ETIKA PROFESI PROF ESI DAN TATA TATA KELOLA KORPORAT KORPO RAT ” PRINSIP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORAT”
PERTEMUAN-14
Oleh: DEWA K E TUT WI RA SANTAN A
1 5 06 ! 5 00 !
M ADE W I"AK SANA
1 5 06 ! 5 00 4
I GU GUSTI NG NG UR URA# BA BAG US US WI WI DA DANA
1 50 506 ! ! 50 500 $
PROGRAM PPAK FAKULT FAKULTAS EKONOM I DAN BISNIS UNI%ERSITAS UDA&ANA DENPASAR !016
14'1
T()**+)* J(,( K././(2 A3+)(l(2 () Pel(./() K././(
Perusahaan/korporat memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu bukan hanya kepada para pemegang sahamnya saja, melainkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab korporat tidak hanya meningkatkan kekayaan pemegang saham, melainkan juga menjamin hak-hak pemangku kepentingan lainnya tidak dilanggar, yaitu diantaranya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab berikut ini: 1. Menghasilkan produk yang berkualitas dan aman. 2. Menggunakan sistem produksi yang ramah lingkungan dan menggunakan sumber daya seara e!isien ". Memperlakukan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan dan a#as kemanusiaan, termasuk misalnya tidak mempekerjakan anak di bawah umur. $. Menggunakan bahan baku yang berkualitas, aman dan tidak merusak lingkungan. %. Memenuhi kewajiban kepada kreditor atas dana yang ditanamkan di perusahaan. &. Menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. '. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, seperti peraturan perpajakan, serta menghindari praktik yang melanggar ketentuan yang berlaku, seperti transaksi penyelundupan, pelanggaran hak ipta, dan lainnya. (. Menaati seluruh perjanjian dan atau komitmen dengan berbagai pihak ). Mengarahkan pembangunan yang bersi!at berkelanjutan *tama +211 menyebutkan bahwa upaya manajemen sangat mempengaruhi pemenuhan tanggungjawab korporat .eterbatasan akses in!ormasi menyebabkan pemangku kepentingan tidak dapat mengealuasi penuh tanggung jawab korporat. Pemangku kepentingan tidak dapat memberikan apresiasi atas perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab korporat dengan baik, dan memberikan hukuman atas perusahaan yang tak memenuhinya. ondisi ini akan menurunkan motiasi perusahaan memenuhi tanggung jawab korporat. 0elain itu, keterbatasan akses in!ormasi juga menyebabkan perusahaan dapat melakukan tindakan yang meniderai hak pemangku kepentingan. leh sebab itu diperlukan pengungkapan in!ormasi upaya manajemen/perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab korporatnya +*tama. 211. *tama +211 menyebutkan terdapat beberapa in!rastruktur yang perlu dimiliki untuk mendukung teriptanya pelaporan tanggung jawab korporat yang transparan dan akuntabel, yaitu sebagai berikut: 1. 0tandar pelaporan tanggung jawab korporat yang berterima umum sebagai auan pelaporan
2. 0truktur dan mekanisme tata kelola yang mendorong pelaporan tanggung jawab korporat yang akuntabel dan transparan ". Pihak eksternal dan independen yang memberikan asersi atas pelaporan tanggung jawab korporat $. Peratumn perundang-undangan yang mengatur kewajiban pelaporan tanggung jawab korporat dan %. Tekanan publik akan praktik dan pelaporan tanggung jawab korporat 14'!
