UPAYA KESEHATAN KERJA Untuk MEMPERTAHANKAN HIDUP, manusia perlu MAKAN/MINUM dan MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP dan KEHIDUPAN. Untuk MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP baik fisik, mental dan sosial, manusia perlu BEKERJA. Dalam BEKERJA manusia perlu PEKERJAAN yang NYAMAN, KONDISI KESEHATAN PRIMA dan KONDISI LINGKUNGAN KERJA yang KONDUSIF. Namun setiap pekerjaan punya POTENSI baik KESEHATAN, KESELAMATAN dan KEHIDUPAN. Jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2009) : 230.37 juta, Laki-laki : 64.539.117 (62%), Perempuan : 39.946.327 (38%), Usia produktif (15 – 65 tahun) : 168.264.448 (73%), Angkatan Kerja (Kelompok usia 15 – 65 tahun yang telah bekerja) : 113.744.408 (49%), Bekerja : 104,485.444 (45%) terdiri dari pekerja FORMAL : 39.641.104 (38%) dan INFORMAL : 64.844.340 (62%). Masyarakat pekerja adalah PENENTU PEMBANGUNAN, sasaran Upaya Kesehatan Kerja pada kelompok usia produktif (73%), apabila pada kelompok tersebut merupakan PEKERJA SEHAT dan PRODUKTIF maka EKONOMI KELUARGA MENINGKAT sehingga KEMISKINAN BERKURANG dan akan berdaya ungkit untuk MENURUNKAN IMR dan MMR serta MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH. UPAYA KESEHATAN KERJA yang dapat mendukung Target MDGs 2015 antara lain : 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Memenuhi pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian balita 2/3 nya antara 1990 – 2015; 5) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu; 6) Memerangi HIV AIDS Malaria dan penyakit menular lainnya; 7) Menjamin kelestarian lingkungan hidup; 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. PENGERTIAN KESEHATAN KERJA (Occupational Health) (WHO/ILO, 1995) adalah suatu layanan untuk PENINGKATAN dan PEMELIHARAAN derajat kesehatan (fisik, mental & sosial) dan ekonomi yang setinggi-tingginya bagi pekerja disemua jabatan, PENCEGAHAN penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, PERLINDUNGAN pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan KESEHATAN, PENEMPATAN dan PEMELIHARAAN pekerja dalam suatu lingkungan kerja yg serasi antara pekerjaan dengan manusia pekerja PRINSIP KESEHATAN KERJA adalah Penyerasian antara 1) Kapasitas Kerja (kemampuan pekerja yang dipengaruhi oleh Status Kesehatan, Gizi, Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan dan Keterampilan); 2) Beban Kerja (beban yang diterima pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yaitu Beban Fisik, seperti Mengangkat,Mendorong, Mencangkul, Berlari, Memikul,dll. dan Beban Mental); 3) Lingkungan Kerja (lingkungan disekitar tempat kerja yang dapat menjadi beban pekerja, seperti
bising, panas, getaran, radiasi, debu, uap, larutan, bakteri, virus, alat kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh, meja kerja yang terlalu tinggi/rendah, dll. TUJUAN KESEHATAN KERJA ditujukan untuk melindungi pekerja AGAR HIDUP SEHAT dan TERBEBAS DARI GANGGUAN KESEHATAN serta PENGARUH BURUK yang diakibatkan oleh pekerjaan, sehingga menjadi PEKERJA SEHAT, SELAMAT, PRODUKTIF DAN SEJAHTERA. BAHAYA POTENSIAL DI LINGKUNGAN KERJA meliputi : 1) Faktor Fisik (suhu, tekanan, pencahayaan, radiasi, getaran); 2) Faktor Kimia (debu, uap, gas, asap, larutan); 3) Faktor Biologi (peny. Anthrax, sering terdapat di tempat penjagalan, penyamakan kulit, pengeringan tulang, peternakan, dll.; peny. Jamur, sering diderita oleh tukang cuci; peny. Parasit, sering diderita oleh pekerja di pertambangan, perkebunan, pertanian); 4) Faktor Fisiologis/ Ergonomi (dapat menimbulkan kelelahan fisik bahkan lambat laun terjadi perubahan fisik tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi mesin, sikap badan kurang baik dan salah cara melakukan pekerjaan); 5) Faktor Psikososial (dapat menimbulkan kebosanan dan cenderung meningkatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik dan keadaan kerja yang monoton) DASAR HUKUM : 1) UUD 1945, pasal : 28 H ayat (1) ttg hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; 2) UU No.1 / 1970 ttg Keselamatan Kerja; 3) UU No. 3/1992 ttg Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4) UU