TUGAS INDIVIDUAL Mata Kuliah
:
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Dosen
:
Dr. Syahrir A. Pasinringi , MS
SUMMARY KEBIJAKAN KESEHATAN (Dr. Dumilah Ayuningtyas, MARS)
OLEH: DEWI MULFIYANTI (P1800216006)
PEMINATAN KESELAMATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2016
A. Pendahuluan
Untuk memahami secara komprehensif mengenai kebijakan kesehatan, baik prinsip
maupun
praktinya,
penjelasan
tentang
rangkaian
atau
tahapan
pengembangan kebijakan diperlukan. Bab “Pengantar Kebijakan Kesehatan” menjelaskan batasan dan lingkup kebijakan publik dan kebijakan kesehatan, sehingga pembaca mengetahui lingkup dan memahami dasar-dasar kebijakan publik juga kebijakan kesehatan. Pada Ba b “Pengembangan Kebijakan Kesehatan” membahas proses dan metode penegmbangan kebijakan, dengan tujuan pembaca mampu menjelaskan tahap-tahap dan pendekatan pengembangan kebijakan. Pada bab ini juga dijelaskan tahapan pembuatan kebijakan. Dimulai dari agenda setting , kemudian formulasi kebijakan, adopsi kebijakan. Berikutnya adalah implementasi kebijakan dan terakhir adalah evaluasi kebijakan. Pada Bab “Analisis Kebijakan” pembaca diharapkan mengetahui proses dan metode dalam analisis kebijakan, sehingga mampu menjelaskannya kembali secara benar. Analisis kebijakan dapat dilakukan dalam bentuk riset terapan untuk memperoleh pengertian mendalam terhadap masalah serta isu kesehatan masyarakat dan sekaligus menemukan pemecahannya. Selanjutnya adalah bab “Analisis Lingkungan dan Konteks Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Pengembangan Kebijakan Kesehatan”. Pengembangan kebijakan tdak berlangsung dalam ruang hampa, ada berbagai konteks yang melekat di dalamnya sebagaimana sebelumnya. Bab berikutnya adalah “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan” bertujuan agar pembaca mengetahui fungsi kontrol (monitoring dan evaluasi) pada proses pengembangan kebijakan,
sehingga
mampu
menjelaskan
fungsi
kontrol
(monitoring dan evaluasi) pada proses pengembangan kebijakan. Bab “Rekomendasi dan Advokasi Kebijakan” bertujuan agar pembaca dapat mengetahui peran rekomendasi dan advokasi pada kebijakan publik serta berbagai kegiatan yang menyertainya, sehingga pembaca dapat menjelaskan arti, peran
penting
penyusunan
rekomendasi,
advokasi
dan
kegiatan
riset,
penggalangan, lobi, pemantauan serta evaluasi sebagai bentuk kegiatan penunjang advokasi dan rekomendasi.
B. Pengantar Kebijakan Kesehatan
a. Kebijakan Publik adalah suatu “arahan” untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sehingga menggerakkan seluruh sektor atau perangkat pemerintahan dan menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Kebijakan Kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yang mengakomodasi keunikan sektor kesehatan anatara lain adalah kompleksitasnya sebagai hak dasar, consumer ignorance, uncertainty, dan eksternalitas yang tinggi. b. Sistem kebijakan ( policy system) merupakan interaksi dari tiga hal antara lain kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan dapat dipahami melalui ketiga unsur tersebut. c. Pada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan Tujuh Reformasi PembangunanKesehatan Yaitu: 1) Revitalisasi Pelayanan Kesehatan 2) Ketersediaan, distribusi, retensi, dan mutu sumber daya manusia 3) Ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alat-alat kesehatan. 4) Jaminan kesehatan 5) Keberpihakan kepada Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) 6) Reformasi birokrasi 7) World class health care d. Hierarki kebijakan kesehatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang seperti sistem politik; wilayah gografis otoritas pembuat kebijakan; dan isi, waktu dan prioritas dan penetapan kebijakan
C. Pengembangan Kebijakan Kesehatan
1. Pengembagan kebijakan lazimnya berlangsung sebagai sebuah siklus kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan proses antara l ain: a. Pembuatan agenda b. Formulasi kebijakan c. Adopsi kebijakan d. Implementasi kebijakan
e. Evaluasi kebijakan Seluruh tahapan proses dalam diagram siklus kebijakan tersebut dilakukan mengikuti
urutannya
kecuali
pada
evaluasi
kebijakan
yang
dapat
mengintervensi tahap proses formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan antara lain: a. Area /pihak yang mendapat pengaruh atau yang terkena pengaruh. b. Tujuan atau hasil yang diharapkan c. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan atau akan dilaksanakan d. Elemen sstem politik e. Konsensus atau adanya kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan yang berpengaruh. 3. Pengembangan kebijakan dapat pula disebut sebagai bentuk interaksi antara aktor dan lingkungan kebijakan interaksi tersebut berlangsung dalam berbagai bentuk model pengembangan kebijakan, antara lain: a. Model kelembagaan b. Model sistem c. Model kelompok d. Model elite massa e. Model rasional f.
