PENDAHULUAN Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, prosentasenya mencapai 88%. Bahkan merupakan jumlah muslim terbesar di dunia. Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Di sisi lain, sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangun pembangunan an nasional. nasional. Sesuai Sesuai falsafah falsafah undang-un undang-undang dang perpajakan, perpajakan, membayar membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menyik Menyikapi api kewaji kewajiban ban pajak pajak berdas berdasark arkan an undang undang-un -undan dang g ini, ini, terdapa terdapatt beberapa pendapat di kalangan umat Islam dari yang pro maupun yang kontra karena telah ada kewajiban zakat terhadap harta dan penghasilannya yang telah memenu memenuhi hi syarat syarat.. Pro kontra kontra terkait terkait dengan dengan hal ini harus harus didudu didudukka kkan n pada pada propo proporsi rsi yang yang semest semestiny inyaa agar agar terjadi terjadi mutual mutual unders understan tandin ding g yang yang membaw membawaa kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Dalam konteks itulah makalah ini ditulis. Makalah ini akan mulai membahas tentang beberapa pertanyaan apakah makna dan jenis-jenis pajak dan zakat? Obyek zakat dan pajak? Bagaimana Bagaimana teori dalam mendudukan mendudukan zakat dan pajak? Posisi pajak dan zakat?
1
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah, seperti: salat, haji, puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia. Secara terminologi syari’ah, zakat merupakan aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Di dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan, bahwa pajak ialah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa jasa, untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara lain dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara. Pemungutan pajak harus mendapat persetujuan rakyat melalui UU yang harus disetujui parlemen atau DPR. Bagi pajak yang ditetapkan oleh UU maka pemerintah atau negara memiliki hak paksa untuk menagihnya melalui aparat yang berwenang. Tetapi jika pungutan pajak tidak didasarkan UU maka batal demi hukum dan rakyat tidak wajib memenuhinya.
2
B. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
PERSAMAAN ZAKAT DAN PAJAK Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut. 1. Unsur Paksaan Seorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh petugas zakat, wajib memaksanya. Dalam sebuah riwayat Nasa’i, Rasulullah saw. bersabda, “
Barangsiapa
memberikannya
(zakat)
karena
berharap
mendapatkan pahala, maka baginya pahalanya. Dan barangsiapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, sebagai salah satu ‘uzmah (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad.” Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak, maka dapat dikenakan tindakan paksa kepadanya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan. 2. Unsur Pengelola Dalam bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan pajak diatur oleh negara, Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
3
pengeluaran
umum,
berhubung
dengan
tugas
negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
3. Dari Sisi Tujuan Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman. Sedangkan mewujudkan
suatu
pajak
bertujuan
masyarakat
sebagai
adil
sumber
makmur,
yang
dana merata
untuk dan
berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.
PERBEDAAN ZAKAT DAN PAJAK 1. Dari Segi Nama Secara etimologis, berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah dan berkembang. Sedangkan pajak berasal dari kata al-dharibah yang secara etimologis berarti beban. 2. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Al-Qur’an dan hadits Nabi yang bersifat qathi’, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Pajak keberadaannya tergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. 3. Dari Sisi Objek dan Persentase Zakat memiliki nishab (kadar minimal) dan persentase yang sifat baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadits Nabi. Nishab emas senilai 85 gram emas dan persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Keberadaan zakat bersifat abadi.