No. 13/2003 ttg Ketenagakerjaan; 5) UU No. 32 / 2004 ttg Pemerintah Daerah; 6) UU No. 33 / 2004 ttg Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 7) UU No. 36/ 2009 ttg Kesehatan; 8) Peraturan Pemerintah No. 32 / 1996 ttg Tenaga Kesehatan; 9) Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 10) Keputusan Presiden RI No. 22/1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena Akibat Hubungan Kerja; 11) Keputusan Presiden RI No. 102 / 2001 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 12) Permenakertrans No. 03 / 1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja; 13) Permenkes No. 1075 / 2003 ttg Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Kerja; 14) Permenkes No. 1758 / 2003 ttg Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar; 15) Permenkes No. 038 / 2007 ttg Pedoman Pelayanan Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kawasan/Sentra Industri; 16) Kepmenkes No. 432 / 2007 ttg Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit; 17) Kepmenkes No. 131 /2004 ttg Sistem Kesehatan Nasional; 18) Kemenkes No HK 03.01/60.I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. KESEHATAN KERJA adalah HAK PEKERJA, tertuang dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 h bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,bertempat tinggal dan mendapat lingk hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 34 menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.
Pada UU No. 36/2009 tentang Kesehatan Kerja Bab XII Kesehatan Kerja Pasal 164 – 166 bahwa secara tegas menyatakan ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Kesehatan akan memberikan perhatian terhadap Kesehatan Kerja. SASARAN PROGRAM adalah : 1) Masyarakat pekerja (pekerja formal & informal), meliputi kesehatan fisik, mental & sosial; 2) Lingkungan kerja, meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi & psikososial; 3) Bahan baku; 4) Mesin & alat bantu kerja serta proses kerja. UPAYA KESEHATAN KERJA SEKTOR FORMAL adalah : 1) Menjadi tanggung jawab pengusaha; 2) Relatif lebih baik dan sudah berjalan dengan pelayanan yang komprehensif; 3) Menjadi bagian dari SMK3 yang merupakan merupakan bagian integral dari Manajemen perusahaan; 4) Peran pemerintah lebih fokus pada pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan regulasi UPAYA KESEHATAN KERJA SEKTOR INFORMAL adalah : 1) Menjadi tanggung jawab pekerja, majikan atau pemerintah; 2) Masih belum berjalan baik dalam segala aspek; 3) Pelayanan kesehatan masih sama dengan pelayanan kesehatan pada umumnya; 4) Peran pemerintah menjadi utama dalam pengembangan pelayanan yang komprehensif. PERMASALAHAN KESEHATAN PEKERJA, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 1) Pekerja : jumlahnya besar, sifat, perilaku, budaya, pengetahuan, cara kerja, ketahanan tubuh & gizi, kesakitan & kecacatan; 2) Lingkungan : fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial; 3) Kesejahteraan : pendapatan, pengembangan diri, pendidikaan rendah; 4) Pelayanan Kesehatan Kerja : SDM, sarana kesehatan, jejaring pelayanan kesehatan, cakupan menurun AKSELERASI PROGRAM KESEHATAN KERJA dapat dilakukan melalui : 1) Meningkatkan Kualitas Data & pemetaan; 2) Advokasi DPRD & Pemda Kab.; 3) Kemitraan (LS, LP, LSM/ Ormas & dunia usaha); 4) Meningkatkan profesionalisme tenaga kes. Kerja; 5) Meningkatkan Cakupan Yankesja di sarana yankes dasar & rujukan; 6) Meningkatkan lingkungan tempat kerja yg sehat sesuai karakteristik daerah; 7) Meningkatkan kemandirian masyarakat pekerja STANDAR PELAYANAN MINIMAL untuk AKSELERASI PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN KERJA terdiri dari : 1) Pelayanan kesehatan pekerja; 2) Kesehatan ibu pekerja hamil; 3) Surveilans kesehatan pekerja; 4) Kesehatan lin gkungan di tempat kerja; 5) Promosi Kesehatan pekerja; 6) Sistem Pencatatan & Pelaporan Kesehatan pekerja. RENCANA STRATEGIS KEGIATAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2010 – 2014, yaitu : 1) Jumlah Puskesmas melaksanakan Kesehatan Kerja di Kawasan Industri; 2) Kawasan Industri : Formal dan Informal.