Pe)*(3+()
()
Pe)*h./7(()
e/h((
Kee))*()
P(/(
Pe7()*3+
Kee))*()
0ebagian kepentingan atau hak pemangku kepentingan diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. 0ebagian 3ainnya hanya diatur dalam kesepakatan bersama antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemenuhan atas kepentingan atau hak pemangku kepentingan tersebut akan menghindarkan perusahaan dari permasalahan hukum dan pelanggaran terhadap kesepakatan. leh sebab itu perusahaan harus mengakui dan menghormati kepentingan para pemangku kepentingan tersebut. 4al tersebut ditegaskan dalam beberapa sub-prinsip 567 ke-$ 0ub prinsip 8 menyatakan bahwa hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati. 0ub-prinsip 9 menyebutkan bahwa pengakuan dan penghormatan atas hak-hak pemangku kepentingan tersebut harus disertai dengan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan jika hak-haknya tersebut dilanggar. 0eara khusus, sub-prinsip 6 menggarisbawahi penghormatan dan pengakuan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan perusahaan melalui pengembangan mekanisme peningkatan kinerja melalui partisipasi karyawan. 7emikian juga dengan sub-prinsip yang seara khusus mengatur tentang pengakuan dan penghormatan hak kreditur melalui keberadaan kerangka penyelesaian kebangkrutan yang e!ekti! dan e;sien serta penegakan hokum yang e!ekti! atas hak-hak kreditur Pengakuan dan penghormatan hak pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam tata kelola perusahaan di sub
1. ** PT: ewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab korporat +Pasal '$ a. 4ak pemangku kepentingan untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan >*P0, 7ireksi, dan/atau 7ewan omisaris +?@sal &1, )', dan 11$ serta mengajukan pemeriksaan terhadap Perseroan +Pasal 1"( b. Pengungkapan in!ormasl kepada kreditur atas keputusan >*P0 terkait penurunan modal dan hak kreditur untuk menolak keputusan >*P0 tersebut +Pasal $$ dan $% 2. ** PM: a. 4ak pemangku kepentingan untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang disebabkan kesalahan in!ormasi yang disampaikan perusahaan +Pasal ( b. 4ak pemangku kepentingan untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran undang-undang pasar modal +Pasal 111 . ewajiban 8kuntan yang terda!tar pada A yang memeriksa laporan keuangan pihak-pihak
yang
melakukan
kegiatan
di
bidang
pasar
modal,
untuk
menyampaikan pemberitahuan yang bersi!at rahasia kepada Ak jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait pasar modal atau hal-hal yang membahayakan keadaan keuangan plhak yang dimaksud atau kepentingan para nasabahnya. ". Peraturan 9apepam-B C..1 tentang keterbukaan in!ormasi yang harus segera diumumkan kepada publik. $. ** Do. 1" tahun 2" tentang etenagakerjaan mengatur hak-hak tenaga kerja dan hubungannya pemberi kerja +pengusaha/perusahaan. %. Do. " tahun 1))) tentang 8rbitrase dan 8lternati! Penyelesaian 0engketa yang menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa pemangku kepentingan selain melalui penuntutan dan mekanisme pengadilan &. ** no 1" tahun 2& tentang Perlindungan 0aksi dan orban '. ** no 11 tahun 1))2 tentang 7ana Pensiun dan Peraturan Pemerintah terkait: a. eterwakilan pekerja dalam 7ewan Pengawas +Pasal 12 dan 1". b. Tanggung jawab manajemen atas kerugian dana pensiun yang disebabkan arena kelalaian manajemen + PP no. '& tauin 1))2 tentang 7ana Pensiun Pemberi erja dan PP D. '' tahun 1))2 tentang dana pensiun Bembaga euangan (. **. Do."' epailitan dan Penundaan ewajiban Pembayaran *tang a. ewajiban emiten atau perusahaan publi menyampaikan laporan keuangan kepada A serta memuatnya dalam website perusahaan yang dapat diakses setiap saat b. ewajiban
laporan
tahunan
perusahaan
memuat
tanggung jawab soial
perusahaan . in!ormasi tentang tanggung jawab korporat tersebut menakup kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan
. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja loal pemerdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya dan lain-lain d. Tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, in!ormasi produk, sarana,jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lainlain. 5miten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan in!ormasi tersebut di atas pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada A, seperti laporan berkelanjutan +sustainability report atau laporan tanggung jawab soial perusahaan +corporate social responsibility report . 0elain berbagai ketentuan di atas, terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan lainnya yang juga terkait dengan perlindungan hak-hak pemangku kepentingan, yaitu: ). ** D. ( tahun 1))) tentang Perlindungan onsumen 1. ** D. % tahun 1))) tentang Barangan Praktik Monopoli dan Pratik *saha Tidak 0ehat. 11. ** D. "1 tahun 1))) tentang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi dan ** Do. 2 tahun 21 yang mengubah ** Do. "1 tahun 1))). 12. ** Do. "2 tahun 2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Bingkungan 4idup. Pengakuan dan penghormatan atas hak pemangku kepentingan tersebut telah diakomodasi dalam Pedoman *mum E6E 3ndonesia. Pemangku kepentingan mendapatkan perhatian serius dan disebutkan pada hampir seluruh bab dalam Pedoman *mum E6E 3ndonesia. Damun seara khusus peran pemangku kepentingan diuraikan di 9ab F3. 5mpat kelompok pemangku kepentingan menjadi !okus perhatian Pedoman *mum E6E 3ndonesia, yaitu karyawan, mitra bisnis, pengguna produk dan jasa, serta masyarakat. Mitra bisnis yang dimaksud dalam pedoman ini adalah pemasok, distributor, kreditur, debitur, dan pihaklainnya yang melakukan transaksi usaha dengan perusahaan. *raian pedoman pokok pelaksanaan atas peran-peran masing-masing kelompok G@da Pedoman *mum ini telah mengakomodasi substansi prinsip 567 ke-$.