4
Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada obyek pajaknya. Pajak berlaku bagi setiap warga negara, dengan tidak membeda-bedakan agama yang dianut. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut. 1). Pajak Pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi). 2). Pajak Kebendaan. Yang diperhatikan adalah obyeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum). 3). Pajak Atas Kekayaan. Yang menjadi obyek pajak adalah kekayaan seseorang atau badan (PKK). 4). Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaanya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali. 5). Pajak Atas Pemakaian (Konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI). 6). Pajak yang Menambah Biaya Produksi. Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen. 4. Pembayaran Zakat dan Pajak masyarakat muslim membayar zakat, karena ketakwaannya, ketaatan dan ketakutan terhadap pereturan negara, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran islam. Pembayaran pajak ditetapkan oleh pemerintah melalui undangundangnya, wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk
5
kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. 5. Dari Segi Obyek yang Menerima dan Pemanfaatan Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah delapan asnaf. Yang berhak menerima zakat yaitu. •
Fakir: Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa
sehingga tidak mampumemenuhi kebutuhan pokok hidup. •
Miskin: Mereka
yang
memiliki
harta
namun
tidak
cukup untuk memenuhikebutuhan dasar untuk hidup. •
Amil: Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
•
Muallaf: mereka yang baru masuk islam dan membutuhkan
bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. •
Hamba Sahaya yang ingin memerdekakan dirinya
•
Gharimin: Mereka yang berhutang untuk kebutuhan
yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya •
Fisabilillah: Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal:
dakwah, perang dsb) •
Ibnus Sabil: Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
Sedangkan pajak dapat dapat dipergunakan dalam berbagai seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap tidak sama sekali berkaitan dengan agama. Pajak biasanya digunakan untuk fasilitas umum, sehingga semua warga negara bisa menikmati hasil pajak. C. OBJEK ZAKAT DAN PAJAK
OBJEK ZAKAT Sebelum membahas tentang objek zakat, ada baiknya makalah ini membahas syarat-syarat harta yang menjadi sumber objek zakat yaitu: Syarat Harta Menjadi Sumber Objek Zakat: 1. Harta tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal 2. harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan 3. Milik penuh 4. Harta harus mencapai nisab
6
5. Harta harus mencapai haul 6. Kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok
Obyek zakat adalah kekayaan orang-orang muslim baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Obyek zakat ada dua macam yaitu zakat Mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat Diri) yang biasa disebut dengan zakat fitrah. 1.
Zakat Mal (Zakat Harta)
Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada enam macam, yaitu : a. Harta kekayaan
emas dan perak (mata uang) Emas dan perak wajib dizakati, sedang barang tambang yang lain tidak wajib dizakatkan. Dasar dari kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak adalah firman Allah dalam Al-Qur’an dan hadist-hadist berikut yang artinya:
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (AtTaubah: 34) Hadist: Rasulullah Saw:
“ Dari Ali ‘Alaihi Salam berkata: sabda Rasulullah saw: “aku tidak memungut dari kamu sekalian zakat kuda dan budak. Maka berikanlah zakat perak, dari setiap 40 dirham, 1 dirham. Tidak ada kewajiban apa-apa perak hanya 190 dirham. Tapi bila telah mencapai 200 dirham, aka zakatnya 5 dirham. (H.R Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi) Firman Allah dan Hadist Nabi Saw diatas memuat dalil tentang kewajiban membayar zakat emas dan perak.dan menjelaskan juga tentang berapa nisab dan besarnya zakat emas dan perak yang harus dikeluarkan, yaitu kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Uang
7
Oleh karena uang pada zaman sekarang ini dapat ditukar dengan apapun di sembarang empat dan waktu dengan cepat, dan uang ini telah menggantikan fungsi emas dan perak di masa lalu, maka uang ini pun wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab uang ini adalah seperti nisabnya emas dan perak. b. barang-barang perniagaan
Harta perniagaan atau dagang adalah semua benda yang dapat diperdagangkan dan sipemilik dagangan berniat untuk berniaga. Harta perniagaan wajib dizakatkan apabila
telah
cukup satu nisab.
Sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya:
“Dari Samurah, : Rasulullah memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual” (HR Daruqutni dan Abu Daud) Semua
harta
dianggap
harta
dagangan
apabila
secara
nyata
diperdagangakan atau dibeli untuk diperdagangkan (Syaikh Hassan Ayyub : 2006:526) Sumber zakat
Hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti misalnya; anggrek, rambutan, durian, papaya dan sebagainya
Hasil peternakan dan perikanan, seperti misalnya; ayam, hasil empang, hasil laut dan sebagainya.
Harta kekayaan dalam semua bentuk badan usaha, baik yang dimiliki oleh perorangan maupun bersama-sama dengan orang lain.
Hasil penyewaan dan pengontrakan rumah, bangunan, tanah, kendaraan dan sebagainya.
Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain.