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN KERJA DI KABUPATEN PASURUAN adalah 1) masih lemahnya sinergi koordinasi para stake holder upaya kesehatan kerja di berbagai tingkat administrsi; 2) pengetahuan pekerja tentang kesehatan kerja masih kurang, sehingga dalam aplikasinya mengalami kesulitan; 3) tenaga kesehatan belum melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dengan baik, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan kerja; 4) pelayanan kesehatan kerja maupun penanganan para pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, umumnya diberikan masih terbatas pada pengobatan saja (kuratif) dan belum dilaksanakan secara komperehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta terintegrasi dengan upaya kesehatan lainnya; 5) pemahaman kesehatan kerja bagi pengelola tempat kerja umumnya baru dikaitkan dengan keselamatan kerja, belum dengan kesehatan kerja; 6) jaminan pelayanan kesehatan, belum menjangkau seluruh masyarakat pekerja baik di sektor formal dan terutama pekerja di sektor informal; 7) data dan sistem informasi mengenai kesehatan kerja belum banyak tersedia, sistem informasi yang ada masih lemah, apalagi surveilans kesehatan kerja jarang dilaksanakan. PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI DAERAH INDUSTRI, pelayanan kesehatan pada pekerja merupakan hal yang wajib dilakukan karena permasalahan utama daerah tersebut adalah masalah kesehatan pada pekerja, pada Kepmenkes 038/Menkes/I/2007 menyatakan bahwa bagi Puskesmas di daerah industri, selain 6 kegiatan pokok yang wajib dilaksanakan Puskesmas, wajib juga melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja. Dengan harapan bahwa semua Puskesmas yang di daerah industri mampu melaksanakan upaya kesehatan kerja, serta Klinik Perusahaan selain diberi izin juga harus dibina dan kewajiban klinik melapor ke Dinas Kesehatan. LANGKAH-LANGKAH PUSKESMAS DALAM UPAYA KESEHATAN KERJA yaitu : 1) Pemetaan/pengumpulan data dasar tentang Kesehatan Kerja di wilayah kerja Puskesmas; 2) Advokasi ke perusahaan; 3) Pelatihan kepada pengusaha, pekerja dan kader kesehatan kerja; 4) Memfasilitasi pembentukan Pos UKK untuk pekerja sektor informal; 5 ) Memberikan pelayanan kesehatan pada pekerja; 6) Melaksanakan surveilans kesehatan kerja serta Pencatatan dan pelaporan; 7) Pembinaan dan evaluasi. AKUNTABILITAS PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, Puskesmas sebagai pelaksana membuat laporan kegiatan (sesuai format) dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan kerja di wilayah kerjanya, mengirimkan rekap laporan per tribulan secara berjenjang, mekanisme pengiriman laporan via email, surat, faks atau lainnya. HARAPAN Program Kesehatan Kerja : a) dapat dikembangkan dan diimplementasikan di Kabupaten Pasuruan, b) adanya dukungan dana APBD Kabupaten Pasuruan, c) adanya kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Disnakersostrans Kab. Pasuruan dalam pelaksanaan Kesehatan kerja, d) semua Puskesmas khususnya di daerah industri melaksanakan Upaya Kesehatan kerja, e)
Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan memahami tugas dan fungsinya khsusunya dalam pembinaan klinik perusahaan, f) adanya pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja di Puskesmas dan Kabupaten. 1. Pengertian Upaya Kesehatan Kerja Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungan agar diperoleh produktifitas kerja yang optimal. 