Tugas : Resume Buku
Mata Kuliah : Teori Pembangunan
Dosen : Dr. Sulaiman Fattah, M.Si
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia
OLEH :
SUKRAINI / NPM : 2014. 05. 042
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU ADMINISTRASI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR, 2014
JUDUL BUKU : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia.
PENULIS : GINANDJAR KARTASASMITA
PENERBIT : PT Pustaka LP3ES Indonesia, angota IKAPI
TAHUN TERBIT : April, 1997
JUMLAH Halaman : xxi + 222 hlm, 23 cm
CETAKAN : Pertama
PENGANTAR : Prof. H. Bintoro Tjokroaminoto
Ginandjar Kartasasmita adalah seorang Lulusan ITB-Bandung yang berkutat dalam bidang tehknik, dengan latar belakang ilmu tehknik beliau kemudian mempelajari administrasi, kemudian memilih secara sadar dan berhasil dalam kehidupannya, dan dalam pengembangan ilmunya : administrasi pembangunan, yakni sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN) dan juga sebagai Guru Besar ilmu administrasi pembangunan.
Di dalam buku ini penulis memaparkan secara luas mengenai Administrasi Pembangunan yang terbagi atas 7 Bab dimana akan coba saya uraikan setelah membaca beberapa kali dan mencoba untuk memahami buku ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari salah dan khilaf, maka masukan dan kritikan sangat saya harapkan baik dari rekan, dosen dan pembaca resensi ini.
Akhirnya resensi buku Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia yang ditulis oleh Bapak Ginandjar Kartasasmita selesai saya buat, sebagai salah satu tugas take home pada mata kuliah Teori Pembangunan pada STIA LAN Makassar Prodi Magister Administrasi Pelayanan Kesehatan tahun 2014.Sebagai penutup tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam usaha merampungkan tugas ini.
BAB. 1 PENDAHULUAN
Administrasi adalah bidang studi yang memperlajari system administrasi Negara di Negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memahami administrasi pembangunan terlebih dahulu harus dipahami hakikat administrasi, yaitu administrasi Negara atau administrasi publik, dan hakikat pembangunan itu sendiri.
Pada Bab ini dikupas mengenai berbagai konsep pembanguna, yang mencerminkan pergeseran paradigm pembangunan menuju kea rah makin terpusatnya pembangunan pada aspek manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam telaah administrasi pembangunan dibedakan adanya dua pengertian yaitu administrasi bagi pembangunan dan pembangunan admnistrasi itu sendiri.
Pada Dasarnya pendekatan yang digunakan dalam Administrasi bagi pembangunan adalah adalah pendekatan manajemen pembangunan, sedangkan untuk menerangkan admnistrasi itu sendiri digunakan konsep organisasi. Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri yang khas, dimana dalam manajemen pembangunan dikenal beberapa fungsi yang cukup nyata ( distinct), yakni : Perencanaan,pengerahan (mobilisasi) sumber daya, pengerahan (menggerakkan) partisipasi masyarakat, penganggaran,pelaksanaan pembangunan yang ditangani langsung oleh pemerintah,koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengawasan.
Fokus dari sistem administrasi Negara adalah birokrasi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik serta pengelolaan pembangunan sosial ekonomi di Negara berkembang. Studi awal mengenai analisis administrasi diberikan oleh Rostow dan Riggs ( 1964 ), yang menggambarkan taraf perkembangan administrasi mulai dari tingkat terbelakang sampai paling maju yang dikenal dengan sebagai the theory of prismatic society.
Heady menunjukkan ada 5 cir administrasi yang ditemukan di Negara berkembang. Pertama, pola dasar (Basic Pattern) administrasi bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kedua, birokrasi dinegara berkembang kekurangan (deficient) Sumber Daya Manusia terampil. Ketiga, birokrasi lebih berorientasi pada hal-hal yang benar-benar menghasilkan (Production Directed). Keempat, ada kesenjangan lebar antara apa yang dinyatakan dan kenyataan (Discrepancy between form and Reality). Kelima, birokrasi di Negara berkembang bersifat otonom, terlepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Analisi Heady ditambahkan oleh Wallis (1989) Pertama, Birokrasi sangat lamban dan makin birokratik. Kedua, unsur-unsur non-birokratik sangat berpengaruh terhadap birokrasi, seperti hubungan keluarga,suku , agama dan keterkaitan politik.
Keadaan inilah yang akhirnya memunculkan pembaharuan administrasi, seperti yang dipaparkan oleh Riggs (1966),pembaharuan administrasi adalah suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wallis (1989) mengartikan pembaharuan administrasi sebagai induced, permanent improvementin administration. Esman (1995) menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kinerja birokrasi Negara haruslah meliputi ketanggapan (responsiveness) terhadap pengawasan politik, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, efektivitas dalam pemberian pelayanan. Rondinelli ( 1993) mengusulkan pendekatan Adaptive Administrastion, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam administrasi pembangunan.
Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi pertama kali harus berubah adalah sikap birokrasi. Pertama, birokrasi harus dapat membangun partisipasi masyarakat. Kedua, birokrasi tidak berorientasi pada yang kuat, tetapi pada yang lemah dan tak berdaya. Ketiga, peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari member menjadi memberdayakan. Keempat, mengembangkan keterbukaan dan kebertanggung jawaban. Pembaharuan harus disertai semangat dan tekad yang tidak mudah patah.
