PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
1. Peng Penge ertia rtian n a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur diatur dalam dalam Undan Undang g – undang undang untuk untuk mencar mencarii dan mengum mengumpul pulkan kan bukti bukti yang yang dengan dengan bukti bukti itu membua membuatt terang terang tentan tentang g tinda tindak k pidana pidana yang yang terjad terjadii dan guna guna menemukan tersangkanya. b. Tindak pidana adalah setiap perbuatan/ peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam perundang – undangan. c. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. d. PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai perundang - undang undangan an yang yang menja menjadi di dasar dasar hukumn hukumnya ya dan dalam dalam pelak pelaksan sanaa aan n penyid penyidika ikan n berada di bawah Kordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri. e. Tersangka
adal adalah ah
seor seoran ang g
yang yang
kare karena na
perb perbua uata tann nnya ya
atau atau
kead keadaa aann nnya ya,,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. f.
adalah ah oran orang g yang yang dapa dapatt memb member erik ikan an kete ketera rang ngan an guna guna kepe kepent nting ingan an Saksi adal penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dan atau dialami sendiri.
g. Kete Ketera rang ngan an ahli ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. h. Konfrontasi adalah Konfrontasi adalah salah satu tehnik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara : tersangka dengan tersangka, saks saksii deng dengan an saks saksi, i, ters tersan angk gka a deng dengan an saks saksi) i) untu untuk k meng menguji uji kebe kebena nara ran n dan dan perse persesua suaian ian ketera keteranga ngan n masing masing – masing masing serta serta dituan dituangka gkan n dalam dalam Berita Berita Acara Acara Konfrontasi. i.
Rekontruksi adalah adalah salah salah satu satu tehnik tehnik pemer pemeriks iksaan aan dalam dalam rangka rangka penyi penyidik dikan, an, dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang j elas tentang terja terjadi diny nya a tind tindak ak pida pidana na ters terseb ebut ut dan dan untu untuk k meng menguji uji kebe kebena nara ran n kete ketera rang ngan an tersangka tersangka atau saksi saksi sehingga sehingga dengan dengan demikian demikian dapat dapat diketahui diketahui benar benar tidaknya tidaknya tersangka tersangka tersebut tersebut sebagai sebagai pelaku pelaku dituangka dituangkan n dalam dalam Berita Acara Pemeriksa Pemeriksaan an Rekonstruksi.
j.
Pemeriksaan adalah adalah kegia kegiatan tan untuk untuk menda mendapat patkan kan ketera keteranga ngan, n, kejela kejelasa san n dan dan keidentikan tersangka, saksi, ahli dan atau barang bukti maupun tentang unsur – unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang
2
maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. k. Administrasi penyidikan adalah adalah penatausa penatausahaan haan segala segala kelengka kelengkapan pan administras administrasii yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang meliputi pencatatan, pelaporan dan dan pend pendat ataa aan n
untu untuk k menj menjam amin in kete keterti rtiba ban, n, kela kelanc ncar aran an dan dan kese kesera raga gama mana na
pelaksanaan administrasi penyidikan baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan. l.
Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
m. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. n. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya pember pemberitah itahuan uan yang yang disamp disampaik aikan an oleh oleh seseo seseoran rang g karen karena a hak atau atau kewaj kewajiba iban n berdasarka berdasarkan n perundang perundang – undangan undangan,, bahwa bahwa telah telah atau sedang terjadi peristiwa peristiwa pidana. o. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak tindak pidana pidana,, atau atau dengan dengan seger segera, a, sesuda sesudah,b h,bebe eberap rapa a saat saat tindak tindak pidana pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan melakukannya, nya, atau apabila apabila sesaat sesaat kemudian kemudian dan padanya padanya diketemuk diketemukan an benda benda yang diduga keras keras sebagai sebagai hasil hasil kejahatan kejahatan atau diperguna dipergunakan kan untuk melakukan melakukan tind tindak ak pida pidana na itu itu yang yang menu menunju njukk kkan an bahw bahwa a ia adal adalah ah pela pelaku kuny nya a atau atau turu turutt melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. p. Tempat Tempat Kejadi Kejadian an Perkar Perkara a (TKP) (TKP) adal adalah ah temp tempat at dima dimana na suat suatu u tind tindak ak pidan pidana a dilakukan dilakukan// terjadi terjadi dan tempat – tempat tempat lain dimana tersangka tersangka dan atau korban dan atau atau baran barang g – baran barang g bukti bukti yang yang berhub berhubun ungan gan dengan dengan tindak tindak pidan pidana a terse tersebut but ditemukan. q. Bukti Permulaan Yang Cukup ialah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana pidana dengan dengan mensyarat mensyaratkan kan adanya adanya minimal minimal Laporan Laporan Kejadian Kejadian ditambah ditambah salah salah satu alat bukti yang sah. r. Bukti Yang Cukup mensyaratkan terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang yang dapat dapat meyak meyakink inkan an hakim hakim bahwa bahwa suatu suatu tindak tindak pidan pidana a benar benar – benar benar telah telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya.
