Felicia Jonathan 2013130120 Kelas A Seminar Perpajakan Efektivitas dan Efisiensi Penerapan KebijakanTerkait Pusat Logistik Berikat dalam Mendukung Perekonomian di Indonesia
DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................................... ..................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ............................................ ........................................................ ................. 1 1.2 Rumusan Masalah .......................................................... ..................................................... 2 1.3 Tujuan ..................................................................................................................................... 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................ ............................................................................................ 3 2.1 Asal-Usul Pusat Logistik Berikat ....................................... ............................................ 3 2.2 Hukum yang Mengatur Meng atur Mengenai PLB .............................................. .......................... 3 2.3 Perbedaan Istilah dalam Aktivitas Logistik............................. .................................. 4 2.4 Tujuan Pusat Logistik Berikat ...................................................... .................................. 4 2.5 Manfaat Didirikan Pusat Logistik Berikat ................................................. ................. 5 2.6 Jangka Waktu dan Kegiatan Terkait Pusat Logistik Berikat ............................... 6 2.7 Syarat Pendirian Kawasan Pusat Logistik Berikat................ .................................. 7 2.8 Syarat Dalam Penetapan Tempat Pusat Logistik Berikat ..................................... 8 2.9 Syarat Perizinan Pusat Logistik Berikat ..................................................................... 9 2.10 Fasilitas Pajak Terkait Pusat Logistik Berikat ................................................ ....... 9 2.11 Pengecualian Penerapan Perpajakan dalam Pusat Logistik Berikat............. 9 2.12 Perhitungan Bea Masuk dalam Rangka Impor Im por ................................................... 10 2.13 Perhitungan Pajak dalam Rangka Rang ka Impor (PDRI), terdiri atas....................... 10 2.14 Artikel Terkait Pusat Logistik Berikat ..................................................... .............. 12
BAB 3 PEMBAHASAN .......................................................................................... ..................................................................................................... ........... 14 3.1 Pembahasan Pemberlakuan Pembe rlakuan Pusat Logistik Berikat ........................................... 14 3.2 Dampak Atas Penerapan Pen erapan Pusat Logistik Berikat .................................................. 15 3.4 Keunggulan Pusat Logistik Berikat Dibandingkan Gudang Berikat .............. 16 3.5 Harapan Pemerintah Pem erintah Mengenai Pusat Logistik Berikat ..................................... 17
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... ......................................................................................................... .................................... 18
0
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami kemerosotan dan lesu. Hal ini terjadi di seluruh dunia diakibatkan suku bunga di Amerika yang mengalami kenaikan sehingga para investor yang berinvesatasi di negara-negara berkembang kembali ke Amerika karena Amerika merupakan pusat keuangan dan merupakan ekonomi terbesar di dunia. Dalam aktivitas bisnis berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan terkait aktivitas bisnis cenderung meningkat sedangkan penghasilan yang didapatkan tampak menurun sehingga laba yang diperoleh cenderung kecil. Di sisi lain aktivitas bisnis banyak dilakukan dengan internet sehingga terjadi ketidakseimbangan walaupun hal ini merupakan peluang yang baik karena seluruh kalangan dapat melakukan aktivitas bisnis tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk memulainya. Hal ini merupakan suatu langkah untuk menumbuhkan kembali perekonomian di Indonesia. Tingkat persediaan barang dalam penawaran yang akan dijual perlu ditingkatkan baik barang yang berasal dari impor maupun lokal sehingga dapat meningkatkan produk domestik bruto Indonesia. Dalam mendukung peluang tersebut harus disertai dengan alur logistik barang dengan lebih cepat, tepat dan murah. Pemerintah melihat hal tersebut belum berjalan efektif sehingga dikeluarkan paket kebijakan ekonomi XII dimana berfokus dengan pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Masalah dalam logistic yang ada sehingga berjalan kurang efisien karena bahan baku, gudang dan jalur distibusi di Indonesia semuanya melalui Singapura dan Malaysia, kemudian impor bahan baku seluruhnya dilakukan di Tanjung Priok, waktu bongkar muat (dwelling-time) yang lama dibandingkan negara lain, presepsi UKM akan eksporimpor sulit menjadikan akses bahan baku dan pemasaran kurang maksimal serta tidak adanya standardisasi quality control yang memadai terkait dengan eksporimpor sehingga berpengaruh pada biaya yang dikenakan mahal ditambah dengan pembayaran bea masuk dan pajak impor. Kebijakan ini diharapkan memberi kemudahan dalam mendukung aktivitas bisnis di Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga banyak investor yang akan berinvestasi di Indonesia dan berdampak positif bagi
