BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai)
Dibentuk
: 29 April 1945
Anggota dilantik
: 28 Mei 1945 28 Mei 2945 diresmikan BPUPKI, pada saat peresmian salah satunya
dihadiri Panglima Tentara Wilayah ketujuh yang bermarkas di Singapura bernama Jenderal Itagaki Pada saat peresmian dikibarkan bendera Hinomaru oleh Mr. A.G
Pringgodigdo Sementara bendera Merah Putih dikibarkan oleh Toyohiko Masuda
Dibubarkan
: 7 Agustus 1945
Tujuan
: Mempelajari dan menyiapkan hal-hal penting tentang tata pemerintahan jika Indonesia merdeka.
Ketua
: Radjiman Widyodiningrat
Wakil Ketua
: R. Pandji Suroso Ichibangase
Anggota
: 60/62 orang Terdiri: orang/tokoh seluruh Indonesia 4 orang Tionghoa 1 orang Arab 2 orang peranakan Belanda 8 orang tentara Jepang
Sidang
: 2 kali 1) 29 Mei-1 Juni 1945 2) 10-17 Juli 1945
Sebelum BPUPKI dibentuk dan bersidang, pada tanggal 16 Mei 1945 di Bandung diadakan Kongres Pemuda seluruh Jawa.
Sidang I
Membahas usaha merumuskan dasar filsafat bagi negara Indonesia yang merdeka (merumuskan dasar negara)
Pengusul: Moh Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei 19 45), Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In, Jalan Pejambon Jakarta
Pembukaan sidang oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat
Pada saat pembukaan sidang dikunjungi tokoh Jepang: Saiko Sikikan
Setelah sidang pertama BPUPKI ditutup, segenap anggota sidang diberikan waktu 20 hari untuk memberikan usul dan rencana tertulis yang berisi: Pembentukan negara Indonesia merdeka.
Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Dilaksanakan pasca sidang I BPUPKI
Anggota BPUPKI yang hadir sebanyak 38 orang
Merupakan upaya kompromi golongan nasionali dan agam is
Untuk mencapai kompromi kedua pihak dibentuk panitia 9 terdiri dari: 1. Soekarno
Panitia 9: SASMAMAWA
2. AA. Maramis 3. Subarjo 4. Moh Hatta
(golongan kebangsaan)
5. Abdul Kahar Muzakir (golongan islam) 6. Muh Yamin (golongan kebangsaan) 7. Agus Salim 8. Wakhid Hasyim 9. Abikusno Tjokrosujoso (golongan islam) Menghasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan Negara Indonesia Merdeka yang diterima dengan suara bulat dan ditandatangani oleh Mohammad Yamin
Golongan 1. Nasionalis Lunak Dr. Radjiman Widyodiningrat Radikal 2. Agamis
Sila pertama pada Piagam Jakarta yang menunjukkan ketidaksetujuan masyarakat Indonesia bagian Timur yang mayoritas non-Islam akhirnya dirubah oleh: Moh Hatta
Perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta dilakukan setelah berkonsultasi dengan empat tokoh Islam yaitu: Ki Bagus Hadikusuma, Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Teuku Moh.Hasan
Salah satu tokoh yang merasa keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta adalah A.A Maramis
Sidang II
11 Juli:
Rumusan Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai Mukadimah UUD
Membicarakan ancangan membentuk panitia kecil
Panitia kecil terdiri dari: 1. Supomo
SAWASAS: Panitia kecil
2. Ahmad Soebarjo 3. Wongsonegoro 4. AA. Maramis 5. Singgih 6. Agus Salim 7. Sukiman
Panitia kecil membahas: 1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya 2. Dasar (Negara) 3. Bentuk negara uni atau federasi 4. Daerah Negara Indonesia 5. Badan Perwakilan Rakyat 6. Badan Penasihat 7. Bentuk Negara dan Kepala Negara 8. Soal Pembelaan
13 Juli
: Hasil Panitia Kecil dibicarakan dan diterima Panitia Perancang UUD. Mereka juga
memberikan laporan
14 Juli
: Membicarakan rancangan Pembukaan UUD 1945 dan menerimanya dengan sedikit
perubahan
15 Juli : Membuat rancangan UUD 1945
17 Juli : Disetujui
Berbagai panitia yang dibentuk dalam sidang kedua BPUPKI
Panitia perancang UUD (Ir Soekarno sebagai ketua dan 18 anggotanya)
Panitia perancang ekonomi & keuangan (Moh.Hatta dan 22 anggota)
Panitia perancang pembela tanah air (Abikoesno Tjokrosujoso dan 22 orang anggota)
Nama Pembukaan UUD 1945 menurut: Soekarno
: Mukadimah
Yamin
: Piagam Jakarta
Sukiman
: Gantlemen’S Agreement
PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai)
Dibentuk
: 7 Agustus 1945
Anggota
: 21 Orang ditambah menjadi 27 orang
Ketua
: Ir. Soekarno
Wakil Ketua
: Moh. Hatta
Penasehat
: Achmad Soebarjo
Tugas PPKI
: melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah
yang perlu untuk membentuk negara.
