BAB 4 USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL A. Tujuan dan fungsi kesejahteraan kesejahteraan sosial
1. Tujuan Kesejahteraan Sosial Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial menurut Leonard Schneiderman secara terperinci dirumuskan bahwa tujuannya antara lain system maintenance, system control, dan system change.
a. System maintenance tujuan dari sistem ini adalah mencakup pemeliharaan dan menjaga kesinambungan keberadaan serta tatanan nilai-nilai sosial. b. System control Tujuan dari sistem ini adalah mengadakan kontrol secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang ada. c. System change Scheneiderman mengungkapkan bahwa tujuan dari sistem ini adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Gabungan dari beberapa tujuan yang telah diuraikan dapat ditemukan pada program usaha kesejahteraan sosial. Misalnya program jaminan ekonomi,program pemberdayaan masyarakat,kesehatan mental dll yang semuanya secara langsung bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol dan perubahan. perubahan. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan kesejahteraan sosial disusun berbagai program dan kegiatan yang disebut usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pengertian
antara kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial seringkali disamakan. UU RI Nomor 6 Tahun 1974 memberi batasan mengenai keduanya. Usaha kesejahteraan sosial menurut undang-undang tersebut adalah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya dilaksanakan jika timbul hambatan atau masalah tetapi juga dilakukan sebagai pengembangan sumber-sumber daya untuk menumbuhkan, membina dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan sama. 2. Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial Sistem kesejahteraan sosial merupakan subsistem dari masyarakat yang lebih besar yang memberikan sanksi-sanksi dan dukungan-dukungan dukungan-dukungan terhadapnya. Sebagai subsistem, kesejahteraan sosial mempunyai fungsi khusus yakni mengatasi masalah yang ada kaitannya dengan penyesuaian-penyesuaian sosial dan relasi-relasi sosial. Dalam perkembangan proses sosial terbentuk siklus : organisasi-disorganisasireorganisasi. Siklus tersebut berkaitan dengan fungsi kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai reorganisasi dari adanya disorganisasi. Artinya kesejahteraan sosial berfungsi mengembalikan funsionalitas peranan peranan sosial dari suatu sistem yang telah mengalami gangguan atau at au kerusakan akibat adanya perubahan. Fungsi kesejahteraan sosial secara umum umum
adalah
sebagai penunjang pembangunan di bidang-bidang lainnya seperti pembangunan sektor ekonomi. Tiap negara mempunyai tingkat ekonomi yang berbeda, maka terdapat perbedaan pula pada penekanan fungsi kesejahteraan sosial. Dapat disimpulkan fungsi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a. Fungsi penyembuhan dan pemulihan (kuratif dan rehabilitatif) b. Fungsi pencegahan (preventif) c. Fungsi pengembangan (promotif,developmental) d. Fungsi penunjang (suportif)
A. Kriteria-Kriteria Usaha Kesejahteraan Sosial
Dalam menyelsaikan masalah-masalah sosial yang makin beragam diperlukan adanya kriteria-kriteri tertentu tentang cara penanggulangan yang lebih tepat dan efisien. Wilensky dan Lebeaux mengemukakan lima kriteria untuk menentukan usaha kesejahteraan sosial : a. Formal organization Usaha-usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu organisasi yang formal. b. Social sponsorship and accountability Usaha kesejahteraan sosial diselenggarakan oleh masyarakat atas dukungan dari masyarakat. c. Absence of profit motive as dominant program program purpose Tidak ada motif mencari keuntungan sebagai tujuan yang menonjol dalam suatu program. d. Fucntional generalization : generalization : an integrative view of human needs Memiliki fungsi yang bersifat umum yaitu ada kebulatan pandangan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia yang memerlukan bantuan dan perlu dipenuhi. e. Direct concern with human consumption consumption needs Secara langsung berhubungan dengan konsumsi kebutuhan-kebutuhan manusia. Berdasarkan kriteria-kriteria diatas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial mencakup berbagai komponen seperti program-program, pelayanan-pelayanan, peraturan atau perundang-undangan, tanggung jawab masyarakat dan para petugas pelaksana.
B. Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial
Terbentuknya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial merupakan realisasi dari kriteria-kriteria pertama tentang organisasi formal. Dilihat dari segi praktek pekerjaan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tempat kedudukan (setting) , program dan pelayanannya di mana pekerja sosial menjalankan tugas operasionalnya. Gordon Hamilton membagi dalam dua golongan, yaitu primary setting dan secondary setting. Primary setting misalnya pada lembaga kesejahteraan sosial keluarga dan anak di mana metode-metode metode -metode dan praktek pekerjaan sosial diterapkan dalam keseluruhan kegiatan. Sedangkan dalam secondary setting pekerjaan sosial merupakan salah satu bagian dari keseluruhan metode dan pelayanan. Arthur Dunham mengedepankan klasifikasi lembaga kesejahteraan sosial menurut naungannya, lapangan kerja dan wilayah geografinya. Menurut naungannya adalah berupa lembaga pemerintahan dan swasta . Sedangkan menurut lapangan kerja sesuai fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 9 jenis, yaitu kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak, kesehatan, cacat tubuh, kesehatan mental,
pelanggar-pelanggar
dewasa,
rekreasi
dan
pendidikan
informal,
perencanaan, koordinasi, dan program pembangunan, dan lain-lain yang meliputi departemen kesejahteraan negara bagian dan berbagai badan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk klasifikasi berdasarkan wilayah geografinya terdiri dari lokal, regional-nasional, regional-internasional dan internasional. Dari berbagai jenis lembaga kesejahteraan sosial dapat pula dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu lembaga terapi dan lembaga sosialisasi. Lembaga-lembaga
kesejahteraan
sosial
dalam
pelayanannya
tidak
membedakan golongan, ras maupun atas dasar ideologi dan kepercayaannya. Kegiatannya antara lain mencakup bantuan dan pelayanan serta mengembangkan usaha-usaha sosial serta usaha-usaha kesejahteraan sosial.
BAB 5 PELAKSANAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL A. Konsepsi Dasar
Sehubungan dengan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial dikenal adanya konsepsi social service delivery. Konsepsi ini dikatkan dengan kegiatan pemecahan masalah yang mempunyai urutan sebagai berikut : 1. Pengumpulan data, masalah, penentuan dan analisa masalah 2. Pemilihan strategi atau model dan perencanaan pemecahan masalah 3. Pelaksanaan daripada pemecahan masalah 4. Evaluasi dari hasil-hasil kegiatan pelaksanaan pemecahan masala Istilah delivery mengandung arti pemberian, penyerahan, pelaksanaan dan distribusi. Dalam sistem “delivery” sasaran utama adalah si penerima bantuan. Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber natural. Dengan melihat sasaran ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial, yaitu : Pertama, Pertama, penyediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang cukup memadai dan dapat dipakai oleh yang membutuhkan. Kedua, pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial atau penggunaan sumbersumber pemecahan masalah harus benar-benar dilaksanakan secara efisien dan tepat guna. Ketiga, pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial harus tetap bersifat demokratik dan menggerakkan sebanyak mungkin para pelaku perubahan.