Pada bagian lain Pedoman *mum E6E 3ndonesia juga
mengatur tentang hal berikut ini +=orld 9ank, 21: 1. Pada 9ab 333 tentang 5tika 9isnis dan Pedoman Perilaku, diuraikan tentang panduan bagi perusahaan dalam menjalankan usaha, termasuk interaksinya dengan para pemangku kepentingan.
2. Mengamhkan perusahaan mengembangkan sistem dapat melindungi pihak yang menjalankan peran sebagai whistleblower ". Mengarahkan pengungkapan in!ormasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. 14'
Pe/() A38 K././( (l(7 Me7e/()( K./+
orupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak-hak pemangku kepentingan, khususnya masyarakat/publik karena dana yang dikorupsi merupakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat/publik dan dikelola negara. 7unia usaha +korporat sering kali menjadi pendorong tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. leh sebab itu upaya pemberantasan korupsi harus mengikutsertakan peran akti! korporat. *paya korporat dalam menghindari penyuapan akan menekan peluang pejabat publik melakukan korupsi. orporasi juga dapat berperan akti! melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Prinsip 567 tidak seara eksplisit mengatur tentang peran akti! korporat dalam memberantas korupsi. Damun demikian, 0ub Prinsip H dan 5 mengandung 0emangat anti korupsi yang harus dilaksanakan perusahaan. *paya korporat dalam menghindari tindakan korupsi merupakan penghormah korporat terhadap hak pemangku kepentingan, yaitu negara dan masyarakat +soiety. 0ementara itu, peran akti! korporat menjadi whistleblower atas dugaan tindakan korupsi merupakan salah satu bentuk implementasi sub-prinsip I. Peran korporat dalam memberantas korupsi juga dinyatakan dalam Pedoman *mum E6E 3ndonesia. ?ada J@b 1 tentang Peniptaan 0ituasi ondusi! untuk Melaksanakan Eood 6orporate Eoernane, bagian Pedoman Pokok Pelaksanaan untuk Peranan 7unia *saha, disebutkan bahwa dunia usaha berperan dalam menegah terjadinya orupsi, olusi, dan Depotisme +D. Peraturan perundang-undangan di 3ndonesia belum ada yang seara khusus mengatur peranan korporasi atau dunia usaha dalam memberantasi korupsi. Damun ** Do. "1 tahun 1))) tentang Pemberantasan Tindak Pidana orupsi dan ** Do. 2Ktahun 21 yang mengubah ** D. "1 tahun 1))), Pasal 2, menyebutkan bahwa korporasi dapat terlibat dalam tindakan korupsi. 14'4
Pe/() A38 K././( (l(7 Mele(/3() L)*3+)*()
Peran akti!