Sidang : 18 Agustus 1945
Hasil 1. Mengesahkan Rancangan UUD menjadi UUD Negara RI (UUD 1945) 2. Memilih Ir. Soekarno dan Moh Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden 3. Membentuk komite nasional untuk membantu tugas presiden
Pancasila
Pancasila : Dasar Negara
Pancasila muncul dari zaman Kerajaan Majapahit
Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca tahun 1365
Sejarah perumusan Pancasila:
Akhir tahun 1944, bintang Jepang mulai redup
7 September 1944, Perdana Menteri Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia
8 September 1944, Bendera dan Lagu Kebangsaan boleh disejajarkan
1 Maret 1945, Pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpIndonesia Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi) Harada Kumakichi mengumumkan pembentukan BPUPKI
29 April 1945, pada hari ulang tahun Tenno Heika diumumkan nama anggotanya
28 Mei 1945, pelantikan oleh Letjen Harada Kumakichi dengan dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua dan 60 anggotanya.
BPUPKI melaksanakan sidang dua kali (29 Mei-1 Juni) dan (10-17 Juli)
29 Mei 1945, Muh.Yamin mengucapkan prasaran dgn judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan RI”
31 Mei 1945, pidato Dr. Soepomo
1 Juni 1945, pidato Ir. Soekarno
1 Juni 1945, dibentuk Panitia Kecil sebanyak 8 orang yang bertugas sebagai pemeriksan dan penampung usul-usul
22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia kecil dan BPUPKI, dgn menghasilkan keputusan: 1)Supaya Indonesia lekas merdeka, 2)Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi preambule, 3)Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar, 4)Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul/perumus dasar negara/muadimah hukum dasar (Panitia 9)
22 Juni 1945 malam pkl 22.00 mengadakan sidang di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta menghasilkan Piagam Jakarta
10-17 Juli mengadakan sidang II dgn tujuan menyiapkan Rancangan UUD Indonesia merdeka
11 Juli 1945, membentuk 3 Panitia kecil: Panitia perancang UUD (Ir.Soekarno&19 anggota), Panitia perancang ekonomi & keuangan (Moh.Hatta&22 anggota), Panitia perancang pembela tanah air (Abikoesno Tjokrosujoso&22 orang anggota)
7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan digantikan dgn PPKI
14 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat
17 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan
18 Agustus PPKI bersidang
Ideologi Idea = Gagasan, Cita-cita, Ide, pemikiran & Logos = ilmu/ajaran
Ideologi seperangkat ide untuk mencapai tujuan
Konsepsi ideologi
ideologi fungsional
ideologi struktural
: Sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa.
ideologi secara total
Fungsi ideologi
Sebagai legitimasi politik
Sebagai alat pelaksana kekuasaan
Sebagai alat membangkitkan persatuan masa
Sebagai alat pengikat gerakan-gerakan politik
Ideologi Pancasila: Ideologi Terbuka Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek dikehidupan sehari-hari.
Sebagai ideologi terbuka pada hakikatnya Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap.
Ciri-ciri Ideologi Terbuka 1. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan dan religi masyarakatnya 2. Menerima berbagai informasi 3. Dalam hubungannya antara negara dengan rakyat, penguasa bertanggungjawab dan berperan sebagai pengemban aspirasi masyarakat
Pancasila disebut sebagai filsafat negara, yaitu Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan negara falsafah. Filsafat philos: cinta & sophia: kebijaksanaan
Filsafat Pancasila mengukur adanya kebenaran yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat yaitu kebenaran filosofis, kebenaran religius, kebenaran indera, dan kebenaran ilmiah.
Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia memiliki tujuan menentukan arah atau cara untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia.
Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungannya terhadap ideologi-ideologi yang berkembang di dunia adalah sebagai filter atau penyaring, ideologi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut Bangsa Indonesia.
Fungsi dan kedudukan Pancasila:
Jiwa Bangsa Indonesia: melekat erat pada aktivitas kehidupan bangsa Indonesia.
Kepribadian Bangsa Indonesia: sikap mental, tingkah laku, amal ciri khas
Pandangan hidup Bangsa Indonesia: sebagai penunjuk, penuntun, pegangan sikap
Falsafah hidup Bangsa Indonesia: diyakini memiliki kebenaran
Weltaunchauung/ philosophische grondslag: pandangan dunia/hidup
Perjanjian luhur rakyat Indonesia: telah disepakati dan disetujui oleh rakyat
Cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia: cita-cita mencapai masyarakat adil dan makmur
Dasar negara RI: Pedoman dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan
Sumber dari segala sumber hukum:
Landasan idiil: Landasan GBHN
Nilai-nilai Pancasila Menurut Prof. Dr. Notonegoro menjadi 3 bagian, yaitu:
Nilai Material
: segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia/untuk memenuhi Kebutuhan manusia.
Nilai Vital
: segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan kegiatan/aktivitasnya.
Nilai kerohanian
: segala sesuatu yang berguna bagi unsur rohani manusia
Nilai kerohanian dibedakan menjadi 4 macam: Nilai kebenaran: bersumber pada unsur akal manusia (ratio,budi) Nilai keindahan : bersumber pada unsur rasa atau intuisi manusia Nilai religius : bersumber pada keimanan kepada Tuhan Nilai moral : bersumber pada unsur kehendak manusia (karsa,etika)
Pancasila memiliki nilai objektif. Maksud dari nilai Pancasila bersifat objektif adalah: Nilai-nilai dalam Pancasila menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak.
Pancasila merupakan suatu kesatuan majemuk tunggl, yang berarti seluruh lima sila yang ada merupakan kesatuan yang utuh.
Keunggulan yang dimiliki demokrasi Pancasila dalam mengambil keputusan adalah keputusan yang didapat, diperoleh dari musyawarah untuk mufakat.
Pancasila terdiri dari 2 lapisan fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral.
Dalam merumuskan Pancasila Ir. Soekarno menggunakan dalil teori geopolitik khususnya Blutund Boden Theory yang merupakan ciptaan Karl Haushofer. Teori ini sebenarnya adalah sendi
bagi politik Jerman tetapi sangat menarik bagi Bangsa Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan.
Secara historis prinsipil Pancasila mempunyai arti anti kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan feodalisme.
Dimensi Pancasila 1. Dimensi realitas Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang sedang berkembang di masyarakat. 2. Dimensi idealis Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional 3. Dimensi normatif Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu penjabaran dalam sebuah sistem normatif.
Nilai-nilai Pancasila
Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai cultural atau budaya yang berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri.
Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud normal social atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembagalembaga yang sesuai dengankebutuhan, tempat, dan waktu. Walaupun lebih rendah dari
nilai dasar,nilai ini tidak kalah penting karena dapat mewujudkan nilai umum menjadi kongkret dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum.
Nilai praksis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan. Semangat nilai praksis seyogyanya sama dengan semangat nilai dasar dan instrumental. Nilai praksis merupakan bahan ujian, apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak.
Causa Pancasila 1.
Causa Materialis Causa yang merupakan asal mula bahan, yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri (agama, kebudayaan dan tradisi)
2.
Causa Formalis Causa yang merupakan asal mula bentuk atau bangun mengenai bagaimana Pancasila dibentuk rumusannya sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang memiliki peran penting lahirnya causa formalis: BPUPKI
3.
Causa Finalis Causa yang merupakan asal mula tujuan, mengenai tujuan dirumuskannya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara.
4.
Causa Efisien Causa yang merupakan asal mula karya, di mana Pancasila yang sebelumnya menjadi calon dasar negara, disahkan menjadi Pancasila sebagai dasar negara.
Tiga unsur esensial Pancasila:
Loyalitas
: setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari para subjek pendukungnya.
Doktrin
: setiap ideologi selalu memuat adanya gagasan-gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah serta bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.
