunan draft silabus oleh masing-masing guru Review draft silabus melalui wokshop

PERSONIL

Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum,dan kepala sekolah


Awal tahun

HASIL 

Silabus untuk masingmasing mata pelajaran yang telah dilelegalisasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya telah di periksa oleh tim ahli.

37 | P a g e


komponen dalam silabus

  





Kepemilikan RPP Komponen RPP Keterkaitan antar komponen RPP Keterkaitan RPP dengan silabus Kelayakan kegiatan pembelajaran


LANGKAH PEMENUHAN

untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi Kualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, kegiatan, atau salah salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara administratif tetapi juga harus mememuhi mememuhi komponen komponen yang berkualitas dan memiliki Keterkaitan antar komponen dalam silabus. RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kualitas dari RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, kegiatan, atau salah salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk

sehingga menghasilkan isi silabus yang inovatif sesuai standar proses. Pendokumentasian Pendokumentasian silabus yang berlaku untuk tahun berjalan Harus diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus











Wokshop penyaman persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual Penyusunan draft RPP oleh guru untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan Review dan penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga melahirkan RPP yang kontekstual baik

PERSONIL

Guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala sekolah


Awal tahun ajaran

HASIL



RPP untuk setiap kali pertemuan yang dipisahkan masingmasing mata pelajaran dan guru yang telah dilelegalisasi dilelegalisasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya telah di periksa oleh ahlinya


komponen dalam silabus

  







Kepemilikan RPP Komponen RPP Keterkaitan antar komponen RPP Keterkaitan RPP dengan silabus Kelayakan kegiatan pembelajaran

Ketersedian buku teks, buku panduan, sumber belajar lain


LANGKAH PEMENUHAN

untuk mencapai derajat kompetensi yang lebih tinggi Kualitas dari silabus harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, kegiatan, atau salah salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas silabus. Hal ini dilakukan karena silabus tidak hanya sekedar ada secara administratif tetapi juga harus mememuhi mememuhi komponen komponen yang berkualitas dan memiliki Keterkaitan antar komponen dalam silabus. RPP merupakan perencanaan pembelajaran yang harus disediakan oleh guru sesuai perundang-undangan yang berlaku. Secara teoritis, RPP merupakan kelengkapan guru profesional sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kualitas dari RPP harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, kegiatan, atau salah salah seorang yang dipercaya sebagai ahli untuk mengawal kualitas RPP. Kualitas RPP antara lain dicirikan oleh kelengkapan komponen RPP dengan indikator indikator yang terukur dan skenario pembelajaran yang mendorong siswa aktif. Selai itu terdapat keterkaitan antar komponen RPP dan keterkaitan RPP dengan silabus. Buku teks, buku panduan, dan sumber belajar lainnya merupakan bagian terpenting sebagai mendukung kegiatan pembelajaran. Kedudukan sumber

sehingga menghasilkan isi silabus yang inovatif sesuai standar proses. Pendokumentasian Pendokumentasian silabus yang berlaku untuk tahun berjalan Harus diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator sumber/fasilitator dalam pengembangan silabus

















Wokshop penyaman persepsi tentang format RPP sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku dan pemuatan inovasi pembelajaran yang aktif dan kontekstual Penyusunan draft RPP oleh guru untuk seluruh pertemuan yang akan dilakukan Review dan penyelarasan draft RPP oleh guru sebelum mengajar sehingga melahirkan RPP yang kontekstual baik waktu dan tempat Pendokumentasian RPP yang berlaku untuk tahun berjalan. Harus diusahakan ada salah seorang ahli yang bertanggungjawab sebagai nara sumber/fasilitator sumber/fasilitator dalam penyusunan RPP Rapat koordinasi untuk mencantumkan mencantumkan mata anggaran pada RKS untuk menyediakan berbagai sumber belajar atau mengusulkan

PERSONIL


HASIL


Awal tahun ajaran




Setiap Awal Tahun





RPP untuk setiap kali pertemuan yang dipisahkan masingmasing mata pelajaran dan guru yang telah dilelegalisasi dilelegalisasi oleh kepala sekolah yang sebelumnya telah di periksa oleh ahlinya

Daftar inventaris judul dan jumlah eksemplar Bukti fisik buku dan sumber belajar lain yang

38 | P a g e

INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI 

Pemanfaatan Pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain


LANGKAH PEMENUHAN

belajar yang berupa buku teks dan lainnya sama dengan kedudukan guru. 





Pengelolaan kelas

Pengelolaan kelas merupakan kegiatan inti dari standar proses. Efektivitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh efektivitas pengelolaan kelas. Dengan demikian, pengelolaan kelas harus diperhatikan dengan seksama dalam peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan pengelolaan kelas merupakan ukuran terhadap tingkat kompetensi dan profesionalisme guru.







 

pengadaannya kepada pihak dinas pendidikan dan dunia industri. Membuat aturan tentang optimasi pemanfaatan buku dan sumber belajar lainnya baik dalam kegiata belajar di kelas maupun di luar kelas Mensosialisasikan Mensosialisasikan budaya baca dan pemanfaatan sumber belajar di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Menyiapkan ruang kelas dan perlengkapannya sebaik mungkin sesuai strandar sarana dan prasarana pendidikan Guru mereview skenario pembelajaran yang telah disusunnya pada RPP Menyiapakan berbagai bahan ajar dan sumber belajar Guru melaksanakan pembelajaran Secara rutin di akhir pekan, salah seorang guru menyampaikan menyampaikan pengalamannya pengalamannya di kelas di depan

PERSONIL


HASIL





Guru dan kepala sekolah

Setiap akhir pekan





tercatat. Aturan pemanfaatan pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain

Daftar hadir guru di kelas dalam bentuk agenda pembelajaran Agenda pertemuan pertemuan lesson study di akhir pekan (jam yang digunakan setelah proses pembelajaran dan atau pada waktu jam ekstrakurikuler)


Pemanfaatan Pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain


LANGKAH PEMENUHAN

belajar yang berupa buku teks dan lainnya sama dengan kedudukan guru. 





Pengelolaan kelas

Pengelolaan kelas merupakan kegiatan inti dari standar proses. Efektivitas pendidikan salah satunya ditentukan oleh efektivitas pengelolaan kelas. Dengan demikian, pengelolaan kelas harus diperhatikan dengan seksama dalam peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan pengelolaan kelas merupakan ukuran terhadap tingkat kompetensi dan profesionalisme guru.







 





Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk pendahuluan Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk

Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran pembelajaran dengan RPP baik pada tahap pendahuluan, inti, maupun penutup sangat penting karena RPP yang telah disusun tidak bermakna apapun jika guru tidak melaksanakannya melaksanakannya di kelas. Oleh karena itu kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP perlu diperhatikan dengan baik.





PERSONIL

pengadaannya kepada pihak dinas pendidikan dan dunia industri. Membuat aturan tentang optimasi pemanfaatan buku dan sumber belajar lainnya baik dalam kegiata belajar di kelas maupun di luar kelas Mensosialisasikan Mensosialisasikan budaya baca dan pemanfaatan sumber belajar di sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Menyiapkan ruang kelas dan Guru dan kepala perlengkapannya sebaik mungkin sekolah sesuai strandar sarana dan prasarana pendidikan Guru mereview skenario pembelajaran yang telah disusunnya pada RPP Menyiapakan berbagai bahan ajar dan sumber belajar Guru melaksanakan pembelajaran Secara rutin di akhir pekan, salah seorang guru menyampaikan menyampaikan pengalamannya pengalamannya di kelas di depan guru-guru lain dalam kerangka kegiatan lesson study. Sebelum masuk kelas, guru membaca Guru kembali RPP yang telah disusunnya terutama pada komponen langkahlangkah pembelajaran dan indikatir pencapaiannya. Mengapresiasi tahap inti pada skenario pembelajaran dengan kerangka aspek eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 


HASIL



Setiap akhir pekan





Setiap akhir jam pembelajaran di setiap kelas

 

tercatat. Aturan pemanfaatan pemanfaatan buku teks, buku panduan, sumber belajar lain

Daftar hadir guru di kelas dalam bentuk agenda pembelajaran Agenda pertemuan pertemuan lesson study di akhir pekan (jam yang digunakan setelah proses pembelajaran dan atau pada waktu jam ekstrakurikuler)

Naskah RPP Catatan akhir (anekdot) pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan memuat keterangan nama mata pelajaran, jam pelajaran, pelajaran, temuan di di kelas, rencana perbaikan di masa yang akan

39 | P a g e



inti Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup

Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian).




Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk peningkatan mutu proses pembelajaran









Tindak lanjut

Tindak lanjut hasil supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan demikian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu.







Guru melakasanakan melakasanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusunya Melakukan refleksi segera setelah selesai melakukan pembelajaran sehingga dapat ditentukan tingkat kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaanya di kelas. Penyebaran angket penggalian masalah pembelajaran. Analisis kebutuhan kebutuhan supervisi supervisi pembelajaran Observasi kelas setiap penampilan guru sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu semester Refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan Rekapitulasi Rekapitulasi data hasil observasi kelas Laporan dan ulasan hasil observasi kelas Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir

PERSONIL


HASIL

datang.

Kepala sekolah

1 semester

 



 

Kepala Sekolah dan Guru

1 semester





Angket Laporan singkat analisis kebutuhan Lembaran observasi yang teriisi Catatan refleksi Laporan hasil supervisi akademik

Laporan analisis obervasi kelas Daftar hadir peserta Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran.



inti Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPP untuk penutup

Pelaksanaan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian).




Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi (persiapan, proses, penilaian), dan tindak lanjut merupakan kegiatan supervisi yang bermanfaat untuk peningkatan mutu proses pembelajaran









Tindak lanjut

Tindak lanjut hasil supervisi merupakan implementasi peningkatan mutu. Dengan demikian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses peningkatan mutu.









Guru melakasanakan melakasanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang disusunya Melakukan refleksi segera setelah selesai melakukan pembelajaran sehingga dapat ditentukan tingkat kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaanya di kelas. Penyebaran angket penggalian masalah pembelajaran. Analisis kebutuhan kebutuhan supervisi supervisi pembelajaran Observasi kelas setiap penampilan guru sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam satu semester Refleksi langsung antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan Rekapitulasi Rekapitulasi data hasil observasi kelas Laporan dan ulasan hasil observasi kelas Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran minimal 1 kali di akhir semester dipimpin oleh kepala sekolah (dapat menghadirkan nara sumber dari luar). Memberi tugas pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya kemampuannya dalam pembelajaran

PERSONIL


HASIL

datang.

Kepala sekolah

1 semester

 



 

Kepala Sekolah dan Guru

1 semester







Angket Laporan singkat analisis kebutuhan Lembaran observasi yang teriisi Catatan refleksi Laporan hasil supervisi akademik

Laporan analisis obervasi kelas Daftar hadir peserta Pembinaan dan peningkatan proses pembelajaran. Notulen kegiatan pembinaan guru

40 | P a g e

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI

Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab


Tujuan pendidikan salah satunya menumbuhkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar percaya diri peserta didik adalah yang bertanggung jawab.







Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk

Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran.



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL

Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina sikap percaya diri dan bertanggung jawab di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan sikap percaya diri dan bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK. Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut

Kepala Sekolah, guru, dan guru BK


Mingguan

HASIL  




Mingguan

 

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan

3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR ISI

Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab


Tujuan pendidikan salah satunya menumbuhkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Sikap percaya diri adalah modal untuk menumbuhkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar bagi dirinya, namun untuk memupuk percaya diri perlu dibarengi dengan rasa tanggung jawab agar percaya diri peserta didik adalah yang bertanggung jawab.







Siswa memperoleh pengalaman belajar melalui program pembiasaan untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar

Keterampilan peserta didik untuk mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber belajar merupakan kunci dari segala proses pembelajaran. Jika peserta didik mampu mencari informasi/ pengetahuan sendiri maka ia akan berkembang sesuai minat dan potensi yang dimilikinya







LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL

Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik merasakan pengalamannya untuk mengembangkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina sikap percaya diri dan bertanggung jawab di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan sikap percaya diri dan bertanggung jawab peserta didik melalui catatan BK. Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik meningkatkan keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut peserta didik


LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


Mingguan

HASIL  




Mingguan

 





41 | P a g e


Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi


Kelulusan dan nilai rata-rata US/UN merupakan indikator mutu pendidikan yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan hasil ujian yang diperoleh, kita dapat menarik kesimpulan tentang keberhasilan sistem pendidikan yang diselenggarakan di sekolah









Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab

Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif baik PAKEM maupun Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk



melalui catatan BK. Menganalisis potensi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. KKM dijadikan acuan untuk melakukan penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester sehingga tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN dapat dipantau. KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri.

Guru



HASIL

Awal semester



Mingguan

 



Surat keputusan dan lampiran tentang penetapan KKM

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi


Sekolah memiliki prestasi yang ditunjukkan dengan tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN yang tinggi


Kelulusan dan nilai rata-rata US/UN merupakan indikator mutu pendidikan yang dilakukan di akhir kegiatan pembelajaran. Dengan hasil ujian yang diperoleh, kita dapat menarik kesimpulan tentang keberhasilan sistem pendidikan yang diselenggarakan di sekolah

LANGKAH PEMENUHAN









Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab

Pengalaman belajar untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar dalam pembelajaran siswa aktif baik PAKEM maupun Contextual Teaching Learning (CTL). Dengan selalu mendorong peserta didik untuk memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab diharapkan akan terjadi akselerasi peningkatan mutu pendidikan.







PERSONIL

melalui catatan BK. Menganalisis potensi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. KKM dijadikan acuan untuk melakukan penilaian harian, tengah semester, dan akhir semester sehingga tingkat kelulusan dan rata-rata nilai US/UN dapat dipantau. KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina pemanfaataan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab keterampilan mencari informasi/ pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan mengenal pemanfaatan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab melalui catatan BK.


LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL

Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman melalui catatan BK. Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar yang disiapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan Membina pengalaman belajar yang


Guru


HASIL

Awal semester



Mingguan

 



Surat keputusan dan lampiran tentang penetapan KKM


42 | P a g e


Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman


Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah tujuan umum dari seluruh proses pendidikan. Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah keterampilan hidup bagi peserta didik sebagai bekal hidupnya.







Siswa memperoleh pengalaman belajar agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan

Tujuan pokok dari pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat (bekerja) dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi






Mingguan

HASIL  



Guru

Akhir semester






Jadwal pengayaan dan remedial Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.


Siswa memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman


Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah tujuan umum dari seluruh proses pendidikan. Kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman adalah keterampilan hidup bagi peserta didik sebagai bekal hidupnya.







Siswa memperoleh pengalaman belajar agar mampu menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Tujuan pokok dari pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat (bekerja) dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian menguasai pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi adalah komponen yang paling penting.







Siswa memperoleh pengalaman belajar agar menguasai kompetensi keahlian dan kewirausahaan

Khusus untuk SMK, pengalaman belajar dalam penguasaan kompetensi keahlian dan kewirausahaan baik melalui kegiatan pembelajaran studi kasus, nyata, dan rekaan adalah sangat penting karena



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL

Merancang kegiatan yang membuka peluang bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman dapat dilakukan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar dan aman melalui catatan BK. Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar yang disiapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan Membina pengalaman belajar yang disiapkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat dilakukan di ruang kelas dan kegiatan remedial serta pengayaan Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan. Merancang kegiatan praktek agar siswa memperoleh pengalaman untuk penguasaan kompetensi keahlian dan kewirausahaan baik melalui kegiatan pembelajaran studi kasus, nyata, dan



Mingguan

HASIL  



Guru

Akhir semester






Guru

Akhir semester

 

Jadwal pengayaan dan remedial Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.

Jadwal praktek Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan praktek.

43 | P a g e


melalui kegiatan pembelajaran studi kasus/nyata dan rekaan (hanya untuk SMK).


LANGKAH PEMENUHAN

lulusan SMK disiapkan untuk siap bekerja dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

rekaan. Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam struktur kurikulum dan kalender penddikan Membina pengalaman untuk penguasaan kompetensi keahlian dan kewirausahaan dapat dilakukan di ruang kelas dan praktek kerja. Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan.





Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun

Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun akan menjadi ukuran keberhasilan pendidikan karakter. Selain itu, kemampuan berkomunikasi adalah tujuan utama dari pendidikan karena itu perlu dijadikan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan







Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan Membina pengalaman belajar berkomunikasi dapat dilakukan di ruang kelas, kegiatan ektrakurikuler, dan kegiatan remedial serta pengayaan. Terus memantau hasil pembinaan di

PERSONIL

Guru


Akhir semester

HASIL







Jadwal pengayaan dan remedial Jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang relevan Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.


melalui kegiatan pembelajaran studi kasus/nyata dan rekaan (hanya untuk SMK).


LANGKAH PEMENUHAN

lulusan SMK disiapkan untuk siap bekerja dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

rekaan. Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam struktur kurikulum dan kalender penddikan Membina pengalaman untuk penguasaan kompetensi keahlian dan kewirausahaan dapat dilakukan di ruang kelas dan praktek kerja. Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan.





Siswa memperoleh pengalaman dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun

Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun akan menjadi ukuran keberhasilan pendidikan karakter. Selain itu, kemampuan berkomunikasi adalah tujuan utama dari pendidikan karena itu perlu dijadikan indikator pemenuhan standar nasional pendidikan







Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia

Melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia merupakan salah satu tujuan pendidikan di Indonesia yang berketuhanan yang mahaesa. Jika peserta didik tidak memperoleh pengalaman belajar melaksanakan ajaran agama dan akhlak mulia dapat dikatakan kegiatan pembelajaran gagal total. Hal ini karena tujuan pendidikan nasional dilandasi oleh salah satu sila





Merancang kegiatan agar iswa memperoleh pengalaman belajar berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif dan santun Rancangannya dituangkan dalam KTSP yaitu dalam kalender penddikan Membina pengalaman belajar berkomunikasi dapat dilakukan di ruang kelas, kegiatan ektrakurikuler, dan kegiatan remedial serta pengayaan. Terus memantau hasil pembinaan di berbagai kesempatan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Membina peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan

PERSONIL

Guru


HASIL

Akhir semester








Mingguan

 



Jadwal pengayaan dan remedial Jadwal kegiatan ekstrakurikuler yang relevan Daftar hadir siswa dan guru dalam kegiatan pengayaan dan remedial.