BAB 2. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pengertian Administrasi Pembangunan
Waldo (1992) menyatakan bahwa administrasi adalah kegiatan kerja sama antar manusia. Administrasi Negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup pemerintahan atau Negara, mengenai asas, pedoman dan tujuan yang menjadi landasan kerja administrasi Negara. Pengertian pembangunan secara sederhana berarti proses perubahan kea rah yang lebih baik. Seers (1969) menambahkan pertimbangan nilai ( Value Judgment), menurut Riggs (1966) ada orientasi nilai yang menguntungkan (favourable value orientation). Perbedaan pembangunan dan perkembangan, dimana pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang terencana, sedangkan perkembangan perubahannya bisa kearah yang lebih baik atau lebih buruk dan tidak perlu ada upaya tertentu. Dalam upaya pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
Menurut Goulet (1977) ,pembangunan adalah perubahan sosial,dimana pembangunan lebih luas pada modernisasi dan modernisasi lebih luas dari pada industrialisasi. Rostow (1967) menyatakan bahwa modernisasi adalah proses yang mencakup perubahan-perubahan spesifik,termasuk industrialisasi yang menunjukkan penguasaan yang lebih luas atas alam, melalui kerja sama lebih erat antar manusia. Sedangkan Balck, et al (1975) melukiskan modernisasi sebagai proses dimana terjadi transformasi masyarakat sebagai dampak revolusi pengetahuan dan tehknologi. Perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah salah satu indikasi proses industrialisasi.
Konsep – konsep pembangunan
Pembangunan menurut literature ekonomi pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Menurut Adam Smith (1776) proses pertumbuhan diawali dengan pembagian kerja (division of labour). Malthus (1798) dan Ricardo (1917) mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi modern yang menekankan pentingnya akumulasi modal dan Peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia. Model Pertumbuhan Harord ( 1948) dan Domar (1946) yang pada intinya berpijak pada teori Keynes (1936) yang menekankan pentingnya aspek permintaan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Model Harord-Domar, pertumbuhan ditentukan oleh dua unsure pokok, yaitu tingkat tabungan (investasi) dan produktivitas Capital (capital output ratio).
Arthtur Lewis (1954) mengembangkan model surplus of labour memberikan tekanan pada peranan jumlah penduduk. Sementara itu berkembang teori Neo-Klasik yang memasukkan unsur tehknologi yang diyakini akan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara (Solow,1957). Tehknologi dianggap sebagai faktor eksogen yang tersedia untuk dimanfaatkan oleh semua negara di seluruh dunia. Perkembangan selanjutnya disampaikan oleh Becker (1964), peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan derajat kesehatan. Teori human capital ini diperkuat berbagai studi empiris salah satunya oleh Kendrick (1976). Selanjutnya Romer,1990 berpendapat bahwa tehknlogi bukan lagi faktor eksogen tetapi merupakan faktor endogen yang dapat dipengaruhi oleh berbagai variable kebijaksanaan.
Kelompok teori pertumbuhan membagi pembangunan dalam beberapa tahap, seperti yang dikemukakan oleh Rostow (1960) melalui lima tahapan dalam proses pembangunan yaitu tahap traditional society, Preconditions of growth, the take-off, the drive to maturity dan the age of high mass-consumption. Sedangkan menurut Chenery-Syrquin (1975) yang merupakan pengembangan pemikiran dari Collin Clark dan Kuznets, perkembangan perekonomian akan mengalami transformasi (konsumsi, produksi, dan lapangan kerja) dari perekonomian yang didominasi sector pertanian menjadi sector industri dan jasa.
Salah satu harapan dari pengikut aliran teori pertumbuhan adalah hasil pertumbuhan dapat dinikmati masyarakat sampai lapisan yang paling bawah. Namun dalam tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa rakyat paling bawah tidak menikmati hasil pembangunan, bahkan kesenjangan semakin melebar, hal ini disebabkan meskipun pendapatan dan konsumsi mungkin meningkat, namun kelompok masyarakat yang sudah baik keadaannya dan lebih mampu memanfaatkan kesempatan karena posisinya yang menguntungkan (privileged) akan memperoleh semua atau sebagian besar hasil pembangunan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, oleh karena itu berkembang pemikiran untuk mengembangkan alternatif antara lain berkembangnya kelompok pemikiran dengan paradigma pembangunan sosial yang lebih berkeadilan.
Dalam menilai pengaruh pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi pendapatan yang diukur dengan kurva Lorenz atau indeks Gini. Selain itu dapat pula dengan melihat tingkat kemiskinan (poverty) di suatu negara. Model Pemerataan dengan pertumbuhan atau redistribution With Growth (RWG), dikembangkan berdasarkan studi yang disponsori oleh Bank Dunia pada tahun 1974 (Chenery,et al). dalam mencari jawaban terhadap tantangan paradigma keadilan dalam pembangunan, berkembang pendekatan kebutuhan dasar manusia atau Basic Human Needs (BHN) (Streen , et al) yang disusun untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat miskin. Walaupun RWG dan BHN mempunyai tujuan yang sama, namun berbeda karena RWG lebih menekankan produktivitas dan daya beli masyarakat miskin sedangkan BHN menekankan pada penyediaan Publik Service.
Todaro,1985 yang mengemukakan pendapat bahwa terdapat kaitan erat antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Seers, 1970 yang menyatakan bahwa pemerataan pendapatan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja. Salah satu teori yang berkembang selanjutnya adalah teori ketergantungan pada tahun 1950-an dengan ciri utama adanya interaksi internal dan eksternal dalam suatu sistem. Menurut Baran, 1957 keterbelakangan negara-negara Amerika Latin terjadi pada saat masyarakat prakapitalis tergabung kedalam sistem ekonomi dunia kapitalis. Ada dua teori ketergantungan yaitu aliran Marxis dan Neo-Marxis serta aliran Non Marxis.
Pandangan bahwa pembangunan tidak hanya memperhatikan tujuan sosial ekonomi, tetapi juga masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Goulet, 1977 mengkaji falsafah dan etika pembangunan mengatakan bahwa proses pembangunan harus menghasilkan : terciptanya "Solidaritas baru" yang mendorong pembanggunan dari akar bawah (grass roots oriented), memelihara keberagaman budaya dan lingkungan, dan menjunjung tinggi martabat serta kebebasan manusia dan masyarakat.
Pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah paradigma yang muncul selanjutnya. Era pasca industri dengan kondisi yang sangat berbeda menyajikan potensi baru guna memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia, keadilan dan kelestarian pembangunan (Korten,1984). Paradigma ini memberi peran pada individu bukan sebagai objek tetapi sebagai pelaku. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat.
