1
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI BUPATI NOMOR 48 4 8 TAHUN 2013
PROPOSAL
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniersitas !slam "ahdlatul Ulama# $epara
Disusun !"#$ NAMA
$ ATIK ATIK %IBRIYANI %IBR IYANI
NIM
$ 131120000&13
PROGDI
$ AKUNTANSI
%AKULT KULTAS $ EKON EKONOM OMII DAN DAN BISNIS BISNIS
2
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (UNISNU) JEPARA 2014 HALAMAN PERSETUJUAN
PROPOSAL
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI BUPATI NOMOR 48 4 8 TAHUN 2013
Proposal ini telah disetujui untuk melanjutkan penulisan skripsi pada Program S1 Uniersitas !slam "ahdlatul Ulama# (U"!S"U) $epara%
"A&A
' A A! F!B*!+A"! F!B*!+A"!
"!&
' 1,11-..../1, 1,11-..../1,
P*0D!
' AU"A"S!
FAU2 U2AS
' E0 E0"0 "0&! &! DA" DA" B!S B!S"! "!S S
Disetujui oleh'
2
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (UNISNU) JEPARA 2014 HALAMAN PERSETUJUAN
PROPOSAL
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI BUPATI NOMOR 48 4 8 TAHUN 2013
Proposal ini telah disetujui untuk melanjutkan penulisan skripsi pada Program S1 Uniersitas !slam "ahdlatul Ulama# (U"!S"U) $epara%
"A&A
' A A! F!B*!+A"! F!B*!+A"!
"!&
' 1,11-..../1, 1,11-..../1,
P*0D!
' AU"A"S!
FAU2 U2AS
' E0 E0"0 "0&! &! DA" DA" B!S B!S"! "!S S
Disetujui oleh'
3
Dosen Pembimbing !
H* I+#,-n M-.is-n/ S*E*/ M*Si*
anggal '
Dosen Pembimbing !!
%-+#u. R#-n/ S*E*/ M*P*
anggal '
PROPOSAL
EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEPARA SESUAI PERATURAN BUPATI BUPATI NOMOR 48 4 8 TAHUN 2013
A* PEND PENDAH AHUL ULUA UAN N 1* LAT LATAR BELAKANG BELAKANG MASALAH MASALAH
Sistem keuangan tidak bisa lepas dari proses perkembangan dari sebuah perusahaan maupun instansi instansi pemerintahan pemerintahan33 pengelolaan pengelolaan sistem keuangan yang baik akan berpengaruh pada perkembangan sebuah instansi yang ang terk terkai ait3 t3 maka maka dari dari itu itu sist sistem em keua keuang ngan an yang ang baik baik sang sangat atla lah h dibu dibutu tuhk hkan an
untu untuk k
sebu sebuah ah
lemb lembag agaa
peru perusa saha haan an
maup maupun un
!nst !nstan ansi si
Pemerintahan Pemerintahan%% Pengelolaan Pengelolaan in4ormasi akuntansi akuntansi yang baik diharapkan diharapkan perusahaan mampu mengalokasikan sumber daya yang ada se5ara e4ekti4 dan e4isien% 0leh 0leh karena karena itu3 itu3 dibutu dibutuhka hkan n Sistem Sistem !n4orm !n4ormasi asi Akunt Akuntansi ansi (S!A) (S!A) yang dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam membuat kebijakan perusahaan% Dalam sebuah S!A yang baik harus memasukkan Sistem Pengendalian !ntern (SP!) untuk menjaga dan menilai e4ektiitas dari S!A itu sendiri% Dengan Dengan S!A yang baik baik dan ditunjang ditunjang dengan dengan SP! yang handal handal dihara diharapka pkan n akan akan memuda memudahka hkan n dalam dalam meliha melihatt laporan laporan keuang keuangan an yang yang disajikan dan menilai kinerja dari instansi% Sistem Pelaporan euangan
1
2
pada
Pemerintah
aji67onor6unjangan
abupaten Pega8ai3
$epara
meliputi
Penyelenggaraan
Pembayaran
operasional
dan
pemeliharaan perkantoran3 Pelayanan publik atau birokrasi3 Bansos3 Pembinaan6oordinasi6 Ealuasi dan Pelaporan3 Pembangunan3 Pera8atan edung dan 4asilitas Umum3 Pengadaan Barang Aset daerah dan lain sebagainya yang bersumber dari APBD abupaten $epara% Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan &enteri Dalam "egeri "omor 1, ahun -..93 Peraturan &enteri Dalam "egeri "omor :; ahun -../ yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah% Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan &enteri Dalam "egeri "omor :: ahun -..<% Penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah di !ndonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat re4ormasi manajemen keuangan pemerintah untuk men5apai keberhasilan otonomi daerah% 7al ini ditandai dengan dikeluarkannya paket peraturan perundangan di bidang keuangan negara beserta peraturan=peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami reisi dan penyempurnaan% Badan
Pemberdayaan
&asyarakat
dan
Desa
(Bapermades)
abupaten $epara merupakan !nstansi Pemerintah yang diberi ke8enangan untuk memberdayakan &asyarakat Pedesaan di abupaten $epara% arena satu=satunya instansi yang diberi ke8enangan dalam pemberdayaan masyarakat agar menjadi desa yang maju dan berkembang3 maka berbagai konsep dan strategi dalam pengambilan kebijakan untuk menyalurkan
3
pemberian bantuan sosial kepada masyarakat% &engingat pos anggaran di Bapermades abupaten $epara sangat besar3 untuk kegiatan operasional kantor dan penyaluran bantuan hibah3 maka perlu pelaporan keuangan yang akuntabel% Adapun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah abupaten $epara telah diatur dalam Peraturan Bupati abupaten $epara "omor >< ahun -.1,% Dari Uraian ersebut Diatas3 &aka Penulis ertarik &engangkat $udul' ?Ealuasi Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah Di Badan Pemberdayaan &asyarakat dan Desa abupaten $epara Sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,@%
2* RUANG LINGKUP MASALAH
*uang lingkup masalah dalam penelitian ini digunakan agar pembahasan lebih terarah dan tidak terlalu melebar sehingga lebih mudah dalam menentukan isi dari permasalahan tersebut% Adapun permasalahan dalam penelitian ini dititik beratkan pada Ealuasi Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah di Badan Pemberdayaan &asyarakat dan Desa abupaten $epara Sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,%
3* PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup masalah yang telah dipaparkan di atas3 maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah' Bagaimana
Penerapan
Sistem
Akuntansi
euangan
Daerah
di
Badan
4
Pemberdayaan &asyarakat dan Desa abupaten $epara Sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,
4* TUJUAN PENELITIAN
ujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada permasalahan yang dirumuskan adalah' Untuk &engetahui Apakah Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah di Badan Pemberdayaan &asyarakat dan Desa abupaten $epara Sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,%
* MAN%AAT PENELITIAN