44 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. 

Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya

Untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan pembiasaan perilaku yang terkait dengan ajaran agamanya. Sebaliknya pembelajaran ajaran agama yang dianturnya akan membina pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik. Dengan demikian kedua pihak saling mempengaruhi.







Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai

Indonesia merupakan negara yang multikultur, multi agama, bangsa, suku dan ras. Pendidikan di Indonesia memiliki



ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia yang sekalus menambah pengetahuan, sikap, dan perilaku baiknya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam strukur kurikulum (pendidikan agama) dan pengembangan diri. Membina peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk

PERSONIL



Mingguan

HASIL

 






Mingguan

 

Dokumen KTSP (buku I) Silabus dan RPP pendidikan agama Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu



LANGKAH PEMENUHAN

Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. 

Siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik setelah belajar akhlak mulia sesuai ajaran agama yang dianutnya

Untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, peserta didik perlu dibekali dengan pengetahuan, sikap, dan pembiasaan perilaku yang terkait dengan ajaran agamanya. Sebaliknya pembelajaran ajaran agama yang dianturnya akan membina pengetahuan, sikap, dan perilaku yang baik. Dengan demikian kedua pihak saling mempengaruhi.







Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang multikultur, multi agama, bangsa, suku dan ras. Pendidikan di Indonesia memiliki misi untuk membina peserta didik agar memiliki jiwa saling menghargai antar warga negara yang berbeda agama, bangsa, suku, dan ras.





ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia yang sekalus menambah pengetahuan, sikap, dan perilaku baiknya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam strukur kurikulum (pendidikan agama) dan pengembangan diri. Membina peserta didik melaksanakan ajaran agama dan akhlah mulia melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi.Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar untuk menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan

PERSONIL



Mingguan

HASIL

 






Mingguan

 



Dokumen KTSP (buku I) Silabus dan RPP pendidikan agama Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Daftar hadir harian layanan BK yang memuat nama siswa, waktu, dan isi layanan BK.

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan saling menghargai antar siswa dengan berbagai latar belakang.

45 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.

Kehidupan di masyarakat penuh dengan aturan-aturan sosial. Pendidikan memiliki misi menyiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat yang penuh aturan-aturan sosial. Oleh karena itu dianggap penting dijadikan indikator mutu pendidikan.







Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi

Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk tetap menjaga keutuhan sebuah negara. Dengan demikian mutu lulusan perlu memberi peluang pembinaan agar



BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

PERSONIL



Mingguan

HASIL

 




Mingguan

 

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan pembiasaan berpartisipasi dalam penegakan aturanaturan social.

Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan



LANGKAH PEMENUHAN



Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.

Kehidupan di masyarakat penuh dengan aturan-aturan sosial. Pendidikan memiliki misi menyiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat yang penuh aturan-aturan sosial. Oleh karena itu dianggap penting dijadikan indikator mutu pendidikan.







Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat melibatkan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.

Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk tetap menjaga keutuhan sebuah negara. Dengan demikian mutu lulusan perlu memberi peluang pembinaan agar siswa mampu partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.







BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar untuk berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial.Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri. Pemberian peluang untuk memperoleh pengalaman belajar berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial melalui kegiatan di ruang kelas, pada kegiatan ektrakurikuler, dan bimbingan BK secara berkelanjutan Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI.. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri dan pendidikan karater Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran dan kegiatan ektrakurikuler Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana.

PERSONIL



Mingguan

HASIL

 




Mingguan

 

Dokumen KTSP (buku I) Dokumen program layanan BK untuk satu tahun berjalan Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan pembiasaan berpartisipasi dalam penegakan aturanaturan social.

Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kegiatan latihan partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah NKRI seperti pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain.

46 | P a g e


Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.


Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Dengan demikian perlu dijadikan indikator mutu lulusan






Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif.

Tujuan pendidikan adalah mengembangan ilmu pengetahuan dan tekologi yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif dijadikan indikator mutu lulusan.





Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri dan pendidikan karater. Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran dan kegiatan ektrakurikuler Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek.

PERSONIL



Mingguan

Guru

Mingguan

HASIL  



Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia seperti pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain.

Silabus dan RPP


Siswa memperoleh pengalaman belajar yang dapat menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia.


Pendidikan salah satunya memiliki misi untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Dengan demikian perlu dijadikan indikator mutu lulusan






Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif.

Siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan sosial.

Siswa memperoleh pengalaman

Tujuan pendidikan adalah mengembangan ilmu pengetahuan dan tekologi yang disampaikan dengan pendekatan siswa aktif. Oleh karena itu Siswa memperoleh pengalaman belajar iptek secara efektif dijadikan indikator mutu lulusan.

Belajar untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan social dapat menyiapkan peserta didik hidup di masyarakat dengan penuh wawasan. Keterampilan menganalisis gejala alam dan social akan membantu mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Belajar untuk memperoleh pengalaman mengekspresikan diri melalui kegiatan











Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu dalam komponen pengembangan diri dan pendidikan karater. Melaksanakan pendidikan yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran dan kegiatan ektrakurikuler Terus memantau hasil pembinaan secara rutin dan terencana. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk belajar iptek secara efektif. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan dengan penyampaian mata iptek. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengenali dan menganalisis gejala alam dan social. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk

PERSONIL


HASIL


Mingguan

Guru

Mingguan



Silabus dan RPP

Guru

Mingguan



Silabus dan RPP

Guru

Mingguan



 



Dokumen KTSP (buku I) Jadwal kegiatan ektrakurikuler yang menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara dan tanah air Indonesia seperti pramuka, paskibra, PMR, dan lain-lain.

Dokumen KTSP (Buku I) Silabus dan RPP

47 | P a g e


mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.


LANGKAH PEMENUHAN

seni dan budaya dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat seni di masyarakat. Selain itu, melatih keterampilan dalam mengembangkan budaya luhur. 

Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat

Belajar untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat olah raga di masyarakat.





Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai

Belajar untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba



mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai

PERSONIL

Guru


Mingguan

HASIL

 

Guru

Mingguan

 





mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

LANGKAH PEMENUHAN

seni dan budaya dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat seni di masyarakat. Selain itu, melatih keterampilan dalam mengembangkan budaya luhur. 

Mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat

Belajar untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat dapat menyiapkan peserta didik untuk mengembangan potensi dan bakat olah raga di masyarakat.





Siswa memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba

Belajar untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba dapat menyiapkan peserta didik hidup sehat dan terhindar dari bahaya narkoba dan obat-obatan yang berbahaya.





mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan dan memelihara kebugaran jasmani serta pola hidup sehat. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan. Merancang kegiatan yang memberi kesempatan peserta didik untuk memahami perawatan tubuh serta lingkungan, mengenal berbagai penyakit dan cara pencegahannya serta menjauhi narkoba. Rancangan diawali dengan mencantumkannya pada KTSP yaitu pada pengembangan diri, memasukkan pada silabus dan RPP pada mata pelajaran yang relevan. Melaksanakan pembelajaran aktif pada setiap mata plajaran yang relevan.

PERSONIL

Guru


Mingguan

HASIL

 

Guru

Mingguan

 



48 | P a g e

4. STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Guru mempunyai kualifikasi minimal

Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal


Tuntutan sebagai guru profesional harus memenuhi persyaratan sesuai PP no. 74 th. 2008 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pemenuhan jumlah guru yang sesuai dengan rombongan belajar/mata pelajaran memberikan dukungan kebermutuan layanan pembelajaran








PERSONIL

Kepala sekolah dan pengawas mendorong guru yang belum S1/DIV untuk melanjutkan studi yang sesuai. Kepala sekolah dan guru mengajukan beasiswa untuk studi S1/DIV.

Kepala sekolah, guru, pengawas

Kepala sekolah mengajukan penambahan jumlah guru kepada pemerintahan kab./kota melalui dinas pendidikan kab./kota; Jika pengajuan ini belum direspon, padahal sekolah membutuhkan penambahan guru, kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan guru-guru melakukan rapat untuk mempertimbangkan perekrutan guru honorer yang dibiayai dari dana sekolah Kepala sekolah membuka komunikasi

Kepala sekolah, komite sekolah


4,5 tahun

HASIL 



Menjelang awal tahun ajaran baru



Kualifikasi pendidikan guru S1/DIV dibuktikan dengan ijazah Guru melanjutkan studi S1/DIV dengan biaya beasiswa (Pemda, Pemprov, Pusat, pihak lainnya) Semua kebutuhan guru untuk rombongan belajar yang ada di sekolah dapat terpenuhi

4. STANDAR KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Guru mempunyai kualifikasi minimal

Jumlah guru memenuhi persyaratan minimal


Tuntutan sebagai guru profesional harus memenuhi persyaratan sesuai PP no. 74 th. 2008 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Pemenuhan jumlah guru yang sesuai dengan rombongan belajar/mata pelajaran memberikan dukungan kebermutuan layanan pembelajaran










Guru mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan





Bagian dari tuntutan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasu Akademik dan Kompetensi Guru Untuk mendapatkan kebermutuan





PERSONIL


Kepala sekolah dan pengawas mendorong guru yang belum S1/DIV untuk melanjutkan studi yang sesuai. Kepala sekolah dan guru mengajukan beasiswa untuk studi S1/DIV.

Kepala sekolah, guru, pengawas

4,5 tahun

Kepala sekolah mengajukan penambahan jumlah guru kepada pemerintahan kab./kota melalui dinas pendidikan kab./kota; Jika pengajuan ini belum direspon, padahal sekolah membutuhkan penambahan guru, kepala sekolah bersama dengan komite sekolah dan guru-guru melakukan rapat untuk mempertimbangkan perekrutan guru honorer yang dibiayai dari dana sekolah Kepala sekolah membuka komunikasi dengan kepala sekolah lain di sekitar sekolah, jika ada kelebihan jumlah guru/guru yang kekurangan jam mengajar, dapat diberi jadwal pada sekolah tersebut. Kepala sekolah melakukan penilaian kompetensi guru (PKG) Kepala sekolah bersama komite sekolah menyusun dan mengesahkan program peningkatan kompetensi guru



Kepala Sekolah, Guru, komite sekolah

Sepajang tahun ajaran

HASIL 









Kualifikasi pendidikan guru S1/DIV dibuktikan dengan ijazah Guru melanjutkan studi S1/DIV dengan biaya beasiswa (Pemda, Pemprov, Pusat, pihak lainnya) Semua kebutuhan guru untuk rombongan belajar yang ada di sekolah dapat terpenuhi

Kompetensi guru yang kurang (hasil dari PKG) dapat ditingkatkan Guru memiliki kebiasaan untuk

49 | P a g e

INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR


dalam memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik

Kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan minimal

Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah

Konselor mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Tenaga Administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Tenaga perpustakaan

Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang Standar TAS/M, Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor







LANGKAH PEMENUHAN













untuk satu tahun. Kepala sekolah dan guru-guru melaksanakan program peningkatan kompetensi guru. Kepala sekolah melanjutkan studi S1/D4; Mengajukan bea siswa S1/D4 ke Pemerintahan kab./kota atau ke Pusat atau perusahaan sekitar melalui program CSR TAS, Pustakawan, penanggungjawab bengkel, dan Konselor melanjutkan studi sesuai dengan tuntutan permendiknas (SMA/SMK, D3, S1/D4) Kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi TAS, Pustakawan, penanggungjawab bengkel, Konselor untuk melanjutkan studi sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing Permendiknas. Jika sekolah merekrut tenaga honorer untuk TAS, Pustakawan, Penanggungjawab bengkel, Konselor,

PERSONIL


HASIL

mengimplementasikan kemampuannya dalam layanan bagi peserta didik. Kepala sekolah

Sepanjang tahun ajaran

Kepala Sekolah, TAS, Pustakawan, Penanggungjawab bengkel, Konselor

1 – 4 tahun



Kepala sekolah dapat menyelesaikan studi, minimal S1/D4.

TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor memiliki kualifikasi yang sesuai dengan Permendiknas, yaitu: TASD = SMK/sederajat TASMP = D3 TASMA/K = S1/D4 Kepala perpustakaan (pendidik) = S1/D4 Kepala perpustakaan (Nonpendidik) = D2 Ilmu perpustakaan Tenaga perpustakaan =



dalam memberikan layanan pembelajaran bagi peserta didik

Kepala sekolah memiliki kualifikasi pendidikan minimal

Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah

Konselor mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Tenaga Administrasi mempunyai kualifikasi pendidikan minimal Tenaga perpustakaan mempunyai kualifikasi minimal Penanggung jawab bengkel mempunyai kualifikasi pendidikan minimal

Merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dari Permendiknas No. 24 tahun 2008 tentang Standar TAS/M, Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah, Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor









LANGKAH PEMENUHAN













untuk satu tahun. Kepala sekolah dan guru-guru melaksanakan program peningkatan kompetensi guru. Kepala sekolah melanjutkan studi S1/D4; Mengajukan bea siswa S1/D4 ke Pemerintahan kab./kota atau ke Pusat atau perusahaan sekitar melalui program CSR TAS, Pustakawan, penanggungjawab bengkel, dan Konselor melanjutkan studi sesuai dengan tuntutan permendiknas (SMA/SMK, D3, S1/D4) Kepala sekolah mendorong dan memfasilitasi TAS, Pustakawan, penanggungjawab bengkel, Konselor untuk melanjutkan studi sesuai dengan kualifikasi pada masing-masing Permendiknas. Jika sekolah merekrut tenaga honorer untuk TAS, Pustakawan, Penanggungjawab bengkel, Konselor, diusahakan untuk merekrut yang sudah memenuhi kualifikasi.

PERSONIL


HASIL

mengimplementasikan kemampuannya dalam layanan bagi peserta didik. Kepala sekolah


Kepala Sekolah, TAS, Pustakawan, Penanggungjawab bengkel, Konselor

1 – 4 tahun



Kepala sekolah dapat menyelesaikan studi, minimal S1/D4.

TAS, Pustakawan, Laboran, Konselor memiliki kualifikasi yang sesuai dengan Permendiknas, yaitu: TASD = SMK/sederajat TASMP = D3 TASMA/K = S1/D4 Kepala perpustakaan (pendidik) = S1/D4 Kepala perpustakaan (Nonpendidik) = D2 Ilmu perpustakaan Tenaga perpustakaan = SMA/sederajat Kepala Laboratorium (pendidik) = S1/D4 Kepala Laboratorium (laboran) = D3 Teknisi Laboratorium = D2 Laboran sekolah = SMA/Sederajat Konselor = S1

50 | P a g e


Sekolah mempunyai penjaga sekolah


Untuk memelihara dan menjaga sekolah dari gangguan sosial, bencana, dan lingkungan sekitar.




Kepala Sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Mengelola dan memimpin sekolah merupakan hal yang kompleks dilihat dari urusan-urusan dan masalah-masalah yang harus ditangani dan dipecahkan oleh seorang kepala sekolah, karena itu, tanpa penguasaan kompetensi yang disyaratkan dalam Permendikan No. 13 tahun 2007, kemajuan sekolah akan sangat lambat, bahkan sekolah tidak akan berhasil mencapai visi dan misinya







Jika memungkinkan, Kepala sekolah merekrut satu atau beberapa penjaga sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah Kepala sekolah mengajukan pemenuhan tenaga penjaga sekolah kepada Pemerintah daerah kab./kota. Kepala sekolah melakukan penilaian diri sendiri untuk mengetahui sejuahmana sudah/belum menguasai kompetensi yang disyaratkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara refleksi diri atau pengisian daftar checklist, atau bertanya kepada warga sekolah mengenai kekurangan kepala sekolah. Kepala sekolah menyusun rencana pengembangan profesi secara berkelanjutan Kepala sekolah mengimplementasikan program/kegiatan pengembangan diri melalui berbagai bentuk dan jenis kegiatan seperti: 1) mengikuti kegiatan pengembangan profesi di K3S atau

PERSONIL


HASIL

Kepala sekolah


Sekolah memiliki penjaga sekolah sesuai kebutuhan

Kepala sekolah


Kepala sekolah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan


Sekolah mempunyai penjaga sekolah


Untuk memelihara dan menjaga sekolah dari gangguan sosial, bencana, dan lingkungan sekitar.




Kepala Sekolah mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Mengelola dan memimpin sekolah merupakan hal yang kompleks dilihat dari urusan-urusan dan masalah-masalah yang harus ditangani dan dipecahkan oleh seorang kepala sekolah, karena itu, tanpa penguasaan kompetensi yang disyaratkan dalam Permendikan No. 13 tahun 2007, kemajuan sekolah akan sangat lambat, bahkan sekolah tidak akan berhasil mencapai visi dan misinya







Konselor mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Layanan tenaga konselor berkaitan langsung dengan pengembangan atau pemecahan masalah peserta didik, sehingga kompetensi yang harus dimiliki harus betul-betul dikuasai. Jika tidak, maka tindakan yang dilakukan oleh konselor akan sangat beresiko menyebabkan





Jika memungkinkan, Kepala sekolah merekrut satu atau beberapa penjaga sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah Kepala sekolah mengajukan pemenuhan tenaga penjaga sekolah kepada Pemerintah daerah kab./kota. Kepala sekolah melakukan penilaian diri sendiri untuk mengetahui sejuahmana sudah/belum menguasai kompetensi yang disyaratkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara refleksi diri atau pengisian daftar checklist, atau bertanya kepada warga sekolah mengenai kekurangan kepala sekolah. Kepala sekolah menyusun rencana pengembangan profesi secara berkelanjutan Kepala sekolah mengimplementasikan program/kegiatan pengembangan diri melalui berbagai bentuk dan jenis kegiatan seperti: 1) mengikuti kegiatan pengembangan profesi di K3S atau MKKS. 2) meminta dibina secara langsung oleh pengawas pada kompetensi-kompetensi yang belum dikuasai, dll. Tenaga konselor melakukan penilaian kompetensi sebagai konselor, baik melalui pengisian instrument, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten. Tenaga konselor menyusun rencana

PERSONIL


HASIL

Kepala sekolah


Sekolah memiliki penjaga sekolah sesuai kebutuhan

Kepala sekolah


Kepala sekolah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan

Kepala Sekolah, Tenaga konselor


Kompetensi tenaga konselor sekolah terus meningkat stiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan/hasil pemetaan kompetensi.

