Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Ditinjau dari Sudut Pandang Etik.docx

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Ditinjau dari Sudut Pandang Etik

Disusun oleh : 1. Dias muntiara kasih 2. Dita puri rahayu 3. Dony prasetyo 4. Harun al-rasyid 5. Indah lestari

Akademi Kesehatan Rustida Krikilan Glenmore Banyuwangi Tahun Akademik 2016 / 2017

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr. Wb Puji syukur kami panjatkan kehadirah Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,hidayah dan inayah- Nya, Nya, sehingga makalah yang berjudul “ Tanggung jawab dan tanggung gugat perawat ditinjau ditinjau dari sudut pandang etik” ini dapat tersusun hingga selesai. Harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk atau makalah a gar menjadi lebih baik. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, masih ada kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Krikilan, April 2017









DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................ ................................................ KATA PENGANTAR .............................................. ............................................. DAFTAR ISI ..................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan 1.4 Manfaat BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Perawat ditinjau dari Sudut Pandang Etik 2.2 Mal Praktek Lisensi dan Liabelity 2.3 Pembuktian Mal Praktik Secara langsung dan Tidak Langsung 2.4 Upaya Pencegahan dalam Menghadapi Tuntutan Mal Praktik 2.5 Upaya Menghadapi tuntutan Hukum Mal Praktik 2.6 Permasalahan Etika dalam Bidang Kesehatan 2.7 Permasalahan Dasar Etika Kesehatan 2.8 Teori Dasar Pembuatan Keputusan Etis 2.9 Kerangka Pembuatan Keputusan Etis BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran DAFTAR PUSTAKA









BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Malpraktek adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit. Malpraktik mengharuskan pasien membuktikan adanya cedera dan bahwa hal itu adalah hasil dari kelalaian oleh profesional kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah 1. Apa saja tanggung gugat dan tanggung jawab perawat? 2. Apa yang dimaksud mal praktek lisensi dan liability ? 3. Apa saja pembuktian mal praktek secara langsung dan tidak langsung ? 4. Apa saja upaya pencegahan dalam menghadapi tuntutan mal praktik? 5. Apa saja upaya dalam menghadapi tuntutan hukum mal praktik ? 6. Apa saya permasalahan etik dalam bidang kesehatan ? 7. Apa permasalahan dasar etika keperawatan? 8. Apa saja Teori dasar pembuatan etis ? 9. Apa saja kerangka pembuatan keputusan etis ? 1.3 Tujuan 2

Supaya mahasiswa mengetahui dan memahami tentang tanggung gugat dan tanggung jawab perawat

3

Supaya mahasiswa bisa mengetahui dan memahami tentang mal praktek lisensi dan liability

4

Supaya mahasiswa mampu mengetahui tentang pembuktian mal praktek secara langsung dan tidak langsung

5

Supaya mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang upaya pencegahan dalam menghadapi tuntutan mal praktik

6

Supaya mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang upaya menghadapi tuntutan hukum mal praktik









8

Supaya mahasiswa mampu mengatahui dan memahami tentang permasalahan dasar etika keperawatan

9

Supaya mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang Teori dasar pembuatan etis

10 Supaya mahasiswa mampu mengetahui dan memahami tentang kerangka pembuatan keputusan etis









BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Perawat ditinjau dari Sudut Pandang Etik Tanggung Jawab (responsibility)

Responsibility adalah : Penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam Pengetahuan, Sikap dan bekerja sesuai kode etik (ANA, 1985). Jenis tanggung jawab : 1. Tanggung jawab perawat terhadap Tuhannya saat merawat klien Dalam sudut pandang etika Normatif, tanggung jawab perawat yang paling utama adalah tanggung jawab di hadapan Tuhannya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggung jawabannya di hadap an Tuhan. 2. Tanggung jawab perawat kepada klien. Tanggung jawab merupakan aspek penting dalam etika perawat. Tanggung jawab adalah kesediaan seseorang untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resiko terburuk sekalipun, memberikan kompensasi atau informasi terhadap apa-apa yang sudah dilakukannya dalam melaksanakan tugas. Tanggung jawab seringkali bersipat retrospektif, artinya selalu berorientasi pada perilaku perawat di masa lalu atau sesuatu yang sudah dilakukan. Tanggung jawab perawat terhadap klien berfokus pada apa-apa yang sudah dilakukan perawat terhadap kliennya. Perawat dituntut untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakannya khususnya selama melaksanakan tugas di rumah sakit, puskesmas, panti, klinik atau masyarakat. Meskipun tidak dalam rangka tugas atau tidak sedang meklaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertangung jawab dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat. Perawat memiliki peran dan fungsi yang sudah disepakati. Perawat sudah berjanji dengan sumpah perawat bahwa ia akan senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya. Contoh bentuk tanggung jawab perawat selama dinas; mengenal kondisi kliennya, melakukan operan, memberikan perawatan selama jam dinas, tanggung jawab dalam mendokumentasikan, bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan klien, jumlah klien yang sesuai dengan catatan dan pengawasannya, kadang-kadang ada klien pulan g paksa atau pulang tanpa pemberitahuan, bertanggung jawab bila ada klien tiba-tiba tensinya drop tanpa sepengetahuan perawat. dsb. 3. Tanggung jawab perawat kepada teman sejawat dan atasan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab perawat terhadap rekan sejawat atau atasan. Diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Membuat pencatatan yang lengkap (pendokumentasian) tentang kapan melakukan tindakan keperawatan, berapa kali, dimana dengan cara apa dan siapa yang melakukan. Misalnya perawat A melakuan pemasangan infus pada lengan kanan











