BAB II
PEMBAHASAN
Teknologi
Salah satu program penelitian yang sedang berlangsung dan yang memberikan aliran teknologi baru dan alternatif terhadap apra pembuat kebijakan, perencanaan, agen-agen ekstensi dan para petani adalh sangat penting bagi keberhasilan usaha pemerintah untuk mempromosikan konservasi tanah dan pengembangan sumber daya wilayah perbukitan. Dewasa ini, erbagai lembaga pemrintahan, termasuk universitas dan swasta, seperti Lembaga Penelitian dan Pengembagan Pertanian,Lembaga Penelitian dan Pegnembagan Kehutanan, Badan Pertanahan dan Isntitusi Pertanian Bogor, sedang melaksanakan penelitian tentang teknologi konservasi tanah dan kelembaban. Misalnya studi penelitian system pertanian di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan berbagai percobaan erosi di propinsipropinsi.
Akuntabilitas
Meskipun sistem perencanaan, penganggaran dan pendaaan sering tidak jelas, amun pemerintah memperlihatkan perhatian yang nyata terhadap konservasi serta target fisik tahunan dipenuhi atau dilamapui. Pedoman bagi evaluasi Bupati, misalnya meliputi keefektifannya di dalam mengelola implementasi penghijauan di kabupatennya.
Masalah-masalh akuntabilitas dipadukan dengan tujuan dan target penghijauan dan reboisasi. Selain itu, tujuan umum di dalam meneliti program penghijauan dan reboisasi pemerintah, memiliki sasaran utama di dalam mengatasi lahan kritis. Namun demikian, karena tidak ada definisi tunggal yang benar-benar valid atas lahan kritis, maka rasanya tidak mungkin untuk mengukur proses kemajuan sehingga tidak ada lembaga ataupun invidu yang dapat dituntut tanggungjawab atas hasil yang dicapai.
Manajemen
Pemerintah lokal , dengan bantuan teknis dan keuangan dari pemerintah sentral, sangat berperan didalam mengimplementasikan program penghijauan dan reboisasi.
Pada umumnya, manajemen Derah Aliran Sungai ditangani oleh pemerintah lokal dan propinsi (baik oleh Bappeda Tk. I dan II), ataupun sub dari Departemen Kehutanan. Berbagai rencana teknis yang disusun oleh personil kehutanan kini sedang dalam proses perumusan anggarn dan dalam mencapai persetujuan, tinjauan bersama dan rekonsiliasi untuk mencegah tumpang tingih dan sekaligus untuk menjamin implementasi yang baik. Prinsipnya, sistem ini harus mampu menentukan kebutuhan dan pilihan utama setempat dan penilaian para ahli yang terlatih secara teknis. Pada tingkat pusat, kapasitas untuk memonitor dan meneliti secara kontiniu proses kemajuan dan masalah penghijauan telah dikembangkan. Kapasistas tersebut adalah untuk memonitor pengeluran dan target serta studi penelitian khusus dilaksanakan setiap saat untuk meneliti program.
Namun data tidak dapat dikumpulkan secara teratur dalam bentuk yang mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan para pembuat kebijakan, dalam masa pengaturan setiap harinya, sekarang ini belum ada basis data yang dapat mendukung pembuat keputusan dengan gambaran lengkap mengenai proses kemajuan fisik dan finansial dalam impelmentasi dan yang menggambarkan masalah serta keberhasilan utama yang dialami di tingkat kabupaten yang berbeda.
Dukungan Lembaga Internasional
Komponen ini ditujukan secara langsung terhadap kelemahan teknis dan kelmbagaan dalam bidang penghijauan dan reboisasi yang telah dibahas di atas.
Komponene ini terdiri dari tiga sub komponen, yakni Pengembagan system Informasi, Pengembagan Teknologi dan Pengembagan Pelatihan serta Penyuluhan. Sub Komponen pengembagan sistem informasi meliputi :
Dukungan data sumber daya guna mendukung perencaaan strategis, persiapan proyek dan operasi manajemen setiap hari.
Melaporkan data memonitor inforasi guna mengevaluasi proses kemajuan dan keefektipan aktivitas manajemen dan untuk pengendalian program yang telah direncanakan
Dukungan ini akan meliputi bantuan teknis guna merancang, pengembagnan dan pengimplementasian sistem yang akan menjamin aliran informasi diantara pernecaaan dengan pelaksanaan.