Pancasila sebagai
Pandangan hidup: sebagai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah
Sumber nilai: tolak ukur dalam menilai benar salahnya sesuatu
Paradigma pembangunan: pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar Pancasila
Rumusan Pancasila
Mohammad Yamin (29 Mei 1945)
1. Peri kebangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat
Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat
Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Pancasila
Tri Sila : Sosio Nasionalisme, Sosio Demikrasi, Internasionalisme Eka Sila : Gotong Royong
Yang disebut Pancasila ada 3: Konse Ir. Soekarno, Konsep Piagam Jakarta, dan yang terdapat pada Pembukaan UUD 1945
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 memiliki keistimewaan karena selain mengusulkan dasar negara juga mengusulkan nama dasar negara Pancasila, Trisila dan Ekasila
Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 ditetapkan oleh sidang PPKI pada 18 Agustus 1945
Lambang Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Bintang berlatar hitam) Bintang melambangkan cahaya layaknya Tuhan. Warna hitam warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan rekaan. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Rantai berlatar merah) 3. Persatuan Indonesia (Beringin berlatar putih)
Beringin pohon yang rindang dan besar sehingga banyak orang bisa berteduh, seperti Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan dalam perwakilan (Kepala Banteng berlatar merah) Banteng adalah hewan yang suka berkumpul sehingga melambangkan musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Padi dan Kapas berlatar putih) Padi dan Kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia berupa sandang dan pangan.
Pancasila memiliki sifat hierarki pyramidal yang berarti sila I meliputi sila II, sila II meliputi sila III, sila III meliputi sila IV, dan sila IV meliputi sila V
Dasar ontologis (antropologis) dari Pancasila adalah manusia bersifat sebagai mahluk monopluralis. Monoprularis menurut Prof. Dr. Notonegoro mengandung arti manusia sebagai mahluk memiliki 3 hakikat kodrat yaitu: sifat kodrat (manusia sebagai mahluk individu dan mahluk sosial), susunan kodrat (manusia sebagai mahluk yang tersusun dari dua unsur yakni jiwa dan raga), dan kedudukan kodrat (manusia sebagai mahluk yang berdiri sendiri dan mahluk ciptaan Tuhan YME)
Pandangan Integralistik dalam Pancasila
Teori Perseorangan (individualistik) : Diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, Herbert Spancer dan H.J Laski yang diterapkan di Eropa Barat dan Amerika bersifat liberal
Teori Golongan (class theory) diajarkan oleh Mark, Engels dan Lenin di mana negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan yang lain.
Teori Integralistik diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel dimana negara tidak untuk menjamin suatu golongan untuk kepentingan masyarakat seluruhnya.
Sejarah Kemerdekaan
1. Pengertian Sejarah Ilmu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau yang benar-benar terjadi dan ada bukti-bukti. 2. Sumber ilmu sejarah
Sumber lisan
Sumber tertulis
Sumber benda peninggalan (artefak)
Berdasarkan bukti-bukti tersebut ilmu sejarah menjadi ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu menyangkut kehidupan manusia. 3. Masuknya budaya Hindu Budha Bukti-bukti proses penyebaran Hindu Budhadi I ndonesia berasal dari India:
Adanya arca Budha Annarawati yang tersebar di Indonesia
Prasasti Kerajaan Kutai dan Tarumanegara
Seni bangunan, seni hias dan seni sastra
4. Masuknya Islam di Indonesia Awal mulanya masuk Islam tidak berasal langsung dari Arab, tetapi dibawa para pedagang Gujarat India sekitar abad ke 7 M dan baru pada abad ke 13 M berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 5. Kekuasaan kolonialisme Barat di Indonesia
Bentuk kolonialisme, antara lain meliputi eksploitasi rakyat, deportasi dll.
Kolonialisme bangsa Portugis, dipimpin oleh Alfonso D’albuquerque berhasil merebut
Malaka tahun 1511 dengan melngalahkan Sultan Mahmud Syah.
Kolonialisme bangsa Spanyol, dipimpin oleh Ferdinand de Magelhaens dan Yuan Sebastian De Cano sampai juga mereka di Filiphina.
Bangsa Belanda, tahun 1596 pertama kali mendarat di Banten, pimpina Cornelis de Houtman dan Pieter Keyzer.