Model inkremental
g. Model proses h. Model pilihan publik i.
Model teori permainan
D. Analisis Kebijakan
1. Analisis kebijakan memegang peranan penting dalam pembuatan atau pengembangan kebijakan. Tujuan penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) ditentukan oleh ketajaman analisis dalam tahap-tahap pengembangannya. 2. Analisis kebijakan pada bidang kesehatan juga merupakan satu bentuk riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah kesehatan masyarakat secara utuh sehingga
dengan pemahaman tersebut dapat mengarahkan pada alternatif solusi untuk masalah tersebut. 3. Analisis kebijakan antara lain dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. Mendefenisikan konteks (define de context) b. Menetapkan masalah (state the problem) c. Menggali bukti (search for evidence) d. Mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan (consider different policy options) e. Memproyeksi dampak (project the outcomes) f.
Mengaplikasikan kriteria evaluasi (apply evaluative criteria)
g. Menimbang dampak (weigh the outcomes) h. Memuat keputusan (make the decision)
E. Analisis Pemangku Kepentingan
a. Analisis pemangku kepentingan adalah sebuah proses dari penggabungan dan analisis kualitatif secara sistematis untuk mengetahui kepentingan siapa saja yang harus dipertimbangkan ketika menyusun atau mengembangkan atau melaksanakan suatu kebijakan atau program. b. Analisis terhadap pemangku kepentingan diperlukan untuk antara lain: a. Mendapatkan opini dalam membentuk kebijakan b. Mendapat dukungan untuk membantu dalam memenangkan lebih banyak sumber daya. c. Dapat lebih memastikan apa yang telah dilakukan dan mengerti keuntungan kebijakan yang diberlakukan sehingga memiliki peluang lebih untuk berpartsisipasi dalam perencanaan atau implementasi kebijakan. d. Dapat mengantisipasi reaksi masyarakat dan merencanakan tindakan yang dapat memenangkan dukungan masyarakat. c. “The first step stakeholder analysis is to identify who your stakeholders are. The next step is to work out their power, influence and interest, so you know whom to focus on. The final step is to develop a good understanding of the most important stakeholders so that you know how they are likely to respond, and so that you can work out how to win their support. You can record this analysis on a stakeholder map” (Rachel Thompson)
d. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam analisis pemangku kepentingan antara lain: 1. Identifikasi latar belakang Pemangku Kepentingan (posisi, sumber daya, kepemimpinan dan pengetahuan) 2. Identifikasi kepentingan 3. Analisis pengaruh Pemangku Kepentingan 4. Identifikasi Risiko dan Antisipasi Manajemen Risiko
F. Analisis Lingkungan dan Konteks Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Pengembangan Kebijakan Kesehatan
1. Perencanaan dan implementasi kebijakan harus berproses melewati perubahan yang ta terelakkan dari rezim, struktur pemerintahan, kondisi ekonomi, dan lingkungan social, atau yang disebut pula sebagai konteks dalam kebijakan. 2. Konteks memiliki makna tersendiri bagi kebijakan antara lain dalam membentuk; a. Kemungkinan perubahan pada arah kebijakan b. Posisi dan perspektif organisasi-organisasi dengan kepentingan dalam reformasi kebijakan c. Keefektifan atau kesesuaian dari tindakan-tindakan yang berlangsung 3. Konteks dalam kebijakan dapat meliputi konteks politik, ekonomi serta sosial dan budaya 4. Keterkaitan antara konteks politik dengan kebijakan public saling dapat dilihat dari proses perumusan dan implementasi kebijakan publik yang berlangung dalam sebuah sistem politik atau pengaruh politik elite yang terlibat di dalamnya. 5. Keterkaitan antara konteks ekonomi dengan kebijakan publik dapat dilihat dari pengaruh ekonomi makro yang memengaruhi prioritas dalam penetapan opsiopsi kebijakan yang ada serta seberapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan dalam implementasi kebijakan tertentu atau sebaliknya, seberapa besar pengaruh suatu kebijakan dalam kestabilan ekonomi suatu Negara dan seterusnya. Hal ini juga berlaku pada kebijakan kesehatan sebagai bagian dari kebijakan public. 6. Keterkaitan antara konteks sosial budaya dengan kebijakan kesehatan dapat berupa pengaruh kebudayaan atau gaya hidup serta sikap masyarakat untuk
mau berpartisipasi dalam proses kebijakan kesehatan. Karena kebijakan kesehatan sangat terkait dengan masyarakat yang merupakan target sasaran kebijakan kesehatan, maka aspek sosial tidak dapat dilepaskan dari kebijakan kesehatan.