1
perekonomian Indonesia. Tujuan Utama dari PLB sendiri berupa menjadikan Indonesia hubungan yang utama di tingkat nasioal maupun regional Asia Pasifik. Salah satu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu Pusat Logistik Berikat (PLB). Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi agar alur logistik dapat berjalan lebih efektif dengan biaya yang dikenakan tidak terlalu mahal sehingga dapat lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin luas. Oleh karena itu penulis ingin membahas lebih dalam mengenai tax amnesty, sehingga penulis memberi judul makalah Efektivitas dan Efisiensi Penerapan “
KebijakanTerkait
Pusat
Logistik
Berikat
dalam
Mendukung
”
Perekonomian di Indonesia . 1.2 Rumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang, adapun identifikasi masalah yang dirumuskan oleh penulis dalam bentuk pertanyaan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut : 1. Mengapa pemerintah membuat kebijakan mengenai pusat logistik berikat? 2. Apa pengaruh atas diberlakukannya kebijakan pusat logistik berikat ? 3. Apa perbedaan antara pusat logistik berikat dan gedung berikat ? 1.3 Tujuan Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah : 1. Mengetahui pembentukan kebijakan pusat logistic berikat. 2. Melaksanakan
kebijakan
pusat
logistik
berikat
dengan
memahami
konsekuensi atas pelaksanaannya. 3. Mengetahui perbedaan antara pusat logistik berikat dan gedung berikat.
2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Asal-Usul Pusat Logistik Berikat Menurut www.ali.web.id, dalam paket Kebijakan Ekonomi
Jilid 2 yang
dirilis pada September 2015, pemerintah memberikan insentif bagi industri logistik dengan pembentukan Pusat Logistik Berikat(PLB). Perusahaan yang mau membuka cabang di pusat berikat akan disediakan insentif fiskal. Dengan kehadiran PLB, industri manufaktur tak perlu lagi mengimpor, cukup mengambil barang dari gudang berikat. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015, Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. Pusat Logistik Berikat (PLB) adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. PLB didukung dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta fleksibilitas operasional lainnya. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik Berikat. 2.2 Hukum yang Mengatur Mengenai PLB Menurut www.uraikan.compresiden hukum yang mengatur terkait PLB berupa :
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 32 tahun 2009 tentang tempat penimbunan berikat
Perubahan
Peraturan
Menteri
Keuangan
272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat
3
(PMK)
Nomor
2.3 Perbedaan Istilah dalam Aktivitas Logistik Menurut PP Nomor 85 tahun 2015 dan PMK Nomor 272/ PMK.04/ 2015, mencakup istilah yang sering digunakan dalam aktivitas logistic berupa :
Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor,
dapat
disertai
1
(satu)
atau
lebih
kegiatan
berupa
pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- barang tertentu dalam
jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana
dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik Berikat. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB . Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. 2.4 Tujuan Pusat Logistik Berikat Menurut Kemenkeu, PLB merupakan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai bagian dari implementasi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II memiliki tujuan berupa :
mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien
4
mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, termasuk industri kecil dan menengah
meningkatkan investasi
menjadikan Indonesia sebagai hubungan logistik Asia Pasifik Sedangkan menurut beacukai, Tujuan pengembangan pusat logistik berikat
ini antara lain, menurunkan ongkos logistik nasional karena perusahaan manufaktur nasional tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar negeri dan cukup membeli dari gudang yang dikelola perusahaan atau warehouse (gudang). Tujuan lainnya, menjaga ketersediaan bahan baku secara cepat dan murah. Lalu menurunkan dwelling time dan diharapkan Indonesia dapat menjadi pusat distribusi kawasan regional di Asia Tenggara. Karena nanti dijadikan tempat transit ASEAN sehingga memberi kontribusi kepada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Usaha dari perusahaan warehousing . 2.5 Manfaat Didirikan Pusat Logistik Berikat Menurut www.ali.web.id manfaat PLB berupa :
• Efisien, perusahaan manufaktur t idak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri, cukup mengambil dari PLB.