Bangsa Inggris setelah berhasil mengalahkan belanda di Indonesia, maka pada tahun 18111816 dibawah pimpinan Rafles.
6. Pergerakan Nasional
Kebangkitan Nasional
Budi Utomo, bergerak di bidang pendidikan & budaya, 20 Mei 1908 Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Muhammadiyah, 1998 Ahmad Dahlan
Sarekat Islam, semula SDI (Sarekat Dagang Islam), 1912.
Indische Partij, Tiga Serangkai, bergerak dibidang politik, 1915.
PNI, 1927 Ir.Soekarno
ISDV, organisasi sosial kiri Pimpinan Snevliet (Unisoviet) yang merupakan cikal bakal PKI.
Masa Radikal
Indische Vereniging (PI)
PKI
PNI
Trikoro Darmo Indonesi anggota ke 60 PBB Keluar PBB 7 Januari 1965 Masuk kembali 28 September 1966
Konferensi Colombo 28 April-2 Mei 1994 di Colombo, Srilanka
Perdana Menteri yang hadir: Ali Sastroamidjojo (Indonesia), Sir Pandit Jawaharlal Nehru (India), Muhammad Ali Jinnah (Pakistan), Sir John Kotelawala (Srilanka), U Nu (Burma/Myanmar)
KAA dihadiri 29 Negara: 23 Negara Asia dan 6 Afrika menghasilkan Dasa Sila Bandung
ASEAN dibentuk oleh: Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), S Rajaratman (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina)
Tujuan ASEAN ekonomi, sosial, kebudayaan, perdamaian, stabilitas regional
7. Pendudukan Jepang & kondisi awal kemerdekaan
Proses kedatangan Jepang
7-8 Desesmber 1941, Jepang menyerang Pearl H arbour.
10 Januari 1942, Jepang menguasai Tarakan dan Balikpapan.
14-16 Februari 1942, menguasai Pontianak dan Palembang.
1 Maret 1942, menguasai Banten, Eretan dan Indramayu.
8 Maret 1942, perundingan Kalijati di Subang. Isinya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Kondisi awal kemerdekaan
Sidang PPKI
Peristiwa kemerdekaan
Untuk mendesak golongan tua segera memerdekakan Indonesi, golongan muda berkumpul di Gd. Bakteriologi Jl. Pegangsaan Timur no 13
Rumah Rengasdengklok yang ditempati Soekarno-Hatta selama pengasingan adalah milik orang Tinghoa: Jo ki Song
Yang berhasil mendesak Soekarno untuk segera memproklamsikan kemerdekaan: Sudancho Singgih
Perundingan antara golongan tua diwakili Ahmad Subarjo dan Wikana (golongan muda)
Rumah Laksamana Maeda di JL Imam Bonjol I, Perpustakaan Nasional Depdiknas
Tokoh yang merumuskan teks proklamasi: Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo
Pengusul agar tanda tangan pada proklam asi di tulis “atas nama bangsa Indonesia”: Sukarni
Yang mempersiapkan peralatan untuk proklamasi: Mr. W ilopo
Yang menyiapkan tiang untuk pengibaran bendera saat proklamasi: S.Suhud
Pengusul agar Soekarno-Hatta jadi presiden dan wakil presiden: Otto Iskandar Dinata
Yang menyiarkan berita proklamasi di radio: Maladi dan Yusuf Ronodipuro
Koran yang menyiarkan kemerdekaan: Tjahaya dan Soeara Asia
Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyatatakan Yogyakarta bergabung dengan NKRI pada tanggal 1 September 1945
Jumlah anggota KNIP: 60 orang
Pertemuan 22 Agustus membahas TNI, BKR, PNI
Kedatangan sekutu diboncengi NICA, memunculkan perlawanan :
19 Sebtember 1945, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya.
14-19 Oktober 1945, pertempuran 5 hari di Semarang.