korporasi dalam melestarikan lingkungan seara tersirat terkandung
dalam prinsip 567 ke-$, sub-prinsip 8. Bingkungan dan komunitas masyarakat dimana korporasi berada merupakan salah satu pemangku kepentingan dan menurut sub-prinsip H, seluruh hak pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan
atau melalui kesepakan bersama harus dipenuhi. leh sebab sesuai dengan sub prinsip 8 korporasi harus berperan akti! dalam melestarikan lingkungan dan memerdayakan komunikasi masyarakat disekitarnya Peran akti! korporasi dalam melestarikan lingkungan juga rertuang dalam pedoman umum E6E indonesia. Pedoman pokok pelaksanaan asas responsibilitas menyatakan bahwa perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar Geruusahaan dengan membuat perenanaan dan pelaksanaan yang memadai. 0elain itu, pada bab tentang organ perusahaan, bagian Pedoman Pokok Pelaksanaan untuk organ 7ireksi, sub-bagian tanggung jawab soial, salah satu !ungsi pengelolaan perusahaan yang diemban 7ireksi adalah terkait dengan tanggung jawab sosial, yaitu: 1. 7alam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, 7ireksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial pemisahaan 2. 7ireksi harus mempunyai perenanaan tertulis yang jelas dan !okus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 7alam ** PT juga terdapat beberapa pengaturan terkait peran akti! perusahaan dalam melestarikan lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut: 1. Pasal && ayat 2 menegaskan bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan in!ormasi minimum yang harus disajikan perusahaan dalam laporan tahunannya. 2. JHJ F seara khusus membahas tentang kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab soial dan lingkungan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 0elain mematuhi ** PT, peran akti! perusahaan dalam melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan memenuhi ** Do. "2 tahun 2) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Bingkungan 4idup. Perusahaan juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan lingkungan. Peran akti! perusahaan dalam melestarikan lingkungan dapat diwujudkan melalui beberapa aktiitas sebagai berikut: 1. Peniptaan produk yang ramah lingkungan +misalnya produk yang mudah untuk didaur ulang. 2. Penggunaan sistem produksi yang e;sien dalam mengkonsumsi sumber daya +misalnya hemat bakar bakar, hemat listrik, air, dan lainnya ". Penggunaan sistem pengelolaan Golusi yang aman dan e!ekti!. $. Penggunaan bahan baku seara e;sien dan bahan baku ramah lingkungan.
%. Pelaksanaan program restorasi sumber daya alam yang dikonsumsi dalam proses produksi +misalnya restorasi hutan atau restorasi kawasan tambang. &. Pemberdayaan ekonomi komunikasi dan masyarakat berbasis kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.
14'5
Pe)9(l+/() Pe)*(+() .leh Pe7()*3+ Kee))*() e/h(( Ke7+)*3)() Pel()**(/() A+/()E3( .leh O/()* D(l(7 K././(
Prinsip 567 ke-$, sub-prinsip I, menegaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dilakukan upaya yang memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk karyawan,seara indiidu dan lembaga yang mewakilinya, dapat seara bebas mengkomunikasikan kemungkinan tindakan pelanggaran aturan/etika kepada 9oard +7ewan omisaris atau lembaga yang diberi kewenangan ini, misalnya omite 8udit dan mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan haknya tersebut. Pelanggaran aturan/etika oleh pimpinan perusahaan memiliki dampak negati! yang sangat besar, baik bagi perusahaan maupun pemegang saham. leh sebab itu perusahaan dan pemegang saham seharusnya memiliki kepentingan yang sama atas penerapan prinsip ini. Menurut 567, di beberapa negara, peraturan perundang-undangan mendorong 7ewan omisaris untuk memberikan perlindungan kepada pihak pelapor atau whistleblower, dan memberikan akses langsung yang bersi!at rahasia kepada anggota komisaris yang independen, anggota komite audit, atau komite etika. 9eberapa perusahaan juga dapat mengembangkan unit yang berperan sebagai ombudsman atas keluhan-keluhan yang disampaikan. 9eberapa regulator juga membuat jalur telepon dan email pengaduan yang bersi!at rahasia. 567 menegaskan perlindungan yang sama harus diberikan baik kepada whistleblower yang merupakan institusi maupun indiidu. Aika mekanisme di dalam perusahaan tidak dapat mem!asilitasi mekanisme whistleblowing atau penangangan tidak dilakukan dengan memadai, maka whistleblower dapat melaporkannya kepada pejabat publik yang berwenang. Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan hukuman atau tindakan diskriminati! terhadap whistleblower. Pedoman *mum E6E 3ndonesia telah mengatur tentang whistleblower pada beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 1. 9ab 1 tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan Peranan Degara, disebutkan bahwa Degara didorong memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi saksi dan pelapor +whistleblower yang memberikan in!ormasi mengenai suatu kasus
yang terjadi pada perusahaan. Pemberi in!ormasi dapat berasal dari manajemen, karyawan perusahaan atau pihak lain. 2. J@L " tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan, Pedoman Perilaku, ungsi Pedoman Perilaku, disebutkan bahwa pedoman perilaku menakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan in!ormasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang tidak etis. ". J@b " tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan, Pedoman Perilaku, pelaporan atas pelanggaran dan perlindungan bagi pelapor, disebutkan bahwa: a. 7ewan omisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses seara wajar dan tepat waktu b. 0etiap perusahaan harus menyusun peraturan yang menjamin perlindungan terhadap indiidu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 7alam pelaksanannya, 7ewan omisaris dapat memberikan tugas kepada komite yang membidangi pengawasan implementasi E6E. Pedoman *mum E6E 3ndonesia mendorong keberadaan mekanisme whistleblowing dan perlindungan terhadap whistleblower seara sukarela +oluntary dan tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkannya. Damun demikian, dalam Peraturan 9apepam-B C..& disebutkan bahwa jika emiten atau perusahaan publik memiliki sistem whistleblowing, maka perusahaan wajib mengungkapkannya dalam laporan tahunan sebagai komponen dari in!ormasi tentang tata kelola perusahaan. 3n!ormasi tentang sistem whisleblowing yang wajib diungkapkan antara lain meliputi: +a ara penyampaian laporan pelanggaran +b perlindungan bagi pelapor + penanganan pelaporan +d pihak yang mengelola pengaduan +e hasil dari penanganan pengaduan. 0aat ini belum terdapat ** yang seara khusus mengatur tentang perlindungan hukum whisleblower. ** yang ada saat ini baru mengatur tentang perlindungan saksi dan korban seara umum, yaitu ** Do. 1" tahun 2& tentang Perlindungan 0aksi dan orban. Bebih lanjut, pada tahun 211 terdapat beberapa aturan kesepakatan yang diterbitkan untuk memberikan perlindungan kepada whisleblower, namun hanya untuk tindak pidana tertentu, yaitu: 1. Peraturan 9ersama : +1 Menteri 4ukum dan 4ak 8sasi Manusia >epublik 3ndonesia +2 Aaksa 8gung >epublik 3ndonesia +" epala Polisi Degara >epublik 3ndonesia
+$ omisi Pemberantasan orupsi >epublik 3ndonesia dan +% Ntua Bembaga Perlindungan 0aksi dan orban >epublik indonesia 2. 0urat 5daran Ntua Mahkamah 8gung >epublik 3ndonesia Domor: $ Tahun 211 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana +=hisleblower dan 0aksi Pelaku yang 9ekerjasama + Justice Collaborators di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 14'6
Pe/() A3+)() P/.8e.)(l
8kuntan pro!esional dapat berperan akti! dalam mewujudkan prinsip peran pemangku kepentingan diantaranya, namun tidak terbatas pada: 1. Mendorong pengungkapan tentang pemenuhan tanggung jawab korporat. 2. Membangun sistem pengendalian internal perusahaan yang menjamin ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak perjanjian, serta normanorma yang berlaku. ". Membangun sistem yang menghubungkan remunerasi karyawan dengan kinerja jangka panjang perusahaan sehingga dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam tata kelola perusahaan. $. Membangun sistem in!ormasi yang menjamin pengungkapan in!ormasi yang tepat waktu dan andal kepada seluruh pemangku kepentingan. %. Membangun sistem whistleblowing yang andal dan aman bagi para pihak yang menjalankan peran sebagai whistleblower dan in!ormati! bagi pihak berwenang untuk menindaklanjuti in!ormasi yang diperoleh. &. Mendorong pengungkapan in!ormasi yang relean dan andal dalam kerangka penyelesaian
kebangkrutan
perusahaan,
kepentingan, khususnya kreditur.
untuk
melindungi
para
pemangku
