Review Jurnal Internasional (Seminar Ekonomi)

i

32

Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an
Emerging Economy: Case Study from the South
Sulawesi, Indonesia

REVIEW JURNAL (REVISI)

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Seminar Ekonomi

Oleh:

FACHRI FIRDAUS
0906529

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke khadirat Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan akal, jasmani dan rohani sehingga dapat menulis review jurnal yang menjadi salah satu tugas yang harus penulis penuhi. Tidak lupa selawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan mudah-mudahan kepada umat muslim sebagai penerus risahalahnya.
Penulis menyadari masih banyaknya kesalahan dalam penulisan karya ilmiah, salah satunya review jurnal ini, karena penulis sadar akan posisi penulis yang masih dalam tahap pembelajaran.
Dalam review ini penulis tertarik untuk mengambil tema perkembangan perekonomian, khususnya dalam sektor pertanian. Sehingga penulis memilih jurnal yang dirasa dapat memenuhi ketertarikan penulis. Jurnal yang dimaksud berjudul "Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia" yang ditulis oleh Akhmad, Noer Azam Achsani, Mangara Tambunan dan Sumedi Andoyo Mulyo. Jurnal tersebut diambil dari website EuroJournals Publishing.
Semoga review ini bermantaat khusunya bagi penulis sebagai pengalaman untuk menulis karya ilmiah berikutnya.

Bandung, 13 Oktober 2012

Penulis

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Pendahuluan 1
1.2. Kajian Teori 5
Kebijakan Fiskal – Teori Keynesian 5
Efek Samping Kebijakan Fiskal 6
BAB II METODOLOGI 8
2.1 Metode dan Data Penelitian 8
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 15
3.1. Kebijakan Fiskal 15
3.2. Permintaan Agregat 16
3.3. Kinerja Ekonomi 17
BAB IV KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 19
4.1 Kesimpulan 19
4.2 Implikasi Kebijakan 19
4.3 Saran 20
HASIL REGRESI PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI JAWA BARAT 21
REFERENSI TAMBAHAN 23
LAMPIRAN 24
BERITA ACARA PRESENTASI SEMINAR 29

BAB I
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Jurnal yang di review berjudul "Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development Emerging Economy: Case Study from South Sulawesi, Indonesia". Penelitian dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan dampak kebijakan fiscal terhadap perkembangan pertanian di Sulawesi selatan. Penelitian tersebut menggunakan data panel antara tahun 2004 sampai 2009.
Pertanian merupakan salah satu aspek yang penting dalam perekonomian di Indonesia, hal ini mengingat kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang kebanyakan berasal dari pertanian. Selain itu, kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal diperkampungan dan pegunungan merupakan masyarakat yang kebanyakan bekerja disektor pertanian dan hal ini terjadi secara turun menurun.
Pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi, fakta menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi penyokong perekonomian nasional pada saat itu. Hal tersebut terbukti bahwa pada tahun 2000-2009 lebih dari 40 juta orang atau sekitar 42% dari pekerja di Indonesia bekerja di sektor pertanian ini, dan berkontribusi sekitar 15% terhadap PDB regional. Namun dengan fakta tersebut juga menunjukkan bahwa produktivitas dari sektor pertanian masih rendah.
Bahkan sektor pertanian menyumbang pendapatan yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tapi peranan sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto menurun dan produktivitas lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor non pertanian. Priyarsono, di al. (2005) dan Darsono (2008), mengatakan bahwa produktivitas di sektor pertanian sejak 1970 hingga 2005 mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan oleh penurunan dari hasil sektor pertanian dalam produk domestik regional bruto, produktivitas tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja, dan ekspor sektor produk pertanian.
Sejak tahun 2001, Indonesia mulai dengan era baru dalam kegiatan pemerintahan. Dengan adanya PP No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah diimplementasikan, kemudian direvisi dengan keluarnya PP No 32 tahun 2004, dan PP No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah kemudian direvisi dengan PP No 33 tahun 2004.
Dalam era otonomi saat ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dominan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan fiskal, provinsi dan kabupaten dan pemerintah kota yang dilakukan setidaknya 36% dari total anggaran sarana publik, dibandingkan dengan pertengahan tahun 1990-an hanya sekitar 24%, (World Bank. 2007).
Data menunjukkan kontribusi kepada Pendapatan Domestik Bruto yang berasal dari sektor pertanian masih cukup besar, data ini diambil dari BPS sebagai berikut:
Tabel 1.1
Pendapatan Domestik Bruto Atas Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2008 – 2011
Lapangan Usaha
2008
2009
2010*
2011*
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
284,619.1
295,883.8
304,736.7
313,727.8
Pertambangan dan Penggalian
172,496.3
180,200.5
186,634.9
189,179.2
Indsutri Pengolahan
557,764.4
570,102.5
597,134.9
634,246.9
Listrik, Gas dan Air
14,994.4
17,136.8
18,050.2
18,920.5
Kontruksi
131,009.6
140,267.8
150,022.4
160,090.4
Perdagangan, Hotel dan Restoran
363,818.2
368,463.0
400,474.9
437,250.7
Pengangkutan dan Komunikasi
165,905.5
192,198.8
217,977.4
241,285.2
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan
198,799.6
209,163.0
221,024.2
236,076.7
Jasa-jas
193,049.0
205,434.2
217,782.4
232,464.6
* Angka Sementara
Sumber: Data BPS Tahun 2011
Dari data diatas menunjukkan bahwa PDB terbesar disumbang dari sektor Industri pengolahan yaitu berupa industri migas dan non migas misalnya makanan, minuman dan lainnya. Sedangkan angka terbesar kedua disumbang dari sektor hotel dan restoran. Dan yang ketiga disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang nominalnya terus naik dari tahun ke tahun bahkan mencapai 313,727.8 miliar pada tahun 2011 (masih angka sementara).
Data kedua yang menunjukkan sumbangan Produktivitas Tanaman Padi Seluruh Provinsi di Indonesia sebagai berikut:
Tabel 1.2
Produktivitas Tanaman Padi Seluruh Provinsi di Indonesia Tahin 2009
Provinsi
Produksi (Ton)
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua

1556858
3527899
2105790
531429
644947
3125236
510160
2673844
19864
430
11013
11322681
9600415
837930
11259085
1849007
878764
1870775
607359
1300798
578761
1956993
555560
549087
953396
4324178
407367
256934
310706
89875
46253
36985
98511