3
s. RUPBASAN (Rumah (Rumah Penyim Penyimpa panan nan Benda Benda Sitaa Sitaan n Negara Negara)) adalah adalah suatu suatu tempat tempat khusus yang telah ditetapkan untuk dijadikan tempat penyimpanan benda sitaan negara baik dalam tingkat proses penyidikan PPNS, penuntutan maupun peradilan. t. Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi/ tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. u. Penyitaan adal adalah ah sera serang ngka kaia ian n tinda tindaka kan n peny penyid idik ik untu untuk k meng mengam ambi bill alih alih atau atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. v. Penangkapan adalah adalah suatu suatu tindak tindakan an penyi penyidik dik berup berupa a penge pengekan kanga gan n semen sementar tara a waktu waktu kebeba kebebasan san tersa tersangk ngka a atau atau terdak terdakwa wa apabil apabila a terdap terdapat at cukup cukup bukti bukti guna guna kepe kepent ntin inga gan n peny penyid idik ikan an atau atau penu penunt ntut utan an dan dan atau atau pera peradi dila lan n dala dalam m hal hal sert serta a menurut cara yang diatur dalam undang – undang. w. Penahanan adalah adalah penempata penempatan n tersangka tersangka atau terdakwa terdakwa ditempat ditempat tertentu tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang. x. Berita Pemeriksaan Pemeriksaan tersangka, tersangka, saksi, dan ahli adalah adalah catatan catatan atau tulisan yang bersifat otentik, dibuat dalam bentuk tertentu oleh penyidik atas kekuatan sumpah jabatan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan tersangka serta saksi/ ahli yang diperiksa, memuat uraian tindak pidana yang mencakup/ memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang dipersangkakan dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, identitas penyidik dan yang diperiksa, keterangan yang diperiksa. 2. Peng Penggo golo long ngan an Kegiatan Kegiatan pokok pokok dalam dalam rangka rangka penyidika penyidikan n tindak tindak pidana pidana dapat dapat digolongk digolongkan an sebagai sebagai berikut : a. Penyidika Penyidikan n tindak tindak pidana pidana tersebut tersebut meliputi meliputi : 1) Pencarian Pencarian Pengumpu Pengumpulan lan Bahan Bahan Keterangan/p Keterangan/penye enyelidika lidikan n 2) Peni Penind ndak akan an : (a) Peman Pemanggi ggilan lan (b) Penan Penangka gkapan pan (c) Penah Penahana anan n (d) Penggele Penggeledahan dahan (e) Penyi Penyitaa taan n 3) Peme Pemeri riks ksaa aan n:
4
(a) (a) Saks Saksii (b) (b) Ahli Ahli (c) (c) Tersa Tersang ngka ka 4) Penyelesa Penyelesaian ian dan dan penyera penyerahan han Berka Berkas s Perkara Perkara : (a) Pembuatan Pembuatan resume resume (b) Penyusun Penyusunan an Berkas Berkas Perkara (c) Penyeraha Penyerahan n Berkas Berkas Perkara Perkara b. Dukung Dukungan an Tehni Tehnis s Penyi Penyidik dikan an c. Admi Admini nist stra rasi si Peny Penyid idik ikan an 3. Penyid Penyidika ikan n Tindak Tindak Pidana Pidana a. Penyidika Penyidikan n tindak pidana pidana dilaksanaka dilaksanakan n setelah diketahui diketahui bahwa bahwa sesuatu sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. b. Suatu Suatu peristiwa peristiwa dan atau tindak tindak pidana pidana dapat dapat diketahui diketahui melalui melalui : 1) Laporan Kejadian Laporan diterima dari seseorang baik tertulis maupun lisan dicatat oleh PPNS kemudi kemudian an dituan dituangka gkan n dalam dalam Lapor Laporan an Kejad Kejadian ian yang yang ditand ditandata atanga ngani ni oleh oleh si pela pelapo porr dan dan PPNS PPNS.. Sete Setela lah h sele selesa saii pene penerim rimaa aan n lapo lapora ran, n, kepa kepada da pela pelapo por r diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. 2) Pengaduan Pengad Pengaduan uan dapat dapat dilak dilakuka ukan n baik baik secara secara lisan lisan maupun maupun tertul tertulis is pada pada instan instansi si PPNS disertai permintaan untuk melakukan penindakan menurut perundang undangan yang menjadi kewenangan pada instansi tersebut. 3) Tertangkap tangan (a) (a) Dala Dalam m hal hal tert tertan angk gkap ap tang tangan an,, seti setiap ap oran orang g dapa dapatt mela melaku kuka kan n tind tindak akan an tersebut dan segera memberitahukan serta menyerahkan tersangka beserta atau atau tanp tanpa a bara barang ng bukt buktii kepa kepada da PPNS PPNS yang yang berw berwen enan ang g mela melaku kuka kan n penanganan selanjutnya. (b) PPNS apabila apabila menerima menerima penyerahan penyerahan tersangka tersangka beserta beserta atau tanpa barang barang bukti, wajib : (1) Membuat Membuat Laporan Laporan Kejadian. Kejadian. (2) Mendatangi TKP dan melakukan melakukan tindakan yang yang diperlukan. diperlukan. (3) Membuat Berita Acara atas setiap tindakan tindakan yang telah dilakukan. dilakukan. 4) Diketahui langsung oleh PPNS
5