10 November 1945, pertempuran Surabaya.
15 Desember 1945, peristiwa Paragan Ambarawa.
Oktober 1946: Pemerintah RI mengeluarkan mata uang baru Oeang Republik Indonesia (ORI)
Pembuatan uang dilakukan di Yogyakarta, Malang, Solo
Pada tanggal 25-26 November 1945 sistem pemerintahan RI menjadi parlemen
10 November 1945 Inggri datang dengan dipimpin oleh AWS Mallaby. Mereka menyerang penjara Kalisosok: Huryer
Pahlawan Bandung lautan api: Toha
Agresi militer I : 21 Juli 1947
Agresi militer II: 19 Desember 1949
Perjanjian Linggarjati dilaksanakan: 10 November 1946
Perjanjian Renvile dilaksanakan: 8 Desember 1947
Perjanjian Roem-Royen dilaksanakan: 14 April 1949
Konferensi Inter Indonesia dilaksankan: Juli-Agustus 1949
KMB dilaksanakan: 23 Agustus-2 November 1949
Serangan umum 1 Maret 1949 dipimpin oleh Soeharto dan berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam
Pendukung RIS: Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung
RIS dibubarkan 17 Agustus 1949
Irian Barat
Untuk menggabungkan Irian Barat ke wilayah RI Soekarno melancarkan Trikora. Pengumuman pelaksanaan Trikora dilaksanakan di alun-alun utara Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961.
Trikora: Gagalkan pembentukan “Negara Papua” bikinan Belanda kolonial,
Kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna pertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.
Soekarno juga membentuk Operasi Mandala dengan panglima S oeharto
KRI yang diterjunkan: KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, KRI Harimau
KRI Macan Tutul ditembaki Belanda dan tenggelam di Laut Aru, sehingga Wiratno dan Yos Sudarso gugur. Pesan terkenal Yos Sudarso: Kobarkan semangat pertempuran
TNI AL juga mempersiapkan Operasi Jaya Wijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indoensia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan.
Nama Irian Barat berubah menjadi Papua pada saat pemerintahan Gus Dur
Pemberontakan pasca kemerdekaan
DI/TII : Kartosuwiryo ditumpas dengan operasi pagar betis
PRRI : Safrudin Prawironegoro ditumpas operasi 17 Agustus
PKI Blitar: Muso ditumpas dengan operasi Trisula
Kabinet
Ali Sastroamidjojo berhasil melaksanakan persiapan pemilu & Konferensi Asia Afrika
Burhanuddi Harahap berhasil melaksanakan pemilu
Juanda Zaken Kabinet: berhasil mengatur batas laut teritorial pada 13 September 1957
Pemilu 1955
Dilaksanakan pada 29 September 1955 memilih anggota MPR diikuti 29 parpol dan Individu. Jumlah kursi yang diperebutkan 260
Pada 15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Anggota konstituante yang diperebutkan sebanyak 520 + 14 wakil golongan minoritas
Manifesto politik USDEK (Jalan Revolusi Kita) 17 Agustus 1959 (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia)
Indonesia pernah mementuk poros: Jakarta-Hanoi-Pnom Pen-Peking-Pyonyang
Konfrontasi Malaysia dilakukan pada 3 Mei 1964 Dwikora (Perhebat Ketahanan Revolusi, Bantu perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari Nekolim Inggris. Komando Siaga Omar Dani
Nawaksara: 9 masalah pokok
8. Masa Orde Baru Dimulai 11 Maret 1966. Contoh-contoh keberhasilan ORBA
Pelaksanaan Pemilu
Intregasi Timor Timur
Program REPELITA
Pembubaran PKI
Peristiwa Orba o
Gunting Syafrudin
: 20 Maret 1950
o
Devaluasi rupiah
: 24 Agustus 1959
o
Pada saat era menteri perokomian Ishaq Tjokroadisuryo dilaksanakan kebijakan ekonomi Ali-Baba
9. Masa reformasi Indonesia Agenda Reformasi
Adili Soeharto dan kroni-kroninya
Amandemen UUD 1945
Hapus dwifungsi ABRI
Otonomi Daerah
Supremasi Hukum
Pemerintahan bersih KKN
4 Mei 1998: Kenaikan BBM 12 Mei 1998: Tragedi Trisaksi Gugur dalam tragedi Trisakti: Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, Hendriawan Lesmana, Hafidin Royan 21 Mei 1998: Soeharto mengundurkan diri Sidang istimewa MPR dilakukan 2x yaitu tahun 1967 dan 1998 Masa Habibie
Kabinet Habibie: Reformasi Pembangunan Parpol yang ikut pemilu 1999 48 Parpol (3 besar yang menang: PNI, PPP, Golkar) 5 Mei 1999 Polisi memisahkan diri dari ABRI Pemilu 1999 diikuti 48 parpol Pemilu DPR: 7 Juni 1999, Pemilu Presiden 20/21 Oktober 1999