Sumber: BPS Tahun 2009
Data diatas menunjukkan proporsi sumbangan setiap provinsi di Indonesia dalam sektor pertanian khususnya tanaman padi, peringkat pertama disumbang oleh provinsi jawa barat disusul oleh jawa timur dan ketiga oleh provinsi sulawesi selatan.
Kebijakan fiskal adalah bentuk lain dari campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi yang berarti kondisi ekonomi tidak terlalu bias dengan kondisi baik dengan alat instrumen kebijakan variable seperti pajak, transfer pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal juga disebut anggaran kebijakan dan dilakukan melalui APBN, (Romer, 2001).
Setiap sektor yang menyumbang kepada PDB diatas dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekonomi dan non ekonomi, namun yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sektor pertanian saja, khususnya dampak dari kebijakan fiskal terhadap perkembangan sektor pertanian di Sulawesi Selatan yang bersumber dari Jurnal "Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia" yang diteliti oleh Akhmad, Noer Azam Achsani, Mangara Tambunan dan Sumedi Andoyo Mulyo.
Jurnal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiscal pemerintah daerah terutama belanja modal di sektor pertanian dapat merangsang perkembangan sektor pertanian daerah dan menyumbang kepada produk domestik bruto. Sementara itu, belanja modal non pertanian dapat merangsang peningkatan produk domestik regional bruto dan investasi swasta. Kemudian, investasi swasta dapat merangsang meningkatkan pada sektor non pertanian dan penurunan tingkat pengangguran. Sementara kemiskinan dapat menurun ketika waktu yang sama peningkatan produk domestik regional bruto dan penyerapan tenaga kerja. Hasil simulasi kebijakan penganggaran menemukan bahwa realokasi dengan menurunnya pengeluaran lain dan barang dan pengeluaran jasa, kemudian, digunakan untuk meningkatkan belanja modal dapat memberikan hasil yang lebih baik dibanding simulasi kebijakan dengan meningkatnya produk domestik regional bruto dan kebijakan untuk meningkatkan transfer dana dari pemerintah pusat.
Kajian Teori
Teori yang mendasari dalam penelitian tersebut adalah teori kebijakan fiskal atau teori dalam mengelola pengeluaran / penerimaan Negara. Dimana dengan kebijakan fiskal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi khususnya yang sedang terjadi di suatu Negara. Teori ini terkenal ketika diprakarsai oleh ekonom asal inggris Keynes, dimana pada saat itu sedang terjadi depresi besar perekonomian di barat, dan kebijakan fiskal ini mampu untuk menjawab permsalahan yang ada saat itu.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan mengubah-ubah anggaran penerimaan dan pengeluran pemerintah (Rahardja dan Manurung, 2001). Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara, di Indonesia, hal ini terkait dengan APBN (Anggara Pendapatan dan Belanja Negara).
Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal yang akan mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal sangat berhubungan dengan pemasukan atau pendapatan negara, diantara pendapatan negara antara lain misalnya : bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain .
Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya : belanja persenjataan , pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan Fiskal – Teori Keynesian
Kebijakan fiskal sering dikaitkan dengan Keynesianisme, yang namanya berasal dari ekonom Inggris John Maynard Keynes. Dengan karya besarnya, "Teori Umum Hubungan Kerja, Bunga dan Uang," dipengaruhi teori-teori baru tentang bagaimana perekonomian bekerja, dan masih dipelajari sampai hari ini. Keynes mengembangkan sebagian besar teori-teorinya selama Depresi Besar dan teori Keynesian telah digunakan dan disalahgunakan dari waktu ke waktu, karena teori ini memang populer dan secara khusus diterapkan untuk mengurangi kemerosotan ekonomi.
Singkatnya, teori-teori ekonomi Keynesian didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan proaktif dari pemerintah adalah satu-satunya cara untuk mengarahkan perekonomian. Ini berarti bahwa pemerintah harus menggunakan kekuatan guna meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan belanja dan menciptakan kondisi uang mudah didapatkan, dimana akan merangsang perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja dan kemakmuran pada akhirnya meningkat. Gerakan teori Keynesian menunjukkan bahwa kebijakan moneter sendiri memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan krisis keuangan, sehingga menciptakan perdebatan Keynesian versus monetaris.
Sementara kebijakan fiskal telah berhasil digunakan selama dan setelah Depresi Besar, teori Keynesian mulai dipertanyakan pada tahun 1980 setelah popularitas jangka panjang. Monetaris, seperti Milton Friedman, dan pihak lain mengklaim bahwa tindakan pemerintah yang sedang berlangsung tidak membantu negara itu menghindari siklus tak berujung ekspansi produk domestik bruto (PDB) dibawah rata-rata, resesi dan berkutatnya tingkat suku bunga.
Efek Samping Kebijakan Fiskal
Sama seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal dapat digunakan dalam mempengaruhi baik ekspansi dan kontraksi dari PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi. Ketika pemerintah melaksanakan kekuasaannya dengan menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran mereka, mereka menjalankan kebijakan fiskal ekspansif. Sementara di permukaan, upaya ekspansif tampaknya menyebabkan efek positif hanya dengan merangsang ekonomi, ada efek domino yang jauh lebih luas dalam jangkauan. Ketika pemerintah menghabiskan uang dengan kecepatan lebih cepat dari pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan, pemerintah dapat menumpuk kelebihan utang karena masalah bunga obligasi untuk membiayai pengeluaran, sehingga menyebabkan peningkatan utang nasional.
Ketika pemerintah meningkatkan jumlah utang selama kebijakan fiskal ekspansif, penerbitan obligasi di pasar terbuka akan berakhir dengan adanya persaingan versus sektor swasta yang mungkin juga perlu untuk menerbitkan obligasi pada saat yang sama. Efek ini dapat menaikkan suku bunga tidak langsung karena meningkatnya persaingan akan dana pinjaman. Bahkan jika stimulus yang diciptakan oleh pengeluaran pemerintah meningkat akan memiliki beberapa efek awal jangka pendek positif, sebagian dari ekspansi ekonomi ini dapat diatasi dengan hambatan yang disebabkan oleh beban bunga yang lebih tinggi untuk peminjam, termasuk pemerintah.
Efek lain tidak langsung dari kebijakan fiskal yang sering diabaikan, adalah potensi bagi investor asing menawar atas mata uang dalam upaya mereka untuk berinvestasi dalam perdagangan obligasi dimana hasilnya lebih tinggi di pasar terbuka. Sementara kuatnya mata uang lokal terdengar positif di permukaan, tergantung pada besarnya perubahan suku bunga, bisa-bisa malah membuat barang-barang lebih mahal untuk ekspor dan asing membuat barang yang lebih murah untuk impor. Karena kebanyakan konsumen cenderung menggunakan harga sebagai faktor yang menentukan dalam pembelian mereka, pergeseran pembelian lebih banyak ke barang asing dan melambatnya permintaan produk dalam negeri dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan untuk sementara waktu. Ini semua adalah skenario yang mungkin yang harus dipertimbangkan dan diantisipasi. Tidak ada cara untuk memprediksi hasil mana yang akan muncul dan dengan seberapa besar, karena ada begitu banyak target bergerak lainnya, pengaruh pasar, bencana alam, perang dan setiap event berskala besar lainnya yang dapat menggerakkan pasar