Dalam Dalam hal suatu suatu tindak tindak pidana pidana diketahu diketahuii langs langsung ung oleh oleh PPNS, PPNS, maka maka PPNS PPNS tersebut wajib segera melakukan tindakan – tindakan sesuai kewenangannya, kemudian membuat Laporan Kejadian dan atau Berita Acara tentang tindakan – tindakan yang telah dilakukan guna penyelesaian selanjutnya. c. Kegi Kegiat atan an Peny Penyid idik ikan an Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, pidana, segera segera dilakukan dilakukan penyidika penyidikan n melalui melalui kegiatan kegiatan Capulbaket, penindaka penindakan, n, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. 1) Capulbaket a) Capulbake Capulbakett dilaksana dilaksanakan kan mendasar mendasarkan kan pada : (1) (1) Adan Adanya ya info inform rmas asii dan dan atau atau lapo lapora ran n yang yang dite diterim rima a maup maupun un dike diketa tahu huii langsung oleh petugas instansi / PPNS; (2) Laporan Laporan Kejadian; Kejadian; (3) Berita Acara Acara Pemeriksa Pemeriksaan an di TKP; (4) Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan tersangka tersangka dan atau atau saksi. b) Capulb Capulbake akett dilaku dilakuka kan n untuk untuk : (1) Menca Mencari ri ketera keteranga ngan n – ketera keteranga ngan n dan bukti bukti guna guna menen menentuk tukan an suatu suatu perist peristiwa iwa yang yang dilap dilapork orkan an atau atau diaduk diadukan, an, apakah apakah merupa merupakan kan tindak tindak pidana atau bukan. (2) (2) Mele Meleng ngka kapi pi kete keteran ranga gan n dan dan bukt buktii – bukt buktii yang yang tela telah h dipe dipero role leh h agar agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya. (3) Persiapan pelaksanaan pelaksanaan penindakan penindakan atau pemeriksaan. pemeriksaan. c) Sasar Sasaran an Capulb Capulbake akett adalah adalah : (1) (1) Oran Orang; g; (2) Benda/ Benda/ barang; barang; (3) (3) Temp Tempat at.. d) Cap Capulb ulbaket ket dila ilakuka ukan den dengan gan cara terb terbuk uka a sep sepanja njang hal hal itu itu dapa dapatt mengha menghasil silkan kan ketera keteranga ngan n – keter keterang angan an yang yang diperl diperluka ukan, n, dan dilaku dilakukan kan secara tertutup apabila terdapat kesulitan mendapatkannya. e) Hasil capulba capulbaket ket dituangka dituangkan n dalam bentuk bentuk laporan laporan dan harus harus benar – benar benar diolah diolah sehingga sehingga merupakan merupakan keteranga keterangan n yang berguna berguna untuk kepentingan kepentingan penyidikan. f) Hal – hal hal yang yang perlu perlu diperh diperhati atikan kan :
6
(1) Dalam melakukan capulbaket capulbaket secara secara terbuka petugas wajib wajib menunjukkan tanda pengenal serta menggunaka m enggunakan n tehnik wawancara yang benar. (2) Dalam Dalam melak melakuka ukan n capul capulbak baket et secara secara tertut tertutup up petuga petugas s menggu menggunak nakan an teknik observasi , undercover ,surveilance yang benar. (3) (3) Hind Hindar arka kan n sika sikap p dan dan tind tindak akan an yang yang dapa dapatt meru merugi gika kan n pela pelaks ksan anaa aan n capulbaket. 2) Penindakan a. Penindakan adal adalah ah setia setiap p tind tindak akan an huku hukum m yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh PPNS PPNS terhad terhadap ap orang orang maupu maupun n benda/ benda/ barang barang yang yang ada hubung hubungann annya ya dengan dengan tindak pidana yang terjadi. Tindakan hukum hukum tersebut antara antara lain berupa berupa : (1) Pemanggilan tersangka dan saksi . Pema Pemang nggi gila lan n
terh terhad adap ap ters tersan angk gka a
dan dan
atau atau saks saksii
guna guna dide dideng ngar ar
keterangannya dilakukan sebagai berikut : (a) Bahwa Bahwa seseorang seseorang mempunyai mempunyai peranan peranan sebagai sebagai tersangka tersangka dan atau saks saksii dala dalam m suat suatu u tind tindak ak pida pidana na yang yang terj terjad adii dapa dapatt dike diketa tahu huii peranannya dari : *
Lapor poran Ke Kejad jadian ian ;
*
Peng Pengem emba bang ngan an hasi hasill peme pemeri riks ksaa aan n yang yang tert tertua uang ng dala dalam m Beri Berita ta Acara ;
*
Lapo Lapora ran n hasi hasill peng pengaw awas asan an yang yang dibu dibuat at oleh oleh petu petuga gas s peng pengaw awas as atas perintah pimpinan.
(b) Untuk Untuk melengka melengkapi pi keterangan keterangan – keterangan, keterangan, petunjuk petunjuk – petunjuk petunjuk dan bukti – bukti yang sudah didapatkan tetapi dalam hal tertentu masih terdapat beberapa kekurangan. (c) Tata cara pemanggilan, pemanggilan, bahwa pemanggilan pemanggilan tersebut tersebut harus dilakukan dilakukan dengan surat panggilan yang sah sesuai dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan sebagai bukti atas pelanggaran hukum apabila orang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan serta dipergunakan untu untuk k
kele keleng ngka kapa pan n
berk berkas as
perk perkar ara a
(bag (bagia ian n
dari dari
admi admini nist stra rasi si
penyidikan), dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas
7
status orang yang dipanggil dan pasal yang dipersangkakan (sesuai dengan perundang – undangan yang menjadi kewenangan PPNS). (d) Penyampa Penyampaian ian Surat Surat Pangg Panggilan ilan : *
Surat rat
panggilan
disa isampa mpaikan
oleh
petugas
PPNS
kepada
tersangka tersangka atau saksi saksi yang dipanggil ditempat tinggal/ kediaman/ kediaman/ dimana yang bersangkutan berada dan sudah diterima minimal 3 (tiga) hari untuk yang berada dalam kota dan 7 (tujuh) hari untuk yang berada di luar kota. *
Untu Untuk k pang panggi gila lan n yang yang dituj ditujuk ukan an kepa kepada da WNI yang yang bera berada da di luar negeri dapat diminta bantuan penyidik Polri.
*
Petuga Petugas s yang menyam menyampai paikan kan surat surat pangg panggila ilan n agar memper memperliha lihatka tkan n tanda pengenal anggota PPNS/ memperkenalkan identitasnya.
