RANGKUMAN ILMU NEGARA
NAMA
: MUCH. ROSID ANWAR
NIM
: 120111100237
JURUSAN : ILMU HUKUM
ILMU NEGARA ISTILAH DAN PENGERTIAN
Istilah Negara diterjemahkan dalam bahasa asing yaitu Staat (bahasa Belanda dan Jerman), State (bahasa Inggris), dan Etat (bahasa Perancis). Dari beberapa istilah diatas, kata staat digunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Sehingga definisi Negara adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dari beberapa kesiimpulan tersebut, maka definisi dari suatu Ilmu Negara adalah sebagai berikut: 1. Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari atau membicarakan tentang Negara 2. Ilmu Negara merupakan ilmu yang mempelajari, menyelidiki dan membicarakan Negara (Suhino, 1982 : 1) 3. Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki hal ikhwal dan seluk beluk Negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9) 4. Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki azas-azas pokok dan pengertian pokok tentang Negara dan hokum tata Negara ( George Jellink ).
ILMU NEGARA DENGAN ILMU HUKUM LAIN 1. Hubungan ilmu Negara dengan ilmu politik
Ilmu Negara dan hukum tata Negara menyelidiki kerangka yuridis daripada kerangka, sedangkan ilmu politik lebih menyelidiki bagian dari kerangka tersebut. Jadi, hubungannya sangat erat sekali karena keduanya mempunyai obyek yang sama yaitu Negara, sedangkan yang membedakannya adalah dari segi metode yang digunakan. Ilmu Negara menggunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis. Maksudnya: ilmu politik adalah ilmu praktis yang berdasarkan kenyataan, sedangkan ilmu Negara lebih ke teoritis ( mementingkan segi normatif). 2. Hubungan ilmu Negara dengan ilmu hukum tata Negara
Ilmu Negara merupakan pelajaran pengantar dan ilmu dasar pokok bagi pelajaran hukum tata Negara, sehingga HTN tidak dapat dipelajari secara teratur sebelum mempelajari
Ilmu Negara. IN juga memberikan dasar-dasar teoritis untuk hukum tata Negara positif, dan HTN menerapkan kenyataan-kenyataan dari bahan teoritis ilmu Negara tersebut.
UNSUR-UNSUR NEGARA
Unsur-unsur tentang berdirinya suatu Negara adalah sebagai berikut: 1. Rakyat
Rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama, walaupun berasal dari keturunan, dan kepercayaan yang berlainan. Perbedaan tersebut merupakan factor-faktor yang dapat mendorong kearah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Sehingga disinilah peran rakyat memang sangat penting demi terbentuknya sebuah Negara.
2. Wilayah
Definisi wilayah adalah suatu batas dimana kekuasaan Negara itu berlaku. Wilayah ini merupakan salah satu unsur pokok berdirinya Negara. Setiap Negara harus memiliki wilayah yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenali baik dalam factual maupun yuridis. Dalam arti factual, bahwa Negara yang bersangkutan menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilaya tersebut. Dalam arti yuridis, bahwa Negara yang bersangkutan tidak secara nyata menguasai dan menjalankan kekuasaan atas wilayah tersebut.
3. Pemerintah
Setiap Negara harus mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melakukan keputusan-keputusan terhadap penduduk di dalam wilayahnya. Oleh sebab itu, pemerintah
yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya karena pada hakikatnya
pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga dapat berdiri stabil Pemerintah merupakan syarat pokok untuk adanya suatu Negara. Jika pemerintah tersebut ternyata secara huku menjadi Negara boneka dari Negara lain, maka Negara tersebut tidak dapat digologkan sebagai Negara.
4. Pengakuan dari Negara lain
Unsur ini bukan merupakan syarat mutlak berdirinya suatu Negara karena hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya Negara dalam dunia internasional. Pengakuan dari Negara lain dibagi menjadi 2 sifat yaitu : Pengakuan secara De Facto : Pengakuan tentang kenyataan adanya suatu Negara sehingga dapat
mengadakan hubungan dengan Negara lain. Pengakuan secara De Jure : Pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh Negara lain
dengan segala konsekuensinya.