BAB II
METODOLOGI
Metode dan Data Penelitian
Jurnal tersebut menggunakan data panel dari 23 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2009. Memilih data rentang waktu tahun 2004-2009 didasarkan pada otonomi daerah yang cenderung stabilitas dan krisis ekonomi yang dimulai dalam pemulihan. Data yang digunakan terdiri dari kabupaten dan kota dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kabupaten kota dan data ekonomi seperti domestik regional bruto produk, tenaga kerja, pengangguran, dan kemiskinan. Sumber data yang diambil dari Biro Pusat Statistik Kabupaten dan Kota di Propinsi Sulawesi Selatan.
Penelitian tersebut menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang terdiri dari 19 persamaan struktural dan 8 identitas persamaan. Model ini dibagi menjadi tiga blok yaitu (1) fiskal, (2) Permintaan agregat, Dan (3) kinerja ekonomi.
Persamaan simultan yaitu apabila digunakan model regresi (OLS) satu per satu akan mendapatkan kofisien estimasi yang bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan regresi simultan untuk menghindari bias tersebut. Salah satu estimator untuk persamaan simultan adalah two stage least square.
Gambar 2.1
Keterkaitan antara Variabel Model Kinerja Fiskal Kabupaten Kota di suatu Provinsi Sulawesi Selatan

Keterangan :
Variabel Endogen :
Variabel Eksogen :
Model spesifikasi yang digunakan dalam penelitian telah dimodifikasi beberapa kali, karena ditemukan bahwa beberapa hasil estimasi yang tidak konsisten dengan teori dari beberapa estimasi parameter tidak nyata. Akhirnya, studi tersebut menemukan model dengan estimasi hasil parameter kinerja yang cukup representatif untuk menggambarkan fenomena yang ada di kabupaten dan kota dari Sulawesi Selatan provinsi.
Hasil estimasi model dengan menggunakan metode ekonometrik 2 SLS (Two Stage Least Square) yang faktor yang mempengaruhi variabel endogen dalam model diperoleh, di mana ada 27 struktural persamaan terdiri dari tiga blok secara keseluruhan menunjukkan hasil yang baik.
Adapun dalam penelitian tersebut menggunakan 27 model dalam mengestimasi penelitiannya. Penjabaran modelnya dalam jurnal tersebut adalah sebagai berikut:
Fiscal Block
Regional Revenue
1. Original regional income
PADit = PAJDit + RETDit + BUMDit + PADLit (1)
2. Regional tax
PAJDit = a0 + a1TPGPDit + a2MTRit + a3JKHLit +a4LPAJDit + u1 (2)
Parameter estimates of the expected: a1, a2, a3, a4 > 0
3. Regional Retribution
RETDit = b0 + b1PDRBit + b2TPGPDit + b3POPit + b4LRETDit + u2 (3)
Parameter estimates of the expected: b1, b2, b3, b4>0
4. General allocation funds
DAUit = c0 + c1PADit + c2LDKit + c3MISKit + c4POPit +c5PNSit + u3 (4)
Parameter estimates of the expected: c1, < 0 ; c2, c3, c4, c5 >0
5. Revenue-sharing
DBHit = d0 + d1PDRBit + d2TRENit + d3LDBH + u4 (5)
Parameter estimates of the expected: d1, d2, d3 >0
6. Total regional acceptance
TPDit = PADit + DAUit + DBHit + DAKit + PLDit (6)

Regional Expenditure
1. Personnel expenditure
BPGWit = e0 + e1PNSit + e2 PADit + e3DAUit + e4LBPGWit+ u 5 (7)
Parameter estimates of the expected: e1, e2, e3, e4 >0
2. Expenditures for goods and services
BBJit = f0 + f1PADit + f2DAUit + f3DBHit + f4LBBJit + u6 (8)
Parameter estimates of the expected: f1, f2, f3, f4 >0
3. Capital expenditure
BMDit = BMDSPit + BMDSLit (9)
4. Capital spending for agricultural sektor
BMDSPit = g0 + g1DAKit + g2DAUit + g3LBMDSPit + u7 (10)
Parameter estimates of the expected: g1, g2, g3 >0
5. Capital spending for non agricultural sektor
BMDNPit = h0 + h1DBHit+ h2DAKit + h3LBMDNPit + u8 (11)
Parameter estimates of the expected: h1, h2, h3, > 0
6. Government's miscellaneous expenditures
BLLit = i0 + i1DAUit + i2DBHit+ i3PADit + i4LBLLit + u9 (12)
Parameter estimates of the expected: i1, i2, i3, i3> 0
7. Total regional government expenditure
TPGPDit = BPGWit + BBJit + BMDit + BLLit (13)
II. Block of the Regional Aggregate Demand
1. Private consumption
KONSit = j0 + j1PDRBit + j2BBJit + j3BPGWit + j4INFLit + j5LKONSit + u10 (14)
Parameter estimates of the expected: j1, j2, j3 , j5 , > 0; j4 < 0
2. Private investment
INVSit = k0 + k1 BMDit + k2PADit + k3 KONS + k4LINVSWit + u11 (15)
Parameter estimates of the expected: dan k1, k3, k4, > 0; k2, < 0
3. Total government expenditure
TPGPit = TPGPDit + DDTBLit (16)
4. Regional export
EXPDit = l0 + l1NTRPit + l2PDRBit + l3INFL + l4LEXPDit + u12 (17)
Parameter estimates of the expected: l2, l4, > 0; l1, l3 < 0
5. Regional import
IMPDit = m0 + m1PDRBit + m2 KONSit + m3LIMPDit + u13 (18)
Parameter estimates of the expected: m1, m2, m3 > 0
6. Net export
NEXP = EXPDit - IMPDit (19)
III. Block Economic Performance
1. GDP from agricultural sektor
PDRBSPit = n0 + n1 PTKSPit + n2BMDSPit + n3LPDRBSPit + u14 (20)
Parameter estimates of the expected: n1, n2 , n3, > 0
2. GDP from non agricultural sektor
PDRBNPit = o0 + o1 PTKNPit + o2INVSit + o3KONS it + o4LPDRBTB it + u15
(21)
Parameter estimates of the expected: o1, o2 , o3, o4, > 0
3. Regional gross domestic product
PDRBit = PDRBSPit + PDRBNPit (22)
4. Agricultural employment
PTKSPit = p0+ p1AKKit + p2BMDSPit + p3LPTKSPit + u23 (23)
Parameter estimates of the expected: p1, p2, p3 > 0
5. Non-agricultural employment
PTKNPit = q0 + q1 INVSit + q2 AKKit + q3LPTKNPit + u24 (24)
Parameter estimates of the expected: q1, q2 , q3 > 0
6. Employment
PTKit = PTKSPit + PTKNP (25)
7. Unemployment
UNEPit = r0 + r1 AKKit + r2 BMDit + r3LUNEPit + u25 (26)
Parameter estimates of the expected: r1 , r3 > 0; r2<0
8. Number of the poor
MISKit = s0 + s1 PDRBit + s2 POPit + s3PTKit + s4DDTBLit + s5LMISKit + u26
(27)
Parameter estimates of the expected: s2, s5 > 0; s1, s3, s4 < 0
Keterangan:
Tabel 2.1
Variabel, Simbol dan Satuan / Unit Model
NAME OF VARIABLES
SYMBOLS
UNIT
Labor force
Expenditures for goods and services
Government's miscellaneous expenditures
Capital expenditure
Capital spending for non agricultural sektor
Capital spending for agricultural sektor
Personnel expenditure
Regional government-owned enterprises
Special allocation funds
General allocation funds
Revenue-sharing
Deconcentration, assissting task, etc.
Regional export
Regional import
Regional inflation
Private investment
Number of hotel rooms
Private consumption
Eexpenditures for goods and services in the previous year
Government's miscellaneous expenditures in the previous year
Capital expenditure for agricultural sektor in the previous year
Capital expenditure for other sektors in the previous year
Personnel expenditure in the previous year
The area of the regency/city
Revenue-sharing in previous year
Regional export in the previous year
Regional Import in the previous year
Private investment in the previous year
Private consumption in the previous year
Number of the poor in the previous year
Regional texes in the previous year
GDP in the previous year
GDP from agricultural sektor in the previous year
GDP from non agricultural sektor in the previous year
Non-agricultural employment in the previous year
Agricultural employment in the previous year
Income from regional retribution in previous year
Unemployment in the previous year
Number of the poor
Number of motor vehicles
Rupiah exchange rate
Net exports
Original regional income
Other regional revenues
Regional tax
Regional gross domestic product
GDP from agricultural sektor
GDP from non agricultural sektor
Other regional revenues
Number of civil sevants
Number of population
Employment
Non-agricultural employment
Agricultural employment
Regional Retribution
Total regional revenue
Total government expenditure
Total regional government expenditure
Trends (years 1,2,3, ... n)
Provincial minimum wage
Unemployment
AKK
BBJ
BLL
BMD
BMDNP
BMDSP
BPGW
BUMD
DAK
DAU
DBH
DDTBL
EXPD
IMPD
INFL
INVS
JMKH
KONS
LBBJ
LBLL
LBMDSP
LBMDNP
LBPGW
LDK
LDBH
LEXPD
LIMPD
LINVS
LKONS
LMISK
LPAJD
LPDRB
LPDRBSP
LPDRBN
LPTKNP
LPTKSP
LRETD
LUNEP
MISK
MTR
NTRP
NEXP
PAD
PADL
PAJD
PDRB
PDRBSP
PDRBNP
PLD
PNS
POP
PTK
PTKNP
PTKSP
RETD
TPD
TPGP
TPGPD
TREN
UMP
UNEP
People
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Percent
Million rupiah
Unit
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Km2
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
People
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
People
People
Million rupiah
People
People
Unit
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
People
People
People
People
People
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Million rupiah
1,2,3....n
Rupiah
People