*
Apab Apabil ila a ters tersa angk ngka/ saksi ksi yang yang tida tidak k bera berada da di temp tempa at, maka maka tindakan yang diambil adalah adalah : ** Surat Surat panggila panggilan n terseb tersebut ut dapat diterima diterimakan kan kepada kepada orang orang lain yang yang dapat dapat menjam menjamin in bahwa bahwa surat surat pangg panggila ilan n terse tersebut but akan akan disampaika disampaikan n kepada kepada yang bersangkut bersangkutan an (misalnya (misalnya keluarga, keluarga, RT/RW, Pamong Desa dan pegawainya). ** Lemb Lembar ar lain lain sura suratt pang panggi gila lan n supa supaya ya diba dibawa wa kemb kembal alii oleh oleh petugas yang menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima atau bila tidak dapat menulis setelah dibubuhi cap cap jemp jempol ol,, ini ini seba sebaga gaii bukt buktii seca secara ra yuri yuridi dis s bahw bahwa a sura suratt panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil. ** Dala Dalam m hal hal sese seseor oran ang g meno menola lak k untu untuk k mena menand ndat atan anga gani ni Sura Suratt Panggilan, maka petugas yang menyampaikan Surat Panggilan berusaha memberikan pengertian tentang arti pentingnya surat panggilan tersebut. ** Terhadap Terhadap tersang tersangka ka atau atau saksi yang yang tidak tidak memenuhi memenuhi panggila panggilan n tanp tanpa a alas alasan an yang yang patu patutt dan dan waja wajarr atau atau meno menola lak k untu untuk k menerima dan menandatangani Surat Panggilan, maka dapat diterbitkan Surat Panggilan untuk kedua kalinya. Dan dalam hal yang yang dipa dipang nggi gill untu untuk k kedu kedua a kalin kalinya ya juga juga tida tidak k meme memenu nuhi hi pangg panggila ilan n tanpa tanpa alasa alasan n yang yang patut patut dan dan wajar wajar atau atau menola menolak k untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan maka
8
PPNS PPNS membua membuatt surat surat kepad kepada a penyid penyidik ik Polri Polri guna guna memint meminta a bantuan bantuan pemanggila pemanggilan n agar terhadap terhadap yang dipanggil dipanggil tersebut tersebut diha dihada dapk pkan an
pada pada
PPNS PPNS
deng dengan an
mela melamp mpir irka kan n
Lapo Lapora ran n
Kejadian, Kejadian, Surat Surat Perintah Perintah penyidika penyidikan, n, Laporan Laporan Kemajuan Kemajuan dan Surat Panggilan I dan II. ** Surat Surat perintah perintah membawa membawa tersang tersangka/ ka/ saksi saksi diberlak diberlakukan/ ukan/ dibua dibuatt apab apabila ila seora seorang ng ters tersan angk gka/ a/ saks saksii yang yang dipa dipang nggi gill dua dua kali kali berturut – turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah
(pa (patut
dan
wajar).
Dalam
pelak laksanaannya
PPNS
Ketenagakerjaan dapat meminta penyidik Polri dimana domisili yang dipanggil berada. (2) Penangkapan (a) Berda Berdasar sarka kan n keten ketentua tuan n Pasal Pasal 1 butir butir 20 KUHP KUHP dinya dinyatak takan an bahwa bahwa penangkapan adalah tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepen kepentin tingan gan penyid penyidika ikan. n. Dalam Dalam tindak tindakan an penang penangka kapan pan ini harus harus dilakukan dengan prosedur baku yang diatur dalam KUHAP apabila tidak dipenuhi akan berdampak adanya tuntunan Pra Peradilan. (b) Adakalan Adakalanya ya PPNS tidak berwenang berwenang melakuka melakukan n sendiri sendiri penangka penangkapan, pan, kecu kecual alii dala dalam m hal hal terta tertang ngka kap p tang tangan an,, sehi sehing ngga ga dala dalam m hal hal buka bukan n tertan tertangka gkap p tangan tangan bilama bilamana na diperl diperluka ukan n melaku melakukan kan penan penangka gkapan pan terhad terhadap ap tersan tersangka gka dapat dapat memint meminta a bantua bantuan n penyid penyidik ik Polri Polri di mana mana ters tersan angk gka a bera berada da,, maka maka sura suratt perm permoh ohon onan an permi permint ntaa aan n bant bantua uan n penan penangka gkapan pan ditujuk ditujukan an kepad kepada a Kepal Kepala a Kesatu Kesatuan an
Polri Polri
setemp setempat at
(Direktur Reserse / Kasat Reskrim). (c) Dalam hal surat permintaan bantuan penangkapan dari dari PPNS tersebut kepad kepada a penyid penyidik ik Polri Polri memuat memuat identi identitas tas tersa tersangk ngka a secar secara a lengka lengkap/ p/ jelas dan alasan, pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan dengan melampiri Laporan Kejadian. 3) Penggeledahan Dalam lam
KUHA KUHAP P
dise diseb butka utkan n
peng pengg geleda ledaha han n
dibe ibedak dakan
men menjadi jadi
penggeledahan penggeledahan rumah dan badan, penggeledahan rumah adalah tindakan penyid penyidik ik untuk untuk memasu memasuki ki rumah rumah tempat tempat tingga tinggall dan tempat tempat tertut tertutup up lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan
9 atau atau penang penangkap kapan an dalam dalam hal dan menuru menurutt cara cara yang yang diatur diatur KUHAP. KUHAP. Sedangkan penggeledahan badan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksa pemeriksaan an badan badan dan atau pakaian pakaian tersangka tersangka untuk untuk mencari mencari benda yang yang diduga diduga keras keras ada pada pada badan badannya nya atau atau dibawa dibawahny hnya a serta serta untuk untuk disita.