Fungsi adanya pengakuan dari Negara lain adalah: 1. Negara baru dapat diterima secara penuh sebagai anggota dalam pergaulan antar bangsa. 2. Negara baru dapat melakukuan hubungan internasional atau dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara lain. 3. Negara baru dapat dikatakan sebagai Internasional Person (Pribadi internasional) atau sebagai subyek hukum internasional. 4. Untuk tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan internasional. 5. Untuk menjamin kelanjutan hubungan internasional dengan jalan mencagah adanya kekosongan hukum yang dapat merugikan bagi kepentingan individu maupun hubungan antar bangsa.
OBJEK ILMU NEGARA
Persamaan: -
berhubungan erat dengan ilmu Negara adalah HTN, HTUN, Hukum Publik Internasional, dan ilmu politik.
-
Ke-4 konsep tersebut mempunyai objek yang sama yaitu Negara
Perbedaan: Dalam HTN dan HTUN memandang Negara dalam arti konkrit, sedangkan IN memandang Negara dalam arti abstrak yaitu objek dalam keadaan terlepas dari tempat, keadaan, dan waktu. Jadi, tugasnya bersifat abstrak – umum – universal.
Batas-batas ilmu tersebut adalah sebagai berikut: -
HTN Berhubungan erat dengan HTN pemerintahan dan organ-organ lembaga Negara.
-
HTUN Berhubungan dengan ketatausahaan Negara.
-
Ilmu poitik Mempelajari / menyelidiki Negara dari sudut kekuasaan.
ASAL MULA BERDIRINYA NEGARA
Berikut ini teori – teori tentang berdirinya suatu Negara menurut pandangan pemikir barat terdapat 2 golongan, yaitu teori spekulatif dan teori historis / evolusionistis. Adapun teori yang masuk dalam golongan spekulatif diantaranya teori ketuhanan, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori hokum alam, teori kenyataan, teori organis, teori modern, teori hokum murni, dan teori historis. 1. Teori Ketuhanan
Dasar daripada teori ini adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah kehendak Tuhan, termasuk terjadinya negara. Kalimat yang menunjuk pada teori ini tercantum dalam UUD 1945 alinea ke- 3, yaitu: ―Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…‖ atau ― By the grace of God”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 menjadi acuan serta dasar dari pemikiran masyarakat sebab didalamnya mengandung makna yang luar biasa. Hal tersebut berkaitan dengan tata hidup masyarakat akan kepercayaan terhadap tuhannya. Frederich Julius Stahl (1802 – 1861) dalam bukunya yang berjudul “Die Philosophie
des recht”, menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur – angsur melalui proses evolusi : keluarga —– > bangsa —– > negara.
Negara tidak tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam.
Negara tidak tumbuh disebabkan kekuatan manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan.
2. Teori Kekuasaan
Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan dimana orang yang memiliki kekuatan menaklukkan yang lemah. Berikut ini pandangan para pakar tentang teori kekuasaan, sebagai berikut:
Machiavelli: ―seorang raja harus kuat untuk mengatasi segala kekacauan yang dihadapi
negaa.‖
Hobbes: ―Syarat penting untuk menjadi raja adalah fisiknya kuat agar dapat mengatasi
kekacauan dalam masyarakat.‖
Karl Marx : “Negara
merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia untuk
menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya.‖ Dari kesimpulan diatas, siapa yang kuat berhak memimpin dan membentuk Negara. Disamping itu, juga adanya pertentangan ekonomi, antara golongan yang kuat dengan yang lemah dimana siapa yang paling unggul maka berhak untuk merebut kekuasaan Negara.