c. hasil tanaman (pertanian maupun perkebunan)
8
Tanaman biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah biji-bijian yang mengenyangkan. Begitu juga dengan buah-buahan. Yang dimaksud dengan buah-buahan ialah kurma dan anggur. Besarnya nisab dan zakat biji dan buah-buahan adalah berdasarkan hadist Rasulullah Saw berikut ini yang artinya:
“Jabir telah menceritakan hadist berikut yang ia terima langsung dari Nabi Saw yang telah bersabda: Pada biji yang diairi dengan air sungai dan hujan, zakatnya seper sepuluh, dan yang diairi dengan kincir yang ditarik binatang, seperdua puluh.” (HR Ahmad, Muslim dan Nasai). d. hasil tambang
landasan mengenai zakat hasil tambang ialah:
”Rasulullah Saw. mengambil zakat dari barang tambang Qabilah (suatu tenpat ditepi pantai luar kota Madinah)´.(HR. Abu Daud dari Bilal bin Harits)”. Hasil tambang seperti emas dan perak, juga sebagian logam lainnya, menurut sebagian ulama, wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diperoleh. Ukuran nisabnya seperti nisab emas dan perak, qadar zakatnya ialah 1/40 atau 2,5%. e. binatang ternak
Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau dan kambing. Kenapa diwajibkan zakat kepada tiga jenis ternak tersebut dantidak diwajibkan kepada jenis ternak yang lain? Berkaitan dengan hal ini Ibrahim Muhammad Al-Jamal (1986:185) mengatakan bahwa waib zakat atas ketiga binatang ternak tersebut dikarenakan hal itu telah menjadi kesepakatan ulama (ijma’). Dan kenapa hanya tiga jenis ternak saja yang di wajibkan zakat? Alasannya karena binatang ternak ini populasinya cukup banyak, dan mampu berkembang biak dengan pesat. Dan juga pada asalnya tidak ada kewaiban atas ternak yang lain. Landasan mengenai zakat binatang ternak:
“Pada binatang unta ada zakatnya. Pada binatang sapi ada zakatnya, dan pada kambing ada zakatnya. (HR. Ibnu Majah).” f. Rikaz (harta karun)
9
Barang yang terpendam yang didapat dari dalam tanah, hendaklah dikeluarkan zakatnya ketika diperoleh, qadar zakatnya ialah 1/5 atau 20%. Menurut mahzab Syafi’i, rikaz itu diwajibkan mengeluarkan zakatnya apabila sampai senisab, tetapi menurut mazhab lain tidak disyaratkan senisab.
OBJEK PAJAK Tetapi obyek pajak menurut UU perpajakan RI nomor 7 tahun 1983, bab II, pasal 4, ayat I yang berbunyi: yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu; setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh
wajib
pajak;
baik
yang
berasal
dari
Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya. Yang dimaksud dengan penghasilan sebagai obyek pajak di atas masih dijabarkan pada bagian lain dalam UU ini, tapi dalam uraian ini memang sengaja tidak dimuatnya, karena hanya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dengan pelaksanaan pajak pada masa awal perkembangan islam dimana obyek pajak ketika itu hanya terbatas pada harta perniagaan, pertanian perkebunan dan peternakan. Meskipun demikian, tetap tidak bertentangan dengan obyek pajak yang telah ditetapkan dalam UU tersebut, kecuali hanya merupakan pengembangan dari apa yang telah ada, sesuai dengan perkembangan di masa sekarang ini. Yang termasuk objek pajak dalam perundang-undangan PPh adalah sebagai berikut: 10
1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3. laba usaha; 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan
11
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10.
penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11.
keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 12.
keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13.
selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14.
premi asuransi;
15.
iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
12
16.
tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17.
penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18.
imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19.
surplus Bank Indonesia.
D. TEORI DALAM MENDUDUKAN ZAKAT DAN PAJAK
Pada tahun 1996, pembayaran zakat tidak boleh dibiayakan oleh perusahaan (badan) maupun orang pribadi dalam penghitungan penghasilan kena pajak berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-134/PJ.311/1996 , kemudian Direktur
pada
tahun
Jenderal
2003
Pajak
berdasarkan
No.
Keputusan
KEP-163/PJ/2003
zakat
diperhitungkan sebagai pengurang dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak badan maupun orang pribadi. Lalu pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal
1
Januari
2009
menyatakan
bahwa
zakat
dikecualikan sebagai obyek pajak penghasilan bagi badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak. Dengan demikian, zakat adalah bukan obyek pajak penghasilan
dan
zakat
diakui
sebagai
pengurang
(pengurang disini adalah biaya, bukan dianggap sebagai pembayaran pembayaran
pajak pajak
yang akhir
13
langsung
tahun
mengurangi
dalam SPT
Tahunan
PPh/kredit pajak) dalam menghitung penghasilan kena pajak wajib pajak.