&an4aat dari penelitian ini adalah sebagai berikut' 1% Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan dan memperluas 8a8asan penulis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah di Bapermades abupaten $epara sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,% -% Bagi Bapermades ab% $epara% a% Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan ealuasi terhadap kinerja pega8ai di Bapermades terkait Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah sesuai Perbup nomor >< ahun -.1,% b% Sebagai
in4ormasi
perbendaharaan
Studi
!lmiah
&ahasis8a
khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah sesuai Perbup nomor >< ahun -.1,%
5
,% Penelitian ini dapat berguna sebagai re4erensi penelitian=penelitian selanjutnya%
B* TINJAUAN PUSTAKA 1* SISTEM IN%ORMASI AKUNTANSI
Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya3 yang ber4ungsi bersama=sama untuk men5apai tujuan tertentu%
(&ulyadi3 -..<'-)%
&enurut
rismiaji
(-..:'19)
mengemukakan pengertian sistem in4ormasi adalah 5ara=5ara yang diorganisasi untuk menyimpan3 memasukan3 mengolah3 dan menyimpan data3 serta melaporkan in4ormasi sedemikian rupa sehingga sebuah oganisasi dapat men5apai tujuan yang telah ditetapkan% !n4ormasi adalah pengelolaan
data
yang
mampu
memberikan
nilai
tambah
pada
pengambilan keputusan3 yang berasal dari pengelolaan data dalam sistem akuntansi% !n4ormasi berguna
untuk
mengurangi
ketidak pastian3
memperbaiki keputusan dan kemampuan yang lebih baik dalam meren5anakan dan menjad8alkan kegiatan% Sebuah sistem in4ormasi pada hakekatnya merupakan suatu sistem yang memiliki komponen=komponen atau subsistem=subsistem untuk menghasilkan in4ormasi% Bagian ini akan memberikan pengertian= pengertian mendasar yang menuju pada pemahaman sistem in4ormasi se5ara utuh% Pada dasarnya sistem in4ormasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen=komponen dalam organisasi untuk men5apai suatu tujuan yaitu menyajikan in4ormasi%
6
Sistem in4ormasi dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi3 mendukung operasi3 bersi4at manajerial3 dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan=laporan yang diperlukan% Pengertian sistem in4ormasi akuntansi terdiri dari berbagai de4inisi yang dikemukakan oleh para ahli% alaupun demikian pada prinsipnya de4inisi=de4inisi tersebut mempunyai kesamaan makna% &enurut rismiaji (-..:'>) sistem in4ormasi
akuntansi
adalah sebuah sistem yang
memproses data dan transaksi guna menghasilkan in4ormasi yang berman4aat untuk meren5anakan3 mengendalikan dan mengoperasikan bisnis% &enurut Barry E% Cushing yang diterjemahkan oleh 2a &idjan (-...',.) Sistem in4ormasi akuntansi merupakan seperangkat sumber daya manusia dan modal dalam organisasi3 yang berke8ajiban untuk menyajikan laporan keuangan dan juga in4ormasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data keuangan% &enurut Ahar Susanto (-..<'/-) menyatakan bah8a' Sistem in4ormasi akuntansi dapat dide4inisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari subsistem6komponen baik 4isik maupun non 4isik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain se5ara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dangan masalah keuangan menjadi in4ormasi keuangan% Sistem
in4ormasi
akuntansi
yang
dihasilkan
berasal
dari
pengolahan atas data yang terstruktur3 yaitu data yang memenuhi 4ungsi
7
keabsahan yang telah melalui prosedur pembuatan dan pengumpulan data yang benar3 dan keabsahan materil dalam arti data tersebut telah me8akili suatu transaksi keuangan yang terjadi dan benar pula% Pengertian dari sistem akuntansi itu sendiri menurut &ulyadi3 (-..<',) adalah organisasi3
4ormulir3
5atatan3 dan
laporan
yang
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan in4ormasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan% Sistem in4ormasi akuntansi merupakan struktur yang menyatu dalam suatu entitas3 yang menggunakan sumber daya 4isik dan komponen lain3 untuk merubah data transaksi keuangan6akuntansi menjadi in4ormasi akuntansi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan in4ormasi dari para pengguna atau pemakainya% Sistem in4ormasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan3
menggolongkan3
mengolah3
menganalisa3
dan
mengkomunikasikan in4ormasi keuangan yang relean untuk pengambilan keputusan kepada pihak=pihak luar (seperti inspeksi pajak3 inestor3 dan kreditur) dan pihak=pihak dalam (terutama manajemen) (aki Barid8an3 -..<'9)% Sistem in4ormasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang men5akup siklus=siklus pemrosesan transaksi3 penggunaan teknologi in4ormasi3 dan pengembangan sistem in4ormasi yang diran5ang untuk mentrans4ormasikan
data
menjadi
in4ormasi
yang
kemudian
8
dikomunikasikan ke beragam pemakai%@ (eorge 7% Bodnar dan illiam% S% 7op8ood3 -..>'1)% 2.
%UNGSI PENTING YANG DIBENTUK SIA PADA SEBUAH ORGANISASI
Fungsi utama Sistem !n4ormasi Akuntansi adalah mendorong seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai in4ormasi akuntansi yang terstruktur dan berkualitas3 yaitu tepat 8aktu3 relean3 dan dapat diper5aya yang se5ara keseluruhan in4ormasi akuntansi tersebut mengandung arti berguna% &enurut ikipedia3 menyebutkan bah8a Fungsi penting yang dibentuk Sistem
!n4ormasi
Akuntansi
pada
sebuah
organisasi
antara
lain
(https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi) : a% &engumpulkan dan menyimpan data tentang aktiitas dan transaksi% b% &emproses data menjadi in4ormasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan% 5% &elakukan kontrol se5ara tepat terhadap aset organisasi% Subsistem S!A memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang se5ara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan% S!A terdiri dari , subsistem $ames A% 7all (-..1'1.)' 1% Sistem pemrosesan transaksi
Sistem ini mendukung proses operasi bisnis harian yang dilaksanakan organisasi%
-% Sistem buku besar6 pelaporan keuangan
9
Sistem buku besar menghasilkan laporan keuangan3 seperti laporan laba6rugi3 nera5a3 arus kas3 pengembalian pajak%
,% Sistem pelaporan manajemen
Sistem Pelaporan manajemen menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta in4ormasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan3 seperti anggaran3 laporan kinerja3 serta laporan pertanggung ja8aban%
3.