Sub komponen pengembangan teknologi bertujuan :
Melembagakan dukungan bagi program serba guna dan desentralisasi dari penelitian
Memadukan hasil-hasil temuan baru dari program Penghijauan dan Reboisasi ke lapangan
Memfokuskan penelitian atas masalah-masalah impelemtnasi yang diidentifikasikan melalui penelitian agar kontiniu dan terus berlangsung.
Contoh Pilot Project Bank Dunia
Manajemen Daerah Aliran Sungai Perbukitan Cimanuk dan komponen konservasinya, akan berperan sebagai pilot project ntuk pengujian lebih lanjut di dalam memperbaiki manajemen dan strategi konservasi tanah seelum dierkenalakan
secara luas. Komponen pilot project ini akan meliputi pakaet-paket perlakuan petani dan non-petani, penelitian, pelatihan, penyuluhanserta dukungan institusional.
Komponen ini akan menekankan metode pendekatan vegetatif yang :
cukup flesibel untuk memungkinkan adaptasi khusu di daerah
yang dimodelkan atas praktek perlakuan konservasi tanah dan kelembaban lokal
kombinasi tanaman pangan, buah, areal pertanian dan peternakan
Apabila proyek ini sukses secara keseluruhan, maka pendanaan proyek selanjutnya akan ditangani melalui pinjaman Bank dunia yang terprogram seperti proyek ini.
Lembaga Konservasi di Philipina
Ada beberapa alasan yang dikemukakan dengan terbentuknya lembaga konservasi yang dikenal degan PCARRD selain akibat ketidakpuasan negara terhadap
penelitian-penelitian yang telah dilakukan di Philipina yaitu :
Terjadinya pemborosan dan kurangnya sumber daya manusia sebagai akibatnya banyaknya mahasiswa yang melakukan peniruan penelitian di berbagai lokasi yang berbeda di negaranya.
Terlalu banyaknya lokasi penelitian yang tersebar sehingga menghambat lancarnya arus keuangan dan juga sumber daya manusianya.
Kurangnya hubungan antar banyaknya proyek-proyeknya penelitian dengan yang akan diteliti
Pengalihan dana-dana penelitian kepada program-program di luar penelitian sehingga hasilnya seringkali tidak memadai karena dipengaruhi oeh suasana politik yang berkembang.
Fungsi dan Kewenangan PCARRD
Setelah terbentuknya PCARRD maka melalui keputusan Presiden (No. 481) menguraikan fungsi-fungsi, kewenangan-kewenangan dari PCARRD sebagai berikut :
Merumusan sasaran, tujuan dan ruang lingkup penelitian yang harus dilaksanakan untuk mendorong kemajuan pembanguan pertanian, kehutanan dan perikanan untuk bangsa yang berkelanjutan
Mempedomani garis-garis besar yang penting, kemajuan dan kerjasama pengembangan program nasional riset pertanian yang didasarkan kepada multidisiplin, keterkaitan antar lembaga dan pendekatan sistem untuk berbagai komoditi
Menetapkan suatu sistem yang merupakan prioritas-prioritas untuk pertanian kehutanan dan riset perikanan dan menyiapakan mekanisme yang tepat untuk penyesuaian prioritas-prioritas dimaksud.
Mengembangkan dan menjabarkan strategi pembiayaan untuk mendukung riset pertanian
Program yang menggunakan dana pemerintah untuk penelitian pertanian harus dijabarkan di dalam suatu dinamika program riset nasional Pertanian.
Menyiapkan suatu mekanisme untuk menilai kemajuan dan pengembangan riset pertanian
Membangun dan Menyediakan dukungan untuk suatu jaringan nasional dari pusat-pusat pengembangan untuk program riset berbagai komoditi dengan menggunakan fasilitas dan kerjasama universitas dan pendidikan kejuruan dan lembaga riset lainnya yang dijadikan sebagai mata rantai melalui Dewan untuk pusat penelitian Philipina
Membangun suatu mekanisme untuk terciptanya komunikasi baik diantara para pekerja di bidang penelitian, pengembangan, pendidikan dan pembangunan nasional.
Membangun suatu pusat data untuk informasi riset di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan
Menyiapakan sistem program dari riset pertanian yang berhubungan dengan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia
Menyiapkan dana perangsang dari riset untuk mendorong pekerja riset agar mencintai pekerjaannya dan menghargai riset pertanian.