51 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

disorientasi kepribadian peserta didik.



Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan atau fasilitasi belajar peserta didik, khususnya di ruang perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang professional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah







pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan setiap tahunnya. Tenaga konselor melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya: penelitian tindakan, pembinaan oleh kepala sekolah, pembinaan oleh pengawas, MGMP BK, dll. Pustakawan sekolah/madrasah melakukan penilaian kompetensi sebagai tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, baik melalui pengisian instrument, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten. Pustakawan sekolah/madrasah menyusun rencana pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan pada setiap tahunnya. Pustakawan sekolah/madrasah

PERSONIL

Kepala sekolah, tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah



HASIL

Kompetensi yang belum dikuasai oleh pustakawan sekolah dapat dikuasai secara bertahap dalam setiap tahunnya sesuai dengan hasil pemetaan kompetensi



LANGKAH PEMENUHAN

disorientasi kepribadian peserta didik.



Tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan

Pengelolaan perpustakaan merupakan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan atau fasilitasi belajar peserta didik, khususnya di ruang perpustakaan. Untuk memberikan dukungan yang optimal, diperlukan layanan yang professional, karenanya tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendiknas No. 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan sekolah/ Madrasah







pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan setiap tahunnya. Tenaga konselor melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya: penelitian tindakan, pembinaan oleh kepala sekolah, pembinaan oleh pengawas, MGMP BK, dll. Pustakawan sekolah/madrasah melakukan penilaian kompetensi sebagai tenaga perpustakaan sekolah/madrasah, baik melalui pengisian instrument, penilaian dari kepala sekolah, penilaian pengawas, atau pihak lain yang dianggap kompeten. Pustakawan sekolah/madrasah menyusun rencana pengembangan keprofesian untuk satu tahun ajaran yang dilakukan pada setiap tahunnya. Pustakawan sekolah/madrasah melaksanakan program/kegiatan pengembangan kompetensi melalui berbagai cara, misalnya: workshop pengembangan layanan perpustakaan, pembinaan langsung dari KS, pembinaan langsung dari pengawas, mengikuti kegiatan asosiasi pustakawan sekolah/madrasah, pelatihan ICT untuk tenaga perpustakaan, dll.

PERSONIL

Kepala sekolah, tenaga perpustakaan sekolah/ madrasah



HASIL

Kompetensi yang belum dikuasai oleh pustakawan sekolah dapat dikuasai secara bertahap dalam setiap tahunnya sesuai dengan hasil pemetaan kompetensi

52 | P a g e

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP


Untuk kepentingan pelayanan yang memadai bagi peserta didik dan proses kerja bagi PTK, lahan sekolah harus distandarkan






Perabot yang dimiliki ruang kelas sesuai dengan SNP

Pemenuhan perabot yang dibutuhkan sesuai SNP akan memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam KBM



Kepala sekolah dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan SNP sesuai jenjang sekolah Kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan lahan sekolah disertai dengan rencana desain pengembangan sarana dan prasarana sekolah Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan sekolah sesuai dengan SNP ke pemerintah kab./kota atau pihakpihak yang berkepentingan Kepala sekolah dan komite sekolah mengidentifikasi perabor masingmasing kelas yang dimiliki sekolah kemudian membandingkannya dengan kebutuhan bagi peserta didik

PERSONIL

Kepala sekolah. komite sekolah



HASIL 











Sekolah memiliki desain pengembangan sarana dan prasana sekolah Sekolah melakukan pengajuan pemenuhan lahan sekolah kepada berbgai pihak terkait Sekolah memiliki lahan sekolah sesuai dengan SNP

Sekolah memiliki rincian kebutuhan perabot kelas yang sudah dimiliki dan belum dimiliki Sekolah melakukan

5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Luas lahan sekolah sesuai dengan SNP


Untuk kepentingan pelayanan yang memadai bagi peserta didik dan proses kerja bagi PTK, lahan sekolah harus distandarkan






Perabot yang dimiliki ruang kelas sesuai dengan SNP

Pemenuhan perabot yang dibutuhkan sesuai SNP akan memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam KBM







Kela yakan/kenya

Kelayakan kelas merupakan pra-syarat



Kepala sekolah dan komite sekolah membandingkan lahan yang dimiliki sekolah dengan SNP sesuai jenjang sekolah Kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan lahan sekolah disertai dengan rencana desain pengembangan sarana dan prasarana sekolah Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan lahan sekolah sesuai dengan SNP ke pemerintah kab./kota atau pihakpihak yang berkepentingan Kepala sekolah dan komite sekolah mengidentifikasi perabor masingmasing kelas yang dimiliki sekolah kemudian membandingkannya dengan kebutuhan bagi peserta didik yang ada. Kepala sekolah menyusun kebutuhan penambahan atau pemeliharaan perabot kelas sesuai kebutuhan Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan perabot kelas sesuai dengan SNP ke pemerintah kab./kota atau pihakpihak yang berkepentingan Sekolah memprogramkan

PERSONIL




HASIL 













Kepala sekolah, penjaga

Penyusunan



Sekolah memiliki desain pengembangan sarana dan prasana sekolah Sekolah melakukan pengajuan pemenuhan lahan sekolah kepada berbgai pihak terkait Sekolah memiliki lahan sekolah sesuai dengan SNP

Sekolah memiliki rincian kebutuhan perabot kelas yang sudah dimiliki dan belum dimiliki Sekolah melakukan pengajuan pemenuhan perabot kelas yang belum dimiliki kepada berbgai pihak terkait Sekolah memiliki kelengkapan perabot kelas sesuai dengan SNP

Sekolah dapat

53 | P a g e


man ruang kelas untuk belajar


LANGKAH PEMENUHAN

bagi keberhasilan belajar siswa 





Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku

untuk mencapai mutu hasil belajar peserta didik, sekolah harus melengkapi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya bukubuku perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik







kenyamanan sekolah dalam RKAS Sekolah menyusun aturan mengenai kenyamanan ruang kelas Warga sekolah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ruang kelas sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang kelas Kepala sekolah mengidentifikasi jumlah buku yang ada dan kebutuhan buku perpustakaan yang belum dimiliki Kepala sekolah bersama komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan buku yang dibutuhkan di perustakaan Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan buku perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.

PERSONIL

sekolah, peserta didik, guru


HASIL

RKAS dan sepanjang tahun 



Kepala sekolah, komite sekolah, pustakawan








melakukan program kenyamanan kelas Lingkungan kelas dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan kelas Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi buku di perpustakaan dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan buku perpustakaan Buku-buku yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan


man ruang kelas untuk belajar


LANGKAH PEMENUHAN

bagi keberhasilan belajar siswa 





Buku perpustakaan sesuai dengan standar yang berlaku

untuk mencapai mutu hasil belajar peserta didik, sekolah harus melengkapi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya bukubuku perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta didik







Ketersediaan peralatan multimedia di ruang perpustakaan

Peralatan multimedia di perpustakaan diperlukan untuk mendukung layanan sumber belajar secara online atau sumber belajar yang bebasis teknologi informasi, seperti penggunaan BSE, sumber belajar bahasa inggris dll.







PERSONIL

kenyamanan sekolah dalam RKAS Sekolah menyusun aturan mengenai kenyamanan ruang kelas Warga sekolah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ruang kelas sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang kelas Kepala sekolah mengidentifikasi jumlah buku yang ada dan kebutuhan buku perpustakaan yang belum dimiliki Kepala sekolah bersama komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan buku yang dibutuhkan di perustakaan Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan buku perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.

sekolah, peserta didik, guru

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan multimedia di perpustakaan Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan multimedia di perpustakaan kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan multi media di



HASIL

RKAS dan sepanjang tahun 


















melakukan program kenyamanan kelas Lingkungan kelas dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan kelas Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi buku di perpustakaan dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan buku perpustakaan Buku-buku yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan multimedia di perpustakaan dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan multimedia di perpustakaan Peralatan multimedia

54 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


HASIL

perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.

Kelayakan/kenya manan ruang perpustakaan untuk belajar

Kelayakan ruang perpustakaan untuk belajar merupakan pra-syarat bagi keberhasilan belajar siswa di perpustakaan









Peralatan pendidikan di laboratorium IPA lengkap

Kelengkapan peralatan di laboratorium akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum





Sekolah memprogramkan kenyamanan ruang perpustakaan dalam RKAS Pustakawan menyusun aturan mengenai kenyamanan ruang perpustakaan Warga sekolah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ruang perpustakaan sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar peserta didik Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPA Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk

Kepala sekolah, penjaga sekolah, peserta didik, pustakawan

Penyusunan RKAS dan sepanjang tahun







Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA




yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan Sekolah dapat melakukan program kenyamanan perpustakaan Lingkungan perpustakaan dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan perpustakaan

Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA dan



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


HASIL

perpustakaan kepada berbagai pihak terkait.

Kelayakan/kenya manan ruang perpustakaan untuk belajar

Kelayakan ruang perpustakaan untuk belajar merupakan pra-syarat bagi keberhasilan belajar siswa di perpustakaan









Peralatan pendidikan di laboratorium IPA lengkap








Peralatan

Kelengkapan peralatan di laboratorium



Sekolah memprogramkan kenyamanan ruang perpustakaan dalam RKAS Pustakawan menyusun aturan mengenai kenyamanan ruang perpustakaan Warga sekolah melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas ruang perpustakaan sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kenyamanan ruang perpustakaan untuk belajar peserta didik Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPA Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPA kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah, penjaga sekolah, peserta didik, pustakawan

Kepala sekolah dan komite sekolah

Kepala sekolah, penjaga

Penyusunan RKAS dan sepanjang tahun







Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA








Sepanjang



yang dibutuhkan di perpustakaan sekolah lengkap sesuai kebutuhan Sekolah dapat melakukan program kenyamanan perpustakaan Lingkungan perpustakaan dirasakan nyaman oleh peserta didik dan guru untuk proses pembelajaran Diketahuinya kondisi kenyamanan lingkungan perpustakaan

Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPA Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium IPA lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki

55 | P a g e


pendidikan di laboratorium Fisika lengkap


LANGKAH PEMENUHAN

akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum 



Peralatan pendidikan di laboratorium kimia lengkap






PERSONIL

menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika kepada berbagai pihak terkait.

sekolah, laboran, guru IPA (fisika)

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Kimia Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium kimia kepada berbagai pihak terkait

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (kimia)


HASIL

tahun ajaran










informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium Fisika lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan


pendidikan di laboratorium Fisika lengkap


LANGKAH PEMENUHAN

akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum 



Peralatan pendidikan di laboratorium kimia lengkap








Peralatan pendidikan di laboratorium




PERSONIL

menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika kepada berbagai pihak terkait.

sekolah, laboran, guru IPA (fisika)

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium Kimia Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium kimia kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (kimia)

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium biologi

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPA (biologi)


HASIL

tahun ajaran















informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium Fisika Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium Fisika lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium kimia Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium kimia lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan

56 | P a g e



biologi lengkap




Peralatan pendidikan di laboratorium bahas lengkap








PERSONIL


Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan

HASIL





Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru Bahasa (inggris, Indonesia, daerah)






peralatan laboratorium di laboratorium biologi dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium biologi lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di



biologi lengkap




Peralatan pendidikan di laboratorium bahas lengkap








Peralatan pendidikan di laboratorium IPS lengkap






PERSONIL


Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi kepada berbagai pihak terkait.

HASIL





Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru Bahasa (inggris, Indonesia, daerah)

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPS Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru IPS











peralatan laboratorium di laboratorium biologi dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium biologi Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium biologi lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium bahasa Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium bahasa lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS dan

57 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Peralatan pendidikan di laboratorium TIK lengkap








PERSONIL


pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait.

HASIL





Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru TIK








kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium IPS lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK Peralatan yang dibutuhkan di



LANGKAH PEMENUHAN



Peralatan pendidikan di laboratorium TIK lengkap








Peralatan kerja di ruang bengkel lengkap

Kelengkapan peralatan di ruang bengkel akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses praktikum







PERSONIL


pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS kepada berbagai pihak terkait.

HASIL





Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK kepada berbagai pihak terkait.

Kepala sekolah, penjaga sekolah, laboran, guru TIK

Kepala sekolah dan komite sekolah menganalisis kebutuhan peralatan di ruang bengkel Kepala sekolah dan komite sekolah menyusun proporal untuk pemenuhan kebutuhan peralatan di ruang bengkel kepada berbagai pihak terkait Kepala sekolah dan komite sekolah

Kepala sekolah, penjaga sekolah, guru praktik, teknisi bengkel













kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium IPS Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium IPS lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan peralatan laboratorium di laboratorium TIK Peralatan yang dibutuhkan di laboratorium TIK lengkap sesuai kebutuhan Sekolah memiliki informasi mengenai kondisi peralatan di ruang bengkel dan kebutuhannya Sekolah memiliki proposal pemenuhan peralatan di ruang bengkel

58 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan di ruang bengkel kepada berbagai pihak terkait. Kelayakan ruang kerja pimpinan

Kelayakan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah









Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan

Kelengkapan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah





Kepala sekolah menganalisis kebutuhan ruang kerja bagi kepala sekolah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui pembangunan ruang kerja KS atau renovasi ruang kerja KS Penajaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang kerja kepala sekolah secara rutin Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan sekolah Kepala sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang kerja kepala sekolah Membuat keputusan bersama antara

HASIL 











Peralatan yang dibutuhkan di ruang bengkel lengkap sesuai kebutuhan Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang kerja kepala sekolah Sekolah memiliki ruang kerja pimpinan sekolah yang layak untuk bekerja

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang kerja kepala sekolah



LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


mengajukan pemenuhan kebutuhan peralatan peralatan di ruang bengkel kepada berbagai pihak terkait. Kelayakan ruang kerja pimpinan

Kelayakan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah









Kelengkapan sarana ruang kerja pimpinan

Kelengkapan ruang kerja KS menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja kepala sekolah, dan menjadi ruang untuk penerimaan tamu sekolah







Kelayakan ruang kerja guru

Kelayakan ruang kerja guru menjadi unsur pendukung untuk keberhasilan kerja guru



Kepala sekolah menganalisis kebutuhan ruang kerja bagi kepala sekolah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui pembangunan ruang kerja KS atau renovasi ruang kerja KS Penajaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang kerja kepala sekolah secara rutin Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan sekolah Kepala sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang kerja kepala sekolah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi perabotan ruang kerja KS Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sekolah Kepala sekolah dan guru menganalisis kebutuhan ruang kerja guru

HASIL 













Kepala sekolah, komite sekolah, guru




Peralatan yang dibutuhkan di ruang bengkel lengkap sesuai kebutuhan Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang kerja kepala sekolah Sekolah memiliki ruang kerja pimpinan sekolah yang layak untuk bekerja

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang kerja kepala sekolah Ruang kerja pimpinan sekolah nyaman untuk bekerja

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan

59 | P a g e








Kelengkapan saran ruang kerja guru

Kelengkapan ruang kerja guru menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja guru







Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja guru melalui pembangunan ruang kerja guru atau renovasi ruang kerja guru Penajaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang kerja guru secara rutin Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang kerja guru Kepala sekolah dan guru menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang kerja guru Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi perabotan ruang kerja guru Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan

PERSONIL


HASIL









ruang kerja guru Sekolah memiliki ruang kerja guru yang layak untuk bekerja

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang kerja guru Ruang kerja guru nyaman untuk bekerja








Kelengkapan saran ruang kerja guru

Kelengkapan ruang kerja guru menjadi unsur pendukung bagi keberhasilan kerja guru







Kelayakan/kenya manan ruang ibadah

Kelayakan/kenyaman ruang ibadah menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik ibadah warga sekolah di ruang ibadah







Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja guru melalui pembangunan ruang kerja guru atau renovasi ruang kerja guru Penajaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang kerja guru secara rutin Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang kerja guru Kepala sekolah dan guru menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang kerja guru Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi perabotan ruang kerja guru Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan ruang kerja guru Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang ibadah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang ibadah melalui pembangunan atau renovasi ruang ibadah Warga sekolah melakukan

PERSONIL


HASIL









Warga sekolah






ruang kerja guru Sekolah memiliki ruang kerja guru yang layak untuk bekerja

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang kerja guru Ruang kerja guru nyaman untuk bekerja

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang ibadah Sekolah memiliki ruang ibadah yang layak/nyaman untuk ibadah warga sekolah

60 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Kelengkapan sarana ruang ibadah

Kelengkapan sarana ruang iabadah menjadi unsur pendukung untuk motivasi beribadah di ruang ibadah







Kelayakan/kenya manan ruang jamban

Kelayakan/kenyaman ruang jamban menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah





perawatan terhadap ruang ibadah secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang ibadah Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang ibadah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi kelengkapan ibadah di ruang ibadah Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan ruang sarana di ruang ibadah Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang jamban Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite

PERSONIL

Warga sekolah



HASIL





Warga sekolah






Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang ibadah Ruang ibadah sekolah nyaman untuk dijadikan tempat ibadah

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang jamban Sekolah memiliki ruang