Paradigma terakhir adalah paradigma pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang. Menurut pandangan ini tujuan pokok pembangunan adalah memperluas pilihan-pilihan manusia (Ul Haq,1995) yang mempunyai dua sisi pertama, pembentukan kemampuan/ kapabilitas manusia, seperti tercermin dalam kesehatan, pengetahuan dan keahlian yang meningkat. Kedua, penggunaan kemampuan yang telah dipunya untuk bekerja, menikmati kehidupan atau untuk aktif dalam kegiatan kebudayaan, sosial dan politik.
Paradigma pembangunan manusia mempunyai 4 unsur penting : Peningkatan produktivitas, Pemerataan kesempatan, Kesinambungan pembangunan dan Pemberdayaan Manusia. Konsep ini diprakarsai oleh United Nations Development Program (UNDP) yang mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Indeks ini gabungan dari 3 ukuran yaitu kesehatan (sebagai ukuran longevity), Pendidikan sebagai ukuran Knowledge dan tingkat pendapatan Riil sebagai ukuran Living Standards.
Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Administrasi Negara
Metode pendekatan matriks Locus dan Focus (2x2 Matrix) dari Golembiewski,1977 menghasilkan empat fase perkembangan ilmu administrasi Negara yaitu : 1. Fase perbedaan analitik politik dari administrasi, 2. Fase perbedaan konkrit politik administrasi, 3. Fase ilmu manajemen dan 4. Fase orientasi terhadap kebijaksanaan publik. Golembiewski mengetengahkan adanya tiga paradigma komprehensif dalam perkembangan pemikiran ilmu administrasi negara yakni, paradigma tradisional, paradigma sosial psikologi dan paradigma kemanusiaan.
Nicholas Henry,1995 menggunakan pendekatan lain dengan memperkenalkan pandangan Bailey, bahwa analisis administrasi negara sebagai ilmu harus diterapkan empat teori yaitu deskriptif, normative, asumtif dan instrumental. Henry mengenal 3 pilar administrasi negara yaitu : 1). perilaku organisasi dan perilaku manusia dalam organisasi publik, 2). Tehknologi manajemen dan lembaga pelaksana kebijaksanaan dan 3). Kepentingan publik yang berkaitan dengan perilaku etis individual dan urusan publik.
Henry juga mengetengahkan 5 paradigma yang berkembang dalam administrasin negara yaitu 1).Dikotomi politik/administrasi, 2).Prinsip-prinsip administrasi serta tantangan yang timbul dan jawaban terhadap tantangan tersebut, 3).Administrasi negara sebagai ilmu politik, 4). Administrasi negara sebagai manajemen dan 5).Administrasi negara sebagai administrasi negara.
Administrasi negara sebagai ilmu yang berdiri sendiri menghadapi kesulitan untuk memisahkan diri dari ilmu politik, tetapi mulai ada usaha untuk menghindar dari dikotomi politik-administrasi dan memberikan perhatian lebih besar terhadap sisi manajemen-administrasi (White,1926) dalam bukunya introduction to the theory of publik administration. Sementara Taylor, 1912 melalui pendekatan scientific diperkuat oleh fayol, 1916 dan Gullick, 1937 menerapkan pendekatan hubungan manusia dan ilmu perilaku kedalam ilmu administrasi. Karya Barnard,1938 mengemukakan adanya organisasi informal selain organisasi formal. Selain itu Maslow,1943 mengetengahkan faktor motivasi dalam organisasi, tidak semata ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan kemanusiaan.
Simon, 1947 menyatakan bahwa pada intinya administrasi adalah pengambilan keputusan. Selain harus mengenal kompleksitas perilaku manusia unttuk dapat dikatakan sebagai ilmu (Dahl,1947), administrasi negara harus dapat mengatasi persoalan nilai atau nnorma dan berbagai situasi administrasi, dan memperhitungkan hubungan antara administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Upaya ini dibuktikan dengan dibentuknya Comparative Administration Group (CAG) tahun 1960 oleh para pakar administrasi. Perkembangan selanjutnya melahirkan gerakan administrasi negara baru di Minnowbrook Conference. Gerakan administrasi Negara baru ini menyataka bahwa administrasi tidak boleh bebas dari nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson,1971 dengan tegas menyatakan bahwa administrasi negara harus memasukkan aspek pemerataan da keadilan sosial dalam konsep administrasi.
Pada tahun 1980-an tampil manajemen publik sebagai bidang studi yang penting dalam administrasi negara. Manajemen publik mencakup sistem pengambilan keputusan, petencanaan, pengendalian dan pengawasan serta aspek lainnya. Pemikiran admnistrasi selanjutnya adalah administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery,1988). Selanjutnya Drucker,1989 menegaskan bahwa apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat , hendaknya dilakukan oleh pemerintah.seperti dikemukakan oleh Wilson,1989 birokrasi tetap diperlukan, tetapi tidak harus birokratis. Osborne dan Gaebler,1993 mencoba menemukan kembali pemerintah dengan mengetengahkan konsep entrepreneurial government.
Perkembangan selanjutnya memunculkan kebijaksanaan publik sebagai paradigma administrasi negara yang didalamnya tercakup perumusan kebijaksanaan, analisis, serta perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan kebiijaksanaan.
Etika Administrasi
Etika bersifat abstrak berhubungan dengan baik atau buruk. Etika administrasi adalah bagaimana mengaitkan antara administrasi dan etika, seperti ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas, menjelaskan etika dalam praktek administrasi. Nicolas Henry, 1995 berpandangan ada tiga perkembangan yang mendorong konsep etika administrasi yaitu Hilangnya dikotomi politik-administrasi, Tampilnya teori-teori pengambilan keputusan dimana perilaku manusia menjadi sentral dan Berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan.