MAN%AAT SISTEM IN%ORMASI AKUNTANSI
Sebuah Sistem !n4ormasi Akuntansi menambah nilai dengan 5ara (https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi) '
a% &enyediakan in4ormasi yang akurat dan tepat 8aktu sehingga dapat melakukan aktiitas utama pada alue 5hain se5ara e4ekti4 dan e4isien% b% &eningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan 5% &eningkatkan e4isiensi d% &eningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan e% &eningkatkan sharing knowledge 4% &enambah e4isiensi kerja pada bagian keuangan
4.
TUJUAN SISTEM IN%ORMASI AKUNTANSI
10
ujuan dari sistem in4ormasi adalah menghasilkan in4ormasi% in4ormasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya% untuk menjadi sistem in4ormasi3 maka hasil dari sistem itu harus berupa in4ormasi yang berguna yaitu harus memenuhi ketiga kriteria relean3 tepat 8aktu dan akurat% Satu saja kriteria ini tidak dipenuhi maka hasil dari sistem tersebut adalah sampah% &enurut Slamet Sugiri ada tiga tipe 4ungsi Akuntansi3 yaitu ' a% Pen5atatan (record keeping ) Pen5atatan ini berkaitan dengan proses memilih3 mengukur3 dan mengumpulkan data transaksi=transaksi usaha% b% Ealuasi Prestasi ( performance evaluation) Ealuasi prestasi mengarahkan perhatian pihak=pihak yang berkepentingan terhadap gambaran organisasi3 berdasarkan laporan= laporan yang mengklasi4ikasi dan meringkas hasil usaha perusahaan baik se5ara keseluruhan maupun hanya satu segmen (bagian) dari organisasi dari pada periode tertentu% 5% Pengambilan keputusan (decision making) Pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang harus memilih antara tindakan=tindakan alternatie yang berhubungan dengan masa depan organisasi% (Slamet Sugiri3 1;;; '/)% Subsistem S!A memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang se5ara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan% S!A terdiri dari , subsistem yaitu'
11
a% Sistem pemrosesan transaksi Sistem ini mendukung proses operasi bisnis harian yang dilaksanakan organisasi% b% Sistem buku besar6 pelaporan keuangan Sistem buku besar menghasilkan laporan keuangan3 seperti laporan laba6rugi3 nera5a3 arus kas3 pengembalian pajak% 5% Sistem pelaporan manajemen Sistem Pelaporan manajemen menyediakan pihak manajemen internal berbagai laporan keuangan bertujuan khusus serta in4ormasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan3 seperti anggaran3 laporan kinerja3 serta laporan pertanggung ja8aban% Dari de4inisi sistem akuntansi ada unsur suatu sistem akuntansi yang pokok yaitu 4ormulir3 5atatan yang terdiri dari jurnal3 buku besar dan buku pembantu3 serta laporan% &ulyadi (-..1',) menguraikan pengertian dari masing=masing unsur sistem akuntansi adalah sebagai berikut ' a) Formulir% Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk men5atat terjadinya transaksi dan biasa disebut dengan dokumen3 karena dengan 4ormulir ini peristi8a yang terjadi dalam organisasi di5atat atau didokumentasikan% b) $urnal% $urnal merupakan 5atatan akuntansi pertama yang digunakan untuk men5atat3 mengklasi4ikasikan3 dan meringkas data keuangan dan
12
data lainnya% 5) Buku Besar% Buku besar ( general ledger ) terdiri dari rekening=rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah di5atat sebelumnya dalam jurnal3 rekening=rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur=unsur in4ormasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan% d) Buku Pembantu% Apabila data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rin5iannya lebih lanjut3 dapat dibentuk buku pembantu ( subsidiary ledger )% Buku ini terdiri dari rekening=rekening pembantu yang merin5i data keuangan yang ter5antum dalam rekening tertentu dalam buku besar% 5.
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
Dalam pengelolaan keuangan "egara dan Daerah yang besar3 pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi untuk pengelolaan dana3 transaksi ekonomi3 yang semakin besar dan beragam sistem akuntansi daerah se5ara jelas dide4inisikan dalam Permendagri "omor 1, ahun -..9 pasal -,- dan Permendagri "omor :; ahun -../ juga dijelaskan Bah8a Sistem Akuntansi euangan Daerah dide4inisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data3 pen5atatan3 pengikhtisaran3 sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungja8aban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan se5ara
13
manual
atau
menggunakan
aplikasi
komputer%
Sistem
akuntansi
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola euangan Daerah (PPD)% &enurut Peraturan Pemerintah "omor -> ahun -..: pasal 13 yang dimaksud Akuntansi adalah' proses pen5atatan3 pengukuran3 pengklasi4ikasian3 pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan3 penginterpretasikan atas hasilnya3 serta penyajian laporan% Sedangkan pemerintahan adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah% $adi yang dimaksud akuntansi pemerintah adalah proses pen5atatan3 pengukuran3 pengklasi4ikasian3 pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan3 penginterpretasikan
atas
hasilnya3
serta
penyajian
laporan
pada
pengelolaan laporan pada pengelolaan keuangan di instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah% Sistem akuntansi yang meliputi proses pen5atatan3 penggolongan3 pena4siran3 peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta keuangan pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD3 dilaksanakan sesuai
dengan
prinsip=prinsip
akuntansi
yang
diterima
umum
(epmendagri "omor -; ahun -..- pasal /.)% Sistem akuntansi merupakan suatu sistem atau suatu kesatuan yang terdiri dari atas sub=sub system atau kesatuan yang lebih ke5il3 yang berhubungan satu sama lain% Suatu sistem yang mengolah input (masukan) menjadi output (keluaran)% !nput dalam sistem akuntansi merupakan bukti=bukti transaksi dalam dokumen atau 4ormulir3 sedangkan outputnya adalah laporan keuangan%
14
7alim3 Dkk% (-.1.' -,:) &enjelaskan sistem akutansi pemerintah daerah se5ara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas3 akuntansi pengeluaran kas3 akuntansi selain kas3 dan akuntansi aset% !n4ormasi keuangan daerah adalah segala dokumen yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan% Sistem !n4ormasi euangan Daerah (S!D) (PP "omor 11 ahun -..1 pasal 1)% Setiap daerah otonom 8ajib menyampaikan in4ormasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat3 termasuk pinjaman daerah% $enis in4ormasi yang berkaitan dengan keuangan daerah terdiri atas (PP "omor 11 ahun -..1 pasal ,)' 1% APBD Propinsi3 APBD abupaten3 dan APBD ota% -% Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