LANGKAH PEMENUHAN



Kelengkapan sarana ruang ibadah

Kelengkapan sarana ruang iabadah menjadi unsur pendukung untuk motivasi beribadah di ruang ibadah







Kelayakan/kenya manan ruang jamban

Kelayakan/kenyaman ruang jamban menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah









perawatan terhadap ruang ibadah secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang ibadah Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang ibadah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang kerja melalui melengkapi kelengkapan ibadah di ruang ibadah Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan ruang sarana di ruang ibadah Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang jamban Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang jamban melalui pembangunan atau renovasi ruang jamban Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang jamban secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang jamban

PERSONIL

Warga sekolah



HASIL





Warga sekolah






Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang ibadah Ruang ibadah sekolah nyaman untuk dijadikan tempat ibadah

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang jamban Sekolah memiliki ruang jamban yang layak/nyaman

61 | P a g e


Kelengkapan sarana jamban


Kelengkapan sarana jamban menjadi unsur pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah






Kelayakan/kenya manan ruang UKS

Kelayakan/kenyaman ruang UKS menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah







Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana jamban Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas jamban melalui melengkapi kelengkapan sarana jamban Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana jamban Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang UKS Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang UKS melalui pembangunan atau renovasi ruang UKS Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang UKS secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing

PERSONIL

Warga sekolah



HASIL 



Warga sekolah






Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang jamban Sarana jamban sekolah nyaman untuk digunakan oleh warga sekolah

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang UKS Sekolah memiliki ruang UKS yang layak/nyaman


Kelengkapan sarana jamban


Kelengkapan sarana jamban menjadi unsur pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah






Kelayakan/kenya manan ruang UKS

Kelayakan/kenyaman ruang UKS menjadi unsur penting untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah









Kelengkapan sarana ruang UKS

Kelengkapan sarana ruang UKS menjadi unsur pendukung untuk meningkatkan praktik hidup sehat di sekolah





Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana jamban Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas jamban melalui melengkapi kelengkapan sarana jamban Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana jamban Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang UKS Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang UKS melalui pembangunan atau renovasi ruang UKS Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang UKS secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang UKS Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana UKS Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang UKS melalui melengkapi kelengkapan sarana

PERSONIL

Warga sekolah



HASIL 



Warga sekolah






Warga sekolah






Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang jamban Sarana jamban sekolah nyaman untuk digunakan oleh warga sekolah

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang UKS Sekolah memiliki ruang UKS yang layak/nyaman

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang UKS Sarana UKS sekolah nyaman untuk digunakan oleh warga sekolah

62 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Kelayakan/kenya manan ruang konseling

Kelayakan/kenyaman ruang konseling menjadi unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK









Kelengkapan sarana ruang konseling

Kelengkapan sarana konseling menjadi unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK





UKS Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana UKS Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang konseling Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang konseling melalui pembangunan atau renovasi ruang konseling penjaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang konseling secara rutin Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang konseling Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana konseling Membuat keputusan bersama antara

PERSONIL

Kepala sekolah, komite sekolah, guru BK, penjaga sekolah



HASIL





Kepala sekolah, komite sekolah, guru BK




Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang konseling Sekolah memiliki ruang konseling yang layak/nyaman

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang konseling



LANGKAH PEMENUHAN



Kelayakan/kenya manan ruang konseling

Kelayakan/kenyaman ruang konseling menjadi unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK









Kelengkapan sarana ruang konseling

Kelengkapan sarana konseling menjadi unsur penting dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling peserta didik dan guru BK







Kelayakan/kenya manan tempat bermain/OR

Kelayakan/kenyaman tempat bermain/OR menjadi unsur penting dalam layanan kepada peserta didik





UKS Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana UKS Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang konseling Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk program peningkatan kualitas ruang konseling melalui pembangunan atau renovasi ruang konseling penjaga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang konseling secara rutin Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang konseling Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan sarana konseling Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana ruang konseling Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana ruang konseling Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan tempat bermain/OR Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite

PERSONIL

Kepala sekolah, komite sekolah, guru BK, penjaga sekolah



HASIL





Kepala sekolah, komite sekolah, guru BK






Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga, penjaga sekolah






Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang konseling Sekolah memiliki ruang konseling yang layak/nyaman

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang konseling Sarana konseling sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan guru BK

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan tempat bermain/ OR Sekolah memiliki tempat

63 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN





Kelengkapan sarana tempat bermain/OR

Kelengkapan sarana tempat bermain/OR menjadi unsur penting dalam layanan kepada peserta didik







Kelayakan/kenya manan ruang sirkulasi

Kelayakan/kenyaman ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar



sekolah untuk pembangunan atau renovasi tempat bermain/OR Warga sekolah melakukan perawatan terhadap tempat bermain/OR secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan tempat bermain/OR Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan tempat bermain/OR Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana tempat bermain/OR Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana tempat bermain/OR Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang sirkulasi

PERSONIL


HASIL

bermain/OR yang layak/nyaman

Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga










Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan tempat bermain/OR Sarana tempat bermain/OR sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan guru OR

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan



LANGKAH PEMENUHAN





Kelengkapan sarana tempat bermain/OR

Kelengkapan sarana tempat bermain/OR menjadi unsur penting dalam layanan kepada peserta didik







Kelayakan/kenya manan ruang sirkulasi

Kelayakan/kenyaman ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar









sekolah untuk pembangunan atau renovasi tempat bermain/OR Warga sekolah melakukan perawatan terhadap tempat bermain/OR secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan tempat bermain/OR Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan tempat bermain/OR Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana tempat bermain/OR Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana tempat bermain/OR Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan ruang sirkulasi Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk pembangunan atau renovasi ruang sirkulasi Warga sekolah melakukan perawatan terhadap ruang sirkulasi secara rutin sesuai dengan perannya masing-masing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelayakan ruang sirkulasi

PERSONIL


HASIL

bermain/OR yang layak/nyaman

Kepala sekolah, komite sekolah, guru olahraga












Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan tempat bermain/OR Sarana tempat bermain/OR sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan guru OR

Sekolah dapat melaksanakan program peningkatan kelayakan ruang sirkulasi Sekolah memiliki ruang sirkulasi yang layak/nyaman

64 | P a g e


Kelengkapan sarana ruang sirkulasi


Kelengkapan ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar






Pencemaran lingkungan

Sekolah yang bebas dari pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk pengkondisian hidup sehat bagi peserta didik







Kepala sekolah dan pustakawan sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang sirkulasi Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana ruang sirkulasi Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana ruang sirkulasi Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis pencemaran lingkungan sekolah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk penanganan pencemaran lingkungan sekolah, semisal dengan memprogramkan sekolah hijau Warga sekolah melakukan penanganan pencemaran lingkungan sekolah secara rutin sesuai dengan perannya masing-

PERSONIL




HASIL 



Warga sekolah






Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang sirkulasi Sarana ruang sirkulasi sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan pustakawan

Sekolah dapat melaksanakan program pencegahan pencemaran lingkungan sekolah Lingkungan sekolah layak/nyaman sebagai tempat belajar bagi peserta didik


Kelengkapan sarana ruang sirkulasi


Kelengkapan ruang sirkulasi akan mempermudah layanan bagi peserta didik dalam mencari sumber belajar






Pencemaran lingkungan

Sekolah yang bebas dari pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk pengkondisian hidup sehat bagi peserta didik









Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)

Kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang) memberikan kenyamanan bagi warga sekolah untuk tinggal di sekolah





Kepala sekolah dan pustakawan sekolah menganalisis kebutuhan kelengkapan ruang sirkulasi Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana ruang sirkulasi Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana ruang sirkulasi Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis pencemaran lingkungan sekolah Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite sekolah untuk penanganan pencemaran lingkungan sekolah, semisal dengan memprogramkan sekolah hijau Warga sekolah melakukan penanganan pencemaran lingkungan sekolah secara rutin sesuai dengan perannya masingmasing Kepala sekolah mengevaluasi keterlaksanaan program penanganan pencemaran lingkungan sekolah Kepala sekolah dan warga sekolah menganalisis kebutuhan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang) Membuat keputusan bersama antara kepala sekolah dengan komite

PERSONIL




HASIL 



Warga sekolah






Warga sekolah




Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan ruang sirkulasi Sarana ruang sirkulasi sekolah nyaman untuk digunakan oleh peserta didik dan pustakawan

Sekolah dapat melaksanakan program pencegahan pencemaran lingkungan sekolah Lingkungan sekolah layak/nyaman sebagai tempat belajar bagi peserta didik

Sekolah dapat melakukan pemenuhan kebutuhan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)

65 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



PERSONIL


sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang) Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)

HASIL 

Lingkungan sekolah nyaman bagi warga sekolah

6. STANDAR PENGELOLAAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah.


LANGKAH PEMENUHAN

Visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah maupun panjang

Visi, misi, dan tujuan sekolah dirumuskan bersama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan

PERSONIL

PTK di sekolah, komite sekolah, pemangku kepentingan sekolah, missal: alumni, DU/DI, dll.


Satu bulan

HASIL

Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang dimiliki bersama oleh sekolahd an para pemangku kepentingan



LANGKAH PEMENUHAN



PERSONIL


sekolah untuk melengkapi kelengkapan sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang) Mengevaluasi keterlaksanaan program pemenuhan kelengkapan sarana sarana drainase, pembuangan limbah, pepohonan (perindang)

HASIL 

Lingkungan sekolah nyaman bagi warga sekolah

6. STANDAR PENGELOLAAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah. Warga sekolah memahami visi, misi dan tujuan sekolah

Sosialisasi KTSP


LANGKAH PEMENUHAN

Visi, misi, dan tujuan sekolah merupakan rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah maupun panjang


Visi, misi, dan tujuan sekolah yang tidak dipahami tidak akan memberikan energy untuk pencapaian visi dan tujuan dan pelaksanaan misi-misi sekolah




KTSP merupakan produk bersama



KTSP dibuat dala m versi ringkas

PERSONIL


PTK di sekolah, komite sekolah, pemangku kepentingan sekolah, missal: alumni, DU/DI, dll. PTK di sekolah, komite sekolah,

Satu bulan

Kepala sekolah, guru-

Menjelang atau

1 bln

HASIL

Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah yang dimiliki bersama oleh sekolahd an para pemangku kepentingan Semua/kecenderungan warga sekolah dapat berkontribusi untuk pencapaian visi dan tujuan sekolah, dan mengimplementasikan misi sekolah karena mereka memahami visi, misi, dan tujuan sekolah Stakeholders sekolah dapat

66 | P a g e



sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah





Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk





yang mencerminkan layanan pokok sekolah bagi peserta didiknya. Karena itu, semua pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah ybs harus mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam KTSP dengan baik Supaya tidak terjadi pemaknaan yang berbeda atau salah terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan layanan bagi peserta didik, khususnya layanan pendidikan. Supaya semua orang yang berkepentingan dapat ikut berkontribusi terhadap penyelenggaraan sekolah secara proporsional sesuai dengan perannya masing-masing. Penyusunan rencana program merupakan salah satu dari fungsi manajemen sekolah RKS dan RKAS merupakan pedoman

LANGKAH PEMENUHAN







(resume) dan versi lengkap. Versi ringkas diperuntukan bagi masyarakat umum, sedangkan versi lengkap diperuntukan bagi pengelola sekolah. Minimal satu tahun satu kali, pihak sekolah wajib mengundang para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan proses sosialisasi KTSP. Jika sekolah memiliki website, proses sosialisasi dapat dilakukan melalui pengunduhan di website sekolah. Jika sekolah memiliki Koran/majalah sekolah, sosialisasi dapat dilakukan melalui perantara Koran/majalah sekolah.

Sekolah menyelenggarakan workshop untuk menyusun rencana kerja sekolah bersama dengan stakeholders dalam bentuk RKS dan RKAS

PERSONIL


guru, komite sekolah

awal tahun ajaran

Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur PTK lainnya, pengawas, dan pihak-

Antara 1 - 4 hari

HASIL

dengan mudah menerima dan memahami informasi yang terkandung dalam KTSP



Stakeholder skolah terlibat dalam penyusunan RPS dan RKAS



sekolah dilakukan kepada semua warga sekolah





Sekolah memiliki dokumen rencana kerja sekolah dalam bentuk RKS dan RKAS







Penyusunan RKS memperhatikan



yang mencerminkan layanan pokok sekolah bagi peserta didiknya. Karena itu, semua pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah ybs harus mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam KTSP dengan baik Supaya tidak terjadi pemaknaan yang berbeda atau salah terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak dalam memberikan layanan bagi peserta didik, khususnya layanan pendidikan. Supaya semua orang yang berkepentingan dapat ikut berkontribusi terhadap penyelenggaraan sekolah secara proporsional sesuai dengan perannya masing-masing. Penyusunan rencana program merupakan salah satu dari fungsi manajemen sekolah RKS dan RKAS merupakan pedoman bagi semua warga sekolah dalam mengelola dan mengembangkan sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah RKS dan RKAS menjadi salah satu rujukan dalam proses evaluasi keberhasilan program kerja/kegiatan sekolah dalam setiap tahunnya. Komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota, atau

LANGKAH PEMENUHAN







(resume) dan versi lengkap. Versi ringkas diperuntukan bagi masyarakat umum, sedangkan versi lengkap diperuntukan bagi pengelola sekolah. Minimal satu tahun satu kali, pihak sekolah wajib mengundang para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan proses sosialisasi KTSP. Jika sekolah memiliki website, proses sosialisasi dapat dilakukan melalui pengunduhan di website sekolah. Jika sekolah memiliki Koran/majalah sekolah, sosialisasi dapat dilakukan melalui perantara Koran/majalah sekolah.

Sekolah menyelenggarakan workshop untuk menyusun rencana kerja sekolah bersama dengan stakeholders dalam bentuk RKS dan RKAS



Penyusunan/workshop/lokakarya RKS dan RKAS melibatkan para

PERSONIL


guru, komite sekolah

awal tahun ajaran

Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur PTK lainnya, pengawas, dan pihakpihak yang dinilai sekolah berkontribusi dalam mengelola sekolah, seperti DU/DI, tokoh masyarakat yg tidak masuk dalam komite sekolah, dll.

Antara 1 - 4 hari


Antara 1 - 4 hari

HASIL

dengan mudah menerima dan memahami informasi yang terkandung dalam KTSP







Stakeholder skolah terlibat dalam penyusunan RPS dan RKAS Sekolah memiliki dokumen RKS dan RKAS yang merupakan produk bersama

RKS dan RKAS dibuat secara bersama dengan

67 | P a g e


pertimbangan komite sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidikan, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab./kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karir guru




yayasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sekolah. Karena itu RKS dan RAKS perlu untuk diberikan pertimbangan oleh unsur-unsur tersebut. Sekolah merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat kelurahan, kecamatan, dst.

Guru yang berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam memberikan layanan pokok (pembelajaran/KBM). Pengembangan karir guru merupakan salah satu upaya untuk menjadikan guru memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan layanan yang professional kepada peserta didik dan berbagai pihak terkait.

LANGKAH PEMENUHAN







PERSONIL


stakeholders sekolah Pengesahan RPS dan RKAS mencantumkan “mengetahui” pihak komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan kab./kota atau pihak yayasan (khusus bagi sekolah swasta).

Kepala sekolah dan guru mengusulkan untuk memasukan program kerja pengembangan karir guru ke dalam RKS dan RKAS. Sekolah harus membuat indikator keberhasilan pengembangan karir guru untuk kepentingan pencapaian, evaluasi pencapaian dan tindaklanjut dari evaluasi tersebut.

HASIL



Kepala sekolah, guru

Ketika penyusunan RKS dan RKAS







melibatkan stakeholder sekolah RKS dan RKAS ditandatangani oleh komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota atau yayasan (khusus sekolah swasta)

Dalam RKS dan RKAS mencantumkan program pengembangan karir guru Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh kepala sekolah Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh pendanaan sekolah


pertimbangan komite sekolah, disetujui oleh Dewan Pendidikan, dan disahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan kab./kota atau oleh penyelenggara sekolah bagi sekolah swasta Rencana kerja sekolah mendukung pengembangan karir guru

Sekolah melaksanakan program peningkatan mutu sekolah




yayasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sekolah. Karena itu RKS dan RAKS perlu untuk diberikan pertimbangan oleh unsur-unsur tersebut. Sekolah merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, seperti masyarakat kelurahan, kecamatan, dst.

Guru yang berkualitas merupakan kunci utama keberhasilan sekolah dalam memberikan layanan pokok (pembelajaran/KBM). Pengembangan karir guru merupakan salah satu upaya untuk menjadikan guru memiliki motivasi yang tinggi dalam memberikan layanan yang professional kepada peserta didik dan berbagai pihak terkait. Program yang diselenggarakan oleh sekolah harus berorientasi mutu bukan sekedar pelaksanaan program tanpa ada orientasi peningkatan mutu. Hal ini dikarenakan proses manajemen sekolah diorientasikan untuk pencapaian tujuan secara efektif dan efisien

LANGKAH PEMENUHAN













PERSONIL


stakeholders sekolah Pengesahan RPS dan RKAS mencantumkan “mengetahui” pihak komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas pendidikan kab./kota atau pihak yayasan (khusus bagi sekolah swasta).

HASIL



Kepala sekolah dan guru mengusulkan untuk memasukan program kerja pengembangan karir guru ke dalam RKS dan RKAS. Sekolah harus membuat indikator keberhasilan pengembangan karir guru untuk kepentingan pencapaian, evaluasi pencapaian dan tindaklanjut dari evaluasi tersebut.