(a) (a) Dala Dalam m hal hal tata tata cara cara peng pengge gele leda daha han n tidak tidak diat diatur ur dala dalam m unda undang ng – unda undang ng yang yang menj menjad adii kewe kewena nang ngan anny nya, a, maka maka dala dalam m hal hal perl perlu u dilakukan penggeledahan penggeledahan terhadap rumah atau tempat lain lainny nya a PPNS PPNS dapa dapatt memi memint nta a bant bantua uan n
tertutup
peng pengge gele leda daha han n kepa kepada da
penyidik Polri. (b) Dalam Dalam hal penyidik penyidik Polri mengabulka mengabulkan n permintaan permintaan tersebut, tersebut, penyidik Polri memberitahukan keputusannya secara tertulis bahwa permintaan tersebut dikabulkan, permohonan surat ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh penyidik Polri. 5) Penyitaan (a) PPNS berwenang berwenang melakukan pemeriksaan pemeriksaan atau penyitaan bahan bahan atau barang bukti dalam suatu perkara pidana, mekanisme tata caranya mengac mengacu u kepad kepada a KUHAP, KUHAP, yang yang berwe berwenan nang g mengel mengeluar uarkan kan Surat Surat Perin Perinta tah h Peny Penyita itaan an adal adalah ah Peja Pejaba batt yang yang ditun ditunjuk juk sela selaku ku PPNS PPNS.. Pertim Pertimba banga ngan n penyit penyitaan aan dan pembu pembuata atan n Surat Surat Perinta Perintah h Penyi Penyitaa taan n adalah : (1) Laporan Laporan Kejadian; Kejadian; (2) Hasil pemeriksaa pemeriksaan; n; (3) Laporan Hasil Capulbaket Capulbaket yang dibuat dibuat oleh petugas atau atau (4) Hasil penggel penggeledah edahan. an. (b) Diperl Diperluka ukanny nnya a baran barang g bukti bukti yang yang ada kaita kaitan n denga dengan n tindak tindak pidana pidana yang terjadi guna menetukan m enetukan status kasus dan tersangkanya. (c) (c) Dipe Diperlu rluka kan n pers persya yara rata tan n bagi bagi kele keleng ngka kapa pan n Berk Berkas as Perk Perkar ara a guna guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana. (d) (d) Pers Persia iapa pan, n, sebe sebelu lum m mela melaku kuka kan n peny penyita itaan an dala dalam m hal hal bend benda a tida tidak k berge bergerak rak diperl diperluka ukan n permint permintaa aan n ijin ijin terleb terlebih ih dahulu dahulu kepada kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri dimana benda tersebut berada dan apabila dalam keadaan sangat perlu dan mendesak m endesak untuk benda yang bergerak,
10 muda mudah h dihi dihila lang ngka kan, n, untu untuk k kepe kepent nting ingan an peny penyid idik ikan an dapa dapatt sege segera ra dila dilaku kuka kan n peny penyit itaa aan. n. Sete Setela lah h pali paling ng lama lama 2 x 24 jam jam memi memint nta a Penetapan Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. (e) Penyitaan Penyitaan dapat dilakukan dilakukan terhadap terhadap benda benda – benda benda bergerak maupun maupun benda tidak bergerak, bergerak, berupa berupa : (1) (1) Bend Benda a atau atau tagi tagiha han n ters tersan angk gka a atau atau terd terdak akwa wa,, selu seluru ruh h atau atau sebagian yang diduga/ diperoleh sebagai hasil tindak pidana. (2) Benda Benda yang telah dipergunaka dipergunakan n secara secara langsung langsung untuk melakukan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. (3) Benda Benda yang diperguna dipergunakan kan untuk menghalang menghalang – halangi halangi penyidika penyidikan n tindak pidana. (4) Benda Benda yang khusus khusus dibuat atau diperuntuk diperuntukkan kan melakukan melakukan tindak pidana. (5) Benda lain yang punya hubungan hubungan langsung langsung dengan tindak pidana. pidana. (6) Penyit Penyitaan aan dilak dilakuka ukan n dengan dengan Surat Surat Perinta Perintah h Penyit Penyitaa aan n setela setelah h menda mendapat pat ijin/ij ijin/ijin in khusu khusus s dari dari Ketua Ketua Pengad Pengadila ilan n Negeri Negeri,, namun namun dalam keadaan perlu dan mendesak karena memerlukan tindakan segera, penyitaan dapat dilakukan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Nege Negeri ri teta tetap pi terb terba atas tas pada bend benda a – bend benda a berger rgera ak dan dan sesudahnya segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (7)Dalam hal tertangkap tangan, tangan, maka : -
Tidak diperlu rlukan surat ijin jin atau surat rat ijin khusus Ketua Pengadilan Negeri.
-
Tida Tidak k diper diperlu luka kan n Surat Surat Per Perin inta tah h Penyi Penyita taan an..
-
Penyit nyitaa aan n dapa dapatt dila dilaku kuka kan n terh terha adap bend benda a atau tau alat lat yang yang ternya ternyata ta atau atau diduga diduga telah telah diperg diperguna unakan kan untuk untuk melak melakuka ukan n tindak tindak pidan pidana a atau atau benda benda lain lain yang yang dapat dapat dijadi dijadika kan n sebaga sebagaii barang bukti.
-
Dilakukan
oleh
PPNS
atau
penyidik
Polri,
baik
karena
mendap mendapatk atkan an sendi sendiri ri maupun maupun karen karena a ada penye penyerah rahan an dari dari pihak lain. (f) (f) Peny Penyit itaa aan n supa supaya ya dila dilaku kuka kan n oleh oleh mini minima mall 2 (dua (dua)) oran orang g petu petuga gas s penyidik, kemudian menghubungi RT/ RW atau Ketua Lingkungan dan minta untuk menjadi saksi dalam tindakan penyitaan, benda – benda yang akan disita diperlihatkan kepada tersangka atau keluarganya atau
11 orang lain dan dari siapa benda – benda tersebut akan disita (yang mengua menguasa sai) i) termas termasuk uk data data dan keter keterang angan an tentan tentang g asal asal benda benda – benda benda terseb tersebut ut dan dan dalam dalam penyit penyitaa aan n dibuat dibuatkan kan tanda tanda terima terima yang yang menyeb menyebutk utkan an secar secara a rinci rinci tentan tentang g jumlah jumlah atau atau berat berat menuru menurutt jenis jenis masing – masing, untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu terhadap benda yang disita dilakukan pemotretan terlebih dahulu serta dibungkus atau diikat menurut jenisnya masing – masing dan diberi diberi label. label. Adapun Adapun tata tata cara cara pembu pembungk ngkusa usan n benda benda sitaa sitaan n adalah adalah sebegai berikut : (1) Benda sitaan sitaan dibungkus dibungkus dan diberi label. (2) Pada label label tersebut tersebut harus dicatat dicatat : -
Nomo Nomorr reg regis istr tras asii bar baran ang g buk bukti ti
-
Jenis
-
Jumla umlah h da dan ata atau u be beratn ratnya ya
-
Ciri iri ma maupun sif sifa atnya