,% >% :% 9% /% <%
pembantuan% "era5a Daerah% Dana Cadangan Daerah% Pinjaman dan 7ibah Daerah% Piutang Daerah% 2aporan keuangan BU&D% Dana yang berkaitan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang
mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU "o%,- ahun -..> tentang Pemerintah Daerah dan UU "o% ,, ahun -..> tentang Perimbangan euangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah% edua undang=undang tersebut telah memberikan ke8enangan lebih luas kepada pemerintah daerah% e8enangan dimaksud diantaranya adalah
15
keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana3 menentukan arah3 tujuan dan target penggunaan anggaran% Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah% Pengelolaan keuangan daerah memuat berbagai kebijakan terkait dengan peren5anaan dan penganggaran3 pelaksanaan dan penatausahaan3 pelaporan dan pertanggungja8aban harus dilakukan se5ara e4ekti4 dan e4isien3 melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu' (Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 11 ahun -.1,) sebagai berikut' 1% ransparansi -% Akuntabilitas ,% Partisipati4 Beberapa
aspek yang
diatur
dalam Peraturan Daerah ini
memberikan peran dan tangung ja8ab yang lebih besar kepada pejabat pelaksana
anggaran3
sistem
penga8asan
pengeluaran
dan
sistem
pembayaran3 manajemen kas dan peren5anaan keuangan3 pengelolaan piutang dan utang3 pengelolaan inestasi3 pengelolaan barang milik daerah3 larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan6atau yang dikuasai daerah3 penatausahaan dan pertanggungja8aban APBD3 serta akuntansi pelaporan% &enurut Peraturan Bupati "o >< ahun -.1,3 disebutkan bah8a Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan sistem yang digunakan
16
untuk menghasilkan 2aporan keuangan pemerintah Daerah yang terdiri dari ' a%
SA=PPD3 yaitu' Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola euangan
Daerah% b% SA=SPD3 yaitu' Sistem Akuntansi Satuan erja Perangkat Daerah% Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati3 dimaksudkan untuk me8ujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan "egara% Berdasarkan Pasal : Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 11 ahun -.1,3 4ungsi yang terkait dengan Pengelolaan euangan Daerah adalah sebagai berikut' (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan me8akili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan% (-) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ke8enangan ' a% &enetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD b% &enetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Daerah 5% &enetapkan kuasa pengguna anggaran6barang d% &enetapkan bendahara penerimaan dan6atau bendahara pengeluaran e% &enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Daerah 4% &enetapkan pejabat yang bertugas melakukan utang dan piutang Daerah g% &enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik Daerah dan
17
h% &enetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran% (,) Pelimpahan ekuasaan dan 8e8enang sebagaimana dimaksud pada ayat (-) ditetapkan dengan eputusan Bupati% (>) Bupati dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada ' Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan Daerah b% epala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SPD) selaku PPD 5% epala SPD sebagai pengguna anggaran6barang% (:) ekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ' a% epala satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku PPD b% epala SPD selaku pejabat pengguna anggaran6barang Daerah% (9) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (,)3 Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah% Pada Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 11 ahun -.1, Pasal < ayat (1) PPD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SPD selaku kuasa BUD% Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan eputusan Bupati% uasa BUD mempunyai tugas ' a% b% 5% d% e%
&enyiapkan anggaran kas &enyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) &enerbitkan Surat Perintah Pen5airan Dana (SP-D) &enyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah &emantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD pada Bank
dan 6atau 2embaga euangan 2ain yang ditunjuk% 4% &engusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD g% &enyimpan uang Daerah
18
h% &elaksanakan penempatan uang Daerah i% &engelola6menatausahakan inestasi Daerah j% &elakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat pengguna Anggaran atas beban *ekening as Umum Daerah% Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan aktiitas jasa untuk menyediakan in4ormasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan pada sektor publik3 pengambilan keputusan terkait dengan keputusan baik pada se5tor ekonomi3 so5ial dan politik3 (&ahsun dkk3 -..9' 1<:)% Berdasarkan Permendagri "o% :; ahun -../ tentang pedoman Pengelolaan euangan Daerah bah8a Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sekurang=kurangnya meliputi sebagai berikut' 1% Prosedur Akuntansi Penerimaan as &enurut 7alim3 Dkk (-.1-' -,:) akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi3 mulai dari pen5atatan3 penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan3
hingga
pelaporan
keuangan
dalam
pertanggungja8aban pelaksanaan APBD yang berkaitan
rangka dengan
penerimaan kas pada SPD dan6Atau SPD% &enurut Permendagri "o% :; ahun -../ tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah Pasal ->1 menyebutkan bah8a' prosedur akuntansi penerimaan kas pada SPD adalah serangkaian proses mulai dari pen5atatan3 pengikhitisaran3 sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungja8aban pelaksanaan
19
APBD yang dapat dilakukan se5ara manual atau menggunakan aplikasi komputer%