Kepala sekolah, guru

Penyusunan program –program sekolah didasarkan pada masalahmasalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi sekolah. Sekolah menyusun indikator kebermutuan sekolah/pemenuhan standar nasional pendidikan yang dijadikan sebagai acuan dalam upaya pemenuhan SNP. Kepala sekolah mempertimbangkan

Warga sekolah (KS, guru, TAS, pustakawan, laboran, konselor, penjaga sekolah, komite sekolah, peserta didik)

Ketika penyusunan RKS dan RKAS












melibatkan stakeholder sekolah RKS dan RKAS ditandatangani oleh komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan kab./kota atau yayasan (khusus sekolah swasta)

Dalam RKS dan RKAS mencantumkan program pengembangan karir guru Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh kepala sekolah Kegiatan pengembangan karir guru didukung oleh pendanaan sekolah Dalam satu tahun ajaran, sekolah mampu melaksanakan program peningkatan mutu yang tertuang dalam RKAS lebih dari 80%. Mutu/prestasi akademik dan non akademik sekolah (guru, siswa, KS) terus meningkat dari

68 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan

Untuk kesinambungan program dan hasil yang lebih baik, penyusunan program peningkatan mutu perlu mengggunakan hasil evaluasi diri, akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa.

Pencapaian visi dan misi sekolah tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah (parsial). Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi sekolah. Demikian halnya







dampak mutu ketika memutuskan program atau kegiatan yang akan dilakukan Pengelolaan program dan kegiatan dilakukan secara transparan sehingga banyak orang/pihak yang akan memberikan pemikiran untuk kebermutuannya. Sekolah melakukan EDS dan mengolahnya menjadi profil mutu sekolah Berdasarkan profil mutu sekolah kemudian disusun program kerja jangka menengah (RKS-4 tahunan) dan tahunan (RKAS).

Kepala sekolah bersama komute sekolah dan guru-guru membuat indikator keberhasilan visi sekolah sebagai acuan untuk mengetahuai ketercapaian visi sekolah.

PERSONIL


HASIL

tahun ke tahun

Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur orang tua,

1 bulan





Kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, unsur orang tua,




Program peningkatan mutu sekolah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan up todate RKS dan RKAS

KBM yang dilaksanakan sesuai atau mencerminan upaya pencapaian visi dan misi sekolah.



LANGKAH PEMENUHAN



Penyusunan program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada: hasil evaluasi diri, hasil akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa Sekolah merealisasikan visi dan misi ke dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan PTK, dan pelaksanaan kegiatan kesiswaan

Untuk kesinambungan program dan hasil yang lebih baik, penyusunan program peningkatan mutu perlu mengggunakan hasil evaluasi diri, akreditasi sekolah, dan kelulusan siswa.

Pencapaian visi dan misi sekolah tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah (parsial). Semua kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan upaya pencapaian visi dan misi sekolah. Demikian halnya pengelolaan PTK dan kesiswaan merupakan bagian dari manajemen sekolah yang tujuan intinya adalah bagaimana mencapai visi dan misi sekolah.











dampak mutu ketika memutuskan program atau kegiatan yang akan dilakukan Pengelolaan program dan kegiatan dilakukan secara transparan sehingga banyak orang/pihak yang akan memberikan pemikiran untuk kebermutuannya. Sekolah melakukan EDS dan mengolahnya menjadi profil mutu sekolah Berdasarkan profil mutu sekolah kemudian disusun program kerja jangka menengah (RKS-4 tahunan) dan tahunan (RKAS).

Kepala sekolah bersama komute sekolah dan guru-guru membuat indikator keberhasilan visi sekolah sebagai acuan untuk mengetahuai ketercapaian visi sekolah. Kepala sekolah melakukan rapat sekolah untuk membahas upaya pencapaian visi sekolah melalui peran dan tugas masing-masing orang di sekolah. Kepala sekolah memberikan penguatan kepada warga sekolah mengenai pentingnya kebermutuan layanan pokok sekolah, yaitu ”pendidikan bagi peserta didik yang

PERSONIL


HASIL

tahun ke tahun

Kepala sekolah, komite sekolah, unsur peserta didik, unsur orang tua,

1 bulan





Kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, unsur orang tua,








Program peningkatan mutu sekolah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan up todate RKS dan RKAS

KBM yang dilaksanakan sesuai atau mencerminan upaya pencapaian visi dan misi sekolah. PTK memiliki kemampuan dalam memberikan layanan bagi peserta didik dan stakeholders lainnya Program kesiswaan dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara memadai.

69 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN



Sekolah menyusun pedomanpedoman pengelolaan sekolah

Pedoman pengelolaan memberikan kemudahan bagi warga sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan sekolah





dirancang oleh guru dan difasilitasi oleh sekolah” Untuk menstimulasi motivasi warga sekolah dalam pencapaian visi dan misi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pemeliharaan dan peningkatan kinerja bagi warga sekolah, seperti dalam bentuk: pemilihan siswa terbaik untuk setiap semester, pemilihan guru terbaik, pemberian penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi, dll. Kepala sekolah memberikan petunjuk kepada penanggungjawab program/ kegiatan untuk menyusun atau mengembangkan pedomanpedoman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja masing-masing (menyusun POS) Jika POS ini sudah ada, kepala sekolah melakukan kajian mengenai efektifitas POS dan kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap

PERSONIL

Kepala sekolah



HASIL

Sekolah memiliki dokumendokumen POS, khususnya dalam implementasi layanan pokok sekolah.



LANGKAH PEMENUHAN



Sekolah menyusun pedomanpedoman pengelolaan sekolah

Pedoman pengelolaan memberikan kemudahan bagi warga sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan sekolah





Budaya dan lingkungan sekolah kondusif untuk pembelajaran

Pembelajaran sebagai layanan pokok sekolah tidak akan tercapai secara efektif jika budaya dan lingkungan sekolah tidak kondusif. Terlebih jika sekolah memiliki kondisi toxic culture (mindset, kebiasaan, dan artifac/simbol-simbol yang bertentangan dengan proses pendidikan)







dirancang oleh guru dan difasilitasi oleh sekolah” Untuk menstimulasi motivasi warga sekolah dalam pencapaian visi dan misi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pemeliharaan dan peningkatan kinerja bagi warga sekolah, seperti dalam bentuk: pemilihan siswa terbaik untuk setiap semester, pemilihan guru terbaik, pemberian penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi, dll. Kepala sekolah memberikan petunjuk kepada penanggungjawab program/ kegiatan untuk menyusun atau mengembangkan pedomanpedoman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja masing-masing (menyusun POS) Jika POS ini sudah ada, kepala sekolah melakukan kajian mengenai efektifitas POS dan kemudian memperbaiki hal-hal yang dianggap lemah/kurang. Kepala sekolah menjadi teladan dalam perilaku ideal yang diharapkan Sekolah mengeluarkan aturan tata tertib yang dilaksanakan secara konsisten, baik untuk PTK maupun peserta didik. Penataan lingkungan sekolah dan kelas diakukan dengan

PERSONIL


HASIL

Kepala sekolah


Sekolah memiliki dokumendokumen POS, khususnya dalam implementasi layanan pokok sekolah.

Kepala sekolah dan semua warga sekolah


Secara psikis, social, dan budaya, Lingkungan sekolah nyaman untuk belajar bagi peserta didik dan nyamana untuk bekerja bagi PTK

70 | P a g e


Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel






Transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan bagian dari indikator good governance. Transparansi dan akuntabilitas akan memicu profesionalitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang dilakukan

LANGKAH PEMENUHAN









memperhatikan kenyamanan psikis, sosial, dan budaya belajar bagi peserta didik Jika memungkinkan semua PTK dan komite sekolah diberikan photo copy RKAS RKAS ditempel di mading atau pada media yang digunakan oleh warga sekolah Sekolah mengeluarkan laporan keuangan bulanan, tiga bulanan, semesteran, dan tahunan yang dipublikasikan secara rutin kepada warga sekolah, baik melalui rapat, media madding atau media yang paling memunginkan digunakan oleh sekolah Setiap anggaran yang digunakan oleh sekolah disertai oleh pertanggungajawaban, baik secara adeministratif dat/atau kesepakatan bersama (pihak sekolah dengan komite sekolah).

PERSONIL

PTK di sekolah



HASIL

Warga sekolah dapat terlibat dalam menentukan anggaran dan dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah (baik dalam proses penganggaran, penggunaan, maupun pertanggyngjawaban)


Warga sekolah dapat mengakses laporan pengelolaan keuangan sekolah secara transparan dan akuntabel






Transaparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan bagian dari indikator good governance. Transparansi dan akuntabilitas akan memicu profesionalitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan setiap pekerjaan yang dilakukan

LANGKAH PEMENUHAN









Sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain untuk mendukung implementasi rencana kerja sekolah





Pengelolaan sekolah sangat tidak mungkin dilakukan hanya oleh kepala sekolah dan guru, tetapi harus melibatkan pihak lain di luar sekolah, seperti orang tua, DU/DI, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sumber daya sekolah amat sangat terbatas, sedangkan sumber daya masyarakat di sekitar sekolah itu tidak terbatas.







memperhatikan kenyamanan psikis, sosial, dan budaya belajar bagi peserta didik Jika memungkinkan semua PTK dan komite sekolah diberikan photo copy RKAS RKAS ditempel di mading atau pada media yang digunakan oleh warga sekolah Sekolah mengeluarkan laporan keuangan bulanan, tiga bulanan, semesteran, dan tahunan yang dipublikasikan secara rutin kepada warga sekolah, baik melalui rapat, media madding atau media yang paling memunginkan digunakan oleh sekolah Setiap anggaran yang digunakan oleh sekolah disertai oleh pertanggungajawaban, baik secara adeministratif dat/atau kesepakatan bersama (pihak sekolah dengan komite sekolah). Kepala sekolah mengidentifikasi pihak-pihak yang potensial untuk menjadi mitra sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Kepala sekolah menjalin/membuka pembicaraan dengan stakeholders untuk kerjasama yang mutualisme Sekolah mengirimkan secara

PERSONIL


HASIL

PTK di sekolah


Warga sekolah dapat terlibat dalam menentukan anggaran dan dengan mudah mengakses informasi mengenai pengelolaan keuangan sekolah (baik dalam proses penganggaran, penggunaan, maupun pertanggyngjawaban)



Sekolah memiliki kesepahaman dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait (eksternal) dalam mencapai tujuan sekolah.

71 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

berkala informasi mengenai perkembangan sekolah kepada stakeholders. Sekolah mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak-pihak yang dianggap potensial, untuk memelihara dan meningkatkan komitmen dalam pencapaian visi bersama sekolah Pada setiap akhir semester dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja PTK dan kinerja sekolah Berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan Kepala sekolah membuat program supervisi tahunan untuk semua guru. Setiap guru minimal mengalami proses supervise sebanyak 3 kali untuk melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan berhasil atau tidak Setiap akhir semester kepala

PERSONIL


HASIL



Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah minimal 1 kali per tahun

Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan

Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut Sekolah

Pelaksanaan supervisi jika tidak dibarengi dengan tindaklanjut, tidak akan memberikan perbaikan pada proses pembelajaran.



PTK, komite sekolah

Setiap akhir semester

Sekolah memiliki rencana tindak untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masing-masing maupun oleh satuan pendidikan

Kepala Sekolah, guru


Guru mengalami perbaikan/peningkatan dalam layanan pembelajaran

PTK, komite sekolah

Setiap akhir



Hasil evaluasi program kerja sekolah





PTK dan komite sekolah



LANGKAH PEMENUHAN

berkala informasi mengenai perkembangan sekolah kepada stakeholders. Sekolah mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak-pihak yang dianggap potensial, untuk memelihara dan meningkatkan komitmen dalam pencapaian visi bersama sekolah Pada setiap akhir semester dilakukan rapat evaluasi bersama mengenai capaian kinerja PTK dan kinerja sekolah Berdasarkan evaluasi tersebut, jika diperlukan, rencana kerja sekolah direvisi/diperbaiki/disesuaikan Kepala sekolah membuat program supervisi tahunan untuk semua guru. Setiap guru minimal mengalami proses supervise sebanyak 3 kali untuk melihat apakah tindak lanjut yang dilakukan berhasil atau tidak Setiap akhir semester kepala sekolah mengadakan rapat dengan PTK dan komite sekolah untuk membahas laporan hasil pelaksanaan program sekolah. Program kerja sekolah yang tidak sesuai/tidak memungkinkan dicapai direvisi

PERSONIL


HASIL



Sekolah melakukan evaluasi rencana kerja sekolah minimal 1 kali per tahun

Evaluasi rencana kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian rencana, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut untuk perbaikan atau peningkatan

Program supervisi dan evaluasi meliputi: pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut Sekolah mensosialisasikan laporan hasil pelaksanaan program sekolah

Pelaksanaan supervisi jika tidak dibarengi dengan tindaklanjut, tidak akan memberikan perbaikan pada proses pembelajaran.

Sekolah



PTK, komite sekolah


Sekolah memiliki rencana tindak untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh masing-masing maupun oleh satuan pendidikan

Kepala Sekolah, guru


Guru mengalami perbaikan/peningkatan dalam layanan pembelajaran

PTK, komite sekolah




Hasil evaluasi program kerja sekolah merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh warga sekolah untuk ditindaklanjuti oleh warga sekolah melalui proses perbaikan atau peningkatan (continuous improvement )

Tindaklanjut merupakan upaya pemecahan









Kepala sekolah, guru, pustawakan,



PTK

Setiap akhir



PTK dan komite sekolah memahami tingkat capaian, kendala, dan pemecahan masalah yang harus diambil ke depannya Program kerja sekolah yang telah direvisi, jika ada kebutuhan untuk revisi program kerja PTK termotivasi untuk

72 | P a g e


melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah


LANGKAH PEMENUHAN

masalah atau peningkatan mutu, tanpa tindak lanjut, maka evaluasi dapat dikatakan tidak memiliki makna apa-apa. 







Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik pada

Proses kerja guru perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan





laboran, TAS menganalisis hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekolah Melakukan perencanaan ulang/penyesuaian terhadap program kerja yang belum direalisasikan dan dirasakan perlu untuk direvisi Merancang program kerja untuk tahun ajaran selanjutnya yang didasarkan pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan program kerja yang telah lalu. Memberikan reward kepada PTK atas capaian keberhasilan kerja sesuai ketentuan sekolah Melakukan pembinaan kepada PTK yang kinerjanya rendah Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan guru melakukan analisis terhadap capaian KKM peserta didik. Berdasarkan capaian KKM siswa ini,

PERSONIL


semester dan Sepanjang tahun ajaran

KS, guru

Menjelang tengah dan akhir semester

HASIL





bekerja lebih baik PTK yang kinerjanya rendah dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap

Kepala sekolah dan guru mengalami proses evaluasi bersama terhadap efektivitas KBM dan beban kerja guru


melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sekolah


LANGKAH PEMENUHAN

masalah atau peningkatan mutu, tanpa tindak lanjut, maka evaluasi dapat dikatakan tidak memiliki makna apa-apa. 







Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan pendidik pada setiap akhir semester

Proses kerja guru perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan dari guru-guru di sekolah









laboran, TAS menganalisis hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sekolah Melakukan perencanaan ulang/penyesuaian terhadap program kerja yang belum direalisasikan dan dirasakan perlu untuk direvisi Merancang program kerja untuk tahun ajaran selanjutnya yang didasarkan pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan program kerja yang telah lalu. Memberikan reward kepada PTK atas capaian keberhasilan kerja sesuai ketentuan sekolah Melakukan pembinaan kepada PTK yang kinerjanya rendah Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan guru melakukan analisis terhadap capaian KKM peserta didik. Berdasarkan capaian KKM siswa ini, kepala sekolah berdiskusi dengan guru-guru mengenai apa yang menjadi kendala bagi guru dalam KBM dan apa yang harus diperbaiki. Kepala sekolah dan guru membandingkan efektifitas beban kerja guru dengan ketercapaian KKM pada masing-masing kelas/mata pelajaran. Kepala sekolah dan guru membuat

PERSONIL


semester dan Sepanjang tahun ajaran

KS, guru


HASIL







bekerja lebih baik PTK yang kinerjanya rendah dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap

Kepala sekolah dan guru mengalami proses evaluasi bersama terhadap efektivitas KBM dan beban kerja guru Sekolah memiliki informasi mengenai capaian KKM dan efektivitas beban kerja guru

73 | P a g e


Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester


Proses kerja tenaga kependidikan perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan dari tenaga kependidikan di sekolah

LANGKAH PEMENUHAN







kesimpulan-kesimpulan terhadap proses kerja yang telah dilakukan, misal: beban kerja guru terlalu berat, sehingga banyak tugas-tugas siswa yang tidak terperiksa. Dll. Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan tenaga kependidikan sekolah melakukan analisis terhadap implementasi tupoksi masing-masing Berdasarkan implementasi tupoksi masing-masing, kepala sekolah berdiskusi dengan tenaga kependidikan (TK) mengenai apa yang menjadi kendala bagi TK dalam melaksanakan tupoksinya dan apa yang harus diperbaiki kemudian. Kepala sekolah dan TK sekolah membandingkan efektifitas beban kerja masing-masing TK dengan ketercapaian target kerja masingmasing.