2. Ruang Lingkup Upaya Kesehatan Kerja Ruang lingkup upaya kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerja dan lingkungan kerjanya baik secara fisik maupun psikis dalam cara / metode kerja, proses kerja dan kondisi kerja yang bertujuan untuk : a) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan yang setinggi tingginya baik secara fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya. b) Mencegah gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan / kondisi lingkungan kerja. c) Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaanya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor – faktor yang membahayakan kesehatan. d) Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan 3.Tujuan Upaya Kesehatan Kerja a. Tujuan Umum Meningkatnya kemampuan pekerja untuk menolong dirinya sendiri sehingga terjadi peningkatan status kesehatan dan peningkatan produktifitas kerja melalui upaya kesehatan kerja b. Tujuan Khusus a) Peningkatan kemampuan masyarakat pekerja dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. b) Peningkatan keselamatan kerja dengan mencegah pemajanan bahan bahan yang dapat membahayakan lingkungan kerja dan masyarakat serta penerapan prinsif prinsif ergonomik c) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan keluarganya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan kerja ( underserverd) d) Meningkatkan kemitraan melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan LSM dalam upaya kesehatan kerja. 4. sasaran a. Sasaran langsung Sebagai sasaran langsung dari upaya kesehatan kerja di Puskesmas adalah mayarakat pekerja di sektor kesehatan, antara lain : Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan, Pos UKK dan Jaringan dokter perusahaan bidang kesehatan kerja. b. Sasaran tidak langsung
Sasaran tidak langsung diberikan kepada masyarakat pekerja diberbagai sektor pembangunan, dunia usaha dan LSM. 5. Strategi 1. Upaya kesehatan kerja bagi pekerja dan keluarganya dikembangkan secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pelayanan kesehatan Puskesmas dan rujukan 2. Upaya kesehatan kerja dilakukan melalui pelayanan kesehatan paripurna, yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 3. Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan melalui peran serta aktif masyarakat dengan menggunakan pendekatan PKMD Upaya kesehatan kerja dipuskesmas ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerja. Upaya kesehatan kerja yang dimaksud meliputi pekerja disektor formal dan informal dan berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada dilingkungan tempat kerja. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar puskesmas menyatakan bahwa puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya termasuk upaya kesehatan kerja. Menurut International Labaour Organisation (ILO) diketahui bahwa 1,2 juta orang meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja (PAHK). Dari 250 juta kecelakaan, 3000.000 orang meninggal dan sisanya meninggal karena PAHK oleh sebab itu diperkirakan ada 160 juta PAHK baru setiap tahunnya. Melihat data tersebut maka sangat perlu diberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja kepada masyarakat pekerja di wilayah kerja puskesmas dengan tujuan meningkatkan kemampuan pekerja untuk menolong dirinya sendiri sehingga terjadi peningkatan status kesehatan dan akhirnya peningkatan produktivitas kerja . Adapun sasaran dari program ini adalah pekerja di sektor kesehatan antara lain masyarakat pekerja di puskesmas, balai pengobatan/poliklinik, laboraturium kesehatan, Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Jaringan dokter perusahaan bidang kesehatan kerja, masyarakat pekerja diberbagai sektor pembangunan, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat. Untuk menerapkan pelayanan kesehatan kerja di puskesmas, secara umum kita dapat melihat langkah-langkah yang dapat diterapkan sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pelayanan kesehatan kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaaan dan evaluasi serta memperhatikan aspek indikator yang harus dipenuhi. Strategi yang dikembangkan adalah dengan cara terpadu dan menyeluruh dalam pola pelayanan kesehatan puskesmas dan rujukan, dilakukan melalui pelayanan kesehatan paripurna, yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Serta peningkatan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan melalui peran serta aktif masyakarat khususnya masyarakat pekerja. YEMIMA MARGRIETHA PIGA DJARI 07-121