BAB III
PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Kebijakan Fiskal
Berikut hasil penelitian dari estimasi model, bagaimana pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap variabel-variabel yang ada pada model (Lampiran 2), menunjukkan bahwa:
Pajak daerah (PAJD) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh jumlah kamar hotel (JMKH) dan pajak daerah dari tahun sebelumnya (LPAJD). Sementara itu, jumlah kendaraan (MTR) dan Pengeluaran total pemerintah (TPGRD) memiliki tanda positif, tetapi mereka tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan pajak daerah (PAJD).
Retribusi daerah (RETD) yang positif dan signifikan dipengaruhi oleh total pengeluaran pemerintah daerah (TPGRD) dan Retribusi Daerah dari tahun sebelumnya (LRETD), sedangkan PDB dan jumlah penduduk (POP) yang memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dari Retribusi Daerah (RETD).
Alokasi dana umum (DAU) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh jumlah PNS (PNS), luas wilayah kota/kabupaten (LDK), dan jumlah kemiskinan (MISK).
Sharing pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh PDB (PDRB) dan sharing pendapatan dari tahun sebelumnya (LDBH).
Berdasarkan hasil model estimasi pengeluaran keuangan daerah menunjukkan bahwa:
Pengeluaran / belanja pribadi (BPGW) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh jumlah pegawai negeri sipil (PNS), pendapatan daerah (PAD) dan pengeluaran dari tahun sebelumnya (LBPGW),
Pengeluaran untuk barang dan jasa (BBJ) yang positif dan signifikan dipengaruhi oleh pendapatan daerah (PAD) dan pengeluaran untuk barang dan jasa tahun sebelumnya (LBBJ), sementara sharing pendapatan dan dana alokasi umum (DBH) memiliki tanda positif, namun variabel tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi pengeluaran barang dan jasa (BBJ),
Pengeluaran modal / belanja sektor pertanian (BMDSP) secara signifikan dipengaruhi oleh PDB pertanian (PDRBSP) dan belanja modal pertanian sektor tahun sebelumnya (LBMDSP), sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (DAK) tidak memiliki dampak yang signifikan pada belanja modal sektor pertanian (BMDSP),
Pengeluaran belanja / modal sektor non pertanian (BMDNP) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh alokasi dana khusus (DAK), sharing pendapatan (DBH) dan belanja modal di sektor lain dari tahun sebelumnya LBMDSL)
Pengeluaran lainnya dari pemerintah daerah (BLL) hanya dipengaruhi secara signifikan oleh pengeluaran lain dari tahun sebelumnya (LBLL), sedangkan alokasi umum (DAU), sharing pendapatan (DBH), dan pendapatan daerah (PAD) memiliki tanda positif namun tidak signifikan mempengaruhi pengeluaran lainnya dari pemerintah daerah (BLL).
Permintaan Agregat
Berdasarkan hasil estimasi model permintaan agregat (Lampiran 3), menunjukkan bahwa:
Konsumsi publik (KONS) secara signifikan dipengaruhi oleh produk domestik regional bruto (PDRB) dan konsumsi publik tahun sebelumnya (LKONS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika PDRB dan peningkatan konsumsi masyarakat pada tahun sebelumnya meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat pada tahun yang sedang berjalan,
Investasi swasta (INVS) adalah signifikan dan positif dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat (KONS) dan investasi dari tahun sebelumnya (LINVS), namun di sisi lain investasi swasta (INVS) secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh GDP (PAD). Namun, jika konsumsi dan investasi meningkat pada tahun sebelumnya, investasi pada tahun sedang berjalan juga akan meningkat, sedangkan jika peningkatan GDP (PAD), maka investasi swasta akan menurun. Ini menunjukkan bahwa pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah menunjukkan biaya ekonomi yang tinggi
Ekspor daerah (EXPD) tidak hanya secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh PDB (PDRB) dan ekspor dari tahun sebelumnya (LEXPD), tetapi juga oleh nilai tukar rupiah (NTRP). Jadi jika PDB dan ekspor mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, ekspor tahun yang sedang berjalan juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika nilai tukar meningkat, ekspor daerah akan berkurang / menurun,
Impor daerah (IMPD) secara signifikan dipengaruhi oleh impor dari tahun sebelumnya (LIMPD), sementara variabel lainnya seperti PDB (PDRB), konsumsi (KONS), dan tren tidak signifikan mempengaruhi impor daerah.
Kinerja Ekonomi
Berdasarkan hasil estimasi model dalam kinerja perekonomian daerah (Lampiran 4), menunjukkan bahwa:
Produk domestik regional bruto di sektor pertanian (PDRBSP) hanya dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh regional bruto produk domestik di sektor pertanian pada tahun sebelumnya (LPDRBSP), sedangkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (PTKSP) dan belanja modal untuk sektor pertanian (BMDSP) dipengaruhi positif namun tidak signifikan.
Kemudian, produk domestic regional bruto sektor non pertanian (PDRBNP) secara signifikan dipengaruhi oleh investasi swasta (INVS) dan produk domestic regional bruto sektor non pertanian dari tahun sebelumnya (LPDRBNP), sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (PTKNP) dan konsumsi (KONS) positif dipengaruhi tetapi tidak signifikan.
Hasil estimasi model penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (PTKSP) dan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian (PTKNP) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (PTKSP) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh angkatan kerja (AKK) dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dari tahun sebelumnya (LPTKSP), di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian (PTKNP) negatif dan signifikan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (PTKSP). Kemudian, penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh investasi swasta (INVS), angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian tahun sebelumnya (LPTKNP).
Hasil estimasi model pengangguran (UNEP) menunjukkan bahwa pengangguran (UNEP) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh tingkat pengangguran pada tahun sebelumnya (LUNEP), sementara itu, belanja modal pemerintah pada tahun sebelumnya (BMD) negatif dan signifikan berpengaruh terhadap pengangguran (UNEP). Hal ini menunjukkan bahwa jika pengangguran meningkat pada tahun sebelumnya, tingkat pengangguran di tahun berjalan juga akan meningkat, di sisi lain, jika belanja modal pemerintah meningkat, tingkat pengangguran akan menurun.
Hasil estimasi model untuk angka kemiskinan (MISK) secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh jumlah penduduk (POP) dan angka kemiskinan tahun sebelumnya (LMISK). Sedangkan, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian produk domestik regional bruto (PDRB) dan dekonsentrasi dana dan pembantuan tugas (DDTBL) punya hubungan negatif dan dipengaruhi akan tetapi tidak signifikan.

