PROPOSAL DOKUMEN RKP DESA
1.1 Latar Belakang
Dalam pembangunan dan penganggaraan di desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dibutuhkan pula penjabarannya dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Desa ini merupakan hasil dari proses musyawara antara pemerintah desa dan masyarakat desa yang dikenal dengan sebutan musyawara perencanaan pembangunan desa (musrembangdes). RKP desa berisi rumusan prioritas masalah yang dihadapi desa dan rumusan prioritas kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalahmasalah berdasarkan prioritas masalah yang ada di desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa).
1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa)
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud, tujuan dan manfaat sebagai berikut : Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut : 1) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa. 3) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ada pun manfaat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut : 1) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan ditingkat desa. 2) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa. 3) Pemberi arah kegiatan tahunan di desa. 4) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
5) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat. 1.3 Prinsip Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa)
Kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 1.4
Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa)
1) Hasil kesepakatan musyawarah Desa 2) Pendapatan asli Desa 3) Rencana
kegiatan
Pemerintah,
pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota 4) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota 5) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa 6) Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa 7) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 1.5
Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa)
Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga
4) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota 5) Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 1.6 Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPK Desa)
Dalam proses penyusunan dokumem RKP Desa terdapat beberapa langkah, Berikut ini adalah langka-langka dalam penyusunan dokumen RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa, paling la mbat bulan Juni tahun berjalan.
2) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa, tim penyusun RKP Desa terdiri dari: a) Kepala Desa selaku pembina; b) Sekretaris Desa selaku ketua;
c) Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan d) Anggota yang meliputi: perangkat
desa,
lembaga pemberdayaan
masyarakat, kader
pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Jumlah anggota tim, paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dan harus mengikut sertakan perempuan. 3) Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Desa. ` Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa, dan rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa. Berdasarkan hasil pencermatan dan tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa. 4) Pencermatan Ulang RPJM Desa Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. 5) Penyusunan Rencana RKP Desa 6) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan RKP Desa
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin. Selain unsur masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam berita acara. 7) Perubahan RKP Desa RKP Desa dapat diubah dalam hal: a) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau b) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ditetapkan
dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. 8) Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada bupati/walikota melalui camat. Penyampaian daftar usulan RKP Desa aling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota. 1.7 RUANG LINGKUP PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian menunjukan suatu batasan-batasan masalah yang dapat diukur dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep pembangunan desa yang Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 78 ayat 3 diaturkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sehingg ruang lingkup penelitian dari pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) terdiri dari : a. Proses penyusunan RKP Desa melalui musyawarah Desa? b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa?
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa ? d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa? e. Penyusunan rancangan RKP Desa? f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa? g. Penetapan RKP Desa? h. Perubahan RKP Desa jika terjadi perubahan? i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa? 2. Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Tahap Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ialah melaksanakan atau mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) antara lain: Tahapan
Persiapan,
a. Penetapan pelaksana kegiatan b. Penyusunan rencana kerja c. Sosialisasi kegiatan d. Pembekalan pelaksana kegiatan e. Penyiapan dokumen administrasi f. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.
Tahapan
Pelaksanaan Kegiatan
a. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan
b. Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa c. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan d. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah e. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan f. Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa dalam rangka Pertanggungjawaban hasil Pelaksanaan Pembangunan Desa g. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa 3. Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Pengawasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dimaksud ialah proses Pengawasan terhadap setiap pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) antara lain : a. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa. b. Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa. c. Bupati/walikota
melakukan
pelaksanaan pembangunan Desa. G. METODE PENELITIAN 1. Jenis Penelitian
pemantauan dan pengawasan perencanaan dan
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini lebih mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Menurut (Dr. Sugiyono 2016:7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada beberapa pendekatan metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang berbeda. Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian kualitatif dapat memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif/menggambarkan penjelasan penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat suatu prediksi tertentu. Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk maksud deskriptif atau memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai Bagaimana Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2017. yang mengambil Studi pada Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun sifat-sifat umum yang terdapat dalam metode penelitian deskriptif kualitatif adalah : 1. Merumuskan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual. 2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianali sis.