-% Prosedur Akuntansi Pengeluaran as Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dijelaskan oleh 7alim3 dkk (-.1-' -,/) adalah serangkaian proses3 baik manual maupun terkomputerisasi3 mulai dari pen5atatan3 penggolongan dan peringkasan transasksi dan6 atau kejadian keuangan3 hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungja8aban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SPD dan6atau SPD ,% Prosedur Akuntansi Aset etap6Barang &ilik Daerah &enurut 7alim%3dkk (-.1-' ->1) prosedur akuntansi asset adalah serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi3 mulai dari pen5atatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan3 hingga pemeliharaan3 rehabilitas3 penghapusan3 pemindahtanganan3 perubahan klasi4ikasi3 dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai6digunakan skpd dan6atau SPD% Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolan asset yang dikuasai6digunakan SPD dan6atau SPD% >% Prosedur Akuntansi Selain as Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses3 manual maupun terkomputerisasi3 mulai dari pen5atatan3
20
penggolongan3 dan peringkasan3 transaksi atau kejadian keuangan3 hingga
pelaporan
keuangan
dalam
rangka
pertanggungja8aban
pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan6atau kejadian keuangan selain kas pada SPD dan6atau SPD3 (7alim %dkk3 -.1-' -,<)% Sedangkan berdasarkan Permendagri "o% :; ahun -../ tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah Pasal -:; mengatakan bah8a prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pen5atatan3 pengikhitisaran3 sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan se5ara manual atau menggunakan aplikasi komputer% :% Penyajian 2aporan euangan Penyajian laporan keuangan sebagai pertanggungja8aban atas upaya=upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah3 serta hasil yang telah
di5apai
dalam
pelaksanaan
kegiatan pada suatu
periode%
Berdasarkan Standar Akuntansi Publik (SAP tahun -..:)3
laporan
tersebut harus memenuhi standar sebagai berikut' Akuntabilitas3 &anajemen3 ransparasi dan keseimbangan antar generasi% 1% Akuntabilitas &empertanggungja8abkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijaksanaan
yang
diper5ayakan
kepada
entitas
pelaporan dalam men5apai tujuan yang telah ditetapkan se5ara periodik% -% &anajemen
21
&embantu para pengguna untuk mengealuasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan 4ungsi peren5anaan3 pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset3 ke8ajiban dan ekuitas dana pemerintahan untuk kepentingan masyarakat% ,% ransparansi% &emberikan in4ormasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bah8a masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungja8aban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang diper5ayakan kepadanya3 dan ketaatannya pada peraturan perundang= undangan% >% eseimbangan Antar generasi &embantu para pengguna dalam mengetahui ke5ukupan penerimaan pemerintah dalam periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan3 apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut% 2aporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari lembaga% Se5ara garis besar3 tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah Untuk memberikan in4ormasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi3 sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungja8aban dan
22
pengelolaan% 2aporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal lembaga organisasi yang akan memberikan in4ormasi keuangan yang berguna bagi entitas=entitas di dalam lembaga organisasi itu sendiri maupun entitas=entitas lain di luar perusahaan% Berikut merupakan beberapa de4inisi dari laporan keuangan menurut beberapa ahli3 antara lain' &enurut !katan Akuntan !ndonesia (!A!) (-../3 hal /)' @2aporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan% 2aporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi nera5a3 laporan laba rugi3 laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai 5ara misalnya laporan arus kas3 atau laporan arus dana)3 5atatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan%@ 1) P".si--n P"n5usun-n L-.-n K"u-n6-n
Berdasarkan Perda "omor 11 ahun -.1, entang Perubahan Atas Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 1. ahun -..9 entang pokok=pokok pengelolaan keuangan daerah3 bah8a hal=hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain' =
Penyusunan 2aporan euangan SPD menjadi tanggung ja8ab epala SPD selaku Pengguna Anggaran dan melibatkan seluruh pejabat pengelola keuangan dan kegiatan SPD (omitmen Bersama)
23
=
idak ada perbedaan data
=
Data a8al adalah 2aporan euangan
=
Data yang disajikan dapat ditelusur dan andal
=
epatuhan pada peraturan perundangan=undangan
=
Sistem Pengendalian !nternal (SP!) diselenggarakan se5ara memadai
=
Adanya pengungkapan se5ara penuh ( Full isclosure)
2) L-.-n K"u-n6-n SKPD
2aporan euangan yang ada pada Satuan erja Pemerintah Daerah
(SPD) sesuai Peraturan Bupati "omor >< ahun -.1,
meliputi' a% 2aporan *ealisasi Anggaran (2*A) SPD 2aporan *ealisasi Anggaran menyajikan in4ormasi relisasi pendapatan=2*A3 belanja3 trans4er3 surplus/deficit = 2*A dan pembiayaan yang masing=masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode% Untuk memenuhi ke8ajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan ( statutory )% b% "era5a SPD "era5a menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi6entitas pelaporan mengenai aset3 ke8ajiban3 dan ekuitas% Data=data yang diperlukan di SPD antara lain' • •
as di Bendahara Penerima as di Bendahara Pengeluaran
24
• • • •
Piutang Persediaan Aset etap Aset 2ainnya Dokumen yang diperlukan diantaranya yaitu'
(1) *in5ian Persediaan per item barang (-) !B A=F (,) *ekapitulasi Buku !nentaris Dokumen=dokumen tersebut disiapkan oleh Petugas Akuntansi3 Bendahara Penerimaan3 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang% Didukung Berita A5ara *ekonsiliasi antara Petugas Akuntansi dengan Bendahara Penerima3 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang% 5% 2aporan 0perasional (20) 2aporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola
oleh
SPD
untuk
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode% d% 2aporan Perubahan Ekuitas (2PE) laporan keuangan yang menyajikan in4ormasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya%
25
e% Catatan atas 2aporan euangan (Ca2)% &erupakan penjelasan atas nilai yang disajikan dalam 2*A SPD dan "era5a SPD dan memberikan in4ormasi tambahan yang diperlukan% 7al=hal yang perlu dijelaskan dalam Ca2 antara lain' (1) Penjelasan tentang Pendapatan=pendapatan yang kurang dari ;.G dan melebihi target (-) *in5ian Piutang Pendapatan Pajak (,) Pendapatan yang merupakan pembayaran piutang pajak atau piutang retribusi tahun lalu (>) Pendapatan yang harusnya disetor di tahun berjalan tetapi baru disetor di tahun berikutnya 3) L-.-n Kin".7- SKPD (L-.-n Oin-!)