PERSONIL

KS, pustakawan, laboran, TAS, konselor



HASIL





Kepala sekolah dan mengalami proses evaluasi bersama terhadap implementasi Tupoksi masing-masing, beban kerja, dan daya dukung kerja masingmasing Sekolah memiliki informasi mengenai capaian kerja masingmasing TK dan efektivitas beban kerja TK


Sekolah melakukan evaluasi pendayagunaan tenaga kependidikan pada setiap akhir semester


Proses kerja tenaga kependidikan perlu dianalisis dalam proses pencapaian tujuan. Apakah efektif atau tidak? Proses evaluasi ini dilakukan untuk membandingkan antara apa yang dilakukan dengan apa yang direncanakan atau membandingkan apa yang diharapkan dengan apa yang menjadi kenyataan dari tenaga kependidikan di sekolah

LANGKAH PEMENUHAN









Sekolah mengikuti akreditasi oleh BAN-SM untuk



Akreditasi diperlukan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah terhadap para pemangku



kesimpulan-kesimpulan terhadap proses kerja yang telah dilakukan, misal: beban kerja guru terlalu berat, sehingga banyak tugas-tugas siswa yang tidak terperiksa. Dll. Menjelang tengah semester dan akhir semester kepala sekolah dan tenaga kependidikan sekolah melakukan analisis terhadap implementasi tupoksi masing-masing Berdasarkan implementasi tupoksi masing-masing, kepala sekolah berdiskusi dengan tenaga kependidikan (TK) mengenai apa yang menjadi kendala bagi TK dalam melaksanakan tupoksinya dan apa yang harus diperbaiki kemudian. Kepala sekolah dan TK sekolah membandingkan efektifitas beban kerja masing-masing TK dengan ketercapaian target kerja masingmasing. Kepala sekolah dan TK membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap proses kerja yang telah dilakukan, misal: implementasi pelayanan pustakawan terkendala oleh kemampuan pustakawan dalam menyusun buku-buku refensi. Dll. Kepala sekolah mengadakan rapat sekolah untuk membahas proses akreditasi sekolah dan penyusunan

PERSONIL

KS, pustakawan, laboran, TAS, konselor



HASIL





Warga sekolah

Sesuai kebutuhan





Kepala sekolah dan mengalami proses evaluasi bersama terhadap implementasi Tupoksi masing-masing, beban kerja, dan daya dukung kerja masingmasing Sekolah memiliki informasi mengenai capaian kerja masingmasing TK dan efektivitas beban kerja TK

Sekolah memiliki SK tim akreditasi sekolah Sekolah memiliki

74 | P a g e


melakukan status akreditasi sekolah






kepentingan Akreditasi diperlukan untuk kepentingan sekolah dalam mengeluarkan izajah bagi peserta didik Akreditasi diperlukan untuk berbagai kepentingan pengelolaan sekolah, seperti pembinaan oleh kepala sekolah dan pengawas, dll.

LANGKAH PEMENUHAN











Guru dilibatkan



Keterlibatan guru dalam perumusan



PERSONIL


tim akreditasi sekolah Kepala sekolah menyusun tim akreditasi sekolah yang dikukuhkan melalui surat keputusan KS mengenai tim akreditasi sekolah Kepala sekolah memfasilitasi tim akreditasi untuk melakukan tugastugasnya. Tim akreditasi menyiapkan semua persyaratan untuk akreditasi, seperi pengisian EDS, dll sesuai petunjuk akreditasi BAN-SM Kepala sekolah memeriksa persiapan syarat-syarat untuk diakreditasi yang sudah disiapkan oleh tim akreditasi sekolah. Jika dinilai sudah memenuhi berbagai persyaratan akreditasi, Kepala sekolah mengajukan, melalui dinas pendidikan kab./kota untuk dilakukan proses akreditasi. Kepala sekolah menampung semua

HASIL



KS, guru

Menjelang awal



sejumlah persyaratan untuk akreditasi sekolah Sekolah memiliki nilai akreditasi sekolah yang dikeluarkan oleh BANSM

Aspirasi guru-guru dapat


melakukan status akreditasi sekolah






kepentingan Akreditasi diperlukan untuk kepentingan sekolah dalam mengeluarkan izajah bagi peserta didik Akreditasi diperlukan untuk berbagai kepentingan pengelolaan sekolah, seperti pembinaan oleh kepala sekolah dan pengawas, dll.

LANGKAH PEMENUHAN











Guru dilibatkan dalam perumusan visi, misi dan tujuan serta penyusunan rencana kerja sekolah







Keterlibatan guru dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah perlu karena guru menjadi bagian penting dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Pelibatan guru akan menguatkan komitmen guru dalam proses pencaaian visi, misi, dan tujuan sekolah Pelibatan guru dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah akan





PERSONIL


tim akreditasi sekolah Kepala sekolah menyusun tim akreditasi sekolah yang dikukuhkan melalui surat keputusan KS mengenai tim akreditasi sekolah Kepala sekolah memfasilitasi tim akreditasi untuk melakukan tugastugasnya. Tim akreditasi menyiapkan semua persyaratan untuk akreditasi, seperi pengisian EDS, dll sesuai petunjuk akreditasi BAN-SM Kepala sekolah memeriksa persiapan syarat-syarat untuk diakreditasi yang sudah disiapkan oleh tim akreditasi sekolah. Jika dinilai sudah memenuhi berbagai persyaratan akreditasi, Kepala sekolah mengajukan, melalui dinas pendidikan kab./kota untuk dilakukan proses akreditasi. Kepala sekolah menampung semua aspirasi guru untuk perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah Kepala sekolah menghadirkan guruguru dalam rapat penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah

HASIL



KS, guru

Menjelang awal tahun ajaran baru (penyusunan RPS/RKS)





sejumlah persyaratan untuk akreditasi sekolah Sekolah memiliki nilai akreditasi sekolah yang dikeluarkan oleh BANSM

Aspirasi guru-guru dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah Sekolah memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan sekolah

75 | P a g e


Sesuai kompetensinya kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah








Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan ciriciri kepemimpinan yang efektif

mengakibatkan iklim sekolah menjadi lebih terbuka dan terbangunnya tim kerja sekolah yang lebih solid. Keteladanan kepala sekolah merupakan bagian dari proses pendidikan di sekolah, khususnya bagi peserta didik. Perilaku teladan kepala sekolah menjadi perilaku pembanding bagi warga sekolah dalam menjalankan tupoksi masing-masing Keteladanan lebih bermakna/efektif dalam proses kepemimpinan kepala sekolah dibandingkan perintah atau petunjuk lisan

Kepemimpinan sekolah yang efektif menjadi kunci untuk kinerja sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan sekolah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah

LANGKAH PEMENUHAN











PERSONIL

Kepala sekolah melakukan evaluasi diri terhadap proses kepemimpinannya secara berkala, seperti seminggu sekali Kepala sekolah mendengarkan suara-suara warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai proses kepemimpinannya Perilaku kepala sekolah konsisten dalam menjalankan aturan-aturan sekolah

KS

Kepala sekolah secara konsisten menjaga kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dalam proses kepemimpinannya Kepemimpinan kepala sekolah dilakukan sesuai dengan situasi dan

KS



HASIL










Perilaku kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah Warga sekolah menghormati kepemimpinan KS karena kesesuaian antara perilaku keseharian KS dengan nilai yang dianut

Warga sekolah dapat mengikuti kepemimpinan kepala sekolah Perilaku kepala sekolah jadi teladan bagi warga sekolah


Sesuai kompetensinya kepala sekolah dapat dijadikan teladan bagi semua warga sekolah








Kepemimpinan sekolah mampu menerapkan ciriciri kepemimpinan yang efektif

mengakibatkan iklim sekolah menjadi lebih terbuka dan terbangunnya tim kerja sekolah yang lebih solid. Keteladanan kepala sekolah merupakan bagian dari proses pendidikan di sekolah, khususnya bagi peserta didik. Perilaku teladan kepala sekolah menjadi perilaku pembanding bagi warga sekolah dalam menjalankan tupoksi masing-masing Keteladanan lebih bermakna/efektif dalam proses kepemimpinan kepala sekolah dibandingkan perintah atau petunjuk lisan

Kepemimpinan sekolah yang efektif menjadi kunci untuk kinerja sekolah, kinerja guru, kinerja tenaga kependidikan sekolah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah

LANGKAH PEMENUHAN











Warga sekolah mudah mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah





Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah merupakan bagian dari indikasi good governance. Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah akan membuka peluang yang lebih besar dalam proses peningkatan mutu secara





PERSONIL

Kepala sekolah melakukan evaluasi diri terhadap proses kepemimpinannya secara berkala, seperti seminggu sekali Kepala sekolah mendengarkan suara-suara warga sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai proses kepemimpinannya Perilaku kepala sekolah konsisten dalam menjalankan aturan-aturan sekolah

KS

Kepala sekolah secara konsisten menjaga kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dalam proses kepemimpinannya Kepemimpinan kepala sekolah dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah Kepala sekolah bersama dengan warga sekolah membuat mekanisme pengaduan terhadap pengelolaan sekolah, seperti menggunakan kotapengaduan, SMS, email, dll. Kepala sekolah mengumumkan (lisan/tulisan) mengenai keterbukaan informasi terkait dengan pengelolaan sekolah kepada para pemangku

KS



HASIL










Kepala sekolah








Perilaku kepala sekolah mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah Warga sekolah menghormati kepemimpinan KS karena kesesuaian antara perilaku keseharian KS dengan nilai yang dianut

Warga sekolah dapat mengikuti kepemimpinan kepala sekolah Perilaku kepala sekolah jadi teladan bagi warga sekolah

Sekolah memiliki mekanisme pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah Sekolah menyediakan media pengaduan Warga sekolah dapat memberikan masukan, koreksi, gagasan dengan

76 | P a g e





berkelanjutan Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah akan mempermudah kepala sekolah dan warga sekolah lainnya untuk memperbaiki kekurangannya

LANGKAH PEMENUHAN



PERSONIL


kepentingan sekolah Kepala sekolah/pihak yang ditugaskan merespon pengaduanpengaduan yang masuk ke sekolah

HASIL



mudah untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah Iklim organisasi (sekolah) terbuka

7. STANDAR PEMBIAYAAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua


Keterlibatan masyarakat dalam penetapan biaya sekolah merupakan bagian penting dari penguatan komitmen (rasa memiliki) masyarakat terhadap sekolah

LANGKAH PEMENUHAN

Penyusunan RKS dan RKAS dilakukan dengan mengundang/menghadirkan unsur-unsur Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan, dan stakeholders lainnya yang memungkinkan

PERSONIL

Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan


Lokakarya/ rapat penyusunan RKAS/RKT

HASIL 



Masyarakat memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk kemajuan sekolah Ada kesepakatan warga sekolah dan stakeholders sekolah mengenai besaran biaya per bulan yang harus





berkelanjutan Kemudahan mengakses informasi dan pengaduan terkait dengan pengelolaan sekolah akan mempermudah kepala sekolah dan warga sekolah lainnya untuk memperbaiki kekurangannya

LANGKAH PEMENUHAN



PERSONIL


kepentingan sekolah Kepala sekolah/pihak yang ditugaskan merespon pengaduanpengaduan yang masuk ke sekolah

HASIL



mudah untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah Iklim organisasi (sekolah) terbuka

7. STANDAR PEMBIAYAAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR


Ada unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang tua murid

Keterlibatan masyarakat dalam penetapan biaya sekolah merupakan bagian penting dari penguatan komitmen (rasa memiliki) masyarakat terhadap sekolah

Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku atau

LANGKAH PEMENUHAN

Penyusunan RKS dan RKAS dilakukan dengan mengundang/menghadirkan unsur-unsur Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan, dan stakeholders lainnya yang memungkinkan





Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per sekolah/program keahlian Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi

PERSONIL


Kepala sekolah, guru, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, aparat RT, RW, Kelurahan

Lokakarya/ rapat penyusunan RKAS/RKT

Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah

Pada saat penyusunan RKAS

HASIL 







Masyarakat memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk kemajuan sekolah Ada kesepakatan warga sekolah dan stakeholders sekolah mengenai besaran biaya per bulan yang harus ditanggung orang tua siswa/wali murid untuk biaya operasional sekolah RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Sekolah memiliki besaran biaya operasi non personalia

77 | P a g e



sekolah/ program keahlian

yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah

Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per rombongan belajar Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per peserta didik

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan rombel akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah

Sekolah menghitung besaran persentase

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan peserta didik akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah

LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


HASIL

non personalia berdasarkan standar biaya per sekolah/program studi 









Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per rombel Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per rombel Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per peserta didik Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per peserta didik Sebelum sekolah mengalokasikan biaya ATS, terlebih dahulu dianalisis standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan



















berdasarkan standar biaya persekolah/ program keahlian RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per rombel RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per peserta didik RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Persentase biaya ATS



sekolah/ program keahlian

yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah

Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per rombongan belajar Besaran biaya operasi nonpersonalia dihitung berdasarkan standar biaya per peserta didik

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan rombel akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah

Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar pembiayaan

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah

Sekolah menghitung besaran persentase minimum biaya

Setiap pengeluaran biaya oleh sekolah harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara internal maupun eksternal sekolah, karenanya biaya yang dikeluarkan

Besaran biaya yang dihitung berdasarkan perbandingan dengan peserta didik akan mempermudah sekolah dan stakeholders dalam menilai efektiftas dan efisiensi biaya sekolah

LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


HASIL

non personalia berdasarkan standar biaya per sekolah/program studi 















Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per rombel Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per rombel Sebelum sekolah mengalokasikan biaya operasi non-personalia, terlebih dahulu dianalisis standar biaya per peserta didik Rapat penyusunan RKAS menyetujui besaran biaya operasi non personalia berdasarkan standar biaya per peserta didik Sebelum sekolah mengalokasikan biaya ATS, terlebih dahulu dianalisis standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan Rapat penyusunan RKAS menyetujui persentase minimum biaya ATS berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan Sebelum sekolah mengalokasikan biaya BAHP, terlebih dahulu dianalisis standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan Rapat penyusunan RKAS

























berdasarkan standar biaya persekolah/ program keahlian RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per rombel RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Sekolah memiliki informasi mengenai satuan biaya operasi non-personalia per peserta didik RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Persentase biaya ATS ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan

RKAS disusun dengan mengikuti standar biaya yang berlaku Persentase biaya BAHP ditetapkan berdasarkan

78 | P a g e


BAHP berdasarkan standar pembiayaan Sekolah menghitung besaran biaya operasi selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Kemudahan mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah

Besaran perolehan dana yang bersumber dari Pemerintah


LANGKAH PEMENUHAN

harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Untuk kepentingan pengelolaan keuangan sekolah, sekolah harus menghitung semua pengeluaran sekolah untuk setiap tahunnya.





Akses dokumen keuangan sekolah yang mudah bagi pihak-pihak berkepentingan merupakan bagian dari implementasi transaparansi (good governance )

Penyusunan keuangan sekolah harus mengidentifikasi semua pemasukan keuangan sekolah, sehingga sekolah dapat dengan mudah memetakan







menyetujui persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan Rapat RKAS menganalisis kebutuhan biaya selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Rapat RAKS menetapkan biaya sekolah selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb. Dalam penyusunan RKAS, Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah mengidentifikasi besaran semua pemasukan keuangan

PERSONIL


HASIL

standar pembiayaan



RKAS mengalokasi dana untuk membiayai operasi sekolah selain biaya operasi operasi non personalia, ATS, dan BAHP



Warga sekolah dapat dengan mudah mengakses dokumen pengelolaan keuangan sekolah



Dokumen RKAS mencantumkan rencana pemasukan keuangan sekolah per sumber masukan


BAHP berdasarkan standar pembiayaan Sekolah menghitung besaran biaya operasi selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Kemudahan mengakses dokumen pengelolaan pembiayaan sekolah

Besaran perolehan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerrintahan Provinsi, Pemerintahan Kab./Kota, orang tua siswa, dan masyarakat Sekolah menyusun laporan pengelolaan


LANGKAH PEMENUHAN

harus mengikuti standar yang berlaku atau yang diberlakukan oleh sekolah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah Untuk kepentingan pengelolaan keuangan sekolah, sekolah harus menghitung semua pengeluaran sekolah untuk setiap tahunnya.





Akses dokumen keuangan sekolah yang mudah bagi pihak-pihak berkepentingan merupakan bagian dari implementasi transaparansi (good governance )

Penyusunan keuangan sekolah harus mengidentifikasi semua pemasukan keuangan sekolah, sehingga sekolah dapat dengan mudah memetakan pemenuhan kebutuhan biaya operasional & investasi sekolah ketika menyusun RKAS

Laporan pembiayaan merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, yang akan digunakan untuk













menyetujui persentase minimum biaya BAHP berdasarkan standar pembiayaan yang berlaku/diberlakukan Rapat RKAS menganalisis kebutuhan biaya selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Rapat RAKS menetapkan biaya sekolah selain biaya operasi non personalia, ATS, dan BAHP Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb. Dalam penyusunan RKAS, Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah mengidentifikasi besaran semua pemasukan keuangan sekolah secara komprehensif Dalam penyusunan RKAS diketahui ancangan jumlah pemasukan keuangan sekolah secara keseluruhan dan per sumber pemasukan Setiap uang yang dikeluarkan sekolah disertai dengan bukti otentik Setiap realisasi pengeluaran dan

PERSONIL


HASIL

standar pembiayaan



RKAS mengalokasi dana untuk membiayai operasi sekolah selain biaya operasi operasi non personalia, ATS, dan BAHP






Dokumen RKAS mencantumkan rencana pemasukan keuangan sekolah per sumber masukan dan secara keseluruhan

Kepala sekolah, bendahara sekolah, komite sekolah,


Sekolah memiliki laporan pengelolaan keuangan sekolah

79 | P a g e


pembiayaan


LANGKAH PEMENUHAN

kepentingan internal dan eksternal sekolah. 

Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan





Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan merupakan bagian dari good governance. Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan akan membangun “kepercayaan” dan komitmen (rasa memiliki) para pemangku kepentingan terhadap sekolah





pemasukan keuangan sekolah direkap sesuai dengan ketentuan akuntasi yang berlaku sekolah menyusun laporan keuangan beradasarkan sistem akuntansi keuangan Negara Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb.

PERSONIL


HASIL

departemen/ program studi masing-masing, PTK




8. STANDAR PENILAIAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Guru membuat


Untuk memperoleh data pengukuran


Workshop penyamaan persepsi

PERSONIL


wakasek bidang

Awal tahun

HASIL

Sekolah memiliki buku


pembiayaan


LANGKAH PEMENUHAN

kepentingan internal dan eksternal sekolah. 