• Seluruh inventory barang manufaktur domestik yang awalnya di luar negeri terutama Malaysia, Portland (AS), dan Singapura akan ditarik ke PLB. Dengan insentif fiskal, pengusaha terdorong menyimpan barang di PLB ketimbang gudang berikat di luar negeri.
• Di PLB tidak ada pembatasan suplai barang, sedangkan jika menyimpan di gudang berikat dibatasi sesuai jenis komoditas.
• Industri, termasuk UK M mendapat kepastian pasokan bahan baku dalam waktu singkat dan tidak menanggung risiko fluktuasi harga.
• UKM tak perlu m emikirkan kegiatan operasional, marketing, operasional dan pelayanan secara konsolidasi dapat dilakukan di satu tempat: PLB.
• Khusus PLB BBM, industri yang biasanya membeli minyak dari luar negeri, nanti tinggal membeli dari kilang minyak di PLB sehingga bisa mengurangi permintaan valas di dalam negeri.
5
• Memperkecil dwelling time yang saat ini berada di angka 4,3 hari jika impor lewat kontainer.
• Kepadatan di pelabuhan utama Indonesia bisa dikurangi. • Para trader internasional dapat membuka PLB langsung di Indonesia atau menunjuk penyedia gudang lokal sebagai mitra dalam membuka PLB.
• Bisa menjadi penghubung untuk negara -negara ASEAN di mana direct caller Jakarta ke negara-negara ASEAN tujuan telah tersedia. 2.6 Jangka Waktu dan Kegiatan Terkait Pusat Logistik Berikat Menurut PMK Nomor 272/ PMK.04/ 2015, Barang yang ditimbun di dalam PLB diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tangga lpemasukan ke PLB . Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang dalam hal barang yang ditimbun dalam PLB merupakan barang untuk keperluan: a. operasional minyak dan/ atau gas bumi; b. pertambangan; c. industri tertentu; d. industri lainnya dengan izin Kepala Kantor Pabean Bila sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan 3 tahun makan barang yang ditimbun harus diekspor kembali , dikeluarkan ke TPB lain, dikeluarkan ke Kawasan Bebas, dikeluarkan ke KEK atau dikeluarkan ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu: a. pengemasan atau pengemasan kembali; b. penyortiran; c. standardisasi (quality control ); d. penggabungan (kitting ); e. pengepakan; f. penyetelan; g. konsolidasi barang tujuan ekspor;
6
h. penyediaan barang tujuan ekspor; i. pemasangan kembali dan/ atau perbaikan; j. maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (painting); k. pembauran (blending ); 1. pemberian label berbahasa Indonesia; m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; n. lelang barang modal asal luar daerah pabean; o. pameran barang impor dan/ a tau asal tempat lain dalam daerah pabean; p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/ atau ekspor; q. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/ atau ekspor; dan / atau r. kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan ole h Direktur Jenderal. 2.7 Syarat Pendirian Kawasan Pusat Logistik Berikat Menurut PMK Nomor 272/ PMK.04/ 2015 Pasal 7, untuk menjadi kawasan PLB harus memenuhi berupa : a. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut lainnya; b. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas ; c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik atas barang impor clan/ atau barang ekspor; d. mempunyai tempat untuk melakukan penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean; e. mempunyai tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan pemberitahuan pabeannya sebelum clilakukan pengeluaran barang, kecuali clalam hal calon PLB akan menimbun barang yang mempunyai karakteristik tertentu berupa barang cair, gas, atau sej enisnya; dan f. mempunyai tata letak clan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
7
2.8 Syarat Dalam Penetapan Tempat Pusat Logistik Berikat Menurut PMK Nomor 272/ PMK.04/ 2015 Pasal 10, syarat penetapan tempat sebagai PLB dan izin pengusaha PLB mencakup : a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. merupakan perusahaan: 1. yang telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta Authorized Economic Operator (AEO) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka) ; 3. Badan Usaha Milik Negara; atau 4. yang memiliki luas lokasi tan.ah dan/ atau bangunan paling kurang 10 .000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) , kecuali untuk jenis barang yang di tim bun dalam tangki penimbunan; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, ban.gun.an, atau kawasan yang mempunyai batas-batas dan luas yang jelas ,berikut peta lokasi/ tern pat dan rencana tata letak/ den.ah yang akan dij adikan PLB; d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izm lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; e. telah dikukuhkan se bagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; f. tidak memiliki tunggakan Paj ak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai; g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling kurang mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja; dan h. mencantumkan Jen1s kegiatan yang akan dilakukµn di PLB se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) .