Pada tanggal 17 Juli 1944, Jenderal Hideki Tojo meletakkan jabatan sebagai perdana menteri. Penggantinya adalah Jenderal Kuniaki Koiso
Jendral Koiso memberikan janji kemerdekaan (kelak di kemudian hari) pada rakyat Indonesia tanggal 7 Sebtember 1944
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemimpin pemerintah Jepang di Jawa yang bernama Letnan Jendral Kumakichi Hardada
Pejabat Jepang yang menegaskan kepada para anggota PPKI bahwa anggota PPKI bukan hanya dipilih oleh pejabat di lingkungan tentara ke-16, tetapi juga oleh jendral besar Terauchi yang menjadi penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara adalah Mayor Jenderal Yamamoto
Tiga tokoh bangsa Indonesia yang berangkat ke Saigon/Dalat, Vietnam adalah Soekarno, Radjiman Wedyodiningrat, dan Moh. Hatta
Piagam Atlantik yang menjadi landasan dasar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941
Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945
Setelah mendengar Jepang menyerah pada Sekutu, para pemuda m enyelenggarakan rapat di ruang lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta yang dipimpin oleh Chairul Saleh
Tokoh pemuda yang di tunjuk untuk menemui Soekarno-Hatta untuk menyampaikan hasil rapat pemuda di lembaga Bakteriologo adalah Wikana dan Darwis
Hasil rapat pemuda di Asrama Baperpi adalah mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok
Tokoh yang mengusulkan tempat perumusan proklamasi di lapangan Ikada adalah Sukarni
Kepala pemerintahan umum pendudukan Jepang yang ditemui Soekarno-Hatta sebelum Merumuskan teks proklamasi kemerdekaan adalah Mayor Jenderal Nishimura
Orang Jepang yang memperbolehkan kediamannya digunakan untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan adalah Laksamana Tadashi Maeda
Kepala bagian radio yang memerintahkan agar penyiaran Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terus disiarkan adalah Waidan B. Panelewan
Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda tempatnya di ruang makan
Paragraf kedua teks proklamasi merupakan pernyataan pengalihan kekuasaan yang diusulkan oleh Moh. Hatta
Tokoh yang mengusulkan agar yang mendatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah Sukarni
Piagam Internasional yang memperkuat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Atlantic Charter
UUD 1945
UUD yang disahkan dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946, terdiri dari: Pembukaan, Batang Tubuh dan P enjelasan
Pembukaan UUD berisi tentang: cita-cita kenegaraan dan cita-cita hukum
Demokrasi Indonesia menganut prinsip: demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum)
UUD 1945
: 18 Agustus 1945-27 Desember 1949
Tercantum dalam lembaran negara no 75 tahun 1959
UUD RIS
: 27 Desember 1949- 17 Agustus 1950
UUDS 1950
: 17 Agustus 1950-5 Juli 1959
UUD 1950 disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional dan 14 Agustus 1950 disahkan oleh senat.
Sebelum reformasi perubahan UUD 1945 dilakukan melalui referendum, setelah reformasi amandemen.
Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan selama 4 kali yaitu: Amandemen I (14-21 Oktober 1999)
: Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
Amandemen II (7-18 Agustus 2000)
: Pasal 18, 18 A, 18 B, 19, 20, 20A, 22A
Amandemen III (1-9 November 2001)
: Pasal 1
Amandemen IV (1-11 Agustus 2002)
:
Sebelum perubahan, sistematika UUD 1945 terdiri dari: Pembukaan , Batang tubuh (terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan), Penjelasan
Setelah perubahan, terdiri dari: Pembukaan, Pasal-pasal
Perubahan UUD 1945 mencakup 21 Bab, 73 Pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan
Lembaga Negara
Presiden
Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperolah 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.
Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Lembaga Negara terdapat dalam pasal 10-15 UUD 1945
Dasar pengisian Presiden Pasal 6 UUD 1945
Presiden pertama kali dipilih oleh PPKI dan disetujui secara aklamasi oleh anggota. Pengususl (Otto Iskandardinata)
Masa orde baru (1973-1998) Presiden dipilih oleh MPR secara rutin setiap lima tahun sekali.