Kemudahan akses terhadap laporan pengelolaan keuangan





Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan merupakan bagian dari good governance. Kemudahan akses informasi pengelolaan keuangan akan membangun “kepercayaan” dan komitmen (rasa memiliki) para pemangku kepentingan terhadap sekolah





pemasukan keuangan sekolah direkap sesuai dengan ketentuan akuntasi yang berlaku sekolah menyusun laporan keuangan beradasarkan sistem akuntansi keuangan Negara Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan dokumen RKAS kepada warga sekolah Kepala sekolah dan bendahara sekolah mempublikasikan laporan keuangan sekolah secara berkala. Misal per tiga bulan sekali, per semester sekali, dsb.

PERSONIL


HASIL

departemen/ program studi masing-masing, PTK




8. STANDAR PENILAIAN INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Guru membuat rancangan penilaian yang menggunakan berbagai teknik penilaian, misal tes untuk prestasi belajar, pengamatan untuk perilaku, lembar penilaian


Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian.








LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL

Workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh. Penyusunan buku panduan tentang teknik penalaian yang berlaku di sekolah Review draft panduan teknik penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan model yang mengandung unsur inovatif sesuai

wakasek bidang kurikulum dan guru

LANGKAH PEMENUHAN

PERSONIL


Guru

Awal tahun

Sekolah memiliki instrumen atau bank soal yang dibuat oleh guru.

Guru

Awal tahun


Awal tahun

HASIL

Sekolah memiliki buku panduan tentang teknik penilaian sesuai dengan karakter hasil belajar mata pelajaran.

80 | P a g e



untuk proses pencapaian kompetensi Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa



Instrumen penilaian yang dikembangkan oleh guru akan lebih bermakna dan tepat sasaran dalam pengukuran hasil belajar. Dengan demikian dianggap penting dan dijadikan indikator pemenuhan standar penilaian jika instrumen dikembangkan oleh masing-masing guru.











Satuan pendidikan melakukan

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki tingkat validitas yang baik dan teruji secara empirik.





standar penilaian. In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian Workshop penyamaan persepsi tentang pengembangan instrumen penilaian yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa. Masing-masing guru mengembangkan instrumen pada setiap mata pelajaran yang diampu. Uji coba instrumen yang bekerjasama dengan sekolah lain untuk menjaga reliabilitas dan validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester) Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evauasi Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah. Workshop penyamaan persepsi tentang pengujian validasi instrumen. Uji coba instrumen yang bekerjasama

HASIL



untuk proses pencapaian kompetensi Guru menyusun instrumen yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa

LANGKAH PEMENUHAN



Instrumen penilaian yang dikembangkan oleh guru akan lebih bermakna dan tepat sasaran dalam pengukuran hasil belajar. Dengan demikian dianggap penting dan dijadikan indikator pemenuhan standar penilaian jika instrumen dikembangkan oleh masing-masing guru.











Satuan pendidikan melakukan validitas empirik terhadap instrument penilaian

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki tingkat validitas yang baik dan teruji secara empirik.









Satuan pendidikan memiliki instrumen yang

Persyaratan instrumen yang baik adalah yang mampu mengukur dari apa yang akan diukur, memiliki daya pembeda, dan reliabel.



 

standar penilaian. In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian Workshop penyamaan persepsi tentang pengembangan instrumen penilaian yang memenuhi syarat substansi, konstruksi, dan bahasa. Masing-masing guru mengembangkan instrumen pada setiap mata pelajaran yang diampu. Uji coba instrumen yang bekerjasama dengan sekolah lain untuk menjaga reliabilitas dan validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester) Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evauasi Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah. Workshop penyamaan persepsi tentang pengujian validasi instrumen. Uji coba instrumen yang bekerjasama dengan sekolah lain untuk menjaga validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester) Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evaluasi. Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah. Workshop penyamaan persepsi tentang kriteria instrumen yang baik. Guru mengembangkan instrumen Uji coba instrumen yang bekerjasama

PERSONIL


Guru

Awal tahun


Guru

Awal tahun


Guru

Awal tahun


PERSONIL


Guru

Harian

Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dibuktikan dengan pengumuman pada papan pengumuman.

Guru

Harian

Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dilengkapi dengan deskripsi makna nilai ulangan.

HASIL

81 | P a g e



LANGKAH PEMENUHAN

berkualitas





Siswa menerima informasi hasil ulangan harian

Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik. Oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang hasil-hasil ulangan umum.







Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi

Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan dari makna nilai tersebut.







dengan sekolah lain untuk menjaga validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester) Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evaluasi. Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah. Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai

HASIL



LANGKAH PEMENUHAN

berkualitas





Siswa menerima informasi hasil ulangan harian

Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah mengukur kemampuan atau kompetensi peserta didik. Oleh karena itu peserta didik berhak memperoleh informasi tentang hasil-hasil ulangan umum.







Guru menyampaikan hasil penilaian akhir kepada peserta didik dalam bentuk satu nilai disertai deskripsi

Kompetensi peserta didik yang diukur memiliki berbagai dimensi. Nilai yang dikeluarkan mengandung makna yang multitafsir oleh karena itu perlu dijelaskan dari makna nilai tersebut.

Guru memberikan remidi pada siswa yang belum mencapai KKM

Pembelajaran memiliki prinsip ketuntasan. Setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan guru jika mereka belum mencapai KKM melalui remidi. Tujuan remidi adalah memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menuntaskan KKM















dengan sekolah lain untuk menjaga validitas alat ukur (khusus untuk instrumen ujian akhir semester) Pemanfataan instrumen dalam kegiatan evaluasi. Pendokumentasian instrumen sebagai bank soal sekolah. Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Pada nilai dijelaskan tentang makna dari nilainilai tersebut Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Membagian hasil ulangan kepada peserta didik setelah data hasil ulangan direkap oleh guru. Guru memberi kegiata remidi terhadap

PERSONIL


Guru

Harian

Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dibuktikan dengan pengumuman pada papan pengumuman.

Guru

Harian

Siswa menerima informasi hasil ulangan harian yang dilengkapi dengan deskripsi makna nilai ulangan.

Guru

Harian

Jadwal remedial Laporan kegiatan remedia yang membuat tanggal, waktu, tempat, materi yang disampaikan, jumlah peserta didik, dan guru mengajar.

PERSONIL


HASIL

82 | P a g e


Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif


Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat sesuai aspek kognitif, afektif, dan keterampilan dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian dan aspek yang akan dinilai

LANGKAH PEMENUHAN









Guru mengolah/ Analisis hasil penilaian merupakan tindak menganalisis hasil lanjut upaya monitoring dan laporan hasil penilaian untuk belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui mengetahui kemajuan dan kesulitan



pokok bahasan yang belum berhasil dicapoi siswa pada waktu yang telah ditentukan Workshop penyamaan persepsi tentang teknik-teknik penilaian yang sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh (kognitif, afektif, dan psikomotor) Penyusunan buku panduan tentang teknik penalaian yang berlaku di sekolah Review draft panduan teknik penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan model yang mengandung unsur inovatif sesuai standar penilaian. In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian Workshop penyamaan persepsi tentang analisis hasil penilaian untuk kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa



HASIL

Awal tahun


Akhir tahun

Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil untuk kegiatan perbaikan.


Guru menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menilai hasil belajar kognitif, keterampilan, dan afektif


Untuk memperoleh data pengukuran dengan hasil yang tepat sesuai aspek kognitif, afektif, dan keterampilan dibutuhkan teknik penilaian yang valid dan reliabel. Dengan demikian setiap penilaian harus dirancang dengan memperhatikan berbagai teknik penilaian dan aspek yang akan dinilai

LANGKAH PEMENUHAN









Guru mengolah/ Analisis hasil penilaian merupakan tindak menganalisis hasil lanjut upaya monitoring dan laporan hasil penilaian untuk belajar untuk kegiatan perbaikan, mengetahui mengetahui kemajuan dan kesulitan kemajuan dan belajar. Analisis hasil penilaian merupakan kesulitan belajar pemaknaan dari pengumpulan dokumen siswa hasil penilaian.









Guru memanfaatkan hasil penilaian

Hasil penilaian memiliki banyak manfaat, yaitu tidak sekedar mengukur kompetensi siswa tetapi cerminan dari rangkaian proses pembelajaran. Oleh karena itu hasil





PERSONIL

pokok bahasan yang belum berhasil dicapoi siswa pada waktu yang telah ditentukan Workshop penyamaan persepsi wakasek bidang tentang teknik-teknik penilaian yang kurikulum dan guru sesuai dengan data hasil belajar yang akan diperoleh (kognitif, afektif, dan psikomotor) Penyusunan buku panduan tentang teknik penalaian yang berlaku di sekolah Review draft panduan teknik penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan model yang mengandung unsur inovatif sesuai standar penilaian. In House Traning bagi semua guru dalam menggunakan teknik-teknik penilaian Workshop penyamaan persepsi wakasek bidang tentang analisis hasil penilaian untuk kurikulum dan guru kegiatan perbaikan, mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa Melakukan analisis hasil penilaian oleh masing-masing guru. Kajian analisis hasil penilaian melalui wokshop sehingga menghasilkan keputusan untuk melakukan perbaikan. Pendokumentasian hasil penilaian kegiatan perbaikan. Setelah melakukan ulangan, guru Guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta


HASIL

Awal tahun


Akhir tahun


Akhir tahun


83 | P a g e



penilaian harus dimaknai dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran dan laporan kepada pihakpihak terkait.

LANGKAH PEMENUHAN





Setiap akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian

Melaporkan hasil penilaian merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pendidikan.







Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama

Penilaian akhlak menjadi sangat penting untuk disaampaikan kepada guru agama agar dapat ditindaklanjuti perbaikan dan pembinaan secara terarah





didik. Memanfaatkan data hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Pe Pendokumentasian hasil penilaian untuk dibandingkan dengan hasil penilaian yang akan datang. Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Melaporkan hasil penilaian kepada pihak sekolah yang selanjutnya disampaikan kepada para stakeholder terkait. Setelah melakukan penilaian aspek akhlak (yang terkait dengan mata pelajaran), melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama) Melaporkan hasil penilaian akh;lak kepada pihak sekolah.

PERSONIL


HASIL

Guru

Akhir tahun

Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil penilaian dalam bentuk laporan.

Guru

Akhir tahun

Setiap guru memiliki dokumen hasil penilaian akhlak Guru agama mnerima laporan dalam bentuk deskripsi akhlak yang perlu diperbaiki.



penilaian harus dimaknai dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran dan laporan kepada pihakpihak terkait.

LANGKAH PEMENUHAN





Setiap akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian

Melaporkan hasil penilaian merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pendidikan.







Guru melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama

Penilaian akhlak menjadi sangat penting untuk disaampaikan kepada guru agama agar dapat ditindaklanjuti perbaikan dan pembinaan secara terarah





Guru melaporkan hasil penilaian kepribadian kepada guru PKN

Penilaian kepribadian menjadi sangat penting untuk disaampaikan kepada guru PKn agar dapat ditindaklanjuti perbaikan dan pembinaan secara terarah





Satuan pendidikan mengadakan rapat dewan guru untuk menentukan

Nilai akhir peserta didik merupakan putusan yang akan dipublikasikan secara luas dan akan menjadi laporan kemajuan peserta didik bagi orang tuanya masingmasing karena itu perlu dirapatkan oleh



 

didik. Memanfaatkan data hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Pe Pendokumentasian hasil penilaian untuk dibandingkan dengan hasil penilaian yang akan datang. Setelah melakukan ulangan, guru memeriksa lembar jawaban Mengolah data hasil ulangan menjadi infrormasi yang bermakna bagi peserta didik. Melaporkan hasil penilaian kepada pihak sekolah yang selanjutnya disampaikan kepada para stakeholder terkait. Setelah melakukan penilaian aspek akhlak (yang terkait dengan mata pelajaran), melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru agama) Melaporkan hasil penilaian akh;lak kepada pihak sekolah. Setelah melakukan penilaian aspek kepribadian (yang terkait dengan mata pelajaran), melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru PKn. Melaporkan hasil penilaian akh;lak kepada pihak sekolah. Rapat koordinasi menentukan nilai akhir peserta didik Menetapkan kelulusan Mempublikasikan kepada pihk terkait dan orang tua siswa

PERSONIL


HASIL

Guru

Akhir tahun

Setiap guru memiliki dokumen hasil analisis penilaian dan dokumen hasil penilaian dalam bentuk laporan.

Guru

Akhir tahun

Guru

Akhir tahun

Setiap guru memiliki dokumen hasil penilaian akhlak Guru agama mnerima laporan dalam bentuk deskripsi akhlak yang perlu diperbaiki. Setiap guru memiliki dokumen hasil penilaian akhlak Guru PKn menerima laporan dalam bentuk deskripsi akhlak yang perlu diperbaiki. Notulensi rapat dewan guru dalam menentukan nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan)

Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru kelas/mata pelajaran

Akhir semester

84 | P a g e



nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan) Satuan pendidikan melaksanakan: kriteria kenaikan kelas, KKM

dewan guru.

Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.

Nilai akhir peserta didik merupakan putusan hasil belajar yang perlu diketahui oleh peserta didik dan orang tuanya karena orang tua/wali adalah pihak yang “menitipkan” pendidikan anak -anaknya kepada pihak sekolah

Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk

Hasil Ujian Nasional dari sekolah pada jenjang dibawahnya perlu menjadi acuan seleksi masuk sebagai bentuk kepercayaan antar sekolah, lebih selektif,

Kriteria kenaikan kelas dan KKM menjadi acuan dalam menentukan lulusan dan menjadi target bagi semua siswa dalam mencapai ketuntasan belajar karena itu sekolah harus memfasilitasi dengan baik pencapaian setiap mata pelajaran.

LANGKAH PEMENUHAN







 



PERSONIL

Rapat koordinasi menentukan kriteria kenaikan kelas dan KKM Mempublikasikan kepada pihk terkait dan orang tua siswa tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM


Rapat koordinasi menentukan nilai akhir peserta didik Menetapkan kelulusan Menyampaikan hasil penilaian kepada orang tua siswa


Menetapkan kriteria hasil UN dari sekolah pada jenjang dibawahnya yang dapat diterima. Melaksanakan seleksi administratif

Kepala sekolah dan guru


Awal semester

HASIL





Akhir semester





Awal tahun ajaran



Notulensi rapat dewan guru tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM. Ketetapan kriteria kenaikan kelas dan KKM dalam surat keputusan Notulensi rapat dewan guru dalam menentukan nilai akhir peserta didik Dokumentasi serah terima dokumen hasil penilaian kepada orang tua siswa

Dikumen ketetapan kriteria hasil UN yang yang dapat diterima.



nilai akhir peserta didik (termasuk kenaikan kelas dan kelulusan) Satuan pendidikan melaksanakan: kriteria kenaikan kelas, KKM

dewan guru.

Satuan pendidikan melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada semua orangtua/wali siswa.

Nilai akhir peserta didik merupakan putusan hasil belajar yang perlu diketahui oleh peserta didik dan orang tuanya karena orang tua/wali adalah pihak yang “menitipkan” pendidikan anak -anaknya kepada pihak sekolah

Satuan pendidikan memanfatkan hasil UN untuk seleksi masuk,

Hasil Ujian Nasional dari sekolah pada jenjang dibawahnya perlu menjadi acuan seleksi masuk sebagai bentuk kepercayaan antar sekolah, lebih selektif, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Satuan pendidikan memiliki rata-rata UN setinggi UN SSN

Kriteria kenaikan kelas dan KKM menjadi acuan dalam menentukan lulusan dan menjadi target bagi semua siswa dalam mencapai ketuntasan belajar karena itu sekolah harus memfasilitasi dengan baik pencapaian setiap mata pelajaran.

Sekolah Standar Nasional merupakan sekolah yang telah memenuhi persyaratan minimal dala penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian secara rasional akan mebghasilkan lulusan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan rata-rata UN

LANGKAH PEMENUHAN







 













PERSONIL


Rapat koordinasi menentukan kriteria kenaikan kelas dan KKM Mempublikasikan kepada pihk terkait dan orang tua siswa tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM


Awal semester

Rapat koordinasi menentukan nilai akhir peserta didik Menetapkan kelulusan Menyampaikan hasil penilaian kepada orang tua siswa


Menetapkan kriteria hasil UN dari sekolah pada jenjang dibawahnya yang dapat diterima. Melaksanakan seleksi administratif berdasarkan hasil UN Melaksanakan seleksi akademik jika dianggap perlu sesuai kebijakan sekolah masing-masing. Mempelajari ketetapan batas kelulusan UN Mengembangkan estimasi kisi-kisi soal UN Mengembangkan instrumen (soal) yang setara UN

Kepala sekolah dan guru

Awal tahun ajaran

Guru

Awal semester

HASIL





Akhir semester













Notulensi rapat dewan guru tentang kriteria kenaikan kelas dan KKM. Ketetapan kriteria kenaikan kelas dan KKM dalam surat keputusan Notulensi rapat dewan guru dalam menentukan nilai akhir peserta didik Dokumentasi serah terima dokumen hasil penilaian kepada orang tua siswa

Dikumen ketetapan kriteria hasil UN yang yang dapat diterima.

Kisi kisi-kisi soal estimasi UN instrumen (soal) yang setara UN jadwal tryout untuk peserta didik yang akan menghadpi

85 | P a g e



sama denga atau lebih tinggi dari standar. Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap

Guru melakukan penilaian terhadap perilaku kerja siswa sewaktu praktik di bengkel/kebun/mo diste (hanya untuk SMK) Guru menilai produk hasil praktik siswa (hanya untuk SMK)

Daya serap peserta didik terhadap isi materi pelajaran dapat dijadikan estimasi terhadap penguasaan kompetensi. Daya serap diukur melalui test. Hasil analisis data tentang daya serap sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pembelajaran supaya dapat mencapai KKM dan kelulusan UN. Tes praktek merupakan tes perbuatan yang hasilnya berupa produk atau perilaku yang sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian uji praktek adalah pengamatan atau observasi.