2aporan kinerja SPD &enjelaskan merupakan laporan anggaran dan realisasi
belanja dan *en5ana
serta
realisasi
hasil6keluaran per program6kegiatan di SPD selain aji *utin% Perlu dijelaskan kegiatan yang realisasinya kurang dari 1..G3 disebabkan adanya penghematan belanja3 kegiatan yang putus kontrak3 kegiatan tidak dilaksanakan 1..G3 atau sebab yang lain% 4) Buu L-.-n K"u-n6-n SKPD9UPTD
Adapun buku laporan keuangan SPD6UPD antara lain' 2*A3 "E*ACA3 2aporan 0perasional (20)3 2aporan Perubahan Ekuitas (2PE)3 Ca23 2aporan inerja per Program egiatan3
26
Pernyataan
anggung
$a8ab
epala
SPD3
Berita
A5ara
*ekonsiliasi 2*A APBD3 Berita A5ara *ekonsiliasi 2aporan Barang Daerah3 Berita A5ara *erkonsiliasi Pengurus Barang dan Petugas Akuntansi SPD3 Berita A5ara *ekonsiliasi Bendahara Penerima dan Petugas Akuntansi SPD% Adapun
dokumen
dokumen
yang
digunakan
dalam
Penatausahaan euangan sebagai berikut (Permendagri "o% :; ahun -../ tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah) ' 1) Surat Penyediaan Dana (SPD) Dokumen yang berisikan surat
penyediaan
dana
yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah% SPD
digunakan
untuk
menyediakan dana bagi tiap=tiap SPD dalam 8aktu tertentu% -) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dokumen yang berisikan surat perintah pembayaran yang diajukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran atau pula pejabat yang ditunjuk kepada pejabat penerbit SP&% ,) Surat Perintah &embayar (SP&) Dokumen yang dinggunakan atau diterbitkan oleh pejabat penerbit SP& untuk men5airkan alokasi dana setelah melalui pengujian SPP%
27
>) Surat Perintah Pen5airan Dana (SP-D) Dokumen ini bisa disebut dengan Surat Perintah Pen5airan Dana yang diterbitkan oleh PE&DA pada khususnya biro keuangan% Dokumen Pengajuan SP-D sebagai berikut ' 1% SP-D adalah surat yang dipergunakan untuk men5airkan dana le8at bank yang ditunjuk setelah SP& diterima oleh BUD% -% SP-D adalah spesi4ik3 satu SP-D hanya dibuat untuk satu SP&% ,% SP-D dapat diterbitkan jika' a% Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia b% Didukung
dengan
kelengkapan
dokumen
sesuai
peraturan perundangan >% aktu pelaksanaan penerbitan SP-D' a% Diterbitkan paling lambat - hari sejak SP& diterima b% Apabila ditolak3 dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SP&% :) Surat Pertanggung $a8aban (SP$) &enurut !ndra Bastian pada bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Sektor Publik mende4inisikan SP$ adalah sebagai berikut' SP$ merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah
daerah
dengan
penjelasan
SP$
pengeluaran
28
merupakan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti=bukti pengeluaran (-../',/.)% Standar
operasional
pelayanan
surat
pertanggungja8aban keuangan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dan pelayanan bagi Pejabat Pembuat omitmen3 Pejabat Penerbit SP&3 Atasan 2angsung Bendahara3 Bendahara3 Pemegang Uang &uka erja (PU&) dan $uru Bayar serta para pelaksana anggaran pada satuan unit=unit kerja% injauan Sistem Akuntansi SP$ dari APBD ini terkait beberapa 4ungsi=4ungsi yang terkait3 antara lain sebagai berikut (Permendagri "o% :; ahun -../ tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah)' a% epala SPD Fungsi epala SPD adalah perumusan3 penetapan3 pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dalam Pemerdayaan masyarakat dan desa serta penanggung ja8ab keuangan di SPD% b% Pejabat Penatausahaan euangan (Sekretaris) Pejabat Penatausahaan euangan juga bisa disebut Pejabat Penerbit SP&3 mempunyai 4ungsi sebagai pejabat yang diberikan ke8enangan untuk menguji3 menerbitkan dan mempara4 SP&%
29
5% Bendahara Pengeluaran Fungsi dari bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima3 menyimpan3 menatausahakan3 dan mempertanggung ja8abkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan pengeluaran negara pada kantor satuan kerja kementrian atau lembaga% d% Biro euangan Fungsi biro keuangan adalah untuk membuat SP-D yang ber4ungsi untuk men5airkan dana yang diminta% Dalam rangka optimalisasi anggaran dan tata kelola keuangan yang pro4essional dan akuntabel maka pemerintah melalui Permendagri "o% 1, h -..9 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bah8a3
untuk
melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA=SPD3 epala SPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan Fungsi ata Usaha euangan pada SPD sebagai PP=SPD (Pejabat Penatausahaan euangan SPD)% una lebih meningkatkan 4ungsi ata elola euangan yang Pro4esional dan Akuntabel3 maka mulai A -.1>' 1% Semua SPD melaksanakan se5ara penuh eri4ikasi penggunaan anggaran% -% Proses Heri4ikasi di PPD6BUD sebatas kelengkapan administrasi pengajuan SP&%
30
,% Dokumen6Bukti pengeluaran Uang
mulai ahun
-.1>
dan
seterusnya tidak perlu disertakan dalam pengajuan pen5airan Dana ke DPPAD% >% Semua Dokumen6bukti pengeluaran uang disimpan di masing= masing SPD sebagai dokumen pertanggungja8aban pemeriksaan aparat penga8asan 4ungsional% :% Diharapkan
untuk
mempersiapkan
personil6SD&
(khusus
eri4ikator)% &enurut Peraturan Daerah abupaten $epara nomor 11 ahun -.1, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 1. tahun -..9 entang pokok=pokok pengelolaan keuangan daerah3 menyebutkan bah8a' Pejabat pengguna anggaran6pengguna barang daerah mempunyai tugas dan 8e8enang sebagai berikut ' a% b% 5% d%
&enyusun *en5ana erja Anggaran SPD (*A=SPD) &enyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SPD (DPA=SPD) &enandatangani SP& &elakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja melaksanakan pengujian SPD yang dipimpinnya e% &elakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran 4% &elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak g% &engadakan ikatan6perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan h% &engelola barang utang dan piutang yang menjadi tanggung ja8ab
i%
SPD yang dipimpinnya% &engelola barang milik Daerah6kekayaan Daerah yang menjadi
j%
tanggung ja8ab SPD yang dipimpinnya &enyusun dan menyampaikan laporan keuangan SPD yang dipimpinnya
31