BAB IV
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut antara lain sebagai berikut:
Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya pada belanja modal pada sektor pertanian dapat meningkatkan produk domestik regional bruto pada sektor pertanian dan pendapatan petani. Pengeluaran modal sektor non pertanian dapat mendorong investasi swasta. Kemudian, investasi swasta bisa mendorong peningkatan domestik regional bruto produk di sektor non pertanian. Di satu sisi, investasi swasta dapat menurunkan tingkat pengangguran. Pada sisi lain, kemiskinan dapat dikurangi dengan meningkatkan produk domestik regional bruto. Sebaliknya, kebijakan fiskal dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat mengurangi investasi swasta. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintah daerah dipaksa untuk menggali potensi retribusi daerah dan pajak, bisa berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi yang mempengaruhi penurunan investasi.
Hasil simulasi menunjukkan bahwa realokasi anggaran dengan mengurangi pengeluaran lain dan pengeluaran barang dan jasa, kemudian, digunakan untuk meningkatkan belanja modal untuk memberikan hasil yang baik dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan non pertanian, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, membandingkan simulasi kebijakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Implikasi Kebijakan
Keterbatasan APBD, perlu dilakukan upaya untuk efisiensi dalam pengeluaran anggaran, terutama pada pengeluaran lainnya (non pertanian), dan pengeluaran untuk barang dan jasa, kemudian, digunakan untuk meningkatkan belanja modal untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, dalam rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya.
Belanja modal sektor pertanian merupakan faktor tertentu dalam mendorong produk domestic regional bruto di sektor pertanian dan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sangat penting untuk mengambil bagian dalam mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan pendapatan petani, karena sebagian penduduk kabupaten dan kota bekerja di sektor pertanian dengan skala yang lebih kecil di daerah pedesaan.
Saran
Jurnal tersebut sudah bagus karena menyajikan data yang relevan serta mengangkat permasalahan yang menarik yang mungkin sudah terlupakan dizaman ini, yaitu mengangkat potensi sektor pertanian di Indonesia khusunya di propinsi Sulawesi Selatan. Selain itu pada jurnal banyak mengestimasi model, sehingga bukan hanya memecahkan satu permasalahan saja akan tetapi meneliti dampak lain dari adanya kebijakan fiskal daerah. Jurnal tersebut bisa dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan khsususnya pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam pengalokasian dana APBD.

HASIL REGRESI PERBANDINGAN DENGAN PROVINSI JAWA BARAT
Data yang diambil merupakan data time series terdiri dari tahun 2003-2011. Mengambil rentang tahun 2003-2011 karena menyesuaikan dengan jurnal yang direview yaitu 2004-2009 dan menandakan data yang terupdate yaitu 2010-2011, sedangkan data tahun 2012 tidak diambil karena masih pada tahun berjalan.
Data diolah dengan menggunakan alat bantu program Eviews 7, dengan menggunakan model salah satu blok yang ada dalam Jurnal, yaitu blok fiskal yang terdiri dari 2 bagian, bagian pertama merupakan penerimaan daerah dan bagian kedua merupakan pengeluaran daerah. Ada beberapa model yang tidak diestimasi karena keterbatasan waktu dan data yang susah untuk diperoleh, misalnya model yang memerlukan data Jumlah Kamar Hotel dan Belanja Modal dalam Sektor Pertanian. Sementara metode yang digunakan adalah metode regresi liniear berganda dengan OLS (Ordinal Least Sqruare). Berikut model yang akan digunakan:
Penerimaan Pemerintah Daerah
1. Pendapatan Asli Daerah
PADit = a0 + a1PAJDit + a2RETDit + a3BUMDit + u3 (1)
2. Dana Alokasi Umum
DAUit = c0 + c1PADit + c2LDKit + c3MISKit + c4POPit +c5PNSit + u3 (2)
Pada model Dana Alokasi Umum diatas, setelah diestimasi ternyata adanya multikolinieritas, yaitu hubungan liniear yang signifikan antara variable bebas, dan setelah beberapa kali dicoba diestimasi, maka variable LDK (Luas Wilayah) dihilangkan, sehingga tidak terjadi lagi multikoliniearitas. Sehingga model menjadi:
DAUit = c0 + c1PADit + c2MISKit + c3POPit +c4PNSit + u3