8
2.9 Syarat Perizinan Pusat Logistik Berikat Menurut PP no 85 tahun 2015 Pasal 42C, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin penyelenggara PLB ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Pihak yang akan menjadi penyelenggara Pusat Logistik Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. 3 Jika pengusaha PLB bertindak sebagai penyelenggara maka ada tambahan berupa mendapat rekomendasi dari penyelenggara Pusat Logistik Berikat. 2.10 Fasilitas Pajak Terkait Pusat Logistik Berikat Menurut www.kemenkeu.go.id, pemerintah memberikan fasilitas dalam pelaksanaan pusat logistik berikat yang terdiri atas :
penangguhan pembayaran bea masuk bagi perusahaan yang menyimpan barang ke dalam PLB dari tempat lain di luar daerah pabean dalam jangka waktu tertentu.
Perusahaan dibebaskan dari pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
Bagi perusahaan yang ingin masuk kawasan PLB, pemerintah juga membebaskan pembayaran cukai.
Pemerintah tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas barang yang dipindahkan dari kawasan PLB satu ke PLB lainnya, juga berlaku untuk barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean maupun dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya ke kawasan PLB yang ditujukan untuk ekspor.
2.11 Pengecualian Penerapan Perpajakan dalam Pusat Logistik Berikat Menurut PMK Nomor 272/ PMK.04/ 2015 Pasal 25, tarid diberlakukan jika terjadi waste/ scrap dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean maka: 1. berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dikenakan bea masuk sebesar: 1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) waste/ scrap 5% (lima persen) atau lebih; atau
9
2. tarif yang berlaku dikalikan harga j ual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) waste/ scrap kurang dari 5% (lima persen) ; dan b. dikenakan PDRI yang dihitung berdasarkan harga jua 2.12 Perhitungan Bea Masuk dalam Rangka Impor Menurut www.beacukaipasarbaru.com, pemungutan terkait impor meliputi: a.
Bea Masuk
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa:
“Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.” Bea Masuk = tarif bea masuk x nilai pabean
Penjelasan Mengenai Tarif bea masuk: a)
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa untuk penetapan tarif bea masuk barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang. b)
Adapun sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang
impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 yang merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. · Nilai Pabean Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, diatur bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF). 2.13 Perhitungan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI), terdiri atas Menurut www.beacukaipasarbaru.com, pemungutan terkait impor meliputi: i.Pajak Pertambahan Nilai (disingkat PPN)
10
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, diatur bahwa:
“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: (b) Impor Barang Kena Pajak” PPN = 10% x Nilai Impor (Nilai pabean + bea masuk) ii. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (disingkat PPh Pasal 22), Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiat an Usaha di Bidang Lain, diatur bahwa: Pasal 2 ayat 1 Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: a. Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas: 1. impor: a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor; b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; c) selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor; d) selain barang tertentu dan barang tertentu · lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/ atau e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang iii.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (disingkat PPnBM) atas impor Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam peraturan pe rundang-
11
undangan. PPnBM = Persentase PPnBM x Nilai Impor 2.