Kekhasan PCARRD
PCARRD mempunayi kekuasan dan kewenangan untuk mengadakan hubungan dengan setiap departemen, biro, kantor, badanm universitas negeri, lembaga-lembaga komoditi dan berbagai peralatan dan berbagai bantuan lainnya. dalam menentukan kepegawaian fasilitas dan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi dimaksud.
PCARRD mengenal pendekatan top down dan bottom up untuk setting perencaan dan prioritas. Pada tingkat lokal, kebutuhan dan kesempatan diidentifikasi melalaui pendekatan sistem perladangan. Ini kemudian dianalisa sesuai dengan sasaran sektoral nasional dan kemudian dikonsolidasikan ke dalam program riset dan pengembangan sumber daya pertaniandan alam.
Pendekatan sistem perdagangan bercirikan prosedur bottom up dalam perencaaan dan implemetasi yang bertitik berat pada kemampuan sendiri dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya pertanian. Hal ini meningkatkan partisipasi multi jawatan dan multi sektor petani dan rumaht tangga terlibat dalam semua fase.
Institusi Masa Depan
Setelah King mengatakan penelitiannya mengenai konservasi tanah dan air bahwa lembaga-elmbaga yang ada pada dasarnya tidak mendukung secara ilmiah terhadap kebijaksanaan kosnervasi tanah dan air di Indonesia. Campur tangan pemerintah dalam hal pembentukan lembaga-lembaga yang turu menangani konservasi tanah dan air seperti BLK, BPTP, BPP pada kenyataanyan kurang efektif.
Pembangunan Wilayah Untuk Konservasi Tanah Dan Air
Peningkatan kapasitas Daerah dalam pembangunan wilayah diupayakan baik di bidang sumber daya air.
Kondisi Awal dan Pelaksanaan Program Tahun 2000
Berbagai kegiatan penguatan peran pemerintah daerah dalam penataan ruang telah dilakukan melalui kegiatan penyiapan pedoman dan standar, bantuan teknik, pelatihan aparat perencanaan daerah, penasehatan serta penyiapan peraturaan perundang-undangan yang dibutuhkan. Seperti mereview RTRWN, penyiapan beberapa RPP & pedoman teknis, penyiapan rencana induk pengembangan wilayah, strategi nasional pembangunan perkotaan (NUDS), KAPET (Manado - Bitung), kawasan cepat berkembang (Danau Toba dsk) dan kawasan tertinggal (Pulau Nias), pelatihan peningkatan profesionalisme aparat 202 orang, serta fasilitasi Pemda dalam penataan ruang, 26 propinsi.
Beberapa permasalahan yang terkait dengan keberlanjutan ketahanan pangan antara lain semakin banyak Daerah Aliran Sungai yang kritis karena masih lemahnya lembaga pengelolaan dan peran masyarakat dalam konservasi tanah dan air, belum adanya lembaga koordinasi yang mantap dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air di tingkat Nasional, daerah dan wilayah sungai, belum, terbentuknya lembaga dan system pengelolaan jaringan irigasi partisipatif untuk menunjang keberlanjutan fungsi jaringan irigasi termasuk penyerahan pengelolaan irigasi kepada kelompok tani pemakai air, masih adanya prasarana dan sarana produksi pertanian dalam kondisi kurang memadai dan rusak akibat tidak efektifnya system operasi dan pemeliharean prasarana dan sarana produksi pertanian, dan terbatasnya lahan pengembangan pertanian yang produktif dan banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian akibat pembangunan yang tidak sepenuhnya mengikuti kaidah penataan ruang.
Pada tahun 2000, melalui program-program pembangunan sektor pengairan telah diupayakan hal-hal sebagai berikut:
Program Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya, meliputi rehabilitasi dan pembangunan embung dan waduk untuk meningkatkan penyediaan dan kehandalan air irigasi, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pengendali banjir dalam rangka mengamankan sentra produksi pertanian dan permukiman pada alur sungai sepanjang 130 km.
Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, meliputi program Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 6,3 juta Ha, rehab dan peningkatan jaringan irigasi seluas 150 ribu Ha, pembangunan jaringan irigasi baru seluas 70 ribu Ha, dan pencetakan sawah 30 ribu Ha.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Rawa, yang meliputi peningkatan tata air pada lahan pengembangan rawa pasang surut dan non pasang surut seluas 50 ribu Ha, dan peningkatan tata saluran tambak sekitar 3 ribu Ha.