2. Mengajarkan pengetahuan perawat terhadap perawat lain yang belum mampu atau belum mahir melakukannya. Misalnya perawat belum mahir memasang EKG diajar oleh perawat yang sudah mahir. Untuk melindungi masyarakat dari kesalahan, perawat baru dilatih oleh perawat senior yang sudah mahir, meskipun secara akademik sudah dinyatakan kompeten tetapi kondisi lingkungan dan lapangan seringkali menuntut adaptasi khusus. 3. Memberikan teguran bila rekan sejawat melakukan kesalahan atau menyalahi standar. Perawat bertanggung jawab bila perawat lain merokok di ruangan, memalsukan obat, mengambil barang klien yang bukan haknya, memalsukan tanda tangan, memungut uang di luar prosedur resmi, melakukan tindakan keperawatan di luar standar, misalnya memasang NGT tanpa menjaga men jaga sterilitas. 4. Memberikan kesaksian di pengadilan tentang suatu kasus yang dialami klien. Bila terjadi gugatan akibat kasus-kasus malpraktek seperti aborsi, infeski nosokomial, kesalahan diagnostik, kesalahan pemberian obat, klien terjatuh, overhidrasi, keracunan obat, over dosis dsb. Perawat berkewajiban untuk menjadi saksi dengan menyertakan bukti-bukti yang memadai. Tanggung gugat (akuntability) Akuntabiliti dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi perawat dalam membuat suatu keputusan dan belajar dengan keputusan itu konsekuensi-konsekunsinya. Perawat hendaknya memiliki tanggung gugat artinya bila ada pihak yang menggugat ia menyatakan siap dan berani menghadapinya. Terutama yang berkaitan dengan kegiatankegiatan profesinya. Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. 2.2 Mal Praktek Lisensi dan Liabelity Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”,sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau atau tindakan yang salah”Meskipun arti harfiahnya demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.Sedangkan difinisi malpraktek profesi kesehatan adalah “kelalaian dar i seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian









apakah bukan merupakan resiko yang melekat terhadap suatu tindakan medis tersebut (risk of treatment) karena perikatan dalam transaksi teraputik antara tenaga kesehatan dengan pasien adalah perikatan/perjanjian jenis daya upaya (inspaning verbintenis) dan bukan perjanjian/perjanjian akan hasil (resultaat verbintenis) .Sebagai contoh adanya komplain terhadap tenaga perawatan dari pasien yang menderita radang uretra setelah pemasangan kateter. Apakah hal ini dapat dimintakan tanggung jawab hukum kepada tenaga perawatan?Yang perlu dipahami semua pihak adalah apakah ureteritis bukan merupakan resiko yang melekat terhadap pemasangan kateter? Apakah tenaga perawatan dalam memasang kateter telah sesuai dengan prosedur profesional ?.Hal-hal inilah yang menjadi pegangan untuk menentukan ada dan tidaknyamalpraktek.Apabila tenaga perawatan didakwa telah melakukan kesalahan profesi, hal ini bukanlah merupakan hal yang mudah bagi siapa saja yang tidak memahami profesi kesehatan dalam membuktikan ada dan tidaknya kesalahan. Untuk malpraktek hukum atau yuridical atau yuridical malpractice dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal malpractice, Civil malpractice dan Administrative malpractice. 1. Criminal malpractice

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni : a. Perbuatan tersebut ( positive positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela. b. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (reklessness) atau kealpaan (negligence).









Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil malpractice apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji).Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpractice antara lain: a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan. b. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya. c. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna. d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Pertanggung jawaban civil malpractice dapat bersifat individual atau korporasi dan dapat pula dialihkan pihak lain berdasarkan principle berdasarkan principle of vicarius liability. Dengan prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya. Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni : 1. Cara langsung Kewajiban dokter timbul jika secara afirmatif menerima suatu tanggung jawab untuk melakukan tindakan medik melalui hubungan kontraktual (a (a contract basis), basis), baik yang dibuat atas beban atau dengan Cuma-Cuma gratuitous (gratuitous service). service). Kedua, jika berdasarkan ketentuan yang ada wajib melakukan tindakan medis (a (a tort basis). basis). Menelantarkan kewajiban terbukti jika dokter melakukan tindakan medik yang kualitasnya di bawah standar yaitu suatu tindakan yang mutunya tidak menggambarkan telah diterapkannya ilmu,









2. Cara tidak langsung Cara ini adalah yang paling mudah yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berdasarkan doktrin Res Ipsa Loquitor (the (the thing speaks for itself ) dapat membuktikan adanya kesalahan di pihak dokter. Namun tidak semua kelalaian dokter meninggalkan fakta semacam itu. Doktrin Res Ipsa Loquitor ini sebetulnya merupakan varian dari ’doctrine ’doctrine of common knowledge” knowledge” hanya saja di sini masih diperlukan sedikit bantuan kesaksian dari ahli untuk menguji apakah fakta yang ditemukan memang dapat dijadikan bukti adanya kelalaian dokter. Jika misalnya ada gunting atau tang tan g tertinggal dalam perut pasien yang menjalani operasi, maka gunting atau tang itu berdasarkan doktrin Res Ipsa Loquitor, dapat dijadikan fakta yang secara tidak langsung dapat membuktikan kesalahan dokter, mengingat : a)

Gunting atau tang itu tak mungkin tertinggal kalau tidak ada kelalaian.

b)

Gunting atau tang yang tertinggal itu berada di bawah tanggung jawab dokter.

c)

Pasien dalam keadaan terbius sehingga tidak mungkin dapat memberikan andil terhadap tertinggalnya alat-alat tersebut.

Cara ini adalah yang paling mudah yaitu dengan mencari fakta-fakta yang berdasarkan doktrin Res Ipsa Loquitor (the (the thing speaks for itself ) dapat membuktikan adanya kesalahan di pihak dokter. Namun tidak semua kelalaian dokter meninggalkan fakta semacam itu. Doktrin Res Ipsa Loquitor ini sebetulnya merupakan varian dari ’doctrine ’doctrine of common knowledge” knowledge” hanya saja di sini masih diperlukan sedikit bantuan kesaksian dari ahli untuk menguji apakah fakta yang









kemungkinan terjadinya risiko seperti itu).Di negara-negara common law, p roduk darah dikatagorikan sebagai product sold sehingga produsen yang mengolah darah harus bertanggung gugat untuk setiap transfusi darah olahannya yang menularkan virus Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnyalah diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut ethical malpractice dan malpractice dan dari sudut pandang hukum disebut yuridical disebut yuridical malpractice. malpractice. Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya ethical malpractice atau malpractice atau yuridical yuridical malpractice dengan malpractice dengan sendirinya juga berbeda.Yang jelas tidak setiap ethical malpractice merupakan malpractice merupakan yuridical yuridical malpractice akan tetapi semua bentuk yuridical bentuk yuridical malpractice pasti malpractice pasti merupakan ethical malpractice (H, 2009) 2.3 Pembuktian Mal Praktik Secara langsung dan Tidak Langsung Dalam kasus atau gugatan adanya civil malpractice pembuktianya dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

1. Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni : a. Duty (kewajiban) Dalam hubungan perjanjian tenaga perawatan dengan pasien, tenaga perawatan haruslah











Jika seorang tenaga perawatan melakukan asuhan keperawatan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka tenaga perawatan tersebut dapat dipersalahkan. c. Direct Causation (penyebab langsung) d. Damage (kerugian) Tenaga perawatan untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan tenaga perawatan. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan/harus diberikan oleh si penggugat (pasien).

2. Cara tidak langsung Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan (doktrin res ipsa









d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter. e. Memperlakukan

pasien

secara

manusiawi

dengan

memperhatikan

segala

kebutuhannya.

f.

Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, ke luarga dan masyarakat sekitarnya.