Ketentuan yang berlaku terkait dengan barang kiriman
Proses penetapan tarif bea masuk, nilai pabean, serta bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman diatur bahwa Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean sert a menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas Barang Kiriman (peneta pan tersebut bersifat official assesment). 2.14 Artikel Terkait Pusat Logistik Berikat Tingkatkan Daya Saing Industri Domestik, Presiden Resmikan Pusat Logistik Berikat Jakarta, 10/03/2016 Kemenkeu - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memfasilitasi pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang juga menjadi program nasional Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II yang telah diluncurkan pada September 2015 lalu. Peresmian PLB ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Cakung, Jakarta, pada Kamis (10/3). PLB sendiri merupakan gudang logistik multifungsi untuk menimbun barang impor atau lokal, dengan kemudahan fasilitas perpajakan berupa penundaan pembayaran bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta menawarkan fleksibilitas operasional lainnya. Fasilitas ini diyakini dapat menjaga ketersediaan bahan baku industri dengan lebih cepat dan murah, mengurangi biaya logistik, selain juga membantu menurunkan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan. PLB sekaligus menjadi langkah awal Indonesia untuk menjadi pusat distribusi bahan baku maupun produk ekspor di Asia Pasifik. Presiden berharap, pembentukan PLB ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan logistik nasional. Seperti diketahui, biaya logistik Indonesia saat ini dinilai kurang efisien, karena mencapai 24 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Akibatnya,
12
industri nasional menjadi kurang kompetitif. Beberapa penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia tersebut, menurut Presiden, antara lain adalah bahan baku industri asal impor banyak yang ditimbun luar negeri. Demikian halnya dengan barang ekspor, dimana saat menunggu pembeli, barang-barang tersebut selama ini ditimbun di Singapura dan Malaysia.
“Kalau hal seperti ini tidak bisa kita bereskan, kita tidak akan bisa bersaing. Tidak logis, produksi di sini, has ilnya di sini, gudangnya di negara lain,” kata Presiden saat meresmikan fasilitas PLB. Presiden menilai, pembentukan PLB dapat mendekatkan pelaku usaha dengan bahan baku. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri nasional, karena bahan baku dapat diperoleh dengan lebih cepat dan murah. “Ini baru, proses-proses
cepat, pelayanan cepat yang nantinya memberikan efisiensi kepada negara,” ungkapnya. Selain biaya logistik, Presiden meyakini pembangunan PLB juga akan mengurangi dwelling time di pelabuhan. Investasi untuk pertumbuhan ekonomi
nasional pun diyakini dapat meningkat. “Saya harap para pengusaha PLB mampu memindahkan penumpukan barang dari luar (negeri) ke sini,” ujarnya. (nv). Sumber
:
http://www.kemenkeu.go.id/Berita/tingkatkan-daya-saing-industri-
domestik-presiden-resmikan-pusat-logistik-berikat
13
BAB 3 PEMBAHASAN 3.1 Pembahasan Pemberlakuan Pusat Logistik Berikat Pemberlakuan atas pusat logistik berikat merupakan salah satu implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Bea dan Cukai (DJBC) terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II, dimana peluncuran dilakukan pada September 2015 sedangkan realisasi pada Maret 2016 dinilai merupakan kebijakan yang paling berhasil dalam implementasinya. Hal ini didukung dengan peresmian 11 PLB yang dilakukan oleh pemerintah dan rencana akan ditambah sekitar 17 PLB. Istilah pusat logistik berikat bukan merupakan hal yang baru dalam aktivitas logistik impor dan ekspor yang ada di Indonesia, sebelumnya terdapat istilah yang mirip yang digunakan dalam aktivitas logistik yaitu pusat kawasan berikat. Pusat Logistik Berikat dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada dimana waktu yang dibutuhkan dalam bongkar muat di pelabuhan untuk memperoleh barang-barang impor cukup lama ( dwelling time) dan biaya yang dibebankan cukup mahal dimana adanya tambahan biaya penimbunan di luar negeri dimana dikenakan sebelum barang diimpor ke Indonesia dan tambahan biaya teknis untuk menelusuri barang yang diimpor ke Indonesia. Penumpukan barang terjadi karena adanya