k% &enga8asi pelaksanaan anggaran SPD yang dipimpinnya l% &elaksanakan tugas=tugas pengguna anggaran6pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati m% Bertanggungja8ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Pemerintah abupaten jepara dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas publik% arena pelaporan keuangan diatur dengan Perbup "omor >< ahun -.1,%
:* PENELITIAN TERDAHULU
Sebagai re4erensi penyusunan skripsi ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti% *e4erensi ini diambil berdasarkan kesesuaian dari ariabel=ariabel yang diteliti dalam penelitian ini% Adapun hasil penelitian terdahulu dapat disajikan pada abel 1%
T-;"! 1* P"n"!ii-n T".-#u!u Juu! N
1%
A!- An-!isis (N--/ T-#un) Pengaruh
H-si! P"n"!ii-n =
7asil pengujian korelasi
*egresi !mplementasi
pearson
terhadap
ariable
Berganda Standar
Akuntansi
implementasi
standar
32
Pemerintahan
dan
akuntansi pemerintahan dan
!n4ormasi
implementasi sistem in4ormasi
Akuntansi erhadap
akuntansi memiliki hubungan
ualitas
2aporan
yang sangat kuat6erat dengan
euangan
(*ukmi
kualitas laporan keuangan% 7asil pengujian regresi
Sistem
=
$u8ita3 -.1,)% se5ara simultan dengan uji F maupun parsial dengan uji t3 memperlihatkan
bah8a
implementasi
standar
akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem in4ormasi akuntansi berpengaruh se5ara signi4ikan
terhadap kualitas
laporan keuangan%
Juu! N
-
A!- An-!isis
H-si! P"n"!ii-n
(N--/ T-#un) Penerapan Sistem
Deskripti4
Penerapan sistem Pengelolaan
Pengelolaan
Analitik
euangan
euangan
hubungan
Pemerintah dalam
Daerah
menunjang
inerja Pengelolaan euangan
(Studi
dengan
mempunyai yang
kinerja
keuangan%
signi4ikan pengelolaan
33
kasus
Pada
Dinas
ehutanan Proinsi $a8a
,
Barat
(Ami
0ktaiana3 -.1.) Pengaruh penyajian
Deskripti4
Penyajian laporan keuangan
laporan
ualitiati4
daerah se5ara signi4ikan
euangan dan
daerah
berpengaruh positi4 terhadap
aksesibilitas
laporan
penggunaan
keuangan
in4ormasi
keuangan daerah oleh para
terhadap penggunaan
pengguna
in4ormasi keuangan
aksesibilitas laporan keuangan
daerah (studi pada
berpengaruh
kabupaten
signi4ikan
eks
karesidenan Juu! N
in4ormasi%
positi4
dan
terhadap
penggunaan in4ormasi A!- An-!isis
H-si! P"n"!ii-n
(N--/ T-#un) banyumas3 (7immah
keuangan
Bandariy3 -.11)
simultan keuangan
daerah%
Se5ara
penyajian
laporan
daerah
dan
aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh dan
signi4ikan
terhadap penggunaan in4ormasi keuangan daerah%
34
Sumber ' (*ukmi $u8ita3 -.1,)%)3 (Ami 0ktaiana3 -.1.)3 (7immah Bandariy3 -.11)
&* KERANGKA PEMIKIRAN
erangka pemikiran dalam penelitian dapat dijelaskan yaitu dari perolehan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskripti4 kualitati4 yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk kuantitati4 (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun se5ara sistematis% Berdasarkan keterangan tersebut kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut'
G-;-. 1 OTONOMI DAERAH
K".-n6- P"ii.-n
APBD
Standar Akuntan! P"#"r!nta$ %P"r&u' (a&) *"'ara N+#+r 48 Ta$un 2013 )
P"n,"-+-aan ("uan,an Ba'"r#ad" (a&) *"'ara S!t"# Akuntan! ("uan,an Da"ra$
ANA.ISIS DES(RIPTI/ (A.ITATI/
35
Sumber ' Perbup "omor >< ahun -.1,
<*
METODE PENELITIAN
1* LOKASI PENELITIAN
2okasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan% Dalam penelitian ini peneliti mengambil penelitian di !nstansi Pemerintah yaitu dilaksanakan di Badan Pemberdayaan &asyarakat dan Desa (BAPE*&ADES) abupaten $epara% 2* OBYEK PENELITIAN
0bjek penelitian merupakan si4at keadaan dari suatu benda3 orang3 atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian% Si4at keadaan dimaksud bisa berupa si4at3 kuantitas3 dan kualitas yang bisa berupa perilaku3 kegiatan3 pendapat3 pandangan penilaian3 sikap pro= kontra3 simpati=antipati3 keadaan batin3 dan bisa juga berupa proses% &enurut Arikunto (-..-';9)3 de4inisi dari objek penelitian merupakan objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian%
38
Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan objek penelitian mengenai' Ealuasi Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah di Bapermades abupaten $epara sesuai Perbup "omor >< ahun -.1,3 hal ini berkaitan dengan' 1% ransaksi perbendaharaan melalui anggaran pada Bapermades ab% $epara% -% Data atau dokumen yang digunakan dalam proses pengajuan dana di Bapermades ab% $epara%
39
,% Catatan akuntansi yang digunakan dalam 2aporan euangan di Bapermades ab% $epara 3* JENIS DAN SUMBER DATA $enis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder% 1% Data Primer &enurut S% "asution data primer adalah data yang dapat diperoleh
langsung
dari
lapangan
atau
tempat
penelitian%
Sedangkan menurut 2o4land bah8a sumber data utama dalam penelitian kualitati4 adalah kata=kata dan tindakan% ata=kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau me8a8an5arai% Pengumpulan data=data primer dalam penelitian ini adalah melalui 8a8an5ara dengan pihak=pihak yang terkait baik se5ara langsung maupun tidak langsung dalam proses Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah Di Badan Pemberdayaan &asyarakat Dan Desa abupaten $epara -% Data Sekunder Data Sekunder adalah data=data yang didapat dari sumber ba5aan dan berbagai ma5am sumber lainnya% Data sekunder juga dapat berupa majalah3 buletin3 publikasi dari berbagai organisasi3 hasil=hasil studi3 hasil surey3 studi historis3 dan sebagainya% Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi in4ormasi yang telah dikumpulkan
40
melalui 8a8an5ara langsung dengan pihak yang terkait dengan penelitian% Pengumpulan data=data sekunder dalam penelitian ini melalui buku=buku serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang Ealuasi Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah Di Badan Pemberdayaan &asyarakat Dan Desa abupaten $epara%
4* METODE PENGUMPULAN DATA
&etode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut' 1% &etode 0bserasi &etode obserasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati aspek=aspek yang ingin diteliti (Arikunto3 -..- ' 1,,)% Se5ara umum3 obserasi adalah pengamatan langsung suatu obyek yang akan diteliti yang dilakukan dalam 8aktu singkat dan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan obyek penelitian% Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan se5ara langsung terhadap Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah Pada Bapermades abupaten $epara%