Keempat, menghindarkan, mencegah dan menghilangkan akibat samping atau dampak yang buruk akibat pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial ada beberapa faktor yang langsung mempengaruhi tingkat hidup masyarakat seperti sosial budaya, ekonomi, sarana administrasi dan jumlah penduduk. Usaha kesejahteraan sosial sendiri merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam strategi pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang dapat dikelompokkan menjadi : a). Uang atau barang b). Jasa pelayanan atau servis c). Kesempatan-kesempatan B. Perencanaan dan Strategi Strategi Pelaksanaannya Pelaksanaannya
Perencanaan kesejahteraan sosial meliputi kegiatan-kegiatan menginventarisasi sumber-sumber daya apa saja yang telah tersedia dan yang dapat disediakan. Sedangkan dalam kerangka yang lebih luas perencanaan kesejahteraan sosial merupakan satu bentuk yang tercakup di dalam perencanaan sosial (social planning). Selanjutnya perencanaan sosial ini dituangkan dalam kebijakan sosial. Antara perencanaan kesejahteraan sosial dan kebijakan sosial tampak jelas terdapat keterkaitan. Sehingga dapat disimpulkan perencanaan kesejahteraan sosial merupakan perencanaan pemecahanmasalah yang mencakup kebijakankebijakan serta penjajagan-penjajagan yang disusun secara sistematik sebagai pegangan untuk mewujudkan penggunaan dan distribusi sumber-sumber daya sehingga dapat benar-benar efisien dan tepat guna. Pengembangan pola yang efektif dan efisien tentang pelaksanaan program usaha kesejahteraan sosial merupakan keseluruhan produksi kesejahteraan sosial. Dalam penyelesaian masalah sangat penting adanya penentuan-penentuan strategi intervensi. Morris menyarankan suatu kerangka pengembangan strategi-strategi intervensi sebagai berikut :
1). Pengembangan kemampuan atau perasaan untuk memilih strategi; 2). Membuat variasi atau mengubah strategi-strategi; 3)..Pembaharuan
pendekatan-pendekatan
konvensional
dalam
hal
ini
mengembangkan alokasi untuk tiset dan pengembangan; 4). Pengambilan suatu sikap menetang terhadap lembaga-lembaga ketika dalam keadaan perlu; 5). Penggunaan lembaga-lembaga pengadilan dan hukum; 6). Memperlihatkan pertanggung jawaban program-program yang dapat dibaca secara umum; 7). Menghilangkan duplikasi pelayanan di dalam mengadakan saingan; dan 8). Secara aktif mengadakan koalisi dan hubungan-hubungan yang baru. C. Landasan Pelaksanaan Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial
1. Hukum formal dan Riset Sosial Hukum formal meliputi perundang-undangan sosial dan peraturan-peraturan yang menjamin keberadaan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan riset sosial merupakan salah satu kegiatan sebagai landasan dalam dalam usaha peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial. 2. Standar-standar Dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial Untuk peningkatan kualitas pelayanan dalam kesejahteraan sosial diperlukan suatu standar, yaitu norma atau ukuran yang dapat dipakai sebagai pedoman dan pengaturan pelaksanaannya. Untuk menetapkan kualitas pelayanan ditetapkan suatu standar minimum dan maksimum.
D. Evaluasi dan Laporan Kegiatan
Evaluasi dari pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu proses penentuan nilai atau jumlah kegiatan. Setiap kegiatan dimulai atau selama proses berlangsung terus diikuti evaluasi. Dalam mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan ada empat hal yang menjadi pertimbangan, yaitu prinsip-prinsip, fungsi, tujuan dan obyek/sasaran evaluasinya. Kegiatan di dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang sangat penting adalah penyusunan laporan. Penyusuan laporan ini merupakan bentuk penyampaian informasi tentang pelaksanaan program kesejahteraan sosial secara tertulis.
Tujuannya
adalah
untuk
belajar
dari
pengalaman
dan
mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Dalam kaitan dengan kegiatan operasional pelayanan kesejahteraan sosial, pekerjaan dokumentasi dan tata kearsipan memegang peranan penting. Arsip-arsip yang diatur dengan baik akan membantu kelancaran tugas-tugas pelayanan karena pekerjaan tidak hanya menyimpan dan menempatkan tetapi juga mencari kembali. Ada bermacam-macam pengaturan arsip antara lain secara kronologik, alfabetik, urutan nomor, dan secara geografik.