kepentingan dilakukan oleh pihak tertentu dimana dibebankan pungli atas aktivitas impor sehingga barang dapat diproses dengan cepat dan berakibat harga yang dibebankan kepada konsumen menjadi tinggi. Kebijakan terkait pusat logistik berikat merupakan suatu langkah yang sangat baik dimana PLB dijadikan sebagai wadah dalam menampung barang-barang yang diperoleh secara impor maupun dalam melakukan ekspor dimana barang dapat ditimbun di gudang sebelumnya dimana berkedudukan sebagai gudang untuk tempat penimbunan sementara. Barang-barang tersebut kebanyakan merupakan bahan baku indusrtri. Keberadaan PLB dapat mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat ditangani dengan cepat dan terjadi keseimbangan antara keperluan yang dibutuhkan dan ketersediaan barang. Jangka waktu dalam PLB selama 3 tahun sampai barang yang ada laku terjual namun terdapat ketentuan khusus dalam perpanjangan atas barang yang ditimbun. Pemerintah memberikan fasilitas kepada pengusaha dengan pembebebanannya ditunda terkait dengan bea masuk, ppn dan
14
ppnbm, cukai dan pajak dalam rangka impor. PLB yang ada menjadikan perusahaan lebih mudah dalam melakukan impor barang dengan biaya pengurusan menjadi lebih murah karena lebih cepat dalam proses bongkar muat di pelabuhan ( dwelling-time). Fasilitas dalam PLB diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku industri sehingga lebih cepat, murah dan mengurangi biaya logistik yang ada dalam melakukan impor barang. Namun yang diuntungkan atas kebijakan PLB lebih kepada industri di bidang otomotif 3.2 Dampak Atas Penerapan Pusat Logistik Berikat Realisasi yang dilakukan dalam PLB memberikan dampak yang sangat positif. Keterkaitan akan hal tersebut dapat dilihat dimana waktu dalam dwellingtime berkurang secara signifikan dari 3,5 hari menjadi 1-1,5 hari sehingga logistik yang dilakukan lebih efisien dan aktivitas bisnis yang dilakukan dapat dioptimalkan oleh perusahaan dimana berefek pada pengurangan biaya dalam produksi. Dengan fakta yang ada pemerintah mengharapkan agar banyak perusahaan akan terdorong untuk melakukan pendekatan atas PLB dimana kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia akan berdampak pada meningkatnya transaksi dengan menarik aktivitas logistik yang masih ada di luar PLB Indonesia. Biaya logistik yang dibebankan dalam aktivitas impor cenderung lebih efisien dimana biaya menjadi lebih hemat 25-30%, sebelumnya biaya yang dibebankan cukup besar mencapai 24% dari pengeluaran perusahaan. Hal ini berdampak pada harga produk yang ditawarkan kepada konsumen menjadi tinggi dan tidak dapat bersaing dengan negara lainnya. Dengan adanya PLB di Indonesia waktu yang dikeluarkan akan berkurang sehingga biaya
yang dikeluarkan
juga akan berkurang
karena
hal
tersebut
saling
mempengaruhi satu dan yang lainnya.
3.3 Keuntungan Dibentuknya Pusat Logistik Berikat Di Indonesia logistik untuk pengiriman barang impor dan ekspor terdapat kendala dimana waktu dibutuhkan lama sehingga barang tidak tepat waktu sampai saat barang dibutuhkan sehingga mengurangi tingkat penjualan yang seharusnya diperoleh. PLB mengatasi kendala yang ada terkait dengan logistik dan implementasinya memberikan beberapa keuntungan yang menguntungkan baik dari
15
sisi pemerintah maupun pengusaha. Keuntungannya dimana peningkatan efisiensi dengan memperkecil dwelling time yang saat ini berada di angka 4,7 hari bila importasi dilakukan menggunakan crane, memotong rantai perdagangan sehingga lebih efisien di mana para pihak internasional dapat membuka PLB langsung di Indonesia atau menunjuk penyedia gudang lokal sebagai mitra dalam membuka PLB sehingga biaya dikeluarkan lebih efisien, dari UMKM akan mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dalam waktu singkat dan tidak menanggung risiko fluktuasi harga serta PLB dapat menjadi hubungan
untuk negara-negara ASEAN sebagai
direct caller . Pembentukan dalam PLB dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan harapan Indonesia dapat menjadi negara yang dapat diperhitungkan keberadaannya dan bersaing dengan Asean dalam era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pengembangan atas kebijakan PLB akan meningkatkan penerimaan atas pajak di Indonesia dengan masuknya barang baku ke Indonesia, maka terdapat potensi pengembangan dunia usaha yang dapat dipajaki.