3. Teori Perjanjian Masyarakat
Teori ini menerangkan bahwa negara terbentuk dari sekelompok manusia yang semula hidup sendiri – sendiri mengadakan perjanjian dengan tujuan unuk kepentingan bersama supaya kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes (1588-1679): Homo homini lupus dan menyebabkan terjadinya perkelahian atau
perang semua lawan semua ( Bellum omnium contra omnes). Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan,‖ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya‖ yang kemudian melahirkan sebuah negara dengan perjanjian yang disebut pactum unionis. Isi daripada pactum subiectionis adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji
akan taat kepadanya. JohnLocke (1632-1704), menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya Two Treaties on Civil Government bersamaan tumbuhnya kaum borjuis (golongan menengah) yang
menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka, John Locke mendalilkan bahwa dalam pactum subiectionis tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Hak tersebut adalah HAM yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik
J.J. Rousseau (1712-1778) mengenal satu jenis perjanjian, yaitu pactum unions (perjanjian masyarakat
sebenarnya). Dalam paham J.J Rousseau, kedaulatan rakyat terdapat 2 implikasi. 1. penolakkan terhadap segala wewenang diatas rakyat yang tidak dari rakyat. 2. tuntutan agar kekuasaan yang ada identik dengan kehendak rakyat. Jadi, pada dasarnya manusia saling menjalin kontrak social satu sama lain agar tercipta tatanan hidup yang jauh lebih baik. Sehingga diharapkan dapat terciptanya toleransi untuk kepentingan bersama.
4. Teori Hukum Alam.
Menurut teori ini, terbentuknya negara dan hukum dengan memandang manusia sebelum ada masyarakat hidup sendiri – sendiri. Plato menerangkan bahwa terjadinya suatu Negara tidak lain adalah:
Keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.
Manusia adalah makhluk sosial.
Adanya tukar menukar hasil karya dan bergabung membentuk desa.
Antara desa yang satu dengan lainterjadi hubungan kerjasama, maka terbentuklah suatu masyarakat negara. Menurut Aristoteles, keberadaan manusia menurut kodratnya adalah sebagai mahluk
individu dan mahluk sosial. Teori ini berawal dari kelompok kecil, yang kemudian semakin meningkat dan akhirnya menjadi kota/Negara. Sehingga dapat digambarkan bahwa asal mula terbentuknya negara adalah sebagai berikut : KELUARGA —— > KELOMPOK —— > DESA —— > KOTA/NEGARA
5. Teori Kenyataan
Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan. Dari sini dapat dideskripsikan bahwa negara berdiri cukup memenuhi 3 unsur tersebut, namun untuk dapat berkomunikasi dan menjalin kerjasama di dunia internasional harus mendapat pengakuan dari negara lain. Sehingga dengan demikian, suatu negara dapat dengan leluansa dan merupakan salah satu negara yang ternama di dunia internasional. Negara bisa saja berdiri tanpa adanya pengakuan negara lain, namun apakah itu bisa berdiri sendiri tanpa negara
lain? Pada dasarnya suatu negara dapat disamakan dengan makhluk sosial dimana tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. 6. Teori Organis
Teori ini mempersamakan Negara dengan makhluk hidup. Nicholas da Cusa (1401-1464) menyatakan bahwa pemerintah sebagai tulang belulang manusia, UU sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup. Dengan demikian, Negara juga bisa dideskripsikan sebagai berikut, yairu kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematiannya. Hal ini sama saja dengan sejarah lahirnya Negara dan perkembangan-perkembangan yang ada didalamnya.
7. Teori Modern
Teori modern menitikberatkan fakta dan sudut pandang tertentu untuk memperoleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara.
Prof.Mr. R. Kranenburg
mengatakan bahwa hakikatnya negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Prof.Dr. J.H.A. Logemann mengatakan negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa. Perbedaan dari kedua pakar tersebut adalah Kranenburg lebih ke pengertian bangsa secara etnologis, sedangkan Logemann menekankan pengertian rakyat suatu negara dan memperhatikan hubungan antarorganisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di dalamnya.