Etika berasal dari kata ethos berarti kebiasaan atau watak dan moral, mos berarti juga kebiasaan atau cara hidup. Etika administrasi berkembang, namun masalah kebajikan dan keburukan menjadi bagian pembahasan dalam administrasi.seperti yang diugkap oleh Weber dengan konsep hirarki dan birokrasi sebagai profesi secara baik dan benar.begitu pula upaya Wilson memisahkan politik dari administrasi.bahkan konsep manajemen Taylor dapat dipandang sebagai upaya ke arah itu. Cooper,1990 menyatakan bahwa nilai-nilai merupakan jiwa dari administrasi negara. Jauh sebelumnya Waldo,1948 menyatakan siapa yang mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai.
Masalah etika merupakan perhatian besar, karena perilaku birokrasi mempengaruhi bukan hanya dirinya, tetapi masyarakat banyak.Appleby,1952 mencoba mengaitkan nilai demokrasi dengan birokrasi secara serasi. Namun dalam praktiknya yang terjadi adalah kebalikannya. Patologi birokrasi adalah menlencengnya birokrasi dari keadaan yang seharusnya. Golembiewski,1989 mengatakan bahwa organisasi selalu dilihat sebagai masalah tehknis dan bukan masalah moral.
Ada dua pendekatan administrasi negara dikaitkan dengan etika yaitu :
Pendekatan Teleologi yang bermula bahwa apa yang baik atau buruk yang dilakukan dalam administrasi Negara, acuan utamanya adalah nilai kemanfaatan yang akan dihasilkan. Pendekatan ini terdiri dari berbagai kategori :1). ethical egoism, berupaya mengembangkan kebaikan bagi dirinya. 2). Ultilitarisme yang fokunya adalah prinsip kefaedahannya. Memaksimalkan pilihan individu merupakan pandangan teleologis yang paling umum.
Pendekatan Deontologi, berdasar pada prinsip moral dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat/konsekwensi dari keputusan dan tindakan yang dilakukan.
Dalam Praktiknya, memasukkan nilai moral ke dalam administrasi merupakan upaya yang tidak mudah, karena harus merubah pola piker yang sudah lama menjiwai administrasi,seperti yang dicerminkan oleh paham utilitarianism. Fox,1994 memberikan 3 pandangan yang menggambarkan pendekatan dentologi dalam etika administrasi yaitu pertama, pandangan mengenai keadilan sosial. Kedua, pandangan bahwa etika administrasi negara harus mengacu kepada kepada nilai-nilai yang melandasi keberadaan negara yang bersangkutan. Ketiga, pandangan bahwa nilai-nilai yang bersifat universal yang harus menjadi pegangan bagi administrator publik.
Belakangan mulai dikaji tentang etika kebajikan (ethics of virtue). Etika ini berbicara mengenai karakter yang dikehedaki oleh seorang administrator, merupakan koreksi dari paradigma sebelumnya yaitu etika sebagai aturan, yang dicerminkan dalam struktur organisasi,fungsi serta prosedur,termasuk sistem insentif dan disentif serta sanksi berdasarkan aturan. Pandangan etika kebajikan bertumpu pada karakter individu. Administrator yang bajik adalah yang menjadikan kebajikan sebagai sentral karakternya sendiri, membimbing perilaku dalam organisasi dan yang terpenting adalah keteladanan.
Etika perorangan menetukan baik buruknya perilaku individual seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam organisasi. Sedangkan etika organisasi menetapkan parameter dan merinci kewajiban-kewajiban organisasi, serta mengariskan konteks keputusan etika perorangan itu dibentuk ( Vasu, Stewart dan Garson, 1990). Nilai etika perorangan harus dimiliki oleh siapa saja, termasuk mereka yang mengabdi pada masyarakat.
Administrasi Pembangunan
Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan berasal dari Administrasi negara, namum administrasi pembangunan secara luas hanya membahas penyelenggaraan administrasi penyelenggaraan dalam pengertian umum seperti memelihara keamanan, memberikan pelayanan publik, dan menyelenggarakan hubungan dengan orang lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan mengalokasikannya untuk kegiatan pembangunan ( Katz, 1971).
Administrasi Pembangunan untuk negara berkembang,uumnya tidak diterapkan di negara maju. Latar belakang perbedaannya adalah : 1). Tingkat perkembangan sosial ekonomi dan sosial politik sebagai ukuran kemajuan. 2). Lingkungan budaya mempengaruhi perkembangan sistem nilai serta penetapan sasaran pembangunan. Di negara maju peranan pemerintah relative kecil, dan di negara berkembang dengan segala kekurangannya, pemerintah adalah institusi yang paling utama dan maju, tanggung jawab pembangunan di pundak pemerintah (administrasi negara).
Ciri-ciri administrasi pembangunan di negara berkembang pada awalnya adalah: pertama, kelembagaannya mewarisi sistem administrasi colonial yang sangat terbatas cakupannya, karena tujuan pemerintahan bukan memajukan negara jajahan tetapi mengeksploitasinya. Kedua, Sumber daya manusianya terbatas dalam kualitas. Ketiga, kegiatan sistem pemerintahan tidak berorientasi kepada pembangunan.
Ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan yakni, sisi pertama adalah administrasi dari proses pembangunan, sisi kedua bagaimana membangun administrasi negara sehingga dapat menyelenggarakan tugas atau fungsinya secara lebih baik.
Ada beberapa aspek dari dimensi ruang dan daerah yang berkaitan dengan administrasi pembangunan daerah yaitu Pertama, Regionalisasi atau pewilayahan, Kedua, Ruang yang tercermin dalam penataan ruang atau lingkungan fisik. Ketiga, adalah otonomi daerah. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Kelima, dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan.
Kebijaksanaan Publik menurut beberapa pakar seperti yang dikemukakan Dye,1995 adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah, sedangkan Ealu dan Prewitt,1973 mengatakan bahwa kebijaksanaan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan dengan perilaku konsisten dan berulang baik dari yang membuat maupun yang menaatinya. Sedangkan peters,1993 mengartikan kebijaksanaan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung maupun pihak lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk negara itu.