2. Subyek Penelitian
Subyek pada penelitian ini adalah para aktor Desa yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah : a. Pemerintah Desa yang terdiri dari: 1) Kepala Desa 2) Perangkat Desa meliputi : a) Sekertaris Desa b) Kepala Urusan Pembangunan c) Dukuh (Kadus) b. Badan Permusyawaratan Desa meliputi 1) Ketua BPD 2) Anggota BPD c. Pengurus LPMD meliputi 1) Ketua LPMD 2) Anggota LPMD d. Unsur Masyarakat Desa yang meliputi : 1)
Pengurus RT dan RW, Pengurus PKK, Pengurus Karang Taruna, dan Pengurus Posyandu
2)
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan
3)
Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Perempuan
e. Tim Penyusun RKP Desa 1) Ketua Tim Penyusun RKP Desa 2) Anggota Tim Penyusun RKP Desa 3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiyono (2016 : 225) pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih danyak pada observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Berdasarkan hal diatas , penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: Interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi. a. Metode interview/wawancara Metode yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden untuk menjamin keakuratan data. Menurut Esterberg (dalam Sugiyono 2016:231), interview atau wawancara adalah “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari pengertian diatas, penulis kemudian menyimpulkan bahwa teknik pengumpulan data dengan metode interview atau wawancara adalah: suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan jawaban disampaikan secara lisan saja.
b. Metode Observasi/Pengamatan Metode yang di lakukan dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki. Adapun dalam arti luas, observasi ini tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan secara langsun maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian. dalam kaitanya dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, maka data yang dipakai dalam metode observasi adalah data-data yang tersedia di kantor Desa Sesuai dengan yang dibutukan dalam hal ini data yang berkaitan dengan persoalan yang akan di teliti sehigga dapat di peroleh gambaran yang lebih jelas. c. Metode dokumentasi Menurut Sugiyono (2016 : 240), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dapat dipahami sebagai laporan tertulis untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai sesuatu yang mencakup
pemanfaatan data-data sekunder yang suda teredia di perpustakaan berupa dokumendokumen resmi seperti grafik, arsip, peta lokasi penelit ian, geografis dan demografik. 4. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2016 : 244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasar pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Metode analisi yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu hasil penelitian data dan informasi kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau gambaran umum dari hasil wawancara,observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini meliputi Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion drawing/verification (Sugiyono 2016 : 246). Berangkat dari pendapat tersebut, maka penulis menggunakan analisi data melalui tiga tahap yaitu : a. Data Reduction (reduksi data), adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Data Display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagang, hubungan antar kate gori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Hubermas (dalam Sugiyono, 2016 : 249), menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. c. Conclusion Drawing/verification, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kreditibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa metode analisis deskriptif berupaya untuk menyederhanakan fenomena-fenomena sosial ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Proses selanjutnya menyusun data kedalam pola, kategori dan suatu urutan dasar sehingga akan diperoleh sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.
Daftar Pustaka Buku-buku Wahjudin Sumpeno, Edisi Kedua 2011. Pembangunan Desa Terpadu. Jakarta: CRS Indonesia
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi Desember. 2016. Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa . Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Wahyudin Kessa. 2015, Buku 6. Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Sutoro Eko. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat UU Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Sutoro Eko. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa. Yogyakarta: APMD Press M.Silahuddin. 2015. Buku 1. Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Peleksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Sumber lain Harry cristian.2015. Studi tentang pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa (RKPDES) tahun 2013 di desa loa janan ulu kecamatan loa janan k abupaten kutai kartanegara
Utami Dewi. 2012. Perencanaan pembangunan desa: pendekatan community learning and participatory process clapp Oka, Nyoman. 2009. Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process), MITRA SAMYA Dengan Dukungan Ausaid ACCESS Muhi, Ali Hanapiah. 2011. Perencanaan Pembangunan Desa, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint. Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media. http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/ diakses pada tanggal