-
Temp Tempat at,, har harii dan dan tang tangga gall pen penyi yita taan an
-
Nomor mor La Lapora poran n Ke Kejad jadian ian
-
Iden Identit titas as ora orang ng dar darii mana mana ben benda da itu itu dis disit ita a
-
Dita Ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh yang yang meny menyit ita a
-
Dibe iberi lak lak da dan dis diste temp mpe el
(g) Untuk Untuk pembungk pembungkusan usan dan penyegelan penyegelan benda sitaan/ barang bukti ini dibuatkan
Berita ita
Acara
yang
mem memuat
uraian
tentang
alat lat/
pembu pembungk ngkusa usan n dan penyeg penyegela elanny nnya a sehing sehingga ga barang barang atau atau benda benda sitaan sitaan tersebut tersebut tidak dapat dikeluarka dikeluarkan n dari dalam dalam pembungku pembungkusnya snya tanpa merusak segel dan pembungkus itu sendiri. (h) (h) Membe mberika ikan
Surat rat
Tanda
Penerima imaan
kepada
tersangka/ ka/
keluarga keluarganya/J nya/Jawata awatan/ n/ Lembaga/ Lembaga/ orang orang lainnya lainnya yang menyerah menyerahkan kan benda
–
benda
yang
kelu keluar arga gany nya/ a/Ja Jawa wata tan/ n/
dapat
Lemb Lembag aga/ a/
disita, oran orang g
dalam lainn lainnya ya
hal
tersangka/
meno menola lak k
untu untuk k
menand menandata atanga ngani ni Berita Berita Acara Acara Penyi Penyitaa taan n maka maka disebu disebutka tkan n alasan alasan penolakan tersebut. (i) Dalam Dalam hal hal PPNS PPNS mengemb mengembalika alikan n barang barang bukti, bukti, karena karena : (1) kepent kepenting ingan an penyid penyidika ikan n dan penun penuntut tutan an tidak tidak memerl memerluka ukan n lagi lagi (konsu (konsulta ltasik sikan an lebih lebih dahulu dahulu denga dengan n Penunt Penuntut ut Umum Umum dan Ketua Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang).
12 (2) adanya putusan putusan pra Peradilan yang menetapkan menetapkan bahwa ada benda yang yang dis disita ita yang yang tida tidak k term termas asuk uk alat alat pemb pembuk ukti tian an dan dan haru harus s dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita. (3) (3) Peny Penyid idik ikan an dihe dihent ntik ikan an,, kare karena na tidak tidak cuku cukup p bukt bukti, i, atau atau buka bukan n merupakan tindak pidana, atau demi hukum. Maka terhadap benda – benda yang disita harus dikembalikan kepada pihak yang berhak, sep sepanja njang
pih pihak
ters terse ebut but
mempun mpunya yaii
bukt buktii
–
buk bukti
yan yang
memperkuat kepemilikannya. (j) Benda Benda – benda hasil hasil penyitaan penyitaan menjadi menjadi tanggung tanggungjawa jawab b PPNS, dalam dalam pela pelaks ksan anaa aann nnya ya dapa dapatt diti dititip tipka kan n di RUPB RUPBAS ASAN AN di wila wilaya yah h kota kota tersebut. (k) Hal – hal hal yang yang perlu diperhatik diperhatikan an : (1) Dalam melakukan penyitaan minimal harus harus disaksikan disaksikan oleh 2 (dua) (dua) orang yang identitasnya jelas, harus dicatat jumlah, jenis, keadaan/ bentuk dan ciri – ciri khusus dari benda sitaan, perlakukan terhadap barang sitaan berupa uang, harus dihitung lembar perlembar, catat angka nominal dan nomor seri, terhadap barang bukti yang tidak bergerak, prinsip harus mendapat ijin Pengadilan Negeri setempat, peny penyim impa pana nan n bara barang ng bukt buktii hasi hasill sita sitaan an seda sedapa patt mung mungki kin n di RUPBASAN. (2) Segera Segera setelah setelah dilakukan dilakukan penyitaan penyitaan harus dibuatkan dibuatkan BA penyitaan penyitaan yang yang dita ditand ndat atan anga gani ni oleh oleh PPNS PPNS dan dan oran orang g dari dari mana mana bend benda a tersebut disita serta orang – orang yang menyaksikan penyitaan. (3) Memper Memperha hatik tikan an klasif klasifika ikasi si benda benda sitaa sitaan n maka maka agar agar tidak tidak rusak rusak harus diperhatikan pengawasannya. pengawasannya. (l) Dalam
hal
penyitaan
di
luar
daerah
hukum
PPNS,
maka
pelaksanaannya selain harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri juga didampingi oleh penyidik Polri daerah hukum tempat dilakukannya dilakukannya penyitaan. 2) Pemeriksaan a. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur – unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau atau pera perana nan n sese seseor oran ang g maup maupun un bara barang ng bukt buktii di dala dalam m tinda tindak k pidan pidana a tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan.
13 b. Yang berwen berwenang ang melaku melakukan kan pemeriks pemeriksaan aan adala adalah h PPNS. c. Pemer Pemeriks iksaan aan dilaku dilakukan kan atas atas dasar dasar : (1) Laporan Laporan Kejadian; Kejadian; (2) (2) Lapo Lapora ran n Hasi Hasill capu capulb lbak aket et yang yang dibu dibuat at oleh oleh petu petuga gas s atas atas peri perint ntah ah pimpinan; (3) (3) Beri Berita ta
Aca Acara
Pemeri merik ksaa saan
di
TKP, TKP,
pena penan ngka gkapan,
pen penahana hanan, n,
penggeledahan penggeledahan dan penyitaan; (4) Petunjuk dari Penuntut Penuntut Umum untuk melakukan melakukan pemeriksaan pemeriksaan tambahan; (5)Dalam hal saksi/tersangka berada di luar wilayah hukum penyidik dapat berkoordinasi dengan penyidik Polri serta meminta bantuannya. d. Metode Metode pemeriksaa pemeriksaan n dapat dapat dilakukan dilakukan dengan dengan : (1) interv interview iew;; (2) introg introgasi asi;; (3) konfronta konfrontasi; si; dan (4) rekonstru rekonstruksi. ksi. e. Peme Pemerik riksa saan an tersa tersang ngka ka Khusus dalam dalam pemeriksaan tersangka, perlu perlu dilakukan : (1) mengajukan pertanyaan pertanyaan langsung langsung kepada masalah, atau atau (2) mengajukan pertanyaan sambil membangkitkan. membangkitkan. (3) (3) men mengaju gajuk kan
pert perta anya nyaan
untu untuk k
men menguji guji
kebe keben naran ran
ketera terang nga an
tersangka.Kemudian keterangan yang diberikan atas dasar pertanyaan – pert pertan anya yaan an deng dengan an cara cara ters terseb ebut ut di atas atas agar agar dise disele leks ksi/ i/di dipi pilih lih yang yang berkaitan dengan unsur pidana yang terjadi dan disusun kembali serta dituangkan dalam BAP. (4) dalam dalam hal hal tersang tersangka ka mungkir mungkir : *
perlih perlihatk atkan an fakt fakta a – fak fakta/ ta/ bukt buktii – bukti bukti yang yang ada; ada;
*
tunj tunjuk ukka kan n kont kontra radi diks ksii dan dan seti setiap ap keti ketida dak k bena benara ran n kete ketera rang ngan anny nya a tersebut.