Pengeluaran Pemerintah Daerah
1. Pengeluaran Pemerintah
BPGWit = e0 + e1PNSit + e2 PADit + e3DAUit + u3 (3)
Parameter estimates of the expected: e1, e2, e3, e4 >0
Adapun data yang akan digunakan ada pada lampiran 4, sementara keterangan dari model yang digunakan ada pada lampiran 5 dan hasil dari estimasi ada pada lampiran 6.
Dari hasil estimasi (Lampiran 6) diketahui bahwa:
Penerimaan Pemerintah Daerah.
Bahwa PAJD (Pajak Daerah) dan BUMD (Pendapatan dari Perusahaan Milik Daerah) berpengaruh positif terhadap PAD (Pendapatan Daerah), namun hanya PAJD yang signifikan, sedangkan BUMD tidak signifikan.
RETD (Retribusi Daerah) berpengaruh negatif terhadap PAD, tetapi juga tidak signifikan.
Ini berarti bahwa pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat disumbang besar oleh pajak daerah dan berarti juga pajak daerah mempunyai peran yang besar terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Barat, akan tetapi retribusi daerah berpengaruh negatif, ini menandakan bahwa bila retribusi daerah naik, justru akan menurunkan pendapatan daerah. Yang berarti retribusi daerah tidak begitu berperan besar terhadap pendapatan daerah.
Hasil estimasi menunjukkan bahwa R-Squared sebesar 0.998782, yang berarti ketiga variable bebas yaitu, PAJD, RETD dan BUMD berpengaruh secara bersama sebesar 99% terhadap PAD, dan sisanya dipengaruhi faktor lain.
Dana Alokasi Umum
PAD dan MISK berpengaruh positif terhadap DAU, namun tidak signifikan dengan probability karena lebih dari 5%. Sedangkan PNS dan POP berpengaruh negatif terhadap DAU, namun tidak signifikan.
Ini berarti, apabila PAD dan jumlah penduduk miskin naik maka DAU juga akan ikut naik jumlahnya, sebaliknya apabila jumlah penduduk dan jumlah pegawai negeri sipil naik maka DAU akan turun.
Pengeluaran Belanja Pemerintah Daerah
Jumlah PNS dan PAD berpengaruh positif terhadap BPGW (Pengeluaran dan Belanja Pemerintah Daerah), namun yang signifikan pengaruhnya hanya PAD. Sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap BPGW namun tidak signifikan.
Ino berarti apabila PAD dan PNS naik, maka BPGW juga naik, sebaliknya apabila DAU naik maka BPGW akan turun.

REFERENSI TAMBAHAN
Sukirno, Sadono. Makroekonomi Teori Pengantar. 2006. Jakarta : PT Raja Garfindo.
Rohmana, Yana. Ekonometrika: Eviews 7. 2010. Bandung
Badan Pusat Statistik. Pendapatan Nasional Indonesia. Tersedia di: http://www.bps.go.id/hasil_publikasi/pend_nas_indonesia_08_11/index3.php?pub=Pendapatan%20Nasional%20Indonesia%20Tahun%202008%20-%202011
Badan Pusat Statistik. Pendapatan Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2004-2011. Tersedia di: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=3
Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2004-2010 (Juta Rupiah). Tersedia di: http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=52¬ab=2
________. Gambaran Umum Kebijakan Moneter Dan Fiskal. Tersedia di: http://www.fileinvestasi.com/ekonomi/523-gambaran-umum-kebijakan-moneter-dan-fiskal
__________. Teori Organisasi Umum 2.. Kebijakan Fiskal. Tersedia di: http://rahmat-septiansyah.blogspot.com/2012/03/teori-organisasi-umum-2-kebijakan.html
____________. Persamaan Simultan. Tersedia di: http://sanjoyo55.wordpress.com/tag/persamaan-simultan/

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Parameter estimasi hasil dari persamaan fiskal daerah
Persamaan Pajak Daerah (PAJD)
Varaibel
Estimasi
Prob>[T]
Elastisitas
Nama Varaibel
F-value
R2
Intercept
TPGRD

MTR
-895.2
0.0036

0.001
0.1040
0.2348

0.7911
-
0.1907

0.0143
Intercept
Total pengeluaran pemerintah daerah
Jumlah Kendaraan
832.09
0.9604
JMKH
LPAJD
1.69777
0.85192
0.0011
<.0001
0.1730
-
Jumlah Kamar hotel
Pajak daerah tahun sebelumnya

Persamaan Retribusi Daerah (RETD)
Intercept
PDRB

TPGPD

POP
LRETD
-536.323
0.00003

0.0069

-0.00002
0.83131
0.1958
0.7299

0.0251

0.9838
<.0001
-
0.0142

0.3636

-0.0017
-
Intercept
Produk Domestik Daerah Bruto
Total pengeluaran pemerintah daerah
Jumlah Penduduk
Retribusi daerah tahun sebelumnya
299.40
0.8970
Persamaan Alokasi Umum (DAU)
Intercept
PAD

LDK
MISK
POP
PNS
53304.2
-0.28029

0.4559
0.110772
0.067244
10.17243
<.0001
0.1762

0.4741
0.0946
0.0003
<.0001
-
-0.0259

0.0066
0.0366
0.1637
0.4291
Intercept
Pendapatan asli daerah
Wilayah kota/kabupaten
Penduduk Miskin
Jumlah Penduduk
Jumlah PNS
306.86
0.9175
Persamaan Sharing Pendapatan (DBH)
Intercept
PDRB

TREN
LDBH
2756.456
0.0007

2.3732
0.8137
0.0150
0.0286

0.9153
<.0001
-
0.0701

0.0005
-
Intercept
Tren (1,2,3….n)
Sharing pendapatan tahun sebelumnya
241.81
0.8406
Persamaan Pengeluaran Pribadi (BPGW)
Intercept
PNS
PAD
DAU
LBPGW
-3117.36
3.89653
0.323036
0.174508
0.548494
0.4952
0.0233
0.0133
0.0292
<.0001
-
0.2276
0.0414
0.2420
-
Intercept
Jumlah PNS
Alokasi umum
Pengeluaran Pribadi tahun sebelumnya
588,76
0.9444
Persamaan Pengeluaran Pemerintah sektor barang dan jasa (BBJ)
Intercept
PAD
DAU
DBH
LBBJ
215.3115
0.243074
0.041144
0.093203
0.723246
0.9280
0.0187
0.0438
0.2660
<.0001
-
0.1059
0.1940
0.0564
-
Intercept
Alokasi umum
Sahring pendapatan
Pengeluaran sektor barang dan jasa tahun sebelumnya
238.20
0.8738
Persamaan Pengeluaran modal sektor Sektor pertanian (BMDSP)
Intercept
DAK
PDRBSP
LBMDSP
3215.575
0.025847
0.001373
0.432886
<.0001
0.3520
0.0338
<.0001
-
0.0567
0.0975
-
Intercept
Alokasi khusus
GDP dari sektor Sektor pertanian
Pengeluaran modal sektor akraris tahun sebelumnya
23.37
0.3288
Persamaan Pengeluaran Modal Sektor non-sektor pertanian (BMDNP)
Intercept
DBH
DAK
LBMDSL
-8016.31
0.613073
1.369996
0.537574
0.0692
<.0001
<.0001
<.0001
-
0.2207
0.4655
-
Intercept
Sharing pendapatan
Alokasi khusus
Pengeluaran modal sektor non-sektor pertanian
86.07
0.6506
Persamaan Pengeluaran lainnya (BLL)
Intercept
DAU
DBH
PAD
LBLL
1998.622
0.02877
0.13045
0.03654
0.51986
0.4750
0.2305
0.1783
0.7395
<.0001
-
0.2070
0.1206
0.0243
-
Intercept
Alokasi umum
Sharing pendapatan
Pengeluaran pemerintah lainnya
34.24
0.4925

Lampiran 2 : Persamaan Estimasi hasil dari persamaan permintaan agregat daerah
Persamaan Konsumsi Swasta (KONS)
Varaibel
Estimasi
Prob>[T]
Elastisitas
Nama Varaibel
F-value
R2
Intercept
PDRB