E. POSISI ZAKAT DAN PAJAK
KEWAJIBAN ZAKAT SEBELUM ISLAM Zakat merupakan syari’at yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu, lalu dikuatkan lagi dalam syari’at islam yang dibawa oleh rosulullah SAW. Maka sebenarnya waktu syari’at islam tidak hanya melarang tradisi lama yang bertentangan dengannya, serta tidak sematamata mengadakan peraturan baru, tetapi dapat pula melestarikan syari’at lama yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan umat islam misalnya shalat, zakat,puasa, haji, dan beberapa bentuk muamalah, misalnya jual beli, sewa menyewa san sebagainya. Banyak ayat al-qur’an yang menerangkan bahwa zakat merupakan salah satu syari’at umat-uamt terdahulu misalnya: a. yang dibawa oleh nabi ibrahim. Sebagaimana dalam al-qur’an berbunyi: artinya kami telah menjadikan mereka yaitu sebagai pemimpin pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami
wahyukan
kepada
mereka
agar
mengerjakan
kebaikan,
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kami selalu menyembah. b. yang dibawa oleh nabi ismail dalam al-qur-an yang berbunyi:
artinya: dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah ismail (yang tersebut) dalam al-qur’an sesungguhnya ia adalah seorang yang bena janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi dan ia menyuruh ahlinya untuk sembahyang dan mennunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi tuhannya (maryam:54-55). c. yang di bawa oleh nabi musa; dalam al-qur’an yangberbunyi:
artinya: dan sesungguhnya allah telah mengambil perjanjian (dari)bani israil, dan telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan
14
allah berfirman: sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kami mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rosul-rosul ku dan kamu Bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada allah pinjaman yang baik sesungguhnya aku akan menutupi dosadosanya. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukan kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai maka barang siapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. d. Yang dibawa oleh nabi isa dalam al-qur’an yang berbunyi:
artinya: berkata (isa);”sesungguhnya aku ini hamba allah dia memberiku al-kitab (injil), dan dia menjadikan aku seorang nabi dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan dia memrintahkan kepadaku (mendirikan shalat dan menunaikan zakat selama aku hidup(maryam:30-31) Karena pelaksanaan zakat merupakan salah satu wahana untuk meratakan tingkat pendapatan masyarakat, yang sejak umat-umat terdahulu sudah dirasakan manfaatnya, terutama sekali golongan ekonomi
lemah, maka syari’at islam
melestarikannya
dengan
menyempurnakan syari’at-syari’atnya, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat islam. Maka kewajiban zakat mengandung unsure ibadah murni (mahdah) dan unsur social atau ibadah umum.
15
KESIMPULAN
Zakat yang dimaknai secara lughawi berarti tumbuh berkembang dan kemudian dimaknai sebagai suatu kesucian terhadap diri atau harta, merupakan kewajiban Islam yang amat banyak tercantum dalam Alquran dan hadis. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, dan orang yang tidak mengeluarkannya dicela dan akan mendapat siksa yang keras di akhirat. Objek zakat sekarang amat banyak sesuai pertumbuhan ekonomi sehingga tidak terbatas, sebagaimana yang tercantum eksplisit dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Sumber zakat yang banyak disebutkan dalam Alquran dan selanjutnya dalam hadis Rasulullah bahkan disebutkan ukurannya dan kepantasannya. Dalam telaah kontemporer, sumber zakat makin berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Kewajiban pajak bagi penduduk adalah bagian dari maslahah mursalah dalam konteks fikih Islam asal tidak ada kezaliman dan mencekik wajib pajak. Artinya, negara boleh menariknya terhadap umat Islam
asalkan
diterapkan
prinsip-prisnsip
syariah,
yaitu
amanah
(kejujuran), ‘adalah (keadilan), musawah (kesamaan), tasamuh (toleransi), ta’awun (saling membantu), takaful ijtima (tanggung jawab bersama), dan ‘adamul masyaqqah (tidak memberatkan).
16
DAFTAR PUSTAKA
Ali Hasan, Muh. Zakat dan Infaq. Jakarta: Kencana. 2008 Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : gema Insani. 2002. http://almanhaj.or.id/content/1876/slash/0. pada tanggal 6 Oktober 2011. http://masalahpajak.blogspot.com/2007/08/hubungan-antara-zakat-dan pajak.html. pada tanggal 6 Oktober 2011. http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinyasecara-produktif-di-indonesia/. Pada tanggal 6 Oktober 2011. http://www.pkpu.or.id/article/zakat-dan-pajak-penghasilan-di-indonesia.
pada
tanggal 6 Oktober 2011. http://www.scribd.com/doc/7778523/Fiqh-Ahkam-Zakat-Dan-Pajak . pada tanggal 6 Oktober 2011. http://www.scribd.com/doc/54119569/Makalah-OBJEK-ZAKAT-Repaired. pada tanggal 6 Oktober 2011. Rasyid, Rauf. Zakat .Cetakan ketiga. Grafikatama Jaya. 1992.
17