BAB. 3 ADMINISTRASI BAGI PEMBANGUNAN
Dalam membahas mengenai administrasi bagi pembangunan digunakan pendekatan manajemen dikatakan bahwa administrasi bagi pembangunan adalah manajemen pembangunan. Setidaknya 9 fungsi nyata (distinct) yang dilakukan oleh manajemen yaitu :
Perencanaan
Perencanaan bermaksud merumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan. Diperlukan informasi yang memadai. Perencanaan dibedakan berdasarkan sifatnya (nasional, sektoral, parsial), berdasarkan jangkauan dan hierarkinya (Pusat dan Daerah) berdasarkan jangka waktu ( Panjang, Menengah pendek) berdasarkan arus informasinya ( bottom up, Top Down) berdasarkan ketepatan atau keluwesan ( indikatif, preskriptif ) berdasarkan sistem politik (alokatif, inovatif,radikal).
Kegagalan perencanaan bersumber dari : a. Penyusunan perencanaan yang tidak tepat. b. Perencanaan sudah baik, tapi pelaksanaannya tidak sesuai, c. Perencanaan mengikuti paradigma yang tidak sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan, dan d. Perencanaan diartikan sebagai pengaturan hingga hal yang terkecil. Perencanaan diperlukan apabila memenuhi hal berikut :
Bersifat garis besar dan indikatif
Mengendalikan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat swasta
Mendorong bekerjanya pasar
Mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya
Memajukan golongan masyarakat (dan wilayahnya).
Pengerahan Sumber Daya
Sumber daya pembangunan pada pokoknya berupa dan (modal), Sumber daya manusia, tehknologi, dan organisasi atau kelembagaan.
Menggerakkan Partisipasi Masyarakat .
Pada tahap ini harus diperhatikan bahwa manajemen dapat menjamin bahwa pembangunan harus menguntungkan rakyat, harus dipahami maksud dan tujuannya, harus diikutsertakan dalam pelaksanaanya, dilaksanakan dengan jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penganggaran
Anggaran terdiri atas penerimaan (bersumber dari pajak dan diluar pajak) dan pengeluaran (anggaran Rutin dan anggaran pembangunan). Fungsi manajemen dalam penganggaran adalah mengalokasikan anggaran sesuai prioritas dan menjaga agar dana digunakan sesuai rencana, hemat, serta mencegah keborosan dan kebocoran.
Pelaksanaan Pembangunan
Dalam pelaksanaan pembangunan fungsi manajemen adalah menjamin bahwa proyek prmbangunan secara fisik dilaksanakan atau dibiayai oleh anggaran pemerintah, berjalan seperti yang dikehendaki dan mencapai sasaran seperti yang direncanakan dengan cara seefisien mungkin.
Koordinasi
Bertujuan untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam memanfaatkan sumber daya untuk menjamintercapainya tujuan dan sasaran secara optimal.
Pemantauan dan evaluasi
Pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan mengambil langkah penyelesaian yang sesuai. Tugas manajemen pembangunan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan serta mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk memecahkakn masalah, dan revisi pada pembangunan yang direncanakan.
Pengawasan pelaksanaan pembangunan
Pengawasan ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, pencegahan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.
Sistem informasi dalam manajemen pembangunan
Sistem informasi merupakan faktor penting dalam seluruh kegiatan manajemen,seperti dalam proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan,sehingga harus dikelola dengan baik untuk memberikan informasi yang akurat.
BAB 4. PEMBANGGUNAN ADMINISTRASI
Keadaan Administrasi di Negara Berkembang
Tingkat perkembangan administrasi di negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang disebut lingkungan administrasi di bidang politik, ekonomi dan sosial. Di bidang poltik mengenai sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik dsb, dalam bidang ekonomi tercermin dari sistem ekonomi yang dianut,terbuka atau tertutup, ekonomi pasar atau dominasi pemerintah. Di bidang sosial indikator yang dikebangkan adalah pendidikan (tingkat melek huruf, sekolah yanng ditamatkan dll), di bidang kesehatan ( kematian, kelahiran bayi, derajat gizi masyarakat dsb) di bidang keagamaan, bidang kependudukan, dan aspek sosial lainnya.
Pembaharuan Administrasi
Menurut Riggs,1966 pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Riggs melihat pembaharuan dari dua sisi yaitu perubahan struktural dan kinerja.Dua aspek yang menjadi ukuran adalah efektifitas dan efisiensi, efektivitas berkaitan dengan seberapa jauh sasaran tercapai dan efisiensi menunjukkan bagaimana tercapainya, yaki dibandinng dengan usaha, biaya atau pengobanan yang dikeluarkan.
Wallis, 1989 mengartikan pembaharuan administrasi sebagai induced, permanent improvement in administration. Sedangkan Esman, 1995 dalam sebuah analisis menunjukkan bahwa upaya memperbaiki kinerja birokrasi negara harus meliputi ketanggapan terhadap pengawasan politik, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan efektifitas dalam pemberian pelayanan.
Pembangunan administrasi di negara berkembang umumnya mengikuti pola yang dikembangkan di negara maju. Di bidang ekonomi peranan pemerintah bukan hanya dalam pengaturan kebijaksanaan, namun sebagai pelaku aktif. Kerangka pikir pembaharuan administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :
Privatisasi dan Ko-produksi, merupakan pergeseran dari usaha yang dilakukan atau dimiliki oleh pemerintah ke swasta.
Debirokratisasi,merupakan usaha perampingan dan penyederhanaan birokrasi publik.
Reorganisasi, menata ulang fungsi- fungsi sesuai peran baru pemerintah, seperti desentralisasi.
Perubahan Sikap Birokrasi, memerlukan perubahan mendasar dari birokrasi., terutama memperbaiki sikap birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat.
Etika birokrasi,harus memiliki semangat keadilan sosial, yang tercermin dalam keberpihakan kepada yang lemah dalam kebijaksanaan dan tindakan-tindakannya.
Deregulasi dan Regulasi, upaya mengurangi kekangan birokrasi dan deregulasi sebagai peyesuaian terhadap globalisasi akan membuka persaingan yang lebih leluasa. Sehingga untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi dan untuk mengatasi kesenjangan diperlukan regulasi, yakni melindungi dan memberi kesempatan bagi yang lemah dan tertinggal untuk tumbuh.