2.5 Upaya Menghadapi tuntutan Hukum Mal Praktik

Apabila upaya kesehatan yang dilakukan kepada pasien tidak memuaskan sehingga perawat menghadapi tuntutan hukum, maka tenaga kesehatan seharusnyalah bersifat pasif dan pasien atau keluarganyalah yang aktif membuktikan kelalaian tenaga kesehatan. Apabila tuduhan kepada kesehatan merupakan criminal malpractice, malpractice, maka tenaga kesehatan dapat melakukan : a. Informal defence, defence, dengan mengajukan bukti untuk menangkis/ menyangkal bahwa tuduhan yang diajukan tidak berdasar atau tidak menunjuk pada doktrindoktrin yang ada, misalnya perawat mengajukan bukti bahwa yang terjadi bukan disengaja, akan tetapi merupakan risiko medik (risk (risk of treatment), atau









tidak diketemukannya fakta yang dapat berbicara sendiri (res ipsa loquitur), apalagi untuk membuktikan adanya tindakan menterlantarkan kewajiban (dereliction of duty) dan adanya hubungan langsung antara menterlantarkan kewajiban dengan adanya rusaknya kesehatan (damage), sedangkan yang harus membuktikan adalah orang-orang awam dibidang kesehatan dan hal inilah yang menguntungkan tenaga perawatan. 2.6 Permasalahan Etika dalam Bidang Kesehatan

2.7 Permasalahan Dasar Etika Kesehatan

Bandman (1990) secara umum menjelaskan bahwa masalah etika keperawatan pada dasarnya terdiri dari 5 jenis, yaitu: 1. Kuantitas versus kualitas hidup Contoh : seorang ibu meminta perawat untuk melepas semua selang yang di pasang pada anaknya yang berusia 15 tahun, tahun , yang telah koma 7 hari. Dalam keadaan seperti ini, perawat menghadapi masalah tentang posisi yang dimilikinya dalam menentukan









Contoh : seorang kilen yang memilih penghapusan dosa daripada berobt ke dokter. Kampanye anti rokok demi keselamatan bertentangan dengan kebijakan ekonomi. Alokasi dana untuk penelitian militer lebih besar daripada dana penelitian kesehatan. 5. Terapi ilmiah konvensional versus terapi tidak ilmiah dan coba-coba. Contoh : masyarakat Indonesia yang terdiri dari atas beraneka ragam dan suku dan budaya mempun yai berbagai praktik pengobatan pen gobatan yang yan g dipercayai diperca yai beberapa kalangan, namun belum teruji secara ilmiah. Pada saat ini masih banyak masyarakat Indonesia menjalankan praktik konvesional. Hampir semua tempat dan suku bangsa memiliki praktik ini, yang masih dianggap sebagai tindakan yang dapat dipercaya. Secara ilmiah memang berbagai tindakan ini sulit dibuktikan kebenarannya, namun sebagian masyarakat masih mempercayainya. Dalam melakukan tindakan terapi konvesional, masyarakat biasanya menggunakan berbagai perantara seperti dukun, keris, batu dan sebagainya. 2.8 Teori Dasar Pembuatan Keputusan Etis









Tahap 3 : Mengidentifikasi Semua Pilihan atau Alternatif Secara Terbuka Kepada Pembuat Keputusan o Smua tindakan yang memungkinkan harus termasuk hasil yang mungkin diperoleh beserta dampak nya. o Akan menjawab pertanyaan “jenis tindakan apa yang benar”. 

Tahap 4 : Memikirkan Masalah Etis Secara Berkesinambungan o Perawat mempertimbangkan nilai-nilai dasar manusia yang penting bagi individu,nilainilai dasar manusia yang menjadi pusat dari masalah,prinsip-prinsip etis yang dapat dikaitkan dengan masalah. o Akan men jawab pertanyaan “bagaimana aturan-aturan aturan-aturan tertentu diterapkan pada situasi tertentu”. 13 

Tahap 5 : Pembuat Keputusan Harus Membuat Keputusan o Pembuat keputusan memilih tindakan yang menurut keputusan mereka paling tepat. o Akan menjawab pertanyaan “apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu”. 

Tahap 6 : Melakukan Tindakan serta Mengkaji Keputusan dan Hasil o Tindakan yang dipilih harus dilaksanakan o Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menilai hasil. 











BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Tanggung gugat (accountable) berarti bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan. Praktik keperawatan melibatkan interaksi yang kompleks antara nilai sosial & nilai politik serta hubungannya dengan masyarakat tertentu. Dampaknya, perawat sering mengalami situasi yang berlawanan dengan









Daftar Pustaka

Bibliography bandman. (1990). masalah etik perawat. jakarta: EGC. H, A. Z. (2009). Dasar-dasar Keperawatan Professional. Widya Medika.

(Valentin v. La Society de Bienfaisance Mutuelle de Los Angelos, California, 1956).

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Ditinjau dari Sudut Pandang Etik.docx

Recommend Documents