*
adak adakan an kon konfro front ntas asii dan ata atau u rekon rekontru truks ksi. i.
(5) dalam dalam hal hal tersa tersangk ngka a ditaha ditahan n dalam dalam waktu waktu 1 x 24 jam setela setelah h perint perintah ah penahanan dijalankan, tersangka harus mulai dimintai keterangannya oleh penyidik. (6) penyid penyidik ik sebelu sebelum m memula memulaii memeri memeriksa ksa wajib wajib member memberita itahuk hukan an kepada kepada tersangka tentang haknya guna mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya wajib di dampingi oleh Penasehat Hukum.
14 (7) Penyidik Penyidik menanyakan menanyakan kepada tersangka tersangka apakah apakah akan akan mengajuka mengajukan n saksi saksi atau
seseorang
yang
memiliki
keahlian
khusus
yang
dapat
menguntungkan baginya. (8) penyidik penyidik agar mengetahu mengetahuii peranan peranan tersangka tersangka dalam tindak tindak pidana pidana yang sedang diperiksa berkaitan dengan pasal 55 dan 56 KUHP. (9) dalam dalam hal tersangka tersangka diam/tidak diam/tidak mau memberika memberikan n keterangan keterangan serta tidak mau mau mena menand ndat atan anga gani ni beri berita ta acar acara, a, maka maka dibu dibuat atka kan n Beri Berita ta Acar Acara a Penolakan. (10)agar diperhatikan diperhatikan hal hal – hal : *
lata latarr bela belaka kang ng keh kehid idup upan an seh sehar arii – hari; hari;
*
apak apakah ah ia seor seoran ang g resi residi divi vis; s;
*
perh perha arik rikan fakt fakto or apa yang yang men menyeba yebab bkan kan tida tidak k mau mau memb membe erik rikan keterangan.
f. ters tersan angk gka a berh berhak ak mend mendap apat at peme pemerik riksa saan an oleh oleh peny penyid idik ik dan dan sela selanju njutn tnya ya dapat diajukan ke Penuntut Umum (pasal 50 ayat (1) KUHAP). g. ters tersan angk gka a berh berhak ak untu untuk k dibe diberi rita tahu huka kan n deng dengan an jela jelas s dala dalam m baha bahasa sa yang yang dime dimeng nger erti ti oleh olehny nya a tent tentan ang g perk perkar ara a apa apa yang yang seda sedang ng dipe dipers rsan angk gkak akan an padanya pada waktu pemeriksaan (pasal 51 KUHAP). h. dalam dalam pemeri pemeriksa ksaan, an, tersan tersangka gka berhak berhak membe memberi ri ketera keteranga ngan n secara secara bebas bebas pada penyidik (pasal 52 KUHAP). i.
tersangka tersangka dapat dapat diperiksa diperiksa di rumah/te rumah/tempat mpat kedia kediamanny mannya a dalam dalam hal hal tersan tersangka gka setelah 2 x dipanggil secara berturut – turut dengan surat panggilan yang sah, tetap tetapii tidak tidak dapat dapat datan datang g karena karena alasan alasan yang yang patut patut dan wajar (pasa (pasall 113 KUHAP).
j.
atas permintaan tersangka atau Penasehat Hukumnya tersangka berhak menerima turunan BAP atas dirinya guna kepentingan pembelaannya serta
meng engikut ikutii
jala jalann nnya ya
pem pemeriks riksa aan
deng dengan an
cara ara
melih eliha at
dan
mendengar pemeriksaan. (Pasal 27 KUHAP). di tanyakan, apakah tersangka menghendaki k. dalam pemeriksaan agar ditanyakan, charge ge), dan dideng didengarn arnya ya saksi saksi yang yang mengu menguntu ntungk ngkan an (saksi (saksi de char
bilama bilamana na ada maka maka PPNS PPNS wajib wajib mema memangg nggil il dan meme memeriks riksa a saksi saksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) dan (4) serta Pasal 65 KUHAP). l.
tersan tersangka gka dalam dalam membe memberik rikan an keteran keterangan gan tidak tidak boleh boleh diperla diperlakuk kukan an dengan dengan melakukan tekanan dan kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun (pasal 117 ayat (1) KUHAP).
15
m. Pem Pemeriks riksa aan
terha erhada dap p
ters tersa angka ngka
anak anak
di
bawah awah
umur umur
agar gar
mempe empedo dom mani ani peru perund ndan ang g – unda undang ngan an yang yang berl berlak aku u dan dan atau atau melakukan kordinasi dengan penyidik Polri. n. Hal – hal ini sangat sangat perlu diperha diperhatik tikan an oleh PPNS, PPNS, disebabk disebabkan an masih masih banyak banyak para para penyid penyidik ik yang yang tidak tidak menga mengaplik plikasi asikan kan secara secara benar benar tentang tentang hak – hak tersangka, tersangka, sehingga sehingga sering dijumpai dijumpai pemeriks pemeriksa a dengan dengan segala segala kemam kemampua puan n yang yang ada berusa berusaha ha untuk untuk ”memburu penga pengakua kuan n
tersan tersangka gka”. ”.