BBJ
BPGW

INFL
LKONS
-53273.7
0.034416

0.113473
0.297545

26.27078
0.99252
0.0508
0.0556

0.8969
0.3536

0.2287
<.0001
-
0.0615

0.0033

0.0297
0.0205
-
Intercept
Pengeluaran sektor barang dan jasa
Pengeluaran pribadi
Inflasi daerah
Konsumsi swasta tahun sebelumnya
7500,34
0.99636
Persamaan Investasi Swasta (INVS)
Intercept
BMD
PAD
KONS
LINVS
-59462.4
0.434145
-4.02862
0.154228
0.8802
0.0120
0.2724
0.0663
0.0004
<.0001
-
0.0732
-0.152
0.4566
-
Intercept
Pengeluaran modal
Konsumsi swasta
Investasi swasta tahun sebelumnya
1580.57
0.97878
Persamaan Ekspor Daerah (EXPD)
Intercept
NTRP
PDRB

INFL
LEXPD
734289
-93.3617
0.152785

49.19232
0.887439
0.0127
0.0068
<.0001

0.4554
<.0001
-
-1.1132
0.3333

0.0476
-
Intercept
Nilai tukar rupiah
Produk domestic daerah bruto
Inflasi daerah
Ekspor daerah tahun sebelumnya
5276.89
0.99355
Persamaan Impor Daerah (IMPD)
Intercept
PDRB

KONS
LIMPD
-28865.7
0.020732

0.003871
1.059737
0.2987
0.4749

0.9559
<.0001
-
0.0580

0.0061
-
Intercept
Produk domestic daerah bruto
Konsumsi swasta
Impor daerah tahun sebelumnya
7360,77
0.99383
Lampiran 3 : Persamaan Estimasi Hasil untuk Persamaan Kinerja Ekonomi
Persamaan GDP dari sektor Sektor pertanian (PDRBSP)
Varaibel
Estimasi
Prob>[T]
Elastisitas
Nama Varaibel
F-value
R2
Intercept
PTKSP
BMDSP

LPDRBS
-3138.32
0.013312
0.635525

1.034369
0.6844
0.8495
0.5853

<.0001
-
0.0017
0.0089

-
Intercept
Tenaga kerja sektor pertanian
Pengeluaran modal sektor sektor pertanian
GDP dari sektor sektor pertanian tahun sebelumnya
6445.14
0.9958
Persamaan GDP dari sektor Non-Sektor pertanian (PDRBNP)
Intercept
PTKNP

INVS
KONS
LPDRBNP
-20573.3
0.152716

0.167825
0.034157
1.00702
0.0353
0.5415

<.0001
0.2182
<.0001
-
0.0075

0.0455
0.0274
-
Intercept
Tenaga kerja non-sektor pertanian
Investasi Swasta
Konsumsi Swasta
GDP dari sektor non-sektor pertanian tahun sebelumnya
60319
0.9994
Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (PTKSP)
Intercept
AKK
INVS
PTKNP
LPTKSP
-1419.73
0.743569
-0.00003
-0.86324
0.232496
0.0837
<.0001
0.9865
<.0001
0.0006
-
1.5617
-0.0002
-0.7706
-
Intercept
Angkatan Kerja
Investasi Swasta
Tenaga Kerja non-sektor pertanian
Tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya
1313.13
0.9891
Persamaan Tenaga Kerja Non-Pertanian (PTKNP)
Intercept
INVS
AKK
-586.93
0.01749
0.05085
0.6865
<.0001
0.0011
-
0.0973
0.1196
Intercept
Investasi Swasta
Angkatan Kerja
5205.46
0.9913
LPTKNP
0.84106
<.0001

Tenaga kerja Non-Pertanian tahun sebelumnya

Persamaan Pengangguran (UNEP)
Intercept
AKK
BMD
LUNEP
660.4631
0.045698
-0.03462
0.651315
0.0669
0.3627
<.0001
<.0001
-
0.4631
-0.1399
-
Intercept
Angkatan Kerja
Pengeluaran modal
Persamaan Pengangguran tahun sebelumya
101856
0.9997
Persamaan Jumlah Penduduk Miskin
Intercept
PDRB

POP
PTK
DDTBL
LMISK
725.262
-0.00027

0.03295
-0.07631
-0.00117
0.949714
0.4467
0.5764

0.0269
0.0162
0.8107
<.0001
-
-0.0106

0.2428
-0.2151
-0.0016
-
Intercept
Jumlah Penduduk
Tenaga kerja
Dekosentrasi, Pembantu Tugas, dll
1077.97
0.9692

Lampiran 4 : Data Provinsi Jawa Barat
No
Tahun
Variabel (Rp Juta)

PAD
PAJD
RETD
BUMD
DAU
BPGW
1
2003
2.170.593.64
2.008.486.49
13.604.37
60.111.58
574.880.11
3.132.781.22
2
2004
2.846.800.73
2.688.355.98
24.812.62
75.865.89
573.778.00
3.670.567.30
3
2005
2.619.535.11
2.483.551.00
24.966.00
82.296.90
570.660.00
4.309.282.26
4
2006
3.399.855.35
3.226.532.50
24.179.21
105.138.23
565.753.00
5.118.814.95
5
2007
3.721.038.99
3.425.187.03
28.510.63
115.486.00
933.436.00
5.271.083.67
6
2008
4.055.119.33
3.796.638.40
29.484,00
125.325.00
980.107.80
6.050.017.00
7
2009
5.176.292.00
4.835.280.00
32.953.52
138.211.00
977.238.00
8.262.579.00
8
2010
5.622.864.54
5.147.194.80
35.919.33
204.202.60
1.086.123.94
9.560.556.63
9
2011
6.316.399.88
5.773.676.53
39.152.08
225.178.84
1.181.553.10
9.837.729.88
Ket : PAD = Pendpatan Asli Daerah BUMD = Pendpatan Badan Usaha Milik Daerah
PAJD = Pajak Daerah DAU = Dana Alokasi Umum
RETD = Retribusi Daerah BPGW = Pengeluaran Belanja Pemerintah Daerah
Sumber : - Bapedda Jawa barat
BPS Jawa Barat

No.
Uraian

Satuan

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

1.

Jumlah Penduduk
37.980.422
39.140.812

39.960.869

40.737.592
41.483.729
42.194.869
42.693.951
43.022.826
46.497.175
Juta Jiwa
2.
Jumlah Penduduk Miskin
2.664.478
2.671.593
2.861.424
3.018.574
3.310.269
5.322.440
4.983.570
4.773.720
4,650.810
Juta Jiwa
3.
Luas Wilayah
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
34.816.96
Km2
4.
Jumlah PNS
306.493
311.600
312.356
319.103
306.964
361.052
385.905
365.384
364.188
Orang
Sumber: Dari berbagai sumber (data diolah)

Lampiran 5 : Keterangan dari Model yang digunakan untuk membandingkan dengan Jawa Barat
NAME OF VARIABLES
SYMBOLS
UNIT
Pengeluaran Belanja Pemerintah Daerah
Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
Dana Alokasi Umum
Luas Wilayah
Jumlah Penduduk Miskin
Pendapatan Asli Daerah
Pajak daerah
Jumlah Pegawai Negeri
Jumlah Penduduk
Retribusi Daerah
BPGW
BUMD
DAU
LDK
MISK
PAD
PAJD
PNS
POP
RETD
Miliion rupiah
Million rupiah
Million rupiah
Km2
Juta Jiwa
Million rupiah
Million rupiah
Juta Jiwa
Juta Jiwa
Million rupiah