-% &etode a8an5ara
41
a8an5ara sering juga disebut sebagai metode interie83 yaitu
sebuah
dialog
yang
dilakukan
oleh
pe8a8an5ara
(interviewer ) untuk memperoleh in4ormasi dari ter8a8an5ara (interview) (Arikunto3 -..-' 1,,)% Dalam penelitian ini3 penulis melakukan 8a8an5ara se5ara langsung dengan epala Bapermades ab% $epara3 Bendahara Pengeluaran3 Pengelola euangan3 Serta bagian lain yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah pada Bapermades abupaten $epara% ,% &etode Dokumentasi &etode Dokumentasi adalah' men5ari data mengenai hal= hal atau ariable yang berupa 5atatan3 transkip3 buku3 surat kabar3 majalah3 prasasti3 notulen rapat3 legger3 agenda dan sebagainya% (Arikunto3 -..-' -..)% Penulis meman4aatkan data yang tersedia dalam bentuk dokumen
sebagai
sumber
in4ormasi
yang terkait
dengan
Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah Pada Bapermades abupaten $epara% * METODE ANALISIS DATA
omponen yang sangat penting dalam suatu penelitian kualitati4 diantaranya adalah data%
umpulan Data hanya akan
menjadi sekumpulan data tanpa arti apabila tidak dianalisa dengan baik% Analisis data merupakan upaya men5ari dan menata se5ara
42
sistematis 5atatan hasil obserasi3 8a8an5ara3 dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi yang lain%
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis eskriptif !ualitatif yaitu analisis yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung3 yang bersi4at monogra4is3 atau ber8ujud kasus= kasus
(sehingga
tidak
dapat
disusun
kedalam
suatu
struktur
klasi4ikatoris) (*ianto Adi3 -..>' 1-<)% Dalam Penelitian ini3 analisis deskripti4 kualitati4 digunakan untuk mengealuasi Penerapan Sistem Akuntansi euangan Daerah di Bapermades abupaten $epara sesuai Perbup "omor >< ahun -.1,%
D*
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan skripsi disusun dengan tujuan agar pokok masalah dapat dibahas se5ara menyeluruh dan terarah% Pada penulisan penelitian ini akan dibagi dalam : (lima) bab pembahasan yaitu'
BAB I
$ PENDAHULUAN
Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang3 perumusan masalah3 tujuan penelitian3 man4aat penelitian3 metodologi penelitian3 sistematika penulisan%
43
BAB II
$ TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini berisi tentang teori=teori yang digunakan untuk menjelaskan landasan teori3 mengenai tinjauan pustaka tentang' Sistem !n4ormasi Akuntansi3 Sistem !n4ormasi Akuntansi euangan Daerah3 erangka pemikiran dan 7ipotesis% BAB III $ METODE PENELITIAN
Dalam bab ini berisi tentang 2okasi Penelitian3 0bjek Penelitian3 &etode Pengumpulan Data3 &etode Analisis Data% BAB IV $ HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi'
ambaran
umum
objek
penelitian3
Struktur
organisasi3 Penyajian data3 Analisis data dan pembahasan% BAB V
$ PENUTUP
Bab lima merupakan bab terakhir dari keseluruhan penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran%
44
DA%TAR PUSTAKA
Adi3 *ianto% -..>% "etodologi #enelitian Sosial dan $ukum% $akarta' ranit Arikunto% -..-% "etodologi #enelitian Suatu #endekatan #roposal. $akarta ' P%*ineka Cipta Barid8an3 aki% -..<% %kuntansi &ntermediate3 Edisi <3 +ogyakarta' BPFE Bastian3 !ndra% -../% Sistem %kuntansi Sektor #ublik % $akarta' Salemba Empat% Bodnar3 eorge 7% dan 7op8ood3 illiam S% -..>% Sistem &nformasi %kuntansi%+ogyakarta ' Penerbit Andi% Cushing3 Barry E%3 diterjemahkan oleh 2a &idjan% -...% Sistem &nformasi %kuntansi #endekatan "anual #raktika #enyusunan "etode dan #rosedu. Bandung ' 2embaga !n4ormasi Akuntansi% 7alim3 Abdul3 dkk% -.1-% %kuntansi Sektor #ublik %kuntansi !euangan aerah. 'disi % $akarta ' Salemba Empat% 7all3 $ames A% -..1% Sistem &nformasi %kuntansi Edisi etiiga% $akarta ' Salemba Empat% !katan Akuntansi !ndonesia% -../. Standar %kuntansi !euangan. 'disi *++,. $akarta' Salemba Empat% $u8ita3 *ukmi% -.1,% Pengaruh !mplementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem !n4ormasi Akuntansi erhadap ualitas 2aporan euangan Politeknik Pos !ndonesia eputusan &enteri Dalam "egeri "omor -; ahun -..- tentang pedoman Pengurusan3 Pertanggungja8aban dan Penga8asan euangan Daerah serta ata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah3 Pelaksanaan ata Usaha euangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
45
rismiaji% -..:% Sistem &nformasi %kuntansi3 Edisi edua% +ogyakarta ' Akademi &anajemen Perusahaan +P"% &ahsun3
&ohamad3 Dkk% -..9% #engukuran !iner-a +okyakarta' BPFE%
Sektor
#ublik.
&ardiasmo% -..>% %kuntansi Sektor #ublik % +ogyakarta ' Penerbit Andi &ulyadi% -..1% Sistem %kuntansi% $akarta' Salemba Empat% &ulyadi% -..<% Sistem %kuntansi% $akarta' Penerbit Salemba Empat% "asution3 S% -...% "etode esearch% $akarta' Bumi Aksara Peraturan Bupati $epara "omor >< ahun -.1, tentang Sitem Akuntansi Pemerintah Daerah Peraturan Daerah "omor 11 ahun -..; tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah abupaten $epara ahun Anggaran -.1, Peraturan Daerah "omor 1. ahun -..9 tentang Pokok=pokok Pengelolaan euangan Daerah Peraturan Daerah "omor 11 ahun -.1, entang Perubahan Atas Peraturan Daerah abupaten $epara "omor 1. ahun -..9 entang pokok= pokok pengelolaan keuangan daerah Peraturan &enteri Dalam "egeri "omor 1, ahun -..9 tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan &enteri Dalam "egeri "omor :; ahun -../ tentang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah Peraturan Pemerintah "omor 11 tahun -..1 tentang !n4ormasi euangan Daerah Peraturan Pemerintah "omor -> ahun -..: tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah "omor /1 ahun -.1. tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pemerintah (2embaran "egara *epublik !ndonesia ahun -.1. "omor 1-,3 ambahan 2embaran "egara *! "o% :19: Peraturan Pemerintah "omor < ahun -..9 tentang Pelaporan euangan dan inerja !nstansi Pemerintah Permendagri "o% :; ahun -../ entang Pedoman Pengelolaan euangan Daerah