Hambatan Terhadap Pembaharuan
Wallis,1989 menunjukkan kesultan dalam upaya pembaharuan administrasi yaitu
Kurangnya kesadaran atau oengetahuan mengenai buruknya kinerja administrasi dan bagaimana perbaikan harus dilakukan
Perubahan yang diperlukan untuk perbaikan mendapat tantangan dari birokrat yang sudah mapan dan ingin mempertahankan kemapanannya
Saran, rencana atau program penyempurnaan administrasi kadang terlalu umum, kabur dan tidak jelas serta sulit diterapkan secara konkrit.
Terkait hal itu, mereka seharusnya bertanggung jawab atas perubahan.
Kegagalan sebelumnya menyebabkan keputusasaan atau sikap acuh tak acuh, karena menganggap apapun yang diusahakan tidak akan berhasil.
Pembaharuan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, didukung oleh political will yang kuat, konsisten, dan konsekuen.
Bab. 5 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
Sistem Adminstrasi Negara di Indonesia
Sistem pemerintahan atau administrasi negara di Indonesia mengikuti aturab dasar negara yaitu UUD atau konstitusi. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ditetapkan wawasan nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi sosial budaya dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan nasional tersebut bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan menggutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan m=bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia
Pemerintah Pusat
Penyelenggaran Pemerintahan di daerah
Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah
Hunbungan Keuangan Pusat dan Daerah
Manajemen Pembanguan di Indonesia
Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perkembangan perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang,hampir sepanjang sejarah indonesia merdeka (Kartasasmita,1994). Pada masa sebelum PD II Indonesia dikenal sebagai koloni Belanda yang kaya, perencanan terbengkalai oleh karena perhatian mempertahankan kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan, perekonomian mulai ditata dan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi. Pada tahun 1950-1951 telah diusahakan untuk menyusun rencana kesejahteraan istimewa khusus untuk bidang pertanian, disusul membangun sektor industri. Pada tahun 1958 dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang menyususn Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969.
Pada masa ekonomi terpimpin, dimana pemerintah campur tangan secara langsung dalam seluruh aktivitas ekonomi. Setelah gejolak G30SPKI, pemerintah menata ulang sistem pemerintahan yang menghasilkan pembangunan terencana berjangka 5 tahun diawali dengan Repelita pada tahun 1969-1970.
Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan Menurut Jangkauan Waktu
Perencanaan menurut jangka waktu biasanya dikenal sebagai perencanaan jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Di Indonesia jangka waktu perencanaan dibagi atas : Rencana jangka panjang dengan jangka waktu 25 tahun, rencana jangka menengah atau sedang dengan waktu 5 tahun dan rencana jangka pendek yaitu rencana tahunan.
Perencanaan Menurut Dimensi Pendekatan dan Koordinasi
Pembagian menurut dimensi pendekatan dan koordiansi memliputi : Perencanaan pembangunan makro yaitu perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Perencanaan sektoral, perencanaan regional yang menitik beratkan pada aspek dimana kegiatan dilakukan. Perncanaan Mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, merupakan penjabaran rencana-rencana makro, sektoral,regional kedalam proyek.
Perencanaan Menurut Proses/Hierarki Peyusunan
Dillihat dari prosesnya dikenal : perencanaan dari bawah ke atas dan perncanaan dari atas ke bawah.
Pembiayaan Pembangunan
Pencapaian tujuan dan sasran pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui kebijaksanaan dan melalui investasi oemerintah sendiri.
Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Pusat
Sumber utama pembangunan pemerintah adalah dana yang dialokasikan dan dianggarkan melalui APBN.
Penerimaan
Penerimaan terbagi atas dua yaitu penerimaan dalam negeri yang bersumber dari seluruh sumber penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan pembanggunan adalah penerimaan di dalam negeri, sedangkan penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri.
Pengeluaran
Pengeluaran atau belanja pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin bertujuan untuk membiayai kebutuhan rutin berkaitan dengan pelaksanaan tugas umum pemerintahan sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan guna mencapai sasaran tertentu.
Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, bek=lanja barang, subsidi daerah otonom, pembayaran bungan dan cicilan hutang dan pengeluaran rutin lainnya.Pengeluaran pembangunan adalah seluruh pengeluaran untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola langsung oleh aparatur pemerintahan melalui APBN. Pengeluaran pembangunan terdiri dari investasi langsung dan oengeluaran transfer.Sumber utama dana pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi tabungan pemerintah.
Perubahan dan Perhitungan APBN
Kata anggran dalam APBN mengandung oengertian rencana atau perkiraan. Isi APBN merupakan hasil perhitungan dan keputusan tentang perkiraan pendapatan dan belanja negara. Setelah dibentuk Perhitungan Anggarn Negara (PAN), yang telah distujui DPR dan disahkan dalam bentuk UU.
Pembiayaan Pembangunan Pemerintah Daerah : APBD
Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga antara keuangan daera dan pusat terdapat hubungan erat.
Peningkatan Daya Guna Dana Pembangunan
Seluruh pembiayaan pembangunan yang dialokasikan melalui berbagai tingkatan dikelola secara optimal agar secara terkait satu sama lain dapat mennghasilkan efektivitas dan efisiensi yang tinggi.
Pelaksanaan Proyek Pembangunan
Pelaksanaan kegiatan pembangunan diorganisasikan dalam sektor, subsektor dan program. Program dasarnya kumpulan kegiatan. Kegiatan- kegiatan itu dilakukan melaui upaya sistematis dalam proyek. Proyek didefenisikan sebagai suatu kegiatan investasi yang menggunaka faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu periode tertentu ( Gittinger, 1972).
Dalam sistem APBN, prosedural administrasi sebuah proyek sebagai berikut : 1. Penyusunan dan pengajuan Daftar Usulan Proyek (DUP) oleh instansi pemerintah, 2. Penilaian DUP oleh Bppenas, 3. Penyediaan anggaran tahunan bagi proyek yang disetujui dalam dokumen anggaran 4. Pelaksanaan proyek sesuai ketentuan yang berlaku.