Lampiran 6 : Hasil Estimasi Model
Pendepatan Asli Daerah
Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 12/25/12 Time: 19:05

Sample: 2003 2009

Included observations: 7

Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
-393955.2
8733190.
-0.045110
0.9669
PAJD
1.064311
0.079495
13.38841
0.0009
RETD
-3.856436
7.317481
-0.527017
0.6347
BUMD
1.133932
2.748513
0.412562
0.7076

R-squared
0.998782
Mean dependent var
3.43E+08
Adjusted R-squared
0.997565
S.D. dependent var
1.01E+08
S.E. of regression
4979343.
Akaike info criterion
33.97505
Sum squared resid
7.44E+13
Schwarz criterion
33.94415
Log likelihood
-114.9127
Hannan-Quinn criter.
33.59303
F-statistic
820.2974
Durbin-Watson stat
2.739632
Prob(F-statistic)
0.000072

Estimation Equation:
=========================
DAU = C(1) + C(2)*PAD + C(3)*MISK + C(4)*PNS + C(4)*POP

Substituted Coefficients:
=========================
PAD = -393955.23937 + 1.06431085868*PAJD - 3.85643604391*RETD + 1.1339322066*BUMD

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic
0.647079
Prob. F(3,3)
0.6354
Obs*R-squared
2.750052
Prob. Chi-Square(3)
0.4318
Scaled explained SS
0.450364
Prob. Chi-Square(3)
0.9297

Dana Alokasi Umum
Dependent Variable: DAU


Date: 12/26/12 Time: 20:03

Sample: 2003 2011


Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
2.63E+08
1.86E+08
1.410317
0.2313
PAD
0.189358
0.083283
2.273677
0.0854
MISK
24.08981
7.784732
3.094495
0.0364
PNS
-763.6444
314.4588
-2.428440
0.0721
POP
-2.168553
3.941867
-0.550133
0.6115

R-squared
0.955634
Mean dependent var
82705888
Adjusted R-squared
0.911268
S.D. dependent var
25294297
S.E. of regression
7534647.
34.80810
Sum squared resid
2.27E+14
Schwarz criterion
34.91767
Log likelihood
-151.6365
34.57165
F-statistic
21.53977
Durbin-Watson stat
2.831015
Prob(F-statistic)
0.005730

=========================
DAU = C(1) + C(2)*PAD + C(3)*MISK + C(4)*PNS + C(4)*POP

=========================
DAU = 262817635.326 + 0.189358049626*PAD + 24.0898141483*MISK - 763.644427455*PNS - 2.16855269284*POP


F-statistic
0.110896
Prob. F(4,4)
0.9721
Obs*R-squared
0.898433
Prob. Chi-Square(4)
0.9248
Scaled explained SS
0.198003
Prob. Chi-Square(4)
0.9954

Pengeluaran dan Belanja Pemerintah Daerah

Dependent Variable: BPGW


Date: 12/26/12 Time: 20:26

Sample: 2003 2011


Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.

C
-2.35E+08
2.64E+08
-0.889398
0.4145
PNS
663.1792
984.4121
0.673680
0.5304
PAD
1.743837
0.339000
5.144065
0.0036
DAU
-0.864143
1.633737
-0.528936
0.6195

R-squared
0.978687
Mean dependent var
6.13E+08
Adjusted R-squared
0.965900
S.D. dependent var
2.50E+08
S.E. of regression
46247609
38.43802
Sum squared resid
1.07E+16
Schwarz criterion
38.52568
Log likelihood
-168.9711
38.24886
F-statistic
76.53367
Durbin-Watson stat
2.960800
Prob(F-statistic)
0.000134

=========================
BPGW = C(1) + C(2)*PNS + C(3)*PAD + C(4)*DAU

=========================
BPGW = -234692179.722 + 663.179230575*PNS + 1.74383720512*PAD - 0.864142513913*DAU


F-statistic
0.073149
Prob. F(3,5)
0.9718
Obs*R-squared
0.378395
Prob. Chi-Square(3)
0.9447
Scaled explained SS
0.075223
Prob. Chi-Square(3)
0.9946

BERITA ACARA PRESENTASI SEMINAR
Hari / Tanggal : Senin / 10 Desember 2012
Tempat : FPEB 2.04
Waktu : 10.00 – 12.00
Dosen : Drs. Ani Pinayani MM.
Mata Kuliah : Seminar Ekonomi

PEMBAHAS dan AUDIANCE

No
Nama dan NIM
Komentar Seminar
Pertanyaan
Jawaban

Pembahas
1
M. Isnan

(0901914)
Makalah sudah bagus, namun sayang pada saat presentasi LCD tidak ada, sehingga penyampaian kurang optimal.
Apakah akan efektif dengan meningkatkan pengeluaran di sektor pertanian dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran? Bukankah masyarakat lebih memilih kerja di sektor non pertanian. Sehingga seharusnya pengeluaran sektor non pertanian yang harus ditingkatkan
Untuk presentasi, saya mohon maaf karena ketidakadaan LCD, bukan tidak berupaya untuk ada LCD, akan tetapi LCD yang sudak saya boking, ternyata dipakai oleh kelompok dosen pembimbing lain. Sekali lagi mohn maaf.

Jawab:
Akan efektif, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan kebijakan, diantaranya:
Melihat potensi sumber daya alam yang kaya untuk lahan pertanian di Sulawesi selatan
Data menunjukkan sekitar 49% masyarakat di Sulawesi Selatan bekerja di sektor non pertanian, sehingga bila kebijakan ini dilakukan akan meningkatkan pendapatan dan produktifitas para petani
Hasil simulasi kebijakan dalam jurnal (halaman 107) menunjukkan bahwa apabila pengeluaran pemerintah non pertanian dikurangi 20% dan pengeluaran pemerintah barang jasa dikurangi sebesar 10% lalu dialihkan kepada sektor pertanian maka akan menurunkan pengangguran sebesar 0,56% dan kemiskinan sebesar 0,02%.
2
Ella Maulidya
(0900...)

Bagaimana apabila kebijakan dari hasil jurnal tersebut diimplementasikan di Indonesia secara keseluruhan, apakah akan efektif?
Untuk melihat efektif atau tidak nya, tentu harus dihitung implikasi seperti apa yang tepat. Kebijakan apa yang tepat, namun apabila melihat data yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, sampai tahun 2009, orang yang bekerja disektor pertanian masih banyak sekitar 42%, maka mungkin kebijakan yang dianggap tepat sasaran untuk mensejahterakan rakyat adalah meningkatkan pengeluaran dan belanja dalam sektor pertanian tentunya, karena masyarakat yang bekerja disektor pertanian akan terbantu pendpatannya, selain itu akan meningkatkan hasil produksi dari pertanian, yang secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran, mungkin seperti itu.

Review Jurnal Internasional (Seminar Ekonomi)

Recommend Documents