Pem Pemerik eriksa sa
menga engang ngga gap p
peng pengak akua uan n
tersan tersangka gka merup merupaka akan n alat alat bukti bukti yang yang terpen terpentin ting, g, sedang sedangkan kan alat bukti yang lain seperti keterangan saksi dan keterangan ahli hanya pelengkap saja, dan apabila pengakuan tersangka yang diburu tanpa memperhatikan bobot alat bukti yang lain, maka akan berakibat fatal dalam pemeriksaan di sidang pengadilan nantinya. o. Peme Pemerik riksa saan an saks saksii (1) (1) Yang Yang dapa dapatt dipe diperi riks ksa a seba sebaga gaii saks saksii adal adalah ah oran orang g yang yang meli meliha hat, t, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri secara langsung suatu tindak pidana. (2) Saksi Saksi diperiksa diperiksa dengan dengan tidak disumpah, disumpah, kecuali kecuali ada cukup alasan alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan, maka pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di atas sumpah (pasal 116 ayat (1) KUHAP). (3) Pendapat Pendapat maupun rekaan yang diperoleh diperoleh dari hasil pemikiran seseorang seseorang bukan merupakan keterangan saksi. (4) Saksi Saksi diperiksa diperiksa secara tersendiri tersendiri tetapi boleh boleh dipertemuk dipertemukan an satu dengan dengan yang lainnya (konfrontasi) dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya (pasal 116 ayat (2) KUHAP). (5) Saksi Saksi yang dipanggil dipanggil wajib datang datang pada penyidik dan jika ia tidak tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, jika belum juga datang tanpa alasan yang jelas mintalah bantuan pada penyidik Polri untuk membawanya serta menghadapkan menghadapkan pada PPNS. (6) Saksi dapat diperiksa diperiksa di rumah/tempat kediamannya kediamannya dalam hal setelah setelah 2 x dipanggil secara berturut – turut dengan surat panggilan yang sah tetapi tidak datang karena alasan yang patut dan wajar (pasal 113 KUHAP). (7) Saksi Saksi dalam dalam membe memberika rikan n ketera keteranga ngan n tidak tidak boleh boleh diperl diperlak akuka ukan n denga dengan n melakukan tekanan atau kekerasan dalam bentuk apapun (pasal 117 ayat (1) KUHAP).
16 (8) (8) Saks Saksii dapa dapatt meno menola lak k untu untuk k memb member erik ikan an kesa kesaks ksia ian n kare karena na adan adanya ya hubung hubungan an kelua keluarga rga dengan dengan tersa tersangk ngka a sampa sampaii deraja derajatt ketiga ketiga karena karena berdasarka berdasarkan n hubungan hubungan darah/ darah/ keluarga keluarga atau karena karena akibat akibat perkawina perkawinan n maupun karena situasi tertentu, mereka adalah : -
kare karena na ada ada hubu hubung ngan an dara darah/ h/ke kelu luar arga ga;;
-
kare karena na akib akibat at perk perkaw awin inan an;;
-
orang lai lain yang karena sebab terten tentu berhak untuk menolak memberikan kesaksian.
(9) Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan saksi ditandatang ditandatangani ani oleh penyidik penyidik dan saksi dan atau penterjemah bila diperlukan. p. Peme Pemeri riks ksaa aan n ahli ahli (1) (1) Apab Apabila ila dala dalam m peme pemeri riks ksaa aan n suat suatu u tind tindak ak pida pidana na terh terhad adap ap hal hal – hal hal tertentu atau barang – barang atau dalam penanganan korban karena peristiwa
yang
diduga
tindak
pidana,
yang
hanya
dapat
diterangkan/dijelaskan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang bidang terten tertentu tu maka maka untuk untuk kepent kepenting ingan an penyid penyidika ikan, n, penyid penyidik ik dapat dapat memi memint nta a pend pendap apat at pada pada oran orang g ahli/ ahli/ya yang ng memi memilik likii keah keahlia lian n khus khusus us dimaksud (Pasal 120 ayat (1) KUHAP). (2) (2) Permi Permint ntaa aan n pend pendap apat at terse tersebu butt dapa dapatt dila dilaku kuka kan n deng dengan an meng mengaj ajuk ukan an permintaan secara tertulis keterangan keahlian atau dengan memanggil orang orang ahli/
terseb tersebut ut dengan dengan surat surat panggila panggilan n yang yang sah guna dideng didengar ar
keterangan keahliannya. (3) Ketera Keteranga ngan n keahli keahlian an oleh oleh ahli ahli terseb tersebut ut diberi diberikan kan denga dengan n mengan mengangka gkatt sump sumpah ah/m /men engu guca capk pkan an
janj janjii
diha dihada dapa pan n
peny penyid idik ik
bahw bahwa a
ia
akan akan
membe memberika rikan n ketera keteranga ngan n menuru menurutt penge pengetah tahua uanny nnya a dengan dengan seben sebenar ar – benarnya, kecuali disebabkan karena harkat dan martabat pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak m enolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120 ayat (2) KUHAP). (4) Penyidik menuangkan menuangkan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut tersebut dalam BAP Ahli. (5) (5) Dala Dalam m hal hal peny penyid idik ik memi memint nta a pend pendap apat at pada pada oran orang g ahli ahli,, misa misaln lnya ya pemeriksa pemeriksaan an tulisan/su tulisan/surat rat palsu, palsu, maka penyidik mengirimka mengirimkan n barang barang – bara barang ng bukt buktii ters terseb ebut ut kepa kepada da oran orang g ahli ahli yang yang bers bersan angk gkut utan an guna guna mendapatkan keterangan atau berita acara hasil pemeriksaan oleh ahli.
(6) Ketera Keteranga ngan n yang yang diberi diberika kan n oleh oleh ahli ahli dapat dapat berupa berupa Berita Acara atau keterangan tertulis.