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Kinerja
Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, baik dalam pengendalian pelaksanaan proyek maupun dalam pperencanaan berikutnya. Sistem pemantauan dan evaluasi kinerja meliputi struktur, mekanisme termasuk tata cara pelaksanaannya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai kinerja proyek,baik yang sednag berjalan, selesai ataupun yang telah lewat. Melalui evaluasi dalam rangka sistem pemantauan ini dapat pula diketahui tingkat pencapaian realisasi pelaksanaan fisik dan penyerapan dan dibanding dengan sasaran rencana fisik dan pembiayaan yang telah ditetapkan.
Sistem Pemantauan, terdapat 5 unsur dalam sistem pemantauan yaitu ; proyek pembangunan yang dipantau, pejabat yang menyampaikan laporan, periode laporan, bentuk formulir pelaporan dan mekanisme pelaporan
Sistem Ealuasi Kinerja, merupakan salah satu kegiatan perencanaaan dan manajemen pembanggunan yang tidak kalah penting dibanding kegiatan lainnya, namun belum dilaksanakan secara komprehensif, sistematis, mandiri dan melembaga.
Pengawasan Pembangunan
Pengawasan Fungsional
Untuk mengamnakan pembangunan dalam mencapai sasaran dan tujuannya secara efisien dan efektif dikembangkan sistem pengawasan. Sistem pengawasan dapat dilihat dari beberapa segi antara lain pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang terdiri dari aparat pengawasan fungsionaal pemerintah (APFP), dan aparat pengawasan ekstern pemerintah (APEP). Secara garis besar struktur dan mekanisme pengawasan yang berlaku di Indonesia secara hierarkis adalah :
Inspektur Wilayah ( Irwil) Propinsi/Kabupaten/Kotamadya.
Inspektur Jenderal (Irjen) departemen
BPKP/Perwakilan BPKP di daerah
Menteri menerima laporan Irjen depertemen untuk pertimbangan kebijaksanaan lebih lanjut serta sebagai bahan konsultatif bagi persidangan antarmenteri.
Menko Ekku dan wasbang mengkoordinasikan para menteri LPND sepanjang menyangkut pengawasan.
Wakil presiden mendapat tugas khusus dari Presiden untuk mengkoordinasikan seluruh aparat pengawasan pemerintah dan kegiatannya. Wakil presiden juga menampung informasi dari masyarakat.
Presiden melakukan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Irjenbang selaku staf pembantu Presiden.
BPK mempunyai tugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan dan kekayaan negara serta semua pelaksanaan APBN, APBD dan Anggaran BUMN/BUMD berdasarkan ketentuan UU, dan berkewajiban memberu=itahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR.
DPR sebagai lembaga perwakilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.
Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas jalannya peradilan untuk diambil tindakan perbaikan/penertiban.
Pengawasan Melekat
Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang secara stuktural melekat pada setiap dan seluruh hierarki jabatan pimpinan organisasi dan merupakan fungsi inherennya.
Pengawasan Masyarakat
Pengawasan masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Masyarakat tidak termapil dengan sendirinya tetapi terbentuk dari sikap peduli dan motivasi, biasanya dalam bentuk kotak pos keluhan, melalui lembaga perwakilan, lembaga peradilan, organisasi politik, ormas dan LSM.
Tindak Lanjut Pengawasan
Tindak lanjut pengawasan terdiri atas 2 kelompok utama yaitu : 1. Tindak lanjut bersifat Preventif, berupa penyempurnaan unsur aparatur di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, 2. Tindak lanjut bersifat Represif, berupa penindakan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan dan penyelewengan lainnya. Tindakan represif dalam bentuk tindakan administratif terhadap pegawai atau tuntutan perdata melalui Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
Adminstrasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta mencipk[takan suasana menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi, saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Itulah hakikat peran administrasi negara dalam pembangunan di Indonesia.
Dalam falsafah Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani, sangat tepat menggambarkan proses penyesuaian peran administrasi negara terhadap proses perkembangan dan perubahan yang sekarang sedang terjadi.
Untuk mengatasi masalah-masalah administrasi negara dalam pembangunan di Indonesia adalah membangun administrasi negara melalui sumber daya manusia administrasi yang profesional dan memiliki kompetesi yang tinggi. Profesionalisma mencerminkan sikap seseorang terhadap profesi yang ditekuninya, kesungguhan hati untuk mendalami, menguasai menerapkan dan menjunjung tinggi etika profesi. Kompetensi merujuk pada suatu keadaan dimana seseorang dapat dipercaya berdasarkan kemampuannya.
Bab. 6 PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DI INDONESIA
Sejarah mencatat bahwa perkembangan aparatur negara dalam kurun waktu 1945 sampai pra PJP I sangat dipengaruhi oleh situasi perjuangan dan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Pada periode Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 aparatur negara menjadi ajang perebutan pengaruh partai-partai politik. Aparatur negara makin banyak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Situasi politik dan pemerintahan yang tidak stabil memperngaruhi efektivitas aparatur negara, terutama kabinet yang jatuh bangun menghambat penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan baik.
Pada periode Demokrasi terpimpin, tahun 1959-1965 keadaan aparatur negara tidak banyak berubah, dengan membesarnya kabinet sampai 100 menteri, aparatur negara tumbuh makin besar. Denga Orde Baru dimulai penataan administrasi negara berdasarkan UUD 1945. Menjelang PJP I tahun 1966-1968 pembangunan aparatur negara pada dasarnya berisikan kegiatan rehabilitasi dan konsolidasi untuk mengembalikan landasan, peran dan fungsinya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Selama PJP I tahun 1969-1993 Repelita demi Repelita, pendayagunaan aparatur negara ditempatkan sebagai bagian integral dari keseluruhan strategi ppembangunan nasional, dan senantiasa merupakan salah satu krida atau program kerja setiap kabinet dalam masa pembangunan. Untuk meningkatkan disiplin pegawai dikalangan pegawai negeri sipil telah diterbitkan beberapa peraturan yang khusus mengatur pegawai negeri sipil. Dalam PJP I sudah banyak dilakukan penelitian yang ditujukan untuk mengkaji berbagai kebijaksanaan pendayagunaan dan pengembangan sistem serta disiplin ilmu administrasi pembangunan, guna munujang pembangunan.