Program Strategis Jangka Menengah
Upaya pembangunan wilayah yang didasarkan penataan ruang dalam jangka menengah dilakukan melalui program-program strategis untuk Penataan ruang, pelayanan prasarana jalan yang handal serta peningkatan pengelolaan sumber daya air dengan programnya masing-masing adalah:
Penataan Ruang
Memfasilitasi perwujudan struktur ruang wilayah yang didukung oleh jaringan prasarana wilayah serta pengembangan perkotaan dan perdesaan.
Meningkatkan kemampuan daerah dan peran masyarakat serta pelaku lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Mendukung percepatan pertumbuhan KTI dan kawasan tertinggal lainnya.
Mendukung pembangunan kawasan andalan, kawasan tertentu dan strategis nasional lainnya.
Pemantapan RTRWN dan penyelesaian RTRW Pulau.
Mendukung pelestarian kawasan lindung
Mewujudkan transparansi dalam rangka kepastian pemanfaatan ruang.
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air yang berdaya guna dan lestari, melalui:
Penyempurnaan kerangka kelembagaan pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya Air Nasional (SDA), dengan pembentuakan Dewan Sumberdaya Air Nasional, penyempurnaan undang-undang SDA, perumusan kebijakan SDA Nasional, penyempurnaan data dan pengembangan jaringan hidrologi dan pemantapan hak guna air.
Penyempurnuan kerangka kelembagaan SDA ditingkat Daerah dan Wilayah Sungai dengan pembentukan Dewan SDA Daerah, pengembangan korporatisasi pengelolaan SDA, penyempurnaan sistem pembiayaan korporatisasi, pengembangan dan penyempurnaan sistem harga air.
Penyempurnaan kerangka peraturan dan perundang-undangan untuk kualitas air, meliputi pengendalian kualitas air, monitoring kualitas air dan pelaksanaan uji coba pengendalian kualitas air di 3 Satuan Wilayah Sungai.
Pengembangan dan penyempurnaan sistem kelembagaan pengelolaan irigasi, meliputi penyempurnaan lembaga pengelola irigasi di Tingkat Nasional, Propinsi dan Petani, peningkatan sistim partisipasi melalui pemberdayaan kelompok petani pemakai air (P3A), dan penyempurnaan sistim pendanaan rehabilitasi dan operasi irigasi.
Program Prioritas Tahun 2001
Penataan Ruang
Penyusunan rencana pengembangan terpadu untuk mewujudkan system jaringan prasarana wilayah dan mewujudkan sistem perkotaan dan perdesaan pada daerah yang memerlukan penyerasian program lintas daerah.
Fasilitasi dan bantuan teknik penyusunan dan peninjauan kembali RTRW pada propinsi, kabupaten dan kota pada daerah yang antara lain dimekarkan dan yang baru terbentuk.
Fasilitasi dan bantuan teknik pengelolaan pengembangan KAPET dan promosi investasi terutama di KTI.
Penyiapan kebijakan, pedoman, fasilitasi dan bantuan teknik dalam
pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu pada kawasan yang mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, kawasan yang mempunyai nilai strategis, dan kawasan tertinggal/perbatasan.
Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau dalam rangka penyiapan program terpadu prasarana wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Sumber Daya Air
Penyelesaian perubahan Undang-Undang Pengairan dan penyiapan pembentukan Dewan Air Nasional.
Menyelesaikan pembentukan Badan Pengelola Sumber Daya Air dalam bentuk korporatisasi di 5 Wilayah Sungai di Sumatera, Jawa dan Sulawesi.
Melaksanakan pembentukan Balai Pengelola Sumber Daya Air sebagai unit pelaksana teknis di 40 SWS di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.
Melaksanakan pengendalian atas daya rusak air yang meliputi pengendalian banjir di 11 lokasi di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara .
Pengamanan abrasi pantai di Bali, Padang dan Sulawesi Utara dan pengendalian lahar gunung berapi di G. Merapi dan G. Kelud.
Pembangunan waduk baru sebanyak 10 unit dengan kapasitas 1.000 juta m3 dan embung sebanyak 10 unit dengan kapasitas total 3 juta m3.
Pembangunan jaringan irigasi baru seluas 80.000 ha, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 380.000 ha, pembangunan tambak seluas 2.000 ha, peningkatan irigasi rawa seluas 80.000 ha dan melakukan operasi dan pemeliharaan keseluruhan jaringan irigasi seluas 6,3 juta ha.
Pemberdayaan petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebanyak 20.000 Unit menjadi P3A mandiri.