Masa reformasi (1998-2004) Presiden dipilih oleh MPR berdasar suara terbanyak
Pasca reformasi (2004-sekarang) Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Impeachment Presiden hanya dilakukan oleh pendapat DPR yang diajukan ke MK
Impeachment dapat dilakukan apabila: berkhianat terhadap bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, terbukti tidak memenuhi syarat sbg presiden dan wakil presiden. (Pasal 7A UUD 1945)
Kekuasaan Presiden: 1. Menyelenggarakan pemerintahan sesuai UUD 1945 2. Kekuasaan di bidang Perundang-undangan Kekuasaan membentuk undang-undang, membentuk peraturan pemerintah, menetapkan peraturan presiden, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang (perpu) saat genting 3. Kekuasaan bidang Yudisial Memberi: Grasi (memberi pengampunan dengan cara meniadakan, mengubah, dan mengurangi pidana bagi seseorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Amnesti (meniadakan sifat pidana atas perbuatan seseorang atau kelompok orang, biasanya berkait pidana atas kegiatan politik) 4. Kekuasaan dalam Hubungan Luar Negeri Mengadakan perjanjian dengan negara lain (pasal 11 ayat 1), menyatakan perang (pasal 11 ayat 1), mengadakan perdamaian (pasal 11 ayat 1), mengangkat duta dan konsul (pasal 13)
5. Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU Presiden RI
1. Soekarno 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 5 Juli 1959-12 Maret 1967 Dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Kembali ke UUD 1945
Akan dibentuk MPRS dan DPAS
Kabinet pertama: kabinet presidensiil berubah menjadi parlementer I
Kabinet parlementer II: Kabinet Syahrir I
Kabinet parlementer III: Kabinet Syahrir II jatuh karena oposisi Amir Syarifuddin
Kabinet parlementer IV: Amir Syarifuddin I
Kabinet parlementer V: Amir Syarifuddin II
Kabinet parlementer VI: Mohamaat Hatta
Kabinet parlementer VII: Safrudin Prawiranegara
2. Soeharto Kabinet I : Ampera menyusun dan melaksanakan PELITA 3. B.J Habibie ( 21 Mei 1998-20 Oktober 1999) Melaksanakan pemilu pada masa transisi 1999 Pertanggungjawaban ditolak 14 Oktober 1999 4. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001) 5. Megawati Soekarnoputri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004) Kabinet Gotong Royong 6. Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang) MPR
Anggota terdiri dari DPR dan DPD DPR
Fungsi DPR:
Legislasi: membentuk UU bersama Presiden
Anggaran: penetapan APBN yang diajukan Presiden
Pengawasan: pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan kebijakan pemerintah sesuai jiwa UUD 1945
BPK: memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara MA: mengadili pada tingkat banding
MK
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
Memutuskan pembubaran partai politik
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu
Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran o leh presiden/ wakil presiden.
Hakim MK terdiri dari 9 orang dari DPR, Presiden, MA
DPD
Mengajukan kepada DPR rancangan UU y ang berkaitan dengan otonomi daerah
Ikut membahas RUU terkait otonomi daerah
Memberikan pertimbangan kepada DPR ttg RUU APBN dan RUU ttg pajak, pendidikan dan agama
Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah.
Anggota DPD 132 orang
NKRI
Nama Nusantara diberikan oleh pujangga Majapahit
Sumpah Palapa Pararaton 1336
Indonesia Indus (india) + Nesos (pulau-pulau) di Samudera Hindia
Sarjana B. Indonesia pertama yang menggunakan nama Indonesia: Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Indonesisch Pers Bureu di tahun 1973
Pencetus Sumpah Pemuda: Perhimpunan Indonesia Nederland, ONI, Pemuda Indonesia
Sumpah Pemuda diikrarkan di Gd. Indonesische Clubgebouw, Walevreden, Jl.Kramat 106 Jakarta milik Sie Kok Ling
Naskah Proklamasi disusun oleh Ir.Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo
Bhineka Tunggal Ika
Bhineka tunggal ika XIV Mpu Tantular
Tentang bhineka tunggal ika menjadi pembicaraan terbatas Soekarno, Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang BPUPKI
Lambang garuda pertama kali digunakan dalam sidang kabinet RIS pimpinan Hatta pasa 11 Februari 1950
Yang mengusulkan tentang lambang negara Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin, namun yang dipilih rancangan Sultan Hamid II
Pengusul agar Bhineka Tunggal Ika dicantumkan dalam Lambang Negara adalah Moh.Yamin