Kesejahteraan pegawai negeri masih sangat tidak memadai, sehingga mendorong perilaku yang merugikan seperti korupsi dan kolusi. Untuk mengatasi kendala – kendala yang ditemui pembangunan administrasi dilanjukan dalam PJP II dimanan sasran pembangunan aparatur negara yang bersih, bertanggung jawab, penuh pengabdian dan profesional. Sasaran selanjutnya adalah tertatatnya manajemen aparatur negara dalam meningkatkan kualitas, kemampuan dan kesejahteraan manusianya. Selanjutnya sasaran pembangunan administrasi adalah meningkatnya perwujudan otonomi daerah, yang serasi,nyata, dinamis dan bertanggung jawab.
Pembangunan Aparatur Negara meliputi kebijaksanaan yaitu : (a) Peningkatan disiplin aparatur negara (b) Pemantapan organisasi kenegaraan (c) Pendayagunaan organisasi pemerintahan (d) penyempurnaan manajemen pembangunan (e) peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, selain merupakan salah satu tujuan pokok dalam pembanggunan aparatur negara, juga merupakan persyaratan pokok bagi terselenggaranya pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Posisi aparatur negara dalam proses peningkatan disiplin nasional adalah sebagai pelopor, pelaku pertama dan utama, dalam menerapkan disiplin nasional sehingga menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat.
Peningkatan disiplin aparatur tercermin dari perilakunya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparatur bersifat melayani, mengayomi dan meneladani disertai kepemimpinan yang menumbuhkan dan mendorong prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Pendayagunaan organisasi pemerintahan yang meliputi organisasi pemerintah pusat,organisasi pemerintah daerah dan desa, hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Penyempurnaan manajemen pembangunan meliputi : a) Adminstrasi Kebijaksanaan Pembangunan b) Sistem Perencanaan, penganggaran dan pembiayaan serta pemantauan dan pelaporan c) manajemen program dan proyek pembangunan d) Sistem Informasi e) administrasi umum dan kearsipan dinamis f) sistem kearsipan nasional.
Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia merupakan unsur dan modal dasar dalam pembangunan nasional. Cakupan pembinaan meliputi : 1) Formasi dan Pengadaan 2) Pembinaan Karier 3) Pendidikan dan Pelatihan 4)Kepemimpinan Aparatur 5) Penggajian, Tunjangan dan Kesejahteraan 6) Administrasi Pegawai negeri sipil (PNS).
Program pembangunan aparatur negara dijabarkan dalam program pokok dan program penunjang. Program pokok pembangunan aparatur negara meliputi : 1) program Peningkatan Prasarana dan saran aparatur negara 2) Program peningkatan efisiensi aparatur negara 3) Program pendidikan dan pelatiahn aparatur negara 4) program penelitian dan pengembangan aparatur negara. Sedangkan program penunjang dalam pembangunan aparatur negara adalah 1) program pengembangan informasi pemerintahan 2) program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan 3) program pengembangan hukum administrasi negara.
Bab 7 PENUTUP
Adminstarsi dipengaruhi oleh lingkungan yang senantiasa berubah dari segala aspek kehidupan. Di bidang ekonomi, globalisasi ditandai oleh ekonomi dunia yang makin terbuka, dimana arus informasi, manusia, barang dan jasa, modal dan investasi bergerak cepat dan makin tidak mengenal batas wilayah negara. Administrasi negara dituntut secara tepat berperan dimana manusia makin meningkat pendidikannya, makin terspesialisasi kebutuhannya, makin keras tuntutannya pada kualitas bukan ketersediaan, makin menuntut untuk ikut serta dalam semua proses yang menentukan nasibnya.
Perubahan internal dan eksternal dlam administrasi akan mempengaruhi aspirasi, tuntutan, kemampuan, dan persepsi masyarakat maupun kualifikasi aparatur pemerintah. The way of governing berkembang dan dapat berbeda sekarang dengan masa yang akan datang. Ilmu administrasi, termasuk administrasi pembangunan ditantang untuk bisa mengikuti proses perubahan bahkan satu langkah di depan.
Betapapun besarnya peranan masyarakat, upaya untuk membangun masyarakat adlah tanggung jawab administrasi pembangunan, diperlukan pembaharuan bukan hanya sistem dan prosedur kerja tetapi juga semangat kerja. Ada dua altenatif yaitu perbaikan birokrasi berlangsung secara evolutif dan tidak bisa dipaksakan atau diupayakan untuk mempercepat proses perbaikan administrasi.
Untuk Indonesia, sebaiknya dipilih alternatif kedua, bahwa Indonesia harus mencambuk diri untuk melompat maju dalam membangun administrasi dengan alasan pertama, ekonomi Indonesia diambang untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Kedua, terjadi transformasi budaya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ketiga, masyarakat Indonesia telah teremansipasi dan mulai melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan. Keempat, globalisasi akan meningkatkan kadar keterbukaan dan informasi bangsa Indonesia. Kelima, liberalisasi perdagangan dan integrasi pandangan dunia membuka peluang-peluang baru dan memberikan harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik secara dipercepat. Kuncinya adalah daya saing yang ditentukan oleh dua hal, produktivitas dan efisienasi.
Birokrasi harus terdiri atas manusia-manusia yang bukan hanya berpengetahuan tetapi berkarakter. Untuk itu para pelajar ilmu administrasi perlu lebih banyak mempelajari pengalaman panjang pembangunan administrasi di Indonesia untuk membuat kajian-kajian dan penulisan ilmiah dalam bidang administrasi negara pada umumnya dan administrasi pembangunan pada khususnya, dalam rangka memperkuat upaya membangun administrasi negara yang mampu memberikan jawaban terhadap tantangan pembangunan bangsa Indonesia di masa kini dan di masa depan.