3.4 Keunggulan Pusat Logistik Berikat Dibandingkan Gudang Berikat Pemerintah dalam menetapkan kebijakan PLB telah melakukan penelitian terlebih dahulu, dengan mengacu pada peraturang-peraturan sebelumnya terkait dengan logistik. Dahulu pemerintah mengadopsinya dengan menggunakan istilah gudang berikat dimana terdapat beberapa aturan yang dirasa kurang cukup efektif dengan kondisi perekomian Indonesia sekarang yang semakin maju. Terdapat beberapa keunggulan dalam PLB yang bersifat terbuka di mana memungkinkan pembeli dan penjual melakukan transaksi dan sistem yang digunakan bisa dilakukan penjualan secara putus dan konsinyasi jadi pihak UKM dapat turut berpartisipasi dalam melakukan transaksi, kedua waktu timbun barang mencapi 3 tahun yang lebih lama jangka waktunya dibandingkan di gudang berikat yang hanya 1 tahun dan ketiga memasok barang dengan ruang lingkup regional dimana tidak hanya memenuhi kebutuhan terkait domestik Indonesia tetapi dapat berperan sebagai pemasok bahan mentah di kawasan regional bila gudang berikat tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan domestik.
16
3.5 Harapan Pemerintah Mengenai Pusat Logistik Berikat Penerapan PLB dengan disertai hasil yang optimal membuat pemerintah memberikan harapan yang besar dalam aktivitas logistik. Dengan memaksimalkan hal ini diharapkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan pasar di Indonesia tidak terus-menerus lesu. Pemerintah melakukan perencanaan dengan terus-menerus mengembangkan kawasan yang akan menjadi PLB sehingga nantinya diharapkan di setiap provinsi di Indonesia memiliki kawasan yang di dalamnya terdapat PLB. Pemerintah tidak menyulitkan dalam proses pengajuan permohonan perizinan oleh perusahaan untuk menjadi pengelola PLB sehingga banyak perusahaan yang akan memperoleh izin pengelolaan PLB dan terjadi pemerataan distribusi bahan baku dan barang modal di seluruh wilayah Indonesia. Pemahaman pengusaha mengenai kebijakan PLB bisa semakin luas dan banyak pengusaha yang mendaftar menjadi calon pengelola PLB dengan digelarnya Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) di JIExpo.
17
DAFTAR PUSTAKA http://www.suara.com/bisnis/2016/04/25/112238/pusat-logistik-berikat-ditargetkanada-di-tiap-kawasan-industri http://www.beacukai.go.id/berita/membangun-pusat-logistik-di-indonesia.html http://www.ali.web.id/pustaka/majalahali/SC&LogisticsReview_EdisiIII_Januari201 6.pdf http://supplychainindonesia.com/new/penghematan-6-7-dari-pusat-logistik-berikat plb-kapas/ http://www.beacukaipasarbaru.com/berita/172/Informasi%20Mengenai%20Perhitun gan%20Bea%20Masuk%20dan%20Pajak%20Dalam%20Rangka%20Impor http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/mengukur-efektifitas-paket-kebijakan-ekonomiterkait-fiskal http://www.kompasiana.com/rudysangian/plb-pusat-logistik-berikat-dan-kbkawasan-berikat_56e2688cda9373e5102d25e9 http://presidenri.go.id/kabar-presiden/kegiatan-kepresidenan/presiden-jokowi-pusatlogistik-berikat-jadikan-industri-efisien.html http://www.kemenkeu.go.id/Berita/tingkatkan-daya-saing-industri-domestik presiden-resmikan-pusat-logistik-berikat
18