 

 



 

Penilaian produk merupakan bagian dari portofolio hasil belajar yang dinilai sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian produk adalah observasi produk hasil praktek.







Tryout untuk peserta didik yang akan menghadpi UN Mengembangkan instrumen penilaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan UN. Melaksanakan test Pengolahan hasil tes yang diarahkan pada pengukuran daya serap matei ajar Laporan dan tindak lanjut Menyusun panduan penilaian tes praktek sesuai dengan materi praktek. Review panduan penilaian tes praktek oleh tim ahli yang ditunjuk Menyelenggarakan tes praktek Mengolah hasil penilaian praktek dan melaporkannya Menyusun panduan penilaian produk sesuai dengan materi praktek. Review panduan penilaian produk oleh tim ahli yang ditunjuk Menyelenggarakan penilaian produk

PERSONIL


HASIL

UN Wakasek kurikulum dan guru

Akhir semester







Guru

Akhir semester





Guru

Akhir semester





Kisi kisi-kisi soal estimasi UN instrumen (soal) yang setara UN Deskripsi analisis daya serap.

Kisi kisi pengembangan tes praktek Pengembangan instrumen penilaian tes praktek

Kisi kisi pengembangan penilaian produk Pengembangan instrumen penilaian produk.



sama denga atau lebih tinggi dari standar. Satuan pendidikan memanfaatkan hasil analisis daya serap

Guru melakukan penilaian terhadap perilaku kerja siswa sewaktu praktik di bengkel/kebun/mo diste (hanya untuk SMK) Guru menilai produk hasil praktik siswa (hanya untuk SMK)

Daya serap peserta didik terhadap isi materi pelajaran dapat dijadikan estimasi terhadap penguasaan kompetensi. Daya serap diukur melalui test. Hasil analisis data tentang daya serap sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pembelajaran supaya dapat mencapai KKM dan kelulusan UN. Tes praktek merupakan tes perbuatan yang hasilnya berupa produk atau perilaku yang sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian uji praktek adalah pengamatan atau observasi.




 

 



 

Penilaian produk merupakan bagian dari portofolio hasil belajar yang dinilai sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Proses penilaian produk adalah observasi produk hasil praktek.









Pemantauan terahadap kualitas soal

Kualitas soal memiliki kedudukan yang penting dalam mengukur keberhasilan belajar. Kualitas soal ditentukan oleh tingkat validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan kualitas distraktor (pilihan ganda). Setiap soal yang dikembangkan harus dipantau agar mampu megukur apa yang akan diukur. Soal yang kualitas





 

Tryout untuk peserta didik yang akan menghadpi UN Mengembangkan instrumen penilaian yang didasarkan pada tingkat kesulitan UN. Melaksanakan test Pengolahan hasil tes yang diarahkan pada pengukuran daya serap matei ajar Laporan dan tindak lanjut Menyusun panduan penilaian tes praktek sesuai dengan materi praktek. Review panduan penilaian tes praktek oleh tim ahli yang ditunjuk Menyelenggarakan tes praktek Mengolah hasil penilaian praktek dan melaporkannya Menyusun panduan penilaian produk sesuai dengan materi praktek. Review panduan penilaian produk oleh tim ahli yang ditunjuk Menyelenggarakan penilaian produk oleh guru Mengolah hasil penilaian produk dan melaporkannya Memerika dan mereview setiap kisi-kisi soal yang dikembangkan oleh guru Memeriksa dan mereview setiap butir soal yang dikembangkan oleh guru atau pihak lain Melakukan uji coba kualitas soal Melakukan dkumentasi soal dalam bank soal milik sekolah

PERSONIL


HASIL

UN Wakasek kurikulum dan guru

Akhir semester







Guru

Akhir semester





Guru

Akhir semester





Wakasek kurikulum dan Guru

Awal semester





Kisi kisi-kisi soal estimasi UN instrumen (soal) yang setara UN Deskripsi analisis daya serap.

Kisi kisi pengembangan tes praktek Pengembangan instrumen penilaian tes praktek

Kisi kisi pengembangan penilaian produk Pengembangan instrumen penilaian produk.

Kisi-kisi soal dan butir soal yang dikembangkan oleh guru Berita acara review kisi-kisi dan butir soal

86 | P a g e


Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian


rendah harus dibuang dan tidak perlu digunakan. Pemantauan pelaksanaan ujian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam kegiatan penilaian. Jika pelaksanaan ujian tidak tertib, banyak kecurangan, dan dengan suasana yang tidak kondusif maka hasil ujian dianggap tidak sah. Oleh karena ini perlu pemantauan yang ketat dalam penyelenggaraan ujian

LANGKAH PEMENUHAN











 

Membentuk panitia penyelenggaraan tes Menggandakan soal sesuai jumlah siswa Menetapkan jadwal ujian yan berisi tanggal/hari, waktu, tempat, mata ujian, dan pengawas ujian. Membuat pedoman atau ketentuan penyelenggaraan ujian Setiap pengawas membuat surat pernyataan untuk berlaku jujur, disiplin, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan membantu siswa dalam pengerjaan soal selama ujian berlangsung. Melaksanakan ujian dengan tertib Memeriksa hasil ujian, mengolah, dan melaporkan.

PERSONIL

Guru


Akhir semester

HASIL







Panduan penyelenggaraan ujian Surat pernyataan pengawas di atas materai Sampel soal dan lembar jawaban



Pemantauan terhadap pelaksanaan ujian

rendah harus dibuang dan tidak perlu digunakan. Pemantauan pelaksanaan ujian merupakan bagian yang sangat menentukan dalam kegiatan penilaian. Jika pelaksanaan ujian tidak tertib, banyak kecurangan, dan dengan suasana yang tidak kondusif maka hasil ujian dianggap tidak sah. Oleh karena ini perlu pemantauan yang ketat dalam penyelenggaraan ujian

LANGKAH PEMENUHAN











 

Membentuk panitia penyelenggaraan tes Menggandakan soal sesuai jumlah siswa Menetapkan jadwal ujian yan berisi tanggal/hari, waktu, tempat, mata ujian, dan pengawas ujian. Membuat pedoman atau ketentuan penyelenggaraan ujian Setiap pengawas membuat surat pernyataan untuk berlaku jujur, disiplin, menjaga ketertiban, serta tidak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan membantu siswa dalam pengerjaan soal selama ujian berlangsung. Melaksanakan ujian dengan tertib Memeriksa hasil ujian, mengolah, dan melaporkan.

PERSONIL

Guru


Akhir semester

HASIL







Panduan penyelenggaraan ujian Surat pernyataan pengawas di atas materai Sampel soal dan lembar jawaban

87 | P a g e

BAB IV PELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pelembagaan penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan adalah penyusunan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat sekolah dan penyusunan tugas pokok dari masing-masing bagian di tingkat satuan pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan atau penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu memperhatikan kebijakan usaha peningkatan mutu yang berlaku secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota karena banyak kegiatan yang bukan merupakan

BAB IV PELEMBAGAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pelembagaan penjaminan mutu pada tingkat satuan pendidikan adalah penyusunan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada tingkat sekolah dan penyusunan tugas pokok dari masing-masing bagian di tingkat satuan pendidikan untuk pemenuhan standar nasional pendidikan atau penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu perlu memperhatikan kebijakan usaha peningkatan mutu yang berlaku secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota karena banyak kegiatan yang bukan merupakan kewenangan bagi satuan pendidikan. Berikut adalah pelembagaan penjaminan mutu yang

perlu

dilakukan

oleh

pemerintah,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota, dan penyelenggara satuan atau program pendidikan, serta satuan pendidikan.

A. Pelembagaan Penjaminan Mutu Pendidikan di tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggara, dan Masyarakat

Lembaga penjaminan mutu di tingkat pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengukuti prosuder yang berlaku sebagaimana tata organisasi yang sah berdasarkan perundang-undangan. Tugas dan fungsi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidikan adalah: 1. Penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berupa peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri pendidikan nasional. Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah 88 | P a g e

propinsi dapat berbentuk peraturan gubernur tentang penjaminan mutu pendidikan yang berlaku di provinsi dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Peraturan penjaminan mutu pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat berbentuk peraturan bupati/walikota tentang penjaminan mutu pendidikan yang berlaku di kabupaten/kota dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. 2. Penetapan Standar Mutu Pendidikan Standar Mutu pendidikan untuk tingkat nasional mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Standar

mutu

pendidikan

untuk

tingkat

pemerintah

provinsi

dan

kabupaten/kota sekurang-kurangnya mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan dapat melebihi dari SNP dengan mengacu pada keunggulan lokal dan standar internasional.

3. Pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan. a. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya. Pemberian bantuan dapat berupa (1) Peningkatan standar Pendidik dan

tenaga Kependidikan, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Biaya pendidikan (operasional), dan (4) Membangun sistem informasi pendidikan. Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan

pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan binaanya yang berada di kabupaten/kota dan menyampaikan kepada instansi terkait. Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi kepada

satuan pendidikan dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

89 | P a g e

peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar; Menyampaikan hasil UN dan Akreditasi. Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis)

bersama pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar b. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya. Pemberian

bantuan

dalam

bentuk

non-fisik

dapat

berupa:

(1)

Peningkatan standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, (2) Penyusunan POS peningkatan penjaminan mutu kepada pemerintah kabupaten/ kota, dan (3) Biaya pendidikan (operasional) Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan

pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan binaanya dari kabupaten-kota dan menyampaikan kepada pemerintah dan/atau instansi terkait. Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi hasil

pemetaan mutu pendidikan kabupaten/kota dalam

kepada satuan pendidikan dan pemerintah

peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai

pemenuhan standar (baik SPM dan kemudian SNP). Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis)

bersama

pemerintah

kepada

pemerintah

kabupaten/kota

dalam

peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar. c. Pemenuhan standar yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya.

90 | P a g e

Pemberian bantuan dapat berupa: (1) Peningkatan kompetensi Pendidik

dan tenaga Kependidikan, (2) Sarana dan Prasarana, (3) Biaya pendidikan (operasional). Pemberian Fasilitasi dapat berupa menampung semua usulan bantuan

pemenuhan standar dari satuan pendidikan yang bukan binaanya dan menyampaikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah dan instansi terkait. Pemberian arahan/saran dapat berupa pemberian rekomendasi hasil

pemetaan mutu pendidikan kepada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar (baik SPM dan kemudian SNP). Pemberian bimbingan dapat berupa pendampingan (bimbingan teknis)

kepada satuan pendidikan dalam peningkatan mutu; mulai dari pemetaan sampai pemenuhan standar, dan penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS)

peningkatan

penjaminan

mutu

kepada

satuan

pendidikan.Penyusunan Program kerja peningkatan mutu, penyusunan rencana strategis satuan pendidikan. d.

Pemenuhan standar yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat seperti halnya Yayasan berupa bantuan, fasilitasi, saran/arahan dan atau bimbingan diberikan kepada satuan pendidikan yang bukan menjadi kewenangannya, dapat berupa (1) Penyediaan Pendidik, (2) Pemberian Sarana dan Prasarana, penggunaan secara bersama sarana dan prasarana, (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan.

e.

Pemenuhan standar yang dilakukan oleh masyarakat kepada satuan pendidikan berupa bantuan dan/atau saran/arahan dapat berupa fisik dan non fisik yang sifatnya tidak mengikat.

91 | P a g e

3. P 4. Supervisi dan/atau pengawasan a. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota. b. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah

provinsi

mulai

tahap

pemetaan,

penyusunan

program

peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan bersama-sama pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota dan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. c. Supervisi dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan pemerintah kabupaten dan kota ke satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. d. Supervisi dan/atau pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan (yayasan) mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Supervisi dilakukan ke satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

92 | P a g e

e. Pengawasan dalam proses penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat mulai tahap pemetaan, penyusunan program peningkatan mutu, pemenuhan standar. Pengawasan dilakukan kepada satuan pendidikan.

5. Penetapan Prosedur Operasional Standar (POS) POS penjaminan mutu yang ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan, pemerintah kabupaten-kota, pemerintah provinsi dan pemerintah minimal berisi; langkah,

apa,

siapa,

bagaimana,

dan

kapan

mengimplementasikan

penjaminanmutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

CONTOH POS PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMK/MAK Langkah

Sosialisasi Standar (SPM dan SNP)

Pemetaan mutu; Pengisian instrument: Pemasukan data; Pembinaan pengisian instrument penjaminan mutu pendidikan Analisis data Pengiriman data

Siapa Pelaksana

Siapa Sasaran

Pengawas, Kepala Sekolah

Guru-Guru dan anggota Komite sekolah.

Rapat Tahunan

Kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite sekolah, pustakawan, laboran, TAS

Pengisian instrument penjaminan mutu;

Kepala sekolah, Perwakilan dari Guru-Guru dan anggota Komite sekolah

Metode

Workshop

Kapan (Waktu)

Awal Tahun Ajaran Atau Awal Tahun Anggaran Awal Tahun Ajaran dan akhir tahun ajaran

Hasil Dokumen

Daftar hadir, Materi sosialisasi

Instrument yg sudah diisi, profil mutu sekolah

Pedoman pengisian EDS

Pemenuhan standar;

Kepala sekolah, semua guru

Menyusun rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu; Pelaksanaan pemenuhan standar Pemantauan Pelaksanaan pemenuhan

Guru mata Analisis pelajaran, dokumen 1 guru BK KTSP; Analisis silabus; Analisis RPP; Analisis capaian akademik siswa


Dokumen KTSP dan kelangkapannya yang telah dikembangkan

Pengawas; Kepala sekolah; Komite sekolah

Kepala sekolah; guru;


Laporan hasil pemantauan pemenuhan

93 | P a g e

Observasi; wawancara; studi

Langkah

Siapa Pelaksana

standar

Siapa Sasaran

Metode

pustakawan; laboran; TAS; siswa

Penilaian pelaksanaan

B. Pelembagaan

Pengawas; Kepala sekolah; Komite sekolah

Penjaminan

Kepala sekolah; guru; pustakawan; laboran; TAS; siswa

Mutu

dokumen; pengisian instrument pemantauan Observasi; wawancara; studi dokumen; pengisian instrument pemantauan

Pendidikan

Kapan (Waktu)

Hasil Dokumen

SNP/ peningkatan mutu sekolah Akhir semester

pada

Laporan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pemenuhan SNP

Tingkat

Satuan

Pendidikan

Pelembagaan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan pada dasarnya merupakan pengaturan tata kelola satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP di lingkungan sekolah/madrasah bersangkutan. Satuan pendidikan merupakan lembaga yang langsung berinteraksi dengan peserta didik dalam struktur organisasi pencapaian mutu pendidikan. Walaupun demikian, satuan pendidikan adalah struktur yang paling penting karena merupakan unit yang langsung bersentuhan dengan peningkatan mutu pendidikan secara langsung. 1. Organisasi Penjaminan Mutu pada tingkat Satuan Pendidikan Peningkatan

mutu

pada

level

satuan

pendidikan

merupakan

tanggungjawab langsung dari kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer sekolah. Karena itu, organisasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan berada langsung di bawah tanggungjawab kepala sekolah. Dalam hal ini, tanggungjawab

kepala

sekolah

dalam

penjaminan

mutu

adalah

bertanggungjawab atas terlaksananya: a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan pelaporan KTSP; (mencakup: SI, SKL, Standar Proses, Standar Penilaian).

94 | P a g e

b. Pemetaan kebutuhan PTK, pengajuan kebutuhan PTK, penugasan PTK, penilaian PTK, pembinaan dan pengembangan PTK, pelaporan PTK sekolah. c. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, penyusunan desain pengembangan sarana dan prasarana sekolah (jangka panjang dan jangka pendek), pengajuan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan kepada berbagai pihak terkait, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah, pemantauan sarana dan prasarana sekolah, pelaporan sarana dan prasarana sekolah. d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, pedayagunaan keuangan sekolah secara efektif untuk layanan KBM dan pendukungnya, transparansi pengelolaan keuangan sekolah, pertanggungjawaban keuangan sekolah, pelaporan keuangan sekolah kepada pemangku kepentingan sekolah. e. Perencanaan program kerja sekolah, pelaksanaan program-program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi program sekolah, kepemimpinan sekolah, sistem informasi sekolah, dan penilaian khusus sekolah.

2. Mekanisme peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar oleh satuan pendidikan

Informasi dari hasil pemetaan (profil mutu sekolah

Menyusun rencana peningkatan mutu atau pemenuhan standar

RKS RKAS

Implementasi peningkatan mutu

Evaluasi ketercapaian

Gambar: mekanisme peningkatan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan

95 | P a g e

3. Ruang lingkup kegiatan peningkatan mutu pendidikan atau pemenuhan standar oleh satuan pendidikan Dalam kerangka pemenuhan standar, satuan pendidikan hendaknya melakukan sekurang-kurangnya kegiatan pokok berikut ini: a. menyediakan sumber daya pendidikan seperti penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan biaya pendidikan (operasional dan investasi) pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya, menyusun regulasi dan atau menyusun prosedur operasional standar (POS), melakukan organisasi dan menyusun rencana strategis satuan atau program pendidikan. b. Penyediaan orogram penjaminan mutu pendidikan sebagaimana ketentuan Permen Nomor 63 tahun 2009 yaitu dituangkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target-target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi yang bersangkutan, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional. c. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan; secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP; dan secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya. d. melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai kewenangannya. 96 | P a g e

e. melakukan jejaring yaitu satuan atau program pendidikan mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan antara penyelenggara satuan pendidikan; pemerintah kabupaten atau kota yang bersangkutan; pemerintah provinsi yang bersangkutan; Kementerian Agama, bagi satuan atau program pendidikan agama dan keagamaan; dan kementerian/lembaga lain penyelenggara satuan atau program pendidikan.

97 | P a g e

Draft-manual Mutu Pada Smk

Recommend Documents