G. Fungsi Kontrol (Monitoring dan Evaluasi) pada Proses Pengembangan Kebijakan
1. Monitoring atau pengawasan harus dilakukan sebagai again dari upaya untuk mengawasi implemetasi kebijakan agar berlangsung dengan baik, dapat menjawab permasalahan yang menjadi dasar terbentuknya keijakan atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan monitoring atau pengawasan cukup banyak. Dunn (1994) menyebutkan setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan antara lain: a. Akuntansi sistem sosial b.
Eksperimentasi sosial
c. Akuntansi sosial d. Sintesis riset dan praktik Selain dari keempat pendekatan tersebut, terdapat pendekatan monitoring atau pengawasan yang lebih baru, yakni monitoring terhadap dampak. 3. Monitoring Policy Impacts (MPI) adalah: a. Merupakan instrument dalam manajemen kebijakan yang berfungsi untuk menelusuri dan menganalisis pengaruh kebijakan; menilai keefektifan kebijakan dalam mencapai tujuannya. b. Mengidentifikasi faktor eksternal (atau faktor dan kebijakan relevan lainnya) yang menentukan dampak kebijakan ( impacts) c. Mengidentifikasi efek samping kebijakan dari lingkungan eksternal yang bersifat krusial dan tidak diharapkan d. Dan dengan cepat menyampaikan umpan balik hasil MPI kepada pembuat kebijakan (Manfred Metz, 2005) 4. Evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasilhasil pekejaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Baik pemantauan maupun evaluasi dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan atas segala kegiatan.
5. Untuk tujuan evauasi yang baik diperlukan juga keterbukaan terhadap khalayak luas. Salah satunya adalah dengan membentuk learning community. Melalui learning community berarti menjadi terbuka terhadap kemungkinan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh organisasi kita dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
H. Rekomendasi dan Advokasi Kebijakan
1. Rekomendasi kebijakan adalah prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai konsekuensi yang mungkin dari serangkaian arah tindakan dimasa depan dan nilai-nilai atau manfaat dari tindakan tersebut. (Dunn, 1994). Rekomendasi kebijakan adalah saran-saran kebijakan secara sederhana yang disiapkan untuk kelompok tertentu yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, baik cabinet, DPR, badan penyelenggara, atau lainnya. 2. Tujuan rekomendasi kebijakan adalah menentukan alternatif terbaik yang harus diambil. Dalam menentukan keputusan, rekomendasi kebijakan terkait erat dengan masalah moral dan etika. Sebagai produk utama kepala pemerintahan untuk mengelolah kebijakan publik, rekomendasi kebijakan merupakan kunci utama untuk memutuskan kebijakan disetiap tingkat pemerintahan. 3. Rekomendasi kebijakan dimulai dengan pokok persoalan kebijakan yang akan diambil keputusannya. Bagian kedua terdiri dari analisis kebijakan dari permasalahan yang akan dipecahkan, kemudian pada bagian penutup barulah disampaikan rekomendasi kebijakan, boleh satu atau lebih. Menulis rekomendasi pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang mengikuti alur sebagai berikut: a. Identiikasi dan klarifikasi isu kebijakan b. Meneliti latar belakang dan konteks yang relevan c. Identifikasi alternatif kebijakan d. Melakukan konsultasi yang diperlukan e. Menyeleksi opsi kebijakan terbaik f.
Menyiapkan dokumen terbaik
4. Dalam memarkan hasil rekomendasi perlu dipertimbangkan pertimbangan aspek efektivtas, efisiensi, adekuat, responsivitas, ekuitas atau memiliki kesamaan, dan tentu saja memiliki aspek appropriatness atau kelayakan. 5. Advokasi sebenarnya merupakan upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan public sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan
terjadinya
perbaikan
atau
perubahan
tersebut.
Selain
pemahaman terhadap kebijakan publik yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam konteks advokasi kerangka analisis yang berguna untuk memhami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu “system hokum” (system of law) yang terdiri dari: a. Isi hukum (content of law) b. Tata laksana hokum (structure of law) c. Budaya hukum (cultule of law) 6. Secara garis besar, kerangka kerja dasar advokasi dapat diuraikan pada ketiga jenis proses yaitu: a. Proses legislasi dan juridiksi b. Proses politik dan birokrasi c. Proses sosialisasi dan mobilisasi 7. Aplikasi bentuk advokasi terdiri dari: a. Mobilisasi b. Terlibat dalam proses legislasi c. Menggunakan media sebagai penyalur suara