8. Teori Hukum Murni
Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Kehendak negara adalah kehendak hukum yang dapat disimpulkan negara identik dengan hukum. Paul Laband (1838-1918) dari Jerman memelopori aliran yang meneliti Negara semata-mata dari
segi hukum. Pemikirannya diteruskan oleh Hans Kelsen (Austria) yang mendirikan Mazhab Wina. Beliau mengemukakan pandangan yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (national legal order ) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan dengan caranormatif. Hans Kelsen dikenal sebagai pejuang teori hukum murni (reinerechtslehre), yaitu teori mengenai pembentukan dan perkembangan hokum secara formal, terlepas dari isi material dan ideal norma-norma hukum yang bersangkutan. Menurut dia, negara adalah suatu badan hukum
(rechtspersoon, juristic person), seperti halnya NV, CV, PT. Dalam definisi Hans Kelsen, badan
hokum adalah sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan ,yaitu sebagai suatu person yang memiliki hak dan kewajiban. (General Theory of Lawand State, 1961).
9. Teori Historis
Teori historis merupakan teori yang menyatakan lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Teori ini yang umum diterima oleh sarjana-sarjana ilmu politik sebagai teori yang paling mendekati kebenaran tentang asal-mula Negara. Sekalipun teori historis pada umumnya mencapai persesuaian faham mengenai pertumbuhan evolusionistis dari Negara, namun dalam prakteknya masih terdapat perbedaan pendapat, sehingga teori historis belum menemukan kesesuaian faham.
TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA
Tujuan Negara adalah sebagai berikut: 1. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang banyak dan tidak dapat dipenuhi sendiri oleh manusia secara individual (Plato) 2. Menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya (Aristoteles) 3. Memungkinkan rakyat untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (Roger H. Soltau) 4. Menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginankeinginan secara maksimal (Harold J. Laski) 5. Untuk membentuk dan mempertahankan hokum (Emmanuel Kant) 6. Untuk memperoleh dan mempertahankan hukum (Machiavelli) Fungsi Negara adalah sebagai berikut: 1. Menurut John Locke, fungsi Negara ada 3 macam, yaitu: -
Fungsi legislative ( kekuasaan yang berwenang untuk membuat UU )
-
Fungsi eksekutif ( kekuasaan untuk melaksanakan UU termasuk mengadili )
-
Fungsi federative ( kekuasaan keamanan Negara, urusan perang, dan damai dalam keterkaitannya dengan hubungan luar negeri.
Teori John Locke tersebut kemudian disempurnakan oleh Montesquieu menjadi 3 fungsi (trias politica / teori pemisahan kekuasaan ), diantaranya:
-
Fungsi legislative ( fungsi untuk membuat UU)
-
Fungsi eksekutif ( fungsi untuk menjalankan UU)
-
Fungsi yudikatif ( Fungsi untuk mengadili / menafsirkan UU)
TEORI KEDAULATAN
Kedaulatan berasal dari kata sovereignty (bahasa inggris), souverainete (bahasa perancis),dan sovranus (bahasa italia). Kedaulatan merupakan suatu hal untuk menjalankan hak
dan kewajiban. Sedangkan tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dan kekuasaan. Macam-macam kedaulatan: 1. Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Tuhan merupakan kekuasaan tertinggi berada pada Tuhan.teori ini muncul karena manusia mempercayai / meyakini akan adanya Tuhan. Bahwa Tuhan lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta, semua makhluk-makhluk yang hidup di dunia ini.
2. Kedaulatan raja
Marsilius menyatakan bahwa Raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan / memegang kedaulatan di dunia. Hal ini perbuatannya sudah menjadi kehendak Tuhan, raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Namun, ini tidak sesuai dengan teori di dalam buku yang berjudul Vindiciae Contra Tyrannos, bahwa meskipun raja dipilih oleh Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Meskipun begitu, rakyat tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena adanya raja juga sebab rakyat.
3. Kedaulatan Negara
Kedaulatan Negara merupakan kekuasaan tertinggi berada pada Negara itu sendiri. Hal itu berarti bahwa kekuasaannya meliputi segi kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan warga Negara itu tidak lagi mempunnyai kepribadian.
4. Kedaulatan hukum
Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi yang berada dalam suatu Negara adalah hukum itu sendiri. Semua harus tunduk dan patuh pada hukum, baik penguasa maupun warga Negara. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum.
5. Kedaulatan rakyat
Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara ada pada rakyat. Menurut Locke bahwa Negara diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara rakyat. Dengan demikian tanpa adanya rakyat, maka tidak akan terbentuk sebuah Negara.
